Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengusulkan operasional KRL Ekpres atau direct train dari Stasiun Palmerah menuju Stasiun Maja atau Tigaraksa.

Ara menjelaskan, apabila usulan tersebut benar-benar diimplementasikan, maka dia memproyeksi akan ada efisiensi biaya operasional yang bakal ditanggung oleh PT Kereta Commuter Indonesia yang merupakan anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI).

“Bapak bikin jalur khusus. Satu kereta, non-stop. Jadi supaya lebih efisien, tidak usah berhenti. Nah, itu harusnya lebih murah, karena dia tidak usah berhenti, tidak ada biaya,” kata Ara di hadapan Dirjen Perkeretaapian (DJKA) Risal Wasal saat melakukan Kunjungan Kerja ke Maja, Kamis (20/3/2025).

Ara mengusulkan nantinya masyarakat yang tertarik dapat mendaftarkan diri dan melakukan pembayaran langsung di awal secara membership. Sehingga, hal itu dinilai bakal menguntungkan baik bagi KAI maupun konsumen.

Menanggapi hal itu, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal mengatakan bahwa usulan itu tampak masih sulit direalisasikan dalam waktu dekat.

Apabila hal itu memang diperlukan, pemerintah juga masih perlu melakukan kajian dan pembuatan grafik hingga jalur baru bagi kereta khusus.

“Masalahnya sekarang, Pak. Setiap membuat [perjalanan] kereta api kami harus membagi dengan stasiun-stasiun lainnya [untuk meningkatkan opsi tujuan bagi penumpang],” jelasnya.

Lebih lanjut, Risal juga menyoroti rencana pembentukan KRL Ekspres yang bakal menekan biaya operasional KAI. Pasalnya, dengan adanya direct train itu, maka akan terdapat potensi pendapatan hilang akibat KAI tak dapat mengangkut penumpang dari sejumlah stasiun lainnya.

“Lebih murah apa lebih mahal nih karcisnya nih? Karena waktu iya lebih efisien, tapi dia menghilangkan penumpang yang tidak kami angkut,” pungkasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara mengenai gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih belum cair. Dadan mengatakan gaji yang tertunda itu akan selesai sebelum hari raya Lebaran 2025.

"Sebelum Lebaran selesai," kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dadan juga mengiyakan saat ditanya gaji para pegawai SPPG dipastikan cair sebelum Lebaran.

"Cair," kata dia.

Diketahui, saat ini sudah ada sebanyak 1.000 SPPG yang mendukung program MBG (makan bergizi gratis) dengan penerima manfaat mencapai 3 juta orang. Dia berharap, pada akhir 2025, jumlah penerima manfaat program MBG bisa mencapai 82,9 juta orang.

"Sudah masuk kurang lebih 1.000 (SPPG), melayani sekitar 3 juta, dan ditargetkan di akhir tahun melayani 82,9 juta," kata Dadan di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan gaji bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dibayarkan.

Kepala BGN menegaskan pencairan gaji SPPG akan rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Hal ini disampaikan Dadan merespons soal beredarnya informasi bahwa gaji SPPG belum dibayarkan.

"Sebelum Lebaran selesai," ucap Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Namun, Dadan belum mau menjelaskan perinci soal hal ini.

Dia hanya kembali memastikan gaji SPPG dicarikan sebelum Lebaran.

"Cair (sebelum Lebaran)," ujar dia.

Diketahui, pemerintah menunjuk SPPI untuk menjalankan program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah.

Dikutip dari Kompas TV, Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional Ikeu Tanziha mengatakan, para lulusan SPPI akan ditugaskan dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja di unit layanan makan bergizi gratis.

SPPI sendiri adalah kumpulan sarjana dari berbagai perguruan tinggi yang sebelumnya telah mengikuti Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) bersama TNI.

Dengan keterlibatan SPPI, pemerintah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terlaksana dengan lebih efektif, memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mengakui pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) belum memuaskan meski sudah menjangkau 38 provinsi dan 2 juta penerima manfaat.

"Boleh sekarang kita bangga makan bergizi gratis jangkau 38 provinsi dan sekarang sudah 2 juta penerima manfaat. Hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya," kata Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/3).

Meski begitu, Prabowo memahami jika jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) sudah bekerja cepat dengan seluruh jajarannya. Bahunya, kondisi saat ini sudah paling cepat yang bisa dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan sejak diluncurkan di awal Januari 2025 lalu.

Prabowo mengaku kerap kali menerima aduan orang tua yang mengeluh belum menerima program makan bergizi gratis di sekolah anaknya ketika dirinya melakukan kunjungan kerja.

"Saya datang ke suatu desa atau satu tempat, orang tuanya yang nanya, 'pak, kami di sini belum terima MBG'. Jadi ini yang mengusik hati saya. Mereka dengar di desa sebelah sudah. Dia belum. Saya sampaikan, 'bu, kita berusaha sekeras tenaga tapi kita tidak mungkin seketika negara kita sangat besar, mohon bersabar'," kata Prabowo.

Karena itu, Prabowo meminta Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif dan kreatif untuk mempercepat penyebaran MBG.

"Apa pakai sistem hibrida atau bagaimana karena kasian rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan," ujarnya.

Prabowo mengapresiasi program MBG lantaran menjadi prestasinya. Ia pun banyak menerima surat dari pimpinan-pimpinan negara dunia yang mau belajar dari Indonesia soal MBG.

"Banyak kunjungan pimpinan negara lain mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. padahal kita baru mulai," kata Prabowo.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta ahli gizi akan cair pekan depan.

Dadan menjelaskan, saat ini proses administrasi untuk gaji tersebut diyakini telah selesai, sehingga pembayaran sebelum Lebaran.

"Alhamdulillah sudah selesai administrasinya mungkin Senin keluar SPM Surat Perintah Membayar, Insyaallah minggu depan selesai. (Semua SPPI menerima gaji) 3 bulan akan selesai, sebelum Lebaran termausk ahli gizi, dan anggotanya," ujar Dadan ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Dadan menerangkan sebelumnya pembayaran terkendala karena status SPPI dan ahli gizi belum diangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK). Jadi, pencairan gaji belum bisa serta merta dilakukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini, Dadan telah menggunakan metode lainnya untuk menyelesaikan pembayaran SPPI dan ahli gizi pada program MBG.

"Anggaran yang sudah untuk P3K itu tidak bisa serta merta digeser untuk status yang sekarang belum P3K, sehingga kita harus memilih pola penggunaan anggaran melalui jasa lain, atau penggunaan lain, misalnya jasa konsultan atau SBML (Standar Biaya Masukan Lainnya), karena SBML lama, kita menggunakan jasa pengguna lainnya," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Bank Tanah (BBT) mengungkap terdapat lahan seluas 73 hektare yang dapat digunakan pemerintah untuk mendukung pembangunan proyek strategis 3 juta rumah.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menjelaskan 73 hektare lahan tersebut berada di sejumlah wilayah mulai dari wilayah Jawa Barat hingga Sumatra Utara.

"Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP dan menyediakan lahan terbaik untuk pembangunan rumah rakyat," jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).

Adapun, 73 hektare lahan yang siap digunakan untuk program 3 juta rumah itu terpetakan ke dalam empat lokasi. Untuk wilayah Jawa Barat terdapat di wilayah Purwakarta seluas 19,4 Ha dan Bandung Barat seluas 23,17 Ha.

Kemudian di wilayah Luar Jawa terdapat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau seluas 3,36 hektare, dan wilayah Batu Bara, Sumatra Utara seluas 27,27 Ha.

Melalui kegiatan site expose ini, Parman menambahkan, pihaknya berharap mendapat proposal terbaik dari investor perumahan untuk membangun perumahan MBR.

“Hal ini sejalan dengan arahan bapak presiden bahwa pembangunan rumah subsidi harus memperhatikan kualitasnya sehingga tidak merugikan rakyat,” tambah Parman.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, site expose yang digelar oleh Badan Bank Tanah menjadi langkah strategis pihaknya bersama Badan Bank Tanah dalam mengakselerasi program 3 juta rumah.

Ara juga menekankan pentingnya pemanfaatan tanah-tanah untuk kepentingan masyarakat dan bagi dunia usaha.

“Kita usahakan agar tanah-tanah negara ini bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi,” ucapnya.

Nantinya, lahan yang berasal dari HPL Bank Tanah itu dapat ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik (SHM) setelah 10 tahun dihuni oleh masyarakat.

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengakui jika pengembang perumahan hingga saat ini belum memiliki peran yang jelas terkait program tiga juta rumah.

"Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran. Pembangunan satu juta rumah di perkotaan, satu juta di kawasan pesisir dan satu juta di pedesaan, belum jelas bagaimana mewujudkannya," kata Ari Tri Piyono dalam keterangannya di Tangerang Jumat.

Oleh karena itu, Himperra bersama empat asosiasi lainnya seperti Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) telah melakukan audensi dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.

Harapannya adalah program tiga juta rumah yang dicanangkan Pemerintah bisa segera berproses seperti yang diharapkan para pelaku perumahan.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi gerbong utama dalam mendukung iklim pengembangan perumahan juga bisa mengakomodir regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor properti.

"Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat ke Presiden, program tiga juta rumah bisa segera terealisasi," ujarnya.

Ia juga memaparkan jika pembangunan rumah subsidi sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

Sehingga adanya rencana audit untuk perusahaan pengembang, sangat tidak kontraproduktif dan bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami sudah dapat laporan beberapa rekan pengembang dipanggil penegak hukum minta keterangan soal perizinan, sertifikat, bahkan besi-besi untuk bangun rumah juga mau diperiksa. Kami sudah laporkan resmi ke kepolisan dan itu semua bukan domain APH,” kata Ari.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Kehutanan Dyah Murtiningsih menjelaskan, banjir di Jabodetabek, khususnya di Puncak, Bekasi, Tangerang, dan Batu Tulis pada awal Maret lalu disebabkan alih fungsi lahan di Areal Penggunaan Lain (APL). Daerah atau yang seharusnya merupakan kawasan lindung dibangun menjadi permukiman atau kawasan industri.

"Hal ini menyebabkan lokasi tersebut menjadi kedap air, sehingga air melimpas melewati area yang seharusnya berfungsi sebagai resapan. Selain itu, penyempitan alur sungai juga memperburuk situasi, di mana alur sungai yang seharusnya 11 meter menyempit menjadi 3 meter," kata Dyah, Kamis (20/3/2025).

Kondisi ini, tambah Dyah, diperparah banyaknya pemukiman di sekitar sungai yang mengurangi fungsi resapan air. Akibatnya, air menggenang di area permukiman yang menyebabkan banjir.

Dya menjelaskan, seluruh kawasan dan perairan di Indonesia terbagi ke dalam daerah aliran sungai (DAS), yang mencakup hulu hingga hilir. Hulu terletak di bagian atas dengan topografi yang miring, sedangkan hilir lebih landai hingga mencapai sungai.

Ketika hujan turun, air akan mengalir dari atas ke bawah dengan kemiringan tertentu, yang memudahkan aliran air. Namun, perubahan tutupan lahan atau area yang seharusnya berfungsi sebagai resapan dapat memperburuk kondisi DAS. Hal ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya banjir.

Ada beberapa indikator yang dapat memicu terjadinya banjir. Salah satunya adalah curah hujan tinggi. Curah hujan yang sangat lebat, di atas 100 mm per hari, dapat meningkatkan potensi banjir atau tanah longsor.

"Data curah hujan pada periode 27 Februari hingga 3 Maret menunjukkan bahwa curah hujan tercatat sangat ekstrem, berkisar antara 100 hingga 145 mm, yang termasuk dalam kategori curah hujan ekstrem," kata Dyah.

Analisis terhadap kejadian bencana hidrometeorologi di awal Maret menunjukkan banjir terjadi di beberapa lokasi dengan DAS yang berbeda. Misalnya, banjir di Puncak terjadi di DAS Ciliwung, sementara banjir di Bekasi terjadi di DAS Kali Bekasi. Selain itu, longsor di Batu Tulis terjadi di sub-DAS Cisadane, dan banjir di Tangerang Selatan terjadi di DAS Kali Angke Pesanggrahan.

"Penting untuk dicatat bahwa kejadian banjir di satu lokasi tidak berkaitan dengan kondisi DAS di hulu DAS Ciliwung," kata Dyah.

Luas kawasan hutan di empat DAS tersebut mencapai sekitar 47.705 hektare, atau 12,23 persen dari total luas kawasan. Dari analisis tutupan lahan, ditemukan proporsi permukiman di masing-masing DAS cukup signifikan. Di DAS Ciliwung, 61,78 persen lahan digunakan untuk permukiman, sedangkan di DAS Cisadane, proporsi permukiman mencapai 25,65 persen. Di DAS Kali Angke Pesanggrahan, angka ini bahkan lebih tinggi, yaitu 83,37 persen, dan di DAS Kali Bekasi, 41,85 persen lahan juga digunakan untuk pemukiman.

Selain itu, terdapat 13.955 hektare lahan kritis di dalam kawasan hutan dan 23.435 hektare di luar kawasan hutan. Lahan kritis ini berkontribusi terhadap meningkatnya limpasan, erosi, dan sedimentasi di alur sungai, yang pada gilirannya menurunkan kapasitas pengaliran sungai.

Dengan demikian, pengelolaan lahan yang baik dan perlindungan terhadap kawasan hutan sangat penting untuk mencegah bencana hidrometeorologi di masa depan.

Dyah menyampaikan langkah-langkah penanganan untuk mencegah banjir kembali terjadi. Di dalam kawasan hutan, pihaknya akan melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), dalam bentuk penanaman. Kemudian, menerapkan teknik konservasi tanah dan air dalam berupa DAM pengendali dan DAM penahan pada lokasi-lokasi dan kemiringan tertentu. Fungsi bangunan KTA ini untuk menahan sedimen, dan untuk mengendalikan air yang turun dari hulu.

Penanganan pada lokasi di APL juga sama, khususnya yang topografinya miring dilakukan RHL dengan tanaman vegetatif, dan bangunan sipil teknis

"Tentu saja hal ini tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak. Kita akan intensif kedepan melakukan penanaman. Kami akan mendukung dengan penyediaan bibit-bibit dari Persemaian Rumpin untuk penanaman baik di dalam maupun luar kawasan hutan," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali mengusulkan pengadaan KRL Ekspres rute Stasiun Maja/Tigaraksa-Stasiun Palmerah.

Ara mengusulkan ini karena komuter yang bekerja di Jakarta mencapai ribuan dari kawasan-kawasan permukiman.

Dia menyampaikan ini saat menjajal KRL untuk melakukan kunjungan kerja ke proyek Ciputra Group di Maja, Kamis (20/03/2025).

"Bapak bikin jalur khusus, satu kereta, Pak, non-stop. Jadi supaya lebih efisien, enggak usah berhenti, Pak. Nah, itu harusnya lebih murah, Pak. KA enggak usah berhenti, enggak ada biaya, Pak, dan lebih cepat, jadi segmented," ujar Ara kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Risal Wasal yang juga hadir dalam kesempatan tersebut.

Ara juga mengusulkan KRL Ekspres itu memiliki kartu berlangganan yang bisa dibayar penumpang pada awal pembelian.

Menurut Ara, Kereta Ekspres bisa membuat biaya perjalanan penumpang menjadi lebih murah dan lebih cepat sampai ke tujuan.

"Bapak tetap bikin kereta yang umum, Pak, yang berhenti-berhenti. Jadi dua-duanya tetap jalan. Jadi Bapak enggak kehilangan yang begini (banyak pelanggan) ," kata Ara.

Menanggapi hal itu, Risal mengatakan bahwa usulan itu mungkin saja dijalankan bila ada jalur kereta khusus.

"Waktu lebih efisien, tapi dia (KRL Ekspres dan karcis berlangganan) menghilangkan penumpang yang enggak kami angkut," ucap Risal.

Usulan Ara soal pengadaan KRL Ekspres sebelumnya pernah ia sampaikan ketika menengok proyek apartemen yang dikelola oleh Perumnas menggunakan transportasi umum commuter line atau KRL, Rabu (27/11/2024).

Pemerintah masih melakukan pendalaman terhadap kasus 32 situ di kawasan Bekasi dan Bogor, Jawa Barat, yang menghilang. Sebagian di antaranya kini sudah berubah menjadi perumahan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, saat ini kondisi 32 situ tersebut cukup beragam. Beberapa di antaranya ada yang berubah menjadi perumahan.

"Sebagian perumahan, sebagian jadi apa yang lain. Karena sedimentasi juga jadi tidak semuanya perumahan," kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dody menjelaskan, pada mulanya kondisi 32 situ yang lenyap ini ditemukan dari hasil komparasi data Google Maps. Pihaknya membandingkan kondisi dari Google Maps beberapa tahun lalu dengan yang eksisting.

Hingga saat ini, kondisi menghilangnya situ di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih dalam pembahasan bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

"Itu kan sesuatu yang lagi kita bahas terus-terusan sama Menteri ATR, sama gubernur, kemarin kan sama Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung), Gubernur Jawa Barat (Dedk Mulyadi), sekarang sama Gubernur Banten Andra Soni banten hari ini," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid juga sempat menyinggung tentang hilangnya 32 situ tersebut. Data itu dibahas bersama saat Rapat Koordinasi (Rakor) tanah dan pengendalian banjir beberapa waktu lalu.

"Kemarin sudah ada 32 situ di kawasan Jawa Barat, Wetan Jakarta ini, Timur Jakarta Yang hilang," kata Nusron, dalam media gathering di Kantor ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

Nusron mengaku belum mengetahui secara detail penyebab dari hilangnya situ-situ tersebut karena belum melakukan pengecekan satu per satu. Dalam waktu dekat, ia akan kembali melangsungkan rapat bersama Gubernur Banten dalam rangka pengecekan.

"Hari Jumat nanti saya rapat dengan Gubernur Banten (Andra Soni), saya mau hitung lagi yang Banten ada berapa, baru kita lihat detailnya satu per satu," ujar dia.

"Ya kan lokasinya, karena situnya udah nggak ada, kita nggak tahu dulunya di mana. Saya kan baru juga di sini. Nanti akan saya tanya ini dulu di mana sih letak situnya, sekarang jadi apa. Nanti akan saya pelajari satu per satu," sambungnya.

Ia juga belum dapat memastikan bagaimana alih fungsi lahan di kawasan tersebut sehingga situ-situ tersebut bisa menghilang. Sebab dalam rapat kemarin, pihaknya berfokus pada persoalan sungai dan sempadan sungai di kawasan Kali Bekasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih, mengatakan alih fungsi lahan menyebabkan penyempitas daerah aliran sungai atau DAS Ciliwung.

Dyah menyebut, luasan Sungai Ciliwung menyempit dari 11 meter menjadi 3 meter.

"Di tebingnya itu sudah ada rumah-rumah yang memang sudah dibangun. Jadi makin dia dangkal oleh masyarakat kemudian dibuat tebing, di atasnya diberi rumah," ujar Dyah dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (20/3/2025).

Alhasil, drainase tak bisa lagi menyerap limpasan air dari sungai dengan baik. Banjir pun tidak dapat dihindari saat hujan lebat melanda kawasan Ciliwung.

Berdasarkan kajian, tutupan lahan berupa permukiman di DAS Ciliwung mencapai 61,78 persen, tutupan di DAS Cisadane sebesar 25,65 persen, DAS Kali Angke Pesanggrahan mencapai 83,37 persen, serta tutupan lahan di DAS Kali Bekasi 41,85 persen.

"Memang penyebab banjir ini adalah alih fungsi lahan yang harusnya merupakan kawasan lindung. Yang ada di Areal Penggunaan Lain menjadi kawasan yang terbangun sehingga menyebabkan lokasi tersebut kedap air. Seharusnya berfungsi sebagai resapan air," jelas Dyah.

Sementara ini, Kemenhut akan merehabilitasi hutan dengan menanam pohon di sekitar DAS. Lainnya, menerapkan teknik konservasi tanah dan air berupa dam pengendali dan dam penahan pada lokasi-lokasi dengan kemiringan tertentu.

Fungsi bangunan ini untuk menahan sedimen dan mengendalikan air yang turun dari hulu.

"Kami juga mengusulkan harus ada perbaikan daripada drainase yang ada di sekitar pemukiman. Selain itu juga harus ada sumur-sumur resapan dan juga biopori yang fungsinya adalah untuk menyerap air agar bisa masuk ke dalam tanah," papar Dyah.

"Karena kami kemarin melihat drainase juga buruk, kemudian ini yang menjadi penyebab air tidak bisa masuk ke dalam tanah," imbuh dia.

JAKARTA, investor.id - Sebagai wujud komitmen untuk mendukung program pemerintah “Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat”, maka pada hari Kamis (20/3/2025) Grup Adaro menggelar seremoni prosesi groundbreaking yang menandai dimulainya pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang direncanakan akan dilaksanakan di beberapa area sekitar wilayah operasional Adaro.

Acara seremoni dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi menyampaikan, pihaknya percaya, ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar dan pondasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang.

“Realitas masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program ‘Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat; melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro,” paparnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).

Hal ini, lanjutnya, sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) perusahaan yang tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga diharapkan dapat turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional Adaro sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kepemilikian rumah yang layak.

“Kami mohon dukungan dari seluruh pihak sehingga tanpa kendala yang berarti, Rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan,” imbuhnya.

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan program strategis nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR.

Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas Kementerian/Lembaga maupun dukungan sektor swasta.

Untuk itu, melalui acara prosesi groundbreaking yang dihadiri oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, Adaro menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah melalui pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR yang pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa kawasan perumahan yang akan dilaksanakan secara bertahap di area sekitar wilayah operasional Adaro.

Masing-masing unit rumah dalam kawasan perumahan direncanakan akan dibangun di lahan seluas 60 m² dan dengan luas bangunan sebesar 36 m² yang terdiri dari 2 kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan teras, dengan rancangan desain yang cukup modern dan fungsional.

Rumah-rumah ini akan dibagikan gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Kawasan-kawasan perumahan ini juga akan dilengkapi fasilitas umum gedung serba guna, parkir umum dan area terbuka untuk berkegiatan dan berkarya. Adaro juga akan memanfaatkan fly ash dan bottom ash (FABA) dari sisa pembakaran batu bara sebagai salah satu campuran bahan bangunan untuk batako dinding dan paving block yang lebih berkualitas dengan spesifikasi ukuran dan uji kekuatan tekan sesuai Standar Nasional Indonesia.

 Pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR ini akan dibangun secara bertahap di atas lahan-lahan Grup Adaro dan ditargetkan mulai diserahkan secara bertahap pada akhir tahun 2025. Keberadaan 500 rumah gratis ini diharapkan dapat turut mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau.

Sebagai rangkaian seremoni prosesi groundbreaking, acara ini ditutup dengan syukuran di Masjid At-Thohir Desa Warukin, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, yang diisi dengan kegiatan Buka Puasa Bersama 225 anak yatim dan pesantren di sekitar wilayah Tabalong, serta turut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tabalong. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur terealisasinya kegiatan seremoni groundbreaking, juga untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat silaturahmi dengan masyarakat di wilayah operasional Adaro.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News