Salah satu tuntutan pada Hari Buruh lalu adalah rumah subsidi bagi buruh. Hari ini kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Pak Menteri

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (6/5) malam, guna membahas penyediaan rumah subsidi bagi buruh dan wartawan.

Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu, mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari tuntutan buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2025, yang meminta adanya rumah subsidi bagi pekerja.

Dalam pertemuan tersebut disepakati rencana pembangunan 20.000 unit rumah subsidi di Jawa Timur.

“Salah satu tuntutan pada Hari Buruh lalu adalah rumah subsidi bagi buruh. Hari ini kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Pak Menteri terkait hal tersebut,” ujar Khofifah.

Rumah subsidi tersebut akan disalurkan melalui Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh BP Tapera, dengan sejumlah kemudahan, seperti uang muka 1 persen, bunga tetap 5 persen hingga tenor maksimal 20 tahun.

Gubernur menegaskan meski harganya terjangkau, rumah subsidi ini tetap mengutamakan kualitas dan kelayakan huni.

“Rumah yang layak dan berkualitas untuk kehidupan lebih baik masyarakat Jatim,” katanya.

Sebagai tahap awal, Pemprov Jatim bersama Kementerian PKP menyepakati pembangunan 200 unit rumah subsidi di Kabupaten Gresik yang akan diserahkan kepada buruh dan wartawan pada Juni 2025.

Selain itu, disepakati pula kerja sama renovasi 500 rumah antara Pemprov Jatim dan Lippo Group, yang akan dimulai dari rumah-rumah tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan, pihaknya bersama BP Tapera menargetkan pembangunan 350.000 unit rumah subsidi secara nasional, terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia.

“Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Rumah subsidi ini untuk buruh, guru, petani, nelayan, ART, hingga pekerja migran,” katanya.

Ia berharap program ini dapat menggerakkan roda perekonomian di berbagai sektor yang terkait langsung dengan industri perumahan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi, serta Ketua Kwarda Pramuka Jatim Arum Sabil.

Selain itu turut dihadiri Sekjen Kementerian PKP RI Didyk Choiroel, Irjen Kementerian PKP RI Heri Jerman, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, CEO Lippo Group James Riyadi, serta sejumlah pejabat Pemprov Jatim.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan pembiayaan pemilikan rumah subsidi untuk karyawan industri media, termasuk wartawan untuk mendukung penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat.

“Ini merupakan hasil kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta para pemangku kepentingan di ekosistem perumahan nasional,” kata Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar dikutip dari Antara, Rabu, 7 Mari 2025.

Program rumah untuk karyawan industri media diluncurkan dengan penyerahan simbolis kunci rumah subsidi untuk wartawan di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Hirwandi mengatakan penyaluran rumah untuk karyawan industri media saat peluncuran diberikan untuk lebih dari 100 debitur yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan lima kota secara serentak, yakni Medan, Palembang, Bekasi, Yogyakarta dan Makassar.

Penyerahan kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi dengan kuota sebanyak 1.000 unit rumah yang dialokasikan untuk wartawan di seluruh Indonesia.

Kemudian, pemerintah menambah kuota program menjadi 3.000 unit rumah subsidi dari sebelumnya 1.000 rumah bagi karyawan industri media di seluruh Indonesia.

Program tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah, BTN dan ekosistem perumahan nasional.

Berdasarkan data yang Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dari 100.000 karyawan di industri media nasional, sebanyak 70 persen belum memiliki rumah yang layak.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang terlibat dalam program tersebut, yakni Komdigi, BPS, BTN, BP Tapera, Persatuan Wartawan Indonesia, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, dan para asosiasi pekerja media lainnya.

Menteri PKP juga mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah memberikan dukungan anggaran untuk alokasi rumah subsidi.

“Tahun ini, alokasi bantuan pembiayaan perumahan mencapai 350.000 unit, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Biasanya hanya 200.000-an unit. Kini sudah ada alokasi jelas untuk petani, masyarakat umum, guru, dan lainnya melalui BP Tapera dan BTN dibantu oleh data BPS,” kata Menteri PKP.

Program rumah untuk karyawan industri media ditujukan untuk para karyawan industri media yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi, yang di antaranya yakni belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah, dan penghasilan tidak lebih dari ketentuan Kementerian PKP atau berkisar antara Rp8,5 juta hingga Rp14 juta.

"Saya ingin rakyat, termasuk wartawan, bisa memiliki rumah yang layak tanpa membebani anggaran negara," ujar Maruarar.

(KIE)

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan pembiayaan pemilikan rumah subsidi untuk karyawan industri media, termasuk wartawan untuk mendukung penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat.

“Ini merupakan hasil kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta para pemangku kepentingan di ekosistem perumahan nasional,” kata Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar dikutip dari Antara, Rabu, 7 Mari 2025.

Program rumah untuk karyawan industri media diluncurkan dengan penyerahan simbolis kunci rumah subsidi untuk wartawan di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Hirwandi mengatakan penyaluran rumah untuk karyawan industri media saat peluncuran diberikan untuk lebih dari 100 debitur yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan lima kota secara serentak, yakni Medan, Palembang, Bekasi, Yogyakarta dan Makassar.

Penyerahan kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi dengan kuota sebanyak 1.000 unit rumah yang dialokasikan untuk wartawan di seluruh Indonesia.

Kemudian, pemerintah menambah kuota program menjadi 3.000 unit rumah subsidi dari sebelumnya 1.000 rumah bagi karyawan industri media di seluruh Indonesia.

Program tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah, BTN dan ekosistem perumahan nasional.

Berdasarkan data yang Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dari 100.000 karyawan di industri media nasional, sebanyak 70 persen belum memiliki rumah yang layak.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang terlibat dalam program tersebut, yakni Komdigi, BPS, BTN, BP Tapera, Persatuan Wartawan Indonesia, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, dan para asosiasi pekerja media lainnya.

Menteri PKP juga mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah memberikan dukungan anggaran untuk alokasi rumah subsidi.

“Tahun ini, alokasi bantuan pembiayaan perumahan mencapai 350.000 unit, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Biasanya hanya 200.000-an unit. Kini sudah ada alokasi jelas untuk petani, masyarakat umum, guru, dan lainnya melalui BP Tapera dan BTN dibantu oleh data BPS,” kata Menteri PKP.

Program rumah untuk karyawan industri media ditujukan untuk para karyawan industri media yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi, yang di antaranya yakni belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah, dan penghasilan tidak lebih dari ketentuan Kementerian PKP atau berkisar antara Rp8,5 juta hingga Rp14 juta.

"Saya ingin rakyat, termasuk wartawan, bisa memiliki rumah yang layak tanpa membebani anggaran negara," ujar Maruarar.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku akan menambah kuota rumah subsidi untuk profesi wartawan. Tadinya, kuota rumah subsidi untuk dibeli wartawan 1.000 unit dan akan ditambah menjadi 3.000 unit.

Hal ini diungkapkan dalam acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Awalnya, ketika Ara meninjau rumah subsidi di sana, ia mengatakan akan memberikan tambahan 1.000 unit rumah subsidi untuk dibeli oleh wartawan. Namun ketika melakukan sambutan acara, Ara mengungkapkan akan menambah kuota rumah subsidi untuk wartawan menjadi 3.000 unit.

"Bu hari ini tadi saya bilang 1.000 tambah 1.000, 2.000. Kalau sanggup saya naikin jadi 3.000 buat wartawan," katanya dalam acara tersebut, Selasa (6/5/2025).

Walau demikian, Ara menegaskan pemberian kuota rumah subsidi ini bukanlah suatu bentuk pembungkaman. Ia tetap meminta wartawan untuk menuliskan berita yang faktual.

"Tapi saya minta tugasnya satu. Walaupun diberikan (kuota) rumah subsidi, ini bukan penyogokan. Ini bukan penyogokan. Tetapi tolong beritakan yang benar, bukan yang enak didengar," ujarnya.

Di sisi lain, Ara berharap para wartawan akan mewartakan jika ada kendala di perumahan tempat tinggalnya. Misalnya, pengembangnya bertanggung jawab atau tidak, infrastruktur perumahannya baik atau tidak, dan sebagainya.

"Saya berharap justru Ibu (Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid), nanti di seluruh Indonesia wartawan, di ribuan perumahan, mereka akan menyuarakan apa yang terjadi di situ. Karena pengembangnya terus terang, tidak semua bertanggung jawab dan bagus," tuturnya.

Ditemui usai acara, Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid mengatakan wartawan bisa tetap menyuarakan kritikan yang membangun kepada pemerintah walaupun diberikan kuota tambahan rumah subsidi.

"(Kuota) 3.000 dengan harapan tentu wartawannya itu juga menguasai di perumahan masing-masing. Kalau memang ada masukkan untuk pemerintah, khususnya Kementerian Perumahan, terbuka untuk memberikan kritikan konstruktif dan masukan," tuturnya.

Sebagai informasi, Ara baru saja melakukan serah terima kunci rumah subsidi untuk wartawan. Hingga saat ini sudah ada sekitar 124 wartawan yang terdaftar membeli rumah subsidi.

Dalam acara yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan dalam serah terima kunci ini terdapat 78 pekerja industri media di wilayah Bekasi, 10 pekerja industri media di Palembang, 10 pekerja industri media di Makassar, 10 pekerja industri media di Yogyakarta, 10 pekerja industri media di Medan, dan 10 pekerja industri media di Manado.

"Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 133 debitur awak media dan wartawan yang masih ongoing proses dan akan serah terima kunci nanti secara simbolis 5. Di sini ada 78 kemudian masing-masing 10 di 5 lokasi lain. Ada di Medan, di Palembang, di Makassar, Manado, dan di Yogyakarta," ujarnya dalam sambutan.

(abr/das)

Di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya, ada kurang lebih 100 ribu saat ini wartawan dan 70 persen itu belum memiliki rumah yang layak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendukung kesejahteraan wartawan melalui program rumah bersubsidi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan masih banyak wartawan di Indonesia belum memiliki rumah layak.

"Di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya, ada kurang lebih 100 ribu saat ini wartawan dan 70 persen itu belum memiliki rumah yang layak," kata Meutya saat peluncuran program rumah untuk karyawan industri media, di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa.

Menurut Meutya yang juga pernah menjadi jurnalis memahami perjuangan insan media dalam menjalankan tugas menjaga demokrasi, namun kerap kali melupakan kebutuhan pribadi, termasuk rumah yang layak untuk keluarga.

Ia mengapresiasi atas inisiasi program Kementerian PKP dan juga kolaborasi lintas sektor mencakup BP Tapera, BTN, BPS, Dewan Pers dan pengembang yang bertujuan memberikan akses hunian yang terjangkau bagi para jurnalis. Program ini juga dirasa sebagai bukti nyata bahwa negara hadir sebagai mitra, yang juga peduli kebutuhan insan media.

"Jadi ini tepat sekali negara hadir atas arahan Presiden Prabowo tentu, kemudian oleh Pak Ara (Maruarar Sirait, Menteri PKP) didetailkan dan memberikan juga keberpihakan terhadap teman-teman awak media karena memang 70 persen belum memiliki rumah yang layak," ucapnya.

Meutya juga menyampaikan bahwa pemerintah menaikkan kuota program ini menjadi 3.000 unit rumah subsidi dari sebelumnya 1.000 rumah yang disiapkan bagi karyawan industri media di seluruh Indonesia.

"Batasnya juga tadinya 1.000 sudah dinaikkan oleh beliau (Menteri PKP, Maruarar Sirait) menjadi 3.000 dengan harapan tentu wartawannya itu juga mengawasi, jadi perumahan masing-masing kalau memang ada masukan untuk pemerintah khususnya Kementerian PKP terbuka sangat lebar untuk diberikan kritikan konsultif masukkan untuk kita perbaiki terus program ini," jelasnya.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dan instansi dalam program pemberian rumah subsidi untuk pekerja industri media.

Dalam sambutannya di acara peresmian rumah subsidi untuk karyawan industri media, di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa, Meutya mengatakan program ini guna mendukung bagi seluruh ekosistem media di Tanah Air.

“Ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir bukan hanya sebagai pemerintah, tapi sebagai mitra, yang juga peduli terhadap kebutuhan dasar insan media, yaitu kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau,” kata Meutya, di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa.

Meutya juga mengaku pernah menjadi jurnalis kurang lebih selama 10 tahun, sehingga memahami betul perjuangan insan media, dalam menjalankan tugas menjaga demokrasi.

Namun, menurut dia, hal ini kerap kali membuat para jurnalis melupakan kebutuhan pribadi, termasuk rumah yang layak untuk keluarga.

“Dan ketika orang bekerja dengan passion dan merasakan bahwa itu hobinya, kadang-kadang melupakan hak-hak dasar yang sebetulnya tidak hanya mengikat dirinya tapi keluarga, seperti pemenuhan rumah yang layak bagi keluarganya kadang terlupa, atas nama kepentingan umum, atas nama semangat menulis yang baik, atas nama semangat menyunting dan menghadirkan demokrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya juga mengapresiasi program rumah untuk karyawan pekerja media murni inisiasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan juga kolaborasi dengan berbagai instansi.

“Ini merupakan bentuk dari kolaborasi yang paten ciamik” antara lintas kementerian, dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta BP Tapera, Bank BTN, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Dewan Pers,” katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyerahkan 100 kunci rumah subisidi untuk wartawan secara simbolis dilakukan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kecamatan, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi dengan kuota sebanyak 1.000 unit rumah yang dialokasikan untuk wartawan di seluruh Indonesia.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyerahkan 100 kunci rumah subisidi untuk wartawan. Penyerahan simbolis dilakukan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Lokasi perumahan tersebut sekitar 10 menit dari pintu keluar Gerbang Tol Gabus dan sekitar 24 menit dari Stasiun Cibitung. Di sepanjang perjalanan menuju perumahan tersebut tak tampak adanya angkutan umum.

Walau demikian, jalanannya sudah halus diaspal. Jalanannya tak terlalu lebar, cukup untuk dua buah mobil. Di samping kanan-kiri jalan tak ada pohon besar, hanya ada tanaman tinggi, tanah lapang serta sebagian kecil sawah sehingga terasa agak panas dan gersang.

Pria yang akrab disapa Ara ini datang sekitar pukul 16.00 WIB mengenakan baju tugasnya berwarna cokelat susu. Ia datang bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Direktur Konsumer BTN Hirwandi Ghafar hingga Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda.

Saat datang, mereka langsung meninjau rumah subsidi yang akan diserahkan hari ini. Mereka tiba diantar menggunakan golf car.

"Saya sudah lihat dari ukurannya, temboknya ini double dinding dan tingginya 3 meter, airnya dari PAM," katanya di lokasi, dalam acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media.

Hari ini rencananya akan diserahkan 5 kunci rumah subsidi secara simbolis. Sementara itu, menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga saat ini sudah ada 124 wartawan yang terdaftar membeli rumah subsidi.

"Yang serah terima simbolis ada 5, (yang daftar) 124," ujar Heru kepada wartawan.

Setelah berkeliling melihat rumah, mereka pun kembali ke lokasi serah terima kunci untuk wartawan dan memulai acara.

Dalam paparannya, Heru mengatakan dalam serah terima kunci ini terdapat 78 pekerja industri media di wilayah Bekasi, 10 pekerja industri di Palembang, 10 pekerja industri di Makassar, 10 pekerja industri di Yogyakarta, 10 pekerja industri di Medan, dan 10 pekerja industri di Manado.

"Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 133 debitur awak media dan wartawan yang masih ongoing proses dan akan serah terima kunci nanti secara simbolis 5. Di sini ada 78 kemudian masing-masing 10 di 5 lokasi lain. Ada di Medan, di Palembang, di Makassar, Manado, dan di Yogyakarta," ujarnya dalam sambutan.

Sementara itu, Ara dalam paparannya meminta pengembang untuk membangun rumah subsidi dalam keadaan baik. Sebab, tidak semua pengembang bertanggung jawab.

"Kita udah posting kok, mana cukup banyak pengembang-pengembang yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi (Komdigi) dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ara mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan 100 unit rumah terlebih dahulu pada bulan Mei.

"Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

(abr/zlf)

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait mengajak wartawan turut mengawasi program inovasi rumah untuk karyawan industri media sebagai upaya perbaikan kebijakan atas program ini ke depan.

"Pemerintah khususnya Kementerian Perumahan terbuka amat lebar kritikan konstruktif, masukan, untuk kita perbaiki terus program ini," katanya saat peluncuran program di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa.

Ia mengatakan partisipasi aktif insan media dalam pengawasan program ini dapat dilakukan melalui publikasi menyangkut ketersediaan hunian yang dijanjikan pengembang, terutama dari aspek sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang.

"Harapan saya, tolong disampaikan yang benar bukan yang enak didengar. Contoh, apakah janji pengembang benar? Ada tempat ibadah, benar tidak dibangun tempat ibadah? Airnya bagus, tidak banjir, termasuk janji dari pihak bank. Kalau ada wartawan di situ kan bisa membantu memberitakan yang benar, kan begitu," katanya.

Dia mengaku program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor mencakup BUMN, BPS, BTN, Tapera, pengembang hingga Kementerian Komdigi dengan mengalokasikan kuota sebanyak 3.000 unit se-Indonesia.

"Terus terang saya, kenapa ingin wartawan tiga ribu, itu tahun ini kita membangunnya, pembiayaannya itu sudah ada buat setara dengan 350 ribu BUMN. Kalau satu perumahan saja ada satu wartawan, itu sama saja ada tiga ribu perumahan yang ada wartawannya," katanya.

Ara pun memastikan penyediaan rumah subsidi bagi wartawan ini tidak akan mengganggu independensi jurnalis, terlebih dia meyakini jiwa pewarta tidak bisa disogok atau dibungkam oleh pemberian rumah.

"Saya yakin kalian tidak bisa begitu dan memang negara tidak punya niat begitu. Tetapi kalau memang warga negara Indonesia, dia masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan belum punya rumah pertama, ya tentu berhak dong. Menurut saya justru diskriminasi kalau wartawan tidak dikasih, padahal dia masuk kriteria itu," ucap dia.

Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid mengapresiasi Kementerian PKP yang turut memberikan prioritas kepada profesi wartawan untuk berkesempatan memenuhi kebutuhan dasar memiliki hunian tapak.

"Karena dulu juga kami wartawan jadi ingat betul kadang-kadang kita menulis berita, menyunting, mengedit, menyampaikan, menegakkan demokrasi kadang terlupa terhadap kebutuhan dasar karena selalu berusaha mengedepankan kepentingan umum saja," katanya.

Kemudian program ini juga murni inisiasi dari Kementerian PKP yang sebelumnya menyampaikan rencana memasukkan profesi wartawan sebagai salah satu penerima manfaat program, bukan atas dasar permintaan Kemenkomdigi.

"Dan saya sampaikan kebutuhan itu ada, minat juga ada dan memang profesi ini sudah juga layak diberikan keberpihakan oleh negara. Jadi akhirnya tidak sampai satu bulan berjalan dan kita lihat hari ini beberapa sudah terisi sambil kita terus data melalui BTN dan Tapera untuk wartawan. Tadi Pak Menteri juga sampaikan, silakan batasnya dinaikkan, dari seribu menjadi tiga ribu unit," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menyerahkan kunci rumah subsidi kepada wartawan pada 6 Mei 2025.

Penyerahan simbolis tersebut juga akan disaksikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Meutya Hafid.

"Nanti wartawan juga dua hari lagi sama Ibu Meutya akan menyerahkan kunci langsung kepada wartawan," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar, kepada awak media di Kota Bandung, Sabtu (3/5/2025).

Ara menjelaskan bahwa pembangunan rumah subsidi untuk wartawan akan dilakukan secara bertahap dengan target sebanyak 1.000 unit.

Sebelumnya, Kementerian PKP juga telah menyerahkan kunci rumah subsidi kepada buruh bertepatan dengan Hari Buruh, 1 Mei 2025, serta kepada bidan, perawat, dan guru.

Program rumah subsidi ke depannya juga akan diperluas untuk buruh migran, asisten rumah tangga (ART), nelayan, petani, dan sopir.

"Supaya apa, wong cilik, rakyat kecil mendapatkan kebaikan dari negara. Negara itu hadir lewat apa, rumah subsidi," katanya.

Ara menegaskan bahwa program rumah subsidi untuk wartawan tidak bertujuan untuk membungkam kebebasan pers.

"Bukan untuk membungkam wartawan. Wartawan silakan beritakan kebenaran, tapi wartawan juga berhak mendapatkan perhatian dari negara," ucapnya.

Dia juga memastikan bahwa rakyat kecil tidak akan lagi dipusingkan dengan tingginya biaya pajak dan izin pembangunan rumah, karena pemerintah telah menghapus aturan tersebut.

"PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) gratis, itu khusus untuk rakyat kecil. Tapi nunggu Perkadanya (Peraturan Kepala Daerah)," tuturnya.

Ara menambahkan bahwa aturan tersebut telah berlaku di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Dia juga memuji gerak cepat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mendorong bupati dan wali kota agar segera menerbitkan peraturan tersebut.

"Rata-rata mereka (kepala daerah) sudah keluarkan Perkadanya," pungkas Ara.

Jakarta -

Pemerintah mengalokasikan 1.000 kuota rumah subsidi untuk wartawan dan akan mulai serah terima 100 unit bulan depan. Namun, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) baru mencatat ada 11 orang wartawan yang mendaftarkan diri untuk rumah subsidi tersebut.

"Yang daftar (rumah subsidi wartawan) baru 11 (orang)," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Wakil Ketua Umum Apersi Mohamad Solikin pun menambahkan sebenarnya sudah ada puluhan wartawan yang ingin mendapatkan rumah subsidi tersebut. Menurutnya, segmentasi profesi wartawan dalam alokasi kuota rumah subsidi ini memudahkan wartawan untuk berkomunikasi dengan asosiasi pengembang.

Ia mengatakan saat ini data wartawan itu sedang dikoordinasikan dengan pihak perbankan untuk dilakukan pengecekan sistem layanan informasi keuangan (SLIK).

"Apersi telah data masuk permintaan dari PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jawa Barat sekitar 67 orang untuk memiliki rumah subsidi, khususnya di Kabupaten Bogor dan Bekasi. Demikian mungkin ini menjadi tambahan bahwa segmentasi ini sangat baik," kata Solikin.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta tolong kepada wartawan untuk mensosialisasikan program ini. Ia memastikan wartawan tidak perlu takut menerima rumah subsidi, sebab masih diperkenankan untuk mengkritisi pemerintah.

"Kenapa wartawan (baru 11 yang mendaftar), menurut saya sosialisasinya perlu dimasifkan. Kedua menurut saya, saya tahu wartawan itu punya idealisme yang tinggi. Jadi mesti clear bahwa Anda boleh punya hak dapat rumah subsidi tapi Anda juga berhak mengkritisi pemerintah," ucap Ara.

Ia pun merasa selama ini sudah banyak mendapatkan kritikan dari wartawan. Ara menjelaskan wartawan juga warga negara yang berhak mendapatkan rumah subsidi beserta bantuan sosial lainnya.

Ara mengaku optimistis jumlah wartawan penerima rumah subsidi akan bertambah. Ke depannya, ia akan membagikan data dan perkembangan penyaluran rumah subsidi tersebut.

"Wartawan kan tadi Pak Heru bilang 11 ternyata dari Apersi juga lain lagi, jadi memang kita terus terang sinkronisasi data ini masih perlu perjuangan," katanya kepada awak media.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menyediakan 1.000 rumah rumah khusus untuk wartawan. Ara meminta Bank Tabungan Negara (BTN) dan BP Tapera untuk menyiapkan 100 unit rumah untuk serah terima terlebih dahulu.

"Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu (Menteri Komdigi) nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara membantah pernyataan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) soal rumah subsidi untuk wartawan diberikan untuk membungkam pers.

Menurutnya, pemerintah hanya memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk program rumah subsidi. Wartawan termasuk salah satu profesi yang dinilai berpenghasilan rendah.

"Bukan dikasih, bayar kan? Memang terus kalau dapat rumah seperti itu (rumah subsidi), kalian (wartawan) terus mulutnya bungkam atas ketidakbenaran, ketidakadilan? Ya enggaklah. Saya percaya kalian akan tetap menyuarakan kebenaran," kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (16/4).

Ara tak masalah bila ada pihak yang memprotes seperti AJI. Menurutnya, itu juga bagian dari independensi wartawan.

Meski begitu, dia menegaskan tak ada niat membungkam wartawan. Dia memastikan program ini merupakan niat baik pemerintah membantu.

"Kan wartawan jadi ada kepastian. Apakah semua perusahaan media mampu memberikan, menyediakan rumah bagi wartawan? Enggak kan? Negara hadir membantu," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menyediakan kuota 1.000 rumah subsidi khusus untuk wartawan. Keputusan dibuat setelah Ara rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Namun, kebijakan itu menuai kritik dari sejumlah asosiasi pekerja media antara lain AJI, Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Mereka menilai kebijakan ini sebagai upaya membungkam kebebasan pers.

"Jika jurnalis mendapatkan rumah dari Komdigi, tidak bisa dielakkan kesan publik bahwa jurnalis sudah tidak kritis lagi. Maka sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal seperti lewat Tapera atau bank," kata Ketua Umum AJI Nany Afrida melalui keterangan tertulis, Selasa (15/4).

Jakarta -

Pemerintah berencana menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, rencana itu justru mendapat penolakan dari sejumlah asosiasi jurnalis.

Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) tidak mempermasalahkan penolakan tersebut. Ia memastikan wartawan penerima rumah subsidi masih bisa mengkritik pemerintah.

"Nggak apa-apa, kita hanya berniat baik dan wartawan tetap kritis saja terhadap kami," ujar Ara.

"Ini bukan upaya pembungkaman wartawan, tetapi justru wartawan media sebagai pilar demokrasi juga punya hak untuk hidup sejahtera, termasuk di sektor perumahan," tambahnya.

Kemudian, Ara meyakini 1.000 kuota FLPP khusus untuk wartawan akan terserap seluruhnya. Ia juga mengatakan penyediaan rumah subsidi wartawan sedang disiapkan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Sebelumnya diberitakan, berbagai asosiasi jurnalis menolak program rumah subsidi untuk wartawan. Asosiasi tersebut antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), serta Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Mereka menilai, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini sebenarnya bisa diakses oleh warga negara yang memenuhi persyaratan. Persyaratan itu di antaranya belum memiliki rumah, penghasilan maksimal Rp 7 juta (lajang) atau Rp 8 juta (mereka yang berkeluarga).

Memberi jalur khusus kepada wartawan untuk mendapatkan program rumah subsidi dinilai akan memberi kesan buruk pada profesi wartawan, seolah patut diistimewakan. Sementara golongan profesi lain harus memperebutkan program rumah bersubsidi ini lewat jalur normal.

"Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi tapi untuk warga yang membutuhkan dengan kategori penghasilan, apapun profesinya," kata Ketua Umum PFI, Reno Esnir, dalam keterangannya, dikutip Rabu (16/4/2025).

Di sisi lain, Ketua Umum AJI, Nany Afrida, menilai apabila wartawan mendapat kemudahan dalam membeli rumah subsidi dari Komdigi, dapat menimbulkan kesan yang kurang baik di mata publik, misalnya sudah tidak kritis lagi.

"Maka sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal seperti lewat Tapera atau bank," tuturnya.

(dhw/das)