Jakarta -

Pemerintah mengalokasikan 1.000 kuota rumah subsidi untuk wartawan dan akan mulai serah terima 100 unit bulan depan. Namun, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) baru mencatat ada 11 orang wartawan yang mendaftarkan diri untuk rumah subsidi tersebut.

"Yang daftar (rumah subsidi wartawan) baru 11 (orang)," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Wakil Ketua Umum Apersi Mohamad Solikin pun menambahkan sebenarnya sudah ada puluhan wartawan yang ingin mendapatkan rumah subsidi tersebut. Menurutnya, segmentasi profesi wartawan dalam alokasi kuota rumah subsidi ini memudahkan wartawan untuk berkomunikasi dengan asosiasi pengembang.

Ia mengatakan saat ini data wartawan itu sedang dikoordinasikan dengan pihak perbankan untuk dilakukan pengecekan sistem layanan informasi keuangan (SLIK).

"Apersi telah data masuk permintaan dari PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jawa Barat sekitar 67 orang untuk memiliki rumah subsidi, khususnya di Kabupaten Bogor dan Bekasi. Demikian mungkin ini menjadi tambahan bahwa segmentasi ini sangat baik," kata Solikin.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta tolong kepada wartawan untuk mensosialisasikan program ini. Ia memastikan wartawan tidak perlu takut menerima rumah subsidi, sebab masih diperkenankan untuk mengkritisi pemerintah.

"Kenapa wartawan (baru 11 yang mendaftar), menurut saya sosialisasinya perlu dimasifkan. Kedua menurut saya, saya tahu wartawan itu punya idealisme yang tinggi. Jadi mesti clear bahwa Anda boleh punya hak dapat rumah subsidi tapi Anda juga berhak mengkritisi pemerintah," ucap Ara.

Ia pun merasa selama ini sudah banyak mendapatkan kritikan dari wartawan. Ara menjelaskan wartawan juga warga negara yang berhak mendapatkan rumah subsidi beserta bantuan sosial lainnya.

Ara mengaku optimistis jumlah wartawan penerima rumah subsidi akan bertambah. Ke depannya, ia akan membagikan data dan perkembangan penyaluran rumah subsidi tersebut.

"Wartawan kan tadi Pak Heru bilang 11 ternyata dari Apersi juga lain lagi, jadi memang kita terus terang sinkronisasi data ini masih perlu perjuangan," katanya kepada awak media.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menyediakan 1.000 rumah rumah khusus untuk wartawan. Ara meminta Bank Tabungan Negara (BTN) dan BP Tapera untuk menyiapkan 100 unit rumah untuk serah terima terlebih dahulu.

"Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu (Menteri Komdigi) nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara membantah pernyataan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) soal rumah subsidi untuk wartawan diberikan untuk membungkam pers.

Menurutnya, pemerintah hanya memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk program rumah subsidi. Wartawan termasuk salah satu profesi yang dinilai berpenghasilan rendah.

"Bukan dikasih, bayar kan? Memang terus kalau dapat rumah seperti itu (rumah subsidi), kalian (wartawan) terus mulutnya bungkam atas ketidakbenaran, ketidakadilan? Ya enggaklah. Saya percaya kalian akan tetap menyuarakan kebenaran," kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (16/4).

Ara tak masalah bila ada pihak yang memprotes seperti AJI. Menurutnya, itu juga bagian dari independensi wartawan.

Meski begitu, dia menegaskan tak ada niat membungkam wartawan. Dia memastikan program ini merupakan niat baik pemerintah membantu.

"Kan wartawan jadi ada kepastian. Apakah semua perusahaan media mampu memberikan, menyediakan rumah bagi wartawan? Enggak kan? Negara hadir membantu," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menyediakan kuota 1.000 rumah subsidi khusus untuk wartawan. Keputusan dibuat setelah Ara rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Namun, kebijakan itu menuai kritik dari sejumlah asosiasi pekerja media antara lain AJI, Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Mereka menilai kebijakan ini sebagai upaya membungkam kebebasan pers.

"Jika jurnalis mendapatkan rumah dari Komdigi, tidak bisa dielakkan kesan publik bahwa jurnalis sudah tidak kritis lagi. Maka sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal seperti lewat Tapera atau bank," kata Ketua Umum AJI Nany Afrida melalui keterangan tertulis, Selasa (15/4).

Jakarta -

Pemerintah berencana menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, rencana itu justru mendapat penolakan dari sejumlah asosiasi jurnalis.

Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) tidak mempermasalahkan penolakan tersebut. Ia memastikan wartawan penerima rumah subsidi masih bisa mengkritik pemerintah.

"Nggak apa-apa, kita hanya berniat baik dan wartawan tetap kritis saja terhadap kami," ujar Ara.

"Ini bukan upaya pembungkaman wartawan, tetapi justru wartawan media sebagai pilar demokrasi juga punya hak untuk hidup sejahtera, termasuk di sektor perumahan," tambahnya.

Kemudian, Ara meyakini 1.000 kuota FLPP khusus untuk wartawan akan terserap seluruhnya. Ia juga mengatakan penyediaan rumah subsidi wartawan sedang disiapkan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Sebelumnya diberitakan, berbagai asosiasi jurnalis menolak program rumah subsidi untuk wartawan. Asosiasi tersebut antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), serta Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Mereka menilai, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini sebenarnya bisa diakses oleh warga negara yang memenuhi persyaratan. Persyaratan itu di antaranya belum memiliki rumah, penghasilan maksimal Rp 7 juta (lajang) atau Rp 8 juta (mereka yang berkeluarga).

Memberi jalur khusus kepada wartawan untuk mendapatkan program rumah subsidi dinilai akan memberi kesan buruk pada profesi wartawan, seolah patut diistimewakan. Sementara golongan profesi lain harus memperebutkan program rumah bersubsidi ini lewat jalur normal.

"Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi tapi untuk warga yang membutuhkan dengan kategori penghasilan, apapun profesinya," kata Ketua Umum PFI, Reno Esnir, dalam keterangannya, dikutip Rabu (16/4/2025).

Di sisi lain, Ketua Umum AJI, Nany Afrida, menilai apabila wartawan mendapat kemudahan dalam membeli rumah subsidi dari Komdigi, dapat menimbulkan kesan yang kurang baik di mata publik, misalnya sudah tidak kritis lagi.

"Maka sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal seperti lewat Tapera atau bank," tuturnya.

(dhw/das)

Jika hal ini memerlukan peran Dewan Pers, fungsinya hanya akan memberikan verifikasi akhir tentang perusahaan pers tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers mendukung program pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memberikan subsidi hingga 1.000 rumah kepada wartawan.

Pernyataan itu tertuang dalam Siaran Pers Nomor 7/SP/DP/IV/2025 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Dewan Pers pun memberi perhatian pada kesejahteraan wartawan dan yang bekerja pada ranah pengawasan.

"Dewan Pers menghargai perhatian pemerintah yang memberikan bantuan subsidi perumahan kepada wartawan," kata Ninik dalam siaran pers tersebut yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam hal ini, dia pun menyarankan kepada para pihak yang memerlukan pengajuan secara teknis data-data wartawan agar berhubungan dengan media atau perusahaan pers tempat wartawan bekerja.

"Semua prosesnya hendaknya memakai skema standar sebagaimana masyarakat yang butuh perumahan pada umumnya," kata dia.

Di samping itu, rencana tersebut seyogianya ditempuh melalui mekanisme normal dalam pengadaan perumahan. Misalnya, dengan memberikan diskon yang terbaik dan kredit terjangkau terhadap warga, termasuk di dalamnya wartawan.

"Jika para pihak memerlukan data media/wartawan, Dewan Pers hanya bisa mengeluarkan setelah ada persetujuan dari organisasi wartawan/organisasi media," katanya.

Menurut dia, Dewan Pers tidak akan ikut menyerahkan data 100 nama wartawan pertama yang akan menerima kunci perumahan. Dewan Pers mempersilakan Kementerian Komunikasi dan Digital dan Kementerian PKP untuk menggunakan data sebatas yang tersedia di laman resmi Dewan Pers.

Ninik Rahayu menilai akan lebih tepat bila Kementerian PKP mengadakan kerja sama subsidi perumahan untuk wartawan dengan cara berhubungan langsung media-media yang ada.

"Jika hal ini memerlukan peran Dewan Pers, fungsinya hanya akan memberikan verifikasi akhir tentang perusahaan pers tersebut," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pemerintah resmi meluncurkan program rumah subsidi khusus jurnalis. Program ini digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk memastikan wartawan mendapatkan akses terhadap hunian yang manusiawi dan terjangkau.

Target awal sebanyak 1.000 unit di berbagai daerah. Total 100 unit rumah subsidi akan diserahkan pada tanggal 6 Mei 2025.

Berikut informasi selengkapnya.

Kriteria Penerima Rumah Subsidi Khusus Jurnalis

Dilansir situs Komdigi, program rumah subsidi khusus jurnalis digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk memastikan wartawan mendapatkan akses terhadap hunian yang manusiawi dan terjangkau.

Berikut daftar kriteria penerima rumah subsidi khusus jurnalis:

• Diperuntukkan khusus bagi wartawan yang terdaftar dan bekerja di media massa, baik itu media cetak, elektronik, maupun online.
• Batas maksimal penghasilan penerima (wilayah Jabodetabek):
  - Rp 13 juta (bagi yang sudah berkeluarga)
  - Rp 12 juta (bagi yang berstatus lajang)

Wartawan yang berdomisili di Jabodetabek dengan penghasilan hingga Rp 13 juta (untuk yang sudah berkeluarga) dan Rp 11 - 12 juta (untuk yang masih lajang) tetap dapat mengakses subsidi ini.

Melalui program ini, pemerintah berharap wartawan Indonesia dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang dan produktif, tanpa harus terus dibebani oleh persoalan dasar, seperti tempat tinggal. Wartawan yang sejahtera adalah fondasi kuat bagi demokrasi yang sehat.

Ada Rumah Subsidi untuk Nakes, Guru, dan Nelayan

Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan. Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) setelah hadir acara open house di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani pada Selasa (1/4/2025).

Rumah bersubsidi bagi nakes akan disiapkan sebanyak 30 ribu rumah, kemudian untuk guru sebanyak 20 ribu rumah, dan untuk nelayan sebanyak 20 ribu rumah. Selain itu, dia sudah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

"Kita sudah mengalokasikan buat petani 20 ribu, nelayan 20 ribu, buruh 20 ribu, tenaga migran 20 ribu, kemudian nakes itu 30 ribu, nakes itu terdiri dari perawat. Kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, kemudian TNI-AD kurang lebih sekitar 5.000, kepolisian 14.500, dari kuota 220 ribu," katanya.

(kny/jbr)

Jakarta -

Pemerintah menyediakan kuota 220 ribu rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah menandatangani sejumlah memorandum of understanding (MoU) program rumah subsidi untuk sejumlah segmen profesi, seperti buruh, wartawan, ojol, guru, hingga tenaga kesehatan.

Setelah penandatanganan MoU, pemerintah menjadwalkan akan melakukan serah terima kunci kepada beberapa pembeli pertama. Seperti rumah subsidi untuk buruh, serah terima kunci untuk 100 pembeli pertama dijadwalkan akan digelar pada 1 Mei, bertepatan dengan Hari Buruh. Kemudian, serah terima kunci program rumah subsidi untuk wartawan akan digelar pada 6 Mei 2025 untuk 100 pembeli pertama.

Pengamat Properti Anton Sitorus mengharapkan pemerintah benar-benar dapat mewujudkan program ini, bukan hanya menebar janji. Sebab, sejak awal kabinet Prabowo berjalan, belum ada satu pun program dari Kementerian PKP yang terlihat hasilnya.

"Kalau ada yang ngomong gitu, lalu pejabat kita ngomong apa, ya udah, didengar aja. Dia bilang bulan Mei akan ada serah terima ini dan segala macam, ya tunggu aja bulan Mei ada apa nggak gitu. Kan sampai sekarang kita belum melihat realisasi dari omongan-omongannya," kata Anton kepada detikProperti, Jumat (11/4/2025) lalu.

Lebih lanjut, menurutnya MoU bukanlah sebuah kesepakatan yang mengikat. Banyak proyek yang telah melakukan MoU berakhir kandas di tengah jalan. Seharusnya setelah adanya MoU ada perjanjian atau sebuah kontrak lanjutan, kemudian baru dimulainya pembangunan. Proses pembangunanya pun pasti memakan waktu, tidak terburu-buru.

"MoU itu baru rencana bahwa kedua pihak sepakat untuk berencana begini, tapi belum menjadi kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian atau kontrak. Kalau sudah ada kontrak, perjanjian yang bersifat hukum, legally binding gitu ya. Itu baru namanya sudah ada kesepakatan. Kita bisa lihat berapa banyak MoU yang akhirnya nggak jadi," jelasnya.

Anton pun mempertanyakan bagaimana skema yang akan disiapkan pemerintah untuk mempercepat dan mempermudah pembelian rumah subsidi untuk segmen-segmen profesi tersebut. Sebab, untuk mengajukan KPR memerlukan slip gaji untuk melihat pemasukan per bulan calon debitur. Sementara beberapa segmen profesi yang disasar pemerintah merupakan sektor informal yang terkadang tidak memiliki slip gaji.

"Dia sendiri mungkin ngerti apa nggak gitu, emang bisa nggak? Kayak terbit slip misalnya, kalau kayak ojol gitu, kayak pekerja yang penghasilan nggak tetap, itu bagaimana? Makanya kan dulu sempat ada tuh fasilitas kredit khusus. Tapi kan kita belum dengar gimana jadinya," ujarnya.

Terpisah, Direktur INDEF Tauhid Ahmad menjelaskan biasanya pengurusan pengajuan KPR di bank memakan waktu 2-3 bulan. Namun, jika jangka waktu MoU dengan serah terima yang kurang dari sebulan ini, ia memprediksi kemungkinan pemerintah telah menyiapkan skema khusus untuk mempercepat penyetujuan KPR.

"Kalau normal ya, bisnis as usual sih sulit ya. Menurut pengalaman saya dulu memfasilitasi (pengajuan KPR) ya kurang lebih 2-3 bulan ya. Tetapi karena ini program biasanya itu diajukan oleh masing-masing organisasi. Nah itu yang kemudian difasilitasi secara cepat. Misalnya kementerian akan menggandeng misalnya BTN, BRI, atau BSI atau bank apa pun yang ada program KPR-nya," ungkapnya.

Ada pun, menurut Pengamat Properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan jika program rumah subsidi tersebut bisa berjalan tepat waktu kurang dari sebulan, kemungkinan rumah yang akan digunakan merupakan rumah-rumah yang sudah dibangun dan memang siap untuk ditempati dan dijual.

"Rumah subsidi untuk ojol, wartawan, dan buruh itu udah berjalan, ini lebih pada penekanan aja menurut saya. Waktu sebulan itu masuk akal aja karena rumah subsidi memang harus ready stock, dan program ini akan meningkatkan penjualan rumah-rumah yang saat ini sudah terbangun namun belum terjual," jelasnya.

Sementara itu, Ara menyebutkan salah satu syarat untuk membeli rumah subsidi adalah mereka termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki gaji maksimal Rp 14 juta per bulan bagi pasangan suami-istri dan Rp 12 juta per bulan bagi yang masih single.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, naiknya batas maksimal penghasilan MBR untuk membeli rumah subsidi sejalan dengan semakin mahalnya hunian di perkotaan, dalam hal ini Jabodetabek.

Ia mengatakan, untuk mengatasi backlog di perkotaan sudah tidak mungkin lagi bertumpu pada rumah tapak yang lokasinya semakin jauh, maka dari itu perlu dibangun hunian vertikal. Akan tetapi, harga hunian vertikal jauh lebih mahal dibanding rumah tapak karena biaya konstruksinya.

"Sehingga perlu ada penyesuaian batas MBR-nya. Kalau (masih) Rp 8 juta khawatirnya nggak bakalan sanggup angsur rumah susun, kalau Rp 14 juta akan ada banyak segmen masyarakat termasuk buruh yang bisa masuk," paparnya.

(aqi/das)

KOMPAS.com - Ada banyak pertanyaan yang mencuat dari kalangan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atas program rumah subsidi bagi 13 profesi prioritas.

Pertanyaan yang mengemuka adalah, di manakah lokasi rumah subsidi tersebut?

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan, rumah subsidi ini berlokasi di kawasan Jadebotabek.

"Meski demikian, bukan di jantung kota, melainkan di kawasan sub urban dan bisa diakses transportasi publik," ujar Ara.

Salah satu perumahan yang disiapkan untuk mengakomodasi program rumah subsidi ini adalah Pesona Kahuripan yang berada di Cileungsi, Bogor.

Perumahan ini dikembangkan PT Pesona Kahuripan yang telah menyiapkan ratusan unit rumah subsidi berkualitas di dua klaster Pesona Kahuripan 10 dan 12.

Direktur Utama PT Pesona Kahuripan, Angga Budi Kusuma mengungkapkan, telah menyediakan 290 unit rumah subsidi siap huni (ready stock) dengan harga Rp 185 juta.

Rinciannya, terdapat 90 unit di Kompleks Pesona Kahuripan 10 dan 200 unit lainnya di Kompleks Pesona Kahuripan 12.

"Kami berkomitmen untuk mendukung program perumahan nasional dan memberikan akses hunian layak bagi berbagai kalangan, termasuk para pekerja media," ujar Angga kepada Kompas.com, Kamis (10/4/2025).

Lebih lanjut, Angga menyampaikan bahwa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN telah menghubungi pihaknya untuk menyiapkan rumah bagi 13 profesi sasaran, terutama para wartawan.

Rencananya, serah terima unit rumah kepada para pekerja media ini akan dilaksanakan pada 6 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.

Sebelumnya, PT Pesona Kahuripan juga telah berperan aktif dalam menyediakan rumah siap huni bagi para guru di wilayah Kabupaten Bogor.

Serah terima kunci rumah-rumah tersebut bahkan telah diresmikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait pada akhir Maret lalu.

Spesifikasi Rumah Subsidi

Setiap unit rumah subsidi yang ditawarkan oleh PT Pesona Kahuripan ini dirancang dengan tipe 30/60, yang berarti luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Meskipun berstatus rumah subsidi, pengembang tetap mengedepankan kualitas bangunan.

Setiap unit dilengkapi dengan dua kamar tidur yang menggunakan dinding hebel ganda (double) untuk memberikan privasi dan kenyamanan maksimal.

Selain itu, setiap rumah juga memiliki dapur fungsional, kamar mandi, serta langit-langit setinggi 2,95 meter yang menciptakan kesan ruangan yang lebih lapang.

Untuk menambah kenyamanan penghuni, setiap unit juga dilengkapi dengan carport untuk kendaraan, taman di bagian depan, serta area belakang yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.

Lokasi Kompleks Pesona Kahuripan 10 dan 12 di Cileungsi, Bogor, menawarkan akses yang cukup strategis.

Perumahan ini dapat dijangkau dalam waktu sekitar 30 menit dari Stasiun LRT Harjamukti dan hanya 10 menit dari pintu Tol Nagrak.

Kemudahan akses ini tentu menjadi nilai tambah bagi para pekerja yang beraktivitas di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

KOMPAS.com - Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program rumah subsidi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama kementerian terkait menetapkan syarat khusus bagi 13 profesi untuk mendapatkan akses ke program tersebut.

Langkah ini diharapkan dapat membantu kelompok profesi strategis memiliki hunian layak dengan harga terjangkau.

Menteri PKP Maruarar Sirait menuturkan, program rumah subsidi ini dirancang untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk profesi yang memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami telah menetapkan kuota khusus, yaitu 1.000 unit untuk wartawan, 20.000 unit untuk guru, dan kini ojek daring juga masuk dalam prioritas kami,” ujar Ara.

Berdasarkan data BP Tapera, terdapat total 165.260 unit rumah subsidi FLPP yang telah dialokasikan kepada 13 profesi atau segmen pekerja.

Berikut syarat umum yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rumah subsidi:

Dikutip dari laman BP Tapera, terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi calon penerima FLPP, meliputi:

• Berkewarganegaraan Indonesia
• Belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya
• Orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri
• Tidak memiliki rumah Memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp 8 juta per bulan, merujuk Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No 242/KPTS/M/2020. Batas penghasilan maksimal ini akan diperluas menjadi Rp 12 juta (lajang) dan Rp 13 juta (berkeluarga) dalam Kepmen baru.

Syarat Khusus untuk Wartawan

• Wartawan harus terdaftar pada perusahaan penerbitan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.
• Proses pendaftaran dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dengan verifikasi data bersama Dewan Pers dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Ini bentuk penghargaan kepada wartawan sebagai pilar demokrasi,” tambah Menteri Komdigi, Meutya Hafid.

Syarat khusus untuk Guru

• Sementara itu, guru yang ingin mengakses program ini harus berstatus sebagai tenaga pendidik aktif, baik PNS maupun honorer.
• Guru juga wajib menyerahkan surat keterangan dari dinas pendidikan setempat sebagai bukti bahwa mereka masih mengajar.

“Guru adalah tulang punggung pendidikan bangsa, mereka layak mendapatkan tempat tinggal yang nyaman,” kata Maruarar.

Syarat khusus untuk Ojek Daring

• Untuk ojek daring, pemerintah menetapkan syarat bahwa pelamar harus terdaftar sebagai mitra aktif di platform transportasi online, dengan masa keanggotaan minimal satu tahun.
• Penghasilan maksimal ditetapkan sesuai dengan kinerja, dan calon penerima harus menunjukkan bukti pendapatan melalui riwayat transaksi aplikasi.

“Ojek daring adalah tulang punggung mobilitas masyarakat urban, kami ingin mereka juga punya kepastian hunian,” ujar Maruarar.

Proses Pengajuan

Ketiga profesi ini dapat mengajukan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh BP Tapera dan Bank BTN.

Dokumen umum yang diperlukan meliputi KTP, KK, slip gaji atau bukti penghasilan, serta surat keterangan kerja sesuai profesi masing-masing. Proses seleksi akan melibatkan verifikasi ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Jakarta -

Pemerintah akan menyiapkan rumah murah untuk masyarakat yang berprofesi sebagai wartawan. Sebanyak 1.000 unit rumah bisa dibeli oleh wartawan yang telah memenuhi persyaratan.

Program ini digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Komdigi akan memperbarui data-data wartawan di seluruh Indonesia, di mana data tersebut didapat dari Dewan Pers. Lalu, data tersebut akan dicek dan divalidasi oleh BPS. Data tersebut kemudian, akan diberikan kembali kepada Komdigi dan Kementerian PKP untuk diseleksi siapa yang berhak menerima rumah murah.

Dalam bagan yang dibagikan oleh Kementerian PKP, wartawan dengan penghasilan lebih Rp 7 juta ke atas dapat membeli rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sementara itu, untuk wartawan dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta akan diarahkan menempati rumah susun dan rumah swadaya dengan syarat memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pada tahap awal sebanyak 100 kunci rumah akan diserahkan kepada wartawan terpilih. Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dalam proses seleksi, yang akan melibatkan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Ia juga menyampaikan peluncuran program ini akan dilakukan pada 6 Mei 2025.

"Kami menyadari tantangan dalam menentukan prioritas penerima, karena pasti akan ada lebih banyak permintaan daripada unit yang tersedia. Maka kami ingin pastikan seleksi dilakukan secara objektif dan tepat sasaran," ujar Ara, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025).

Menteri Komdigi Meutya Hafid menyatakan program subsidi rumah untuk wartawan merupakan bentuk komitmen negara untuk membantu kebutuhan insan pers.

"Kami menyampaikan apresiasi karena dulu lama berkecimpung 10 tahun jadi wartawan, bahwa belum semua wartawan sejahtera, belum semua wartawan punya akses pembiayaan perumahan yang terjangkau dan belum semua wartawan bisa hidup dengan standar kelayakan yang baik," tuturnya dalam Konferensi Pers Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa lalu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyesuaikan kriteria penerima program agar lebih inklusif.

Wartawan yang berdomisili di Jabodetabek dengan penghasilan hingga Rp 13 juta bagi yang sudah berkeluarga dan Rp 11-12 juta untuk yang masih lajang bisa mendapat kesempatan membeli rumah subsidi ini.

"Awalnya kami menetapkan batas penghasilan Rp 7-8 juta. Namun, setelah mempertimbangkan kondisi lapangan dan pentingnya peran wartawan dalam masyarakat, batas ini kami longgarkan. Ini langkah agar lebih banyak jurnalis bisa merasakan manfaat program," kata Amalia.

Sementara itu, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk program rumah untuk wartawan telah digelar pada Selasa (8/4/2025).

Persyaratan Wartawan yang Berhak Dapat Rumah Subsidi

1. Batas Penghasilan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi bagi yang belum pada umumnya adalah Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah. Kemudian, masyarakat yang sudah berkeluarga atau menikah sebesar Rp 8 juta per bulan.

Untuk diketahui, batas gaji penerima rumah subsidi di wilayah Papua mencapai Rp 10 juta per bulan.

Namun, ia membuat penyesuaian dengan menetapkan batas penghasilan untuk MBR di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Bagi yang masih lajang sebesar Rp 12 juta dan yang sudah menikah sebesar Rp 13 juta per bulan.

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

2. Daftar ke Komdigi

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menyebutkan wartawan yang ingin membeli rumah subsidi bisa mendaftarkan diri ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Wartawan tersebut nantinya akan diverifikasi dan dipastikan datanya oleh Dewan Pers dan BPS.

"Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Komdigi untuk nanti kita rekonsiliasi data dan kemudian kami integrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan kami juga bekerja sama dengan BTN dan Tapera," ucap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti.

3. Media Terverifikasi di Dewan Pers

Anggota Dewan Pers Paulus Tri Agung Kristanto mengatakan Dewan Pers mempunyai persyaratan wartawan terverifikasi, yakni berasal dari media yang memberikan gaji minimal setara dengan upah minimum provinsi (UMP).

"Kalau media sudah terverifikasi, artinya dia menggaji setara UMP. Kalau UMP DKI kira-kira Rp 5-9 (juta), jadi semua sudah memenuhi syarat," ucapnya.

(aqi/das)

Jakarta -

Pemerintah telah menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk profesi wartawan. Hunian tersebut nantinya bisa dibeli di berbagai daerah.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fitrah Nur, mengungkapkan bahwa mekanisme dan syarat pembeliannya sama seperti membeli rumah subsidi pada umumnya. Salah satu syaratnya yaitu belum memiliki rumah.

"Jadi sebenarnya persyaratan lainnya sama bahwa ini adalah (yang dibeli) rumah pertama, gitu. Nggak ada yang beda," katanya ketika ditemui wartawan di kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

Dalam catatan detikcom, berikut ini merupakan syarat pembeli rumah subsidi.

• WNI yang tinggal di Indonesia
• Minimal usia pembeli 21 tahun atau telah menikah
• Menurut Keputusan Menteri PUPR No. 242/KPTS/M/2020, program rumah subsidi diperuntukkan bagi mereka yang memiliki penghasilan paling tinggi Rp 8 juta per bulan atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penghasilan tersebut dapat bersifat tetap maupun tidak tetap.
• Calon pembeli rumah harus membuktikan bahwa mereka sudah bekerja atau menjalankan usaha minimal 1 tahun lamanya. Calon pembeli juga wajib memiliki NPWP.
• Calon pembeli belum memiliki rumah

Fitrah menuturkan, untuk batas penghasilan pembeli rumah, pihaknya tengah membuat aturan yang melonggarkan hal tersebut. Nantinya, batas penghasilan calon pembeli rumah subsidi adalah Rp 13 juta per bulan bagi yang sudah berkeluarga untuk kawasan Jabodetabek.

"(Aturannya) oh iya ini lagi disusun. (Bentuknya) peraturan menteri," tuturnya.

Sementara itu, untuk mekanisme pembeliannya, Fitrah menyarankan agar ikut melalui organisasi atau paguyuban wartawan. Meski demikian, bagi wartawan yang ingin membeli rumah secara mandiri juga bisa dilakukan.

"Jalur wartawan, kalau misalkan mereka sudah ada PWI-nya, kalau bisa dikoordinir sama PWI-nya lebih enak. Jadi punya list, ini maunya preferensi lokasinya mana gitu. Nanti dicarikan oleh Tapera atau dari kita nanti, 'wah ini loh pengembang yang bagus di lokasi ini' gitu," tuturnya.

Nah, bagi yang tidak terdaftar di organisasi wartawan juga bisa membelinya sendiri. Caranya masuk ke layanan Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep).

"Masuk ke SiKasep, isi formulir di dalam itu, nanti bisa langsung masuk ke SiKumbang, tentukan lokasinya yang mana. (Berarti kayak beli biasa aja dong Pak?) Beli biasa," ungkapnya.

Untuk pembelian rumah subsidi wartawan sama saja seperti membeli rumah subsidi pada umumnya. Hanya saja, kata Fitrah, jika dikoordinir kelompok, seperti PWI misalnya, akan lebih mudah dan cepat dibandingkan perorangan. "Yang jelas untuk wartawan kita siapkan kuota 1.000," ujarnya.

Saat ini, Kementerian PKP telah membagi 'jatah' rumah subsidi untuk berbagai kelompok pekerjaan. Alasannya agar terdapat kepastian dari pasar.

"Kita kan mendorong agar kelompok-kelompok yang punya kesempatan untuk beli rumah, kenapa tidak kita siapkan kuotanya? Jadi ada kepastian dari market, dari Tapera-nya gitu," kata Fitrah.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi (Komdigi) dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ara mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan 100 unit rumah terlebih dahulu bulan depan.

"Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

(abr/das)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Ara dikutip dari Antara, Kamis, 10 April 2025.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan sebanyak 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

"Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi," kata Ara.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk perumahan rakyat seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) nol persen hingga Juni.

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi gratis serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menandatangani nota kesepahaman pembangunan 1.000 rumah bersubsidi untuk jurnalis.

Nota kesepahaman ini dilakukan bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa akan memberikan 100 rumah pertama bagi wartawan pada 6 Mei 2025.

"Kita sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 4 sore. Langsung 100 kunci ya, 100 kunci untuk wartawan, 100 kunci ya," kata Ara di kantornya, Selasa (8/4/2025).

Ara menuturkan, program ini merupakan wujud kolaborasi lintas sektor sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara menyebut, dari hasil diskusi bersama BPS, wartawan yang berhak menerima bantuan subsidi rumah adalah yang berpenghasilan di bawah Rp13 juta untuk yang berkeluarga, dan Rp12 juta untuk yang belum berkeluarga.

“Jadi saya mau transparan biar gaada pertanyaan lagi. Jadi Rp12 juta untuk yang single dan Rp13 juta untuk yang sudah berkeluarga,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan kuota 220.000 rumah subsidi untuk berbagai kalangan profesi, termasuk salah satunya wartawan.

Maruarar mengatakan, kementeriannya telah mengalokasikan 1.000 unit rumah dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP untuk kalangan pewarta.

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000," ujarnya saat ditemui pada sela-sela acara gelar griya di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

Maruarar juga menjelaskan pihaknya telah mengalokasikan kuota 20.000 unit rumah subsidi untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 untuk buruh, 20.000 untuk tenaga migran, 30.000 unit untuk tenaga kesehatan termasuk perawat maupun bidan.

Kemudian, 5.000 unit untuk prajurit TNI AD serta 14.500 unit untuk Kepolisian. Total kuota yang disiapkan adalah 220.000 unit rumah subsidi.Lokasinya terletak di seluruh Indonesia.

Kementerian yang dipimpinan Maruarar itu nantinya akan mengajak perwakilan para kalangan profesi calon penerima rumah FLPP itu.