Jakarta: Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) merekomendasikan pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) sebagai solusi penguatan ekonomi.

Ketua Umum Perbanas Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Perbanas mengapresiasi Program Tiga Juta Rumah untuk MBR. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat sasaran, program ini diyakini mampu mengatasi backlogperumahan yang mencapai 11,7 juta unit.

"Untuk itu, Perbanas menilai penting bagi pemerintah untuk memastikan cicilan rumah tetap terjangkau yaitu di kisaran Rp1,1 juta per bulan sesuai kemampuan MBR," jelas dia dikutip dari Antara, Rabu, 22 Januari 2025.

Peran sektor perbankan juga sangat penting dalam mendukung program ini, meskipun diperlukan penyesuaian untuk mengakomodasi profil risiko MBR, yang sebagian besar bekerja di sektor informal.

Dengan subsidi yang tepat sasaran serta dukungan penuh dari perbankan dan pengembang, Program Tiga Juta Rumah diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi masalah perumahan di Indonesia.

Selain itu, solusi lainnya untuk penguatan ekonomi yakni adanya lapangan kerja yang berkualitas, serta penguatan ketahanan pangan. Rekomendasi tersebut berangkat dari serangkaian kajian strategis.

Kajian tersebut menekankan perlunya intervensi kebijakan yang komprehensif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

“Dalam menghadapi ketidakpastian ini, Indonesia perlu memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan perbankan serta menguatkan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional,” kata dia.

Di sektor tenaga kerja, Perbanas menilai bahwa meskipun kuantitas lapangan kerja meningkat sebanyak 3,3 juta per tahun dalam periode 2015-2024, kualitas pekerjaan masih menjadi tantangan.

Pandemi Covid-19 memperburuk kondisi ini, terlihat dari pertumbuhan lapangan kerja formal yang lebih rendah dibandingkan dengan lapangan kerja informal. Ketimpangan kesejahteraan masyarakat juga semakin melebar, dengan selisih penghasilan antara pekerja formal dan informal hampir dua kali lipat.

Untuk mengatasi masalah ini, Perbanas mendorong pengembangan keterampilan tenaga kerja dan peningkatan kualitas pendidikan guna menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan sejahtera.

Dalam hal ketahanan pangan, Perbanas menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas sejumlah komoditas pangan prioritas, seperti padi, jagung, ikan, daging (ayam dan sapi), sawit, kelapa, kopi, dan tebu, guna mengurangi ketergantungan impor.

Sektor pertanian, sebagai motor penggerak ekonomi, perlu ditingkatkan melalui pemberian insentif kredit sektor pertanian serta pengembangan produk hilir.

Perbanas juga mengusulkan pembangunan sistem data pertanian yang terintegrasi untuk meningkatkan akses informasi bagi pelaku usaha dan perbankan, sehingga mendukung efisiensi dan produktivitas sektor pertanian.

(KIE)

BREBES, iNews.id - Program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dihentikan sementara. Hal itu terjadi karena ada peralihan pelaksana pengelola dapur.

Program MBG di Brebes salah satunya menyasar 10 sekolah di Kecamatan Songgom. Program MBG mulai diberhentikan, Rabu (22/1/2025) hingga waktu yang belum bisa ditentukan.

Pantauan iNews di SDN 3 Songgom, siswa tidak mendapat MBG, padahal biasanya mereka setiap pukul 09.000 mendapat jatah menu MBG. Sehingga, siswa tidak perlu membeli jajan di luar sekolah. Para siswa tampak kembali mengikuti kegiatan belajar di kelas masing-masing.

Wakil Kepala SDN 3 Songgom, Agus Maworoso mengatakan, pihak sekolah mengetahui informasi penghentian sementara program makan bergizi gratis melalui grup WhatsApp (WA). 

“Tapi, pemberitahuan itu tidak menyatakan kapan program ini akan dilanjutkan,” ucapnya.

Agus menuturkan, banyak keluhan dari siswa dan ada yang sengaja tidak sarapan karena menunggu makanan bergizi. “Mereka sangat senang ketika dengan adanya program makan bergizi ini, tapi kemudian dihentikan,” katanya.

Salah seorang wali murid SDN 3 Songgom, Istiana mengaku kecewa dengan penghentian pelaksanaan program MBG.

“Anak saya kalau makan di rumah sangat susah, tapi sejak ada MBG mau makan karena mungkin enak bareng teman-teman,” katanya.

Kondisi serupa juga terjadi di SMPN 3 Songgom. Para siswa mengaku mendapatkan informasi penghentian sementara program ini sejak Selasa, (21/1/2025).

Wakil Kepala SMPN 3 Songgom, Dewi Antari mengungkapkan, informasi penghentian sementara program makan bergizi gratis diterima melalui pesan WA dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Dandim 0713 Brebes, Letkol Inf Saptono Broto mengatakan, saat ini program tersebut sedang masa peralihan yayasan yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN). Sehingga program makan bergizi gratis ini dihentikan sementara dan akan dilanjutkan secepatnya.

“Nanti secepatnya program MBG ini akan kembali didistribusikan ke sekolah-sekolah,” kata pendamping program makan bergizi gratis di Kabupaten Brebes itu.

Editor: Kastolani Marzuki

BEKASI, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi-koperasi perikanan, khususnya koperasi petani tambak ikan, untuk ikut menjadi pemasok program makan bergizi gratis.

Hal itu dikatakan Ferry usai panen ikan di tambak milik Koperasi Mina Mambo Sekar Sejahtera di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/1/2025).

“Kalau yang di sini (Koperasi Mina Mambo) menghasilkan ikan nila salin, bisa kita suplai ke dapur (makan bergizi gratis) yang ada di Bekasi ini,” kata Ferry.

Ferry melanjutkan, pihaknya akan mendata koperasi-koperasi perikanan yang bisa menjadi pemasok makan bergizi gratis. “Kami akan kembangkan dan dorong ini. Karena ini salah satu cita-cita Pak (Presiden) Prabowo Subianto untuk membangun agromaritim. Jadi sebenarnya bukan hanya budidaya, tapi juga koperasi perikanan (sektor) laut juga akan kami kembangkan,” ujar Ferry.

Wamenkop mengatakan, hampir di seluruh sentra perikanan terdapat koperasinya. Namun, saat ini banyak yang tidak aktif. “Sekarang banyak yang tidak aktif. Sekarang melalui LPDB, akan kami dorong kegiatan koperasi di sektor perikanan,” kata Ferry.

Kementerian Koperasi akan menggulirkan dana melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk mengembangkan kegiatan budidaya ikan. “Nanti akan kami dorong kegiatan koperasi di sini, terutama untuk meningkatkan volume dan penambahan fasilitas pemrosesan serta kegiatan pelatihan untuk meningkatkan pemasaran dan penjualan dari hasil budidaya di sini,” ujar Wamenkop.

Di sisi lain, Kemenkop juga berkomitmen untuk memperbanyak jumlah anggota dari petani tambak ikan.

Ferry mengatakan, petani-petani tambak ikan nantinya akan dilibatkan secara intensif untuk mengelola kolam atau tambak. Sebab menurut dia, masih banyak tambak yang belum dikelola dengan maksimal.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto meminta maaf kepada para orang tua murid karena program makan bergizi gratis (MBG) belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

"Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta Maaf kepada semua orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima," kata Prabowo sebagaimana dikutip dari unggahan Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati), Rabu (22/1/2025).

Meski begitu, Prabowo memastikan program makan bergizi ini akan tersedia untuk seluruh anak Indonesia pada akhir 2025 mendatang. Ia mengaku akan melakukan berbagai upaya agar hal tersebut dapat terwujud.

"Tapi saya yakini bahwa akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini, secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin," jelasnya.

"Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat. Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau merasakan saya minta maaf. Tapi InsyaAllah akhir 2025," sambung Prabowo.

Dalam hal ini Prabowo mengatakan pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk keperluan program makan bergizi gratis ini di seluruh wilayah Indonesia. Hanya tinggal menyelesaikan fasilitas fisik.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan, dan yang sudah tidak perlu makan ya nggak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," tutur mantan Menteri Pertahanan itu.

[Gambas:Instagram]

(hns/hns)

Surabaya -

Mendagri Tito Karnavian mendorong penggunaan APBN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kota Surabaya siap menyumbang Rp 1,1 triliun ke pemerintah pusat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pihaknya akan menyumbangkan dana yyang memang dianggarkan untuk MBG. Asal, anggaran itu sudah termasuk mengakomodir sasaran di Surabaya, termasuk usul Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penyedia makanan.

"Kalo kita untuk warga Surabaya, kasih semua (Rp 1,1 T) yang pasti, yang saya harapkan ketika memberi bantuan Rp 1,1T, saya berharapnya yang bergerak UMKM Surabaya," kata Eri kepada detikJatim di Balai Kota, Rabu (22/1/2025).

Eri ingin roda ekonomi Surabaya berputar pada program MBG ini. Sehingga penyedia makanan tidak dikuasai pengusaha besar.

"Karena kami punya UMKM permakanan, yang dulu untuk lansia, stunting. Saya berharap Rp 1,1 T ini digunakan permakanan anak-anak, bisa dikerjakan UMKM," jelasnya.

Diketahui, Mendagri Tito menyebut besarnya antusias pemda dan pemprov untuk mengalokasikan APBD total Rp5 T untuk MBG. Rinciannya anggaran kabupaten/kota Rp 2,3 triliun, kemudian provinsi kurang lebuh Rp 2,5 triliun.

Menurut Tito, banyak daerah-daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kuat. Setidaknya ada sebanyak 415 Kabupaten, 93 kota, serta seluruh provinsi di Indonesia mau berpartisipasi dalam mendukung MBG.

(abq/iwd)

Bisnis.com, JAKARTA - Program andalan Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis, dinilai dapat menjadi katalis positif, tetapi dampaknya terhadap sektor pertanian disebut bersifat terbatas pada peningkatan permintaan bahan pangan segar.

Direktur Utama Perum Bulog periode 2023-2024, Bayu Krisnamurthi menyampaikan, pertumbuhan sektor pertanian ‘on-farm’ cenderung stagnan di kisaran 2,5% - 3%.

Program yang mengandalkan bahan segar dari pertanian seperti sayuran, kata dia, tidak berkontribusi banyak terhadap sektor pertanian lantaran produk segar tersebut tidak banyak melalui proses pengolahan.

“Makan bergizi itu sebenarnya nilai tambahnya kecil [ke sektor pertanian],” kata Bayu dalam agenda CEO Forum 2025, Rabu (22/1/2025).

Dari sisi nilai tambah, Bayu menyebut bahwa program ini dapat meningkatkan permintaan bahan pangan segar, dengan estimasi peningkatan sebesar 30%-40%.

Kendati menciptakan permintaan baru, dia menilai program ini tidak secara signifikan mendorong pertumbuhan sektor pertanian secara keseluruhan.

Untuk menghasilkan multiplier effect yang besar, menurutnya sektor pertanian perlu diarahkan ke industri makanan dan minuman (mamin). Pasalnya, dalam pengolahan pangan, nilai tambah tak hanya berasal dari bahan pangan tapi juga melalui kemasan, branding, hingga distribusi produk.

“Itu sebenarnya yang jauh lebih besar [dampaknya],” ujarnya.

Namun demikian, Bayu menyebut bahwa program makan bergizi gratis memiliki manfaat signifikan dalam memperbaiki gizi masyarakat dan merupakan investasi jangka panjang.

“Mungkin di jangka pendek kita agak berkorban, fine. Tapi jangka panjang itu really on the right track,” pungkasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lapangan usaha pertanian pada kuartal I/2024 mengalami penurunan sebesar 3,54% secara tahunan. Kondisi ini utamanya dipicu oleh penurunan produksi komoditas pertanian.

Hal tersebut diungkapkan Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers pada Mei 2024. Dia menyebut, menurunnya produksi komoditas pertanian di awal 2024 disebabkan oleh fenomena El Nino.

“Lapangan usaha pertanian terkontraksi 3,54% karena penurunan produksi komoditas pertanian pada awal 2024, khususnya tanaman pangan karena fenomena El Nino yang berpengaruh pada paruh kedua 2023,” katanya dalam konferensi pers, Senin (6/5/2024).

IDXChannel - Badan Gizi Nasional mengusulkan penambahan anggaran Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis. Usulan ini disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat, yakni 82,9 juta orang,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana, dikutip Rabu (22/1/2025).

Dia menambahkan, dengan anggaran MBG yang telah disepakati sebelumnya, yakni Rp71 triliun. Namun, anggaran itu hanya mampu menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025.

Dadan melanjutkan, Prabowo akan memikirkan mekanisme percepatan program Makan Bergizi Gratis agar nantinya lebih banyak anak-anak, ibu hamil dan menyusui serta balita yang menerima makan bergizi gratis.

“Untuk sementara yang sudah fixed itu Rp71 triliun, itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15-17,5 juta penerima manfaat," kata dia.

"Pak Prabowo ingin program ini segera dinikmati oleh seluruh penerima manfaat dan mohon bersabar," kata dia.

Dia menambahkan, BGN melaksanakan program ini di 31 provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyediakan makanan untuk 650 ribu penerima manfaat.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo Subianto melarang pembangunan rumah di atas lahan sawah. Hal ini dikarenakan sawah merupakan lahan produktif yang kaya akan unsur hara.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, ia juga memberikan beberapa catatan kepada pemerintah.

"Saya pikir dalam konteks pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan Prabowo itu, pertama dari sisi kebijakan positif. Tetapi tentu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah tanah-tanah mana yang akan dijadikan target untuk pembangunan perumahan rakyat tersebut," katanya saat ditemui di Pasar Minggu, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, ia melihat beberapa masalah yang ditemui adalah tidak ada perencanaan matang perihal pemilihan lokasi pembangunan perumahan. Hal ini sering menjadi salah satu penyebab konflik agraria karena beberapa perumahan di bangun di tanah adat atau perkebunan.

Menurutnya daripada mencari dan membuka lahan baru untuk perumahan, lebih baik melakukan revitalisasi permukiman yang terbengkalai dan mengubahnya menjadi kawasan baru yang lebih layak.

"Kalau pun tidak membangun dari nol, sebenarnya upaya revitalisasi permukiman komunitas miskin di kota, kemudian juga masyarakat-masyarakat miskin di pedesaan yang permukimannya belum diberikan haknya, diberikan jaminan hukumnya, penyelesaian konfliknya. Justru seharusnya diarahkan ke sana," ujarnya.

Banyak ia dapati masalah yang sebenarnya ada di masyarakat adalah mereka tidak mendapatkan bukti atas kepemilikan tanah yang mereka beli. Bahkan beberapa di antaranya telah menunggu bertahun-tahun. Risikonya pada saat ada proyek pembebasan lahan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki sertifikat lahan tersebut.

"Padahal sebenarnya tadi konflik-konflik agraria yang ribuan dari sejak 10 tahun terakhir itu, banyak termasuk kawasan pemukiman yang sebenarnya mereka itu tanahnya sudah dibangun, tetapi jaminan kepastian hukum dan hak atas tanahnya itu belum ada," ungkapnya.

Dewi mendesak agar pemerintah juga memperhatikan hal ini. Sebab, permukiman juga termasuk dalam agenda reforma agraria yang akan dijalankan oleh pemerintah ke depannya.

"Jangan melihatnya secara parsial seolah-olah itu program yang berdiri sendiri. Agenda reforma agraria juga tidak hanya bicara soal pertanian dan seterusnya. Tapi juga bicara soal pemukiman, fasum (fasilitas umum), fasos (fasilitas sosial), kampung, dan pedesaan," tekannya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah mengungkapkan alasan Prabowo melarang masyarakat membangun rumah di atas lahan sawah.

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," ucap Fahri saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025) lalu.

Fahri menjelaskan rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

(aqi/das)

Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo Subianto melarang pembangunan rumah di atas lahan sawah. Hal ini dikarenakan sawah merupakan lahan produktif yang kaya akan unsur hara.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, ia juga memberikan beberapa catatan kepada pemerintah.

"Saya pikir dalam konteks pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan Prabowo itu, pertama dari sisi kebijakan positif. Tetapi tentu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah tanah-tanah mana yang akan dijadikan target untuk pembangunan perumahan rakyat tersebut," katanya saat ditemui di Pasar Minggu, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, ia melihat beberapa masalah yang ditemui adalah tidak ada perencanaan matang perihal pemilihan lokasi pembangunan perumahan. Hal ini sering menjadi salah satu penyebab konflik agraria karena beberapa perumahan di bangun di tanah adat atau perkebunan.

Menurutnya daripada mencari dan membuka lahan baru untuk perumahan, lebih baik melakukan revitalisasi permukiman yang terbengkalai dan mengubahnya menjadi kawasan baru yang lebih layak.

"Kalau pun tidak membangun dari nol, sebenarnya upaya revitalisasi permukiman komunitas miskin di kota, kemudian juga masyarakat-masyarakat miskin di pedesaan yang permukimannya belum diberikan haknya, diberikan jaminan hukumnya, penyelesaian konfliknya. Justru seharusnya diarahkan ke sana," ujarnya.

Banyak ia dapati masalah yang sebenarnya ada di masyarakat adalah mereka tidak mendapatkan bukti atas kepemilikan tanah yang mereka beli. Bahkan beberapa di antaranya telah menunggu bertahun-tahun. Risikonya pada saat ada proyek pembebasan lahan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki sertifikat lahan tersebut.

"Padahal sebenarnya tadi konflik-konflik agraria yang ribuan dari sejak 10 tahun terakhir itu, banyak termasuk kawasan pemukiman yang sebenarnya mereka itu tanahnya sudah dibangun, tetapi jaminan kepastian hukum dan hak atas tanahnya itu belum ada," ungkapnya.

Dewi mendesak agar pemerintah juga memperhatikan hal ini. Sebab, permukiman juga termasuk dalam agenda reforma agraria yang akan dijalankan oleh pemerintah ke depannya.

"Jangan melihatnya secara parsial seolah-olah itu program yang berdiri sendiri. Agenda reforma agraria juga tidak hanya bicara soal pertanian dan seterusnya. Tapi juga bicara soal pemukiman, fasum (fasilitas umum), fasos (fasilitas sosial), kampung, dan pedesaan," tekannya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah mengungkapkan alasan Prabowo melarang masyarakat membangun rumah di atas lahan sawah.

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," ucap Fahri saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025) lalu.

Fahri menjelaskan rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

(aqi/das)

Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh siswa di Indonesia menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) pada akhir 2025.

"Akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makan bergizi gratis," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan soal komitmen Jepang dan China untuk memberikan dukungan bagi program makan bergizi gratis (MBG).

Namun, Dadan menegaskan komitmen tersebut belum terealisasi dan masih dalam tahap pembahasan teknis, bahkan berpotensi baru terwujud dalam tiga tahun mendatang.

"Itu hal-hal yang secara teknis pun masih harus dibicarakan, belum tentu tahun ini. Bisa jadi tiga tahun lagi, kan hanya komitmen aja," ujar Dadan di Istana Negara Jakarta, Rabu (22/1).

Dadan juga memastikan program MBG sepenuhnya didanai oleh pemerintah Indonesia melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Ia membantah pendanaan langsung dari negara asing untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Enggak ada namanya makan bergizi dari negara asing, enggak ada. Murni ini pemerintah Indonesia kepada rakyatnya," tegasnya.

Menurut Dadan, dukungan teknis dari Jepang dan China biasanya berupa bantuan peralatan atau pelatihan, meski hingga saat ini bantuan tersebut belum terealisasi.

"Itu paling technical assistant, bantuan peralatan, itu juga belum ada," ujarnya.

Ia menegaskan alokasi anggaran program ini telah dijamin oleh Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, hal ini memberikan kepastian BGN dapat menjalankan program tanpa kekhawatiran terkait pendanaan.

Sementara itu, Dadan juga menjelaskan dana corporate social responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak digunakan untuk mendanai program MBG. CSR, menurutnya, hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung program BGN.

"CSR tidak digunakan untuk makan bergizi, tapi siapkan infrastruktur yang akan jadi mitra bagi Badan Gizi. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tetap dari kita, dipastikan semua itu dari APBN ya," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut proses masak yang tidak benar menjadi penyebab terjadinya keracunan pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Dukuh 03 Sukaharjo, Jawa Tengah.

Dadan mengatakan bahwa kesalahan teknis itu sudah ditangani. Dia menyebut proses masak yang kurang matang menjadi penyebab di balik keracunan 40 orang siswa saat menyantap MBG beberapa waktu lalu.

"Ya, ada dalam proses masak yang kurang matang," ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Dadan menyebut tidak akan memberikan sanksi kepada pramusaji yang memasakn menu MBG dimaksud. Namun, dia menyebut pihaknya sudah mengevaluasi kejadian tersebut.

Ke depan, Dadan juga memastikan akan selalu mengawal proses berjalannya MBG supaya hal serupa tidak terjadi lagi.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Para siswa mengalami gejala mual, pusing usai menyantap menu MBG berupa ayam tepung krispi.

Adapun program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu ditargetkan sampai ke seluruh anak sekolah di Indonesia pada akhir 2025.

Pada tahap Januari-April 2025, pemerintah menargetkan MBG diperoleh sebanyak 3 juta siswa. Pemerintah menggelontrokan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program MBG.