Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyebutkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.

"Karena ini program sangat besar, kalau menjangkau seluruh Indonesia, total penerima MBG hampir 83 juta. Tentu tidak bisa sekaligus, harus bertahap," kata Qodari usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 06 dan 07 Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin.

Dari pelaksanaan MBG secara bertahap itu, lanjut dia, akan terjadi proses penyempurnaan sistem, penyempurnaan mekanisme dan kekurangan yang masih terjadi bisa terus diperbaiki.

"Kalau langsung serentak seluruh Indonesia, nanti kalau ada masalah tentunya akan menjadi masalah besar. Tapi kalau bertahap, berproses, InsyaAllah nanti masalah-masalah itu sudah selesai ketika skalanya sudah nasional atau maksimal," katanya.

Untuk target penerima MBG hingga akhir Desember 2025, kata dia, menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai "leading sector".

"Tapi informasi yang kami dapatkan hingga akhir 2025 mencapai 15 juta dan bertahap sampai 2029 sekitar 83 juta," katanya.

Dia berharap dengan pemberian MBG itu, maka kualitas gizi anak-anak menjadi meningkat, belajarnya juga semangat, ekonomi juga berkembang sehingga generasi menuju 2045 itu betul-betul akan berkualitas.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa Satria menuturkan secara nasional hari ini ada 600.000 anak menerima manfaat dari makan bergizi gratis.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kata dia, tahun 2025 dan seterusnya adalah tahun penghematan.

"Nah harapan dari Presiden adalah kalau kita berhemat di tahun 2025, korupsi dicegah, judi online dicegah, penyelundupan dicegah. Maka pada 2026 nanti akan lebih banyak lagi menerima manfaat dari makan bergizi gratis," kata dia.

Program MBG ini merupakan program pertama sejak Indonesia merdeka. "Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Anggaran untuk makan bergizi gratis ini, setelah melalui uji coba sebesar Rp10 ribu per paket untuk di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Pulau Jawa itu menyesuaikan dengan ketersediaan pangan dan rekomendasi dari para ahli gizi.

Targetnya di 2029, kata dia, hampir 83 juta masyarakat itu bisa mendapatkan MBG.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) ke DPR. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan diketahui membahas soal program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan salah satu agenda pembahasan dengan Komisi IX DPR RI hari ini menyangkut penyesuaian anggaran dukungan buat manajemen Badan Gizi Nasional sekitar Rp 1,5 triliun. Anggaran tersebut, kata dia akan dialihkan untuk program pemenuhan gizi nasional.

"Tadi kami membahas terkait dengan penyesuaian anggaran yang awalnya untuk dukungan manajemen kurang lebih Rp 8 triliun, diturunkan menjadi kurang lebih Rp 7 triliun. Turun 1,5 triliun yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," beber Dadan saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (6/1/2025).

Dadan juga menjelaskan bahwa ada sekian syarat yang diperlukan dalam penggunaan APBN, salah satunya yakni mendapatkan persetujuan dari Komisi IX DPR RI agar BGN bisa menjalankan program MBG.

"Karena ada 20 syarat bahwa APBN itu ketika ditetapkan, tidak bisa langsung digunakan. Salah satu syarat yang hari ini terakhir, yang bisa dibuka adalah persetujuan dari Komisi IX agar anggaran BGN disetujui. Dengan demikian, uang itu akan masuk ke BGN, dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program MBG," paparnya.

Terkait evaluasi pelaksanaan perdana MBG hari ini, Dadan menegaskan akan mengevaluasi berjalannya program MBG setiap hari dengan target per Januari-April 2025 ada sebanyak 3 juta penerima manfaat.

"Kemarin saya dipanggil oleh Pak Presiden agar tidak terlalu memaksakan hari ini, jadi seluruhnya bertahap saja. Jadi, yang sudah siap, dilaksanakan. Bagi yang belum, secara bertahap dilaksanakan. Terutama karena hari ini kami fokus untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi IX, agar anggaran bisa digunakan," tandas Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna perluasan akses ke nutrisi yang baik bagi ibu-ibu serta para balita yang kekurangan gizi.

"Kalau bisa, makanannya juga standar dibuat oleh mereka. Karena mereka kan membuat makanan untuk yang sehat. Kita butuhnya makanan untuk yang sakit, kurang gizi. Itu juga sudah kita kerja sama," kata Budi usai acara pelepasan Peserta Fellowship Kardiointervensi ke China dan Jepang di Jakarta, Senin.

Hal tersebut dia sampaikan terkait pertanyaan awak media tentang peran Kemenkes dalan Program Makan Bergizi Gratis. Dia menjelaskan, terkait program itu, pihaknya dan BGN bekerja sama dalam menentukan standar gizi yang diberikan.

"Mereka waktu itu sempat datang ke kita untuk meminta bantuan akses terhadap ahli-ahli gizi di puskesmas," kata dia menambahkan.

Adapun terkait penjajakan kerja sama untuk perluasan akses gizi, katanya, dia berharap inisiatif tersebut dapat menyehatkan masyarakat Indonesia secara lebih luas.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah saat hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) serentak digelar di berbagai daerah Indonesia pada Senin.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam pernyataan resminya yang disiarkan di Jakarta, Ahad, menyebut menteri-menteri itu bakal meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di sekitar kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), kemudian di Karawang, dan Bandung.

Dari berbagai informasi yang dihimpun ANTARA, sejumlah menteri antara lain Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat; dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat.

Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dijadwalkan mengecek langsung dapur umum untuk makan bergizi gratis di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

Ada juga Di SPPG Palmerah, Jakarta, Senin pukul 10.30 WIB, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang.

Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta dioperasikan, seperti SPPG Halim yang melayani 2.953 siswa, SPPG Susukan Ciracas, Jakarta Timur untuk 3.055 siswa, dan SPPG Pal Merah Jakarta Barat untuk 2.987 siswa.*

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujar Dadan kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Dadan juga menyampaikan, sebagaimana pesan dari Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan diberikan secara bertahap kepada seluruh penerima manfaat.

“Jadi bertahap saja, yang sudah siap dilaksanakan, yang belum siap secara bertahap dilaksanakan,” ucap dia.

Menurut dia, pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.

Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujar Dadan kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Dadan juga menyampaikan, sebagaimana pesan dari Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan diberikan secara bertahap kepada seluruh penerima manfaat.

“Jadi bertahap saja, yang sudah siap dilaksanakan, yang belum siap secara bertahap dilaksanakan,” ucap dia.

Menurut dia, pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.

Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujar Dadan kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Dadan juga menyampaikan, sebagaimana pesan dari Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan diberikan secara bertahap kepada seluruh penerima manfaat.

“Jadi bertahap saja, yang sudah siap dilaksanakan, yang belum siap secara bertahap dilaksanakan,” ucap dia.

Menurut dia, pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.

Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pemberian susu dalam menu makanan dari Program Makan Bergizi Gratis diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki sapi perah.

"Sudah saya jelaskan, susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada dan untuk mendorong agar tiap daerah punya sapi perah," kata Dadan kepada wartawan usai menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk menekan atau mencegah impor susu karena BGN berkomitmen memperdayakan produk lokal dalam program Makan Bergizi Gratis.

"Kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," ujar dia.

Hal tersebut disampaikan Dadan guna menanggapi susu yang belum ada dalam menu makan bergizi gratis di beberapa tempat seperti Jakarta.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa susu termasuk ke dalam anggaran Makan Bergizi Gratis bagi setiap siswa yang ditetapkan sebesar Rp10 ribu. Ia juga mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional melakukan kombinasi menu atas arahan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Termasuk, itu termasuk (dalam anggaran Rp10 ribu). Jadi gini, kami sudah melakukan simulasi kapan susu diberikan karena indeksnya sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Jadi, agar indeksnya tetap masuk kami akan melakukan kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu dapat diberikan," ujar dia.

Kemudian, kata Dadan melanjutkan, untuk daerah yang tidak memproduksi susu atau tidak ada peternakan sapi perah, sumber protein akan diganti dengan bahan yang lain, termasuk sumber kalsium yang bisa didapat dari susu.

"Untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya, untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya. Misalnya, dengan ikan, telur, dan lain-lain dan sumber kalsium lainnya, termasuk seperti yang sudah saya sebutkan," kata dia.

Diketahui, Badan Gizi Nasional resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memantau pemberian makan bergizi gratis di SMPN 12 Semarang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Program yang baru diadakan di 190 titik itu disebut akan ditingkatkan hingga ke 973 titik.

Pantauan detikJateng di lokasi, Senin (6/1/2025) pukul 11.36 WIB, Mu'ti tiba di SMP 12. Abdul Mu'ti sempat mengikuti senam bersama para siswa di lapangan sekolah dan dilanjutkan dengan memantau makan gratis di masing-masing kelas.

Mu'ti mengingatkan para siswa untuk makan dengan tertib dan menghabiskan makanannya. Tampak para siswa tengah melahap makan siang bergizi gratis yang berisi nasi, ayam, tahu, sayur wortel, dan kacang panjang serta semangka.

"Senang bisa dapat makan siang gratis ini, soalnya enak, dan bisa lebih menghemat. Biasanya bawa uang saku Rp 15 ribu, tapi kalau ada makan gratis uangnya bisa ditabung," kata salah satu siswa kelas 9 SMPN 12 Semarang, Kanaya Alivia (16).

Kanaya mengaku biasa membawa bekal sendiri dari rumah. Terkadang, ibunya kerepotan untuk memasak bekal untuknya sehingga makan bergizi gratis bisa cukup membantu dirinya.

"Kadang kalau Senin repot, ada makan gratis jadi terbantu. Sarannya sih buahnya bisa ganti, ditambah porsinya sedikit lagi, ke depannya juga kalau bisa ada makan gratis lagi setiap hari," harapnya.

Sementara itu, Mu'ti mengatakan hasil pemantauan program makan bergizi gratis di Kota Semarang telah berjalan dengan baik. Mulai dari waktu pemberian makan hingga kesesuaian gizi dalam menu yang disiapkan.

"Semuanya berjalan dengan lancar, pengirimannya juga on time, saya melihat menunya juga sesuai dengan yang diharapkan Pak Presiden, memenuhi standar gizi," kata Mu'ti.

Dalam menggelar program makan bergizi gratis, kata Mu'ti, sudah ada tim pengantar, tim pengawas kandungan gizi, hingga tim yang mengawasi kesesuaian program untuk dilibatkan. Nantinya, program makan siang bergizi gratis itu akan diadakan setiap hari.

"Hari ini ada di 190 titik di 26 provinsi, mudah-mudahan sampai akhir Januari nanti ada sampai 973 bisa terus terlaksana dan bisa berjalan dengan lancar," sambungnya.

Saat ini, baru ada delapan sekolah di Kota Semarang yang menerapkan program makan bergizi gratis tahap pertama, mulai dari KB, TK, SD, SMP, hingga SMA.

"KB Mujahidin, TK Mujahidin, SD Negeri Srondol Wetan 1, SD Negeri Srondol Wetan 2, SD Negeri Wetan 5, SD Negeri Pedalangan 4, SMP Negeri 12, dan SMA Negeri 4," ujar dia.

Video Mendikdasmen Soroti Generasi Nokturnal: Tidur Lambat-Bangun Terlambat

Video Mendikdasmen Soroti Generasi Nokturnal: Tidur Lambat-Bangun Terlambat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) fokus memberikan Makan Bergizi Gratis untuk keluarga berisiko stunting.

"Terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kita nanti kerja sama dengan BGN, tetapi khusus yang berkenaan dengan stunting dan potensi keluarga risiko stunting. Saat ini sedang disiapkan penandatanganan kesepakatan bersama antara BGN dengan kementerian kita," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN, Wihaji di Kantor Kemendukbangga, Jakarta, Senin.

Wihaji menyebutkan pihaknya melibatkan 600 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh Indonesia untuk program MBG.

"Prinsipnya di lapangan kita punya 600 ribu pasukan Kemendukbangga/BKKBN sebagai tenaga tim pendamping keluarga, itulah yang nanti bekerja di lini lapangan bersama dengan BGN," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, salah satunya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

Hari ini, Badan Gizi Nasional resmi memulai program Makan Bergizi Gratis di beberapa daerah, dengan fokus utama diberikan kepada siswa sekolah.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

PALEMBANG, iNEWSpalembang.id – Jalan utama keluar masuk Perumahan Kota Modern Sriwijaya di Kecamatan Gandus, Palembang, kembali dibongkar pemilik tanah, Jalaludin.

Setelah membongkar fasilitas umum (fasum) pos perumahan di Jalan Kadir TKR, pemilik tanah kembali melakukan pengerukan persis di depan akses keluar masuk perumahan dengan menggunakan excavator, Senin (6/1/2025) pagi.

Pantauan di lapangan, excavator menggali jalan dengan kedalaman kurang lebih 2 meter dan lebar 2 meter lebih, hingga jalan ini tidak bisa dilalui kendaraan.

Peristiwa itu disaksikan langsung pemilik tanah Jalaludin dan warga perumahan. Sontak saja, warga setempat sangat terkejut dengan apa yang telah di lakukan oleh si pemilik tanah.

Salah satu warga perumahan, Umar mengatakan, sebenarnya hal ini tidak ada urusan dengan warga, tapi pihak pengembang perumahan dengan pemilik tanah, Jalaludin.

“Harusnya jangan seperti ini, bagaimana bila warga yang hendak pergi mengantarkan anak sekolah hari pertama masuk, melahirkan, sakit atau ada yang meninggal," ujar dia di lokasi, Senin (6/1/2025).

Warga lainnya, Armando Perdana mengatakan, bahwa penggalian jalan ini pagi ini warga tidak diberikan info. Warga sangat terkejut, karena selama ini mereka hanya sedikit tahu persoalan antara pemilik tanah dan pengembang perumahan

“Tiba-tiba pagi ini jalan perumahan kami dirusak dan kami tidak tahu siapa yang benar. Intinya kami akan melakukan gugatan kepada developer, karena kami dibohongi. Kami membeli rumah disini punya akses jalan, tetapi ternyata dari salah satu versi jalan itu jalan milik pribadi,” keluh dia.

Armando mengungkapkan, ada sekitar 200 rumah dengan lebih dari 200 KK di perumahan ini. kemudian, sertifikat yang diberikan Jalaludin kepada mereka fotocopy-an no 37/R. Legal atau tidak masih belum tahu, karena kami mendapat informasi bahwa serifikat ini adalah sertifikat induk sebesar 2,7 hektare.

Sementara, Juru Bicara Jalaludin, Eko menjelaskan, sebelumnya sudah diberi kesempatan dan sesuai dengan yang dijanjikan, namun tidak ada konfirmasi atau itikad baik makanya dilakukan hal tersebut.

Untuk informasi, sambung dia, di perumahan ini ada 11 unit rumah yang sudah dijual developer, kemudian diberi waktu untuk 11 unit rumah tersebut, bila hingga Sabtu-Minggu tidak ada konfirmasi dan itikad baik juga terpaksa rumahnya akan diratakan.

“Karena, 11 unit rumah ini yang dijual developer itu adalah tanah milik pribadi,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti supaya tak ada bahan impor dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

"Nah itu juga ditegaskan oleh Pak Presiden bahwa jangan ada barang impor dalam program makan bergizi gratis ini supaya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat," kata Budi saat meninjau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/1).

Budi mengatakan kunjungannya ke SPPG Halim Perdanakusuma tak menemukan bahan baku untuk program makan bergizi gratis yang berasal dari hasil impor.

Ia mengatakan kondisi ini penting lantaran untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di level terbawah.

"Nasinya pasti dari Indonesia. Enggak tahu dari mana, Cianjur atau mana. Ayamnya pasti dari peternak kita. Sayurnya buncis dari kebun sayur mana di Bandung mungkin atau Cianjur. Pisangnya pasti buatan Indonesia," kata dia.

Budi menjelaskan hari pertama pelaksanaan MBG Dapur Sehat Anak Bangsa SPPG Halim Perdanakusuma memproduksi 1.500 porsi. Nantinya makanan akan disalurkan ke lima sekolah yang berada di dekat lokasi, salah satunya SD Negeri Angkasa 5 Halim Perdanakusuma.

Ia pun memastikan menu makanan program akan berganti-ganti setiap harinya. Meski begitu, menu makanan itu harus berdasarkan standar yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Patokan gizinya, kesehatannya, itu kan dari Badan Gizi Nasional. Standar-standarnya ya. Jadi tadi bisa diceritakan dapur di sini mengajukan usulan, menu ini gimana, dikalkulasi oleh Badan Gizi, oke, yang approve Badan Gizi," kata dia.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Mendukbangga Wihaji mengatakan kerja sama ditujukan untuk perbaikan gizi keluarga berisiko stunting.

"Berkenaan dengan program makan gratis kita, nanti kerja sama dengan BGN karena yang ngurusi semua Badan Gizi Nasional," kata Wihaji di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).

Dia mengatakan makan bergizi gratis terkait stunting itu akan diberikan lewat koordinasi antara BGN dan pihaknya. Namun, Wihaji belum menjelaskan detail kapan program itu dimulai.

"Tapi khusus yang nanti berkenaan dengan stunting dan potensi KRS, keluarga risiko stunting, lagi disiapkan MoU, PKS, antara BGN dengan kementerian kita," ucapnya.

Wihaji mengatakan Kemendukbangga memiliki sejumlah kelebihan untuk mendukung program makan bergizi. Salah satunya ialah personel Tim Pendamping Keluarga yang telah mencapai ratusan ribu orang di seluruh Indonesia.

"Karena prinsipnya, yang di lapangan kita punya pasukan, 600 ribu pasukan BKKBN atau Kemendukbangga, sebagai tenaga tim pendamping keluarga. Itulah yang nanti bekerja di lini lapangan bersama dengan BGN," jelasnya.

Simak juga Video 'Menu Makan Bergizi Gratis SPPG Tapos Hari Ini':

[Gambas:Video 20detik]