Jakarta -

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengusulkan adanya perpanjangan tenor kredit pemilikan rumah (KPR) dari 20 tahun menjadi 30 tahun untuk program 3 juta rumah.

Kemudian kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyampaikan usulan tersebut merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70% debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

"Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah, di antaranya yakni perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujar Nixon dalam keterangan tertulis, Rabu (15/1/2025).

Selain itu, BTN juga telah menyampaikan kepada pemerintah mengenai kebutuhan dukungan penjaminan bagi obligasi yang akan diterbitkan BTN dalam rangka mendapatkan tambahan pendanaan untuk Program 3 Juta Rumah.

Nixon mengatakan dengan adanya jaminan dari pemerintah, BTN akan mendapatkan kupon bunga yang lebih murah dan size yang lebih besar karena dananya berasal dari luar negeri.

Selain menerbitkan obligasi, BTN juga berharap pemerintah mengizinkan perseroan melakukan sekuritisasi aset atas portofolio KPR FLPP. Melalui sekuritisasi aset, BTN dapat menjual portofolio KPR Subsidi tersebut untuk menarik pendanaan dari investor domestik dan luar negeri, sehingga dana yang didapatkan dapat digulirkan kembali untuk pengajuan KPR selanjutnya.

Dalam rangka penyaluran KPR Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah, Nixon mengatakan, BTN juga berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal, seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan supir ojek online, yang saat ini telah mencapai 10% dari total penyaluran KPR Subsidi BTN.

Hal ini merupakan upaya BTN untuk menjadikan pembiayaan rumah lebih inklusif sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya.

"Dengan penyaluran KPR Subsidi, BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi kami untuk 2025, yakni menjadi "Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia," ujar Nixon.

Dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan APBN untuk pembiayaan perumahan sebesar Rp35 triliun pada 2025.. Pembiayaan tersebut terdiri dari kuota FLPP yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp980 miliar untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Simak juga Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta -

Kebakaran besar kembali terjadi di Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus). Hampir 30 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan ke lokasi.

"Obyek terbakar rumah padat hunian," kata Kasiops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakpus, Achmad Saiful Kahfi, Rabu (15/1/2025).

Kekabaran itu dilaporkan warga ke damkar pukul 08.55 WIB. Permukiman yang terbakar berlokasi di Jalan Kemayoran Gempol RT 05 RW 06 Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakpus.

Operasi pemadaman kebakaran dimulai pukul 09.07 WIB. Saat ini operasi pemadaman sudah memasuki proses pendinginan.

Petugas damkar masih menyemprotkan air untuk mengurai material yang terbakar serta menyisir sisa-sisa api agar segera padam dan tak terjadi penyalaan kembali.

Sebanyak 28 unit mobil damkar beserta 140 personel dikerahkan ke tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran. Belum diketahui penyebab dan kronologi kebakaran ini.

Dilaporkan ada 35 keluarga yang berjumlah 105 jiwa terdampak kebakaran ini. Petugas sempat terhambat akses jalan yang sempit dan lalu lintas yang padat.

"Objek terbakar 30 rumah," katanya.

Simak juga Video 'Rekomendasi Material Bangunan Buat Rumah Lebih Tahan Api':

[Gambas:Video 20detik]

(jbr/mei)

KOMPAS.com - Sayuran jadi salah satu makanan yang tidak disukai oleh sebagian anak.

Terlebih jika tidak diolah dengan baik dan sesuai selera anak, alhasil sayuran tersebut semakin tidak menarik dan tidak akan dimakan oleh anak.

Menurut dokter dan Ahli Gizi Masyarakat, DR. dr. Tan Shot Yen, M.hum, rasa tidak suka terhadap sayur juga dialami oleh sebagian siswa yang menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tak sedikit anak yang makan sayur sekadar formalitas, bahkan banyak yang enggan menghabiskannya. Khawatirnya, dalam jangka panjang hal ini dapat meningkatkan limbah makanan.

Tidak dibiasakan oleh orangtua

Dr. Tan mengungkap, salah satu alasan banyak anak yang enggan memakan sayuran di menu Makan Bergizi Gratis, karena tidak dibiasakan untuk makan sayur oleh orangtuanya.

Anak-anak yang tidak dibiasakan makan sayuran akan menganggap rasanya aneh dan tidak enak.

Maka tak heran, anak-anak tidak mau makan sayuran yang diberikan dalam menu MBG.

“Pertama yang harus diketahui, anak-anak itu kalau di rumahnya dibiasakan makan sayuran atau tidak? Kalau tidak, tentu enggak akan dimakan kalau disediakan di sekolahnya,” ujar dr. Tan kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).

Kurang diberikan edukasi dari pihak sekolah

Selain itu, ia menilai, seharusnya anak-anak juga dibantu edukasi oleh pihak sekolah untuk mulai menyukai sayuran sebelum program ini berlangsung.

Membuat anak terbiasa dan gemar makan sayuran tidak bisa terwujud secara instan. Dibutuhkan edukasi dari orangtua dan pihak sekolah secara berkelanjutan.

“Supaya anak suka sayur di menu Makan Bergizi Gratis ini, pastikan ada pre-program education yang mengajak anak untuk menyukai sayur-sayuran,” jelasnya.

Sementara itu, dr. Tan menegaskan, program ini seharusnya berpacu pada konsep Isi Piringku, yang memasukan berbagai jenis makanan yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Degan begitu, para orangtua pun jadi teredukasi terkait kebutuhan gizi harian anak dan menerapkannya di rumah.

“Menurut saya, program MBG ini bisa jadi unggulan, kalau dijalankan dengan benar. Jadi edukasi gizi keluarga juga, supaya orangtua belajar dan memiliki referensi makanan anak yang bergizi,” pungkas dr. Tan.

Kebakaran besar di Los Angeles yang belum kunjung padam memaksa ratusan ribu orang mengungsi dari rumah mereka. Para pengungsi berharap dapat segera membangun kembali rumah yang telah hangus terbakar. Jurnalis CNN, Amy Kiley, melaporkan berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam proses rekonstruksi tersebut.

Kontribusi BNI dalam mendukung program prioritas pemerintah juga dilakukan melalui program FLPP yang diharapkan dapat mengatasi masalah backlog perumahan di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) akan menyalurkan pembiayaan rumah subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat dengan target 10.750 rumah pada 2025 dari 10.021 unit tahun lalu.

Hal itu dilakukan BNI guna mendukung program prioritas pemerintah, yakni program 3 juta rumah, yang bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

”Kontribusi BNI dalam mendukung program prioritas pemerintah juga dilakukan melalui program FLPP yang diharapkan dapat mengatasi masalah backlog perumahan di Indonesia,” kata Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies di Jakarta, Rabu.

BNI menargetkan KPR bersubsidi naik menjadi Rp1,8 triliun pada 2025 dibandingkan Rp1,6 triliun tahun lalu. Program KPR bersubsidi FLPP BNI memudahkan masyarakat untuk memperoleh hunian pertama.

Corina menuturkan dengan skema FLPP, masyarakat bisa memiliki rumah dengan uang muka hingga 1 persen dan bantuan uang muka sebesar Rp4 juta untuk rumah tapak. Masyarakat juga bisa menikmati bunga spesial sebesar 5 persen fixed hingga akhir periode kredit dengan tenor hingga 20 tahun.

Syaratnya adalah maksimum penghasilan masyarakat yang dapat menerima program tersebut yakni sebesar Rp7 juta untuk pekerja lajang dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah.

Melalui skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BNI juga mendukung penyediaan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Masyarakat bisa memiliki rumah dengan uang muka hingga 1 persen dan bunga ringan sebesar 5 persen fixed selama periode kredit dengan tenor hingga 30 tahun, dengan syarat bahwa peserta Tapera memiliki gaji maksimal Rp8 juta.

Dengan pelaksanaan program FLPP dan Tapera, BNI melakukan fungsinya sebagai agent of development, menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan cita-cita penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Komitmen ini menjadi bukti nyata peran aktif BNI dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar Corina.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pemerintah sudah mulai menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per Senin (6/1) di sejumlah sekolah di Tanah Air. Seiring dengan implementasi perdananya, sejumlah kritik disampaikan dari berbagai kalangan terhadap program Presiden Prabowo Subianto itu.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, program tersebut akan mendatangkan dampak besar bagi perputaran ekonomi di daerah, khususnya di pedesaan. Namun menurutnya, implementasi program ini masih terlalu dini untuk dikritik.

"Kalau ada kritik-kritik itu jangan kritik-kritik sebenarnya. Jangan cepat-cepat kritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tahu padahal waktu dia jadi pejabat, dia juga maling juga. Jadi, kita tunggu saja lihat," ujar Luhut dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 di Menara Global, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan MBG dengan tujuan mencapai pemerataan, mengurangi stunting, dan kemiskinan. Hal ini dipercaya dapat terwujud karena MBG mampu mendorong perputaran ekonomi di desa-desa.

Luhut mengatakan, dalam 10 tahun terakhir perputaran dana desa di Indonesia mencapai Rp 1,1 miliar per desa. Dengan adanya program MBG, ditambah dengan rencana penerapan Government Technology (GovTech), diproyeksikan perputaran dana di desa bisa mencapai Rp 9 miliar.

"Sekarang ada MBG, kita mau bikin GovTech membuat lebih tertata dengan lebih baik baik. Kami hitung-hitung ada dana berputar di desa Rp 8-9 miliar. Ini angak yang besar," ujarnya.

Ekonomi didorong dengan proses pengadaan bahan baku MBG yang berbasis lokal, mulai dari pembelian telur hingga ayam. Manfaat penerapan MBG di sekolah-sekolah pun menurut Luhut juga perlahan-pahan mulai terlihat.

"Anda lihat muka anak-anak yang makan itu, itu mereka mungkin banyak yang jarang makan ayam, makan telur, sekarang makan. Itu nanti akan terjadi perputaran ekonomi di desa itu harus beli ayam telor dan sebagainya," kata dia.

"Ini yang disebut Prof Mubyarto dari UGM Ekonomi Pancasila. Tanpa kita sadari, kita mulai implementasi apa itu ekonomi Pancasila. Itu bagus jadi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita juga," sambungnya.

(shc/ara)

Lamongan -

Warga Perumahan Made Great Residence, Lamongan, dikejutkan dengan penemuan mayat yang sudah membusuk di sebuah warung kopi yang sudah lama tutup.

Sosok mayat yang belum diketahui identitasnya itu ditemukan pada Rabu pagi (15/1/2025) oleh penyewa warung saat hendak membersihkan tempat tersebut.

Pemilik warung, Zamroni, awalnya berniat membersihkan warung yang sudah tidak beroperasi selama lebih dari satu bulan. Namun, ia justru mencium bau busuk yang sangat menyengat.

"Saya awalnya ke warung untuk membersihkan warung karena sudah lama tutup, sudah lebih kurang 1 bulan warung tutup," kata Zamroni kepada wartawan.

Saat masuk ke dalam warung, Zamroni mendapati sesuatu yang mengerikan. Ia melihat tangan dan kaki manusia di bawah tumpukan meja.

"Saya mencium bau busuk dan di dalam kamar saya melihat ada tangan dan kaki. Saya langsung lari keluar," ujar Zamroni.

Zamroni segera keluar dari warung dan berteriak meminta pertolongan warga. Warga yang berdatangan kemudian menghubungi petugas kepolisian.

"Ya tahu hal itu, saya keluar dan meminta pertolongan warga," ucapnya.

Petugas Polsek Lamongan Kota yang menerima laporan langsung menuju lokasi kejadian. Bersama tim Identifikasi Polres Lamongan, petugas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jasad tersebut ke kamar mayat RSUD dr Soegiri Lamongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga masih melakukan penyelidikan, setiap informasi nanti akan kami sampaikan," ujar Kapolsek Lamongan Kota Kompol Fadelan di lokasi temuan.

Warung berpintu warna oranye tempat ditemukannya mayat kini telah dipasangi garis polisi. Warga setempat masih tampak berkerumun di sekitar lokasi kejadian, penasaran dengan peristiwa yang menggegerkan tersebut.

(irb/hil)

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan komposisi anggaran untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang sebelumnya 75:25 menjadi 50:50 bisa diterapkan pada triwulan ke-II tahun ini. Hal itu dilakukan dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, saat ini dengan alokasi dana untuk 2025 kurang lebih Rp 28,7 triliun untuk 220 ribu unit rumah. Menurutnya hal itu bisa didesain dengan skema pembiayaan yang tetap memperhatikan daya beli dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) namun outputnya bisa meningkat.

"Karena selama ini skemanya kan 75% itu dana APBN FLPP yang kita kelola, 25%-nya perbankan. Dengan kolaborasi dengan teman-teman perbankan bagaimana kalo skemanya diubah nih APBN-nya 50%, dana perbankannya 50% sehingga leverage outputnya bisa meningkat seperti itu," katanya di Kota Tangerang, Banten, Selasa (14/1/2025).

Hingga saat ini, pihaknya dengan beberapa stakeholder lainnya masih melakukan penghitungan serta menyiapkan aturan untuk skema baru itu. Meski demikian, ia menargetkan skema pendanaan 50% APBN dan 50% perbankan ini sudah bisa diterapkan pada triwulan ke-II tahun ini.

"Kita targetkan mudah-mudahan di triwulan II skema baru itu sudah mulai berjalan," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sempat bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membahas persiapan perubahan proporsi untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ara mengungkapkan, pertemuan tersebut untuk menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut. Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, ia ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Adanya perubahan proporsi tersebut diharapkan dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Kamis (2/1/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/zlf)

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program prioritas pemerintah, salah satunya adalah program 3 juta rumah. Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada 2025, BNI akan kembali berkontribusi dalam pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan target penyaluran sebanyak 10.750 unit rumah subsidi dari 10.021 unit tahun lalu.

Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, komitmen BNI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya dilakukan melalui Program Prioritas Pemerintah untuk pengadaan 3 juta rumah.

?Kontribusi BNI dalam mendukung program prioritas pemerintah juga dilakukan melalui program FLPP yang diharapkan dapat mengatasi masalah backlog perumahan di Indonesia,? ungkap Corina dalam siaran pers, Rabu (15/1/2025).

BNI menargetkan KPR bersubsidi naik menjadi Rp1,8 triliun pada 2025 dibandingkan Rp1,6 triliun tahun lalu. Program KPR bersubsidi FLPP BNI disalurkan kepada masyarakat untuk memperoleh hunian pertama dengan kemudahan akses yang didapatkan melalui program ini.

Lewat skema FLPP, masyarakat bisa memiliki rumah dengan uang muka hingga 1% dan bantuan uang muka sebesar Rp4 juta untuk rumah tapak. Selain itu, masyarakat juga bisa menikmati bunga spesial sebesar 5% fixed hingga akhir periode kredit dengan tenor hingga 20 tahun. Syaratnya, maksimum penghasilan masyarakat yang dapat menerima program ini yakni sebesar Rp7 juta untuk pekerja lajang dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah.

Bukan hanya itu, lewat skema Tapera, BNI juga mendukung penyediaan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui skema ini, masyarakat bisa memiliki rumah dengan uang muka hingga 1% dan bunga ringan sebesar 5% fixed selama periode kredit dengan tenor hingga 30 tahun. Syarat untuk menerima manfaat ini adalah peserta tapera dengan gaji maksimal Rp8 juta.

Dengan cakupan yang luas, BNI memastikan bahwa program ini dapat dinikmati lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Lewat pelaksanaan program FLPP dan Tapera, BNI melaksanakan fungsinya sebagai agent of development, menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan cita-cita penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Komitmen ini menjadi bukti nyata peran aktif BNI dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tutup Corina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara ogah bocorkan nilai investasi Qatar dalam membangun 1 juta unit rumah.

Hal ini karena Qatar masih akan melakukan survei terlebih dahulu seberapa besar market (pasar) perumahan di Indonesia.

Dirinya berharap, usai Qatar survei pasar perumahan di Indonesia, maka nilai investasinya pun juga besar.

Ara mengatakan hal ini usai meresmikan Rumah Susun (Rusun) Cipta Griya Kedaung, Tangerang, Selasa (14/1/2025).

"Kan mereka akan melihat dong bagaimana market Indonesia kan pasti mereka lihat FLPP dengan format baru dari (pembiayaan) 75:25 50:50 mudah-mudahan mohon doanya, semoga tahun ini bisa paling besar, ya gitu itu kanya kita gak mau kira-kira nanti, harus dengan pasti, tetapi kita memperjuangkan supaya paling besar tahun ini ya," jelas Ara.

Sementara Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah mengatakan dalam kesempatan lain, Qatar bakal menambah investasinya di bidang perumahan Indonesia sebanyak 5 juta rumah.

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ujar Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Artinya, Qatar telah menyatakan minatnya untuk berkontribusi menyukseskan program 3 juta rumah dengan membangun 6 juta rumah di Indonesia.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon pada Rabu (15/1). Menurut keterangan, Gibran ada agenda mendesak lain yang tak bisa ditinggalkan.

"Sehubungan Wapres RI ada agenda kenegaraan yang mendesak dan tidak dapat ditinggalkan, maka kunjungan kerja ke Ambon dan Merauke dibatalkan," kata Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informasi Diskominfo Maluku John Rumlawang di Ambon, dilansir Antara.

Gibran bersama sang istri, Selvi Ananda, sedianya akan memantau secara langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di SD Negeri 3 Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Kemudian, anak sulung Presiden ke-7 RI itu juga dijadwalkan meninjau salah satu desa wisata di Kota Ambon dan memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu.

"Wapres sampaikan permohonan maaf dan terima kasih atas perhatian dan kerja sama terkait persiapan yang telah dilakukan," kata John.

Namun, pelaksanaan program MBG di SD Negeri 3 Hative Besar tersebut tetap berlangsung meski tanpa Gibran.

Sejak MBG diuji coba di berbagai wilayah di Indonesia, Gibran memang kerap meninjau ke sekolah-sekolah. MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran.

Saat ini, hanya terdapat dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi di Kota Ambon. Keduanya berlokasi di RT03 RW03 Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Baguala, dan di Jalan Laksda Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon.

Jakarta: Magelang merupakan salah satu kabupaten Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki banyak produk unggulan kualitas ekspor, terutama bidang pertanian, seperti beras.

Kabupaten ini sekitar 30 menit menuju kota Magelang. Salah satu destinasi wisata yang populer adalah Candi Borobudur.

Bagi kamu yang ingin cari rumah di daerah ini, perumahan yang masih tersedia di Magelang mulai dari Rp150 jutaan. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Kabupaten Magelang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Magelang

Perumahan murah di Kabupaten Magelang. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Grha Gintung Permai

Perumahan subsidi terletak di Bondowoso, Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah dibangun oleh Mertoyudan Milenial Properti. Perumahan ini memiliki 18 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, rangka atap baja ringan dengan jenis genteng tanah liat soka lokal, dinding bata merah plester aci, lantai keramik ukuran 40x40 cm, dan pondasi beton bertulang.

2. Perumahan Villa Krincing Permai

Perumahan ini terletak di Krincing, Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah dibangun oleh PT Citra Alam Bersemi. Perumahan ini memiliki 24 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150 juta.

Ada enam tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup atap genteng, dinding batu bata, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

3. Marison Regency Windusari

Perumahan ini terletak di Banjarsari, Windusari, Kab. Magelang, Jawa Tengah dibangun oleh Maris Bangun Nusantara. Perumahan ini memiliki 50 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Ada tujuh tipe rumah subsidi, salah satunya tipe 30/84 ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan genteng beton, serta dinding bata merah. Lantai yang digunakan berukuran keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Sidorejo Village

Perumahan ini terletak di Sidorejo, Tegalrejo, Kab. Magelang, Jawa Tengah dibangun oleh Merapi Sejahtera. Perumahan ini memiliki 246 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap multiroof, dinding bata merah, lantai keramik 30x30, serta pondasi pasangan batu kali.

5. Galaxy Mansion

Perumahan subsidi ini terletak di Sumurarum, Grabag, Kab. Magelang, Jawa Tengah dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 105 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap rangka baja ringan, genteng beton gelombang. Dinding pasangan hebel (double dinding), finishing plester aci cat. Lantai keramik 40x40, keramik 20x20, keramik 20x40 dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)