Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran BENAR PKP di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

Jakarta (ANTARA) - SUN Terra, penyedia solusi energi surya untuk sektor residensial & komersial, menjalin kerja sama dengan empat pengembang properti terkemuka di Indonesia, untuk menghadirkan solusi energi bersih dengan pemasangan sistem panel surya di hampir 1.000 rumah sekitar Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.

Empat pengembang propertiyaitu Sinar Mas Land, PT Sinar Mitbana Mas, PT Putra Alvita Pratama, dan PT Bumi Parama Wisesa.

“Kemitraan ini bertujuan untuk mendukung transisi energi berkelanjutan di sektor properti serta memberikan nilai tambah bagi konsumen. Dengan pemasangan sistem energi surya sejak awal, penghuni tidak hanya dapat menghemat biaya listrik, tetapi juga turut berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon,"ujar Karina Darmawan, CEO SUN Terra dalam keterangannya, Rabu.
Manfaat keekonomian ini memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat. Para pemilik rumah bisa lebih hemat, terutama di momen Lebaran, di mana konsumsi listrik cenderung meningkat.

Kesadaran akan pentingnya gaya hidup ramah lingkungan semakin meningkat di kalangan masyarakat urban, termasuk dalam memilih hunian yang berkelanjutan, seperti pemakaian peralatan elektronik berdaya listrik rendah, smart home system, penggunaan kendaraan listrik, desain sirkulasi udara yang meminimalkan penggunaan energi, serta penggunaan energi surya sebagai sumber energi altermatif di rumah.

Sebanyak 776 unit rumah yang dibangun di berbagai cluster perumahan, seperti Hiera BSD, Yara at Kaia Grand Wisata Bekasi, Terravia BSD, Layton at NavaPark BSD, dan Richmond Cluster di Kota Wisata Cibubur, akan langsung dilengkapi solar panel sehingga penghuni dapat menikmati manfaat energi surya sejak hari pertama.

Saat ini, mayoritas rumah masih dalam tahap pengembangan, sehingga rencana pemasangan panel surya akan direalisasikan secara bertahap mengikuti progres pembangunan.
Demo pemasangan solar panel di Terravia BSD Dengan kapasitas mulai dari 1,1 kWp hingga 2,75 kWp per rumah dan total kapasitas mencapai sekitar 1,3 MWp, sistem ini bekerja secara on-grid.

Hal ini memungkinkan penghuni rumah tetap terhubung dengan jaringan listrik PLN, sehingga pasokan energi tetap stabil dan optimal meskipun bergantung pada sumber energi terbarukan.

Selain itu pemasangan energi surya juga dapat menghemat biaya listrik dalam jangka panjang. Inisiatif ini menjadi momentum yang tepat menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana kebutuhan listrik rumah tangga biasanya meningkat.

Dengan memanfaatkan energi surya, penghuni dapat mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional, menghemat tagihan listrik, dan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan Lebaran, seperti perjalanan mudik atau persiapan perayaan bersama keluarga.

Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat menjadi model bagi pengembang lain dalam mengadopsi teknologi energi surya di sektor perumahan, sekaligus berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim.

Dengan inovasi dan kerja sama strategis, SUN Terra berharap dapat menjangkau lebih banyak pengembang perumahan di masa mendatang dan mendorong perubahan positif dalam pola konsumsi energi masyarakat.

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id - Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol. Drs R Adang Ginanjar, melakukan kunjungan ke Kecamatan Wonomulyo untuk meninjau kesiapan dapur umum yang menyediakan makanan bergizi gratis bagi masyarakat di Kompleks BTN Balanipa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman. Rabu (26/03/25)

Turut Hadir dalam Kegiatan tersebut Karo OPS Polda Sulbar Kombes Pol I Nyoman Artana, Karo SDM Polda Sulbar Kombes Pol Indra Setiawan, M.Hum., Ka Rorena Polda Sulbar Kombes Pol Fajar Rasyid,Kabid Dokkes Polda Sulbar Kombes Pol dr Efri Susanto. Kabid TIK Polda Sulbar Kombes Pol Anthon Haryadi, Kasat Brimob Polda Sulbar Kombes Pol Iwan Sazali, Dir Intelkam Polda Sulbar Kombes Pol Rade Mangaraja Sinambela, Dir Lantas Polda Sulbar Kombes Pol Valentinus Virasando Asmoro, SPN Polda Sulbar Kombes Pol Muhammad Islam A.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mendukung program Makanan Bergizi gratis Indonesia yang dicetuskan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Program ini dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting (tengkes), menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Program ini juga merupakan rancangan pemerintah Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan terciptanya generasi emas dari bonus demografi, yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Kapolda Sulbar disambut langsung oleh Kapolres Polman, AKBP Anjar Purwoko, beserta jajaran terkait dan kepala kecamatan setempat. Dalam kunjungannya, Kapolda memeriksa proses penyediaan makanan, memastikan bahwa makanan yang disiapkan memenuhi standar gizi dan kebersihan yang baik, serta memastikan distribusinya tepat sasaran.

"Kami berkomitmen untuk terus mendukung program-program Pemerintah yang memberikan manfaat langsung kepada yang membutuhkan," ujar Irjen Pol Drs R Adang Ginanjar.

Kegiatan dapur umum ini bertujuan untuk memberikan bantuan makanan gratis, serta meringankan beban di tengah situasi ekonomi yang menantang.

Kapolres Polman, AKBP Anjar Purwoko, menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan organisasi sosial lainnya untuk memastikan program ini berjalan dengan baik sesuai dengan Program Pemerintah.

Editor : Huzair.zainal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara akan memanggil Bos Lippo GroupJohn Riady terkait penyelesaian masalah proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

“Memang kita kemarin, saya sudah ketemu sama Pak John Riady. Harusnya datang hari ini. Kita akan selesaikan itu,” tegas Ara merespons keluhan dari beberapa konsumen korban Meikarta di kantornya, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Namun demikian, Ara meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur agar memanggil kembali pewaris ketiga Lippo Group tersebut.

Dia mengungkapkan akan mengundang John Riady usai libur Lebaran 2025.

Namun demikian, dirinya meminta agar pihak Meikarta bisa bertemu dengan para korban esok hari.

“Boleh enggak saya minta, Pak? Ini hari apa, Pak? Besok kan hari kerja terakhir, kan? Besok Bapak undang Meikarta ketemu mereka,” ungkap dia.

Adapun Ara telah meluncurkan layanan aduan perumahan mirip 911 di Amerika Serikat bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Peluncuran layanan ini dihadiri oleh beberapa pihak, termasuk beberapa korban dari proyek Meikarta.

“Hari pertama sudah datang dari Mekarta. Coba berdiri dari Meikarta,” tegas Ara saat berdialog dengan beberapa konsumen Meikarta di sela/sela peluncuran BENAR-PKP.

Para konsumen yang menjadi korban proyek tersebut hanya meminta agar uang telah dibayarkan bisa dikembalikan kembali.

Depok (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Depok H. Bambang Sutopo (HBS) meminta kepada pemerintah daerah setempat agar tidak mengizinkan pembangunan perumahan yang dekat sungai ataupun bekas rawa yang rawan longsor dan banjir.

"Nanti kedepannya jika terjadi banjir dan longsor maka dampaknya ke kami juga untuk minta perbaikan," kata Bambang Sutopo dalam acara sosialisasi komunikasi komisi C DPRD Kota Depok, di Perumahan Taman Anyelir 2 Depok, Rabu.

Ia meminta kepada para pengembang perumahan untuk mentaati terhadap aturan tata ruang karena jika dilanggar maka dampaknya akan terjadi banjir maupun longsor.

Bambang Sutopo menjelaskan kegiatan sosialisasi komunikasi Komisi C DPRD Kota Depok ini menjelaskan kepada masyarakat tentang tugas pokok komisi C yaitu bidang infrastruktur pembangunan, ada transportasi, perhubungan, kemacetan, banjir dan lainnya.

Sehingga nantinya masyarakat mengetahui tugas dan fungsi Komisi C DPRD Kota Depok.

Selain itu juga untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang permasalahan dilingkungan.

Bambang Sutopo mengatakan dalam sosialisasi komunikasi ini ada yang berbeda yaitu dengan diadakan bazar UMKM dan juga Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pangan murah dengan harga terjangkau.

"Kami bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dimana masyarakat bisa membeli beras, minyak goreng, daging, telor dan juga daging ayam dengan harga terjangkau," kata Bambang.

Kegiatan ini kata Bambamg diharapkan bisa membantu masyarakat untuk dapat memperoleh harga murah untuk kebutuhan lebaran.

Depok (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Depok H. Bambang Sutopo (HBS) meminta kepada pemerintah daerah setempat agar tidak mengizinkan pembangunan perumahan yang dekat sungai ataupun bekas rawa yang rawan longsor dan banjir.

"Nanti kedepannya jika terjadi banjir dan longsor maka dampaknya ke kami juga untuk minta perbaikan," kata Bambang Sutopo dalam acara sosialisasi komunikasi komisi C DPRD Kota Depok, di Perumahan Taman Anyelir 2 Depok, Rabu.

Ia meminta kepada para pengembang perumahan untuk mentaati terhadap aturan tata ruang karena jika dilanggar maka dampaknya akan terjadi banjir maupun longsor.

Bambang Sutopo menjelaskan kegiatan sosialisasi komunikasi Komisi C DPRD Kota Depok ini menjelaskan kepada masyarakat tentang tugas pokok komisi C yaitu bidang infrastruktur pembangunan, ada transportasi, perhubungan, kemacetan, banjir dan lainnya.

Sehingga nantinya masyarakat mengetahui tugas dan fungsi Komisi C DPRD Kota Depok.

Selain itu juga untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang permasalahan dilingkungan.

Bambang Sutopo mengatakan dalam sosialisasi komunikasi ini ada yang berbeda yaitu dengan diadakan bazar UMKM dan juga Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pangan murah dengan harga terjangkau.

"Kami bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dimana masyarakat bisa membeli beras, minyak goreng, daging, telor dan juga daging ayam dengan harga terjangkau," kata Bambang.

Kegiatan ini kata Bambamg diharapkan bisa membantu masyarakat untuk dapat memperoleh harga murah untuk kebutuhan lebaran.

MEDAN, KOMPAS.com - Kebakaran hebat melanda Desa Huta Nagodang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Rabu (26/3/2025).

Peristiwa ini mengakibatkan 27 rumah, satu mobil Toyota Kijang, dan sepeda motor Honda Scoopy hangus terbakar.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Tapanuli Utara, Aiptu Walpon Baringbing, menjelaskan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan keterangan saksi, api pertama kali muncul dari lantai dua rumah kayu milik Adventus Sinaga dan Delmaria Siregar.

"Api kemudian dengan cepat membesar dan melalap rumah yang berada di samping kiri dan kanan," ujar Walpon dalam keterangan tertulisnya.

Walpon menambahkan bahwa api mudah merambat karena lokasi kebakaran berada di pemukiman padat penduduk.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh banyaknya rumah yang terbuat dari bahan kayu, sehingga api cepat meluas.

"Warga sekitar pun tidak bisa berbuat apa-apa karena api sangat besar dan seisi rumah pun turut ludes," kata Walpon.

Sebanyak enam mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, dan sekitar pukul 16.00 WIB, api akhirnya berhasil dijinakkan.

"Dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan miliar," tambah Walpon.

Saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran.

Tim Laboratorium Forensik (Labfor) dari Polda Sumut juga diturunkan untuk mempercepat proses penyelidikan.

"Untuk memastikan penyebab kebakaran tersebut, tim inafis Polres Taput akan bekerja sama dengan tim Labfor Polda Sumut," tutup Walpon.

MEDAN, KOMPAS.com - Kebakaran hebat melanda Desa Huta Nagodang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Rabu (26/3/2025).

Peristiwa ini mengakibatkan 27 rumah, satu mobil Toyota Kijang, dan sepeda motor Honda Scoopy hangus terbakar.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Tapanuli Utara, Aiptu Walpon Baringbing, menjelaskan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan keterangan saksi, api pertama kali muncul dari lantai dua rumah kayu milik Adventus Sinaga dan Delmaria Siregar.

"Api kemudian dengan cepat membesar dan melalap rumah yang berada di samping kiri dan kanan," ujar Walpon dalam keterangan tertulisnya.

Walpon menambahkan bahwa api mudah merambat karena lokasi kebakaran berada di pemukiman padat penduduk.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh banyaknya rumah yang terbuat dari bahan kayu, sehingga api cepat meluas.

"Warga sekitar pun tidak bisa berbuat apa-apa karena api sangat besar dan seisi rumah pun turut ludes," kata Walpon.

Sebanyak enam mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, dan sekitar pukul 16.00 WIB, api akhirnya berhasil dijinakkan.

"Dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan miliar," tambah Walpon.

Saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran.

Tim Laboratorium Forensik (Labfor) dari Polda Sumut juga diturunkan untuk mempercepat proses penyelidikan.

"Untuk memastikan penyebab kebakaran tersebut, tim inafis Polres Taput akan bekerja sama dengan tim Labfor Polda Sumut," tutup Walpon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan layanan pengaduan perumahan mirip 911 bertajuk Kanal Pengaduan 888 Perumahan-Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Peresmian ini ditandai dengan penekanan tombol di layar videotron oleh Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur, dan masih banyak lagi.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911.

Ara mengatakan, layanan ini merupakan tanggung jawab Fitrah Nur dan timnya agar bisa bekerja dengan hati dan profesional.

“Tapi selama ini baru pertama kali kita membuat layanan seperti ini, sangat ironis sebenarnya, tapi tidak ada kata terlambat,” ungkap Ara dalam sambutannya pada seremonial tersebut.

Menurutnya, begitu banyak masalah di bidang perumahan yang terkonfirmasi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Ara pun mengeklaim, Kementerian PKP pun juga sudah sering turun ke bawah dan menemukan begitu banyak masalah perumahan.

“Begitu banyak hak rakyat yang dizolimi. Saya takutnya dibuka kanal itu, enggak datang mungkin sudah hopeless (putis harapan) kali sebagian banyak sekali (masyarakat). Mungkin sudah merasa enggak ada gunanya lagi mengadu,” tutur dia.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai satu pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah efisiensi pengolahan data, meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp untuk kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi.

Selanjutnya, akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menyetujui Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama.

RUPST BTN juga menyetujui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sebagai Dewan Komisaris perseroan. Sementara Direktur Utama BTN masih dijabat oleh Nixon L.P Napitupulu. Sedangkan Wakil Direktur Utama, diisi oleh Oni Febrianto Raharjo.

"Kami menyampaikan dengan penuh rasa hormat dan apresiasi serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota direksi dan dewan komisaris yang telah memberikan kontribusi dan dedikasinya selama masa baktinya kepada BTN," kata Eks Komisaris Utama BTN, Chandra M. Hamzah, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/3/2025).

Susunan Dewan Direksi dan Komisaris BTN:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Suryo Utomo
• Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
• Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
• Komisaris Independen: Ida Nuryanti
• Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit
• Komisaris: Fahri Hamzah

Dewan Direksi

• Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu
• Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo
• Direktur Human Capital, Compliance & Legal: Eko Waluyo
• Direktur Finance & Strategy: Nofry Rony Poetra
• Direktur Consumer Banking: Hirwandi Gafar
• Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo
• Direktur IT: Tan Jacky Chen
• Direktur Network and Retail Funding: Rully Setiawan
• Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa
• Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho
• Direktur Commercial Banking: Hermita Akmal
• Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti

Simak juga Video 'Wamen PKP: Bata Interlock Bisa Jadi Solusi Bangun Rumah Kuat dan Murah':

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Bank Tanah (BBT) bakal segera merampungkan pengalihan aset lahan koruptor yang saat ini tengah disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menyebut rencana pengalihan aset itu dilakukan dalam rangka mendukung upaya pengadaan lahan untuk program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

“Yang sedang dijajaki aset sitaan dari kejaksaan dari para koruptor, tapi itu prosesnya masih panjang. Harus kita yakinkan kepastian lahan untuk berinvestasi. Jadi, melalui HPL Badan Bank Tanah kita jamin kepastian itu,” kata Parman saat ditemui di kantornya, Selasa (25/3/2025).

Lebih lanjut, Parman menyebut bakal segera membahas teknis pengalihan aset itu dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam penjelasannya, Prabowo disebut bakal mengeluarkan instruksi yang bakal mempercepat pengalihan lahan sitaan kejaksaan menjadi HPL Badan Bank Tanah.

Pasalnya, tambah Parman, tanpa instruksi Presiden pengalihan aset itu masih harus menunggu hasil pengadilan yang menyatakan bahwa lahan tersebut telah incraht. Sehingga, bakal diperlukan waktu yang cukup lama.

“Jadi prosesnya cukup panjang. Tapi Insya Allah kalau dipercepat memang perlu kerja sama semua tim. Nanti Insya Allah ada arahan dari Presiden untuk bagaimana memperpendek proses tersebut,” tegasnya.

Meski belum merinci berapa luas potensi lahan sitaan koruptor itu, Parman menyebut pada tahap awal lahan yang dibidik berlokasi di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Rumpin (Kabupaten Bogor). Cikupa (Kabupaten Tangerang) dan Maja (Kabupaten Lebak).

“Rumpin [wilayahnya] tidak begitu masuk ke dalam. Yang Maja dan Cikupa agak lumayan. Itu dari aset sitaan Kejaksaan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Bank Tanah (BBT) mengungkap terdapat lahan seluas 73 hektare yang dapat digunakan pemerintah untuk mendukung pembangunan proyek strategis 3 juta rumah.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menjelaskan 73 hektare lahan tersebut berada di sejumlah wilayah mulai dari wilayah Jawa Barat hingga Sumatra Utara.

"Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP dan menyediakan lahan terbaik untuk pembangunan rumah rakyat," jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).

Adapun, 73 hektare lahan yang siap digunakan untuk program 3 juta rumah itu terpetakan ke dalam empat lokasi. Untuk wilayah Jawa Barat terdapat di wilayah Purwakarta seluas 19,4 Ha dan Bandung Barat seluas 23,17 Ha.

Dirjen Pajak Suryo Utomo ditetapkan menjadi komisaris utama BTN menggantikan eks komisioner KPK Chandra Hamzah.

Pengangkatan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Gedung BTN Jakarta pada Rabu (26/3).

Selain Surya, BTN juga mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sebagai komisaris perseroan.

Sementara, untuk posisi Direktur Utama tetap dijabat oleh Nixon L.P. Napitupulu.

Berikut jajaran komisaris dan direksi BTN terbaru:

Komisaris Utama: Suryo Utomo

Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo

Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh

Komisaris: Fahri Hamzah

Komisaris Independen: Ida Nuryanti

Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu

Wakil Direktur Utama : Oni Febrianto Raharjo

Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti

Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho

Direktur Operasional: I Nyoman Sugiri Yasa

Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo

Direktur Consumer Banking : Hirwandi Gafar

Direktur Finance and Strategy : Nofry Ronu Poetra

Direktur Human Capital and Compliance : Eko Waluyo

Direktur Network & Retail Funding: Rully Setiawan

DIrektur Commercial Banking: Hermita

Direktur IT: Tan Jacky Chen