Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen untuk membantu seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyediaan hunian layak sekaligus penataan kawasan permukiman.

Menurut Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah ada sekitar 12 ribu desa yang berada di pesisir seluruh Indonesia, termasuk wilayah Kepulauan Riau. Wilayah ini menjadi tempat yang strategis karena berdekatan dengan Singapura, yang menjadi kawasan investasi global.

"Untuk itu selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor," kata Wamen Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2025.
Menurutnya, perubahan perbaikan hunian harus dapat sekaligus diikuti dengan tata kota atau kawasan, sehingga menjadi kawasan permukiman yang semakin baik.

"Tujuannya merubah wajah kawasan atau kota, misalnya dari kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata bangunan sekitarnya, terlebih lagi di kawasan pesisir pantai dengan pemandangan alam yang bagus," ujar dia.

Untuk itu Wamen Fahri menyatakan kepada Gubernur Kepri untuk dapat menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak, sehingga Kementerian PKP dapat mempunyai gambaran terkait dukungan yang bisa diberikan.

"Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita pemerintah pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir," kata Wamen Fahri.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad mengatakan, selain kawasan pesisir, Kepri juga saat ini menghadapi permasalahan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan mengingat semakin banyaknya pendatang dari berbagai daerah.

"Untuk itu sebelumnya kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas terobosan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari, mudah-mudahan jadi stimulus baru untuk pembangunan rumah MBR," kata Ansar Ahmad.

(KIE)

Badan Gizi Nasional (BGN) mengizinkan masyarakat untuk mengambil foto maupun video menu makan bergizi gratis (MBG) yang disajikan kepada anak sekolah dan ibu hamil.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan sama sekali tak ada larangan mendokumentasikan menu makan siang bergizi gratis. Justru foto dan video yang dibagikan siswa penerima menjadi bagian dari pengawasan.

"Semua pihak berhak dan baiknya ikut mengawasi. Bagian dari mekanisme pengawasan bersama," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/1).

Hal tersebut sekaligus membantah tudingan bahwa Badan Gizi Nasional melarang penerima manfaat mendokumentasikan menu yang dibagikan setiap hari.

"BGN tidak mengeluarkan larangan untuk hal itu (dokumentasi), bahkan kameramen TV saja boleh meliput," tegasnya.

Sebelumnya, viral di akun X soal laporan dari mahasiswa SMA penerima manfaat kalau menu makan siang bergizi gratis tidak boleh di foto. Peringatan diberikan oleh sekolah yang ikut dalam bagian program.

Program makan bergizi gratis memang resmi dimulai secara serentak pada Senin (6/1). Pada tahap awal, program ini ditargetkan menjangkau 3 juta penerima manfaat hingga Maret 2025.

Ada beberapa kebijakan di Pemerintahan Presiden Prabowo yang prorakyat, yang sudah kami lakukan berkat dukungan, kerja sama dari Kabinet Merah Putih secara tim.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan Kabinet Merah Putih (KMP) yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghasilkan empat kebijakan di bidang perumahan dalam waktu singkat kurang dari 100 hari kerja setelah kabinet bekerja.

"Ada beberapa kebijakan di Pemerintahan Presiden Prabowo yang prorakyat, yang sudah kami lakukan berkat dukungan, kerja sama dari Kabinet Merah Putih secara tim. Karena kami diminta kerja sama dengan tim. Ada Bappenas, Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri ATR, dan sebagainya semua mendukung," kata Maruarar, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Maruarar menyebutkan kebijakan pertama yang telah ditetapkan ialah terkait dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi 0 persen dari sebelumnya harus dibayarkan masyarakat senilai 5 persen.

Kebijakan itu ditetapkan lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tidak hanya itu, SKB tersebut juga mengatur terkait penghapusan retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang juga dikenal masyarakat sebagai pengganti dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Maruarar menyebutkan dalam waktu kurang dari 100 hari, KMP juga telah membuat kebijakan lain yaitu untuk percepatan pengurusan PBG.

"Kemudian kami juga sesuai arahan Bapak Presiden, sudah membuat kebijakan yang mempercepat urusan rakyat. Yaitu dulu itu namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari," katanya pula.

Terkait percepatan waktu untuk mengurus PBG, Maruarar menambahkan bahwa kini sudah ada kota yang bahkan bisa mempercepatnya menjadi lebih cepat lagi dalam kurun waktu empat jam.

Capaian ini, menurut Maruarar, turut masuk dalam kebijakan yang berhasil dicetak di bidang perumahan dalam waktu singkat sejak KMP dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Rencana minggu depan bersama Pak Mendagri, juga saya undang Bapak Kepala Bappenas, itu (PBG) sudah bisa diurus menjadi empat jam, Tapi ini baru terjadi di satu kota, Kota Tangerang dan berharap nanti yang lain mengikuti," kata Maruarar.

Kebijakan terakhir yang sudah dicapai oleh KMP dalam bidang perumahan ialah terkait dengan perpanjangan kebijakan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah) untuk rumah di bawah Rp2 miliar.

PPN DTP untuk rumah di bawah Rp2 miliar masih akan berjalan selama enam bulan ke depan, dan menurut Maruarar hal itu akan sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pewarta: Livia Kristianti dan Mentari Dwi Gayati
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kami meyakini tingkat pendapatan ekonomi masyarakat Badui cukup sejahtera jika musim panen durian.

Lebak (ANTARA) - Wisatawan dari berbagai daerah di tanah air memadati kawasan permukiman masyarakat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, untuk memburu buah durian.

"Kami memperkirakan wisatawan pada Natal dan Tahun Baru 2024/2025 mencapai 3.600 orang, dan terjadi antrean kendaraan panjang hingga mengekor sampai 3 kilometer. Itu kali pertama terjadi pada saba budaya Badui," kata Sekretaris Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Medi, saat dihubungi di Rangkasbitung, Lebak, Selasa.

Wisatawan saba budaya Badui tentu berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat, sebab sejak natal-tahun baru hingga kini kawasan permukiman Badui ramai dipadati pengunjung.

Para pengunjung ke kawasan permukiman Badui itu, selain wisata alam juga memburu buah durian.

Buah durian lokal petani Badui memiliki keunggulan dengan rasa manis dan beraroma, juga buahnya besar dan harganya murah serta terjangkau wisatawan.

Harga buah durian Badui itu dijual mulai Rp30 ribu hingga Rp150 ribu per buah.

"Sekarang, sekitar dua pekan terakhir memasuki musim panen durian sekitar 10 ribu buah per hari habis terjual. Dari 10 ribu itu jika rata-rata harga Rp50 ribu per buah maka perputaran uang mencapai Rp 500 juta per hari," katanya menjelaskan.

Menurut dia, selama ini, buah durian lokal menjadi andalan pendapatan ekonomi masyarakat Badui.

Hampir semua warga Badui memiliki buah durian yang dikembangkan di lahan kawasan hutan adat masyarakat juga di luar kawasan luar Badui.

Selama ini, panen buah durian membawa berkah bagi masyarakat Badui, karena bisa mendongkrak pengunjung wisata saba budaya Badui.

"Kami meyakini tingkat pendapatan ekonomi masyarakat Badui cukup sejahtera jika musim panen durian," kata Medi.

Ia mengharapkan, pemerintah daerah agar membangun kondisi jalan menuju arah wisata Badui dibetonisasi, karena dikeluhkan pengunjung.

Ruas jalan menuju kawasan permukiman Badui banyak ditemukan berlubang.

Selain itu, juga kondisi areal parkir hingga kini hanya memiliki dua lokasi, sehingga pemerintah daerah perlu kembali membangun parkir yang bisa menampung ribuan unit kendaraan.

"Kami berharap ruas jalan dan tempat parkir segera dibangun, sehingga kunjungan wisatawan merasa nyaman," katanya menjelaskan.

Selli (25), seorang wisatawan warga Jakarta mengatakan dirinya bersama keluarga mengunjungi kawasan permukiman Badui untuk memburu durian, sekaligus wisata alam.

"Kami menikmati buah durian Badui usai berjalan melintasi alam yang begitu penuh tantangan dan kemudian makan durian. Nikmatnya luar biasa. Kami pulang ke Jakarta membeli durian sampai Rp2 juta," katanya pula.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto tak masalah atas keberadaan satgas pengamanan dari PDIP yang menjaga rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat penyidik melakukan penggeledahan.

Namun, Tessa mengimbau agar para satgas pengamanan itu tidak menghalangi upaya penyidik melakukan penggeledahan.

"Siapa pun bisa menjaga selama tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menghalang-halangi prosesnya," kata Tessa di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (7/1).

Tessa menegaskan seluruh pihak yang berupaya menghalangi upaya penyidik dalam mengusut suatu kasus dapat diproses hukum.

Ia merujuk pada pasal 21 UU Tipikor yang mengatur tentang tindakan menghalangi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi.

"Bila memang ada upaya-upaya untuk menghalangi prosesnya, bisa dikenakan Pasal 21 karena menghalangi penyidikan," ujar dia.

Kendati demikian, Tessa mengaku yakin satgas PDIP tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Ia yakin satgas PDIP itu justru membantu penyidik lembaga antirasuah dalam menjaga situasi di rumah Hasto agar tetap kondusif.

"Saya meyakini pihak-pihak yang saat ini ada di lokasi merupakan pihak-pihak yang taat hukum dan membantu proses agar tidak rusuh, tidak chaos di sana dan tidak mengganggu proses penggeledahan di sana," tutur dia.

KPK pada hari ini menggeledah rumah kediaman Hasto di Perumahan Villa Taman Kartini, Blok G3, Nomor 18, Margahayu, Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah 14 hari sejak KPK mengumumkan Hasto sebagai tersangka pada Selasa, 24 Desember 2024.

Selain Hasto, KPK juga menetapkan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku (buron).

Selain itu, KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice di perkara Harun.

Hasto disebut membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun.

Ia diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri.

Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi (Staf PDIP) untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK.

Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Hasto sudah dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (6/1) kemarin, namun yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang. Hasto ingin pemeriksaan dilakukan setelah HUT PDIP 10 Januari mendatang.

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak enam anggota Satuan Tugas (Satgas) Cakra Buana turut menjaga kediaman Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Perumahan Villa Taman Kartini, Jalan Graha Asri VI Blok G3 Nomor 18, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi yang digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/1/2025).

Pantauan Kompas.com di lokasi, tiga personel anggota organisasi sayap PDI-P itu berjaga di depan kediaman Hasto bersama beberapa personel Polri.

Sementara, tiga lainnya duduk di gubuk taman yang berada di depan rumah Hasto.

Para anggota Satgas Cakra Buana ini tampak mengenakan seragam berwarna hitam dan baret merah.

Selain Satgas Cakra Buana, sembilan personel Polri berseragam lengkap dengan senjata laras panjang turut menjaga ketat kediaman Hasto.

Salah seorang personel Polri yang berjaga di lokasi mengatakan, belasan penyidik KPK menggeledah rumah Hasto sejak pukul 14.00 WIB.

"Kurang lebih dari jam 14.00 WIB, kami rombongan total ada 10 mobil," kata anggota polisi tersebut.

Diberitakan, KPK menggeledah rumah Hasto pada Selasa (7/1/2025).

"Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin.

Tessa mengatakan, KPK akan segera menyampaikan perkembangan terkait kegiatan penggeledahan tersebut.

"Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan, bila kegiatan sudah selesai," ujarnya.

KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.

"Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024) petang.

BEKASI, KOMPAS.com - Belasan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menggeledah rumah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto.

Penggeledahan berlangsung di kediaman Hasto di Perumahan Villa Taman Kartini, Jalan Graha Asri VI Blok G3 Nomor 18, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, sejak pukul 14.00 WIB.

Sembilan personel Polri turut mengawal proses penggeledahan. Mereka mengenakan seragam lengkap dan membawa senjata api laras panjang.

Pantauan Kompas.com di lokasi, enam anggota Satuan Tugas (Satgas) Cakra Buana, organisasi sayap PDI-P, terlihat menjaga kediaman Hasto.

Mereka tampak mengenakan seragam hitam dan mengenakan baret berwarna merah.

Beberapa anggota Polri dan Satgas Cakra Buana yang berjaga di depan rumah Hasto tampak berbincang santai. Mereka sesekali melempar tawa.

Selain di depan rumah, anggota Polri dan Satgas Cakra Buana juga melakukan penjagaan di gang jalan yang tak jauh dari rumah Hasto.

Dalam penggeledahan ini, empat penyidik KPK sempat memeriksa mobil Toyota Vellfire berwarna hitam yang terparkir di halaman rumah Hasto.

Seluruh bagian dalam mobil tak luput dari pemeriksaan penyidik KPK. Namun, mereka tak menemukan sesuatu dari penggeledahan mobil tersebut.

Diberitakan sebelumnya, KPK menggeledah rumah Hasto pada Selasa (7/1/2025).

"Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Selasa.

Tessa mengatakan, KPK akan segera menyampaikan perkembangan terkait kegiatan penggeledahan tersebut.

"Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan, bila kegiatan sudah selesai," ujarnya.

KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.

"Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024) petang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan sempat berbagi pengalaman kepada perwira tinggi dan menengah TNI tentang pengalamannya sebagai anggota Kabinet Merah Putih (KMP) dalam merealisasi program prioritas di bidang perumahan.

Maruarar mengatakan mengikuti arahan kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia berupaya optimal mewujudkan konsep perumahan yang berkeadilan, namun tetap memaksimalkan anggaran yang ada meski jumlahnya terbatas.

"Tentu kita harus melakukan langkah-langkah yang selalu Pak Prabowo sampaikan, kita mesti punya target dan kita harus kerjakan terobosan-terobosan. Kita lakukan efisiensi, antikorupsi, penghematan," kata Maruarar kepada wartawan ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Adapun Maruarar membagikan pengalamannya tersebut di dalam acara Gala Dinner Senior Management Course Universitas Pertahanan pada Senin (6/1) yang juga dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Di dalam acara itu, Maruarar juga berpesan bahwa dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang berkeadilan, dirinya bersama anggota Kabinet Merah Putih selalu solid menjalankan kolaborasi.

Ia menceritakan sebagai kementerian baru, Kementerian PKP di 2025 mengalami penurunan anggaran dari yang sebelumnya pada 2024 mendapatkan Rp14 triliun menjadi Rp5 triliun di tahun ini.

Meski demikian, karena menerapkan prinsip kerja kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, anggaran yang terbatas tersebut ternyata tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan program prioritas pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar membagikan salah satu contoh bukti kebijakan yang diambil lewat kolaborasi di bidang perumahan ialah terkait dengan perpanjangan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah) untuk rumah dengan harga hingga Rp2 miliar.

Kewenangan terkait PPN DTP bidang perumahan tersebut, menurut Maruarar, tidak berada di bawah kementeriannya dan justru berada langsung di Kementerian Keuangan.

Contoh lain kolaborasi berhasil lainnya dapat dilihat dari dukungan percepatan pembangunan 3.000.000 perumahan yang dilakukan Kementerian PKP bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menghapuskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya PBG lewat dirilisnya SKB.

"Artinya disini kelihatan sekali solid antara kementerian dengan arahan Pak Prabowo. Tidak ada ego-ego sektoral. Itu bisa bekerjasama. Dengan bantuan Menteri PU, Mendagri bisa. Dengan Menteri Keuangan bisa," kata Maruarar.

Materi-materi tersebut diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran bersama oleh para perwira TNI tersebut terutama dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan rencana Pemerintah yang ingin membentuk 100 batalyon infanteri teritorial untuk pembangunan pada 2025.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Senin (25/11/2024) menyebutkan pembentukan batalyon tersebut dilakukan untuk mempersiapkan soft power dan bukan hanya hard power.

Dia mengatakan batalyon teritorial pembangunan itu memiliki unsur-unsur kompi peternakan, kompi perikanan, kompi pertanian, dan kompi kesehatan. Menurut dia, kompi itu akan membantu kesejahteraan masyarakat di kabupaten-kabupaten di Indonesia.

Pewarta: Livia Kristianti dan Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jadi saya minta ditingkatkan. Bagaimana efisiensi, tapi juga manfaat harus ditingkatkan, dan transparan ke publik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) transparan mengenai kinerjanya kepada masyarakat, sehingga dapat membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan iuran untuk Tapera.

BP Tapera harus membangun kepercayaan publik, karena Maruarar menilai bahwa apabila iuran Tapera diwajibkan bagi semua masyarakat sejalan dengan regulasi yang nantinya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

"Jadi saya minta ditingkatkan. Bagaimana efisiensi, tapi juga manfaat harus ditingkatkan, dan transparan ke publik," kata Maruarar, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Pada dasarnya, Menteri PKP menyampaikan bahwa Tapera sebagai tabungan itu seharusnya bersifat sukarela dan bukan menjadi kewajiban.

Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan BP Tapera untuk memastikan keberlanjutan program terkait, dan apabila nantinya program tersebut harus berjalan maka pengelola harus bisa memastikan bahwa iuran tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bisa dipercaya pengelolaannya.

Selama dua bulan terakhir, pria yang akrab disapa Ara itu mengaku terus mengecek perkembangan realisasi untuk program Tapera yang sebelumnya sudah dijalankan sebagai bagian melihat efektivitas dari BP Tapera.

"Boleh dicek kalau tidak salah, sampai hari ini mungkin 30.000-35.000 (rumah) sudah disalurkan melalui Tapera. Artinya manfaatnya sudah dilihat," kata dia lagi.

Meski begitu tetap saja, untuk pelaksanaan Tapera, Ara menilai pemerintah masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini tengah memproses pengujian aturan tersebut sejak semester II-2024.

"Kita tahu sekarang sedang berproses di MK dan kita menghormati keputusan hukum. Tapi saya ingin sesuai arahan Presiden bahwa lembaga-lembaga negara itu harus transparan, legal, dan bermanfaat. Nah itu kita dorong," kata Menteri PKP menutup pernyataannya.

Program Tapera sejak 2024 menjadi buah bibir sejak Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera ditetapkan pada 20 Mei 2024.

Hal itu dikarenakan kepesertaan Tapera yang sebelumnya hanya menyasar pegawai negeri sipil (PNS), kini diperluas kepada pegawai swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, TNI/Polri, sampai pekerja mandiri.

Beban iuran 3 persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan. Dana potongan bersifat wajib dan akan dikelola oleh BP Tapera.

Program ini mendapat penolakan dari sejumlah pekerja, karena tidak semua orang dapat menerima manfaat pembiayaan perumahan. Persyaratan pembiayaan Tapera terbatas kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau memiliki gaji maksimal Rp8 juta per bulan, serta belum punya rumah.

Dalam PP 21/2024, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program tabungan perumahan rakyat kepada BP Tapera paling lambat 2027.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tengah berkoordinasi menggaet Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terlibat dalam perancangan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di dekat jalur kereta api.

Ia mengatakan bahwa pembangunan rumah untuk MBR di jalur kereta api dinilai tepat untuk mempermudah masyarakat melakukan mobilisasi dengan jarak yang dekat namun tetap ramah di kantong.

"Kami juga tadi berbicara dengan Bapak Menteri Bappenas, bagaimana mengembangkan jalur-jalur transportasi, utamanya kereta api, supaya bisa dibangun rumah-rumah buat rakyat. Supaya transportasinya itu menjadi mudah, cepat, dan murah," kata Maruarar di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menurutnya koordinasi dengan Bappenas dalam pembangunan perumahan bagi MBR di dekat jalur transportasi umum tersebut diperlukan untuk mengintegrasikan jalur-jalur komoditas lainnya yang dibutuhkan dalam sebuah perumahan misalnya seperti jalur gas dan jalur listrik.

Maruarar memastikan bahwa nantinya pembangunan perumahan itu akan memperhatikan dan memaksimalkan lahan-lahan yang memang belum tergarap sehingga terjadi pemanfaatan yang tepat.

"Supaya nanti isu transportasi ini konektivitas bisa dieksekusi dengan pendekatan yang efisien, nanti selaras bagaimana jalur listrik, jalur gas, jalur kereta api, semuanya bisa sinergi sebagai satu tim," ujarnya.

Untuk mendukung program ini bisa terealisasi, Menteri PKP juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan agar pembangunan perumahan MBR di dekat jalur transportasi umum ini bisa masuk sebagai salah satu bagian Program Strategis Nasional (PSN).

Usulan itu disampaikannya lewat rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (7/1) sore bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Kami sudah mengusulkan, tadi rapat juga PSN program. Artinya ini ada di 30 sampai 50 titik. Khusus buat masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi, khusus buat masyarakat. Supaya izin-izinnya dipercepat, supaya terjadi pemerataan, supaya terjadi pemanfaatan lahan-lahan yang ada. Jadi, doain ya," kata Marurar.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan mitra yang tergabung dalam program makan bergizi gratis (MBG) tak hanya melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ia menegaskan mitra program MBG datang dari berbagai jenis usaha, dari kecil hingga skala besar. Sebab, kata dia, program ini membutuhkan pasokan yang besar.

Menurut Dadan, dibutuhkan hingga 30 ribu pelaku usaha yang bermitra dengan pemerintah sebagai penyedia menu program MBG.

"Semua pihak terbuka. Ini kan program besar setiap hari, butuhnya 30 ribu (pelaku usaha) nanti sampai semua program ini berjalan dengan penuh. Dan semua pihak welcome," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Dadan pun mengatakan semua mitra penyedia menu di program MBG telah melalui proses verifikasi. Hingga saat ini, sudah ada sebanyak 13 ribu pelaku usaha yang sudah mendaftar sebagai mitra.

Namun, Dadan belum bisa menyebutkan jumlah mitra yang sudah terverifikasi dan diterima. Ia pun tak merinci mengenai mekanisme pemantauan mitra yang terdaftar dan telah diterima.

BGN telah membuka kesempatan bagi pihak yang ingin menjadi mitra dalam program MBG.

Melalui keterangan tertulis, Selasa (31/12), Dadan Hindayana mengatakan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi lembaga atau individu yang ingin bergabung sebagai mitra program MBG. Pertama, status legal yang jelas.

"Mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya," kata Dadan.

Kedua, komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

Ketiga, keselarasan visi dengan BGN. Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN, dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.

"Keempat, lokasi dan kelompok sasaran yang terencana. Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial," katanya.

Dadan mengatakan bagi calon mitra yang ingin mendatar bisa melalui situs web resmi BGN di mitra.bgn.go.id.

"Silakan masuk menggunakan email baru yang didaftarkan melalui website kami. Di sana, semua informasi yang dibutuhkan akan tersedia, termasuk panduan teknis dan formulir pendaftaran," jelasnya.

Dadan menambahkan MBG terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal.

"BGN menyambut ide-ide inovatif dari mitra untuk memperluas jangkauan program ke seluruh wilayah Indonesia," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, sudah membangun 40.000 rumah murah sejak Oktober 2024.

Capaian pembangunan rumah ini disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025). Diketahui, Prabowo memiliki target pembangunan 3 juta rumah murah untuk masyarakat.

"Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun sejak 20 Oktober ya. Dan itu juga akan terus bertambah," kata Maruarar usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Selasa.

Ia menyampaikan, Prabowo juga memberikan arahan dalam pertemuan itu. Salah satu arahannya adalah memanfaatkan lahan-lahan yang disita negara untuk dibangun rumah murah, dengan cara yang legal.

Adapun lahan-lahan yang disita negara tersebut, termasuk lahan yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) dari hasil tindak pidana, lahan tindak pidana korupsi, hingga lahan yang disita dari obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut. Kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," ucap Maruarar.

Pria yang karib disapa Ara ini menuturkan, rumah itu ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), yaitu sekitar Rp 8 juta ke bawah.

Pihaknya pun akan memberikan bantuan pembiayaan rumah kepada masyarakat yang tidak memiliki gaji bulanan, seperti penjual bakso, penjual sayur, dan sebagainya.

"Kita membuat scheme, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," jelas Maruarar.

Menurut dia, permasalahan ini menjadi salah satu perhatian Prabowo. Kepala Negara meminta bahwa keadilan harus dijalankan, bukan hanya kepada masyarakat yang berpenghasilan bulanan semata.

"Artinya, keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau," jelas Ara.