Bisnis.com, JAKARTA – Menteri perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk dirinya menertibkan pengembang rumah subsidi.

Ara menyebut arahan itu didapatkannya usai ditemukan sejumlah proyek rumah subsidi yang kualitasnya jauh dari standar yang telah ditentukan.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar bagaimana rumah subsidi itu harus dibangun oleh developer yang bertanggung jawab. Karena saya sudah lihat di beberapa tempat itu tidak bermanfaat dan tak tanggung jawab, ada banjir retak dan sebagainya,” kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa ke depan Presiden Prabowo meminta agar kualitas rumah subsidi dapat ditingkatkan.

Dia juga menyebut, telah menginstruksikan Dirjen PKP untuk dapat menindaklanjuti temuan tersebut bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila temuan itu terbukti, maka developer terkait akan diputus mitra kerja samanya untuk membangun rumah subsidi.

“Karena kita tahu 75% anggaran rumah subsidi itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujarnya.

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mengungkap adanya puluhan ribu sertifikat rumah bermasalah imbas adanya praktik pengembang nakal. Di mana, mayoritas sertifkat yang masih bermasalah tersebut berasal dari developer penyalur rumah subsidi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa hingga saat ini, masih terdapat 38.144 sertifikat bermasalah yang melibatkan 4.000 developer rumah.

“Nah, sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan sekitar 4.000 proyek rumah,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025).

Untuk itu, dirinya mengaku bakal segera melakukan penyelesaian pada 38.144 sertifikat bermasalah itu secara bertahap. Pada tahun ini, emiten berkode saham BBTN itu menargetkan bakal menyelesaikan 15.000 sertifikat bermasalah.

Kemudian, pada 2026, BTN membidik penyelesaian pada 15.000 sertifikat lainnya. Diharapkan 38.144 sertifikat bermasalah itu bakal rampung sepenuhnya pada 2027.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah dalam hal ini PKP bersama BUMN bersinergi dengan swasta dan asosiasi untuk membangun tiga juta rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pria yang akrab disapa Ara juga meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir guna memastikan aspek kepastian hukum dengan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Saya juga minta Pak Erick untuk memastikan semua prosesnya berjalan dengan benar, serta memberikan keuntungan bagi setiap pihak yakni negara, rakyat yang akan menempati rumahnya, dan juga dunia usaha,” katanya saat konferensi pers di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (10/2/2025).

Ia memastikan bahwa program 3 juta rumah akan dikerjakan oleh pengembang terpercaya, sehingga masyarakat tidak akan kecewa dengan kualitas rumah subsidi yang dibangun. Maka dari itu, negara melalui BUMN akan menjalin sinergi dengan pengusaha besar, UMK, dan khususnya pengusaha lokal.

“Presiden Prabowo meminta agar pengembang rumah subsidi adalah pihak yang benar dan bertanggung jawab. Sebab, saya telah melihat sendiri ada proyek yang tidak baik, ada yang banjir, ada yang retak. Ini tidak boleh terjadi lagi,” tegas dia.

Beberapa asosiasi yang disebutkan terlibat dalam pembangunan tiga juta rumah tersebut adalah REI, Himpera, Perumnas, Apersi, dan APPERNAS Jaya.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Juanaedi menjelaskan fokus kepada pembangunan rumah KPR bersubsidi untuk masyarakat kecil.

“Apersi itu sendiri fokus kepada pembangunan rumah KPR bersubsidi untuk masyarakat kecil. Dan saya sangat apresiasi kepada Bapak Menteri BUMN dan Menteri PKP dalam hal ini, selalu konsolidasi dan koordinasi bagaimana mewujudkan rumah rakyat itu sebagai program strategis,” ucap dia.

Lokasi Program 3 Juta Rumah

Diketahui sudah ada lima lokasi strategis di Jakarta dan sekitarnya untuk pembangunan tiga juta rumah. Terkait itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan saat ini ada 792 hektare lahan BUMN yang siap untuk program 3 juta rumah. Nantinya pada lahan tersebut akan dibangun sebanyak 123.000 rumah.

Selain milik Perumnas dan KAI, lahan milik PT Perkebunan Negara (PTPN), PT Perhutani, PT Sang Hyang Seri (SHS) juga berpotensi untuk turut digunakan dalam program 3 juta rumah. Meski demikian Erick akan melakukan pemetaan penggunaan lahan tersebut.

“Nanti kita mapping dulu. Kan kita juga ada penugasan swasembada pangan dan energi. Kita tau kan 70% Indonesia ini laut bukan tanah, hanya 30% (tanah),” papar Erick.

Selain itu, terkait pembangunan 3 juta rumah, terdapat kerja sama antara BUMN dengan sektor swasta. “Kita ingin memastikan kerja sama ini ada payung hukum yang jelas. Kita ingin memastikan antara private sector dan BUMN bekerja secara transparan,” pungkas Erick.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sepakat untuk melakukan percepatan pembangunan 123 ribu rumah di lahan seluas 792 hektare milik BUMN.

"Jadi percepatan 792 hektar dengan 123 ribu rumah. Saya rasa angka yang luar biasa," ujar Erick di Jakarta, Senin.

Dalam pertemuan bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, telah disepakati kerja sama dengan berbagai sektor sekaligus memastikan adanya payung hukum yang jelas dan transparan guna memberikan kepercayaan kepada publik.

Erick juga mengatakan, kerja sama antara sektor swasta dan BUMN dipastikan akan lebih transparan. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak dapat berupa joint venture atau perusahaan patungan, kerja sama operasi (KSO) atau konsep lainnya.

Lebih lanjut, kerja sama ini merupakan upaya untuk mewujudkan program 3 juta rumah. Oleh karena itu, perlu didukung dengan ekosistem yang berkesinambungan.

"Karena itu saya bullish, saya sangat optimis makanya tadi saya sepakat dua hal dengan Pak Ara (Maruarar Sirait) sebagai Menteri Perumahan dan juga tentu pihak swasta, baik besar, menengah, kecil," kata Erick.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan dalam percepatan pembangunan 123 ribu rumah akan menggunakan lahan milik Perumnas dan lima lokasi milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, yang berada di kawasan stasiun.

Adapun lima lahan yang akan dikembangkan dengan konsep transit oriented development (TOD), yaitu Pulau Gebang, Jakarta, Stasiun Cisayur, Tangerang, Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, revitalisasi Rumah Susun Klender, Jakarta dan rumah tapak di daerah Jonggol, Jawa Barat.

"Jadi sudah ada beberapa lahan yang dari Perumnas memang kita siapkan. Tadi disampaikan oleh Pak Erick, 729 hektare itu. Sebagian besar adalah milik Perumnas dan ada beberapa lokasi, lima lokasi yang dimiliki oleh KAI, milik KAI ini semuanya ada di stasiun," kata Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pengembang rumah subsidi harus yang bertanggung jawab. Jangan sampai membangun rumah subsidi yang tidak berkualitas.

Hal itu disampaikan oleh Ara saat dirinya menghadiri pertemuan bersama pengembang perumahan dan Menteri BUMN Erick Thohir di Kementerian BUMN. Dalam pertemuan itu, Ara meminta kepada Erick dalam penyediaan lahan untuk pembangunan hunian untuk dipastikan kepastian hukumnya serta harus menguntungkan bagi negara, dunia usaha, maupun masyarakat yang akan menghuni rumah tersebut.

Jangan sampai masyarakat merasa dirugikan saat menempati rumah subisidi.

"Saya sudah diminta untuk tegas sesuai arahan Presiden Prabowo, bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus developernya yang benar, yang tanggung jawab. Karena saya juga sudah melihat tempat-tempat yang tidak benar, yang tidak bertanggung jawab, ada banjir, ada yang retak-retak, dan sebagainya," ungkap Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Bagi developer atau pengembang perumahan yang tidak bertanggung jawab, kata Ara, tidak akan dikasih kesempatan lagi untuk membangun rumah subsidi. Sebab, meskipun yang dibangun rumah subsidi, kualitasnya tidak boleh asal-asalan.

"Dan itu saya sudah sampaikan terbuka, tidak boleh dikasih kesempatan lagi untuk membangun rumah subsidi, karena itu untuk rakyat kecil, bukan berarti rumah subsidi kemudian tidak berkualitas. Dan rakyatnya bisa jadi sedih, karena kalau rumahnya tidak bagus seperti itu, harapan mereka jadi sia-sia, dan mereka jadi kecewa," paparnya.

Ara mengatakan, pihaknya siap untuk menindaklanjuti hal tersebut bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menegakkan hukum.

"Tentu bagi pengembang-pengembang rumah subsidi yang bagus, yang bertanggung jawab, itu tidak perlu takut, dan tidak perlu ada masalah. Tapi tentu kalau yang tidak tanggung jawab, karena itu ada APBN-nya, kita tahu rumah subsidi itu ada 75% dari APBN, 25% dari perbankan. Supaya ke depannya rakyat jangan lagi dirugikan," ucap Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Para pengembang perumahan bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berkumpul di kantor Menteri BUMN Erick Thohir. Pertemuan tersebut membahas terkait ketersediaan lahan dari BUMN untuk pembangunan rumah.

Ara mengungkapkan, dalam rapat singkat tersebut sudah dipaparkan lokasi-lokasi yang dapat dibangun hunian, baik hunian tapak maupun hunian vertikal, di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nantinya, para pengembang bisa melakukan survei sebelum dilakukan pembangunan.

"Teman-teman pengusaha akan survei, kemudian nanti dilihat mana yang bisa buat komersial, mana yang bisa buat rumah subsidi, mana yang bisa buat ke atas, mana yang bisa buat rumah landed," kata Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Dalam waktu dekat, kata Ara, lokasi tersebut sudah bisa dilakukan survei. Ia juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memastikan kepastian hukum tanah-tanah tersebut agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Kemudian juga saya minta, mohon Pak Erick, untuk kepastian hukum didampingi BPKP, supaya semua prosesnya juga benar. Kemudian juga harus saling menguntungkan, menguntungkan bagi negara, menguntungkan bagi rakyat yang nanti mengisi rumahnya, dan juga menguntungkan bagi dunia usaha," ujar Ara.

Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menuturkan, pertemuan antara pengembang dengan BUMN merupakan yang pertama. Pihaknya juga mengapresiasi kepada Kementerian BUMN yang sudah terbuka terkait aset-aset yang bisa digunakan untuk membangun hunian.

"Ini adalah sebuah hal yang positif bagi kami, dan kita apresiasi betul. Kalau boleh lagi adalah apa yang sudah dimulai ini, segera bisa terlaksana, terukur timeline-nya, apalagi untuk bidding-nya nanti juga bisa transparan," harapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Apersi) Junaidi Abdillah mengapresiasi langkah Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dalam menyediakan hunian untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Artinya saya sepakat bahwa rakyat kecil harus diperhatikan dalam memiliki rumah," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono berpendapat dengan adanya kerja sama ini, pihaknya tidak perlu lagi pusing-pusing mencari tanah untuk membangun rumah. Sebab, Kementerian BUMN sudah menawarkan aset-aset miliknya untuk dibangun hunian.

"Saya pikir belum pernah ada ya, kita dipertemukan secara langsung, BUMN membuka seluruh asetnya yang memungkinkan dibuat perumahan, tadi yang sudah Perumnas, kemudian KAI. Otw (on the way) mungkin BUMN lainnya seperti PTPN, mungkin Inhutani atau Perhutani, kemudian Sang Hyang Sri ya, beberapa yang lainnya," ungkapnya.

"Dan beliau berdua telah menyepakati, terutama Pak Erick ya, bahwa yang sudah ditawarkan nanti beliau juga sudah menunjuk ini timnya, untuk itu semua boleh dikerjasamakan dengan swasta. Saya pikir ini hal luar biasa," tambahnya.

Dengan demikian, menurutnya Program 3 Juta Rumah bukan tidak mungkin bisa tercapai.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikembangkan di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan seluruh anak di Indonesia akan ditargetkan mendapatkan akses makan bergizi gratis pada akhir 2025.

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Prabowo dalam keterangannya pada 20 Januari 2025 lalu, dikutip dari presidenri.go.id Senin (10/2/2025).

MBG telah menjadi program prioritas Presiden RI. Untuk mendukung hal ini, bahkan dilakukan efisiensi belanja dan penggunaan anggaran di kementerian atau lembaga.

Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan persoalan. Misalnya terkait menu, wadah makanan, pihak penyedia makanan hingga banyak anak yang belum menerima program tersebut.

Terkait hal ini, Guru Besar Ekonomi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr R Agus Sartono, MBA, mengatakan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi.

"Eksekusi MBG memang perlu dievaluasi. Betul masih banyak kekurangan, belum lagi kemampuan menjangkau 45 juta siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dan di pondok-pondok," katanya kepada detikEdu, ditulis Senin (10/2/2025).

Anak Sekolah di Daerah 3 T Perlu Lebih Diperhatikan

Agus menjelaskan, untuk kelancaran program MBG, penting untuk memperhatikan pendanaan. Hal ini agar program MBG tidak dijadikan ajang mencari 'untung'.

"Kemampuan pendanaan menjadi kuncinya karena tidak banyak UMKM yang punya kemampuan keuangan cukup. Jangan sampai kembali lagi menjadi "ajang" penguasa besar meraup rente dari program yang baik ini," ungkapnya.

Dia berharap, Badan Gizi Nasional (BGN) segera berbenah. Hal ini terutama akses MBG yang lebih diperhatikan untuk wilayah di luar Pulau Jawa.

"Semoga badan yang menangani MBG segera berbenah. Ingat Indonesia tidak hanya jawa, di luar sana apalagi daerah 3 T jauh lebih memerlukan perhatian. Jika abai, justru akan memperbesar disparitas antar daerah. Semoga tidak!!" imbuh Ketua DPD Ikatan Alumni Lemhannas Propinsi DIY tersebut.

MBG Akan Bagus Jika Implementasinya Dilakukan dengan Baik

Menurut Agus, gagasan Makan Bergizi Gratis sebenarnya bagus untuk dilakukan. Sebab, ada banyak multiplier effect yang didapat jika diimplementasikan dengan baik.

Misalnya, jika kebutuhan bahan dipenuhi dari masyarakat lingkungan sekolah, maka akan ada pergerakan ekonomi.

"Ingat pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh konsumsi," ujarnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, petani sayur, peternak ayam, ikan, UMKM pembuat tahu, tempe juga akan berkembang. Agus berpendapat kondisi ini akan bisa memperkuat ketahanan ekonomi di level bawah, sekaligus menciptakan lapangan kerja di desa dan mencegah urbanisasi.

Manfaat lain dari MBG, yaitu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan antarsiswa dan bisa membuat pola makan anak akan berubah. Misalnya, anak yang semula tidak suka sayur, karena makan bersama-sama di sekolah, jadi suka sayur sehingga baik untuk kesehatan.

"Anak dididik tentang kebersihan dan kesehatan. Di Jepang atau Korea, malah anak memberesi perlengkapan makan. Sekaligus memisahkan sisa makan yang organik dan non-organik," papar Agus.

"Anak diajari disiplin dan value empati untuk makan hingga bersih. Ingat di luar sana masih banyak saudara kita yang boleh jadi tak bisa makan. Jangan sampai membuang makanan sia-sia," imbuhnya.

Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa Agus menyadari adanya dampak yang muncul dari MBG. Salah satunya kantin sekolah yang tutup.

"Memang ada dampak negatif, kantin sekolah bisa tutup akibat anak tidak lagi membeli makanan di kantin. Tetapi anak (akan membiasakan diri) terhindar dari berbagai jajanan yang tidak hygiene dan sekaligus mengandung zat-zat tidak baik untuk kesehatan," pungkasnya.

(faz/pal)

Bandung: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak Kongres Advokat Indonesia (KAI) untuk ikut serta membela Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan rumah subsidi yang berkualitas.

"Kalau KAI berkenan membantu konsumen, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, yang rumahnya tidak dikerjakan dengan baik dan benar sesuai janji dari developer, saya sangat terbuka untuk bekerja sama," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Januari 2025.

Untuk itu Menteri Ara menyatakan kesiapannya jika Kongres Advokat Indonesia bersedia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian PKP, terutama untuk menjamin hak-hak MBR sebagai konsumen rumah subsidi agar mendapatkan rumah yang berkualitas.

"Kemarin saya ke beberapa titik perumahan bersubsidi di Bekasi, saya melihat ada rumah subsidi yang tidak dikerjakan dengan benar oleh developer. Ada yang banjir, ada yang retak-retak, dan sebagainya. Untuk itu kalau mau membantu saya dalam hal itu silahkan untuk MoU," ujar Menteri Ara.

Menteri PKP menegaskan, dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

Menteri Ara mengatakan, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni. "Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Ketua Umum DPP KAI Siti Jamaliah Lubis menyambut baik sejumlah ajakan dari para menteri yang hadir untuk bekerja sama.

"Kami sangat terbuka untuk MoU, saya jamin para advokat di KAI akan menjaga kode etik, karena jika melanggar akan kami lakukan teguran keras," ungkap dia.

(KIE)

JAKARTA, investor.id – Keputusan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran disejumlah kementerian dan lembaga (K/L) dari berbagai bidang membuat geger banyak kalangan, salah satunya kalangan di sektor konstruksi yang anggarannya dipangkas besar-besaran.

Diketahui, usai efisiensi anggaran ditetapkan secara resmi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang memiliki fokus dalam pembangunan dan menyediakan infrastruktur nasional mengalami refocusing anggaran hingga 80%. Sebelumnya Kementerian PU memiliki anggaran Rp 110,95 triliun, kemudian dipangkas menjadi Rp 29,57 triliun sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Ketua Umum BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman Karumpa menyayangkan langkah pemerintah untuk memangkas anggaran pada sektor konstruksi. Sebab, saat ini Indonesia memiliki banyak proyek yang vital bagi pembangunan bangsa ke depan.

“Pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti walaupun cadangan dana APBN kita sangat terbatas. Ada banyak proyek-proyek yang diprioritaskan pembangunannya yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu tidak boleh terhenti,” ucap Andi saat dihubungi, pada Senin (10/2/2025).

Menurut Andi, proyek-proyek nasional yang telah digodok pemerintah adalah dimaksudkan untuk mendukung kemajuan berbagai sektor seperti sektor pendidikan, kesehatan, hingga pertanian. Pada ujungnya, pembangunan proyek-proyek tersebut akan membantu masyarakat pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menjadi atensi tersendiri bagi BPP Gapensi, mengingat 80% anggotanya berasal dari kalangan pelaku UMKM.

Andi mengetahui bahwa efisiensi anggaran sektor konstruksi dimaksudkan untuk memuluskan proyek unggulan pemerintah lainnya, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG), Namun menurutnya, pemerintah tetap tidak bisa mengorbankan sektor infrastruktur demi program lainnya.

Menurut dia, sampai saat ini masih banyak infrastruktur pendukung sektor pendidikan yang belum mumpuni. Apalagi, pengalihan anggaran ini memiliki potensi PHK bagi para pekerja sektor konstruksi.

"(Program MBG) ini mudah-mudahan menjadi berkah buat teman-teman pelaku UMKM. Tapi kita juga harus memikirkan pekerjaan perbaikan sekolah, perbaikan puskesmas, membuat jembatan-jembatan gantung yang masih banyak tersebar di seluruh pelosok. Bagaimana anak-anak kita yang pergi sekolah dengan infrastruktur yang menurut saya belum tercapai sasarannya, bagaimana begitu banyak central kitchen itu dibangun,” beber Andi.

Dia menuturkan, infrastruktur yang terbatas malah akan menyulitkan implementasi makan bergizi gratis dan berbagai program lain. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi dan menata ulang rencana efisiensi anggaran dan belanja, baik dalam APBN maupun APBD. Selain itu, pemerintah perlu memerhatikan dampak lanjutan atas efisiensi itu ke sektor-sektor UMKM.

“Jangan kita fokus kepada makan bergizi, tetapi kita tidak sadar besok bapaknya yang dikasih makan itu di-PHK,” pungkas Andi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

anak-anak di pesisir ini bisa merasakan makanan yang bergizi

Sungailiat (ANTARA) - Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyalurkan ratusan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa di SD Negeri 13 Lingkungan Parit Pekir.

"Tercatat ada 187 murid yang memperoleh paket MBG," kata Ketua IWAPI Kabupaten Bangka Herpurwani di Sungailiat, Senin.

Dipilihnya SD tersebut untuk program MBG kata dia, karena faktor ekonomi orang tua yang rata-rata sebagai buruh harian, nelayan dan banyak yang anak yatim, yatim piatu dan anak yang kurang mampu.

"SD Negeri 13 Lingkungan Parit Pekir merupakan lembaga pendidikan formal yang letak geografinya berada di pesisir pantai," jelas dia.

Ia mengatakan Hari Ulang Tahun (HUT) IWAPI ke-50, yang diperingati tepat setiap tanggal 10 Februari.

"Semoga anak-anak di pesisir ini bisa merasakan makanan yang bergizi empat sehat lima sempurna," jelasnya.

Program MBG yang gagas Presiden RI Prabowo kata dia, diyakin sebagai upaya pemerintah mempersiapkan generasi muda Indonesia yang tumbuh sehat dan berkualitas.

Untuk menu yang diberikan terdiri dari protein, karbohidrat, sayuran dan buah-buahan. Sebelum diberikan kepada mara siswa-siswi, IWAPI bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Sungailiat memeriksa menu untuk memastikan bebas dari kandungan yang berbahaya.

Sedangkan, Kepala Sekolah SD Negeri 13 Sungailiat Lingkungan Parit Pekir Sungailiat, Mahyuni, mengucapkan terima kasih kepada IWAPI Kabupaten Bangka telah melakukan kegiatan makan bergizi gratis di sekolahnya.

Menu yang diberikan pada kegiatan itu terdiri dari protein, karbohidrat, sayuran dan buah-buahan. Sebelum diberikan kepada mara siswa-siswi, IWAPI bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Sungailiat memeriksa menu untuk memastikan bebas dari kandungan yang berbahaya.

Sedangkan, Kepala Sekolah SD Negeri 13 Sungailiat Lingkungan Parit Pekir Sungailiat, Mahyuni, mengucapkan terima kasih kepada IWAPI Kabupaten Bangka telah melakukan kegiatan makan bergizi gratis di SDN 13 Lingkungan Parit Pekir Sungailiat.

Pewarta: Kasmono
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) -

Ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Senin.

"Kami bersyukur pada hari ini meski dengan perjuangan dari Dermaga Marina ke Pulau Lancang, IWAPI bisa datang ke SD Negeri Pulau Pari 02 Pagi, di Pulau Lancang untuk memberikan MBG kegiatan ini dalam rangka HUT IWAPI ke-50," kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan di Jakarta, Senin.

Menurut dia, kegiatan yang diselenggarakan IWAPI sangat positif dan bermanfaat, khususnya bagi anak-anak di Kelurahan Pulau Pari.

"Melalui MBG dapat menambah nutrisi dan asupan gizi bagi anak-anak sekolah, sehingga bisa mendukung program pemerintah untuk mencegah stunting," kata Fadjar.

Sementara itu, Ketua DPC IWAPI Kepulauan Seribu, Nurlaila menjelaskan kegiatan ini untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan generasi emas masa depan.

"Kami bagikan 450 makanan bergizi kepada anak-anak sekolah dan ibu menyusui. Kegiatan ini wujud dukungan IWAPI terhadap program pemerintah," katanya.

Seorang siswa kelas 3 SD Negeri Pulau Pari 02 Pagi, Raihan mengaku senang mendapatkan MBG karena belum pernah mendapatkan program tersebut.

"Menunya enak, senang bisa dapat MBG ini, semoga bisa dapat lagi," kata dia.

Penyerahan bantuan MBG diberikan Plt Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan didampingi Plt Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Seribu, Indah Susanti Ketua DPC IWAPI Kepulauan Seribu Nurlaila kepada siswa SD Negeri Pulau Pari 02 Pagi, di Pulau Lancang.

Penerima MBG merupakan siswa dari SD Negeri Pulau Pari 02 Pagi dan SPS Negeri Bale Bermain Permata Bunda. Bantuan MBG juga diberikan kepada ibu menyusui dalam rangka memperingati HUT IWAPI ke-50 tahun.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menarik perhatian publik. Dadan mengusulkan serangga dapat dijadikan sumber protein alternatif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, usulan ini menimbulkan polemik di kalangan akademisi dan Masyarakat.

Konsumsi serangga sering dipandang tidak biasa dan bertentangan dengan kebiasaan makan sehari-hari. Mayoritas masyarakat lebih mengenal sumber protein konvensional seperti daging sapi, ayam, dan ikan. Kebiasaan ini telah diwariskan turun-temurun, sehingga serangga belum menjadi bahan makanan yang populer.

Praktik konsumsi serangga sudah dikenal di berbagai budaya di Indonesia. Contohnya, ulat sagu yang menjadi makanan khas di Papua dan Maluku, atau belalang goreng Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Blora Jawa Tengah. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia masih enggan mengkonsumsinya, bahkan serangga masih dianggap asing dan menjijikkan.

Padahal, berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh The Journal of Insects as Food and Feed (Van Huis, 2013), jangkrik dan belalang mengandung protein sekitar 60-70% per berat kering. Bahkan, beberapa serangga dapat mengandung hingga 80% protein, tergantung pada spesies dan tahap perkembangan serangga tersebut. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan protein pada daging sapi atau ayam, yang biasanya berkisar antara 20-30%.

Selama ini, serangga dianggap sebagai makhluk pengganggu, kini dipertimbangkan sebagai sumber protein alternatif yang dapat membantu mengatasi masalah malnutrisi dan stunting. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa harus serangga?

Selain, serangga memiliki protein, mungkin mudah ditemukan di berbagai daerah, bahkan sering dianggap sebagai hama yang merugikan petani. Sebagai contoh, petani padi di beberapa wilayah Indonesia mengalami kerugian akibat serbuan belalang, yang menjadi masalah serius bagi mereka.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, menyatakan bahwa dalam Islam hanya belalang yang halal, sementara serangga lainnya umumnya dianggap haram. Pemilihan serangga untuk konsumsi harus melalui kajian ilmiah agar tidak menimbulkan masalah di masa depan.

Sementara itu, ahli gizi Tan Shot Yen menentang rencana memasukkan serangga dalam menu MBG. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut tidak etis dan dapat merusak nafsu makan anak-anak. Ia menyarankan pemerintah untuk memilih sumber protein lain, seperti telur, ayam, atau ikan, serta mengingatkan pentingnya keamanan pangan.

Namun, selera makan masyarakat sangat bervariasi di setiap daerah. Masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta cenderung menyukai makanan yang lebih manis, seperti gudeg dan tempe bacem, sementara orang Jawa Timur lebih menyukai rasa gurih dan pedas, seperti rawon dan rujak cingur.

Memahami Budaya Lokal

Program MBG yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari 2025 bertujuan mengurangi malnutrisi dan stunting di Indonesia dengan memberikan makanan bergizi gratis kepada balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Targetnya, akhir 2025, semua anak di Indonesia akan mendapatkan akses makanan bergizi. Program ini juga mendukung kualitas pendidikan dengan menyediakan makanan sehat di sekolah untuk meningkatkan konsentrasi dan partisipasi siswa.

Menurut penelitian Rozin et al. (2008), manusia cenderung merasa jijik terhadap makanan yang belum dikenal dan dianggap tidak wajar. Hal ini menjadi tantangan besar dalam memperkenalkan serangga sebagai makanan.

Makanan bukan hanya sekadar kebutuhan biologis bagi manusia, tetapi memiliki peran penting dalam kehidupan. Bahkan banyak budaya, jenis makanan yang dikonsumsi tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan gizi, sebaliknya bagian dari nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi yang harus dijaga keberadaannya. Contohnya, dalam beberapa budaya, makanan tertentu hanya disajikan pada acara-acara khusus atau perayaan besar, artinya makanan tersebut memiliki makna lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan fisik.

Perubahan dalam kebiasaan makan dapat mengguncang stabilitas simbolis. Menurut penelitian Sobal (2004), makanan memiliki kekuatan simbolik yang kuat dalam budaya. Menggantikan bahan makanan tradisional dengan serangga dapat bisa saja menimbulkan konflik identitas.

Makanan tradisional Indonesia tidak hanya kaya akan cita rasa, tetapi juga memiliki kandungan gizi yang baik untuk kesehatan. Berbagai makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia mengandung nutrisi penting seperti protein, serat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh.

Namun, implementasi program MBG seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan lokal yang bergizi. Partisipasi masyarakat juga penting agar makanan yang disediakan sesuai dengan preferensi mereka. Misalnya, di Papua, masyarakat lebih memilih makanan berbasis umbi-umbian daripada nasi, sementara di Minangkabau, cita rasa pedas lebih disukai.

Pemanfaatan serangga sebagai sumber protein dalam Program MBG, salah satu langkah inovatif. Namun, pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai serangga sebagai alternatif sumber protein, sambil tetap menghormati norma agama dan budaya. Misalnya memberikan informasi tentang serangga yang diizinkan menurut fatwa MUI. Sebelum serangga dapat dimasukkan dalam MBG, riset yang mendalam mengenai keamanan pangan, terutama terkait kesehatan, perlu dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran ahli gizi dan masyarakat umum tentang keamanannya.

Fathurozipegawai Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

(mmu/mmu)

Lebak (ANTARA) - Permukiman masyarakat adat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, dilarang difoto menggunakan drone karena setiap kampung terdapat satu rumah adat yang disebut "Imah Kokolot" yang tidak boleh diambil gambarnya.

Pelarangan tersebut sesuai dengan keputusan tokoh adat dan puun (kepala suku) di daerah itu, kata Medi, Sekretaris Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Senin.

Perkampungan masyarakat adat Badui di Desa Kanekes yang memiliki 68 kampung, termasuk Badui Dalam, tersebar di Kampung Cibeo, Cikawartana, dan Cikeusik.

Rumah adat itu tidak boleh difoto maupun video apalagi menggunakan pesawat drone maka semua kampung, termasuk rumah adat terkena foto.