Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarganya (Kemendukbangga)/Kepala BKBBN, Wihaji, melakukan pengecekkan langsung distribusi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Pasuruan.

Wihaji memastikan bahwa distribusi paket MBG dilakukan langsung menyasar rumah warga ibu hamil, ibu menyusui dan balita (nonPaud), sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menurunkan angka stunting.

Wihaji menuju lokasi distribusi di Jl. Sultan Agung IV No.2 Kecamatan Purworejo, menaiki motor KB lalu berjalan kaki. Ia didampingi Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo dan jajaran Forkompimda.

Wihaji menjelaskan bahwa arti dari ia menaiki motor dalam mengunjungi lokasi penerima merupakan contoh bagi kader KB. Nantinya para kader KB yang mendistribusikan menggunakan motor.

"Kan tidak mungkin tiap hari ibu hamil ngumpul, seperti pelaksanaan di sekolah. Jadi nantinya dari SPPG diantar ke rumah-rumah penerima," ujar wihaji.

Penerima program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita ini sebanyak 10 persen dari penerima manfaat di daerah tersebut. Di Kota Pasuruan sekitar 300 ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang akan menerima MBG.

"Nanti akan didistribusikan langsung oleh TPK (Tim Pendamping Keluarga) dari BKKBN. Kita juga akan pastikan apakah penerima merupakan KRS (Keluarga Resiko Stunting) karena harapannya mengurangi stunting dan dapat menciptakan generasi masa depan yang lebih baik dengan asupan gizi yang baik seperti harapan Bapak Presiden," tambah Wihaji.

Wihaji mengatakan jika distribusi ini masih tahap uji coba. Nantinya para kader yang mendistribusikan MBG ke rumah penerima manfaat juga akan mendapatkan pengganti transport.

Ia juga mengatakan dari 3,4 juta penerima manfaat MBG di Indonesia, sudah sekitar 20 ribu yang merasakan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

"Walaupun belum semuanya, saya pastikan step by step dapat terlaksana," katanya.

Wihaji juga menambahkan bahwa semangat Presiden ini bagaimana bayi, ibu hamil dapat asupan gizi yang baik.

"Potensi stunting itu di 1000 hari kehidupan. Mulai hamil sampai usia 2 tahun. Selama itu, kita pastikan kita layani dari MBG ini. Sehingga mulai dari hamil, menyusui, dan setelah 1 tahun sudah dapat makan nasi, kita layani lewat MBG ini, hingga sampai balita non Paud," pungkasnya.

Sebelum, mengunjungi lokasi Menteri Wihaji mengunjungi Dapur Umum SPPG (Sentra Pelayanan Program Gizi) yang berlokasi di Jl Sultan Agung.

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

TANGERANG, iNewsTangsel.id - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., menyampaikan optimisme bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD dapat menurunkan prevalensi stunting di Indonesia hingga 18 persen pada 2025.

Hal tersebut disampaikannya saat meninjau langsung pelaksanaan program di Desa Kampung Tegal Baju, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (5/5/2025). Dalam kesempatan itu, Menteri Wihaji juga memberikan santunan kepada keluarga penerima manfaat.

"Program ini kami rancang agar benar-benar menyasar ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD. Mereka adalah kelompok yang berada pada masa-masa krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang sangat menentukan tumbuh kembang anak," ujar Wihaji.

Ia menegaskan, distribusi MBG harus diawasi secara ketat oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh daerah agar bantuan tidak salah sasaran. "Kami tidak ingin makanan bergizi ini justru dikonsumsi oleh anggota keluarga lain yang tidak termasuk target program," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Wihaji meninjau beberapa penerima MBG, termasuk ibu menyusui berusia 42 tahun, ibu hamil dengan usia kehamilan 30 minggu, serta balita berusia 10 bulan. Program ini sudah mulai dijalankan secara bertahap di beberapa wilayah dan didukung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.

Turut mendampingi kunjungan, Bupati Tangerang Drs. Moch Maesyal Rasyid, M.Si., menyatakan komitmennya dalam mendukung program penurunan stunting. Ia telah menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk mendata penerima manfaat secara akurat dan menyeluruh.

Pemerintah melalui Kemendukbangga/BKKBN menempatkan penurunan stunting sebagai prioritas nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN ditunjuk sebagai koordinator percepatan penurunan stunting dengan pendekatan yang menyeluruh, berbasis keluarga, dan berkelanjutan.

Editor : Hasiholan Siahaan

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji meninjau salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Majalengka, Jawa Barat. Wihaji juga mengecek penyaluran makan bergizi gratis (MBG) bagi ibu hamil bersama Bupati Majalengka, Eman Suherman.

Pantauan detikcom di SPPG Yayasan Kusuma Raga Utama di Jalan KH Abdul Halim, Senin (21/4/2025), Wihaji tampak meninjau proses produksi makanan di dapur tersebut.

Wihaji mengatakan satu SPPG MBG diharuskan mendistribusikan 10% dari porsi makanannya kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Distribusi juga dilakukan dengan memperhitungkan jarak SPPG dengan rumah penerima manfaat.

Menteri Wihaji cek makan bergizi gratis bagi ibu hamil di Majalengka (Maulani/detikcom)

"Kebetulan memang sini masih uji coba khusus MBG, ibu hamil, ibu menyusui, balita. Karena tugas Kementerian kita tiga. Satu mendata di sekeliling ini titik 6 Km dari 3.294. 3.294 berarti ada 329 itu adalah peruntukannya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," tutur Wihaji di SPPG Yayasan Kusuma Raga Utama.

Distribusi kepada penerima manfaat dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga dari BKKBN yang bertugas di daerah masing-masing. Selain mendistribusikan, tim itu juga melakukan evaluasi.

"Yang kedua setelah kita data kita ditugasi mendistribusikan. Siapa? Kita punya TPK namanya. Tim Pendamping Keluarga yang selama ini tugas di lini lapangan untuk membantu mendistribusikan. Yang ketiga mengevaluasi," tutur Wihaji.

Wihaji juga ikut menyalurkan langsung menu MBG kepada salah seorang ibu dan balita.. Penerima manfaat tersebut merupakan ibu menyusui berusia 42 tahun yang memiliki balita usia 2 tahun dengan jumlah anak 3 orang.

"Pastikan apakah penerima manfaatnya itu ibu hamil atau nggak. Yang kedua ketika dikasih ibu hamil yang makan suaminya atau ibu hamilnya. Karena kira-kira gitu nanti kita cek. Karena ini penting jangan sampai nanti yang menerima manfaat justru nggak makan yang makan orang lain," tutur Wihaji.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

SALATIGA, KOMPAS.com - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji mendorong Pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Koordinasi ini dianggap penting untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tersebut.

"Saya ke Salatiga untuk mengecek program quick win, semua baik. Tapi ada PR yang harus segera dilakukan, yakni koordinasi soal kerjasama dengan BGN karena belum ada SPPG," ujar Wihaji pada Minggu (20/4/2025).

Wihaji menekankan pentingnya SPPG untuk mendukung anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Itu harus segera dilaksanakan karena sangat membantu mereka. Mereka harus dapat makanan bergizi gratis (MBG)," tambahnya.

Mengenai program quick win, Wihaji menilai bahwa program tersebut sudah berjalan dengan baik.

"Penanganan stunting sudah baik, lansia berdaya dan taman asuh anak sudah jalan. Ini harus sesuai pesan Presiden, kurangi diskusi, terjun ke lapangan, dan segera selesaikan masalah," paparnya.

Dia menjelaskan bahwa terdapat lima program unggulan dalam quick win kementerian.

Pertama, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang bertujuan memperkuat peran orang tua, khususnya ibu, dalam pencegahan stunting.

Kedua, Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) yang memberikan dukungan dan pengasuhan yang tepat untuk anak-anak usia dini.

Ketiga, Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) bertujuan mengoptimalkan peran ayah dalam keluarga dan pengasuhan anak.

Keempat, Lansia Berdaya memberikan perhatian dan dukungan pada lansia agar tetap produktif dan berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat.

Terakhir, AI Superapps Keluarga Indonesia adalah pengembangan aplikasi yang memberikan informasi dan layanan terkait keluarga, kesehatan, dan pendidikan.

Wihaji berharap bahwa dengan adanya program yang tepat guna, akan tercipta sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas. "Dengan demikian, SDM Indonesia mampu memberi solusi di dunia kerja dan memiliki daya saing. Tugas saya mengendalikan pendudukan di era bonus demografi, ini ikhtiar dengan prinsip SDM Indonesia harus bagus," tutupnya.

Madiun (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji meninjau kegiatan simulasi mekanisme penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Kota Madiun, Jawa Timur.

"Memastikan program MBG khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD dapat segera berjalan. Ini masih tahap simulasi, Insyaallah akan segera kita kerjakan secara serentak setelah simulasi ini," ujar Menteri Wihaji saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Tirta Raya, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Rabu.

Menurutnya, peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Kemendukbangga/BKKBN dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalin kolaborasi pendayagunaan tenaga lini lapangan dalam pemenuhan gizi untuk percepatan penurunan stunting melalui program MBG.

Peninjauan di SPPG Kota Madiun tersebut juga dilakukan bersama Deputi Promosi dan Kerja Sama, Badan Gizi Nasional Nyoto Suwignyo.

"Setelah simulasi ini, hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan nanti. Poin penting dari kegiatan ini, selain anak sekolah, anak pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita diharapkan juga dapat MBG," kata dia.

Ia menjelaskan pelaksanaan MBG dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD memiliki perbedaan dengan MBG pada sasaran anak sekolah. Hal itu karena letak sasaran yang tersebar.

Oleh karena itu pihaknya dengan bekerja sama dengan jajaran pemda akan mendukung penyediaan tenaga untuk proses distribusi MBG bagi ibu hamil dan menyusui.

"Pihak Kemendukbangga/BKKBN telah memiliki petugas tim pendamping keluarga dan alat transportasi sepeda motor di tingkat kabupaten/kota. Tim pendamping itu nanti yang akan membantu mendistribusikan paket makanan ke sasaran. Ini beda dengan sasaran siswa sekolah yang MBG bisa didistribusikan dengan mobil di sekolah tertentu," katanya.

Deputi Promosi dan Kerja Sama, Badan Gizi Nasional Nyoto Suwignyo menambahkan bahwa program MBG bukan merupakan pekerjaan Badan Gizi Nasional sendiri. Namun, juga dibutuhkan peran dari kementerian lembaga, pemda, serta pihak terkait lainnya.

"Salah satu contoh nyatanya adalah saat BGN membutuhkan distribusi dan ternyata BKKBN sudah mempunyai kekuatan di lapangan melalui kader yang cukup banyak. Maka inilah fungsi dari kerja sama BGN dengan BKKBN, pemda, dan lainnya," kata Nyoto.

Ia menilai fungsi simulasi MBG ibu hamil yang dilakukan di Kota Madiun kali ini sangat penting dan tepat, sehingga pihaknya nanti bisa menyampaikan laporan ke Presiden.

"Ini salah satu hal yang tepat dari fungsi simulasi, sehingga kita bisa menyampaikan kepastian ke Bapak Presiden Prabowo bahwa MBG sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD bisa kita distribusi langsung sampai di depan rumah," katanya.

Sementara, dalam kegiatan simulasi tersebut Menteri Wihaji dan Deputi Nyoto Suwignyo memantau simulasi pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di tiga lokasi di sekitar SPPG di Jalan Tirta Raya dan area Rusunawa Kota Madiun oleh petugas pendamping keluarga.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun, Forkopimda Kota Madiun, Sekda Kota Madiun Soeko, Ketua TP PKK Kota Madiun Yuni Maidi, Kepala Dinkes PP-KB Kota Madiun Denik Wuryani, dan jajaran pejabat terkait.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini sekaligus memastikan ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui) dan balita menjadi penerima manfaat program MBG.

"Hari ini memastikan karena ada pertanyaan, Pak, apakah hanya anak sekolah saja ibu hamil, balita dapat enggak? Maka kita selaku pembantu presiden, MOU dengan Kepala BGN, bahwa ibu hamil, balita juga dapat MBG, makan bergizi gratis," kata Wihaji di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanahsareal, Kota Bogor, Senin (20/1/2025).

Wihaji mengatakan, kementeriannya berperan dalam penyediaan data bumil, busui dan balita penerima manfaat program MBG. Selanjutnya, makanan bergizi dari dapur sehat didistribusikan langsung oleh tim pendamping keluarga dan kader KB.

"Kebetulan di kementerian kita, dalam hal ini BKKBN punya pasukan yang namanya tim pendamping keluarga (PK), punya kader KB dan sebagainya, yang hari ini saya kira untuk memastikan (pendistribusian). Kan tiap hari tidak mungkin juga ngumpulin ibu hamil, tiap hari tidak mungkin ngumpulin balita," kata Wihaji.

"Maka pasukan kita, tim pendamping keluarga nanti mensupporting beliau (Kepala BGN) untuk pendistribusian. Kemudian pendataannya siapa ibu hamilnya, siapa ibu menyusuinya, siapa balitanya, itu di kita (siapkan). Edukasinya, InsyaAllah kita supporting," lanjutnya.

Wihaji dalam kegiatannya juga sempat meninjau proses memasak di SPPG Tanahsareal dan pendistribusian makanan bergizi di Posyandu Kedung Badak, Tanah Sareal, Kota Bogor. Wihaji didampingi langsung oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

"Beliau (Menteri Wihaji) hadir juga sekaligus untuk melakukan kolaborasi, kerja sama di dalam pengawalan pembinaan kependudukan, terutama di ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita yang merupakan ranah kompetensi beliau. Supaya apa yang Badan Gizi lakukan itu tepat sasaran, efektif dan tidak mubazir," kata Dadan.

"Sehingga kami nanti akan melakukan kegiatan bersama karena untuk ibu hamil, ibu nyusui dan anak balita ini makanannya harus dikirim ke alamat masing-masing.Dan untuk itu kami bekerjasama dalam hal pendataan, kemudian penyaluran, dan juga pembimbingan, termasuk pengawasan agar kegiatan ini bisa dikerjakan bersama-sama agar lebih ringan," lanjutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Persoalan perbaikan gizi masyarakat tengah digalakkan pemerintah. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) jadi ujung tombaknya. Bagaimana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berperan dalam langkah besar tersebut? Republika mewawancarai Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji terkait hal tersebut di kantornya pekan lalu. Berikut petikannya.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Indonesia Emas, Pak?

Kita merdeka pada 1945. 2045 berarti kita merdeka 100 tahun. Tentu capaiannya ada indikator yang harapannya bisa perkuat dan lanjutkan dan tumbuh untuk isi kemerdekaan selama 100 tahun. Dibilang pemerintah emas kalau bersih, demokratis, berwibawa. Sumber daya alam kalau Indonesia emas harus sustainable dan berkelanjutan. Indikator itu jadi variabel penting Indonesia Emas 2045. 15 tahun lagi harus dipastikan untuk itu. Ketahanan pangan terintegrasi, sumber daya alam yang penting untuk sustainable. Maka Pak Prabowo ada Asta Cita yang fokus untuk ketahanan energi, pangan, hilirisasi dan gizi semua dalam rangka Indonesia emas 2045.

Yang hangat ini soal Makan Bergizi Gratis (MBG)? Perannya Kemendukbangga dalam hal ini bagaimana Pak?

Pertama, sebelum bicara soal MBG, ini kementerian baru. Bahwa Kemendukbangga ini kementerian negara maju karena kerja sudah nggak urus infrastruktur tapi SDM. Maka saya istilahkan kementerian negara maju.

MBG dulu namanya BKKBN yang salah satu programnya stunting dan KB, KB kan istilah dalam tanda kutip alat kontrasepsi, itu ada indikator dan prasyaratnya. Termasuk asupan gizi ibu hamil dan balita.

Positioning kita bagaimana? Ada BGN (Badan Gizi Nasional), di sana yang tangani. Tapi apa yang diperintahkan Presiden kita sinergi antar kementerian lembaga. Kita akan MoU MBG khusus bumil dan balita. Rencananya Januari ini.

Kita tugasnya mencegah dan menggerakan, gizi itu intervensi. Kementerian Lembaga kita punya pasukan tapi belum punya kemampuan. Yang punya kemampuan BGN, kita perlu kolaborasi. Duit dari BGN, pasukan dari kita Tim Pendamping Keluarga (TPK) bertugas dalam program kita. Leading sector tetap BGN, kita supporting.

Ibu hamil, ibu menyusui dan balita kelompok mana yang akan dapat MBG? Apakah semuanya atau dipilih lagi?

Semangat Presiden memerintahkan BGN untuk melaksanakan MBG untuk semuanya. Kalau untuk anak sekolah semuanya maka yang lain juga semuanya. Tapi ada caranya. Kalau sekolah ada forumnya mereka di satuan pendidikan.

Ibu hamil nggak tiap hari berkelompok dia masa datang jauh naik ojek. Kita lagi rumuskan cara distribusinya. Kalau mau kerjasama di Posyandu sekalian nimbang , cek berat badan, sekalian kasih (MBG) ke ibu hamil, balita, batita. Ini secara umum peresmiannya dikerjakan antara kami dan BGN.

Soal data bagaimana Pak supaya tepat sasaran?

Saya alirannya optimisme. Negara itu dibangun dan berkelanjutan kalau kita optimis. Saya nggak mau dicekoki negatif. Ini inspirasi untuk kita bekerja untuk masyarakat Indonesia dengan menjalankan program. Sulit nggak? Pasti ada tantangan. Tiap program ada monitoring dan evaluasi biar nggak gagal.

Maka kekuatannya data karena ini yang selama ini peristiwa sifatnya insentif kalau nggak hati-hati bisa masalah. Persoalan ada kekurangan bisa ditambah. Insya Allah kita bantu. Kita punya data siapa punya ibu hamil dan balita. Bisa juga inisiatif dengan pemda yang ada puskesmas. Prinsipnya pasti ada masalah tapi bisa ada solusinya. Kita bangun negara dengan optimisme.

Kita akan baik-baik saja dan berdaya saing. Kita harap Indonesia punya SDM berkualitas dimana ini berkaitan dengan tugas Kemendukbangga.

Dengan adanya kegiatan ini jadi momen saling peduli antar warga? Kita jadi makin rukun lagi?

Karena kita ada TPK, penyuluh KB yang tiap hari bersama warga. Secara kerja tugasnya mereka beri laporan ke kita. Paling penting apa yang akan kita kerjakan manfaat untuk mereka. Kalau suka duka pasti ada. Yang penting adalah kalau dibilang guyub, rukun, Indonesia akan baik-baik saja.

Indonesia negara nomor satu yang paling dermawan di dunia. Dan 62 persen suka membantu. Itu survei resmi bisa dicek. Kalau dibilang peduli itu karakter Indonesia. I love my country dengan segala dinamikanya. Nanti kalau ada masalah, masalahnya apa diperbaiki apa? administrasi, orangnya, masakannya?.

Berapa anak yang akan dibantu Kemendukbangga dalam program ini? Dan mereka dapat apa?

Hampir sebulan lebih sedikit launching di Karawang gerakan orang tua asuh stunting libatkan masyarakat tanpa ganggu APBN. Kenapa? Karena saya yakin kedermawanan. Saya buat langkah tak ganggu APBN tapi jangan jadi masalah baru di kemendukbangga. Saya siapkan empat langkah pertemukan orang tua asuh dan keluarga risiko stunting (KRS) dengan indikator MCK nggak ada, alamat dimana foto ada rumahnya tidak layak.

Jadi pertama nanti tolong dibantu nutrisi ibu hamil atau seribu hari pertama hidup asupan gizi kepada sasaran penerima manfaat. Kira-kira sehari 15 ribu (nilai makanannya) ke satu orang itu. Tanpa sumbangan itu lewat kementerian jadi langsung ya antara pemberi dan penerima. Jangan sampai kita gratifikasi. Kita hanya fasilitasi saja.

Kedua. Bantuan Air bersih. Salah satu sebab stunting karena nggak ada akses air bersih. Itu boleh oleh korporasi.

Ketiga. Rumah layak huni dan MCK karena salah satu sebab stunting rumah masih tanah belum keramik, tidak punya MCK. Keempat. Edukasi. Kalau kampus mau beri sumbangsih tapi tidak punya dana.

Nanti monitoring dan evaluasi. Kita buat juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan)-nya. Tentu sesuaikan dengan local wisdom karena beda-beda.

Targetnya berapa anak Pak? Dan kapan terealisasi Pak?

Targetnya satu juta. Lebih cepat lebih baik. Tapi jangan terpengaruh dengan target jumlah. Kita ini lahir nggak bisa milih. Tiba-tiba ada yang KRS (Keluarga Rawan Stunting). Menolong satu manusia lebih penting. Ini kita selamatkan satu generasi. Siapa tahu ada yang jadi Presiden, kita kerja dengan hati selamatkan generasi Indonesia apapun daerah, asal, sukunya. Kita libatkan pengusaha yang sudah keruk hasil bumi indonesia. Walau mereka bilang sudah bayar pajak tapi nggak salah dong kalian punya CSR bantu warga. Kalau perlu alamat dan datanya kami ada.

Masyarakat biasa kalau mau sumbang silakan. Jangan cuma tiga bulan. Minimal dua tahun. Ada syarat yang memang target. Bisa juga 30 orang selamatkan satu orang. Kalau kurang mencukupi satu orang bantu satu orang.

Pak, bagaimana pesan Anda untuk anak muda?

Negara kita negara besar dengan penduduk 288 juta artinya umur 100 tahun merdeka dengan penduduk 288 juta yang tahun 2045 bisa jadi 300 jutaan mesti disiapkan matang. Jangan pesimis, kita ini negara hebat. 100 tahun akan baik-baik saja. Kita pernah diuji 1908,1928,1945,1965,1998. Yang penting kita guyub dan rukun

Dan SDM penting penting. Itu kekuatan di negara manapun. Jadi perlu disiapkan dan direncanakan. Presiden Prabowo bentuk kementerian ini bukan tanpa sebab. Beliau serius tangani masalah kependudukan dan pembangunan keluarga. Ini akan menata masa depan dengan penduduk terkendali.

Negara ini akan baik-baik saja dengan ketahanan keluarga. Keluarga yang baik-baik saja yang terencana. Bukan berarti alat kontrasepsi saja tapi direncanakan dari calon pengantin umur cukup, jangan nikah dini, pastikan reproduksi sehat.

Jangan salahkan anak ngobrol sama medsos, AI karena orang tua sibuk cari duit. Ini harus disiapkan dengan baik. Para remaja ini jadi generasi emas kita. Salah satunya ngobrol sama anak, suami, ibunya. Cari duit nggak ada habisnya, luangkan waktu untuk keluarga. Ini sederhana tapi dasar karena cikal bakal masalahnya di sini.

Ada AI diselesaikan (masalah) dengan AI. Sehingga jangan sampai algoritma pikiran kita dipengaruhi scroll. Saya tidak anti medsos tapi diiringi dengan hal mengarah solusi karena ini tantangan dan keharusan setuju nggak setuju harus dihadapi.

Kami juga ada sekolah lansia healing. Mereka senam, yang penting bahagia. Kebahagian jadi bagian indikator pembangunan keluarga.

Untuk balita ada program daycare supaya jangan childfree. Untuk balita daycare ada lima kementerian lembaga membantu, lansia ada program lansia berdaya, insya Allah dalam kerangka saya pembantu Presiden dengan quick wins ini.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Mendukbangga Wihaji mengatakan kerja sama ditujukan untuk perbaikan gizi keluarga berisiko stunting.

"Berkenaan dengan program makan gratis kita, nanti kerja sama dengan BGN karena yang ngurusi semua Badan Gizi Nasional," kata Wihaji di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).

Dia mengatakan makan bergizi gratis terkait stunting itu akan diberikan lewat koordinasi antara BGN dan pihaknya. Namun, Wihaji belum menjelaskan detail kapan program itu dimulai.

"Tapi khusus yang nanti berkenaan dengan stunting dan potensi KRS, keluarga risiko stunting, lagi disiapkan MoU, PKS, antara BGN dengan kementerian kita," ucapnya.

Wihaji mengatakan Kemendukbangga memiliki sejumlah kelebihan untuk mendukung program makan bergizi. Salah satunya ialah personel Tim Pendamping Keluarga yang telah mencapai ratusan ribu orang di seluruh Indonesia.

"Karena prinsipnya, yang di lapangan kita punya pasukan, 600 ribu pasukan BKKBN atau Kemendukbangga, sebagai tenaga tim pendamping keluarga. Itulah yang nanti bekerja di lini lapangan bersama dengan BGN," jelasnya.

Simak juga Video 'Menu Makan Bergizi Gratis SPPG Tapos Hari Ini':

[Gambas:Video 20detik]

Kalau itu sudah diputuskan, kita selaku menteri wajib ikut, kalau itu kan sudah (keputusan) negara. Kalau negara, apapun keputusan pemerintah pusat kita jalan

Karawang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji mengaku optimistis anggaran rata-rata Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp10 ribu per porsi cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Optimis pasti optimis," kata Wihaji saat ditemui usai acara peluncuran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Nantinya apabila besaran harga rata-rata per porsi telah ditetapkan, pihaknya akan mendukung serta menjalankan program tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah.

Diketahui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10 ribu per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Menurutnya, implementasi anggaran Rp10 ribu per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Wihaji optimistis anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 10 ribu per orang setiap hari masih cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Sebelumnya Presiden Prabowo mengumumkan anggaran MBG yang semula Rp 15 ribu, turun menjadi Rp 10 ribu.

Penurunan anggaran disebut terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah penyesuaian terhadap kondisi ekonomi dan kapasitas fiskal negara.

Wihaji menuturkan bahwa dirinya sebagai Mendukbangga akan memaksimalkan jatah anggaran tersebut untuk MBG. Oleh karena itu, dirinya yakin anggaran MBG sebesar Rp 10 ribu sudah cukup memberikan makanan yang bergizi tinggi untuk masyarakat.

"Kalau itu kan memang sudah diputuskan kita selaku menteri wajib untuk ikut kalau itu kan sudah negara kalau negara itu apapun keputusan pemerintah pusat kita akan jalankan ya," kata Wihaji ketika ditemui awak media di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

"Optimis ya pasti optimis (memenuhi gizi)," tandasnya.

MBG merupakan program pemerintah yang rencananya akan menyediakan makanan secara gratis untuk kelompok masyarakat tertentu, seperti anak sekolah hingga ibu hamil.

Program ini oleh pemerintah disebut dilakukan untuk meningkatkan status gizi, pertumbuhan, perkembangan, serta mengurangi angka malnutrisi di Indonesia.

Video: Menu Makan Bergizi Gratis Bakal Disesuaikan Tiap Daerah

Video: Menu Makan Bergizi Gratis Bakal Disesuaikan Tiap Daerah