KISARAN, iNews.id - Warga Kompleks Perumahan Arya Graha, Kelurahan Siumbut Baru, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan jasad pasangan suami istri (pasutri) muda, Sabtu (22/3/2025) sore. Jasadnya ditemukan di dalam kamar rumah mereka. 

Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan bersimbah darah. Kedua korban diketahui berinisial RS berusia 35 tahun dan PP 26 tahun. 

Penemuan jasad pasutri ini berawal ketika keluarga korban mendatangi rumah mereka. Saat tiba, pintu rumah dalam keadaan terkunci dan tercium aroma tidak sedap dari dalam rumah. 

Curiga dengan kondisi tersebut, keluarga korban memanggil warga sekitar dan bersama-sama mendobrak pintu rumah. Setelah berhasil masuk, mereka menemukan pasutri tersebut tewas di dalam kamar dengan kondisi bersimbah darah.

"Benar, ada temuan mayat tersebut dan kasus masih dalam penyelidikan," ujar Kanit Jatanras Polres Asahan, Ipda Dolok Saribu di lokasi kejadian.

Personel Polsek Kota Kisaran dan Unit Jatanras Polres Asahan segera tiba di lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara (TKP). Tim Inafis Polres Asahan juga diterjunkan untuk melakukan identifikasi dan olah TKP.

"Diduga korban tewas sudah empat hari. Sebelumnya, korban masih sempat berkomunikasi dengan pihak keluarga," katanya.

Untuk kepentingan penyelidikan, polisi telah meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk keluarga korban. Jenazah kedua korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Kisaran untuk divisum.

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto merupakan program mulia yang penting untuk generasi penerus Indonesia dan tidak akan mengganggu perekonomian nasional.

Hal itu disampaikan Misbakhun pada Capital Market Forum 2025 bertema Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/3), sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Misbakhun mengungkapkan MBG memang menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan, salah satu pihak yang mengkritik MBG ialah Bank Dunia.

"Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita," kata Misbakhun.

Wakil rakyat yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, serta perbankan dan lembaga keuangan nonbank ini menambahkan bahwa kekhawatiran soal MBG mengganggu APBN itulah yang terus disuarakan.

"Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu," ujarnya.

Kendati demikian, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II itu mengatakan bahwa MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi.

Generasi mendatang yang sekarang masih TK dan SD, menurut dia, adalah generasi yang perlu asupan gizi cukup.

"Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting," ucap Misbakhun.

Di depan pelaku pasar modal di BEI, dia menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan.

"MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan," katanya.

Jakarta -

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun heran program makan bergizi gratis (MGB) masih dikritik oleh banyak pihak sampai saat ini. Padahal, dia menilai program yang diusung Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak akan mengganggu perekonomian nasional.

"Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita," kata Misbakhun kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG disebut menganggu APBN. Dia menyebut banyak pihak yang selalu menyuarakan hal tersebut.

"Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu," ucap Misbakhun.

Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.

"Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting," ucapnya.

"MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan," lanjut dia.

Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. "Mereka akan menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang," imbuh dia.

Prabowo Bangga Penerima MBG Capai 3 Juta

Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga program makan bergizi gratis (MBG) sudah menjangkau 38 provinsi dengan 3 juta penerima manfaat. Prabowo mengaku masih belum puas.

"Kita juga sekarang mulai bangga, makan bergizi gratis sudah menjangkau 38 provinsi dan sekarang sudah 3 juta penerima manfaat. Hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya, tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya, ini sudah paling cepat yang bisa kita laksanakan," kata Prabowo dalam sambutannya di Sidang Kabinet, Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/3).

Prabowo mengatakan 3 juta penerima manfaat itu terjadi dalam 3 bulan ini. Prabowo bercerita masih banyak masyarakat yang mengeluh belum merasakan program tersebut.

"Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat, hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat orang tuanya yang nanya, Pak kami di sini belum terima makan bergizi," ujarnya.

"Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya, mereka dengar di desa sebelah sudah, dengar di sekolah sebelah sudah, saya sampaikan, 'Bu, kita berusaha sekuat tenaga tapi kita tidak mungkin seketika, negara kita sangat besar, mohon sabar'," lanjut Prabowo.

Simak juga Video: Kebijakan Program Makan Gratis Saat Libur Lebaran

(maa/dhn)

Program Makan Bergizi Gratis adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto merupakan program mulia yang penting untuk generasi penerus Indonesia dan tidak akan mengganggu perekonomian nasional.

Hal itu disampaikan Misbakhun pada Capital Market Forum 2025 bertema Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/3), sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Misbakhun mengungkapkan MBG memang menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan, salah satu pihak yang mengkritik MBG ialah Bank Dunia.

"Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita," kata Misbakhun.

Wakil rakyat yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, serta perbankan dan lembaga keuangan nonbank ini menambahkan bahwa kekhawatiran soal MBG mengganggu APBN itulah yang terus disuarakan.

"Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu," ujarnya.

Kendati demikian, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II itu mengatakan bahwa MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi.

Generasi mendatang yang sekarang masih TK dan SD, menurut dia, adalah generasi yang perlu asupan gizi cukup.

"Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting," ucap Misbakhun.

Di depan pelaku pasar modal di BEI, dia menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan.

"MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan," ungkapnya.

Wakil rakyat ini menegaskan bahwa MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. Oleh karena itu, upaya membentuk generasi mendatang yang sehat itu harus mulai dari sekarang.

"Mereka akan menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada pada generasi sekarang," tambah Misbakhun.

Ia menganggap MBG bukanlah beban bagi APBN sebab Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025.

Namun, Misbakhun menyebut inpres itu bukan untuk mengurangi anggaran, melainkan demi penajaman program prioritas. Hal itu terbukti dari volume APBN 2025 tidak dikurangi karena angkanya tetap Rp3.621,3 triliun.

"Pak Presiden ingin itu (APBN) lebih produktif, salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp100 triliun ditambahkan ke belanja program Makan Bergizi Gratis," imbuhnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo berpesan soal memperbaiki defisit dan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) secara gradual agar tidak membebani anggaran.

"Sekarang Pemerintah sedang mengutak-atik bagaimana PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dinaikkan. Penerimaan pajak ditingkatkan tanpa menaikkan tarif, tetapi dengan meningkatkan kepatuhan," pungkas Misbakhun.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono (Yongki) menyebut untuk tahap awal terdapat 3 lokasi yang bakal fokus dibangun SPPG. Di antaranya berlokasi di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, dan Kota Jambi.

“Di mana untuk pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan kurang lebih Rp4,5 miliar” jelasnya dalam agenda Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PU dan BGN, Sabtu (22/3/2025).

Dengan demikian, total dana yang dibutuhkan untuk membangun 3 SPPG tersebut mencapai Rp13,5 miliar. Pembangunan itu dibiayai dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) 3 perusahaan BUMN Karya.

Perinciannya, SPPG yang berlokasi di Kebumen bakal dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), kemudian SPPG di wilayah Kota Banjar bakal digarap oleh PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan SPPG di wilayah Jambi bakal digarap oleh PT Hutama Karya (Persero) Tbk. (HK).

Adapun, lingkup pembangunan SPPG itu meliputi pembangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi hingga instalasi pengolah air limbah (IPAL).

“Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG,” tambahnya.

Nantinya, dapur SPPG itu akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan 900 meter persegi (m2), yang akan mencakup bangunan dapur seluas 300 m2.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Windayana menjelaskan kerja sama tersebut penting dilakukan seiring dengan mandat yang disampaikan Presiden Prabowo untuk mempercepat realisasi program MBG.

“Bapak Presiden melihat sangat miris karena banyak anak yang sudah dapat, tapi lebih banyak lagi yang belum dapat. Sehingga ada laporan kenapa saya belum dikasih makan oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo gelisah dalam perhatian itu dan minta percepatan,” tegas Dadan.

Adapun dalam waktu dekat BGN sendiri menargetkan bakal membangun 1.542 SPPG yang bakal tersebar di sejumlah lokasi. Sedangkan nantinya pada tahun 2026 BGN menargetkan penerima manfaat dapat tembus hingga 82,9 juta.

Jangan heran kalau PSSI sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai ada keterkaitan antara kualitas gizi pemain sepak bola Indonesia dengan performa permainan.

“Jangan heran kalau PSSI sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung,” ujarnya, di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Sabtu.

Kini, kualitas pemain Indonesia dianggap sudah agak baik, karena sekitar 17 orang merupakan produk naturalisasi yang telah memperoleh gizi baik di negara awal asal mereka seperti Belanda.

Dadan menilai, olahraga bukan hanya soal latihan semata, tetapi juga perihal kecerdasan dalam bermain dan membaca permainan lawan.

Karena itu, melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pihaknya mengharapkan bayi yang masih di dalam kandungan, balita, serta anak SD hingga SMA dapat diintervensi agar mereka memiliki gizi baik dan dapat menjadi tenaga kerja produktif berkualitas dalam 20 tahun mendatang.

Saat ini, Indonesia disebut menghadapi situasi pertambahan penduduk yang sangat tinggi dengan rata-rata kelahiran 6 orang per menit atau 3 juta per tahun hingga total jumlah warga tanah air mencapai 280 juta jiwa. Pada tahun 2045, ketika 100 tahun Indonesia merdeka, diperkirakan total penduduk hingga 324 juta.

Salah satu faktor sumber pertumbuhan penduduk berasal dari angka rumah tangga keluarga miskin dan rentan miskin.

Berdasarkan data, apabila ada 100 keluarga miskin, maka 78 keluarga memiliki anak tiga dan 12 keluarga anak dua. Jika 100 keluarga miskin dan rentan miskin digabungkan, maka 50 keluarga mempunyai 3 anak dan 50 keluarga sisanya memiliki dua anak.

“Di situ sumber pertumbuhan penduduk Indonesia dari dulu, sampai sekarang, dan yang akan datang. Jadi Pak Presiden gelisah, kalau kita tidak intervensi (dengan program Makan Bergizi Gratis), ini kelompok ini 60 persen tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang. Kalau makan itu ada nasi, ada bala-bala, ada mi atau bihun, kerupuk, kecap ada semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia, yang penting asal bisa hidup, dan 60 persen dari anak kelompok ini tidak pernah minum susu bukan karena tidak mau, tapi tak mampu minum susu,” ujar Dadan pula.

Adapun pertumbuhan penduduk angka rumah tangga kalangan atas dan menengah dinilai tak memberikan pengaruh signifikan pertambahan penduduk.

“Jadi, kalau ada 100 orang keluarga kelas atas, itu 84 keluarga anaknya satu, 16 keluarga tidak punya anak.. (lalu) kalau ada 100 orang kelas menengah, 12 keluarga anaknya dua, 88 anaknya satu,” kata Kepala BGN itu lagi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Badan Bank Tanah menyiapkan lahan untuk pengembangan perumahan nasional, termasuk program tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

"Kami tawarkan lahan kepada investor untuk pembangunan perumahan MBR pada site expose," ujar Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja melalui keterangan pers tertulis diterima Antara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu.

Pada site expose tersebut ditawarkan empat lokasi lahan hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah antara lain di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan luas 3,36 hektare.

Kemudian di Provinsi Jawa Barat (Jabar), yakni di Kabupaten Purwakarta dengan luas 19,4 hektare dan Kabupaten Bandung Barat dengan luas 23,17 hektare, serta di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan luas 27,27 hektare.

Lahan HPL Badan Bank Tanah yang ditawarkan kepada investor pengembang perumahan untuk MBR tersebut, jelas dia, secara tata ruang sudah untuk perumahan dan permukiman.

"Site expose itu komitmen Badan Bank Tanah dukung Astacita dalam penyediaan lahan untuk pengembangan perumahan nasional, termasuk tiga juta rumah," tambah Parman Nataatmadja.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa hingga akhir Maret 2025 program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menghabiskan anggaran mendekati Rp1 triliun.

Dadan menekankan bahwa jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 12 Maret 2025 yang mencatat realisasi anggaran sebesar Rp710,5 miliar.

Anggaran tersebut telah digunakan untuk menyalurkan bantuan MBG kepada sekitar 2,2 juta penerima manfaat.

“Hampir Rp1 triliun. Nah itu [angka pastinya harus tanya ke itu [Kemenkeu] ya nanti, tetapi menjelang Rp1 triliun lah,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025) malam.

Dadan menjelaskan bahwa kenaikan realisasi anggaran ini dipengaruhi oleh adanya penyesuaian administrasi. Selain itu, banyak mitra BGN yang sebelumnya belum melakukan pengajuan reimburse, tetapi pada akhir bulan ini dana tersebut telah dicairkan.

Ke depan, proses penggantian dana ini akan lebih sederhana karena mulai pekan depan, BGN tidak akan melayani penerima manfaat sementara waktu akibat libur Idulfitri. Namun, layanan tetap berjalan bagi ibu hamil, lansia, dan anak balita.

Setelah periode libur, BGN berencana memperbaiki aspek administrasi agar mitra bisa mendapatkan uang muka terlebih dahulu, bukan melalui sistem reimburse seperti sebelumnya. Dengan skema ini, pencairan anggaran diharapkan menjadi lebih cepat.

Dadan juga memprediksi bahwa mulai bulan depan, realisasi anggaran MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun pada Mei, dan akhirnya mencapai Rp5 triliun per bulan pada September 2025.

“Kami akan perbaiki terus aspek administrasinya sehingga setelah nanti lebaran seluruh mitra menerima uang muka dahulu, bukan reimburse. Nah itu akan mempercepat pencairan juga,” pungkas Dadan.

Model sinergi adalah model yang terbaik dalam kerangka percepatan program makan bergizi dan ini akan menjadi contoh bagi model-model lain untuk kita melakukan percepatan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan model sinergi percepat perluasan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Model sinergi adalah model yang terbaik dalam kerangka percepatan program makan bergizi dan ini akan menjadi contoh bagi model-model lain untuk kita melakukan percepatan,” kata Rachmat, di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Sabtu.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyepakati kerja sama untuk memberikan dukungan dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur dan fasilitas pendukung program MBG.

Dukungan ini ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN) tentang Sinergi Dukungan Program Makan Bergizi Gratis, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BGN dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Peralatan Dapur Umum beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG.

Selain itu, juga PKS antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Pembangunan Dapur beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG.

PKS disepakati untuk penyediaan aset Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PU berupa tanah yang digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya dengan sumber pembiayaan dari Corporate Social Responsibility (CSR).

Fasilitas pendukung yang akan dibangun antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, sumur bor, peralatan dapur, serta instalasi pengolah air limbah (IPAL).

Pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen di Jawa Tengah, TK Putra III Banjar di Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih di Jambi.

Pembangunan SPPG berfungsi sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 meter kubik yang akan mencakup bangunan dapur seluas sekitar 300 meter kubik dan lahan parkir kendaraan. Ukuran dan desain dapur akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh BGN.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur dapur SPPG dilakukan dengan skema CSR dari tiga BUMN Karya, yakni PT Adhi Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero). Secara total, biaya untuk membangun satu unit dapur SPPG sebesar Rp4,5 miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, IPAL, peralatan dapur, dan kendaraan untuk distribusi.

Setelah penandatanganan kesepakatan maupun kerja sama antara instansi terkait dan proses perizinan selesai, konstruksi pembangunan infrastruktur akan dimulai. Kementerian PU memperkirakan pembangunan berlangsung selama empat bulan, sehingga dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh BGN pada tahun ini.

“Jadi, ini adalah kolaborasi yang menarik. Bapak Presiden menginginkan bahwa tercapai pelayanan pada penerima manfaat (makanan bergizi) mencapai 82,9 juta dan ini membutuhkan kecepatan yang luar biasa. Untuk melakukan kecepatan, kita perlu bersinergi,” ujar Menteri PPN.

Rachmat Pambudy menilai, dapat yang dikembangkan oleh Kementerian PU paling lengkap. Mulai dari proses pembangunan dapur, pengelolaan limbah, hingga tempat parkir.

“Apalagi, ini adalah program yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya yang ada hubungannya dengan Kementerian PU. Jadi, barangkali ini akan jadi model dapur yang terbaik pada periode sampai hari ini. kita berharap yang paling baik. Kalau ini bisa dijadikan model, maka dengan model seperti ini akan terjadi percepatan yang luar biasa. Jadi, sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah dan swasta, akan membuat percepatan ini akan bisa dilakukan,” kata Kepala Bappenas itu pula.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Banjir besar melanda perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi pada Selasa (4/3/2025) lalu. Penyebab utama banjir ini berasal dari luapan limpasan air Sungai Cikarang dan curah hujan yang tinggi.

Pengembang The Arthera Hill 2, PT Prisma Inti Propertindo berjibaku membantu warga perumahan yang terdampak. Beberapa tim diturunkan dibantu dengan pihak terkait seperti pemadam kebakaran dan BPBD Kabupaten Bekasi untuk mempercepat proses pemulihan.

Bantuan logistik berupa makanan dan obat-obatan disediakan untuk memenuhi kebutuhan warga. Kemudian, pengungsian darurat dan dapur umum pun didirikan. Semua bantuan tersebut didistribusikan dibantu oleh perwakilan Prisma Properties dan pengurus Paguyuban Perumahan The Arthera Hill 2.

Banjir yang melanda bukan hanya membawa air, melainkan lumpur tebal. Setelah surut, lumpur tersebut tertinggal di halaman rumah warga, selokan, hingga ke jalanan. Pengembang bekerja sama dengan pemadam kebakaran melakukan pembersihan lumpur pada area jalan dan selokan agar akses di perumahan lancar dan saluran air tidak mampet.

Tim khusus juga diturunkan untuk memperbaiki kanopi rumah warga yang rusak imbas diterjang banjir. Bantuan alat berat juga disediakan untuk mengangkut puing-puing barang yang berserakan imbas terseret air.

Lalu, perbaikan infrastruktur di perumahan The Arthera Hill 2 juga dilakukan untuk mengantisipasi bencana jangka panjang yakni meninggikan tanggul dan memperkuat struktur tanah di sekitarnya. Selain itu, sistem drainase juga dioptimalkan dengan menambah kapasitas pompa penyedot air agar debit di dalamnya tidak meluap dan membuat water pond untuk mencegah terjadinya genangan.

Setelah banjir terjadi, banyak warga yang menginginkan adanya keringanan angsuran KPR. Seperti yang diketahui, perumahan The Arthera Hill 2 merupakan perumahan subsidi yang sebagian besar warganya mengambil KPR dengan masa angsuran yang baru berjalan sekitar 1 tahun.

Pengembang memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan keluhannya terkait KPR di posko khusus yang dihadiri oleh perwakilan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Minggu (16/3/2025) lalu.

(aqi/abr)

JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai program Makan Bergizi Gratis (MGB) tidak akan menggangu perekonomian nasional. Menurut dia, MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan program mulia yang penting untuk generasi penerus RI.

Berbicara pada Capital Market Forum 2025 bertema "Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II" di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (21/3/2025), Misbakhun mengungkapkan MBG memang menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan. Salah satu pihak yang mengkritik MBG ialah Bank Dunia.

?Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,? ujar Misbakhun.

Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG menganggu APBN itulah yang terus disuarakan.



?Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu,? kata Misbakhun.

Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi.

Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.

?Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,? ucapnya.

Di depan para pelaku pasar modal di BEI, Misbakhun menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan.

?MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan,? ujarnya.

Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. Peraih gelar doktor ilmu ekonomi itu menyatakan upaya membentuk generasi mendatang yang sehat itu harus dimulai dari sekarang.

?Mereka (akan) menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang,? katanya.

Oleh karena itu, Misbakhun menganggap MBG bukanlah beban bagi APBN. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menuturkan memang Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025.

Namun, Misbakhun mengyebut inpres itu bukan untuk mengurangi anggaran, melainkan demi penajaman program prioritas. Buktinya, volume APBN 2025 tidak dikurangi karena angkanya tetap Rp3.621,3 triliun.

?Pak Presiden ingin itu (APBN, red) lebih produktif. Salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp100 triliun ditambahkan ke belanja Makan Bergizi Gratis,? imbuh Misbakhun.

Lantas, bagaimana agar program andalan itu tidak membebani anggaran?

Misbakhun menjelaskan Presiden Prabowo berpesan soal memperbaiki defisit dan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) secara gradual.

?Sekarang pemerintah sedang mengutak-atik bagaimana PNBP (penerimaan negara bukan pajak, red) dinaikkan. Penerimaan pajak (ditingkatkan) tanpa menaikkan tarif, tetapi dengan meningkatkan kepatuhan,? ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait batal diterapkan.

Ara, sapaan Maruarar, sempat mengusulkan pengubahan pembiayaan FLPP dari semula 75 persen menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen perbankan, menjadi sama rata 50:50.

"Saya rasa paling lama bulan depan ya. Saya berusaha paling lama bulan depan. Kita mencari titik temu yang supaya program ini bisa kita luncurkan," ujarnya usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (06/02/2025).

Artinya, jika mengacu kepada target awal Ara, pembaruan skema FLPP itu akan terbit pada Maret 2025.

Ada pun pembatalan pengubahan skema FLPP ditegaskan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

"Itu sudah diputuskan enggak jadi, tetap pakai skema eksisting, cuma saat ini sedang diproses di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk exercise tambahan dananya," kata Heru saat ditemui di Kantor Badan Bank Tanah (BBT), Jakarta Pusat, Jumat (21/03/2025).

Heru menjelaskan, pembatalan skema baru FLPP tersebut karena banyak hal yang harus diperhatikan, seperti kesiapan perbankan hingga dunia usaha properti.

Ini juga mencakup pertimbangan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar tidak naik dari angka 5 persen.

"50:50 memang exercise-nya ini masih cukup belum ketemu gitu ya. Dengan kepentingan berbagai pihak tadi," jelas Heru.