Kota Palembang, Sumatera Selatan menyediakan 3.000 paket pada hari pertama makan siang bergizi gratis program pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (6/1).

Jumlah porsi tersebut disalurkan ke lima sekolah yakni SMP N 19 Palembang untuk sebanyak 1.098 siswa, SMP N 33 Palembang 594 siswa, SD N 25 Palembang sebanyak 606 siswa, SD N 24 Palembang sebanyak 604 siswa, dan TK Panca Bhakti I sebanyak 26 siswa.

Makanan bergizi tersebut disiapkan oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) melalui sistem katering di Jln.Sei Hitam No.1233 RT.02 / RW 06 Pakjo, Kecamatan IB I Palembang Sumsel.

Kepala BPOM Palembang Yani menyebutkan bahwa menu makan siang bergizi gratis tersebut aman dan terhindar dari zat berbahaya seperti formalin dan zat kimia lainnya.

"Ya kami melakukan uji sampel makan siang bergizi hari ini tidak kami temukan zat kimia seperti formalin dan kami katakan aman ya," katanya.

Kepala SD N 25 Palembang Wiwin Purwanti mengatakan bahwa siswanya antusiasme menikmati makanan bergizi tersebut. Namun di antaranya memang masih ada yang tidak menyukai sayuran.

Ia berharap menu tahu, tempe, sempolan isi ayam, sayuran dan buah pisang yang disajikan tersebut dapat divariasikan agar anak-anak yang tidak suka sayuran bisa tertarik untuk memakannya.

"Ya divariasi ya seperti sayuran yang disajikan lebih menarik bisa dibuat seperti tahu sayur, dan sebagainya agar siswa lebih menyukainya," kata dia.

Salah seorang siswa kelas 5 SD N 25 Vathan Kusuma Dinata mengatakan bahwa rasa sayuran memang sedikit hambar, ia berharap ada lauk seperti ayam goreng.

"Porsinya cukup kak, tapi sayurannya hambar, dan semoga ada ayam gorengnya kak," kata Vathan.

Presiden Peternak Layer Indonesia Ki Musbar Mesdi menyebut para peternak layer atau ayam telur tertimpa berkah makan bergizi gratis (MBG).

Dia berkata para peternak diminta memasok telur ayam dua kali seminggu. Pasokan dikirim ke 190 dapur umum yang melayani Makan Bergizi Gratis.

"Buah manisnya harga jual kita terjamin jadinya. Tapi peternak tidak memanfaatkan momentum karena ada serapan naik tinggi, kita naikkan, tidak. Kita sudah bermitra sejajar dengan pemerintah sejak 3-4 tahun lalu," kata Musbar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (7/1).

Dia berkata kebutuhan telur untuk Makan Bergizi Gratis tahun ini sekitar 1.875 ton per minggu. Telur-telur itu dipasok ke 5.000 dapur umum yang dibangun bertahap tahun 2025.

Musbar mengatakan berkah untuk peternak dari Makan Bergizi Gratis sangat besar. Bahkan, lebih besar dari program bansos telur.

"Kalau bansos itu kan kita sebulan sekali. Kalau MBG dua kali seminggu. Bisa dinilai sendiri lebih untung mana," ujarnya.

Musbar berkata para peternak mampu memproduksi 18.200 ton telur ayam per hari. Produksi itu dihasilkan oleh 5.766 peternak. 

Menurutnya, permintaan untuk Makan Bergizi Gratis tak akan mengganggu pasokan atau harga jual telur.

Makan Bergizi Gratis, ujarnya, justru menyediakan pasar yang jelas untuk sebagian peternak. Menurutnya, sebagian warga desa mulai terdorong untuk memulai peternakan ataupun pertanian karena ada pembeli yang jelas, yaitu pemerintah.

"Sudah ada jelas pembelinya untuk proyek-proyek pemerintah. MBG ini kelihatannya akan jangka panjang ya," ucap Musbar.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memulai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Pemerintah memberikan makan gratis satu kalo sehari kepada anak-anak.

Makanan diberikan saat anak-anak di sekolah. Makanan disiapkan oleh Badan Gizi Nasional dengan melibatkan warga sekitar.

Prabowo menargetkan Makan Bergizi Gratis untuk 82,9 juta orang anak setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun.

Meski demikian, program ini dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun ini, pemerintah mengucurkan Rp71 triliun untuk dikelola Badan Gizi Nasional.

Program Makan Bergizi Gratis resmi bergulir pada Senin, 6 Januari 2025. Namun berbeda dengan yang digaungkan, tak semua sekolah mendapatkan susu.

Seperti diketahui, Program Makan Bergizi Gratis dicanangkan untuk memenuhi gizi para siswa dengan memberikan makanan sesuai gizi anak. Salah satu menu yang dikabarkan melengkapi program ini adalah susu.

Namun pada pelaksanaannya, tidak semua sekolah mendapatkan susu. Hal ini, menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, karena susu bukan menu yang wajib ada setiap hari dalam program tersebut.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka itu sekali seminggu susunya. Kalau SPPG (yang saya kunjungi tadi) dia bilang susu itu per hari Jumat, tapi yang di Cimahi yang kita kunjungi susunya di hari Senin," kata Hasan dilansir detikNews, Selasa (7/1/2025).

Alasan menu susu tidak diwajibkan setiap hari, kata Hasan, adalah karena suplai susu di daerah belum merata.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," ujarnya.

Dia mengaku belum tahu apakan nantinya akan jadi menu wajib jika persediaan sudah merata.

"Kita belum tau itu kan nanti berdasarkan ininya BGN ya, sekarang kan porsinya porsi makanan, porsi makanan itu yang dihitung kecukupan kalorinya, karbohidrat dan protein," ujarnya.

Menu Disesuaikan Setiap 20 Hari Sekali

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan menu Program Makan Bergizi Gratis akan disesuaikan setiap 20 hari sekali. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebosanan menu yang disajikan.

"Berganti-ganti sampai 20 hari ya, 20 hari sekali baru ganti," kata dia usai meninjau proses MBG di SD Angkasa 5, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Senin (6/1/2025).

Budie Arie mengatakan rata-rata penerima manfaat program ini ada 3.000 orang dari setiap dapur. Maka total penerima manfaat MBG per hari ini ada sekitar 500 ribu orang.

"Hari ini kalau enggak salah ada 190 dapur dengan rata-rata 3.000 berarti 500.000 (penerima manfaat). Ini baru hari pertama kan, nanti kita coba sampai tiga bulan," jelasnya dikutip dari detikFinance.

Wilayah dan Menu Program Makan Bergizi Gratis

Saat ini, Program Makan Bergizi Gratis sudah diterapkan di 26 provinsi di antaranya Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Adapun deretan menu yang diberikan pada hari pertama Program Makan Bergizi Gratis adalah sebagai berikut:

Kota Bogor: Nasi, telur dadar, sayur, buah, dan tanpa susu.

Depok: Nasi, ayam, sayur tumis, tahu, dan jeruk

Jakarta: Ayam teriyaki, tumis buncis, dan susu.

Video: Kata Zulhas soal Impor Susu untuk Makan Bergizi Gratis

Video: Kata Zulhas soal Impor Susu untuk Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi disalurkan kepada penerima manfaat di Merauke mulai hari ini, Selasa (7/1/2025).

Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, melalui pesan singkat.

“Hari ini program makan bergizi gratis dilaksanakan di Merauke,” ungkap Dadan, kepada Kompas.com, Selasa.

Sebelumnya, pelaksanaan program ini sempat tertunda, sementara di provinsi lainnya, program MBG telah dimulai pada Senin (6/1/2025).

Penundaan ini berdampak pada lebih dari 3.000 siswa di tujuh sekolah di Merauke yang tidak dapat menikmati manfaat dari program tersebut.

Penundaan distribusi dilakukan atas arahan dari Badan Gizi Nasional, meskipun TNI dan Dapur Makan Bergizi telah menyiapkan logistik untuk kebutuhan makanan bergizi gratis sebelum penundaan tersebut.

Dadan mengatakan, semua bahan makanan telah disimpan dengan baik dan siap untuk didistribusikan setelah mendapatkan arahan lebih lanjut.

Hingga berita ini diturunkan, Dadan belum merinci lebih lanjut mengenai jumlah penerima manfaat dan kendala yang menyebabkan penundaan program di Merauke.

Program Makan Bergizi Gratis ini dimulai pada hari pertama kegiatan belajar mengajar (KBM) pada Senin (6/1/2024), dengan menu yang berbeda di setiap daerah.

Beberapa daerah juga tidak mendapatkan menu susu dalam program ini.

BANDUNG, KOMPAS.com - Kabupaten Bandung akan meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pekan depan, tepatnya pada 13 Januari 2025.

Meskipun program ini belum dimulai, sejumlah orang tua murid di Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Bandung menyampaikan harapan besar mereka terhadap inisiatif yang diusung oleh Prabowo Subianto.

Desiana, 32 tahun, orang tua murid di SD Negeri II Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, mengungkapkan bahwa program MBG sangat dinantikan.

Ia menilai, hingga saat ini, anak-anak di sekolahnya belum merasakan langsung manfaat dari program tersebut.

"Emang belum, cuma lihat dan baca-baca anak-anak antusias karena mungkin, jarang juga ada program kaya gitu, atau bisa jadi karena yang membagikannya tuh kalau saya lihat aparat ya kaya Polisi atau TNI, mungkin anak-anak senang," ujarnya saat ditemui di Sukamenak, Kabupaten Bandung, pada Selasa (7/1/2025).

Desiana juga mengungkapkan rasa penasaran terhadap menu yang akan disajikan dalam program ini.

Ia berpendapat, dengan harga Rp 10.000, menu yang disediakan seharusnya cukup bergizi.

"Kalau dilihat mah ada buah, ada nasi, ayam goreng ya, kalau kata saya mah cukup buat ganti anak kalau sarapan," katanya.

Ia menambahkan, jika program ini berjalan secara rutin, sebagai seorang ibu dengan dua anak yang masih bersekolah di tingkat SD, ia merasa terbantu, terutama ketika pembagian MBG dilakukan di pagi hari.

"Hal itu membantu manakala saya tidak sempat menyiapkan sarapan," ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Sastika, 42 tahun, orang tua murid kelas 4 di SDN III Cangkuang Kulon.

Ia berharap program MBG dapat membantu menghemat pengeluaran untuk anak sekolah.

"Meskipun terbilangnya kecil Rp 10.000, kalau tiap hari anak-anak bisa saja gak jajan, ya uangnya bisa untuk yang lain, nabung atau buat keperluan anak yang lain-lainnya, kaya beli buku atau peralatan tulis," kata Sastika.

Sastika juga berharap agar pemerintah dapat menambah susu dalam menu program MBG.

"Kalau baca-baca sebagian ada yang dikasih susu, ada juga yang enggak. Nah, mudah-mudahan pekan depan di kita bisa ada Susu nya," ujarnya.

Yusuf, 40 tahun, orang tua murid di SDN Sukamenak 8, menyatakan bahwa ia sangat menunggu pelaksanaan program MBG.

Ia ingin melihat bagaimana program ini berjalan dan mendengar komentar dari anak-anak yang mendapat manfaat dari program tersebut.

"Kalau saya udah sering ngobrol sama anak, tapi katanya belum ada informasi lebih lanjut soal program itu, jadi penasaran gimana nantinya," kata Yusuf.

Yusuf berpendapat bahwa jika program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, maka menu yang disajikan harus ideal.

Ia merasa bahwa Rp 10.000 mungkin kurang untuk memberikan makanan berat kepada anak.

"Lebih baik dengan nominal sebesar itu, baiknya hanya diberi buah-buahan atau susu saja," tambahnya.

Meski demikian, Yusuf mengapresiasi inisiatif pemerintah melalui program MBG.

"Saya yakin apapun kejadiannya nanti bisa berdampak pada orang tua dan si anak, mudah-mudahan dampaknya hal yang positif," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) ditargetkan menyasar 3 juta penerima pada triwulan pertama tahun ini atau Januari-Maret 2025.

Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, pemerintah secara bertahap akan menambah jumlah penerima program Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Ke depannya kita berharap nanti sampai triwulan pertama 2025 akan ditambah lagi menjadi kurang lebih 3 juta penerima manfaat," ucap Adita di Susukan, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2025).

Selain itu, kata Adita, dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan terus ditambah menjadi 1.000 unit. Saat ini, jumlah SPPG baru mencapai 190 unit yang tersebar di 26 provinsi.

Adita mengatakan, pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab utama MBG sudah menggelar evaluasi terkait pelaksanaan program tersebut pada hari pertama.

Katanya, dari hasil evaluasi, akan dilakukan sejumlah perbaikan, termasuk terkait pemilihan menu dan pembagian makanan.

"Evaluasi dari kemarin kita lihat memang ada beberapa masukan, yang nantinya akan menjadi rujukan bagi Badan Gizi Nasional untuk melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk antara lain adalah pemenuhan atau pemilihan menu dan juga pemilihan bahan makanan dan juga jam pengantaran itu akan menjadi evaluasi," kata Adita.

Terkait menu, kata Adita, penyelenggara akan berpedoman pada angka kecukupan gizi untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat program ini.

Misalnya, untuk penerima program MBG kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diperlukan 300-400 kilo kalori (kkal) sekali makan. Sementara, bagi anak usia SD, diperlukan 500-600 kkal dalam sekali makan.

"Jadi, mungkin lebih kepada ukuran atau volume, tetapi kalau dari menu bisa saja sama. Yang paling penting seimbang kandungan gizinya terpenuhi sesuai dengan referensi yang diberikan oleh Kemenkes dan Badan Gizi Nasional," ucap Adita.

Adita menambahkan, evaluasi MBG akan dilakukan setiap hari selama program makan bergizi gratis digelar.

"Evaluasi ini akan dilakukan evaluasi setiap hari oleh BGN yang langsung berkoordinasi dengan titik-titik SPPG yang ada di seluruh Indonesia," ujar Adita.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang mulai dilakukan perdana kemarin. Ia berharap program ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk Indonesia emas 2045.

"DPR menyambut hangat dimulainya program makan bergizi gratis yang telah dilakukan di sejumlah sekolah di berbagai daerah. Kita berharap tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai," kata Cucun dalam keterangannya tertulisnya, Selasa (7/1/2025).

Cucun berharap standar operasional prosedur (SOP) ketat yang diterapkan SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) dapat berjalan dengan konsisten. Ia ingin kualitas makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar gizi yang diharapkan.

"Sehingga standar pelaksanaan program yang telah ditetapkan pemerintah dapat terjaga dengan baik dan pelayanan serta kualitas dari makanan bagi anak-anak juga bisa terjamin," ungkap Cucun.

Waketum PKB ini meyakini anggaran Rp 10 ribu per siswa dapat mencukupi satu porsi menu makanan bergizi. Meskipun menu susu tidak selalu ada setiap hari, menurutnya protein dapat digantikan dengan bahan makanan lain.

Cucun juga berharap program ini dapat mengoptimalkan produk lokal. Ia menilai pemerintah bisa mengubah menu harian menjadi lebih variatif supaya siswa tak bosan.

"Pemerintah dapat mengoptimalkan produk lokal agar program MBG memenuhi standar gizi. Jadi disesuaikan dengan makanan bergizi khas masing-masing daerah sehingga hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk membuat menu makan yang seimbang dan variatif," kata Politikus PKB ini.

"Contohnya untuk karbohidrat bisa dengan nasi, olahan jagung, atau bihun dari beras putih. Sementara protein bisa dari ikan, lalu esok harinya ayam, telur, atau protein hewani lain yang dapat mencukupi gizi anak namun masih tetap masuk budget," sambungnya.

Cucun berharap program ini dapat mengurangi stunting yang masih tinggi di Indonesia. Menurutnya, penanggulangan stunting di RI juga menjadi atensi Presiden Prabowo.

"Angka stunting di Indonesia masih jauh dari target penurunan sebesar 14 persen pada 2024. Maka memang harus ada intervensi lebih untuk menekan angka stunting di Tanah Air, yang salah satu upayanya dapat dilakukan lewat pemenuhan asupan bergizi bagi anak-anak kita seperti melalui program MBG ini," katanya.

Di sisi lain, Cucun mengingatkan agar pemerintah memperkuat regulasi mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis. Cucun juga meminta ada sanksi tegas jika ditemukan adanya praktik pungutan liar atau penyimpangan lainnya.

"Masyarakat dan orang tua murid harus dilibatkan dalam proses pemantauan pelaksanaan program agar mereka dapat melaporkan jika terjadi penyimpangan. Lakukan pula evaluasi berkala demi memaksimalkan jalannya program makan bergizi gratis," imbuhnya.

Simak Video: DPD Minta Potensi Lokal Jadi Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan sekitar 30.000 mitra dalam memenuhi pasokan untuk menyuplai menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menyebutkan, 30.000 mitra itu bakal bekerja setiap hari untuk mencukupi pasokan makanan bergizi gratis.

"Ini kan program besar, setiap harinya butuh 30.000 (mitra). Nanti sampai semua program ini berjalan penuh," kata Dadan usai rapat bersama Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan menuturkan, sejauh ini sudah terdapat kurang lebih 13.000 mitra yang tergabung untuk menyuplai pasokan MBG ke anak-anak sekolah di seluruh provinsi di Tanah Air.

"(Mitra) 13.000 yang sudah ada. Kami cek segala sesuatunya. Jadi, ada yang dari 13.000 itu sesuai dengan persyaratannya," ujar dia.

Dadan melanjutkan, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) akan dijadikan sebagai aparatur sipil negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

SPPI tidak akan mengikuti tes seleksi calon ASN selayaknya rekrutmen PPPK pada umumnya, namun dengan seleksi jalur khusus di BGN.

SPPI akan menjadi kepanjangan tangan BGN dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis di daerah-daerah.

"Ya (nanti) akan menjadi PPPK. Dalam proses, masih dalam proses," kata Dadan.

Sebagai informasi, pemerintah melibatkan pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, terutama petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri.

Ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu calon mitra harus memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, baik berupa UMKM, koperasi, atau lembaga lain yang relevan.

Lalu, calon mitra harus menggunakan bahan pangan lokal sebagai bahan utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung produksi pangan dalam negeri.

Setelah itu, calon mitra juga harus memiliki dokumen resmi, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

KOMPAS.com - Pemerintah telah mulai menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) untuk semua siswa tingkat dasar dan menengah.

Program itu dilaksanakan mulai Senin (6/1/2024) serentak di sejumlah wilayah di Indonesia dengan menyasar 3 juta siswa untuk penerima tahap awal.

Karena hanya menyasar 3 juta siswa, tentunya masih banyak sekolah yang belum mendapatkan program makan bergizi gratis.

Salah satunya adalah SDN Cideng 07 Pagi. Kepala Sekolah SDN Cideng 07 Pagi, Masna Saragih mengatakan, sampai saat ini belum ada informasi mengenai kapan pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolahnya.

"Terkait makan gratis.Untuk info yang saya ketahui memang katanya akan ada dua tahap ya.Tahap pertama, dan tahap kedua nanti di bulan April," kata Kepala Sekolah SDN Cideng 07 Pagi Masna Saragih saat ditemui di sekolah, Senin (6/1/2025).

Masna mengatakan, saat ini ia baru diminta data oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait pernah atau tidak melaksanakan uji coba makan bergizi gratis.

Namun, belum ada informasi lebih lanjut kapan pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolah tersebut.

"Nah, sejauh ini sih khususnya sekolah kami ini memang belum mendapatkan info apakah sekolah ini akan diberikan makan gratis tersebut gitu," ujarnya.

Masna pun menyarankan agar pemerintah bisa memprioritaskan sekolah yang memang banyak memiliki anak-anak tidak mampu untuk menerima makan bergizi gratis.

Hal itu perlu diperhatikan karena mereka di rumah kesulitan untuk memenuhi gizi seimbang untuk menunjang tumbuh kembangnya.

Sementara sekolah-sekolah, utamanya sekolah swasta yang mungkin kebanyakan sudah berasal dari keluarga menengah dan mampu cenderung bisa memenuhi kebutuhan gizinya sehari-hari.

"Carilah sekolah-sekolah negeri yang memang ekonomi sosialnya rendah, bukan sekolah yang bahkan tidak mau menerima BOP. Iya kayak BOS," ungkapnya.

"Itu mereka sekolah-sekolah bonafit. Jadi pemerintah ini mungkin dievaluasi lagi," ucap dia

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu meningkatkan gizi anak sekolah, belum diterapkan di Kota Batu. Pemerintah Kota (Pemkot) Batu masih menunggu jadwal pelaksanaan dari pemerintah pusat.

Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai mengungkapkan, hingga saat ini Kota Batu belum menerima petunjuk teknis pelaksanaan MBG. Pihaknya masih menunggu arahan dari Badan Gizi Nasional nantinya.

"Belum ada di Kota Batu, karena kami menunggu jadwal dari pusat lewat badan gizi nasional," ungkap Aries saat dihubungi detikJatim, Selasa (7/1/2025).

Aries membenarkan bahwa sejak 6 Januari 2025, launching program MBG sudah dilakukan. Namun, launching tersebut belum terlaksana secara menyeluruh karena yang menerapkan sejauh ini hanya untuk daerah yang ditunjuk.

"Hanya beberapa daerah saja di Jatim yang melaksanakan kick off. Terutama yang sudah punya dapur umum," terangnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah siap melaksanakan MBG sejak tahun 2024. Kota Batu bahkan telah melakukan uji coba program ini baik mulai dari PAUD hingga SMP.

"Kami sudah siap sejak 2024 kemarin dengan uji coba yang sudah kami lakukan di semua sekolah. Mulai PAUD, TK,SD dan SMP," tegasnya.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa jadwal pasti pelaksanaan MBG di Kota Batu masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

"Kalau rencana mau diterapkan kapan kami masih menunggu pemerintah pusat," tegasnya.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Hukum Center of Economic and Law Studies atau Celios, Muhamad Saleh, menilai terjadi penyimpangan serius terhadap prinsip dasar pengelolaan keuangan negara karena pemerintah menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto untuk membiayai program makan bergizi gratis di sejumlah daerah.

Saleh menekankan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17/2003 (UU Keuangan Negara) mengatur bahwa semua penerimaan dan pengeluaran negara harus dikelola dalam mekanisme resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar akuntabilitas publik terhadap penggunaan keuangan negara," ujar Saleh dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

Dia mengingatkan pengelolaan keuangan negara yang baik menuntut transparansi, efisiensi, dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara. Ketika seorang pejabat menggunakan dana pribadi untuk membiayai program negara, sambungnya, transparansi pengelolaan menjadi kabur karena tidak dapat diaudit secara resmi.

Oleh sebab itu, Saleh menekankan program pemerintah yang dibiayai uang pribadi akan membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan wewenang dan mengaburkan garis tegas antara kepentingan pribadi dan publik.

"Tindakan ini mengabaikan mekanisme formal yang telah diatur dan mengirimkan sinyal bahwa pelanggaran terhadap aturan administratif dapat ditoleransi demi alasan pragmatis," jelasnya.

Saleh menambahkan keputusan dan tindakan pejabat harus tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintaan.

Apabila pejabat negara melanggar asas itu mencederai kepercayaan publik sekaligus merusak legitimasi institusi pemerintahan itu sendiri. Apalagi, penggunaan dana pribadi untuk program negara juga berpotensi menciptakan konflik kepentingan.

"Tindakan menggunakan dana pribadi untuk membiayai program pemerintah mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memastikan alokasi anggaran yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan," lanjut Saleh.

Jika memang terdapat hambatan administratif dalam penggunaan anggaran resmi maka seharusnya pemerintah harus mencari solusi legal seperti revisi anggaran atau percepatan birokrasi—bukan dengan mengandalkan dana pribadi pejabat.

Saleh pun menyarankan jika Prabowo ingin menyumbangkan dana pribadi untuk program pemerintahan maka dana tersebut harus diserahkan ke kas negara melalui mekanisme penerimaan negara dan didaftarkan sebagai sumbangan atau hibah sehingga tercatat dalam administrasi keuangan negara.

Program Makan Bergizi Gratis Resmi Berjalan

Program MBG resmi diterapkan pada Senin (6/1/2025). Dalam peluncuran perdananya, program unggulan presiden Prabowo Subianto itu diselenggarakan di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan ada beberapa wilayah yang masih menggunakan uang pribadi Prabowo untuk kebutuhan program MBG.

Hasan mengatakan bahwa salah satu wilayah yang melakukan pengadaan MBG tanpa menyentuh sepeser pun dana APBN terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

"[Pelaksanaan MBG] di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi, mereka masih menggunakan dana yang itu," katanya kepada wartawan, Senin (5/1/2025).

Dia menjelaskan bahwa sebelum menggunakan APBN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memang memanfaatkan anggaran yang sebelumnya telah ada. Salah satunya, dana pribadi Presiden Ke-8 RI itu.

Nantinya, dia melanjutkan bahwa sejumlah wilayah yang belum memakai APBN, termasuk SPPG di Kendari akan memakai dana yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis.

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN [Badan Gizi Nasional]," ucapnya.

View this post on Instagram

A post shared by Bisnis.com (@bisniscom)

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah melakukan penjajakan kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Kerja sama yang sedang ditelaah itu mengenai perencanaan dan pengembangan kebijakan dalam penataan sejumlah kawasan di Kota Bandung.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengatakan pihaknya ingin mendapatkan masukkan dari institusi pendidikan maupun pemerintah daerah mengenai kondisi kawasan permukiman yang bisa ditata. Menurutnya, masalah yang ada di kawasan permukiman tidak boleh dianggap sepele oleh pemerintah daerah sebab masyarakat yang akan terdampak.

Maka dari itu, Fahri juga meminta institusi pendidikan turut berperan aktif dalam melakukan riset serta pengabdian masyarakat terkait program penataan kawasan permukiman. Ia juga mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah daerah dalam berbagai program penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung seperti di daerah Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Adanya penataan kawasan tersebut diharapkan juga bisa menjadi pilot project dan menjadi percontohan bagi kota-kota lain.

"ITB sudah melakukan riset dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur dan Pemerintah Kota Bandung juga harus bekerjasama dengan baik. Dalam hal ini hal yang diperlukan adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tidak hidup di kawasan permukiman yang kumuh dan tidak sehat," kata Fahri dalam keterangannya, dikutip Selasa (7/1/2025).

Fahri juga mengusulkan agar pemerintah daerah bisa mengambil gambar atau video drone mengenai kondisi kawasan permukiman kumuh dan institusi perguruan tinggi bisa melakukan riset mengenai akibat atau dampak kawasan tersebut bagi kehidupan masyarakat. Sebab, dengan tinggal di kawasan kumuh masyarakat berpotensi mudah terjangkit penyakit serta huniannya juga kurang layak.

Kementerian PKP juga siap mendorong adanya investor untuk membangun hunian layak bagi masyarakat sekaligus menata kawasannya. Hal itu dilakukan setelah pemerintah daerah mendata tanah yang dimiliki masyarakat apakah legal atau ilegal.

Hal itu tentunya berkaitan dengan kompensasi yang akan diterima oleh masyarakat dan nantinya investor juga dapat mengelola kawasan komersial yang ada. Sementara itu, pemerintah daerah juga perlu menyediakan lahan atau memindahkan masyarakat ke hunian transit selama proses pembangunan berlangsung.

"Proses penataan kawasan seperti ini juga pernah dilakukan di Jepang dan kuncinya adalah kepercayaan dan adanya perjanjian antara investor dan masyarakat mengenai kompensasi pemanfaatan lahan yang ada. Jangan sampai kita biarkan masyarakat hidup terkepung dalam kawasan kumuh dan area yang penuh dengan polusi," tutur Fahri.

Di sisi lain, Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Prof. Ir. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D. didampingi Wakil Dekan Bidang Akademik Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB, Aswin Indraprastha, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D. menyatakan siap melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan Kementerian PKP dalam penanganan kawasan di Kota Bandung. Adanya Kementerian PKP yang fokus terhadap perumahan dan kawasan permukiman juga dinilai sangat baik karena mampu lebih fokus dalam pembangunan hunian dan kawasan.

"Kami sangat gembira dan siap membuka ruang untuk bisa lebih berkontribusi pada program pemerintah yang menjadi fokus SAPPK baik lingkup mikro seperti arsitektur dan makronya terkait pengembangan kebijakan. Penataan kawasan permukiman, lingkungan dan pembinaan terhadap juga menjadi tantangan bagi SAPPK guna melakukan riset dan pengabdian masyarakat," kata Haryo.

Video: Respons ITB soal Kebijakan Kerja Paruh Waktu pada Penerima Keringanan UKT

Video: Respons ITB soal Kebijakan Kerja Paruh Waktu pada Penerima Keringanan UKT