Kairo: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya kerap menjadi sasaran ejekan dan fitnah, termasuk dari pihak-pihak yang meragukan program unggulannya, Makan Bergizi Gratis. Bahkan, kritik tersebut juga datang dari kalangan akademisi, termasuk profesor.

Prabowo menyatakan bahwa dirinya sudah terbiasa menghadapi berbagai bentuk penghinaan.

"Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi," ujar Prabowo di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir yang dikutip Kamis 19 Desember 2024.
Baca juga: Prabowo: Kembalikan Uang Negara, Koruptor Mungkin Dimaafkan

Ia menyoroti ejekan yang ditujukan kepada program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, sejumlah profesor tidak mendukung program tersebut, meski menurutnya program itu sangat penting untuk membantu anak-anak Indonesia yang membutuhkan.

"Sekarang ada profesor-profesor yang pintar-pintar kok tidak setuju. Heran saya. Profesor pintar atau bodoh, saya nggak tahu," kata Prabowo.

Prabowo kemudian menyinggung lebih jauh soal para kritikusnya. Ia mempertanyakan kemampuan hati mereka dalam memahami penderitaan anak-anak yang kelaparan.

"Mungkin pintar otaknya, tapi hatinya, hatinya tidak, hatinya tidak bisa merasakan kalau anak-anak itu, anak lapar itu sekolah tidak bisa merasakan bagaimana caranya? Dia tidak bisa merasakan," sambungnya.

Meski menghadapi penolakan, Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan tetap melanjutkan program tersebut. Ia percaya bahwa rakyat Indonesia mendukung langkah-langkahnya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak.

"Saya tidak ragu-ragu, nggak apa-apa saya diejek, saya yakin saya berada di atas jalan yang benar, saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya, saya akan teruskan," tutup Prabowo.

(DHI)

Juru masak ini bisa dari elemen mana saja. Jadi ketika Badan Gizi Nasional butuh juru masak kami sudah memperkuat itu

Solo (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) RI Teuku Riefky Harsya menyiapkan juru masak di berbagai daerah untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan pelatihan bagi juru masak, salah satunya di SMK Negeri 4 Surakarta, Jawa Tengah, Kamis.

"Pelatihan ini untuk mendukung program Pak Prabowo dan Mas Gibran terkait program makan bergizi, kami melakukan serentak di empat kota," katanya.

Ia berharap melalui pelatihan tersebut dapat meningkatkan kapasitas juru masak untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Kami juga sedang koordinasi dengan Badan Gizi Nasional, karena program tersebut dimulai akhir tahun, akan ada 3.000 titik di tahap awal," katanya.

Ia mengatakan pelatihan tersebut juga meliputi cara mengalokasikan anggaran perporsi sebesar Rp10.000.

"Kalau anggaran itu dari Badan Gizi Nasional. Kami hanya membantu melatih kapasitas juru masak dengan bekerja sama dengan Pemda dan Badan Gizi Nasional," katanya.

Disinggung soal berapa kebutuhan juru masak untuk program tersebut, pihaknya belum mengetahui secara pasti.

"Juru masak ini bisa dari elemen mana saja. Jadi ketika Badan Gizi Nasional butuh juru masak kami sudah memperkuat itu," katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

MEDAN, iNewsMedan.id - Masih dalam rangkaian peringatan Hari Makan Ikan Nasional (Harkanas), eFishery bersama Pemerintah Kota (Pemko) Medan meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah dasar. Program ini bertujuan untuk mengurangi stunting dan meningkatkan gizi anak-anak, Kamis (19/12/2024).

eFishery, perusahaan teknologi akuakultur asal Indonesia, menjalin kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta Pemerintah Kota Medan dalam uji coba pelaksanaan program MBG. Di mana, penyerahan 1.500 paket makanan secara simbolis dilakukan oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution bersama perwakilan eFishery, di UPT Sekolah Dasar Negeri 064979 di Kota Medan.

Dengan memberikan makanan bergizi yang kaya protein hewani berbasis ikan kepada para siswa, program ini diharapkan dapat memenuhi target pemerintah untuk menurunkan angka
stunting menjadi 14% pada tahun 2024 sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan bahwa program MBG adalah gerakan sosial untuk memastikan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di Kota Medan, mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi setiap hari. 

"Kami berterima kasih atas dukungan eFishery yang telah menyediakan paket makanan dengan protein hewani berbasis ikan yang dapat memenuhi gizi anak-anak," katanya.

"Program ini juga menjadi salah satu langkah nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045," tegas Bobby Nasution.

Editor : Jafar Sembiring

MEDAN, iNewsMedan.id - Pemko Medan berkolaborasi dengan eFishery melakukan Uji Coba Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD 004979, Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kamis (19/12/2024). 

Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Ketua TP PKK Kahiyang Ayu Bobby Nasution langsung meninjau pelaksanaan ujian coba itu. Bobby Nasution memasuki beberapa kelas, melihat secara teliti paket makanan bergizi yang tersaji di meja siswa.

Salah satu hal yang ingin dipastikan Bobby Nasution adalah pelaksanaan program ini mendukung pemenuhan gizi siswa.

Bobby Nasution mengatakan bahwa komposisi makanan yang disajikan terdiri atas karbohidrat, protein, yang disempurnakan dengan susu dan buah. 

"Secara komposisi makanan tadi sudah pas, cakupan gizinya juga pas. Lauk dari eFishery ini ikan nila Danau Toba," ucapnya. 

Dengan menyediakan ikan nila Danau Toba, lanjutnya, selain memberikan asupan gizi bagi anak juga memberikan manfaat bagi ekonomi daerah. 

Dia mengatakan, dalam uji coba ini wadah yang digunakan masih sekali pakai. Nanti, lanjutnya, akan digunakan wadah yang bisa digunakan berulang. 

Bobby Nasution mengatakan, dalam pelaksanaan programm MBG ini Pemko Medan mengikuti instruksi dan terus berkoordinasi dari Badan Gizi Nasional. 

Uji coba hari ini dilakukan pada 10 titik sekolah. Dia menambahkan, dalam kegiatan ini sebanyak 1.500 makanan bergizi gratis yang dibagikan.

Program ini, lanjutnya, untuk memastikan siswa di Kota Medan, mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi.

Editor : Chris

Hamilton, Kanada (ANTARA) - Para anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan pada Rabu (18/12) tentang permukiman ilegal Israel dan tindakan kekerasan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Beberapa negara anggota juga menuntut pihak-pihak terkait mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Khaled Khiari, asisten sekretaris jenderal PBB untuk Timur Tengah dan Asia dan Pasifik, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Israel terus memperluas pembangunan permukiman dekat Tepi Barat yang didudukinya, termasuk Yerusalem Timur.

"Di Gaza, gencatan senjata sudah lama tertunda," ujar Khiari.

Ia menegaskan bahwa hukuman kolektif yang dihadapi rakyat Palestina tidak dapat dibenarkan.

"Pengeboman tanpa henti di Gaza oleh pasukan Israel, semakin banyaknya korban sipil, penghancuran menyeluruh lingkungan Palestina dan memburuknya situasi kemanusiaan adalah hal yang mengerikan," katanya.

Khiari menyatakan sangat prihatin atas perluasan ilegal yang terus menerus oleh kalangan pemukim Israel.

Ia menekankan bahwa tindakan itu memicu ketegangan dan menghalangi kemungkinan "negara Palestina yang merdeka, demokratis, berdampingan dan berdaulat."

"Saya tegaskan bahwa semua permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki keabsahan hukum dan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB," kata Khiari.

Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki sementara itu menyoroti "peningkatan kasus malnutrisi akut pada anak-anak" di Gaza, dan mengatakan "Gaza sekarang memiliki jumlah tertinggi di dunia menyangkut anak per kapita yang diamputasi."

"Inggris menyerukan Israel untuk menghentikan perluasan pemukiman di tanah Palestina, yang ilegal menurut hukum internasional, dan untuk meminta pertanggungjawaban para pemukim yang melakukan kekerasan," kata Kariuki.

Ia juga mendesak Israel agar berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil dan mematuhi kewajiban internasional.

"Ketidakstabilan yang berkelanjutan dan kekerasan pemukim di Tepi Barat tidak boleh ditoleransi oleh Israel, dan budaya impunitas harus diakhiri," katanya.

Dia menolak upaya "pemindahan paksa warga Gaza dari atau di dalam Gaza."

"Tidak boleh ada pengurangan wilayah Jalur Gaza. Perluasan infrastruktur militer Israel dan penghancuran bangunan sipil dan lahan pertanian di seluruh Jalur Gaza tidak dapat diterima," ujarnya.

Duta Besar Swiss untuk PBB Pascale Baeriswyl mengecam kelaparan yang dialami warga Gaza "yang penggunaannya sebagai metode peperangan merupakan kejahatan perang menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional."

Dia menuntut pihak-pihak terkait segera mewujudkan gencatan senjata. Baeriswyl juga mengutuk pernyataan pejabat Israel yang mengumumkan rencana untuk memperluas permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menyoroti veto berulang kali yang digunakan Amerika Serikat pada resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan.

Menurut Nebenzia, tindakan AS itu mengandung alasan untuk "memastikan bahwa operasi militer Israel dapat berlanjut di Gaza, sehingga nyawa para sandera terus terancam."

Sambil menyebut tindakan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai "ilegal," dia mengatakan tindakan itu juga melanggar resolusi-resolusi terkait yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

"Kami khususnya prihatin dengan pernyataan yang dibuat pejabat Israel tentang perubahan demografi Gaza secara paksa untuk menjajah kembali Jalur Gaza," katanya.

Wakil Dubes China Geng Shuang mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan semua opsi "yang ada pada mereka dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri konflik di Gaza."

Ia juga mendesak negara-negara untuk tidak lagi menghalangi tindakan Dewan -- mengacu pada AS.

Geng menuntut Israel "segera menghentikan operasi militer di Gaza, memenuhi kewajibannya pada hukum kemanusiaan internasional, serta mencabut blokade Gaza dan pembatasan akses kemanusiaan."

Dubes AS Linda Thomas-Greenfield menyuarakan kekhawatiran bahwa "tindakan Israel di Tepi Barat melemahkan kemampuan Otoritas Palestina untuk memenuhi kebutuhan rakyat Palestina, dan secara lebih luas, meredam prospek solusi dua negara."

"Kami tegaskan kembali sikap kami bahwa permukiman Israel di Tepi Barat merupakan hambatan bagi tercapainya solusi dua negara," katanya.

Permukiman ilegal Israel, katanya lagi, "tidak konsisten dengan hukum internasional dan hanya berfungsi untuk melemahkan keamanan Israel."

Dia menyoroti laporan "yang mengkhawatirkan" tentang jumlah warga Palestina yang tewas di Tepi Barat yang diduduki, dan mendesak Israel untuk "mengintervensi dan menghentikan mereka, lebih baik lagi, mencegah mereka sejak awal."

"Kami mendesak Israel untuk menghentikan upaya melegalkan pos-pos terdepan di Tepi Barat ... meredakan ketegangan ... mengadili semua pelaku kekerasan, tidak peduli latar belakang pelaku atau korban," katanya.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Video bernarasi lokasi diduga tempat penyuntikan gas di Desa Dayeuh, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Dalam video tersebut terlihat sejumlah tabung gas 3 Kg berwarna hijau dan tabung gas berwarna pink.

Dalam video yang dilihat, Kamis (19/12/2024), tabung-tabung gas tersebut tergeletak di halaman rumah. Terlihat lokasi berada di permukiman yang sepi.

Disebutkan bahwa tindakan penyuntikan gas untuk mengoplos tersebut bisa merugikan masyarakat. Serta menimbulkan kerugian kepada negara.

Dikonfirmasi terkait video tersebut, Kapolsek Cileungsi Kompol Wahyu Maduransyah Putra mengatakan, pihaknya menindaklanjuti dengan cepat informasi dari informan tersebut. Anggotanya telah mengecek ke lokasi.

"Saat itu juga sudah ditindaklanjuti ke TKP (tempat kejadian perkara) bersama informan," kata Wahyu.

Namun saat di lokasi, lanjut Wahyu, didapati sudah kosong tidak ada tabung-tabung gas seperti yang ada dalam video maupun orangnya. Pengecekan tersebut juga dilakukan bersama warga sekitar.

"TKP sudah kosong, disaksikan juga dari masyarakat," pungkasnya.

Tonton juga Video: Polda Jabar Bongkar Kasus Gas Oplosan, 10 Ribu Tabung Disita

[Gambas:Video 20detik]

(rdh/dek)

Jakarta -

Sederet pengembang yang tergabung dalam Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himaperra) berkumpul di Setiabudi menghadiri acara Rakernas Himperra 2024. Mereka akan membahas kelanjutan Program 3 Juta Rumah.

Bukan hanya anggota Himperra yang hadir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) juga hadir dalam acara yang bertajuk Dialog Kebangsaan Perumahan Rakyat: Kupas Tuntas Peluang dan Tantangan Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat.

Dalam pantauan detikcom, Ara sampai di Hotel JW Marriot, Jakarta pukul 13.00 WIB dengan pakaian dinas berwarna coklat muda. Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang dijadwalkan hadir, sampai di lokasi pukul 14.30 WIB.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono mengatakan tahun ini Himperra telah membangun sekitar 50 ribu rumah. Sebanyak 30 ribu rumah dengan pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), sisanya adalah rumah komersial.

Ia menuturkan FLPP sangat diminati pada 2024, bahkan saat kuotanya ditambah 34 ribu, tetapi pada November sudah habis. Ia melihat sektor properti akan cerah di 2025 mengingat saat ini sudah ada Kementerian PKP yang akan fokus dalam pembangunan rumah rakyat.

"Himperra diminta tahun depan membangun 150 ribu rumah. Tiga kali lipat dari tahun ini," kata Ari dalam sambutannya.

Kemudian, Ara menuturkan saat awal-awal ia bertugas sebagai Menteri PKP, pengembang properti pertama yang diundang ke kantornya adalah Himperra.

"Asosiasi yang pertama saya undang adalah Himperra. Alasannya karena dari REI, Apersi, Himperra yang paling kecil. Kecil-kecil cabe rawit," ujarnya.

Lebih lanjut, Ara mengungkapkan rencanya untuk Program 3 Juta Rumah. Mulai Januari 2025, ia akan kembali melihat kesiapan rumah, bank, hingga Tapera.

"Bener ngga pengembangnya siap, banknya siap, Taperanya siap. Sehingga pertemuan kerja, kunjung saya komplit. Ujungnya kita mau memperlihatkan, siap atau tidak siap," tutur Ara.

Hadir pula di tempat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nigroho, dan masih banyak lagi.

(aqi/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan keheranannya terhadap sejumlah profesor yang menolak program makan bergizi gratis untuk anak-anak.

Dalam pernyataannya, Prabowo mempertanyakan para profesor tersebut, apakah mereka benar-benar memahami kondisi masyarakat yang mengalami kelaparan saat ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu dengan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, pada Rabu (18/12/2024).

"Sekarang pun mereka tidak percaya, 'apa iya kemiskinan bisa dikurangi?'. Ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang," ujar Prabowo dalam tayangan YouTube Setpres, Kamis (19/12/2024).

"Ada profesor-profesor yang pintar-pintar kok tidak setuju. Heran saya. Profesor pintar atau bodoh, saya tidak tahu itu. Mungkin pintar otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah, itu bagaimana caranya. Dia tidak bisa merasakan," sambungnya.

Meskipun menghadapi ejekan, Prabowo menegaskan bahwa ia sudah terbiasa dengan kritik dan fitnah.

Ia menyatakan keyakinannya untuk melanjutkan program makan gratis meskipun ada penolakan.

"Saya yakin, saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin, rakyat Indonesia mendukung saya. Saya akan teruskan program ini," tegasnya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa ia baru menjabat sebagai Presiden selama dua bulan.

Ia meminta masyarakat untuk bersabar dan memberi waktu bagi pemerintahannya untuk menunjukkan hasil.

"Dan mereka yang masih meragukan, dua bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan, 'sabar sedikit, saya baru menjabat dua bulan. Dua bulan, anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap'," katanya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyinggung banyak pihak yang menolak program Makan Bergizi Gratis. Penolakan itu juga dari kalangan profesor.

Mulanya, Prabowo bicara mengenai ejekan-ejekan yang ia terima. Ia menyebut dirinya sudah terbiasa dicaci dan difitnah.

"Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi," ujar Prabowo di hadapan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Kamis (19/12/2024).

Ejekan itu juga menyasar program unggulannya, yakni Makan Bergizi Gratis. Prabowo menambahkan penolakan Makan Bergizi Gratis juga datang dari kalangan profesor.

"Sekarang ada profesor-profesor yang pintar-pintar kok tidak setuju. Heran saya. Profesor pintar atau bodoh, saya nggak tahu," kata Prabowo disambut tepuk tangan hadirin.

"Mungkin pintar otaknya, tapi hatinya, hatinya tidak, hatinya tidak bisa merasakan kalau anak-anak itu, anak lapar itu sekolah tidak bisa merasakan bagaimana caranya? Dia tidak bisa merasakan," sambungnya.

Prabowo tetap gigih melanjutkan program Makan Bergizi Gratis. Ia yakin rakyat Indonesia terus mendukung program tersebut.

"Saya tidak ragu-ragu, nggak apa-apa saya diejek, saya yakin saya berada di atas jalan yang benar, saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya, saya akan teruskan," imbuh Prabowo.

Simak Video 'Fatayat NU Nyatakan Siap Dukung Program Pemerintah Prabowo-Gibran':

[Gambas:Video 20detik]

(isa/imk)

kita punya pengalaman mengerjakan beberapa proyek-proyek perumahan

Jakarta (ANTARA) - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) menyampaikan bahwa pihaknya mempunyai sumber daya yang cukup memadai untuk mendukung program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di samping sumber daya, Direktur Utama WSBP FX Poerbayu Ratsunu juga mengungkapkan bahwa perusahaan memiliki pengalaman yang cukup untuk berkontribusi secara signifikan dalam realisasi program tersebut.

“WSBP sebenarnya cukup banyak mempunyai sumber daya untuk mendukung itu. Karena kita juga, satu, kita punya pengalaman mengerjakan beberapa proyek-proyek perumahan. Yang kedua, kita juga cukup yakin punya sumber daya untuk itu,” ujar Poerbayu dalam Public Expose (Pubex) 2024 secara virtual di Jakarta, Kamis.

Poerbayu memberikan contoh bahwa sebelumnya, WSBP telah berpengalaman menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan rumah RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) berbasis konstruksi precast.

Sebagai informasi, RISHA merupakan rumah yang dibuat dengan konsep knock down (bongkar pasang) yang mana tidak membutuhkan tambahan semen dan bata.

Saat ini, WSBP juga tengah menyempurnakan produk modular rumah yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah per tahun pemerintah.

“(Produk modular) ini yang kita pakai untuk bisa memberikan dukungan terhadap program pemerintah 3 juta rumah tersebut, yang tentunya memang kita harapkan porsi WSBP cukup bisa memberikan kontribusi dalam pencapaian terbaru dan juga pendapatan usahanya di tahun depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Poerbayu menegaskan bahwa WSBP bakal terus mengikuti arahan program pemerintah, termasuk dalam pengembangan infrastruktur perumahan.

Selain fokus pada perumahan, perusahaan juga menargetkan nilai kontrak baru dari proyek pemerintah sekitar Rp700 miliar yang mencakup proyek-proyek perumahan, bendungan, dan sistem irigasi.

“Tentu kalau memang ini adalah program pemerintah, kami yakin secara likuiditas, tentunya juga dari sisi pendanaan dan juga skema pembayarannya tentu akan bisa mendukung likuiditas kami ke depan,” terang Poerbayu.

Adapun Presiden Prabowo menjanjikan pembangunan 3 juta rumah setiap tahun untuk mengejar backlog 12,7 juta rumah. Prabowo menargetkan setiap tahun akan dibangun 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id - Ekonom Senior sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengingatkan pemerintah munculnya potensi permasalahan food waste, buntut pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

Menurut Faisal, ada sejumlah permasalahan yang perlu diantisipasi pemerintah untuk memastikan progam Makan Bergizi Gratis berjalan baik mulai Januari 2025 mendatang. 

"Selain memastikan distribusinya lancar, perlu memastikan kualitas dari makanannya itu juga bagus, untuk menghindari hal-hal yang tidak diprediksi. Salah satunya adalah food waste. Jadi banyak juga kasus dimana makanan yang sudah dikasihkan pada saat pilot project itu terbuang," ungkap Faisal, saat ditemui di kantor Core Indonesia, Jakarta, Rabu (19/12/2024).

Faisal khawatir, minimnya anggaran makan bergizi gratis saat ini dapat mengurangi nilai mutu dari kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan. Apalagi, makan bergizi gratis ini menyasar anak-anak dan ibu hamil yang kerap memiliki preferensi menu tertentu.

"Misalkan ketika sebagian daripada anak sekolah itu tidak teredukasi pentingnya sayur misalnya, mereka nggak mau makan sayurnya, jadi sayurnya dibuang. Jadi cuma makan yang dia suka aja. Jadi artinya menimbulkan food waste," ujarnya. 

Karena itu, Faisal menekankan agar pemerintah dapat mematangkan persiapan-persiapan tersebut, termasuk edukasi terhadap penerima manfaat, sebelum program ini akan diimplementasikan.

Di samping itu, Faisal menyampaikan, anggaran Rp 10.000 per orang untuk satu porsi makan ini sangatlah minim, apalagi jika diterapkan di daerah dengan biaya produksi dan biaya hidup yang tinggi.

"Rp 10.000 itu sudah tipis banget. Apalagi kita kalau mempertimbangkan variasi biaya hidup antar daerah gitu ya. Di luar Jawa terutama, rata-rata kan lebih mahal dibandingkan dengan di Jawa," ucapnya.

Menurut Faisal, langkah pemerintah memangkas anggaran makan bergizi demi menjaring sebanyak-banyaknya penerima manfaat adalah keputusan yang kurang tepat. 

"Pemerintah pengen sebanyak mungkin beneficiaries-nya ya. Tapi kalau kemudian ditekan harganya sampai pada titik dimana mutu itu jadi trade off-nya, terutama di daerah-daerah di Indonesia ini memang luar biasa variasinya," ujarnya.

"Kita lihat dari UMR saja lah, UMR itu kan jauh banget bedanya ya. Antara Jawa Tengah sama Jawa Barat itu saja bisa jauh banget. Nah jadi itu titik hal yang perlu diperhatikan. Jadi jangan one size fits all. Jangan Rp 10.000 untuk seluruh daerah," tambahnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Badung -

Program makan bergizi gratis (MBG) bakal dijalankan pada 2025. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menyiapkan anggaran Rp 16,7 miliar. Dengan anggaran tersebut, satu porsi makanan untuk tiap anak akan dijatah Rp 20 ribu.

"Ya kami sudah siapkan atas perintah pimpinan (bupati). Dalam APBD 2025 sebesar Rp 16,7 miliar," jelas Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Badung Ida Bagus Surya Suamba dikonfirmasi pada Kamis (19/12/2024).

Surya mengatakan uji coba makan bergizi gratis sudah digelar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung di dua sekolah dasar (SD). Dalam uji coba itu, sudah diterapkan jatah Rp 20 ribu per anak.

Besaran tersebut dua kali lipat dari yang dirancang pemerintah pusat, yakni sebesar Rp 10 ribu. Namun, untuk kelanjutan teknis pelaksanaan, Surya berujar, masih menunggu petunjuk pemerintah pusat.

Menurut Surya Suamba, berdasarkan Disdikpora Badung saat uji coba, anggaran Rp 20 ribu per anak dipandang ideal untuk melengkapi komponen pemenuhan gizi dalam setiap porsi.

Surya memastikan anggaran itu telah dipasang untuk berlangsungnya program gagasan Presiden Prabowo Subianto di Gumi Keris. Kejelasan apakah ada bantuan dana dari pemerintah pusat, ia menegaskan masih menunggu arahan lebih lanjut.

"Kami tentu mendukung program pemerintah pusat. Terkait teknis lebih lanjut, kami masih menunggu," tandas Surya Suamba.

(hsa/dpw)