KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan respons terhadap kritis siswa SD terhadap rasa menu dari program makan bergizi gratis (MBG).

Staf Ahli BGN Ikeu Tanziha mengatakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menyesuaikan dengan program MBG, seperti terkait memasak makanan dalam volume banyak.

"Yang di SPPG itu kan memang sudah diajarkan, ya. Jadi, mereka itu sebenarnya sudah melakukan uji coba," kata Ikeu seperti yang dikutip dari Antara pada Selasa (21/1/2025).

Ia melanjutkan, "Tapi, yang namanya langsung membuat 3 ribu begitu, ada kemungkinan mereka itu juga dalam membuat resep, misalnya tidak terbiasa dengan yang banyak."

Ikeu mencontohkan, ada kemungkinan para petugas tidak terbiasa memasak dalam volume besar, sehingga kekurangan garam dan rasanya menjadi hambar.

Selain itu, ia berpendapat bahwa penyesuaian dengan pola kerja yang baru juga menjadi salah satu faktor yang menentukan rasa menu makan bergizi gratis.

Misalnya, ahli gizi yang harus bekerja sejak pukul satu dini hari untuk memastikan semua makanan yang disajikan sesuai prosedur.

"Tapi, namanya juga baru dua pekan pertama, ya. Memang di dua pekan pertama itu seperti yang Warungkiara yang di Sukabumi. Yang di Sukabumi itu memang kata ahli gizinya, dua pekan pertama itu memang berat, berat sekali," terangnya.

Selanjutnya, Ikeu merespons terkait harapan sejumlah anak agar menu makan bergizi gratis dibuat agak kebarat-baratan untuk menambah nafsu makan.

Pakar ilmu gizi ini mengatakan bahwa makan bergizi gratis bukan sekedar memberikan makanan, tetapi juga upaya untuk mengedukasi anak-anak tentang makan makanan yang sehat bergizi.

"Jadi kalau kita mau, ya, kasih aja. Seperti ayam kentaki-kentakian, misalnya gitu kan. Terus, kasih nugget. Bagi anak itu akan sangat memuaskan mereka, gitu. Tapi kan bukan itu yang diinginkan," ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa program makan bergizi gratis diberikan untuk membiasakan diri untuk mengurangi makan makanan berpenyedap.

Jika meminta makanan yang kebarat-baratan dengan kandungan penyedap yang tinggi, menurutnya, hal itu menunjukkan kebiasaan pola asuh yang salah.

"Biasanya lidah sudah terbentuk rasa sedap, gitu kan. Itu pasti ada anak bilang itu tidak enak, itu mungkin karena lidahnya sudah lidah banyak penyedap," ungkapnya.

Sebelumnya, viral di media massa tentang siswa yang mengkritik rasa menu dari program makan bergizi gratis yang tidak enak.

KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan respons terhadap kritis siswa SD terhadap rasa menu dari program makan bergizi gratis (MBG).

Staf Ahli BGN Ikeu Tanziha mengatakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menyesuaikan dengan program MBG, seperti terkait memasak makanan dalam volume banyak.

"Yang di SPPG itu kan memang sudah diajarkan, ya. Jadi, mereka itu sebenarnya sudah melakukan uji coba," kata Ikeu seperti yang dikutip dari Antara pada Selasa (21/1/2025).

Ia melanjutkan, "Tapi, yang namanya langsung membuat 3 ribu begitu, ada kemungkinan mereka itu juga dalam membuat resep, misalnya tidak terbiasa dengan yang banyak."

Ikeu mencontohkan, ada kemungkinan para petugas tidak terbiasa memasak dalam volume besar, sehingga kekurangan garam dan rasanya menjadi hambar.

Selain itu, ia berpendapat bahwa penyesuaian dengan pola kerja yang baru juga menjadi salah satu faktor yang menentukan rasa menu makan bergizi gratis.

Misalnya, ahli gizi yang harus bekerja sejak pukul satu dini hari untuk memastikan semua makanan yang disajikan sesuai prosedur.

"Tapi, namanya juga baru dua pekan pertama, ya. Memang di dua pekan pertama itu seperti yang Warungkiara yang di Sukabumi. Yang di Sukabumi itu memang kata ahli gizinya, dua pekan pertama itu memang berat, berat sekali," terangnya.

Selanjutnya, Ikeu merespons terkait harapan sejumlah anak agar menu makan bergizi gratis dibuat agak kebarat-baratan untuk menambah nafsu makan.

Pakar ilmu gizi ini mengatakan bahwa makan bergizi gratis bukan sekedar memberikan makanan, tetapi juga upaya untuk mengedukasi anak-anak tentang makan makanan yang sehat bergizi.

"Jadi kalau kita mau, ya, kasih aja. Seperti ayam kentaki-kentakian, misalnya gitu kan. Terus, kasih nugget. Bagi anak itu akan sangat memuaskan mereka, gitu. Tapi kan bukan itu yang diinginkan," ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa program makan bergizi gratis diberikan untuk membiasakan diri untuk mengurangi makan makanan berpenyedap.

Jika meminta makanan yang kebarat-baratan dengan kandungan penyedap yang tinggi, menurutnya, hal itu menunjukkan kebiasaan pola asuh yang salah.

"Biasanya lidah sudah terbentuk rasa sedap, gitu kan. Itu pasti ada anak bilang itu tidak enak, itu mungkin karena lidahnya sudah lidah banyak penyedap," ungkapnya.

Sebelumnya, viral di media massa tentang siswa yang mengkritik rasa menu dari program makan bergizi gratis yang tidak enak.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membeberkan rencana pemerintah untuk meninjau ulang kinerja investor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pria yang kerap disapa Ara itu menuturkan, saat ini banyak groundbreaking proyek sudah dilakukan di IKN, namun proyek yang diteruskan pembangunannya masih sedikit.

Oleh karena itu pemerintah akan menanyakan komitmen swasta yang berinvestasi di IKN.

"Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak, tetapi yang membangun sedikit. Tadi saya diskusikan, Pak Bas (Kepala OIKN Basuki Hadimuljono) juga setuju, di review yang sudah groundbreaking," kata Ara usai ikut rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Negara, Selasa (21/1/2025).

Dia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan arahan agar swasta harus diutamakan untuk membangun IKN. Dengan catatan, ada tenggat waktu yang harus dipenuhi para investor demi mengebut pembangunan di IKN.

“Jadi tidak usah menunggu, misalnya diberikan kesempatan 1,5 tahun, tapi ditanya saja satu-satu di review, supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo," ujar dia.

Dia menambahkan, perlunya tenggat waktu yang diberikan jika tidak menyanggupi maka proyek tersebut akan diberikan ke investor lainnya.

“Saya rasa itu harus dikasih deadline-nya waktunya kapan, kalau nggak ada ya sudah, berarti diberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau tidak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada deadline-nya," ucap dia.

(NIA DEVIYANA)

Seorang Satpam sebuah perumahan di Gedangan, Sidoarjo, berurusan dengan polisi. Satpam berinisial MV itu ditahan karena telah mencabuli anak yang berusia 8 tahun.

Kejadian pada pertengahan Januari itu berawal saat korban bermain bersama adiknya di taman perumahan. Kemudian korban didatangi pelaku yang mengajaknya bermain keong di pos satpam. Korban dan adiknya pun mau mengikuti ajakan pelaku.

"Setibanya di pos satpam, pelaku mengajak korban mencuci keong di kamar mandi yang ada di pos satpam. Begitu korban dan pelaku di dalam kamar mandi, lampu dimatikan oleh pelaku dengan alasan listrik padam. Dari sinilah korban melakukan perbuatan cabul terhadap korban," kata Wakapolresta Sidoarjo AKBP I Made Bayu Sutha Sartana, Selasa (21/1/2025).

"Tidak lama kemudian korban mendengar adiknya gedor-gedor pintu kamar mandi, lalu tersangka panik dan membukakan pintu. Tersangka menyuruh korban pulang sambil bilang kepada korban agar tidak cerita ke orang tuanya," jelas I Made Bayu.

Saat sampai di rumah, korban menceritakan perbuatan salah satu satpam perumahan kepada ibunya. Setelah itu, orang tua korban melapor ke Polresta Sidoarjo dan pelaku berhasil diamankan.

"Atas perbuatan cabul yang dilakukan MV, pelaku dikenai Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara," tandas I Made Bayu.

Video Tampang Duda Pelaku Pencabulan 8 Anak di Sidoarjo

Video Tampang Duda Pelaku Pencabulan 8 Anak di Sidoarjo

Peninjauan kembali penting dilakukan untuk memastikan bahwa proyek yang sudah dimulai dapat segera dilanjutkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk meninjau ulang para pengusaha yang lambat dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Karena yang ground breaking banyak, tetapi yang membangun sedikit. Tadi saya diskusikan, Pak Basuki juga setuju, di review yang sudah ground breaking pengusaha yang memang sudah ground breaking tapi memang mungkin tidak jadi membangun, tidak cepat membangun, supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak," ujar Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menilai peninjauan kembali penting dilakukan untuk memastikan bahwa proyek yang sudah dimulai dapat segera dilanjutkan.

Langkah ini bertujuan agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara produktif, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya diberikan kesempatan 1,5 tahun, tapi ditanya saja satu-satu di review, supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo, supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN. Terutama bagi yang serius," kata Maruarar.

Dia menambahkan bahwa pengusaha yang tidak menunjukkan keseriusan dalam membangun IKN harus dimintai kepastian apakah ingin melanjutkan atau tidak.

Apabila tidak menunjukkan keseriusan, pemerintah akan memberikan kesempatan tersebut kepada pihak lain yang lebih serius.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline-nya waktunya kapan, kalau enggak ada ya sudah, berarti diberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau tidak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada deadline-nya. Selesai itu," pungkas dia.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengungkap rencana pemerintah untuk memberikan tenggat waktu (deadline) kepada investor-investor yang telah menjalankan kegiatan peletakan batu pertama (groundbreaking) di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk segera melanjutkan pembangunan.

Maruarar menyebut rencana itu didiskusikan bersama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono saat keduanya menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

“Saya rasa itu harus dikasih deadline-nya, waktunya kapan, kalau nggak ada ya sudah, berarti diberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau tidak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada deadline-nya,” kata Maruarar saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Oleh karena itu, Maruarar dan Basuki sepakat untuk meninjau kembali proyek-proyek pembangunan yang telah memasuki tahap groundbreaking di IKN, tetapi belum berlanjut.

“Tadi saya diskusikan, Pak Bas juga setuju. Di-review yang sudah groundbreaking pengusaha, yang memang sudah groundbreaking, tetapi memang mungkin tidak jadi membangun, supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak,” kata Menteri Perumahan.

Dia melanjutkan cara-cara itu perlu ditempuh sehingga proyek-proyek pembangunan di IKN, terutama yang dikerjakan oleh swasta, dapat berjalan cepat.

“Arahan Presiden Prabowo supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN, terutama bagi yang serius,” sambung Ara, sapaan Maruarar.

Dalam jumpa pers yang sama, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyebut dirinya telah melaporkan kepada Presiden Prabowo kesiapan untuk groundbreaking ke-9 di IKN.

“Kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk kegiatan pembangunan hotel, hunian, ritel, dan perkantoran sebesar Rp6,49 triliun,” kata Basuki menjelaskan proyek pembangunan yang termasuk dalam groundbreaking ke-9 itu.

Dia pun berharap setelah groundbreaking ke-9 itu diresmikan, tahapan pembangunan berikutnya dapat berlanjut.

“Tidak hanya sekadar groundbreaking, tetapi ditindaklanjuti dengan kegiatan pembangunannya,” kata Kepala OIKN.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pemerintah bakal menggratiskan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Dia menjelaskan penghapusan biaya itu bakal ditujukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nantinya, pengenaan PBG 0% itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah) untuk PBG itu 0%, 0 rupiah bagi MBR," ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5%, tetapi saat ini menjadi 0% untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Biasanya itu 5%. Atas arahan Presiden menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil," katanya

Lalu, Ara melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0% alias gratis.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

“Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0%, kemudian PBG-nya 0%. Jadi, ini jelas kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat kecil," pungkas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyetujui program strategis nasional (PSN) bidang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini disampaikannya usai rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Tadi saya sampaikan laporan, dan sudah setuju oleh beliau, kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek. Khusus buat MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah," kata Maruarar, Selasa.

Ia mengungkapkan, program ini bakal bekerja sama di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid.

"(Program strategis nasional) di beberapa puluh titik tempat di Indonesia ini. Tujuannya apa? Supaya ada perizinannya bisa dipercepat, dan pemerataan pembangunan, bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan," ucap dia.

Pria yang karib disapa Ara ini menjelaskan, kebijakan Prabowo adalah kebijakan pro-rakyat.

Hal ini tecermin dari peruntukan 3 juta rumah-rumah susun yang siap dihuni.

Berdasarkan arahan Kepala Negara, rusun akan diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang sewa yang paling murah.

Kemudian, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dan khusus untuk komersial dengan uang sewa yang lebih tinggi.

"Jadi jelas kebijakannya diminta untuk pro-rakyat, yang paling murah itu kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian di atasnya adalah untuk ASN, dan yang paling tinggi, yang paling mahal itu adalah untuk yang komersial," jelas Maruarar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyetujui program strategis nasional (PSN) bidang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini disampaikannya usai rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Tadi saya sampaikan laporan, dan sudah setuju oleh beliau, kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek. Khusus buat MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah," kata Maruarar, Selasa.

Ia mengungkapkan, program ini bakal bekerja sama di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid.

"(Program strategis nasional) di beberapa puluh titik tempat di Indonesia ini. Tujuannya apa? Supaya ada perizinannya bisa dipercepat, dan pemerataan pembangunan, bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan," ucap dia.

Pria yang karib disapa Ara ini menjelaskan, kebijakan Prabowo adalah kebijakan pro-rakyat.

Hal ini tecermin dari peruntukan 3 juta rumah-rumah susun yang siap dihuni.

Berdasarkan arahan Kepala Negara, rusun akan diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang sewa yang paling murah.

Kemudian, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dan khusus untuk komersial dengan uang sewa yang lebih tinggi.

"Jadi jelas kebijakannya diminta untuk pro-rakyat, yang paling murah itu kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian di atasnya adalah untuk ASN, dan yang paling tinggi, yang paling mahal itu adalah untuk yang komersial," jelas Maruarar.

“Kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek, khusus buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Bekerja sama nanti (dengan kementerian lain) di bawah koordinasi Bapak Menko Pak AHY dengan Menteri ATR,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengungkap rencana membuat program strategis nasional untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebut rencananya itu telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek, khusus buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Bekerja sama nanti (dengan kementerian lain) di bawah koordinasi Bapak Menko Pak AHY dengan Menteri ATR,” kata Maruarar saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menko AHY merujuk kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sementara Menteri ATR merujuk kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

Dia melanjutkan program strategis nasional untuk MBR itu bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Tujuannya, supaya ada perizinan bisa dipercepat, dan pemerataan pembangunan, bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan,” sambung Maruarar.

Terkait perizinan, Maruarar juga mengumumkan pemerintah berupaya mempercepat pengurusan berbagai perizinan, termasuk salah satunya persetujuan bangunan gedung (PBG).

“PBG itu dulu namanya sertifikat IMB. IMB itu izin mendirikan bangunan, sekarang adalah persetujuan bangunan dan gedung. Nah, selama ini waktunya 45 hari. Kita ubah menjadi 10 hari,” kata Menteri Perumahan.

Maruarar melanjutkan keberhasilan itu pun telah dia laporkan ke Presiden Prabowo.

“Kami sudah meninjau pertama di Kota Tangerang, kedua di Sumedang, ketiga di Jakarta. […] Kemarin di Jakarta itu bisa sekitar 17 menit, di Sumedang sekitar 1 jam, Tangerang juga 1 jam. Jadi luar biasa kita bisa menjalankan itu. Menurut saya, itu reformasi birokrasi yang luar biasa,” kata Maruarar.

Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga mengumumkan sejumlah kebijakan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk di antaranya penghapusan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Terkait PPN, pemerintah menghapus PPN untuk pembelian rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah.

Kemudian, untuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Maruarar menyebut salah satunya penghasilan mereka Rp8 juta ke bawah.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara selanjutnya yang berminat menyuntikkan dana di bidang perumahan.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

"Qatar bukan satu-satunya negara yang berminat investasi di Indonesia, di bidang perumahan, ada lagi Uni Emirat Arab, ada juga beberapa negara lainnya," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa saat ini kementeriannya tengah mengonsolidasikan diri dalam menyiapkan lahan hingga aturan untuk itu. Bahkan, dia mengaku UEA bakal melakukan survei pasar dan lahan.

Apalagi, kata Ara jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah juga sangatlah tinggi sehingga berbagai investasi yang nantinya masuk akan dipersiapkan dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tentu namanya orang invest kan ada tahapannya, investornya dia akan melihat market Indonesia yang ya semua tahu sangat besar, sangat besar sekali market Indonesia," ujarnya.

Sekadar informasi, Qatar menjadi negara perdana yang berkomitmen membangun 1 juta rumah di Indonesia dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau menyatakan saat ini program Makan Bergizi Gratis dengan sumber dana APBN sudah berjalan di beberapa kota di wilayah itu. Untuk anggarannya pada tahun ini masih dihitung berapa yang akan dikucurkan untuk Riau.

Kepala Kanwil DJPb Riau Heni Kartikawati, menyampaikan hingga saat ini, terdapat tiga titik pelaksanaan MBG di provinsi tersebut, yang telah diawali di Kabupaten Bengkalis.

“Pelaksanaan MBG ini memang sempat tertunda di Pekanbaru, tetapi sudah dimulai sejak awal Januari tahun ini di Bengkalis. Program ini disusun dan dianggarkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan. Saat ini, kami masih dalam tahap observasi untuk menilai tata kelola dan pelaksanaannya,” ujarnya Senin (20/1/2025).

Heni menegaskan bahwa MBG bukanlah program jangka pendek, tetapi dirancang untuk memberikan manfaat berkelanjutan. Selain berdampak pada peningkatan gizi anak-anak penerima manfaat, program ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Tujuan program ini sangat mulia. Tidak hanya memberikan dampak positif bagi anak-anak yang menerima MBG, tetapi juga diharapkan bisa membangkitkan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kami masih menunggu finalisasi sistematika, mekanisme, dan tata kelola program ini,” jelasnya.

MBG merupakan program nasional yang terpusat di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun. Namun, mekanisme pembagian anggaran ke seluruh provinsi, termasuk Riau, masih dalam proses penghitungan.

“Anggaran sebesar Rp71 triliun ini akan dihitung secara nasional dan disesuaikan dengan lokasi-lokasi pelaksanaan MBG di seluruh provinsi. Untuk Riau, kami masih menunggu keputusan lebih lanjut mengenai anggaran yang akan dikucurkan,” tambah Heni.

Kanwil DJPb Riau bersama pemangku kepentingan terkait akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan MBG agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.

Sementara itu pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru dilaporkan berjalan lancar tanpa kendala. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, Abdul Jamal menyebutkan pendistribusian program ini berjalan lancar dan tidak ada kendala.

Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau 14 sekolah tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sederajat yang berada di wilayah Kecamatan Tuah Madani dan Kecamatan Marpoyan Damai.

“Di Tuah Madani ada 11 sekolah, dan di Marpoyan Damai 3 sekolah. Untuk kecamatan lainnya, program ini belum mulai,” jelasnya.

Pada program ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Disdik hanya bertugas mendistribusikan paket Makan Bergizi Gratis ke sekolah tujuan. Sementara itu, penentuan menu, porsi, serta sekolah penerima sepenuhnya diatur oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Bagaimana menunya, porsinya, termasuk sekolah penerima, semuanya ditentukan oleh BGN. Kami dari Disdik hanya menyalurkan,” ujarnya.

Belasan sekolah penerima manfaat program ini merupakan sekolah yang lokasinya dekat dengan dapur umum yang dikelola BGN. Saat ini, baru dua dapur umum yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan distribusi makanan.

“Sekolah-sekolah yang sudah menerima program ini dipilih berdasarkan kedekatan dengan dapur umum yang ada. Jadi, sementara ini baru dua dapur umum yang aktif,” pungkasnya.