Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto memastikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) cukup dari APBN.

Walaupun demikian, Dadan enggan menjelaskan detailnya, karena urusan anggaran di luar kewenangannya.

“Itu tadi wartawan disuruh keluar kan? Bapak (Presiden, red.) menceritakan efisiensi yang dilakukan, tetapi saya gak boleh ceritakan,” kata Kepala BGN saat ditemui selepas sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

Dalam sidang kabinet yang berlangsung tertutup, Presiden mengumumkan kemampuan negara membiayai Makan Bergizi Gratis.

“Tadi, kami dikasih tahu, makanya tepuk tangan berkali-kali di dalam, karena ternyata uang itu ada. Sebetulnya itu rahasia, makanya wartawan disuruh keluar. Ada itu, ada sekali. Ini masalah efisiensi penggunaan anggaran. Ada hal yang bisa diefisiensikan, tetapi detailnya itu ada di Presiden dan Menteri Keuangan yang siapkan,” sambung Kepala BGN.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan juga memastikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis tidak menggunakan dana-dana CSR BUMN ataupun hibah-hibah asing.

“CSR tidak digunakan untuk makan bergizi, tetapi (untuk) menyiapkan infrastruktur yang akan menjadi mitra Badan Gizi. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tetap dari kami. Dipastikan semua itu (anggaran MBG, red.) dari APBN ya,” kata Dadan.

Sementara itu, terkait bantuan asing untuk program MBG, Dadan menyebut negara-negara mitra Indonesia hanya akan memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan teknis.

“Nggak ada namanya Makan Bergizi Gratis dari negara asing. Gak ada! Murni ini Pemerintah Indonesia, negara kepada rakyatnya,” ujar Kepala BGN.

Anggaran untuk MBG dialokasikan sebesar Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar 3 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun, penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi 6 juta orang pada periode April-Agustus 2025, kemudian 15-17 juta orang pada Agustus-September 2025. Akhir 2025, Presiden menargetkan MBG dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Oleh karena itu, anggaran untuk makan bergizi gratis perlu ditambah seiring dengan bertambahnya jumlah penerima.

“Bapak (Presiden) ingin akhir 2025 itu 82,9 juta (orang) sudah terima (makan bergizi), dan anggaran sudah disiapkan Bapak (Presiden). Kalau mulai September, dikejar sejumlah itu (82,9 juta, butuh) Rp100 triliun. Tetapi, kalau misalnya dikejar bertahap mulai Oktober, November, itu bisa kurang dari itu. (Butuh) Rp100 T kalau dari September,” kata Dadan menjelaskan kebutuhan anggaran MBG sampai akhir 2025.

Dia melanjutkan, ke depannya yaitu pada periode Januari-Desember 2026 anggaran MBG mencapai Rp400 triliun, karena jumlah penerimanya sebanyak 82,9 juta orang.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Handayani mengaku kurang tidur karena menjalankan program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025.

Dia mengatakan, program MBG adalah kegiatan yang hampir tidak terputus dilakukan setiap hari, sehingga ini menyita waktu istirahatnya.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan berlangsung selama setahun, jadi kegiatan yang tidak pernah berhenti, makanya saya mulai agak kurang tidur," imbuh Dadan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Kegiatan ini berlangsung mulai pagi, bahkan subuh, untuk mempersiapkan masakan, dan kemudian dibagikan kepada para siswa pada siang hari.

"Kita sore sudah evaluasi, subuh sudah masak (lagi), dan kemudian deliver, kita sudah deg-degan lagi apa yang akan terjadi," tuturnya.

Sebab itu, Dadan meminta keterlibatan semua pihak untuk membantu menjalankan program MBG ini.

Salah satunya adalah BPOM sebagai pengawas keamanan, gizi, dan mutu makanan yang dibagikan kepada anak-anak Indonesia ini.

"Dan saya kira BPOM akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program ini," imbuh dia.

Dia juga mengatakan, setelah berjalan selama 18 hari, cakupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih jauh dari target, yakni hanya 0,7 persen.

Meski demikian, perkembangan program MBG masih ke arah positif, yakni dengan penambahan cakupan yang semula hanya 190 SPPG di 26 provinsi, kini menjadi 244 SPPG di 33 provinsi.

Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk kerjasama pengawasan keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan langkah pengawasan penting dilakukan untuk memastikan MBG yang sampai ke tangan masyarakat benar-benar berkualitas.

Dalam praktiknya, BPOM RI akan ikut melakukan mitigasi kesehatan dan kebersihan makanan yang nantinya dibagikan. Taruna menuturkan keterlibatan BPOM RI akan dimulai sejak makanan tersebut diproduksi.

"Pertama kita tahu bahwa ada yang kita sebut dengan kesehatan dan kebersihan makanan. Oleh karena itu, pertama dalam hal mitigasi karena ada risiko terjadinya hal-hal yang kejadian luar biasa," kata Taruna ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Selain itu, Taruna menuturkan pihak BPOM nanti juga ikut memberikan pelatihan pada orang-orang yang terlibat dalam proses distribusi MBG ke masyarakat. Pengembangan laboratorium pemeriksaan juga akan dilakukan.

Menurut Taruna, apabila mitigasi dilakukan dengan baik, maka probabilitas untuk kejadian luar biasa terjadi bisa ditekan.

"Kita juga membantu seperti pemadam kebakaran, bisa secepatnya bertindak supaya tidak terjadi kejadian, bisa berbahaya pada tingkatan anak sakit bahkan kehilangan jiwa," sambungnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menuturkan keterlibatan BPOM RI sangat penting dalam mendukung kelancaran program MBG. Ia berharap kerjasama yang dilakukan bisa berjalan lancar sehingga masyarakat tetap sehat dan aman.

"Kita butuh segala pihak termasuk BPOM untuk bisa mitigasi, evaluasi, dari aspek higienis, keamanan pangan. Memitigasi apa yang akan terjadi di lapangan, sehingga keterlibatan BPOM ini penting. Kita masak setiap hari selama seminggu selama setahun," tandasnya.

(avk/kna)

PALEMBANG - Palembang merupakan salah satu kota di kawasan Sumatera yang terus berkembang. Jumlah penduduknya kini mendekati 1,8 juta jiwa. Tak pelak sejumlah pengembang pun melakukan ekspansi membangun hunian di kawasan ini.

Salah satunya di kawasan Ulu Palembang (Jakabaring) yang wilayah yang mendapat perhatian lebih dari Pemkot Palembang dan bisa diakses dengan Transmusi juga LRT.

Ulu punya potensi besar menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru dengan sentra aktivitas di Jakabaring, yang tengah bergerak menjadi "kota baru" karena disiapkan menjadi pusat pemerintahan.

Berdasarkan RTRW Kota Palembang 2004-2014, Kawasan Jakabaring diarahkan menjadi pusat pelayanan dan akan ada sejumlah pembangunan penting.



Di antaranya meliputi kawasan pusat perdagangan dan jasa, kawasan perumahan, kawasan pusat kegiatan olahraga, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan pariwisata dan industri kecil.

Pengembang yang mengembangkan kawasan Ulu Palembang di antaranya Terrakon Properti yang membangun Royal Grande Residences (RGR).

Kawasan ini akan dibangun gedung DPRD, kejaksaan tinggi, hingga kantor bank. Selain itu juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan dan rumah sakit.

Pembangunan berada di lokasi yang tengah berkembang pesat di Kota Palembang dengan fasilitas infrastruktur yang memadai serta didukung lokasi strategis.

?Dulu kawasan Tegal Binangun (masuk dalam wilayah Ulu Palembang) sepi, sekarang ramai karena kami bikin perumahan. Saya yakin ini akan terulang di kawasan Sungai Pinang ini,? kata Direktur Utama RGR Nata Susanto dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Perumahan ini dibangun di atas lahan seluas 6,3 hektare dan berada dekat gerbang tol Trans Sumatera. Untuk membangun kawasan hunian berkualitas dan elit ini digelontorkan investasi sekitar Rp300 miliar.

?Ketertarikan konsumen dengan perumahan yang berlokasi di kawasan Jakabaring, Palembang ini akan semakin tinggi,? ujar Nata.

Palembang -

Dinas Pendidikan Kota Palembang bakal menghentikan sementara penyaluran program makan bergizi gratis di wilayahnya selama bulan Ramadan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri.

Ia menyampaikan berdasarkan rencana, program bergizi gratis di Palembang disetop sementara atau tidak disalurkan.

"Untuk makanan bergizi gratis selama Ramadan, informasi sementara disetop dulu dan akan kembali disalurkan usai Ramadan," kata Amri kepada detikSumbagsel, Rabu (22/1/2025).

Wacana penyetopan program makan bergizi gratis yang disampaikan Dinas Pendidikan Kota Palembang ini berbanding terbalik dengan pemerintah pusat.

Dilansir detikNews, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program MBG akan tetap berjalan di bulan Ramadan. Bahkan skema pembagian menu MBG tersebut sudah disusun matang.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menerapkan skema khusus pembagian MBG selama Ramadan. Nantinya, BGN akan menyiapkan makanan yang dapat dibawa ke rumah oleh anak-anak sekolah selama Ramadan.

"Kami akan memberikan makanan yang dibawa ke rumah untuk buka puasa. Jadi, bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu (Makan Bergizi Gratis) karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta, dilansir Antara, belum lama ini.

Hal tersebut Dadan sampaikan merespons soal skema pembagian Makan Bergizi Gratis selama Ramadan mendatang. Sementara itu, Dadan melanjutkan, bagi para santri di pesantren yang menjadi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis, mereka juga akan menerima makanan di saat berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan pelaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ujarnya.

(dai/dai)

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya memperjuangkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terlibat langsung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/1/2025) mengatakan pihaknya bersama DPRD menyiapkan anggaran sekitar Rp1,1 triliun untuk mendukung program tersebut dan berharap, anggaran ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi UMKM Surabaya.

"Yang saya harapkan adalah ketika kita memberikan bantuan Rp1,1 triliun, saya berharap yang bergerak juga UMKM Kota Surabaya. Karena apa ini menggerakkan ekonomi, jadi bukan lagi pengusaha-pengusaha besar tapi itu untuk UMKM-UMKM," katanya.

Ia menjelaskan, sebelumnya banyak UMKM di bidang makanan dan minuman yang terlibat dalam program permakanan lansia. Namun, karena kebijakan baru dari pemerintah pusat, program tersebut kemudian dialihkan.

"Jadi saya berharap anggaran Rp1,1 triliun untuk program makan bergizi ini bisa dikerjakan oleh UMKM Surabaya, sehingga ekonomi masyarakat bergerak," katanya.

Pemkot memastikan UMKM Surabaya bisa terdaftar di Badan Gizi Nasional (BGN) agar dapat terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini dilakukan agar manfaat program tidak dirasakan oleh pihak luar, melainkan oleh UMKM setempat.

"Saat BGN menentukan siapa yang memasak, kami akan mendaftarkan UMKM Surabaya. Jadi jangan sampai program MBG di Surabaya justru melibatkan UMKM dari luar daerah," katanya.

Melalui program MBG, Eri berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM Surabaya sekaligus mendukung visi nasional dalam mengurangi kemiskinan. Menurutnya, pemberdayaan UMKM merupakan salah satu langkah konkret yang sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Presiden juga memiliki delapan program prioritas, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Nah, untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan menggerakkan UMKM-UMKM yang ada di masing-masing wilayah," tuturnya.

Terkait keluhan beberapa UMKM yang mengelola kantin sekolah akibat sepinya pelanggan karena program MBG, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan pihaknya akan mengevaluasi situasi tersebut.

"Kami akan mengecek kantin-kantin sekolah, apakah benar dikelola UMKM atau oleh pihak tertentu yang bukan bagian dari UMKM. Jika memang UMKM, kami akan mengupayakan mereka menjadi bagian dari penyedia makanan di program ini," ujarnya.

Kami siapkan 270 porsi makan bergizi gratis untuk siswa.

Jakarta (ANTARA) - Jajaran Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) di Jakarta Utara menggelar program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa SD dan PAUD di atas KRI Banda Aceh 593, Kamis.

Panglima Kolinlamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo menjelaskan bahwa kegiatan MBG di atas KRI itu guna memberikan pengalaman baru sekaligus makanan bergizi kepada siswa sekolah dasar (SD) dan pendidikan anak usia dini (PAUD).

"Siang hari ini ada satu SD dari Sukabumi, SD Golden Age Islamic School dan enam PAUD di lingkungan kompleks TN AL yang merupakan binaan dari Kolinlamil," kata Laksda TNI Krisno saat ditemui di atas KRI Banda Aceh 593.

Sebelum makan siang, pihaknya mengajak seluruh siswa untuk keliling KRI agar mendapatkan pengalaman menjelajahi kapal perang.

Setelah berkeliling menjelajahi kapal, mereka dikumpulkan di tenda yang ada di helly deck. Di sana siswa mendapatkan beragam hiburan hingga akhirnya menyantap makan bergizi gratis yang disediakan oleh pihak dapur kapal.

"Kami siapkan 270 porsi makan bergizi gratis untuk siswa," jelas dia.

Laksda TNI Krisno mengatakan bahwa lauk dalam program MBG, yakni nasi, sayur, tahu, telur, pisang, dan susu. Bahan pangan tersebut diolah sesuai dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Bahan makanan yang diolah, menurut dia, merupakan hasil dari pemanfaatan lahan yang dilakukan Kolinlamil dalam program Ketahanan Pangan.

"Dari bahan dasar tersebut dibawa ke kapal, diolahnya juga menjadi unik karena biasanya dapurnya ada di darat, tetapi ini di dapur kapal yang biasanya digunakan pada saat kapal beroperasi," jelas dia.

Laksda TNI Krisno menilai seluruh siswa tampak antusias mengikuti program tersebut. Oleh karena itu, pihaknya akan mengupayakan program tersebut terus berlangsung di Kolinlamil ataupun di setiap lokasi KRI Banda Aceh bersandar.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN mencatat sejumlah capaian penting yang diraih bersama kementerian dan lembaga lainya selama 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Selama periode kerja itu, Menteri BUMN Erick Thohir telah menjalin kerja sama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Koperasi dan UMKM, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hasilnya, kata Erick, berbagai kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan kualitas dan keamanan produk konsumsi.

“Kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).

Di sektor pembangunan infrastruktur dan hunian layak, misalnya, Kementerian BUMN dan Menteri PKP Maruarar Sirait telah mempercepat mempercepat pembangunan hunian subsidi dengan konsep transit oriented development (TOD).

Proyek ini mencakup Samesta Mahata Margonda, Serpong, Tanjung Barat, dan Parayasa, yang terintegrasi dengan stasiun KRL. Di samping itu, BTN juga mendukung program ini melalui rancangan skema KPR dengan tenor 30 tahun.

Dari sisi UMKM dan industri kreatif, BUMN bekerja sama dengan Kementerian UMKM untuk mendorong kewirausahaan dan industri kreatif dengan melibatkan ‘Rumah BUMN’ sebagai pusat pelatihan dan pendampingan.

Program tersebut juga mencakup penghapusan piutang macet para pelaku UMKM melalui Bank Himbara yang terdiri atas Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

Sementara itu, kerja sama Kementerian BUMN dengan juga BPOM bertujuan meningkatkan daya saing UMKM melalui sertifikasi produk. BPOM menyediakan pendampingan, sementara BRI, Pegadaian, dan PNM mendukung pembiayaan.

“Keberhasilan 100 hari kerja juga mencerminkan sinergi antar-instansi yang semakin solid. Perusahaan-perusahaan BUMN tidak hanya berperan sebagai penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai mitra strategis,” kata Erick.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, diperkirakan akan menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat setempat.

Permintaan terhadap hasil ternak, kebun sayur, dan tambak ikan diprediksi akan melonjak seiring dengan bertambahnya jumlah dapur umum atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di kota tersebut.

Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1016 Palangka Raya, Kolonel Arh Jimmy Hutapea, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha yang muncul akibat kehadiran program MBG.

“Dapur umum-dapur umum yang menjadi pusat produksi makan bergizi gratis ini membutuhkan bahan baku yang banyak. Masyarakat harus menangkap itu sebagai sebuah peluang, ini akan sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ungkap Jimmy saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (23/1/2025).

TNI juga berperan dalam program MBG, di mana Kodim 1016 Palangka Raya bertugas memfasilitasi komunikasi antarlembaga, termasuk Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Balai Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Jimmy menjelaskan bahwa satu dapur umum dapat memproduksi hingga 3.000 porsi makanan per hari.

"Setiap satu porsi makanan membutuhkan banyak bahan baku, mulai dari sayur-sayuran, telur ayam, daging ayam, ikan, buah-buahan, dan sumber makanan bergizi lengkap lainnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Jimmy menjelaskan bahwa rencananya akan dibangun 20 dapur umum untuk memenuhi target penyediaan makanan bagi sekitar 80 ribu siswa di Palangka Raya.

“Ini dapurnya akan diperbanyak, rencananya sampai 20 dapur umum untuk memenuhi target seluruh siswa di Palangka Raya yang jumlahnya sekitar 80 ribu sekian,” tambahnya.

Kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Kalteng, Elisa Agustino, menegaskan bahwa program ini diharapkan dapat menggerakkan berbagai sektor, termasuk pelaku usaha lokal.

“Program ini diharapkan bisa menggerakkan seluruh sektor, baik itu UMKM, Bumdes, dan lain-lain,” ungkap Elisa saat diwawancarai, Kamis (23/1/2025).

Elisa menjelaskan bahwa untuk bergabung sebagai penyedia bahan baku MBG, usaha penyedia bahan makanan milik masyarakat harus berbadan hukum.

Hal ini penting agar pencatatan laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

“Misalnya sudah ada CV, UD, dan status hukum badan usaha lainnya, jadi ketika barang itu kami beli, mereka juga harus punya kuitansi yang resmi dari badan usahanya,” tuturnya.

Namun, bagi peternak, pekebun sayur, dan petambak ikan yang belum memiliki legalitas, tetap dapat menjual hasil usahanya untuk bahan baku MBG dengan menitipkan produk mereka ke badan usaha resmi. “Misalnya tetap mau menjual produknya tapi belum punya legalitas, bisa dititipkan ke UMKM, kelompok koperasi, atau Bumdes untuk menjualnya,” ungkap Elisa.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan warga DKI Jakarta penerima manfaat tetap mendapatkan susu dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Perlu diketahui, penerima MBG bukan hanya untuk siswa di sekolah, melainkan juga mencakup santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa penerima manfaat MBG di wilayah Jakarta akan tetap mendapatkan susu sebanyak 2–3 kali dalam seminggu.

Dadan menjelaskan pengaturan pemberian susu untuk Jakarta lantaran wilayah ini bukan merupakan sentra susu sapi.

“Untuk daerah yang belum ada sapi perah tetap mendapat peluang mendapatkan susu, tetapi diatur berbasis komposisi menu. Bisa diberikan 2–3 kali seminggu, termasuk DKI [Jakarta],” kata Dadan kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

Pasalnya, Dadan menyampaikan bahwa susu menjadi bagian dalam menu MBG untuk wilayah yang memiliki sapi perah.

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte menyampaikan bahwa susu dalam menu MBG di Jakarta bisa diganti dengan sumber protein lain seperti telur, daging, tahu, hingga tempe.

“Sejauh ini, menurut Badan Gizi dan juga SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] yang ada di Jakarta, dia protein yang digantikan oleh sumber, ada telur, ada daging, tahu, tempe, dan lain-lain,” kata Philips saat ditemui seusai meninjau program MBG di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Philips menjelaskan bahwa susu dalam menu MBG diprioritaskan pada wilayah yang memiliki sentra susu. Di sisi lain, Jakarta tidak memiliki sentra susu.

“Itu sudah ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Susu itu diprioritaskan di tempat-tempat yang punya sentra sapi, sehingga mereka diharapkan ekonomi lokalnya tumbuh,” jelasnya.

Dengan demikian, dia menyampaikan bahwa wilayah yang tidak memiliki sentra susu akan diganti dengan kebutuhan protein seperti susu.

“Jadi, susu atau protein pengganti itu menurut para ahli gizi dan juga menurut Badan Gizi Nasional sudah mencukupi standar kecukupan gizi,” terangnya.

Adapun saat ditanya lebih lanjut kapan keberadaan susu dalam menu MBG di Jakarta, Philips hanya menjelaskan bahwa hal yang utama adalah pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.

“Belum tahu [kapan menu susu ada di Jakarta]. Yang jelas dijalankan adalah menu yang sudah disusun oleh BGN. Yang penting kebutuhan gizinya cukup, bukan masalah ada susu atau nggaknya gitu,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai terlalu terburu-buru dalam menggelar Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Faktor keamanan dan kualitas makanan luput dari perhatian.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan perencanaan yang kurang matang itu tercermin dari adanya insiden keracunan penerima manfaat saat menyantap MBG.

Perlu diketahui, sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo diberitakan mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG. Para siswa mengalami gejala mual dan pusing usai menyantap menu MBG berupa ayam tepung krispi.

“MBG ini nampak perencanannya kurang baik dan matang, terlihat dari belum adanya standarisasi keamanan pangan sehingga terjadi hal yang kita takutkan bersama, yaitu keracunan,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

Eliza juga menilai pedagang pasar lokal belum terlibat menjadi vendor dari program MBG, serta ada aturan yang memberatkan UMKM sehingga tidak bisa turut serta dalam program ini.

Dia menyampaikan bahwa pelaku UMKM merasa keberatan jika pemerintah mensyaratkan UMKM harus membangun dapur baru. Ini artinya, sambung Eliza, harus menambah modal yang belum tentu akan balik modal kapan, ini mengingat margin dari memproduksi makanan ini relatif kecil.

“Nampak pemerintah dalam mendesain kebijakan itu masih dengan cara-cara yang penting jalan dulu, meski secara substansialnya tidak memenuhi,” ujarnya.

Perbesar

Saat ini, Eliza mengungkap baru ada model dapur central kitchen alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa memproduksi hingga 3.000 porsi. Namun, belum memanfaatkan dapur eksisting yang dimiliki UMKM, dapur sekolah, atau dapur milik masyarakat lokal setempat.

Terlebih, saat ini mayoritas SPPG yang baru berjalan berada di Pulau Jawa. Padahal, sambung dia, provinsi yang mencatatkan angka stunting cukup tinggi dan prevalensi ketidakcukupan gizi tinggi berada di Indonesia Timur.

“Esensi MBG ini menjadi tidak tercapai, dorongan melaksanakan program bukan karena esensinya tetapi lebih ke pemenuhan janji kampanye semata,” tuturnya.

Lebih lanjut, Eliza pun menyarakan agar pemerintah meniru China yang memfokuskan penerima makan siang bergizi di wilayah perdesaan dan pinggiran. Adapun jika menengok program ini di India, negara itu memprioritaskan untuk penerima manfaat di sekolah negeri.

“Pemerintah seharusnya lebih realistis dengan menentukan penerimanya yang betul-betul paling membutuhkan, harus targeted dalam menentukan sekolah mana dan daerah mana,” ucapnya.

Sama halnya dengan penerima ibu hamil dan balita yang dinilai perlu diprioritaskan di daerah yang secara statistik justifikasinya bisa diterima secara ilmiah. Alhasil, dia pun mempertanyakan kualitas makanan dari program ini.

“Untuk apa penerimanya sangat banyak namun kualitas makanan tidak baik dan makin memberatkan APBN,” kata dia.

Di samping itu, Eliza juga menyarankan pemerintah memanfaatkan dapur eksisting, seperti dapur UMKM, dapur sekolah, atau dapur milik tokoh masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak perlu membangun bangunan baru, sehingga anggaran bisa diprioritaskan untuk membeli bahan makanan.

Utang

Dalam catatan Bisnis, pada 17 Januari 2025, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa MBG butuh tambahan anggaran Rp100 triliun supaya bisa mencakup 82,9 juta penerima.

Merespons hal itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara memandang penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru akan membuat negara menjadi lebih banyak berutang dan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah.

Bahkan, program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini bisa memicu melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu, menurut Bhima, solusi dari program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah penambahan anggaran.

Bhima menilai bahwa program MBG semestinya jangan mengambil porsi terlalu besar, lantaran masih ada kebutuhan prioritas lain yang tidak kalah penting. Misalnya, untuk mendorong hilirisasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan, hingga infrastruktur pendukung sektor pertanian.

Untuk itu, menurutnya, semestinya sejak awal pemerintah memfokuskan program MBG berdasarkan wilayah dan individu.

Bhima menjelaskan bahwa semestinya pemerintah memfokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menghemat anggaran yang terbatas.

Perbesar

Dalam studi Celios yang bertajuk ‘Dampak Makan Bergizi Gratis’ merekomendasikan agar pemerintah dapat memulai di beberapa wilayah seperti Papua, Maluku, Sulawesi, Aceh, Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Adapun, wilayah prioritas yang menerima program MBG adalah sebanyak 45.282 Sekolah Dasar (SD), yang terdiri dari 33.189 unit SD Negeri dan 6.225 unit SD Swasta. Total sebanyak 45.282 SD setara dengan 30,4% jumlah total SD di Indonesia yang mencapai 148.975 unit.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu menyasar penerima manfaat secara perorangan. Misalnya, kata Bhima, jika program MBG menyasar sekolah di perkotaan, maka pemerintah hanya perlu memberikan subsidi untuk kalangan miskin

“Jadi untuk yang anaknya orang kaya dikenakan iuran. Nah, yang miskin digratiskan. Itu bisa menghemat anggaran,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto mengatakan bahwa jika BGN meminta tambahan anggaran untuk menjalankan program MBG, maka artinya ada target yang lebih tinggi untuk mencakup sekitar 83 juta penerima manfaat program ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berfokus mendukung program 3 juta rumah melalui penyediaan tipe hunian Transit Oriented Development (TOD) atau hunian yang terintegasi dengan transportasi umum.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pun menjadi kendaraan untuk pendanaan pembangunan dan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) TOD tersebut.

Erick menyatakan pembangunan TOD juga akan diperluas ke kawasan bandara.

“Kami melihat perumahan mesti dekat dengan transportasi publik, selain itu ini juga sesuai dengan lahan yang kami punya yakni pipih dan cocok untuk konsep tinggi,” jelas Erick dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).

Hunian TOD yang diusung BUMN memiliki sekitar 800 sampai 1.200 unit hunian. Untuk memiliki hunian di TOD tersebut, pemerintah melalui BTN memberikan dua skema yakni 60 persen menggunakan KPR Non-Subsidi dan 40 persen dengan KPR Subsidi.

Dengan fokus pada penyediaan TOD, Erick menuturkan konsep tersebut akan menjamin ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan listrik.

“Kami juga tidak mau terjebak di landed house karena 70 persen wilayah Indonesia merupakan laut. Kemudian dalam 30 persen kawasan darat itu merupakan kawasan pertanian, industri, sehingga mapping peta pertanahan ini harus benar-benar akurat,” ujar Erick.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, konsep TOD menjadi opsi yang akan menarik masyarakat urban berpenghasilan tanggung, yakni sekitar Rp 12 juta hingga Rp 15 juta per bulan, yang selama ini sulit untuk membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi.

“Solusi dari keterbatasan lahan untuk penyediaan hunian dengan harga terjangkau di daerah perkotaan adalah memanfaatkan lahan milik pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen dengan konsep TOD. Ini merupakan bentuk sinergi BUMN yang paling nyata dalam Program Tiga Juta Rumah,” ujar Nixon.

Konsep TOD telah menjadi tren yang diminati di berbagai kota besar di dunia karena sifatnya yang efisien dalam hal penggunaan lahan dan mengurangi kemacetan lalu-lintas melalui penggunaan transportasi umum.

Dalam konsep TOD yang diusulkan BTN, pembangunan hunian vertikal atau apartemen dapat dilakukan oleh PT Perumnas (Persero) di atas lahan stasiun kereta milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) atau lahan-lahan Pemerintah Daerah seperti PD Pasar Jaya.

Menurut Nixon, harga jual apartemen TOD akan terjangkau oleh masyarakat urban melalui KPR dengan tenor 25 sampai 30 tahun.

“Di Jakarta, contohnya, ada lebih dari 140 lokasi PD Pasar Jaya. Kalau mau kita bangun, berarti ada 140 tower. Kemudian juga ada lahan kereta api di Manggarai dan sebagainya. Jadi, banyak sebenarnya yang bisa dioptimalkan untuk perumahan kelompok urban,” tambah Nixon. (Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Putri Werdiningsih)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co. id dengan judul:DukungProgram 3 Juta Rumah, Erick Thohir Dorong BTN Pasarkan KPR Hunian TOD