TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), telah resmi diluncurkan di 26 provinsi, termasuk Tangerang Selatan (Tangsel), pada Senin (6/1/2025).

Inisiatif ini dianggap sebagai angin segar bagi para siswa, tidak hanya karena memberikan akses makanan bergizi secara gratis, tetapi juga karena membawa perubahan positif dalam kebiasaan mereka.

Menu sehat dan disukai anak-anak

Menurut Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Tangerang Selatan Nindy Sabrina, setiap porsi makanan yang disajikan telah dirancang sesuai dengan standar gizi seimbang.

Menu yang disediakan pada hari pertama program MBG meliputi nasi putih, ayam semur, sayur capcai, buah jeruk, dan susu putih 125 ml.

“Menunya sudah sesuai standar. Karbohidrat, protein, dan serat semuanya lengkap. Ada ahli gizi yang memastikan setiap porsi sudah memenuhi kebutuhan anak-anak,” jelas Nindy, Senin (6/1/2025).

Para siswa pun mengaku menikmati makanan yang disajikan.

Program MBG juga memperhatikan kebutuhan khusus siswa, seperti menyediakan menu bagi mereka yang memiliki alergi makanan.

Data alergi siswa dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional untuk memastikan semua makanan yang dikonsumsi aman.

Kebiasaan baru siswa: tak jajan lagi

Salah satu dampak positif dari program ini adalah perubahan kebiasaan siswa yang kini cenderung mengurangi jajan makanan tidak sehat.

Banyak siswa mengaku tidak lagi merasa lapar setelah menyantap makanan dari program ini.

“Biasanya kalau istirahat suka jajan sampai Rp15.000. Tapi sekarang jadi enggak jajan lagi karena sudah kenyang,” ungkap Dier Azhari, siswa kelas 3 SDN Lengkong Wetan 2.

Hal senada diungkapkan Raisa Adelia Putri (10), siswa kelas 4, yang merasa lebih puas dengan menu MBG.

“Tadi makannya habis semua, jadi enggak perlu jajan lagi,” kata dia.

Siswa Lebih Hemat Berkat Program MBG

Selain meningkatkan gizi, program MBG juga berdampak positif pada pengeluaran siswa.

Dengan makanan gratis yang disediakan setiap hari, siswa dapat menghemat uang jajan mereka.

Nindy Sabrina berharap program ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat yang lebih luas.

“Selain memenuhi kebutuhan gizi siswa, kami juga ingin membantu keluarga mereka mengurangi pengeluaran,” tuturnya.

Ramah lingkungan

Salah satu inovasi yang menarik dari program ini adalah penggunaan tempat makan berbahan stainless steel.

Nindy menjelaskan, langkah ini diambil untuk menjaga higienitas makanan yang disajikan.

“Kami menggunakan tempat makan berbahan stainless steel agar lebih bersih dan aman,” ujarnya.

Dengan demikian, siswa tidak lagi perlu membawa wadah plastik dari rumah.

Mereka hanya diminta untuk membawa peralatan makan seperti sendok dan garpu.

"Setelah digunakan, kotak makan dikembalikan ke dapur untuk dicuci di sini, sementara siswa hanya membawa sendok masing-masing," tambahnya.

Inisiatif ini juga mendukung upaya mengurangi penggunaan plastik.

Menurut dia, program MBG ini tidak hanya berfokus pada penciptaan generasi yang sehat, tetapi juga mendidik siswa untuk lebih bijak dalam mengelola kebiasaan makan dan keuangan mereka.

Diharapkan, ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan gizi anak-anak, khususnya di Kota Tangerang Selatan.

Jakarta -

Fraksi Gerindra DPR RI mengapresiasi kerja cepat pemerintah dalam mewujudkan janji kampanye program makan bergizi gratis (MBG). Program itu telah sukses dilakukan saat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum genap 100 hari.

"Fraksi Gerindra mengapresiasi kerja cepat pemerintah dalam mewujudkan salah satu program unggulan yang menjadi janji kampanye. Program MBG dapat berjalan di hari ke-79 pemerintahan. Tentu ini jadi permulaan yang baik dan menunjukkan komitmen kuat pemerintah," kata Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, G. Budisatrio Djiwandono, dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (7/1/2025).

Program tersebut diketahui perdana digelar pada Senin (6/1) di 26 provinsi. Budi menyebut makan bergizi gratis merupakan komitmen pemerintahan Prabowo dalam menyiapkan generasi unggul Indonesia.

"Program MBG adalah wujud investasi pada sumber daya manusia serta generasi masa depan yang kompetitif dan produktif, untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Bahkan, program ini juga memiliki misi pemerataan ekonomi dan sosial," ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya juga menekankan menjaga kualitas dari pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak Indonesia. Budi mengatakan Fraksi Gerindra di DPR siap mengawal agar program tersebut tepat sasaran.

"Maka dari itu, penting bagi program ini untuk tidak hanya berfokus pada kuantitas namun juga kualitas, seperti memperhatikan syarat kebutuhan kalori dan komposisi gizi bagi penerima manfaat," ujar Budisatrio.

"Untuk itu, kami dari Fraksi Gerindra siap mengawal agar program ini berjalan sesuai dengan esensi yang diharapkan sejak awal," lanjutnya.

Fraksi Gerindra juga mengapresiasi kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang berperan dalam menjaga kualitas gizi makanan pada program makan bergizi gratis. Budi menyebut pemberian makan bergizi gratis di 26 provinsi sebagai langkah awal yang memuaskan.

"Dimulainya program MBG secara bertahap yang meliputi 26 provinsi ini membuat kami optimis dengan kinerja BGN ke depannya. Kami yakin BGN mampu untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada sekolah dan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Target-target BGN sejauh ini juga cukup terukur dan menjanjikan," tutur Budi.

Dalam penyaluran perdana makan bergizi gratis, BGN telah menyiapkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang melayani kebutuhan gizi anak, ibu hamil dan ibu menyusui di 26 provinsi di Indonesia. Setiap titik dapur itu ditargetkan mampu melayani 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat makan bergizi gratis tiap harinya.

Pemerintah melalui BGN menargetkan 937 dapur dapat beroperasi secara bertahap untuk melayani tiga juta penerima manfaat pada akhir Januari 2025. Selain itu, BGN juga menargetkan 2.000 dapur beroperasi di bulan April, 5.000 dapur di bulan Juli, dan seluruh dapur atau SPPG dapat beroperasi 100% pada 2029.

Lebih lanjut, Budisatrio mengungkap pihaknya mendukung agar program makan bergizi gratis terus mengutamakan pasokan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Dia menyebut hal itu sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk pemerataan ekonomi dan pengembangan jaringan distribusi lokal.

"Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, petani, dan nelayan, program ini berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di daerah-daerah. Tentu kita ingin program ini bukan hanya sukses mengatasi isu stunting, namun juga berhasil membuka akses pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat," katanya.

Seperti diketahui, program Makan Bergizi Gratis membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berkolaborasi sebagai mitra kerja. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, saat ini tercatat 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program ini. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring tingginya minat dari UMKM, Koperasi, dan BUMDes yang telah mendaftar untuk bergabung sebagai mitra kerja.

Berikut daftar daerah yang sudah menjalankan program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025:
1. Aceh
2. Bali
3. Sumatera Barat
4. Sumatera Utara
5. Kepulauan Riau
6. Riau
7. Lampung
8. Banten
9. Jawa Barat
10. Jakarta
11. Jawa Tengah
12. Jawa Timur
13. Yogyakarta
14. Gorontalo
15. Sulawesi Barat
16. Sulawesi Selatan
17. Sulawesi Tenggara
18. Sulawesi Utara
19. Kalimantan Timur
20. Kalimantan Utara
21. Kalimantan Selatan
22. Maluku
23. Maluku Utara
24. NTT
25. Papua Barat
26. Papua Selatan

Simak Video 'Serba-serbi Dimulainya Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

(ygs/isa)

Mataram -

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyatakan kesiapan mendukung usulan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah terkait pembangunan rumah susun sebagai solusi penataan kawasan kumuh di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengapresiasi usulan tersebut, meskipun mengakui ada kendala terkait penyediaan lahan dan fasilitas pendukung untuk merealisasikan proyek rumah susun.

"Kami apresiasi keinginan itu. Itu memang kendala kami di kota. (Mulai dari) penyediaan lahan untuk rusunawa hingga fasilitas pendukung yang dibutuhkan," kata Mohan saat dikonfirmasi, Senin (6/1/2025).

Menurut Mohan, Pemkot Mataram telah lebih dulu merencanakan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk masyarakat setempat. Hal ini merupakan upaya mengatasi keterbatasan lahan di Kota Mataram yang semakin sempit.

"Kami memang sudah mempersiapkan (pembangunan rusunawa), itu nantinya untuk pemukiman. Insyaallah tahun ini bisa (terealisasi)," ujarnya.

Namun, Mohan mengungkapkan tantangan utama dalam proyek ini adalah rendahnya minat masyarakat terhadap hunian vertikal. Masyarakat Mataram, menurutnya, masih lebih memilih rumah tapak yang berdiri di atas lahan sendiri.

"Apalagi sekarang perkembangan rumah tapak itu mengalami pergeseran tidak hanya di kota, tetapi juga di kawasan penyangga. Jadi alternatif bagi masyarakat untuk memiliki rumah tapak lebih berpeluang," jelasnya.

Sebelumnya, Wamen PKP Fahri Hamzah menyoroti kondisi kawasan kumuh yang masih banyak ditemukan di Kota Mataram. Ia menyebut rumah susun sebagai solusi untuk menata kawasan tersebut.

Pemerintah pusat, lanjut Fahri, telah menyiapkan anggaran dari APBN untuk pembangunan 3 juta rumah secara nasional.

"Ada 98 kota secara nasional, termasuk Kota Mataram, yang kita lihat banyak kawasan kumuh," ujar Fahri.

(dpw/dpw)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen untuk membantu seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyediaan hunian layak sekaligus penataan kawasan permukiman.

Menurut Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah ada sekitar 12 ribu desa yang berada di pesisir seluruh Indonesia, termasuk wilayah Kepulauan Riau. Wilayah ini menjadi tempat yang strategis karena berdekatan dengan Singapura, yang menjadi kawasan investasi global.

"Untuk itu selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor," kata Wamen Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2025.
Menurutnya, perubahan perbaikan hunian harus dapat sekaligus diikuti dengan tata kota atau kawasan, sehingga menjadi kawasan permukiman yang semakin baik.

"Tujuannya merubah wajah kawasan atau kota, misalnya dari kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata bangunan sekitarnya, terlebih lagi di kawasan pesisir pantai dengan pemandangan alam yang bagus," ujar dia.

Untuk itu Wamen Fahri menyatakan kepada Gubernur Kepri untuk dapat menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak, sehingga Kementerian PKP dapat mempunyai gambaran terkait dukungan yang bisa diberikan.

"Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita pemerintah pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir," kata Wamen Fahri.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad mengatakan, selain kawasan pesisir, Kepri juga saat ini menghadapi permasalahan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan mengingat semakin banyaknya pendatang dari berbagai daerah.

"Untuk itu sebelumnya kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas terobosan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari, mudah-mudahan jadi stimulus baru untuk pembangunan rumah MBR," kata Ansar Ahmad.

(KIE)

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tak ikut serta dalam sepak mula atau kick off program makan bergizi gratis alias MBG secara serentak pada Senin (6/1) lantaran belum siap dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

DIY sendiri sebelumnya diumumkan masuk ke dalam daftar 26 provinsi pelaksana program MBG yang dimulai secara serentak hari ini di total 190 titik.

"Belum (MBG), informasi di lapangan, dari pihak SPPG belum siap," kata Koordinator Substansi Hubungan Masyarakat, Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol Setda DIY Ditya Nanaryo Aji dalam keterangannya, Senin (6/1).

Ditya menekankan, pelaksanaan program makan siang bergizi untuk satuan pendidikan sepenuhnya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN), bekerjasama dengan Institusi TNI melalui Kodim dan Koramil pada tiap-tiap kabupaten/kota yang bertindak selaku SPPG atau dapur MBG.

Ia menambahkan, untuk proyek percontohan MBG di DIY, BGN telah menunjuk sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Sleman, yakni SMK N 3 Wonosari, SMA Negeri 1 Wonosari, SMA Negeri 2 Sleman, dan SMK Muhammadiyah Mlati.

Sesuai dengan kewenangan di jenjang SMA, SMK dan SLB di DIY, lanjut Ditya, program tersebut bakal menyasar 4.963 siswa SLB, 62.728 siswa SMA, dan 90.475 siswa SMK.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan, dalam pelaksanaan MBG ini Pemda bertindak selaku pendukung BGN melaksanakan program di daerah.

Dalam pelaksanaan MBG oleh Pemda DIY, kata Made, pihaknya sejauh ini belum menerima petunjuk teknis dan pelaksanaan (juklak-juknis) sekalipun telah mengalokasikan Rp42 miliar melalui APBD 2025 demi mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.

"Kami belum dapat info juga untuk itu, setahu kami masih pilot project sebelum-sebelum ini yang di Kulon Progo saja, tapi untuk per 6 Januari ini kami untuk DIY belum terinfokan secara detail datanya (pelaksanaan MBG) di mana saja," papar dia.

Pada prinsipnya, Pemda DIY akan selalu bersiap manakala sewaktu-waktu diminta berkontribusi mendukung MBG di daerah.

Lanud Adisutjipto sebagai salah satu SPPG di DIY sementara itu menyatakan belum mengeksekusi MBG pada Senin. Namun, secara infrastruktur kesiapan untuk pelaksanaan program ini telah mencapai 95 persen.

"Petugas yang akan bertugas serta yang akan menyiapkan bahan bakunya juga sudah siap," kata Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud Adisutjipto, Letkol Sus M. Rizwar dalam keterangannya.

Rizwar menuturkan, sesuai rencana akan ada 14 sekolah dengan total lebih dari tiga ribu siswa sasaran program MBG yang diampu Lanud Adisutjipto.

"Untuk saat ini Lanud masih dalam tahap menyelesaikan persiapan bersama BGN. Nanti akan kami kabari mas kalau akan dilaksanakan," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai melaksanakan program makan bergizi gratis di 26 provinsi, Senin (6/1/2025). Saat pelaksanaannya, terdapat kejadian-kejadian menarik.

Misalnya ada siswa yang tak suka dengan sayur buncis yang dihidangkan. Akibatnya, menu makan bergizi gratis yang dihidangkan tidak dihabiskan.

Ada juga siswa yang kesulitan memotong daging ayam karena potongannya dianggap terlalu besar. Sementara di Depok, ada siswa yang mengaku porsi makan bergizi gratis ini terlalu sedikit.

Terakhir, ada beberapa daerah yang di menu makan bergizi gratisnya tidak terdapat susu.

Tidak ada susu

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie menjelaskan, susu baru akan dibagikan pada hari berikutnya pelaksanaan makan bergizi gratis.

"Besok. Ini kan baru uji coba. Tentu saja enggak usah terlalu berkecil hati ada kekurangan sana sini. Enggak apa-apa. Nanti kan susunya belum siap, nanti-nanti pokoknya diurus," kata Budi Arie di SD Angkasa 5, Jakarta Timur.

Saat ini koperasi susu hanya mampu menyediakan 1,3 juta liter susu per hari.

Untuk itu, Badan Gizi Nasional (BGN) akan mencari alternatif demi memenuhi kebutuhan susu di menu makan bergizi gratis.

"Baru 1,3 juta yang dari koperasi. 1,3 juta liter per hari. Kalau yang Jawa Timur sudah. Kooperasi susu kita yang kuat tuh di Jawa Timur, di Malang sudah ada tadi, kalau Jakarta susah," ungkap Budi.

Di hari pertama penyelenggaraan, SPPG Halim menyediakan 1.500 porsi makanan.

"Karena hari ini mulai produksi dan distribusi paket MBG. Hari ini 1.500 porsi, besok 3.000 porsi," tambah dia.

Siswa tidak suka sayur buncis

Sejumlah siswa SD Angkasa 5, Jakarta Timur, tak menyukai sayur buncis yang menjadi salah satu menu makan bergizi gratis yang dibagikan.

Salah satu murid yang tak suka, yakni Raja (6). Dia lebih memilih memakan bekalnya yang dibawa dari rumah karena tidak menyukai sayur buncis.

"Enggak suka, enggak pernah mencicipi ayam seperti ini dan sayur ini," kata Raja, siswa kelas 1 SD Angkasa 5.

Namun, setelah dibujuk Raja mau mencoba ayam teriyaki yang disajikan sebagai menu makan bergizi gratis.

"Enak ternyata ayamnya, tapi sayur (buncis) enggak suka aku," ujar Raja.

Sama dengan Raja, Azam (7), juga tidak menyukai sayur buncis yang disajikan. Dia hanya menghabiskan nasi, ayam teriyaki dan buah pisang yang dihidangkan.

"Enggak suka, enggak enak sayurnya," ucap Azam.

Sedangkan Kikan (7) juga tidak menghabiskan makanannya karena sudah memakan sosis terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah.

Kikan mengaku menyukai ayam teriyaki yang disajikan sebagai menu makan bergizi gratis hari ini.

"Ayam enak, sayurnya enggak," kata Kikan.

Diminta tetap membawa bekal

Kepala SD Angkasa 5, Jakarta Timur, Yuliani (49), mengimbau orangtua tetap membawakan bekal untuk anaknya kendati program makan bergizi gratis sudah dimulai.

Pasalnya, sejumlah siswa SD Angkasa 5 tidak menghabiskan menu makan bergizi gratis karena tidak menyukai sayuran dan lauk yang disajikan.

"Kami tetap mengimbau orangtua memberikan bekal. Kan gini, kadang-kadang anak kan ada yang tidak sesuai (dengan menu)," kata Yuliani/

Beberapa siswa hanya memakan sedikit makanan yang disajikan karena tak suka dengan menunya. Namun, mereka tetap menyantap bekal yang dibawakan orangtua.

"Ada beberapa yang kurang suka. Tapi karena dia bawa makanan dari rumah, ada makanan yang disiapkan mamanya, ya otomatis untuk dia (menu makan bergizi gratis) sekadar dicicipi aja," ungkap Yuliani.

Kesulitan potong daging ayam

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberikan catatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kegiatan makan bergizi gratis di TK dan SD Bina Insani, Kota Bogor, Jawa Barat.

Bima melihat masih banyak siswa yang kesulitan memotong daging ayam karena potongannya terlalu besar, sehingga menyulitkan ketika hendak disantap.

"Ada hal-hal kecil yang kami temukan. Misalnya, kalau anak- anak TK ini kesulitan untuk memotong ayam. Karena itu, mungkin ke depan akan diperbaiki sajian dagingnya itu dalam fillet atau irisan-irisan," kata Bima.

Porsi makanan sedikit

Muhammad (13), siswa SMP Islam Nurul Qur’an, Sukatani, Tapos, Kota Depok, mengeluhkan porsi makan bergizi gratis yang dibagikan pemerintah kurang banyak.

Muhammad menilai porsi makan di rumahnya lebih banyak dibandingkan makan bergizi gratis dari pemerintah.

“(Porsinya) cukup. Tapi biasanya lebih banyak di rumah (porsinya),” ucap Muhammad/

Muhammad yang duduk di salah satu kursi pojok kanan ruang kelas tak ragu saat menyantap tumis buncis ke dalam mulutnya.

“Enak kok, enak,” tutur dia.

Menu yang disantap Muhammad dan teman kelas lainnya hari ini adalah nasi, ayam teriyaki, tumis tahu, dan jeruk Medan.

Lebih hemat ketika ada makan bergizi gratis

Sejumlah siswa di SD Negeri Lengkong Wetan 2, Serpong, Tangerang Selatan, mengaku bisa berhemat dengan adanya program Makan Bergizi gratis ini.

Dier Azhari (9), siswa kelas 3 sekolah tersebut, mengaku kenyang dengan makanan program makan bergizi gratis. Sehingga, dia tak perlu lagi jajan.

"Enggak jajan lagi karena sudah kenyang," kata Dier.

Dier menghabiskan uang jajan sebesar Rp 15.000 dalam sehari. Dengan adanya program makan bergizi gratis, Dier bisa menabung uang jajannya.

Hal serupa juga dirasakan oleh Kaila Naila Putri (10), siswi kelas 4 SD Lengkong Wetan 2. Menurut dia, santapan makan bergizi gratis sudah cukup mengenyangkan.

Oleh sebab itu, Kaila bisa menabung uang jajan sebesar Rp 10.000 yang ia terima setiap hari dari orangtua.

"Iya jadi lebih hemat, terus jadi bisa ditabung juga sisa uang jajannya," kata dia.

Jakarta -

Partai Demokrat (PD) mengapresiasi dimulainya program makan bergizi gratis di Jakarta. PD meminta agar program itu mengutamakan kualitas dan tak buru-buru mengejar kuantitas.

Program makan bergizi gratis di Jakarta sudah dimulai di 41 sekolah. Program dilaksanakan empat satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

"Memang belum semua sekolah yang dapat melaksanakan program tersebut karena disesuaikan dengan kesiapan masing-masing," kata Ketua DPD PD DKI Jakarta, Mujiyono, Senin (6/1/2025).

Mujiyono sepakat program makan siang gratis (MBG) fokus pada kualitas. Dengan begitu, program MBG benar-benar dijalankan saat penyelenggara sudah siap.

"Saya sepakat bahwa Program MBG tersebut harus fokus kepada kualitasnya, tidak perlu terburu-buru untuk mengejar kuantitas jumlah sasaran program," katanya.

"Karena biasanya jika ada hal-hal negatif sedikit saja yang kemudian diviralkan, program yang tujuannya bagus ini bisa saja dianggap gagal. Jadi harus dipastikan kesiapan penyelenggaran program MBG," ujarnya.

Mujiyono mengatakan program MBG merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai memiliki manfaat yang nyata untuk anak-anak Indonesia.

"Ini memberikan manfaat yang sangat nyata anak Indonesia antara lain untuk pemenuhan kebutuhan gizi, meningkatkan kesehatan dan prestasi belajar, mengurangi stunting bahkan menjadi Jaringan Pengaman Sosial bagi warga yang tidak mampu," katanya.

Anggota DPRD DKI itu mengatakan wajar jika pada tahap awal program MBG masih ada kekurangan. Terkait dengan susu yang hanya diberikan dua kali sepekan, Mujiyono meminta masalah itu harus sesuai dengan kemampuan.

"Terkait pelaksanaan kegiatan hari ini, menurut saya pada tahap awal wajar jika masih ada kekurangan di sana sini, tidak bisa 100% sempurna karena program ini skalanya besar dan melibatkan banyak pihak," ujarnya.

"Saya berharap tentunya kekurangan yang ada akan terus disempurnakan. Demikian pula dengan susu yang hanya diberikan dua kali sepekan, tentunya perlu disesuaikan," ucapnya.

Simak Video 'Serba-serbi Dimulainya Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

(aik/aik)

DALAM upaya menanggulangi masalah malnutrisi yang terus menggerogoti kualitas hidup masyarakat, program “Hari Pertama Makan Bergizi” diluncurkan dengan harapan besar.

Program ini salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi seimbang pada anak.

Meski digagas dengan semangat mulia, pelaksanaan hari pertama program ini menyisakan sejumlah tanda tanya.

Bagaimana kesiapan pemerintah, efektivitas implementasi di lapangan, serta keberlanjutan program ini menghadapi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat?

Sebelum masuk lebih jauh, penting untuk mencatat bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi.

Program makan bergizi mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

Namun, seperti banyak kebijakan lainnya, tantangan teknis dan struktural di lapangan sering kali menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan mulia tersebut.

Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara kritis beberapa aspek penting dari pelaksanaan program ini, mulai dari kesiapan infrastruktur, partisipasi masyarakat, hingga relevansi kebijakan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan program “Hari Pertama Makan Bergizi” adalah kesiapan infrastruktur dan logistik.

Program ini melibatkan distribusi pangan ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil yang sering kali sulit dijangkau.

Pada hari pertama pelaksanaan, laporan dari beberapa wilayah menunjukkan adanya keterlambatan distribusi akibat minimnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku logistik.

Hal ini mencerminkan lemahnya perencanaan awal yang seharusnya mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut.

Selain itu, kualitas dan keberagaman pangan yang didistribusikan juga menjadi sorotan. Di beberapa daerah, menu yang disediakan cenderung homogen dan kurang sesuai dengan kebutuhan gizi lokal.

Misalnya, distribusi bahan pangan berbasis gandum di wilayah pedalaman yang lebih akrab dengan umbi-umbian menjadi bukti kurangnya sensitivitas program terhadap konteks budaya dan kebiasaan makan masyarakat.

Kritik ini memperlihatkan perlunya pendekatan berbasis data lokal dalam menyusun menu dan strategi distribusi agar program ini benar-benar efektif dan inklusif.

Tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program ini. Sayangnya, pada hari pertama, tampak adanya kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat penerima manfaat.

Banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami tujuan program ini, sehingga muncul resistensi, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan rendah.

Hal ini menandakan bahwa edukasi dan sosialisasi belum menjadi prioritas dalam desain program.

Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program masih minim. Padahal, pelibatan komunitas lokal dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap program dan memastikan distribusi lebih merata.

Misalnya, kader kesehatan atau tokoh masyarakat dapat dilibatkan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tidak hanya memperlancar pelaksanaan, tetapi juga meningkatkan pemahaman tentang pentingnya konsumsi pangan bergizi.

Keberlanjutan dan relevansi kebijakan

Keberlanjutan menjadi isu krusial dalam program ini. Apakah program “Hari Pertama Makan Bergizi” hanya akan menjadi proyek jangka pendek yang penuh seremonial, ataukah mampu menjadi katalisator perubahan jangka panjang?

Pada hari pertama, terlihat bahwa fokus pemerintah lebih banyak pada pencitraan ketimbang membangun pondasi yang kokoh untuk keberlanjutan program.

Anggaran yang besar memang disediakan, tetapi tidak ada kejelasan tentang bagaimana program ini akan terus didanai dan dikelola di masa depan.

Lebih jauh, relevansi kebijakan ini terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat juga patut dipertanyakan.

Dalam konteks masyarakat miskin yang sehari-hari berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, apakah program ini cukup responsif terhadap akar masalah?

Ketergantungan pada bantuan pangan tanpa upaya pemberdayaan ekonomi dapat menciptakan siklus ketergantungan baru.

Sebaliknya, pendekatan holistik yang mencakup pelatihan keterampilan, pemberdayaan perempuan, dan penguatan sistem pangan lokal dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan.

Hari pertama pelaksanaan program “Makan Bergizi” memberikan gambaran awal tentang peluang dan tantangan yang dihadapi.

Meski banyak kekurangan yang ditemukan, tidak dapat disangkal bahwa program ini memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif jika dirancang dan dilaksanakan dengan lebih baik.

Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan menjadikan kritik sebagai pijakan untuk perbaikan.

Ke depan, kesuksesan program ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik pangan bergizi dapat didistribusikan, tetapi juga seberapa mampu program ini menjadi titik awal perubahan pola pikir masyarakat tentang pentingnya gizi dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan komitmen kuat dan pendekatan inklusif, “Hari Pertama Makan Bergizi” dapat menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih sehat dan berdaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto, resmi dimulai, Senin (6/1/2025), di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jakarta.

Program ini dilaksanakan melalui Badan Gizi Nasional dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Program makan bergizi gratis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa dari jenjang TK/PAUD hingga SMA/SMK, termasuk madrasah.

Pemberian susu 2 kali dalam seminggu

Di Jakarta, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, meninjau langsung pelaksanaan makan bergizi gratis di dua sekolah, yaitu SMP 61 Jakarta dan SMP 1 Barunawati.

“Di SMP 61 Jakarta sebanyak 655 MBG disiapkan, sementara di SMP 1 Barunawati ada 558 siswa yang mendapat MBG,” kata Teguh, Senin.

Pada hari pertama, menu yang disajikan terdiri dari nasi, ayam, tahu, tumis kacang panjang, telur, dan buah jeruk. Tidak ada susu dalam daftar menunya.

Teguh menjelaskan, susu hanya akan diberikan dua kali dalam seminggu sesuai kebutuhan gizi siswa.

“Sudah disampaikan kurang lebih seminggu adalah dua kali susu itu dan memang tidak harus bahwasannya susu, nanti ada sebagian lainnya,” ucap Teguh.

Menu makan bergizi gratis dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi dengan bahan makanan yang bervariasi.

Misalnya, nasi sebagai sumber karbohidrat dapat diganti dengan sagu atau kentang jika siswa di daerah tertentu tidak terbiasa dengan nasi.

“Katakanlah misalnya, nasi tidak semua daerah itu pakai nasi. Katakanlah di Papua mungkin sagu. Kalau tidak ada yang suka dengan nasi atau tidak terbiasa, bisa digantikan kentang, kemudian juga dengan protein, artinya ada variasinya,” ungkap Teguh.

4 SPPG di Jakarta

Untuk mendistribusikkan makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah, Pemprov Jakarta telah mendirikan empat SPPG, yakni SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah dan SPPG Pulogebang Cakung.

Keempat SPPG ini melayani total 41 sekolah di Jakarta, dengan jumlah 12.054 porsi makanan per hari.

“DKI Jakarta sudah ada empat SPBG yang kemudian melayani 41 sekolah. Jumlah totalitas porsinya untuk 12.054,” ucap Teguh.

Pada Januari 2025, jumlah SPPG di Jakarta akan bertambah menjadi 17 unit untuk menjangkau lebih banyak sekolah.

Hingga akhir 2025, Pemprov Jakarta menargetkan sebanyak 153 SPPG akan beroperasi di Jakarta.

Lokasi SPPG dirancang strategis dengan jarak maksimal 5 kilometer dari sekolah untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga selama distribusi.

“SPPG ini tidak jauh dari lokasi-lokasi sekolah. Jaraknya tidak lebih dari 5 kilometer sehingga pendistribusinya diharapkan lancar dan itu juga menjaga kualitas dari makanan yang disuplai,” kata dia.

Makan bergizi gratis untuk ibu hamil

Pada tahap selanjutnya, program makan bergizi gratis akan diperluas untuk ibu hamil mulai 9 Januari 2025.

“Tadi sudah disampaikan bukan hanya untuk anak sekolah SD, SMP, SMA tetapi juga untuk ibu hamil. Insya Allah untuk di wilayah DKI akan mulai pada tanggal 9 Januari ini yang program untuk ibu hamil,” kata Teguh

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menjelaskan pendistribusian makanan bergizi bagi ibu hamil dilakukan melalui posyandu dengan dua skema.

Pertama skema pengantaran langsung. Nantinya, makanan akan dikirimkan ke rumah penerima manfaat.

Kedua, pengambilan di posyandu. Ibu hamil dapat mengambil makanan bergizi di posyandu terdekat

“Tetapi skema dua ini tentu saja tidak bisa dilakukan kepada Ibu-ibu yang kehamilannya sudah sangat besar, karena mobilitasnya harus dibatasi,” kata Dedek.

Kader posyandu akan berperan aktif dalam distribusi makanan, menjadikan program ini sebagai bagian dari aktivasi besar-besaran posyandu di Indonesia.

“Setelah itu, kader-kader posyandu juga lah yang kemudian menjemput tray-tray makanan tadi dari rumah-rumah,” kata Dede.

Pemberian program makan bergizi gratis untuk ibu hamil memiliki target 3 juta penerima manfaat pada Januari 2025.

Jumlah ini akan bertambah menjadi 15 juta pada akhir tahun 2025 dan mencapai 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia pada 2029.

“Targetnya itu untuk di bulan Januari sekitar 3 juta penerima manfaat. Untuk 2025, di akhir tahun, sekitar 15 juta, kira-kira di 2029 itu sekitar 82,9 juta. Jadi semua sudah direncanakan semua sudah disekemakan, ini tinggal dilaksanakan walaupun prosesnya bertahap,” kata Dedek.

Makassar -

Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan uji coba program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Sulawesi Selatan (Sulsel). Uji coba program ini berlangsung di 20 sekolah di Kota Makassar dan Kabupaten Maros.

Uji coba program ini berlangsung serentak pada Senin (6/1/2025). 10 sekolah yang terpilih di Makassar yakni SMAN 3 Makassar, SMAN 10 Makassar, SMPN 1 Makassar, SMPN 23 Makassar, SMPN 17 Makassar, SDN Cendrawasih, SDI Sambung Jawa, KB-TKIT Wihdatul Ummah, SDI Tamajene, dan SDI Tamamaung IV.

Sementara di Maros juga dipilih 10 sekolah dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA. Mulai dari TK Dharma Wanita, TK Angkasa Pura, KB Ananda, SDN 103 Inpres Hasanuddin, SDN 24 Batangase, SDN 99 Kadieng, SD Angkasa Pura, SMPN 5 Mandai, SMP 3 PGRI Mandai, dan SMA Pratama Batangase.

Sasar 10.000 Siswa di Makassar

Plh Kadis Pendidikan Kota Makassar, Muhammad Guntur mengatakan makan bergizi gratis diuji coba ke 10.000 siswa di Makassar. Kegiatan itu berlangsung di masing-masing sekolah yang telah ditunjuk.

"Ada 10 sekolah di Makassar yang disasar untuk uji coba makan bergizi gratis di tiga kecamatan yang menjadi sasaran program di tahap awal ini. Yakni Panakkukang, Manggala, dan Mamajang," ujar Muhammad Guntur kepada wartawan, Senin (6/1).

"Total siswa yang disasar pada uji coba tahap pertama ini sekitar 10 ribu siswa," lanjutnya.

Menu makanan yang dinikmati para siswa pada program makan bergizi gratis di Kota Makassar, Sulawesi Sleatan (Sulsel). (Sahrul Arul/detikSulsel)

Siswa Merasa Senang-Menikmati

Kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya di setiap sekolah dan dilanjutkan dengan doa bersama. Para siswa kemudian diberikan paket makanan dan langsung menyantapnya.

Terlihat di dalam kotak makanan tersebut terdapat nasi putih sebagai sumber karbohidrat, ayam goreng sebagai sumber protein. Capcai sayur, terdiri dari potongan wortel, jagung, dan kentang.

Dalam kotak makanan itu juga terdapat satu potong tahu saus sambal sebagai lauk tambahan. Saus cabe dalam kemasan sachet juga tersedia untuk bumbu tambahan.

Siswi bernama Dewi Ayu Sastri mengaku senang sekolahnya menjadi salah satu lokasi pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis. Dia juga mengaku menikmati makanan yang diberikan.

"Makanannya enak, saya suka. Kami sangat senang karena bisa mencoba program ini, mungkin bagi siswa yang jarang membawa bekal bisa menghemat, dan bisa memberikan makanan bergizi kepada kami," katanya.

Danny Pantau di SMPN 1 Makassar

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto memantau uji coba makan bergizi gratis di SMPN 1 Makassar, Jalan Baji Areng. Danny menyaksikan para siswa menyantap makan siang yang disiapkan BGN di Kelas IX sekolah tersebut.

"Program ini sangat luar biasa karena kita akan membangun peradaban baru peradaban yang kuat yang dimulai dari anak-anak kita generasi baru kita the next generation kita," katanya.

Danny mengaku siap mendukung program nasional ini di Makassar. Pihaknya juga siap melakukan evaluasi dari segi sarana dan prasarana sekolah.

"Saya lihat dari pelaksanaan program perdana ini beberapa hal yang mesti kita koordinasikan dan kita bangun dengan baik yang pertama, misalnya anak-anak yang mau makan pakai tangan berarti harus disiapkan wastafel dan sabun dan kebudayaan cuci tangan yang menjadi tradisi yang rutin," jelasnya.

"Kedua soal minuman, banyak anak-anak yang menggunakan pakai botol plastik. Saya kira pemerintah kota melalui program CSR harus membantu tumbler yang tidak merusak lingkungan," lanjut Danny.

Simak pelaksanaan makan bergizi gratis di Maros selengkapnya...

3.151 Siswa di Maros Makan Gratis

Sebanyak 3.151 siswa dari 10 sekolah tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Maros, mengikuti program Makan Bergizi Gratis (MGB). Program nasional ini akan dijalankan secara bertahap termasuk ke sekolah pelosok yang masih dalam kajian.

"Ini (program Makan Bergizi Gratis) dikhususkan di kecamatan Mandai. Untuk hari ini ada 10 sekolah," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Maros Andi Patiroi kepada wartawan, Senin (6/1).

Dia menyebutkan 10 sekolah tersebut yakni 3 dari jenjang PAUD, 4 SD, 2 SMP, dan 1 SMA. Patiroi mengatakan, program uji coba MBG ini dianggarkan sebesar Rp 31,5 juta.

"Jumlah paket yang dibagi pada hari ini ada 3.151 paket, kurang lebih anggarannya Rp 31,5 juta ini seterusnya sudah permanen," katanya.

Menu Makan Bergizi Gratis Diganti Setiap Hari

Patiroi mengatakan menu makanan yang disiapkan cukup variatif seperti nasi, ayam, tempe, tahu, serta sayur. Menu akan berubah setiap harinya untuk memberikan variasi gizi kepada para siswa.

"Satu porsi itu Rp 10 ribu, menunya hari ini ada ayam, ada tempe tahu, ada sayur, dan nasi. Untuk menunya itu tiap hari berubah," ungkap Patiroi.

Patiroi mengatakan program ini akan dijalankan secara bertahap. Dia menargetkan ada 3.000 paket makanan untuk 13 sekolah yang mendapat program MBG pada pekan depan.

"Untuk sekolah lain kita rencanakan di tanggal 13 hari Senin (13/1) depan. Itu ada 13 sekolah untuk Maros berjumlah 2.979 siswa, tapi kita menunggu tambahan supaya bisa melebihi 3.000 nanti," bebernya.

Sekolah Pelosok Maros Dikaji

Sementara untuk sekolah daerah pelosok, pihaknya masih mencari formulasi dan skema yang tepat. Namun dia berharap program MBG ini bisa menyentuh seluruh sekolah tanpa terkecuali dalam waktu dekat.

"Sekolah di pelosok itu belum jelas, mungkin ini Mandai sebagai percontohan dulu. Mudah-mudahan dalam bentuk dekat sudah bisa seluruh sekolah Minggu depan," pungkasnya.

(hsr/hsr)

Sejumlah negara lebih dahulu punya program makan bergizi gratis (MBG) untuk anak-anak seperti yang diprioritaskan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Hari ini, Senin (6/1), pemerintah Indonesia meluncurkan uji coba gratis di beberapa wilayah.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi mengatakan tidak ada standar menu dalam program MBG.

Dia menyebut yang ada yakni standar gizi, standar higienitas, dan standar tata kelola limbah yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, kata dia, protein susu bisa digantikan yang lain.

"Hari ini saya lihat ada tahu, dan juga ada dada ayam, itulah pemenuhan gizi untuk proteinnya yang bisa saja besok berganti susu, misalnya ayamnya besok enggak dada, cuma sayap, ada susu," kata Dedek saat meninjau makan bergizi gratis di Jakarta Barat, Senin (6/1).

Berikut daftar negara yang punya program makan siang gratis:

Spanyol memberikan program makan gratis ke anak-anak bagi mereka yang tinggal di panti asuhan hingga penyandang difabel.

Dalam laporan Institut Penelitian Sosio-Ekonomi Luxembourg berjudul "Makanan sekolah gratis untuk semua anak miskin di Eropa: Target penting dan terjangkau?" melaporkan Spanyol memerlukan anggaran sekitar €502 juta atau sekitar Rp8,5 triliun.

Portugal memberikan makan gratis untuk anak-anak yang tinggal di rumah tangga dengan pendapatan rendah atau penyandang difabel.

Selama masa libur, pemerintah juga tetap memberi makanan gratis untuk anak-anak.

Per tahun, Portugal menggelontorkan dana hingga 5,9 juta euro atau sekitar Rp100 miliar.

Prancis juga memiliki program makan siang dengan memberikan subsidi.

Namun, negara itu tak sepenuhnya memberi makanan gratis di seluruh negara bagian.

Hanya ada sekitar 50 dari 35.000 kota yang mendapat bantuan makan siang gratis. Jumlah bantuan bergantung pendapatan wilayah.

Menurut rencana aksi kemiskinan wilayah pada 2017, pemerintah akan mensubsidi makanan gratis dengan tiap makanan seharga 1 euro atau sekitar Rp16.900.

Per tahun, Prancis mengeluarkan anggaran hingga 1,5 miliar euro atau sekitar Rp25 triliun.

Singapura juga memiliki program makan gratis bagi anak-anak. Namun, ini berlaku untuk kalangan tertentu.

Terdapat sejumlah syarat untuk bisa menikmati program makan siang gratis di Singapura.

- Rumah tangga dengan penghasilan di bawah $1.900 atau sekitar Rp22 juta- Semua saudara kandung yang sekolah di SD negeri atau pra-sekolah harus mengikuti program makan gratis.- Anak-anak harus menjadi pelajar dari sekolah di bawah naungan Kementerian Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Singapura.

Pelajar di sekolah internasional tak bisa mendapat program makan siang gratis. Biasanya sekolah tersebut dikelola pihak swasta, dikutip dari Cudy.co.

Malaysia juga memiliki program makan gratis untuk anak-anak.

Menurut laporan Straits Times sekitar 4.000 siswa dari 100 sekolah di Malaysia diberikan makanan gratis sebelum kelas dimulai.

Menurut rencana program Kementerian Pendidikan, pelajar yang masuk sekolah pagi akan mendapat sarapan gratis pada pukul 07.00-07.30.

Sementara itu, untuk pelajar yang masuk siang akan mendapat makna siang pada pukul 12.30 hingga 14.00.

Langkah tersebut merupakan realisasi dari program makan gratis pelajar miskin untuk anak-anak SD yang direncanakan pada 2019.

Malaysia pertama kali menerapkan program makan siang gratis pada 1979.

Mereka yang bisa mendapat manfaat program baru itu yakni pelajar sangat miskin, anak-anak penyandang difabel, masyarakat ada dan pelajar kurang mampu di SD.

Tahap pertama program ini menelan biaya RM22 juta atau Rp72 miliar yang melibatkan anak-anak dari kelompok B40 atau Bottom 40.

Kelompok B40 rata-rata pendapatan rumah tangga lebih rendah dari RM3,000 per bulan.Pemerintah Malaysia telah mengalokasikan dana hingga RM289 juta atau sekitar Rp949 miliar untuk program tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) sudah dimulai pada hari pertama kegiatan belajar mengajar (KBM), Senin (6/1/2024).

Di hari perdana, menu-menu yang disajikan berbeda di tiap daerah. Ada pula daerah-daerah yang tidak mendapat menu susu dalam program makan bergizi gratis.

Sebut saja di sekolah Bina Insani, Kota Bogor. Di sana, hidangan yang dibagikan kepada siswa-siswi TK berupa nasi putih, satu ayam goreng, satu tahu goreng, capcay, dan satu buah pisang.

Sementara itu, menu MBG di SD Kedung Badak 1 Kota Bogor berupa nasi putih, telur dadar, sayur wortel dan brokoli, serta buah pisang.

Tak cuma di Bogor, menu susu juga tidak nampak di SD Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Head Chef SPPG Halim Perdanakusuma, Jonie Kusuma Hadie, mengatakan bahwa susu tak menjadi menu MBG hari ini karena bukan jadwalnya.

"Jadi hari ini kenapa enggak ada menu susu karena rekomendasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) hari ini memang belum ada susu," ujar Jonie kepada wartawan di SD Angkasa 5 Halim Perdanakusuma, Senin kemarin. .

Siswa kecewa

Tak adanya susu di menu hari perdana program makan bergizi gratis mengundang kekecewaan siswa.

Kekecewaan itu datang dari Mecha, salah satu siswi SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah. Terlebih, di sekolahnya sejatinya sudah ada sistem yang mirip dengan Program MBG yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Di SMP Negeri 12 Semarang sudah ada program yang berjalan setiap Selasa. Selain makanan, saya juga dapat susu. Berbeda dengan Program MBG ini," ungkap Mecha saat ditemui wartawan, Senin.

Ia kemudian berharap susu bisa disertakan dalam program MBG.

Tak hanya susu, siswa lain juga menyoroti porsi sayur dalam program makan bergizi. Sayur yang disediakan dianggap kurang meski ia mengakui bisa berhemat dengan adanya MBG.

"Sayurnya juga kurang. Kalau bisa ditambah," kata Sabrina.

Susu hanya untuk wilayah tertentu

Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui sejumlah sekolah di Indonesia memang tidak menerima susu dalam program makan bergizi gratis.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menuturkan, susu hanya diperuntukkan bagi wilayah-wilayah yang memiliki sapi perah. Tujuannya, untuk memberdayakan sumber daya lokal.

"Sudah saya jelaskan, susu akan menjadi bagian makanan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada," kata Dadan, usai rapat dengan Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Pasalnya kata Dadan, pemerintah tidak ingin kegiatan ini justru menjadi bagian dari peningkatan impor.

Dengan begitu, pihaknya mengatur agar menu susu diberikan minimal seminggu sekali dan termasuk dalam anggaran Rp 71 triliun yang disediakan.

"Jadi kami melakukan simulasi-simulasi kapan susu diberikan karena indeksnya sudah ditetapkan oleh Pak Presiden," ujarnya.

Menu susu minimal sekali seminggu

Senada, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, menu susu dalam program MBG tidak diberikan setiap hari.

Menu tersebut diatur minimal seminggu sekali atau bahkan seminggu tiga kali sesuai kecukupan daerah.

Hasan sudah mengonfirmasi kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dikunjunginya di Tanah Sareal, Bogor, Senin (6/1/2025) pagi.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari. Jadi itu tergantung daerahnya. Tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya," kata Hasan saat dihubungi, Senin (6/1/2025).

Menu susu diberikan di hari yang berbeda di tiap wilayah. Ada SPPG yang menyalurkan setiap Jumat, Rabu, atau hari-hari lain.

Di dapur MBG yang menyalurkan ke sekolah-sekolah daerah Bogor yang ia kunjungi, susu diberikan pada hari Jumat. Di daerah lain, menu susu diberikan pada hari perdana MBG.

"Kalau SPPG (yang saya kunjungi tadi), dia bilang susu itu per hari Jumat. Tapi yang di Cimahi yang kita kunjungi, susunya di hari Senin," tutur Hasan.

Di SPPG Cimahi pula, susu bakal diberikan 2-3 kali seminggu. Menurut Hasan, hal ini bisa dilakukan lantaran letak SPPG dekat dengan peternakan atau pabrik susu.

Susu-susu yang disalurkan ke sekolah-sekolah dalam jangkauan SPPG Cimahi pun dikemas dengan botol kaca untuk mengurangi limbah plastik.

"Bisa ada yang lebih. Yang di Cimahi, jadi dia lebih dari sekali susunya. Dan dia pakai kemasan botol kaca, karena di dekat situ ada peternakan kayaknya ya atau ada pabrik, ya. Tapi dia pakai botol kaca di situ," jelas Hasan.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 71 triliun untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Untuk tahap awal pada Januari 2025, ada 190 dapur MBG yang beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan.

Lalu, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.