Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengklaim pemerintah daerah merespons secara positif imbauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait peminjaman lahan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dadan, banyak kepala daerah yang mulai mengajukan lahan untuk dipinjam pakaikan kepada BGN demi mendukung kelancaran program nasional tersebut.

“Respons sangat positif, dan para kepala daerah telah mulai menyampaikan ajuan-ajuan lahan yang dapat dipinjam pakaikan," ujar Dadan saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/5/2025).

Dukungan tidak hanya datang dari wilayah Pulau Jawa. Dadan menekankan bahaw beberapa daerah luar Jawa juga sudah mulai menyampaikan pengajuan lahan, di antaranya Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Aceh.

Dadan menyebut, Provinsi Banten menjadi salah satu daerah yang paling sigap dalam mendukung inisiatif ini. “Provinsi Banten sudah semua [mengajukan lahan]," pungkas Dadan.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri minta kepala daerah meminjamkan tanah kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengemukakan pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ ihwal Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dalam SE itu, kata Tito, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah kepada Badan Gizi Nasional.

Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasinya, artinya program beliau harus bisa dipercepat," tuturnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Tito membeberkan selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Peluang pertama, menurut Tito, program MBG akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG karena diperkirakan setiap SPPG butuh lebih dari 50 orang relawan untuk membuat MBG tersebut.

Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Maka dari itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG, terlebih menurutnya, Pemda juga diminta agar merealisasikan belanja APBD untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,” kata Tito.

JAKARTA, KOMPAS.com -Ombudsman Republik Indonesia (RI) mencatat banyak persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berlangsung sejak Januari 2025. Hal ini dikarenakan program belum didukung kebijakan anggaran yang memadai.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan program MBG, baik berkomunikasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) maupun mengunjungi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Salah satu persoalan yang disoroti adalah kebijakan anggaran yang belum memadai sepanjang Januari-April 2025.

"Memang diakui bahwa selama dari Januari sampai April lah kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Ia menuturkan, berdasarkan prosedur yang ditetapkan BGN, seharusnya pembahasan anggaran rampung pada Desember 2024, sehingga program MBG bisa dijalankan pada Januari 2025.

Sayangnya, target persoalan anggaran rampung akhir tahun lalu itu tidak bisa terlaksana.

Sementara, persiapan teknis pelaksanaan MBG sudah dilakukan jauh sebelumnya. Maka dari itu, BGN pada pada akhirnya tetap melaksanaan program MBG dengan berbagai keterbatasannya mulai Januari 2025.

"Apalagi program ini bobot politiknya sudah sangat tinggi sekali. Jadi tensi politik terhadap program ini tinggi sekali. Oleh karena itu jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah memang program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," jelas Yeka.

Kendati begitu, seiring berjalannya waktu, persoalan anggaran ini mulai teratasi. Tunggakan pembayaran terhadap SPPG-SPPG pun diselesaikan.

Dalam hal ini Ombudsman RI meminta BGN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan anggaran MBG. Selain itu, diminta pula persoalan tunggakan ini tidak terjadi lagi di masa mendatang.

"Nah ini dipastikan dari Mei ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran, tidak ada lagi persoalan pembayaran," kata dia.

Selain anggaran, Ombudsman RI juga menyoroti masalah kualitas makanan. Hal ini merespons terjadinya insiden keracunan makanan dari program MBG di beberapa daerah.

Yeka menuturkan, kualitas makanan menjadi isu yang krusial sebab menyangkut persoalan keselamatan dan kesehatan penerima MBG. Maka dari itu, Ombudsman meminta BGN memastikan standar operasional prosedur (SOP) dijalankan di seluruh dapur atau SPPG.

Ombudsman juga akan turun langsung ke 34 provinsi untuk melakukan pemantauan terkait pelaksanaan MBG, mulai dari pengelolaannya hingga menu yang disajikan setiap harinya sudah sesuai SOP atau tidak.

"Ombudsman mendorong agar SOP tetap dilaksanakan oleh semua satuan pelayanan dapur yang ada di daerah. Dan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi persoalan dampak dari isu makanan yang keracunan, maka mulai dari dua minggu yang lalu Kepala BGN sudah melakukan pembenahan untuk lebih memperketat. Dan sampai sekarang kami melihat progresnya semakin membaik," papar Yeka.

Prinsip halal dan 'thayyib' bukan hanya soal mengikuti aturan agama, tetapi juga merupakan cara ilmiah untuk memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak bersih, aman, dan bergizi.

Jakarta (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas 2045. Program ini diluncurkan untuk mendukung salah satu dari delapan misi Astacita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Namun, kasus-kasus keracunan makanan yang mencuat akhir-akhir ini dalam pelaksanaan program MBG menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan masih menjadi tantangan serius.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan telaah secara sains, misalnya dengan melakukan analisis peran mikroorganisme penyebab keracunan makanan, yang diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keracunan makanan dalam program MBG ini.

Penting untuk dilakukan pendekatan preventif berbasis sains, serta integrasi konsep halal dan thayyib sebagai pendekatan holistik dalam menjamin kualitas makanan MBG.

Dalam dunia sains biologi dikenal berbagai macam mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop. Mikroorganisme juga disebut mikroba atau jasad renik.

Mikroorganisme ini dapat berupa bakteri, jamur, protozoa, virus, dan alga. Di antara mikroorganisme ada yang bersifat patogen yang dapat menjadi penyebab keracunan makanan.

Beberapa mikroorganisme dari kelompok bakteri yang paling umum menyebabkan keracunan makanan di antaranya adalah Staphylococcus aureus yang menyebabkan diare dan muntah-muntah); Salmonella spp yangmenyebabkan penyakit salmonellosis, yaitu infeksi saluran pencernaan dengan gejala diare, demam, dan kram perut. Infeksi ini ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi, seperti daging, unggas, telur, dan susu mentah.

Bakteri lain adalah Clostridium perfringens yang dapat menyebabkan keracunan makanan, dengan gejala seperti sakit perut, diare, dan mual); Bacillus cereus yang berkembang biak pada makanan dengan karbohidrat tinggi dan keracunan makanan akibat ini dapat menyebabkan gejala seperti mual, muntah, diare, dan sakit perut); Escherichia coli O157:H7 yang dapat menyebabkan infeksi serius pada manusia dan menghasilkan racun yang merusak dinding usus kecil, serta menyebabkan diare berdarah, kram perut, dan muntah-muntah.

Menurut laporan World Health Organization (WHO) dan Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2022, sekitar 600 juta kasus penyakit akibat makanan tercemar terjadi setiap tahun di seluruh dunia, dan banyak di antaranya menyerang anak-anak.

Kasus keracunan terbesar dalam Program MBG adalah yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat minggu ini, ketika sebanyak 223 siswa dari berbagai jenjang pendidikan mengalami keracunan makanan setelah menyantap menu MBG.

Kejadian ini dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan setempat. Pemeriksaan terhadap bahan makanan dan dapur penyedia menunjukkan kurangnya standar higiene dan pengawasan rantai pasok.

Fakta ini menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis masih memiliki celah dalam hal keamanan pangan. Karena itu, sangat penting untuk memperkuat sistem pengawasan, terutama dalam tiga hal utama.

Pertama, memberikan pelatihan yang memadai bagi penjamah makanan agar memahami prinsip higienitas. Kedua, memastikan penyimpanan bahan pangan dilakukan dengan benar agar tidak terkontaminasi; dan ketiga, menata ulang prosedur pengolahan serta distribusi makanan agar aman dikonsumsi, higienis, dan sesuai standar halal-thayyib.

Tanpa penguatan di area-area ini, risiko munculnya penyakit akibat makanan tercemar akan tetap mengintai para penerima manfaat MBG, terutama anak-anak sekolah. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan pendekatan sains dalam menangani keracunan makanan.Penelitian dari Nurdiani et al. (2021) dalam Jurnal Keamanan Pangan Indonesia menunjukkan bahwa pelatihan keamanan pangan kepada pengelola dapur sekolah menurunkan risiko kontaminasi hingga 72 persen.

Terdapat pendekatan yang disarankan WHO berupa lima kunci keamanan pangan yaitu menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan dapur, memisahkan bahan makanan mentah dan matang, makanan harus dimasak hingga suhu aman, menyimpan makanan pada suhu yang sesuai dengan kondisi makanan, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman.

Penerapan standar HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) sangat penting untuk memastikan keamanan makanan. Dengan HACCP, setiap tahapan dalam proses produksi makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, dianalisis untuk menemukan titik-titik yang rawan terjadi kontaminasi.

Titik-titik kritis ini kemudian diawasi secara ketat agar risiko bahaya seperti mikroorganisme patogen, logam berat, atau bahan kimia berbahaya bisa dicegah sejak dini. Konsep ini sebenarnya juga sejalan dengan konsep halal-thayyib dalam Islam. Konsep ini tidak hanya memberikan jaminan spiritual, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan fisik dan mental.

Makanan halal dan bersih terbukti lebih aman dari cemaran mikroba maupun bahan tambahan berbahaya. Tentu hal ini memiliki relevansi terhadap kecerdasan anak dan Indonesia Emas 2045.

Konsumsi makanan yang halal dan thayyib berpengaruh pada perkembangan otak anak, sistem imun, dan prestasi akademik. Studi oleh Afifah et al (2022) menyatakan bahwa asupan gizi seimbang yang aman secara mikrobiologis dapat meningkatkan skor IQ anak secara signifikan.

Dengan visi Indonesia Emas 2045 --saat negeri ini genap 100 tahun merdeka dan bercita-cita menjadi negara maju, berdaulat, dan berkelanjutan-- anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan. Karena itu, sangat penting memastikan bahwa setiap upaya atau program seperti halnya Makan Bergizi Gratis yang diperuntukkan untuk mereka disusun dengan prinsip yang halal, aman, dan penuh keberkahan, demi menyiapkan generasi unggul yang sehat jasmani dan rohani.

Kasus keracunan makanan yang terjadi dalam program MBG bisa menjadi ancaman serius jika tidak segera diatasi. Untuk mencegahnya, perlu dilakukan langkah nyata dengan menggabungkan pendekatan sains secara terpadu.

Musuh utama kita adalah mikroorganisme patogen, dan untuk menghadapinya dibutuhkan pelatihan yang tepat, pengawasan yang ketat, serta penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan yang jelas dan terukur.

Prinsip halal dan thayyib bukan hanya soal mengikuti aturan agama, tetapi juga merupakan cara ilmiah untuk memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak bersih, aman, dan bergizi.

Untuk mewujudkan hal ini, perlu kerja sama antara Kementerian Kesehatan, BPOM, MUI, dan lembaga pendidikan dalam menjaga kualitas makanan bergizi gratis agar dapat mendukung tumbuh kembang generasi emas Indonesia tahun 2045.

*) Misbakhul Munir adalah Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya

Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab ratusan siswa di Kota Bogor keracunan usai menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diduga, makanan itu telah terkontaminasi bakteri.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya, ini sudah keluar dari lab bahwa ada istilahnya kontaminasi Salmonella dan E. Coli ya, dari bakteri," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Bakteri-bakteri itu, kata dia, datang dari bahan baku makanan seperti telur dan sayuran. Dadan menyebut makanan itu tidak dicurigai terkontaminasi saat pertama kali disajikan.

"(Terkontaminasi) Itu dari air, ada di bahan baku, telur dan juga ada di sayuran. Saya bertanya juga kepada korbannya bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait hal itu (makanan terkontaminasi)," ujar Dadan.

Merespons hal ini, Dadan menegaskan, BGN akan memperpendek waktu penyajian makanan hingga bisa dikonsumsi oleh penerima manfaat. Artinya, makanan yang disajikan harus lebih cepat dikonsumsi.

"Kita mungkin sudah harus perketat supaya tidak terjadi lagi. Karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi," kata Dadan.

Sebagai informasi, hingga Selasa (13/5/2025), Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat setidaknya terdapat 223 siswa yang keracunan diduga karena menyantap makanan dari program MBG.

Rincian kasus keracunan makanan sejak 7-12 Mei 2025 secara kumulatif 45 orang menjalani rawat inap, 49 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Kepala Badan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa asuransi untuk korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih wacana. Hal ini juga masih perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Dadan usai Rapat Koordinasi bersama Ombudsman RI. Menurutnya, asuransi tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut, mengingat produk serupa belum pernah ada di Indonesia.

"Terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana ya, karena wacana, karena produknya pun belum ada di Indonesia," kata Dadan di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

BGN telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membahas produk asuransi untuk penerima MBG. Selain itu, juga akan ada dua asosiasi yang terlibat dalam pembahasannya yakni Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Dadan menambahkan, asuransi untuk para penerima MBG juga belum secara detail dibahas mekanisme pemberiannya hingga besaran premi yang akan dibayarkan. Dengan demikian, prosesnya masih cukup panjang untuk sampai tahap realisasi.

"Kita belum secara detail bagaimana mekanismenya, kemudian berapa besar premi yang harus dikeluarkan. Jadi, belum sampai ke arah situ, dan terus terang, kita belum secara intensif juga berbicara terkait dengan ini, dengan Pak Presiden (Prabowo)," ujar dia.

"Jadi nanti apakah diizinkan atau tidak atau ada mekanisme lain. Ini baru kita sedang melihat ada usulan dari Komisioner OJK untuk melihat peran asuransi di dalam program MBG ini," sambungnya.

Sebagai informasi, sebelumnya rencana BGN agar korban keracunan dari program MBG ditanggung asuransi disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan.

Hal ini disampaikannya merespons terkait ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat mengalami keracunan dengan dugaan karena menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, BGN telah bekerja sama dengan Puskesmas setempat untuk menanggung biaya pengobatannya.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," kata Tigor dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/5/2025).

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan saat ini asosiasi asuransi tengah menyusun proposal awal agar industri asuransi masuk ke program pemerintah, termasuk program MBG.

"Asosiasi telah mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi dihadapi, baik penyediaan bahan baku pengolahan dan distribusi dan konsumen telah diidentifikasi risiko," kata Ogi dalam acara Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (9/5/2025).

Ogi menerangkan ada beberapa risiko dalam program tersebut yang dapat dijamin oleh asuransi. Pertama, risiko keracunan bagi para penerima MBG. Kedua risiko kecelakaan untuk para pihak yang menyelenggarakan MBG, seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG. Tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya, pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," terang Ogi.

(shc/ara)

BOGOR - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab ratusan siswa di Kota Bogor keracunan usai menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Ternyata, makanan itu telah terkontaminasi bakteri.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya, ini sudah keluar dari lab bahwa ada istilahnya kontaminasi Salmonella dan E.coli ya, dari bakteri," kata Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, di Kantor Ombudsman, Rabu (14/5/2025).

Bakteri-bakteri itu menurutnya datang dari bahan baku makanan seperti telur dan sayuran. Dadan menyebut makanan itu tidak dicurigai terkontaminasi saat pertama kali disajikan.

"(terkontaminasi) Itu dari air, ada di bahan baku, telur dan juga ada di sayuran. Saya bertanya juga kepada korbannya bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait hal itu (makanan terkontaminasi)," ujar Dadan.



Sebagai informasi, hingga Selasa, 13 Mei 2025 Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat setidaknya terdapat 223 siswa yang keracunan diduga karena menyantap makanan dari program MBG.

Rinciannya kasus keracunan makanan sejak 7-12 Mei 2025 secara kumulatif 45 orang menjalani rawat inap, 49 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan.

Jakarta -

Ombudsman RI mencatat banyak persoalan di lapangan terkait dengan realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini disinyalir karena program MBG belum didukung dengan kebijakan anggaran yang memadai.

Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika usai bertemu Kepala Badan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Keduanya melakukan rapat koordinasi menyusul beberapa keluhan langsung maupun tidak langsung yang dilaporkan kepada Ombudsman.

Yeka mengatakan, ada beberapa isu yang tadi didiskusikan bersama secara mendalam. Isu pertama terkait peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

"Memang diakui bahwa selama dari Januari sampai April lah kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan, karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," kata Yeka di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Padahal, menurut dia, seharusnya persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang matang dari BGN sejak Desember lalu, sehingga pada Januari program berjalan bisa langsung dioptimalkan

"Harapannya Januari running. Persiapan teknis kan tentunya dilakukan jauh sebelum itu sehingga tidak mungkin Januari, Februari itu disetop. Apalagi program ini bobot politiknya sudah sangat tinggi sekali," ujarnya.

"Jadi tensi politik terhadap program ini tinggi sekali oleh karena itu jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah memang bahwa program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," sambungnya.

Oleh karena itu, dengan evaluasi yang telah dilakukan, dapat dipastikan mulai bulan Mei ini hingga ke depannya tidak ada lagi persoalan masalah anggaran. Hal ini termasuk juga dengan persoalan pembayaran ke mitra.

"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum, masih sifatnya itu bukan trial and error, tapi masih, artinya gini, BGN intinya di lapangan itu satu pemilik. Antara yayasan dengan pemilik dapur gitu, asumsi itu. Ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, saya melihat bahwa bergentayanganlah calo-calo yayasan," kata dia.

Yeka mengatakan, BGN sudah meminta Kementerian Hukum untuk mempermudah proses yayasan terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki kesiapan berkontribusi dalam membangun dapurnya. Ombudsman juga mendorong agar SOP tetap dilaksanakan oleh semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah untuk mencegah isu kualitas makanan hingga keracunan.

(shc/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, penyebab ratusan anak keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Bogor adalah kontaminasi dua jenis bakteri, Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella.

Dadan menyatakan, kedua bakteri tersebut ditemukan pada bahan baku makanan, yang terdapat di telur dan sayuran yang dikonsumsi anak-anak.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada kontaminasi Salmonella dan E. coli ya dari bakteri," kata Dadan, di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

"Itu ada di air, ada di bahan baku, di telur, dan juga ada di sayuran," tambah Dadan.

Dadan mengungkapkan, dari hasil laporan di lapangan, tidak ditemukan adanya kecurigaan bahwa makanan tersebut telah terkontaminasi bakteri.

"Dari laporan saya bertanya juga dengan korbannya, bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait dengan itu, karena waktu makan pun bisa dengan lahap mengonsumsi," ucap dia.

Ia menyebut temuan keracunan akibat bakteri ini menjadi peringatan bagi BGN, untuk terus memperbaiki program MBG.

"Saya prihatin dengan kejadian ini karena Badan Gizi kan sedang menargetkan untuk nol kejadian, tapi ini kejadian (keracunan bakteri)," ucap dia.

Sebagai informasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang, hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno menyampaikan, data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung Salmonella.

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan biaya pengobatan korban dari kasus keracunanMakan Bergizi Gratis (MBG) bakal ditanggung perusahaan asuransi.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," jelas Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan dikutip dari laman resmi BGN, Rabu (14/5/2025).

Tigor juga menegaskan, bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan, juga bakal diberikan sanksi teguran apabila kedapatan menyediakan makanan yang tak sesuai ketentuan.

Ia menyampaikan, para pelaku usaha SPPG juga akan diberikan lagi pelatihan terutama bagian penjamah makanan, mencegah tidak terjadi lagi keracunan akibat MBG.

Selain itu, BGN akan menyetop pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya.

"Penjamah makanannya yang dia kurang waspada dalam membeli bahan makanan. Membeli bahan makanan kan itu dengan supplier ya. Nah dia harus cek supplier itu dari mana dia dapatnya," jelas Tigor.

"Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal suppliernya. Begitu kita tahu suppliernya maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut," tegasnya.

Tigor menambahkan, misi Presiden Prabowo Subianto adalah agar pelaksanaan Program MBG ini sebisa mungkin tidak terjadi lagi kasus keracunan dan itu juga menjadi harapan BGN. Pihaknya terus berupaya agar kejadian ini tidak terulang lagi.

"BGN itu sangat ingin menjalankan makan bergizi ini dengan zero accident, dengan zero kasus keracunan, ini menjadi misi kami sebenarnya misi pak presiden juga. Bayangin ini 1.200 (dapur MBG). Jumlah pengawas kita ini hanya 3 direktur," beber Tigor.

Menurut dia, pengawasan makanan yang diberikan untuk program MBG sebenarnya sudah dilakukan ahli gizi di masing-masing SPPG.

"Dan juga saat ini, hanya sekitar dua puluhan pegawai kita. Nah tentu kita sangat berharap kalaupun ada kasus-kasus yang dianggap ya itu dari bahan pangan, makanya harus kita teliti dulu. Sebenarnya setiap SPPG itu kan ada ahli gizi, ada SPPI. Ahli gizinya itu dulu kita tanya sebenarnya seperti apa? Gitulah kira-kira prosesnya," jelasnya lagi.

BEKASI, KOMPAS.com - Banjir yang merendam sejumlah perumahan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Selasa (13/5/2025) malam, sudah surut pada Rabu (14/5/2025).

Di Perumahan Papan Mas, Desa Mekarsari, Tambun Selatan, misalnya, banjir sempat mencapai 40 sentimeter saat hujan mengguyur wilayah Tambun Selatan pada Selasa malam.

"Hujan itu sekitar Maghrib, air mulai naik setelah Isya, dua jam kemudian sudah mulai surut," ujar salah satu warga Perumahan Papan Mas, Dwi Aditya Putra kepada Kompas.com, Rabu.

Selain Perumahan Papan Mas, Perumahan Mangun Jaya Indah 1 dan 2 di Desa Mekarsari juga sempat terendam banjir sekitar 30 sentimeter.

Banjir tersebar di sejumlah jalan perumahan dan tak sempat masuk ke rumah warga.

Menurut Adit, banjir di sejumlah perumahan di Tambun Selatan tak sampai mengganggu aktivitas warga.

"Enggan sampai, kayak di Perumahan Mangun Jaya juga sudah surut, sifatnya itu cuma numpang lewat," imbuh dia.

Jakarta: Ketapang merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Kabupaten ini dikenal dengan sumber daya alam, terutama sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Selain itu, kota ini menawarkan berbagai rumah subsidi dengan tipe serta harga yang bervariasi dan terjangkau.

Jika kamu ingin tinggal di Ketapang, berikut ini limarekomendasi rumah murahunit subsidi harga Mulai dari Rp142 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Ketapang

Perumahan subsidi di Ketapang. Foto: SiKumbang PUPR

1. Holvi Residence

Hunian berlokasi di Mekar Utama, Kendawangan, Kab Ketapang, Kalimantan Barat. Dikelola oleh Pesona Jaya Properti dengan unit tersedia sebanyak 63 unit.

Hunian dengan harga Rp142 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 130,5 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap kayu dan atap seng metal, dinding batu bata plesteran semen, lantai cor keramik dan cor beton, serta pondasi cakar ayam.

2. Hartanta Residence

Perumahansubsidi ini terletak di Suka Baru, Benua Kayong, Kab Ketapang, Kalimantan Barat dibangun oleh Uti Mekar Hartanta. Perumahan ini memiliki 13 unit tipe subsidi mulai dari Rp142 juta.

Salah satunya tipe memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 197 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi rangka atap seng, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi kayu ulin.

3. Sepahale 2 Residence

Berlokasi di Kali Nilam, Delta Pawan, Kab Ketapang, Kalimantan Barat, dibangun oleh Aliansi Sang Maestro saat ini masih tersedia sebanyak 5 unit dengan harga Rp142 juta.

Mempunyai luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 150 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis rumah diantaranya atap metal, dinding batako, lantai cor gantung/keramik, dan pondasinya menggunakan kayu belian.

4. Sgantang Sirih

Perumahan ini terletak di Mekar Utama, Kendawangan, Kab Ketapang, Kalimantan Barat dibangun oleh Putra Ranadiwangsa. Perumahan ini memiliki 82 unit tipe dengan harga Rp153 juta.

Luas bangunan 36 persegi dan luas lahan 148 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap seng gelombang alkan, dinding bata plesteran halus, lantai cor gantung dan keramik, serta pondasi kayu ulin atau kayu belian.

5. Ilham Hardika Residence

Perumahan ini dibangun oleh Medan Pertanian Asri berlokasi di Suka Bangun, Delta Pawan, Kab Ketapang, Kalimantan Barat. Perumahan ini memiliki 22 unit subsidi.

Luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 135 meter persegi, memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi ini dijual dengan harga Rp164 juta.

Adapun spesifikasi rumah ini adalah atap seng alkan gelombang, dinding bata plesteran halus, lantai cor gantung keramik 40x40, serta pondasi beton.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago menanggapi insiden ratusan siswa di Bogor, Jawa Barat, mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Irma menilai kasus keracunan kali ini merupakan yang paling parah selama program MBG dilaksanakan.

"Yang pertama, kami menyampaikan rasa keprihatinan mendalam dan mendoakan agar anak-anak didik segera sehat dan pulih kembali. Kedua, kasus ini adalah yang paling parah dari semua kasus yang terjadi," kata Irma kepada wartawan, Selasa (13/5/2025).

Irma menyoroti yayasan MBG di Bogor tersebut. Dia meminta BGN memutus kontrak dengan yayasan yang bersangkutan.

"Untuk itu, kami minta BGN segera mengganti vendor yang bersangkutan atau memutus kontrak dan kalau perlu minta pertanggungjawaban mereka," ujar dia.

Di samping itu, Irma menyoroti kinerja para pegawai SPPG Bina Insani tersebut. Dia menilai para pegawai tidak bekerja dengan baik atas insiden yang terjadi.

"Ketiga, memutus kontrak kerja dengan tiga pegawai BGN di SPPG dimaksud, chef, serta ahli gizi dan kontrol. Karena mereka tidak bekerja dengan benar dan itu menjadi tanggung jawab mereka," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, siswa yang mengalami keracunan diduga setelah mengonsumsi menu MBG di Kota Bogor, Jawa Barat, bertambah. Terbaru, total sebanyak 223 siswa TK hingga SMA tercatat mengalami keracunan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5).

Data tersebut tercatat hingga Senin (12/5), berdasarkan penyelidikan epidemiologi lanjutan terhadap 13 sekolah. Sebanyak lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Kemudian terdapat laporan 27 orang yang sudah selesai rawat inap, sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkapnya.

Lihat juga Video: Hindari Risiko Keracunan, Program Makan Gratis Diusulkan Dijamin Asuransi

(fca/idh)