IDXChannel - Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) mengeluhkan regulasi pelaksanaan program 3 juta rumah yang belum kunjung dirilis oleh Pemerintah sampai saat ini. Karena itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto meminta agar Pemerintah segera menaruh perhatian pada lambannya eksekusi program 3 juta rumah. Mengingat sektor properti sendiri memiliki dampak ekonomi yang luas bagi 185 industri turunan lainnya. Bahkan, Joko juga mengaku telah bersurat langsung ke Presiden Prabowo untuk dapat segera merevisi 4 pilar utama pelaksanaan program 3 juta rumah. Yakni Kementerian, kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan.

JAKARTA - Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) berkomitmen membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengakselerasi Program Makan Bergizi Gratis. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Garda Satu, Abdul Rohim saat melakukan kunjungan ke kantor BGN di Gedung E Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2024).

Kehadiran Abdul Rohim disambut langsung oleh Wakil Kepala BGN, Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung. Dalam pertemuan tersebut, Abdul Rohim, yang akrab disapa Cak Rohim, mengungkapkan kunjungannya bertujuan untuk bersilaturahmi dan berkoordinasi terkait Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

"Saya ke BGN hari ini untuk bersilaturahmi dengan Bapak Lodewyk Pusung sekaligus koordinasi terkait program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran," ujar Cak Rohim.

Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak usia sekolah di Indonesia. Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan asupan gizi yang baik, sehingga mendukung peningkatan kecerdasan dan kesehatan generasi muda.

Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan, sejalan dengan arahan Presiden bahwa kemajuan ekonomi nasional harus didukung oleh perkembangan dari desa.

"Untuk itu, sinergi dan dukungan penuh dari semua pihak sangat diperlukan agar pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya ini dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan memberikan dampak positif yang dapat segera dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh anak-anak, tapi juga bagi masyarakat sekitar," kata Cak Rohim.

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak di Indonesia, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (stunting), serta memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi di daerah.

Badan Gizi Nasional, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, telah ditunjuk sebagai koordinator pelaksana program prioritas Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya mewujudkan Generasi Emas 2045.

Dengan kolaborasi antara Garda Satu dan BGN, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi generasi penerus bangsa serta masyarakat luas.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 30.000 unit rumah subsidi bagi tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Indonesia.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, nakes merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga sudah sewajarnya mendapatkan akses hunian yang layak dan terjangkau.

"Kami mengalokasikan total 30.000 unit untuk tenaga kesehatan masyarakat sebagai komitmen Presiden Prabowo guna memberikan dukungan kepada para tenaga kerja medis. Ini sejarah dan terobosan pertama kali yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk tenaga Kesehatan," ujar Ara dalam keterangannya dikutip pada Senin (24/3/2025).

Kuota 30.000 rumah subsidi untuk nakes tersebut terbagi menjadi 15.000 untuk perawat, 10.000 untuk bidan, dan 5.000 untuk tenaga kesehatan masyarakat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi atas terobosan pemberian bantuan perumahan bagi para nakes di seluruh Indonesia.

"Terobosan Pak Ara luar biasa sekali. Karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaan yang tidak sedikit," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan, BP Tapera sebagai pengelola dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menyatakan kesiapan dalam mendukung program ini.

Pihaknya juga berkomitmen bekerja sama dengan BTN sebagai penyalur rumah subsidi untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau.

"Syarat utama penerima manfaat adalah masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), belum memiliki rumah, dan maksimal penghasilan sebesar Rp 6 juta per bulan untuk yang tidak kawin dan Rp 8 juta bagi yang berstatus kawin," jelasnya.

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah. Menurutnya, bantuan kepemilikan rumah subsidi baru yang sangat berarti bagi tenaga kesehatan.

"Kami akan menyosialisasikan berita baik ini ke seluruh Indonesia agar dapat dimanfaatkan dengan baik," pungkasnya.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 30.000 unit rumah subsidi bagi tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Indonesia.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, nakes merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga sudah sewajarnya mendapatkan akses hunian yang layak dan terjangkau.

"Kami mengalokasikan total 30.000 unit untuk tenaga kesehatan masyarakat sebagai komitmen Presiden Prabowo guna memberikan dukungan kepada para tenaga kerja medis. Ini sejarah dan terobosan pertama kali yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk tenaga Kesehatan," ujar Ara dalam keterangannya dikutip pada Senin (24/3/2025).

Kuota 30.000 rumah subsidi untuk nakes tersebut terbagi menjadi 15.000 untuk perawat, 10.000 untuk bidan, dan 5.000 untuk tenaga kesehatan masyarakat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi atas terobosan pemberian bantuan perumahan bagi para nakes di seluruh Indonesia.

"Terobosan Pak Ara luar biasa sekali. Karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaan yang tidak sedikit," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan, BP Tapera sebagai pengelola dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menyatakan kesiapan dalam mendukung program ini.

Pihaknya juga berkomitmen bekerja sama dengan BTN sebagai penyalur rumah subsidi untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau.

"Syarat utama penerima manfaat adalah masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), belum memiliki rumah, dan maksimal penghasilan sebesar Rp 6 juta per bulan untuk yang tidak kawin dan Rp 8 juta bagi yang berstatus kawin," jelasnya.

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah. Menurutnya, bantuan kepemilikan rumah subsidi baru yang sangat berarti bagi tenaga kesehatan.

"Kami akan menyosialisasikan berita baik ini ke seluruh Indonesia agar dapat dimanfaatkan dengan baik," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Adita Irawati menyatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melibatkan para pengemudi ojek online (ojol) dalam distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan peran ojol dalam mendukung program-program prioritas nasional.

“Setiap hari, para pengemudi ojol banyak membantu masyarakat, menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Saatnya kita peduli, cari tahu, dan ikut membantu mengatasinya,” ujarnya, Senin (24/3/2025).

Lebih lanjut, Adita menyebutkan bahwa pemerintah melihat potensi besar pengemudi ojol dalam mendukung program MBG, yang merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. “Abang Grab dan Abang Gojek bisa diberdayakan untuk mengantarkan paket MBG kepada penerima manfaat di lokasi-lokasi layanan tertentu," katanya.

Dengan keterlibatan pengemudi ojol dalam program ini, pemerintah berharap distribusi makanan bergizi dapat berjalan lebih efektif. Di sisi lain, langkah ini juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengemudi yang menjadi bagian penting dalam sistem transportasi dan logistik nasional.

Ia juga menyoroti bahwa komunitas ojol memiliki rekam jejak tersendiri dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya terlihat saat perayaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, di mana puluhan ribu pengemudi ojol dari berbagai daerah hadir memeriahkan pesta rakyat.

"Mereka berharap pemerintahan baru dapat membawa perubahan dalam kesejahteraan mereka," katanya.

Menjawab harapan itu, Presiden Prabowo pada momen Ramadhan ini telah menginstruksikan perusahaan operator Gojek dan Grab untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada pengemudi ojol dan kurir online.

“Di Istana Negara, Presiden Prabowo mengatakan pengemudi dan kurir online berhak mendapat bonus Lebaran, karena telah memberikan kontribusi penting dalam transportasi dan logistik di Indonesia,” katanya.

Di Istana Negara, Presiden Prabowo mengatakan pengemudi dan kurir online berhak mendapat bonus Lebaran, karena telah memberikan kontribusi penting dalam transportasi dan logistik

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Adita Irawati, menyatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melibatkan para pengemudi ojek online (ojol) untuk kegiatan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adita melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan peran ojol dalam mendukung program-program prioritas nasional.

“Setiap hari, para pengemudi ojol banyak membantu masyarakat, menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Saatnya kita peduli, cari tahu, dan ikut membantu mengatasinya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adita menyebutkan bahwa pemerintah melihat potensi besar pengemudi ojol dalam mendukung program MBG, yang merupakan salah satu prioritas utama pemerintah.

“Abang Grab dan Abang Gojek bisa diberdayakan untuk mengantarkan paket MBG kepada penerima manfaat di lokasi-lokasi layanan tertentu," katanya.

Dengan keterlibatan pengemudi ojol dalam program ini, pemerintah berharap distribusi makanan bergizi dapat berjalan lebih efektif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengemudi yang menjadi bagian penting dalam sistem transportasi dan logistik nasional.

Ia juga menyoroti bahwa komunitas ojol memiliki rekam jejak tersendiri dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya terlihat saat perayaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, di mana puluhan ribu pengemudi ojol dari berbagai daerah hadir memeriahkan pesta rakyat.

"Mereka berharap pemerintahan baru dapat membawa perubahan dalam kesejahteraan mereka," katanya.

Menjawab harapan itu, Presiden Prabowo pada momen Ramadhan ini telah menginstruksikan perusahaan operator Gojek dan Grab untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada pengemudi ojol dan kurir online.

“Di Istana Negara, Presiden Prabowo mengatakan pengemudi dan kurir online berhak mendapat bonus Lebaran, karena telah memberikan kontribusi penting dalam transportasi dan logistik di Indonesia,” katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih penting dan mendesak ketimbang pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan saat konferensi pers di pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta pada Sabtu (22/3/2025).

“Jadi, kalau ada orang mengatakan kenapa musti kasih makan? Kenapa tidak kasih pekerjaan saja? Tidak akan tercapai untuk mengatasi persoalan [kekurangan gizi] ini [dengan hanya memberikan pekerjaan saja]," kata Rachmat dilansir dari Antara, Senin (24/3/2025).

Awalnya, Rahmat menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang meletakkan dasar-dasar Indonesia Emas tahun 2045, salah satunya melalui program MBG.

Menurutnya, Presiden sedang mengajak seluruh elemen masyarakat membuat sejarah bahwa kita telah meletakkan dasar-dasar bagi Indonesia Emas 2045.

"Setiap presiden punya sejarahnya sendiri, punya catatan sejarah sendiri, dan kita yang sedang bersama-sama kepemimpinan presiden untuk beberapa tahun [ke depan] sedang membuat sejarah baru dan sejarah inilah akan terjadi [pemberian makan bergizi],” ujar Menteri PPN.

Salah satu upaya penting dalam membangun manusia adalah memberikan makan bergizi. Saat menjadi mahasiswa, ujar dia, sering terdengar ungkapan: "tell me what you eat and I will tell you who you are".

Dia menilai ungkapan ini menunjukkan bahwa postur tubuh, kecerdasan, serta kemampuan fisik dan otak turut dipengaruhi dari makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, memberikan makan bergizi harus didahulukan sebelum mendidik dan mengarahkan anak-anak.

“Sebelum kita mendidik anak-anak kita, sebelum menyehatkan anak-anak kita, sebelum kita mengarahkan anak-anak kita untuk jadi apa ini dan itu, berilah makan bergizi yang cukup,” kata Rachmat.

Berdasarkan penelitian terbaru yang ia baca, disebutkan makanan mempengaruhi kecantikan dari wajah manusia. Menteri PPN menilai, perubahan penampilan orang Jepang dan kelompok masyarakat tertentu menjadi lebih baik adalah bukti nyata pengaruh makanan.

Riset lain yang dikemukakan seorang Guru Besar di Universitas Indonesia mencatatkan makanan berpengaruh terhadap perilaku manusia.

“Jadi, jangan-jangan manusia baik atau buruk ada hubungan dengan manusia dengan makanan yang kita makan,” ungkap dia.

Rachmat Pambudy menekankan bahwa memberi makan orang lapar kepada anak-anak, generasi muda, dan ibu hamil itu pekerjaan mulia.

Karena itu, melalui program MBG, pemerintah hendak mengatasi berbagai catatan negatif dalam statistik terkait angka 180 juta orang Indonesia tanpa kecukupan gizi, 50 ribu bayi lahir cacat setiap tahun, 1 juta orang terpapar tuberkolosis (TBC), dan 100 ribu orang setiap tahun wafat karena TBC.

Jakarta -

Ketersediaan tanah menjadi salah satu aspek utama dalam membangun perumahan. Bukan sembarang tanah, tak semua lahan boleh dibangun rumah, termasuk lahan persawahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengingatkan pengembang untuk tidak membangun perumahan di atas lahan sawah. Sebab, hal itu dapat mengganggu ketahanan pangan negara.

Pesan itu disampaikan Ara ketika mengunjungi Perumahan Shanaya Bintang Residence di Bangle, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu (22/3). Ia awalnya menanyakan ketersediaan lahan kosong perumahan subsidi tersebut.

"Lahannya tolong jangan di sawah ya Bu (pengembang). Jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan tapi masalah ketahanan pangan jadi berkurang. Kedua itu masalah yang penting bagi negara kita. Ya, pangan harus benar-benar kan Presiden (Prabowo Subianto) ingin swasembada pangan," ujar Ara di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025).

Untuk menjaga swasembada pangan, caranya dengan tidak membangun perumahan menggunakan lahan persawahan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah pun pernah menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang melarang penggunaan tanah produktif seperti sawah sebagai lahan perumahan.

Hal ini ia sampaikan pada saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," kata Fahri.

Ia menyebut masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah karena mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya. Padahal, rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi.

Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Magelang -

Video yang menunjukkan keributan di Perumahan Rayyan Residence Magelang viral di media sosial. Seorang sekuriti dan dua tentara dilaporkan menjadi korban.

Peristiwa itu terjadi di dekat pos penjagaan Perumahan Rayyan Residence, Minggu (23/3/2025) pukul 15.30 WIB. Dalam video yang juga diunggah akun Instagram @berita.magelang terlihat keributan melibatkan sejumlah orang terjadi di perumahan tersebut.

Salah satu orang nampak membawa golok dan menyerang beberapa orang di lokasi. Pembawa golok juga sempat mengejar salah satu orang di sana.

"telah terjadi peristiwa penganiayaan/pembac0k4n di Perumahan Rayyan Residence Desa Bondowoso Kec.Mertoyudan yang dilakukan oleh pelaku "BW" terhadap warga Perum Rayyan Residence," tulis akun tersebut seperti dilihat detikJateng, Senin (24/3). Ditulis juga jika kedua korban merupakan anggota TNI.

Ketua RT Rayyan Residence, Jarwoko, saat dimintai konfirmasi membenarkan kejadian itu. Dia menyebut dua korban berdinas di Akademi Militer (Akmil).

"Kalau kronologi kejadian, kami pun tidak tahu persis. Jadi kami hanya ditelepon pada saat kejadian ada salah warga yang menghubungi kami," kata Jarwoko kepada wartawan, Senin (24/3).

"Pelaku katanya namanya BW. Kami juga kurang paham hilang kapan (kunci), kejadiannya di mana kami tidak tahu persis," sambung dia.

Dia mengatakan dua warganya yang menjadi korban ialah Khoiri dan Ramadan. Dia menyebut keduanya tengah melerai keributan tersebut.

"Kebetulan warga kami, dua orang itu bertempat tinggal di Rayyan di dinasnya di Akademi Militer. Kedua korban itu sebenarnya ingin melerai apa sih permasalahannya dan menanyakan ada apa sebenarnya," katanya.

Terkait kejadian tersebut, Kapolresta Magelang, Kombes Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar, mengatakan pelaku saat ini sudah diamankan dan akan diproses sesuai prosedur yang berlaku.

"Untuk detailnya Pak Kasat Reskrim yang akan rilis. (Ada berapa diamankan) Nanti kita rilis, yang jelas untuk pelaku itu lebih dari satu orang dan sudah kita amankan," kata Herbin.

Pelaku diamankan subuh tadi. Saat ini, pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif kepada yang bersangkutan.

"Ini sedang pemeriksaan intensif seperti motifnya sedang didalami, kita sampaikan," ujarnya.

"(Korban) Korban sejauh ini tiga orang. (Korban 1 sipil dan 2 TNI) Betul (dari Akmil) Iya warga kompleks yang memang dimintai bantuan oleh pengamanan swakarsa (penjaga)," pungkasnya.

Cerita Korban

Petugas keamanan perumahan yang juga jadi korban, Budiono (54), mengaku awalnya dirinya sempat dicegat oleh suami istri yang membawa parang dan menanyakan kunci motornya.

Saat itu, dia juga melihat bendera perumahan jatuh berhamburan yang dia duga sengaja dijatuhkan.

"Tidak ada angin, tidak ada hujan kok bendera sana jatuh bertaburan (di jalan). Terus di bawah ada suami istri nyegat saya (bawa) parang. Tanya sama saya, apakah lihat yang nyopot kontak (kunci motor). Saya bilang nggak tahu," kata Budiyono saat ditemui di rumahnya Ngledok, Bondowoso, Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Menurutnya, orang tersebut tidak terima. Keduanya disebut mencari orang yang mencopot kunci motornya.

Setelah membuang sampah, pihaknya kemudian menelepon Ketua RT Rayyan Residence. Pihaknya memberikan informasi jika bendera-bendera perumahan berhamburan dan ada suami istri yang mencari jamur menanyakan kuncinya hilang.

Saat itu, ada empat warga Rayyan yang turut datang ke lokasi. Namun, orang yang kehilangan kunci motornya itu justru memanggil teman-temannya.

"Saya menunggu di Rayyan (pos), sama Pak RT di-share grup (WA) ternyata warga Rayyan datang empat orang. Yang kehilangan kunci memanggil teman-temannya dan berdamai 4 orang," ujarnya.

Setelah teman-temannya datang kurang lebih 15 orang. Hingga akhirnya terjadinya penganiayaan yang diduga dilakukan BW dengan sajam jenis parang. Akibatnya ada tiga orang yang terluka.

"Saya (kena) bacokan kepala sama pundak. Terus Pak Khoiri (luka) telinga, Pak Ramadan. Saya dibacok terus lari, saya nggak tahan sama darahnya (mengucur di kepala)," katanya.

"Saya melompat beteng (tembok perumahan) 2,5 meter. Saya lari ke warga sebelah (dilarikan ke RSUD Merah Putih)," ujar dia.

Akibat bacokan tersebut, pihaknya mendapatkan jahitan di kepala. Selain itu, tangan kanan dan pundaknya terluka.

"Ini dijahit dalam sama luar. Karena ini sangat dalam. Saya dibius nggak tahu sama sekali, yang penting merasakan sakit-sakit tetap saya rasakan," katanya seraya menyebutkan pulang dari RS sekitar pukul 20.00 WIB.

(afn/afn)

Tepi Barat -

Otoritas Israel memberikan pengakuan terhadap 13 area permukiman Yahudi yang baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Pengakuan ini menuai kecaman keras dari Otoritas Palestina.

Pengakuan yang diberikan kabinet keamanan Israel itu meningkatkan status permukiman Yahudi di Tepi Barat menjadi permukiman independen, setelah sebelumnya menjadi bagian dari permukiman Yahudi lainnya yang sudah dibangun terlebih dahulu.

Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (24/3/2025), mengecam keputusan kabinet keamanan Israel itu sebagai bentuk "pengabaian terhadap legitimasi internasional dan resolusinya".

Tepi Barat yang diduduki Israel sejak tahun 1967 silam, menjadi rumah bagi sekitar 3 juta warga Palestina, juga bagi hampir 500.000 warga Israel yang tinggal di area-area permukiman Yahudi, yang ilegal menurut hukum internasional.

Pengakuan untuk belasan permukiman Yahudi baru di Tepi Barat itu diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, pada Minggu (23/3). Dia mengatakan bahwa kabinet keamanan Tel Aviv telah menyetujui rencana untuk memisahkan 13 permukiman Yahudi di Tepi Barat dari komunitas tetangga mereka.

Dikatakan Smotrich bahwa permukiman-permukiman itu pada akhirnya akan diakui sebagai permukiman independen. Smotrich mengumumkan persetujuan itu dalam pernyataan via media sosial X, menyusul persetujuan untuk puluhan ribu unit rumah di seluruh area Tepi Barat.

"Pengakuan masing-masing (area permukiman) sebagai komunitas terpisah... merupakan langkah penting yang akan membantu pengembangannya," sebut Smotrich dalam pernyataannya.

"Kita terus memimpin revolusi normalisasi dan regulasi di permukiman-permukiman (Yahudi). Alih-alih bersembunyi dan meminta maaf -- kami mengibarkan bendera, membangun dan menetap," kata Smotrich.

Simak juga Video: Tank-tank Israel Bersiap Masuk Gaza

"Ini adalah langkah penting lainnya pada rute menuju kedaulatan yang sebenarnya di Yudea dan Samaria," ucapnya, menggunakan istilah yang dipakai Israel untuk menyebut Tepi Barat.

Smotrich memuji keputusan itu sebagai "langkah penting" bagi permukiman Israel di Tepi Barat. Smotrich dikenal sebagai tokoh terkemuka yang menyerukan Israel untuk secara resmi menganeksasi Tepi Barat, seperti yang telah dilakukan terhadap Yerusalem Timur -- langkah yang tidak diakui oleh komunitas internasional.

Kecaman juga datang dari kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza. Hamas menyebut langkah Israel itu menjadi bukti bahwa permukiman Yahudi di Tepi Barat merupakan "proyek penggantian rasis".

Disebutkan juga oleh Hamas bahwa langkah Tel Aviv itu menjadi "upaya putus asa untuk memaksakan kenyataan di lapangan dan mengkonsolidasikan pendudukan kolonial di tanah Palestina".

Simak juga Video: Tank-tank Israel Bersiap Masuk Gaza

(nvc/ita)

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional mengakui bahwa realokasi anggaran ke program makan bergizi gratis membuat perekonomian lesu.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan secara langsung ke Presiden Prabowo Subianto dampak dari efisien anggaran—sesuai amanat Inpres No. 1/2025—ke perekonomian nasional.

Salah satu tujuan efisiensi itu sendiri untuk merealokasi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) lain ke pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG). Awalnya, program MBG hanya dialokasikan anggaran sebesar Rp100 triliun namun kini ditambah menjadi Rp171 triliun.

"Tetapi roll out [implementasi] dari MBG-nya, karena kalau enggak salah baru ratusan miliar [yang dibelanjakan] dari Rp171 triliun, itu secara makrosiklikal itu agak berbahaya, karena spending [belanja] pemerintah itu akan lag [lambat]," ujar Arief dalam diskusi publik Doctrine UK secara daring, dikutip Senin (24/3/2025).

Padahal, sambungnya, belanja pemerintah berpengaruh besar ke pertumbuhan ekonomi. Masalahnya, MBG harus diimplementasikan secara bertahap

Bahkan, percepatan implementasi MBG—agar belanja pemerintah tidak melambat—sangat sulit. Arief mencontohkan, implementasi MBG sangat tergantung kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Oleh sebab itu, DEN khawatir pemerintah sulit mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada tahun ini.

"Concern [kekhawatiran] ini sudah kita sampaikan ke presiden, 'Ini ada bahaya seperti ini.' Kita belum tahu solusi persisnya seperti apa, tapi untuk berhati-hati, karena [implementasi] MBG ini akan lebih pelan daripada uang yang sudah dialokasikan [ke K/L lain], sehingga dampaknya akan membuat ekonomi jadi lesu," ucap Arief.

Lebih lanjut, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran itu juga telah melakukan analisis Input-Output melalui dua skenario yaitu financing (pembiayaan) dan provision (penyediaan) terhadap program MBG.

"Hasilnya bagaimana? Pertama mungkin yang menurut saya expectedly [sesuai dugaan] adalah karena sifatnya yang reallocative financing structure-nya [pembiayaannya melalui realokasi anggaran], itu dampak ke PDB itu nggak akan besar," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa program MBG hanya akan menambah sekitar 0,01% sampai dengan 0,26% pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Alasannya, ada pertukaran yang terjadi karena realokasi anggaran seperti yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 1/2025.

Misalnya, agrikultur akan menjadi sektor tumbuh signifikan akibat program MBG. Sebaliknya, sektor lain seperti jasa kemungkinan akan mengalami kontraksi pertumbuhan.

Oleh sebab itu, Arief menyatakan seharusnya fokus program MBG bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek namun sebagai investasi sumber daya manusia agar menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

"Bahwa sifatnya yang realokatif ini membuat ekonomi growth impact-nya [dampak pertumbuhan ekonominya] tidak besar. Menurut saya perlu di kalangan pemerintah juga harus lebih diedukasikan dan MBG itu jangan terlalu dibebani berbagai macam target," kata Arief.

Di samping itu, Arief mengungkapkan hasil analisis DEN menunjukkan bahwa dalam jangka pendek program MBG bisa berdampak ke penciptaan lapangan kerja dari 900 ribu sampai dengan 1,9 juta.

Sejalan dengan itu, program MBG diyakini akan memperkecil ketimpangan pendapatan. Menurutnya, program MBG akan meningkat pendapatan masyarakat miskin hingga 8%—10% sementara pendapatan orang kaya hampir tidak terdampak sama sekali.

Salah satu alasannya, sambung Arief, karena sektor yang paling terdampak secara positif program MBG adalah agrikultur—yang merupakan sektor tempat rata-rata masyarakat miskin bekerja.

"Sehingga tidak mengejutkan kalau misalkan hasilnya itu lumayan. Misalkan kemiskinan itu bisa sampai turun menjadi 5,8% dari yang awalnya 9%.

Lalu ketimpangan juga bisa berkurang sampai 3,8%, itu relatif besar karena ketimpangan itu jarang bergerak," ungkapnya.

Saya berharap program ini dapat terus berlanjut dan semakin meluas, karena gizi yang baik adalah fondasi dari kesehatan yang prima

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mendukung keberlanjutan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat desa.

"Saya berharap program ini dapat terus berlanjut dan semakin meluas, karena gizi yang baik adalah fondasi dari kesehatan yang prima," ucapnya seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, hingga masyarakat, dalam mendukung kesuksesan Program MBG.

"Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi semua pihak. Pemerintah harus terus memberikan dukungan penuh, sementara sektor swasta bisa berkontribusi dalam penyediaan bahan bergizi. Masyarakat juga harus berperan aktif agar hasilnya maksimal," katanya.

Hal tersebut pun disampaikan Alifudin dalam kegiatan sosialisasi Program MBG yang digelar bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada 22-23 Maret 2025.

Dalam kesempatan tersebut Alifudin juga memberikan apresiasi terhadap peran BGN dalam menjalankan Program MBG. Ia mendorong lembaga tersebut untuk terus melakukan evaluasi dan inovasi guna memastikan program itu tetap relevan dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi antara lain kesehatan, Alifudin juga menegaskan komitmennya dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap program-program kesehatan masyarakat, termasuk Program BMG.

Menurutnya, pengawasan yang efektif akan memastikan anggaran yang digunakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ia pun berharap kegiatan serupa dapat diperluas ke desa-desa lain, seperti di Kalimantan Barat, agar lebih banyak warga dapat merasakan manfaatnya.

Alifudin mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga pola makan sehat dan bergizi demi menciptakan generasi yang lebih kuat dan berkualitas.

Program MBG diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025