JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan dirinya dihubungi banyak pemimpin dunia yang ingin mencontoh program unggulanmakan bergizi gratis.

Bahkan, kata dia, pemimpin dunia itu sampai datang ke Indonesia.

Hal tersebut Prabowo sampaikan saat meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3/2025).

"Pemerintah sudah meluncurkan suatu program makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia, dan untuk semua ibu-ibu hamil. Dan ini saya kira salah satu program terbesar di dunia, dan ini diperhatikan oleh dunia. Banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya, ada yang datang ke sini, dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, Indonesia berani karena memberi makan anak-anak adalah sebuah keharusan.

Dia menegaskan, tidak boleh ada anak yang kelaparan dan berangkat sekolah dengan perut kosong.

"Per hari ini, sudah lebih dari 3 juta anak yang menerima makan. Kita ingin lebih cepat, tapi ya kita harus bertahap, kita harus dengan pengelolaan yang baik, administrasi yang baik. Karena ini uang rakyat harus dikelola dengan baik," tuturnya.

KOMPAS.com/Romensy Augustino Para siswa SMP N 4 Sragen saat menikmati makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo menjelaskan, jika sesuai rencana, maka pada akhir tahun 2025, semua anak dan ibu hamil akan mendapat makan setiap hari.

Total ada 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis pada akhir tahun ini.

Sementara itu, Prabowo mengungkit Brasil yang sudah memulai makan bergizi gratis sejak tahun 2011.

Brasil, kata Prabowo, butuh 11 tahun untuk membuat semua anak Brasil menerima makan gratis.

"Kalau enggak salah, jumlah yang beliau (eks Presiden Brasil) sebut adalah sekitar 26 juta anak, 11 tahun. Kita alhamdulillah insyaallah kita akan sampaikan 82,9 juta anak dan ibu hamil penerima manfaat akhir tahun 2025, kita mulai Januari 2025, berarti satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia," kata Prabowo.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal mengaudit Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap tiga bulan sekali atau per kuartal.

Rencana audit ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengaku sudah sepakat dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bahwa program unggulan Prabowo itu harus diaudit secara berkala.

"Kita pengin mendalami, misalnya makan bergizi bagaimana supaya ini lebih baik lagi, penyerapannya lebih bagus," kata Luhut di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3).

"Karena kemarin kami (DEN) sudah ketemu dengan Pak Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana) dan kami sepakat juga dengan menteri Bappenas untuk quarterly diaudit (program MBG). Sehingga dengan begitu, kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam," jelasnya.

Luhut menegaskan bakal butuh waktu untuk melakukan perbaikan, mengacu pada hasil audit MBG nantinya. Namun, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu menegaskan makan bergizi gratis adalah program yang baik.

Sementara itu, ia mengatakan kedatangannya hari ini ke kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto adalah untuk berkoordinasi. Luhut mengatakan hasil pertemuan ini nantinya bakal menjadi rekomendasi kebijakan untuk Presiden Prabowo.

Ketua DEN itu berharap perekonomian Indonesia ke depan bakal semakin bagus.

"Sebenarnya secara fundamental ekonomi kita tidak terlalu ada masalah yang perlu dikhawatirkan," tandasnya.

Luhut memang baru saja bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana pada Selasa (11/3). Menurutnya, MBG berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

Ia mendukung pelaksanaan program yang memakai Rp171 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat di 2025. Terlebih, Luhut mengaku sudah melihat langsung dampak dari MBG.

Eks menko marves itu menerima data bahwa ada peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam sehingga bisa menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian. MBG juga diklaim mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen.

"Dengan syarat, program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan," tulis Luhut di akun Instagram pribadinya.

"Guna memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis ini, saya juga meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel," imbuhnya.

Program MBG merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kebutuhan gizi anak dalam upaya mengurangi kasus stunting di Indonesia

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka kasus stunting di Indonesia yang hingga kini secara nasional angka stunting masih berada di 21,5 persen (data 2024).

"Program MBG merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kebutuhan gizi anak dalam upaya mengurangi kasus stunting di Indonesia," katanya saat di Sukabumi, Selasa.

Menurut Zainul, dirinya menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) untuk sosialisasi program MBG ke daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti ke beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

Sosialisasi ini sasaran tidak hanya kepada pemerintah daerah, pelajar di sekolah reguler, aparatur pemerintahan tingkat desa dan kecamatan saja, pondok pesantren (ponpes) menjadi target sosialisasi program MBG karena Presiden Prabowo ingin anak di Indonesia mendapatkan asupan gizi yang berkualitas untuk tumbuh kembangnya.

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya sempat mendatangi Ponpes Modern Assalam 2 di Desa Sukaharja. Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi untuk memberikan sosialisasi dan ternyata program MBG ini sudah sangat dinanti oleh oleh para santri.

Program unggulan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diresmikan secara nasional pada 6 Januari 2025 lalu secara bertahap dilaksanakan di beberapa daerah dengan target bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

“Bahwa program MBG yang dilaksanakan secara nasional dan sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan di Sukabumi bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak, menekan angka stunting dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak," tambahnya.

Zainul mengatakan program MBG ini tidak hanya berfokus terhadap peningkatan gizi anak, tetapi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Di mana satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang merupakan penyedia dan penyalur makanan harus berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk menyediakan bahan baku.

Tentunya akan terjadi kegiatan ekonomi di setiap daerah, sehingga diharapkan program MBG ini bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang kuat, cerdas dan berkompeten menuju Indonesia Emas 2045 dan perekonomian daerah tumbuh.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menerima kunjungan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia. Kemlu RI menegaskan bahwa PBB harus mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Kunjungan itu dilakukan Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, dan rombongannya, Kamis (27/2/2025).

Dalam unggahannya di akun media sosial X, Kemlu RI menjelaskan bahwa pihak Kemlu RI yang menemui Gita adalah Wakil Menteri Luar Negeri Armanatha Christiawan Nasir atau Tata. Tata menjelaskan bahwa program prioritas Indonesia, termasuk makan bergizi gratis, sejalan dengan program global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Program PBB di Indonesia harus mendukung prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, yang berkontribusi langsung bagi capaian SDGs," ujar Wamenlu Tata.

Gita Sabharwal juga mencuit di akun X-nya. Dia menggarisbawahi soal makan bergizi gratis. Program unggulan Prabowo itu mencari sumber pendanaan baru. Dia berbicara soal SDG Bond, semacam surat obligasi untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

"Saya menyoroti bagaimana SDG Bond sebagai instrumen dapat mendukung program makan bergizi nasional Indonesia, menghubungkannya dengan SDG untuk menarik pembiayaan baru. Wakil Menteri menekankan pentingnya pendekatan ini langkah selanjutnya: diskusi dengan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) RI untuk melanjutkannya," cuit Gita Sabharwal.

Dia menyatakan Wamenlu Tata menyambut baik pendekatan soal ide pembiayaan makan bergizi gratis ini sebagai Kerangka Kerja Sama PBB 2026-2030, termasuk ide soal bioderversitas dan soal ekonomi yang turut dibicarakan dalam pertemuan itu.

Mereka juga berbicara soal ekonomi syariah, soal pendanaan zakat dan wakaf yang punya aset USD 27 miliar. Ada potensi besar dari ekonomi syariah untuk meningkatkan pembiayaan SDG.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Program 3 juta rumah menjadi salah satu program unggulan dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pihak asing telah menyatakan kesiapannya untuk turut serta dalam program itu, ada Qatar hingga Uni Emirat Arab (UAE).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim S Djojohadikusumo mengatakan, pada bulan April atau setelah Lebaran nanti, investor dari Qatar akan membangun 1 juta apartemen.

"Ini satu pengusaha, dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar untuk 3-5 juta apartemen dan rumah di pedesaan," kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Selain Qatar, UEA juga akan masuk ke proyek 3 juta rumah ini. Pemerintah melalui BUMN Mubadala juga akan membangun 1 juta apartemen. Baik dana yang masuk dari Qatar maupun UEA merupakan investasi.

"Pemerintah Abu Dhabi (UEA) melalui BUMN-nya namanya Mubadala akan investasi 1 juta apartemen. Ini adalah FDI (Foreign Direct Investment), ini direct investment di housing sector," ujarnya.

Hashim mengatakan, target pembangunan perumahan meningkat pesat, dari yang semula 1 juta unit rumah di pemerintahan lalu, menjadi 15 juta unit rumah, atau yang sering disebut program 3 juta unit rumah dan apartemen per tahun.

"Ini bukan program 3 juta rumah, ini program 15 juta rumah dan apartemen. Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi 5 tahun. Jadi nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah. Dan ini akan segera dimulai" kata dia.

Kami memandang bahwa program ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil Indonesia

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Institut Pertanian Bogor (IPB) University mendirikan Center of Excellence atau pusat riset unggulan untuk Program Makan Bergizi Gratis di kawasan Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Rektor IPB University Prof Arif Satria saat peresmian menjelaskan pusat riset unggulan ini menjadi wadah khusus untuk mengembangkan dan mengujicobakan protokol inovatif guna mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan baru MBG.

"Kami memandang bahwa program ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil Indonesia," kata Prof Arif.

IPB University mengembangkan pusat riset unggulan tersebut dengan berkolaborasi bersama berbagai instansi, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana Program MBG.

Prof Arif menyebutkan IPB University ditunjuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI untuk melakukan riset berkaitan dengan inovasi menu, hingga supply chain management atau manajemen rantai pasok bahan baku Program MBG.

"Karena MBG terkait juga dengan institusi yang sangat penting untuk mengkaitkan pertumbuhan desa. Karena ketika kegiatan ini menjadi captive market untuk produk produk pertanian, maka semua desa akan tumbuh dengan baik," paparnya.

IPB University juga akan mengkonsolidasi perguruan tinggi di Indonesia dalam mengembangkan pusat riset unggulan dengan dukungan Bappenas serta UNICEF.

Kepala BGN Dadan Hindayana di tempat yang sama menyambut baik pendirian pusat riset unggulan Program MBG yang diinisiasi oleh IPB University.

"Ini kolaborasi yang sangat baik, tentu saja Badan Gizi Nasional menyambut baik terbentuknya riset unggulan program makan bergizi gratis karena terus terulang ini suatu dukungan yang sangat kuat," ungkap Dadan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof Rachmat Pambudi menekankan pentingnya pemantauan, evaluasi, studi dampak, serta integrasi data secara rutin dalam pengembangan program. Oleh karena itu, ia berharap CoE ini bisa menjadi bagian integral dari upaya tersebut.

“Oleh karena itu, Pak Rektor, kami sangat mengharapkan CoE ini dapat berdiri dan menjadi elemen yang tak terpisahkan dalam pengembangan program ke depan,” ujarnya.

UNICEF Indonesia Representative Maniza Zaman yang hadir dalam acara ini memaparkan data kondisi anak di Indonesia. Data di Indonesia menunjukkan bahwa 5 juta anak atau 21,5 persen mengalami stunting, 2 juta anak atau 8,5 persen mengalami gizi buruk, dan 1 juta anak atau 4,2 persen mengalami kelebihan berat badan.

Selain itu, hanya 61 persen anak usia 6–23 bulan yang mengonsumsi makanan dengan keberagaman gizi yang direkomendasikan, sementara 39 persen lainnya belum mendapatkan asupan nutrisi yang cukup (malnutrisi).

“Malnutrisi ini akan berdampak jangka pendek dan panjang, mulai dari kesehatan dan kemampuan belajar. Oleh karena itu, program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi akselerator dalam upaya multisektoral untuk mengatasi malnutrisi di Indonesia,” papar Maniza.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah Pusat pada Senin (6/1/2024) mulai menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang cukup bagi siswa sekolah, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, program ini melibatkan komunitas marginal seperti, buruh tani, pekerja informal, perempuan kepala keluarga, masyarakat adat, kelompok penyandang difabel, untuk dapat berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaannya. Program unggulan ini menjadi salah satu upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Memberi Manfaat Ekonomi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dikutip Antara, Kamis (17/10/2024), setiap Rp 1.000 yang digelontorkan untuk program MBG akan memberikan manfaat hingga Rp 63.500 terhadap perekonomian. Program ini juga bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen melalui penyerapan 820.000 pekerja dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terkait.

Studi Indef berdasarkan proyek percontohan MBG di 10 kabupaten/kota, terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak tiga orang serta terdapat peningkatan penghasilan UMKM sebagai mitra penyedia sekitar 33,68 persen. MBG menunjukkan contoh yang nyata program pemberdayaan masyarakat yang bukan saja mampu mengatasi masalah sosial, seperti gizi buruk, tetapi menciptakan ekonomi melalui peningkatan lapangan kerja.

Menggerakkan Semua Lapisan

Program MBG sangat wajar dinantikan oleh masyarakat, terutama kelompok marginal. Program ini menggerakkan semua lapisan masyarakat; tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa asupan gizi bagi siswa sekolah, tetapi juga mencerminkan pendekatan pemberdayaan komunitas yang bersifat bottom-up.

Selama ini, kelompok marginal berada di pinggiran dari struktur sosial, ekonomi, politik, atau budaya dalam masyarakat. Mereka acap tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan kelompok mayoritas yang mempunyai kekuasaan yang dominan. Ketidakmampuan kelompok ini disebabkan karena keterbatasan akses sumber daya, diskriminasi, hingga minimnya representasi dalam struktur sosial masyarakat.

Kondisi ketidakberdayaan semacam itu menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat melalui program MBG untuk dapat menyejahterakan kelompok marginal. Salah satu cara untuk melibatkan komunitas marginal adalah dengan menggunakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program.

Pendekatan ini sejalan dengan perspektif Arnstein yang menyatakan bahwa tingkat pemberdayaan tertinggi tercapai, ketika masyarakat memiliki kendali penuh atas proses dan hasil program tersebut. Dalam konteks program MBG, pemberdayaan bottom-up dapat dilihat melalui keterlibatan komunitas marginal, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam penyediaan, pengolahan, dan distribusi makanan.

Peluang Berkelanjutan

Selain itu, kemampuan pemerintah pusat dapat mengintegrasikan program MBG ini dengan pelatihan keterampilan, seperti memasak, pengelolaan makanan, atau manajemen rantai pasokan, program ini menciptakan peluang berkelanjutan bagi penerima manfaat untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Pendekatan ini melibatkan penerima manfaat sebagai bagian dari solusi. Misalnya, perempuan kepala keluarga atau komunitas lokal dapat dilibatkan dalam proses pengolahan makanan, mulai dari tahap persiapan hingga distribusi. Selain mendapatkan penghasilan tambahan, keterlibatan langsung ini juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap program dan memastikan keberlanjutan inisiatif tersebut.

Lebih jauh lagi, integrasi pelatihan keterampilan memberikan peluang bagi peserta untuk membangun usaha mandiri di bidang katering, pengelolaan makanan, atau layanan terkait lainnya, yang pada akhirnya mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan cara ini, program MBG tidak hanya menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial-ekonomi yang memberdayakan komunitas marginal secara holistik.

Pada akhirnya, pendekatan pemberdayaan komunitas marginal yang bersifat bottom-up menjadikan program MBG tidak hanya solusi atas masalah gizi di sekolah, akan tetapi juga menjadi solusi atas permasalahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karenanya, penting untuk menjaga kesinambungan program MBG agar nilai manfaat tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang mendalam dan inklusif bagi masa depan bangsa.

Atho'ilah Najamudindosen Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

Penjabat Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik, mendorong peran aktif pemerintah desa dalam mendukung program makan bergizi gratis. Ia menilai desa-desa memiliki peluang besar untuk menjalankan program-program pemerintah pusat, terutama terkait ketahanan pangan dan Makanan Bergizi Gratis (MBG).

"Ke depan desa-desa di Lombok Timur saya pikir akan ada peluang untuk menjadi pelaku dalam menjalankan program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis," kata Juaini saat ditemui di kantornya, Kamis (16/1/2025).

Juaini menegaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, ia mengharapkan seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah desa, mendukung penuh pelaksanaannya.

"Ya tentu semua instansi pemerintah harus mendukung program ini, karena ini program nasional, termasuk pemerintah desa juga harus mendukung," lanjut Juaini.

Terkait kendala yang ditemukan selama uji coba program, Juaini menyatakan bahwa evaluasi akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) serta lembaga penyelenggara di tingkat daerah, seperti Unit Pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (PPMBG).

"Ingat ini masih uji coba ya. Kira-kira nanti bagaimana pola yang baik itu menjadi evaluasi tersendiri oleh BGN, karena lembaga inilah yang menangani program tersebut. Sekali lagi, ini murni dari BGN ya," pungkas Juaini, yang juga merupakan mantan Sekda Lombok Timur.

Juaini juga menegaskan pemerintah daerah tidak terlibat dalam penunjukan pengurus Unit PPMBG maupun lokasi penyelenggaraan program. Ia menyebutkan bahwa proses tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan BGN.

"Pendaftaran SPPG-nya ini murni dari BGN. Providernya itu langsung ada link-nya. Untuk BGN, Pemda tidak pernah ada merekomendasikan maupun membahasnya dalam rapat-rapat tertentu," kata Juaini.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan kenangan manis bersama masyarakat Sumedang. Ara juga memuji sosok Bupati Sumedang terpilih Dony Ahmad Munir.

Ara menginginkan pentingnya memiliki sumber daya manusia yang baik. Menurutnya para kepala daerah yang telah di pilih di Jawa Barat adalah sosok terbaik bangsa Indonesia.

"Saudara-saudara pilihlah orang dengan sumber daya manusia yang terunggul. Seperti saudara memilih Dedi Mulyadi, seperti saudara memilih Dony. Ini adik saya menjadi Bupati Sumedang," ujar Ara, di Desa Cibeureum Kulon, Cimalaka, Sumedang, Rabu (15/1/2025).

Ara mengaku sosok Dony Ahmad Munir akan bisa membawa Sumedang lebih baik lagi. "Kang Dony saya doakan betul agar ada perubahan. Karena anda adalah orang-orang unggulan yang dipilih rakyat. Gunakanlah waktu berharga itu untuk mengubah nasib rakyat kita," katanya.

Ara mengaku memiliki kenangan manis bersama masyarakat Sumedang. Pasalnya dirinya pernah menjadi anggota DPR RI dengan daerah pemilihan (dapil) Subang, Majalengka, dan Sumedang.

"15 tahun saya mewakili Majalengka, Subang, Sumedang. Saya ucapkan terimakasih, karena tanpa rakyat Sumedang saya tidak akan sampai di Jakarta dan tanpa rakyat Jawa Barat saya tidak akan sampai di Senayan," jelasnya.

Dia menambahkan dalam perjalanan hidupnya tidak akan pernah melupakan Sumedang. Sehingga hal tersebut masih diingat selalu olehnya.

"Tidak akan mungkin saya melupakan sejarah bagaimana saya berangkat dan berasal. Terimakasih rakyat hatur nuhun buat rakyat sumedang dan rakyat jabar," ucapnya.

Karena itu ia berharap Sumedang lebih terkenal lagi di bidang pariwisata. Ia menitip pesan agar kawasan Jatigede dimaksimalkan untuk mendatangkan wisatawan ke Sumedang.

"Kita harus sering bikin event di Jatigede," ujarnya kepada Dony saat santap makan siang di RM Sederhana usai acara Peringatan Hari Desa.

Sementara itu Dony mengatakan ia akan lebih berusaha membawa Sumedang lebih maju di kepemimpinannya yang kedua. Ia pun berterimakasih kepada Ara yang selama ini mendukungnya. "Insya Allah ke depan Sumedang akan lebih maju," ujar Dony.

Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang jadi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto baru berjalan dua hari, namun sudah menuai sorotan tajam dari publik.

Pelbagai keluhan dibeberkan para penerima manfaat program ini. Mulai dari tak ada susu, rasa makanan yang hambar sehingga tak disukai siswa turut mewarnai pelaksanaan perdana MBG.

Banyak siswa juga tidak menyukai sayuran tertentu sehingga tak dihabiskan. Sehingga berharap ke depan menu dapat divariasikan agar bisa tertarik untuk memakannya. Kemudian ada pula keluhan mengenai waktu pengantaran makanan yang mepet dengan jam pulang sekolah atau justru mengurangi waktu belajar.

Ada pula siswa yang belum lapar lantaran sudah sarapan di rumah. Alhasil, tak jarang siswa membungkus makanan yang diberikan untuk dimakan di rumah lantaran tidak habis.

Program makan bergizi gratis merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran saat pemilihan presiden 2024. Program ini awalnya bernama 'makan siang gratis', namun kini berubah menjadi makan bergizi gratis. Program MBG ini menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp71 triliun di tahun 2025.

Pada tahap awal, program ini rencananya menyasar 3 juta anak. Namun Badan Gizi Nasional (BGN) hanya menyediakan makanan untuk 600 ribu anak pada tahap awal. Program ini telah tersebar di 190 titik di 26 provinsi di fase awal.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah melihat pelbagai keluhan dari para siswa penerima MBG ini karena tata kelola program MBG yang belum jelas.

Ia melihat program ini seperti belum memiliki standar operasional prosedur (SOP), petunjuk teknis (Juknis) yang rigid. Sehingga masih menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan.

"Masalahnya kan itu masalah tata kelola ini, di lihat dari tata kelola ini memang persoalannya kan seperti belum ada payung hukumnya secara jelas gitu loh, peraturan teknisnya seperti apa, standar operasi prosedurnya apa, juklaknya," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/1).

Trubus juga menyoroti pelaksanaan awal program MBG ini seperti 'uji coba kebijakan yang diperluas'. Sebab, ia melihat perencanaan yang belum matang sehingga berdampak pada persiapan infrastruktur masih terbatas.

Ia mencontohkan masih banyaknya keluhan pengantaran makanan ke sekolah yang mepet dengan jam pulang sekolah menunjukkan masih terbatasnya infrastruktur pendukung program ini.

Kemudian ia menyoroti masih banyak anak-anak yang tak doyan dengan makanan yang diberikan menandakan adanya penyeragaman dalam program ini.

"Banyak makanan datangnya sudah telat ini, kan harus ada perencanaan sejak awal sebenarnya. Kemudian selera anak tak sesuai. Nah yang memasak harusnya bukan pakai catering. Harusnya yang memasak itu orang tua dari anak-anak yang ada di situ, jadi misalnya PKK gitu lah yang di sekolah itu, jadi dia memahami selera anak sekolah di situ," kata dia.

Di sisi lain, Trubus menjelaskan implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perencanaan awal sudah berjalan baik.

Ia melihat program MBG sebetulnya sebagai program yang bagus, namun belum ditemukan skema baku yang jelas. Sehingga, pelaksanaan MBG di fase awal ini pemerintah seperti berprinsip 'programnya berjalan dulu nanti diperbaiki'.

Trubus juga menyarankan prioritas awal dari program MBG di fase awal sebaiknya dijalankan di daerah terluar, tertinggal dan terdepan atau 3T. Bagi Trubus, Anak-anak di kawasan ini lebih membutuhkan makan bergizi gratis ketimbang di daerah perkotaan mewah.

"Kebijakan ini bagus itu untuk nilai-nilai yang mungkin di 3T dulu. Atau kalau di Jakarta bisa di kampung-kampung di bantaran sungai, di bawah kolong tol itu. Kalau yang tinggal di Menteng, pondok indah itu enggak usah sekolah-sekolah yang mewah-mewah itu tidak usah," kata dia.

Peneliti Global Health Security di Pusat Lingkungan Hidup dan Kesehatan Penduduk Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman turut menyoroti pelaksanaan distribusi makanan dalam program MBG yang tidak selaras dengan kebutuhan waktu makan anak.

Baginya, waktu distribusi makanan kepada anak-anak sekolah menjadi penting karena untuk memastikan program ini optimal. Ia kemudian menyarankan waktu distribusi makanan bagi anak tingkat TK atau SD dilakukan pada sebelum memulai pelajaran.

"Jadi kalau bicara saran penjadwalan dan logistik saya menyarankan prioritaskan pengantaran makanan ke sekolah TK lebih awal misalnya jam 07.30-08.00 waktu setempat. Sehingga dapat diberikan sebelum pulang," kata Dicky.

Dicky menjelaskan dalam kurun waktu tersebut agar anak-anak pada usia TK dan SD membutuhkan asupan energi untuk menjaga konsentrasi di pertengahan kegiatan belajar.

Di sisi lain, ia memberikan masukan waktu distribusi makanan bagi anak tingkat SMP dan SMA idealnya diberikan saat istirahat tengah hari atau sekitar pukul 11.00-12.00.

"Ini juga untuk mendukung aktivitas belajar mereka selanjutnya. Pemberian makanan di pertengahan pelajaran ini bisa mengganggu proses belajar-mengajar," kata dia.

Di sisi lain, Dicky menyarankan diterapkannya sistem kluster distribusi makanan berdasarkan jarak dan waktu operasional dari dapur. Sistem ini penting supaya pengantaran lebih efisien.

"Dan ini juga penting melibatkan pihak sekolah untuk menentukan waktu makan yang ideal supaya sesuai dengan jadwal mereka. Dan perlu juga dipastikan sekolah ini punya fasilitas yang cukup untuk menyimpan makanan," kata dia.

Puluhan pengusaha katering di Kota Kediri menjadi korban penipuan bermodus program makanan bergizi gratis. Mereka tergiur janji menjadi penyedia program tersebut, namun justru kehilangan uang hingga puluhan juta rupiah.

Berikut lima fakta terkait kasus ini:

1. 72 Pengusaha Katering Jadi Korban

Sebanyak 72 pengusaha katering menjadi korban dalam kasus ini. Mereka awalnya tergiur tawaran dari kelompok masyarakat (pokmas) yang mencatut nama petinggi TNI untuk meyakinkan para calon korban.

"Kami tertarik karena ada kontrak 5 tahun kerja. Setelah ditawarkan ke ibu-ibu pemilik katering, yang di mana tahun-tahun lalu terdampak COVID tidak mendapat pendapatan dan pemasukan. Begitu saya tawari ibu-ibu mau gabung tanpa ada paksaan apa pun," kata salah satu korban, NM (45), Minggu (29/12/2024).

2. Korban Diminta Bayar Uang Muka Rp 1 Juta

Modus penipuan ini meminta para pengusaha katering membayar uang muka sebesar Rp 1 juta. Uang itu disebut sebagai jaminan keikutsertaan dalam program unggulan pemerintah pusat. Jumlah total uang yang terkumpul dari 72 korban mencapai Rp 72 juta.

"Kemudian hari berikutnya disuruh nambah Rp 250 ribu. Jadi per seribu kotak setiap pemilik katering yang gabung harus membayar Rp 1 juta," jelas NM.

3. Dijanjikan Kontrak 5 Tahun

Para korban tergiur ikut program ini karena dijanjikan kontrak kerja selama 5 tahun sebagai penyedia seribu kotak makanan per hari. Janji tersebut menjadi daya tarik, terutama bagi mereka yang ekonominya terpuruk pasca-pandemi COVID-19.

"Sudah ditengok ke rumahnya tidak ada, posisi kosong. Namun untuk Ibu MG yang menjadi perwakilan Pokmas menjanjikan jaminan untuk mengembalikan uang para ibu-ibu katering," tambah NM.

4. Program Tak Kunjung Jelas

Setelah uang disetor, program makan bergizi yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi. Ketika para korban mencari kejelasan, mereka mendapati bahwa rumah oknum Pokmas kosong, memperkuat dugaan penipuan.

5. Korban Tuntut Pengembalian Uang

Para korban kemudian mendatangi Pokmas untuk menuntut pengembalian uang mereka. Salah satu korban, DH, mengaku telah menyetor Rp 2 juta dan berharap uangnya bisa segera dikembalikan sesuai janji.

"Saya sudah menyetor uang sebesar Rp 2 juta, namun saya berharap bulan ini segera ada titik terang, karena disepakati pada akhir bulan ini uang akan dikembalikan oleh oknum MG," tandas DH.

Kasus ini menjadi pengingat agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran program yang mengatasnamakan pemerintah, terutama yang meminta pembayaran uang muka.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas. Jelang pelaksanaanya pada Januari 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menekankan pentingnya dukungan dari instansi pemerintah terkait untuk menjamin kelancaran program.

"Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa berjalan sendirian. Penyusunan proses bisnis menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Badan Gizi Nasional dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional bersifat lintas sektor," ungkapnya dikutip dari siaran pers, Sabtu (28/12/2024).

Hal itu diungkap Rini dalam pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh di Kantor Kementerian PAN-RB, Jumat (27/12).

Rini menjelaskan dalam penyusunan proses bisnis perlu memperhatikan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari identifikasi proses dalam mencapai visi dan misi serta pemetaan peran masing-masing aktor dalam setiap tahapan proses.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan efektivitas dan penguatan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara Badan Gizi Nasional dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait, diperlukan pula penyusunan proses bisnis tematik pemenuhan gizi nasional yang menekankan pada kolaborasi para pemangku kepentingan baik dalam maupun di luar pemerintahan dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional.

"Melalui penyusunan proses bisnis tematik, diharapkan masing-masing instansi mampu memahami peran dan tanggung jawabnya serta mampu memfokuskan alokasi sumber daya secara efektif ke dalam proses inti," ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengingatkan urgensi Program Makan Bergizi Gratis pada semua pihak yang terlibat dalam program tersebut. Ia mengungkapkan Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan setiap individu, terutama anak-anak sekolah, memperoleh akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi. Dengan gizi yang terpenuhi sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.

"Kita tentunya berharap program yang akan mulai berjalan pada Januari 2025 ini mendapat dukungan yang optimal dari beragam pemangku kepentingan sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan membawa kemanfaatan dalam menciptakan SDM Unggul di Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran yang diperlukan untuk menyukseskan program tersebut.

"Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah ditampung di belanja kementerian/lembaga. Belanja tersebut mencakup program makan bergizi gratis sebesar Rp 71,0 triliun yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional," tandasnya.

Simak Video: Prabowo Bicara Pentingnya Makan Bergizi Gratis di KTT G20

[Gambas:Video 20detik]