Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjalin kolaborasi guna mengoptimalkan lahan darat untuk dijadikan perhutanan sosial yang berguna untuk memproduksi pangan demi kesuksesan program swasembada pangan sebagai cita-cita pemerintahan saat ini.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap membantu mengelola kekayaan alam melalui lahan darat milik Kementerian kehutanan, yang mana sebanyak 23 persen dari daratan Indonesia.

“Di situ banyak tersimpan potensi untuk memproduksi pangan, nanti hutan itu menjadi perhutanan sosial dan dibuka untuk meningkatkan produktivitas dan optimalisasi,” kata Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa.

Dengan mengoptimalkan lahan yang ada, pihaknya berharap berbagai pangan yang dihasilkan ke depannya dapat menjadi lumbung untuk keperluan swasembada dan juga program makan siang gratis dari pemerintah pada Januari 2025.

“Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi off-taker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan di perhutanan sosial, dan produknya akan kita gunakan untuk program makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” ujar dia.

Menurut dia, terdapat beberapa perhutanan sosial yang sudah produktif. Sehingga, BGN dalam kolaborasi ini menyediakan kebutuhan personel profesional melalui satuan layanan di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan.

Dia mengatakan bahwa perhutanan sosial produktif tersebut sudah tersedia, di antaranya adalah Lumajang, Jawa Timur, kemudian di Cikajang dan di Kota Lembang, Jawa Barat.

Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni merespons positif kolaborasi tersebut demi tercapainya cita-cita pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan dan program makan siang bergizi.

“Nah kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini. Kebetulan seperti yang dikatakan, kami memiliki program perhutanan sosial,” ucap dia di lokasi yang sama.

Hingga saat ini, terdapat sekitar tujuh hektare lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk mencapai cita-cita pemerintah dalam ketahanan pangan dan juga ketahanan gizi guna terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045.

“Ada 8 juta hektare yang sudah diredistribusi kepada masyarakat, dan sisa 7 juta lagi lahan yang bisa dimanfaatkan,” katanya.

Pewarta: Chairul Rohman
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjalin kolaborasi guna mengoptimalkan lahan darat untuk dijadikan perhutanan sosial yang berguna untuk memproduksi pangan demi kesuksesan program swasembada pangan sebagai cita-cita pemerintahan saat ini.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap membantu mengelola kekayaan alam melalui lahan darat milik Kementerian kehutanan, yang mana sebanyak 23 persen dari daratan Indonesia.

“Di situ banyak tersimpan potensi untuk memproduksi pangan, nanti hutan itu menjadi perhutanan sosial dan dibuka untuk meningkatkan produktivitas dan optimalisasi,” kata Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa.

Dengan mengoptimalkan lahan yang ada, pihaknya berharap berbagai pangan yang dihasilkan ke depannya dapat menjadi lumbung untuk keperluan swasembada dan juga program makan siang gratis dari pemerintah pada Januari 2025.

“Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi off-taker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan di perhutanan sosial, dan produknya akan kita gunakan untuk program makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” ujar dia.

Menurut dia, terdapat beberapa perhutanan sosial yang sudah produktif. Sehingga, BGN dalam kolaborasi ini menyediakan kebutuhan personel profesional melalui satuan layanan di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan.

Dia mengatakan bahwa perhutanan sosial produktif tersebut sudah tersedia, di antaranya adalah Lumajang, Jawa Timur, kemudian di Cikajang dan di Kota Lembang, Jawa Barat.

Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni merespons positif kolaborasi tersebut demi tercapainya cita-cita pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan dan program makan siang bergizi.

“Nah kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini. Kebetulan seperti yang dikatakan, kami memiliki program perhutanan sosial,” ucap dia di lokasi yang sama.

Hingga saat ini, terdapat sekitar tujuh hektare lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk mencapai cita-cita pemerintah dalam ketahanan pangan dan juga ketahanan gizi guna terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045.

“Ada 8 juta hektare yang sudah diredistribusi kepada masyarakat, dan sisa 7 juta lagi lahan yang bisa dimanfaatkan,” katanya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto membalas pernyataan Maruarar Sirait soal suara Pram-Rano di Pilkada Jakarta yang disebut terkikis dari kelompok non muslim setelah mendapat dukungan dari Anies Baswedan.

Hasto menyebut pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan SARA dan pihaknya akan melaporkan ke bawaslu terkait pernyataan tersebut.

Hasto yakin, presiden seklaigus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pun juga tak setuju dengan pernyataan Maruarar Sirait yang dinilai membawa isu SARA dalam kompetisi politik yang berpotensi memecah belah bangsa.

Hasto juga menegaskan Maruarar telah melupakan pesan sang ayah yang juga merupakan salah satu pendiri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sabam Sirait yang mengingatkan bahwa kekuasaan dan uang bisa menjadi berhala sehingga berbagai macam upaya pun dilakukan.

Hasto mengingatkan kembali pernyataan Ara dengan mengirimkan buku yang pernah ditulis ayahanda Maruarar, Sabam Sirait berjudul "Politik Itu Suci" sebagai buntut dari pernyataan Maruarar yang dinilainya mempertegangkan suku, agama, ras, dan antar golongan di Pilgub Jakarta.

Ada pepatah, the devil is in the details. Setiap elemen, sekecil apa pun, harus dikelola dengan teliti dan cermat.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya penyusunan data baseline atau informasi dasar sebelum pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

"Untuk keberhasilan program Makan Bergizi Gratis ini, data baseline sangat penting. Dengan adanya data tersebut, efektivitas program makan bergizi dapat diukur dan berjalan sesuai harapan,” ujar Mardani, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Mardani, penyusunan data baseline merupakan langkah krusial untuk memastikan efektivitas program Makan Bergizi Gratis dapat diukur secara akurat. Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya program menyediakan makanan, tetapi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia sebagai bagian dari investasi pemerintah dalam sumber daya manusia.

Data baseline merupakan informasi dasar yang dikumpulkan sebelum suatu program atau kegiatan dimulai. Data itu digunakan sebagai pembanding untuk memperkirakan dampak program, merencanakan, dan memantau kemajuan program.

Hal tersebut pun telah disampaikan setelah menghadiri BKSAP Day di Institut Pertanian Bogor (IPB) yang mengusung tema Memperkuat Diplomasi Indonesia untuk Ketahanan Pangan dan Gizi pada Senin (25/11).

Berikutnya, Mardani juga menyoroti pentingnya diplomasi jalur kedua, yakni kegiatan diplomasi yang melibatkan para aktor nonpemerintah, mulai dari kelas masyarakat tinggi hingga kelas akar rumput, untuk mendukung langkah pemerintah dalam program besar itu.

Mardani meyakini program Makan Bergizi Gratis yang mencakup hingga 81 juta penduduk tidak hanya meningkatkan kesehatan dan gizi, tetapi juga membawa dampak positif bagi ekonomi masyarakat.

“Program ini sangat besar, dengan anggaran hingga Rp450 triliun untuk menjangkau 81 juta jiwa. Ini hampir dua setengah kali jumlah penduduk Malaysia atau Singapura. Dengan skala sebesar ini, pendekatan berbasis riset dan data akurat sangat penting untuk memastikan keberhasilannya,” kata dia.

Ia juga mengingatkan bahwa kesuksesan program pada dasarnya bergantung pada detail yang sering kali diabaikan.

“Ada pepatah, the devil is in the details. Setiap elemen, sekecil apa pun, harus dikelola dengan teliti dan cermat,” kata dia.*

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung agar pemerintah daerah tidak perlu repot-repot membangun aplikasi sendiri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk membantu pemerintah daerah terkait Surat Keputusan Bersama atau SKB Tiga Menteri untuk mendukung percepatan program 3 Juta Rumah per tahun.

"PU tugasnya apa? Membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung agar pemerintah daerah tidak perlu repot-repot membangun aplikasi sendiri, sekaligus juga memastikan bahwa aplikasi itu sejalan (compliance) dengan peraturannya," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PU Muhammad Zainal Fatah di Jakarta, Selasa.

Kemudian PU juga bisa membantu purwarupa, agar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Pemda bisa lebih cepat.

"Itu kalau hanya mau membangun misalkan gudang dua lantai itu diberikan purwarupanya sehingga nanti Pemda tidak perlu inspeksi rumit-rumit lagi, sepanjang standar itu diikuti bisa lebih cepat lagi. Mungkin nanti akan ada purwarupa rumah untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Zainal Fatah.

Pada prinsipnya PBG untuk memastikan bahwa gedung yang dibangun itu memang didesain dan dijaga secara baik sehingga nanti ada sertifikat laik fungsi.

"Jangan sampai kita membangun rumah untuk rakyat tapi kualitasnya malah tidak memenuhi syarat," kata Zainal Fatah.

Sebagai informasi, penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dilakukan antara Menteri PU Dody, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri PKP Maruarar Sirait tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk dapat membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG bagi MBR paling lama 10 hari kerja serta segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai pembebasan retribusi PBG dalam waktu 1 bulan ke depan.

Dalam rangka mengurangi backlog perumahan dan mengentaskan kemiskinan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen untuk terus mendukung program pembangunan 3 juta unit rumah yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk perkotaan, pedesaan dan daerah pesisir.

Kementerian PU akan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dasar antara lain akses jalan, air baku dan pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan drainase lingkungan. Inpres air bersih dan air limbah juga sudah diusulkan untuk diprioritaskan salah satunya agar dapat mendukung program 3 juta rumah ini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap nasib harga rumah subsidi tahun depan usai pemerintah resmi memangkas pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Dia menyebut, dirinya bakal berkoordinasi terlebih dahulu dengan menteri keuangan membahas kemungkinan merevisi harga rumah subsidi.

“Kita kan di Indonesia itu kan punya masing-masing keundangan, makanya kita perlu koordinasi. Nanti saya koordinasi sama menteri keuangan,” jelasnya saat ditemui di Jakarta, dikutip Selasa (26/11/2024).

Ara menegaskan, koordinasi tersebut penting dilakukan guna memastikan ketersediaan anggaran agar lebih terukur.

Untuk diketahui, saat ini harga rumah subsidi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No.60 Tahun 2023 tentang tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Berdasarkan catatan Bisnis, harga rumah subsidi terakhir mengalami kenaikan pada 2023. Kenaikannya mencapai 8% dari semula di kisaran Rp150,5 juta - Rp219 juta menjadi Rp162 juta - Rp234 juta.

Tak sampai di sana, kenaikan harga rumah murah ini juga akan kembali disesuaikan pada 2024 dengan harga dimulai dari Rp166 juta - Rp240 juta sesuai dengan zona wilayah.

Secara terperinci, berikut batas harga jual rumah subsidi 2023 - 2024 di seluruh wilayah Indonesia:

1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024

2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024

3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024

4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024

5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024

6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024.

120 rumah di Perumahan De Flamboyan, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan, terendam banjir. Warga yang rumahnya terendam banjir pun sampai dievakuasi menggunakan perahu karet.

Dari video yang dilihat detikcom Selasa (26/11/2024), petugas kepolisian dan BPBD bahu membahu mengevakuasi warga dengan perahu karet. Warga yang dievakuasi menggunakan perahu karet kebanyakan anak-anak dan lansia.

Pantauan di lokasi perumahan warga tergenang air sedalam 20-40 cm. Sementara akses jalan menuju perumahan, ketinggian air mencapai 1 meter atau sepinggang orang dewasa.

Dema Harefa, salah seorang warga, menuturkan air mulai naik tadi malam setelah hujan turun. "Hujan mulai jam 11 malam, dan jam 1 pagi sungai meluap dan naik, hingga tanggul sungainya bocor dan pecah. Jadi air masuk ke daerah perumahan warga," ucapnya saat diwawancarai.

Dema menyampaikan sejumlah warga terlihat keluar dari area perumahan untuk menyelamatkan diri.

"Tidak ada yang mengungsi, tapi banyak warga yang keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri mereka" jelasnya.

Banjir yang menerjang perumahan warga sudah terlihat surut, tetapi akses menuju rumah warga masih tergenang air dengan ketinggian 1 meter atau setinggi pinggang orang dewasa.

"Kalau perumahan warga airnya sudah mulai surut, hanya saja akses jalan menuju ke rumah warga masih tergenang banjir, kan bisa dilihat ini airnya masih tergenang," ujarnya.

Berharap pemerintah secepatnya mengatasi permasalahan ini, terutama tanggung sungai yang rusak dan bocor supaya tidak terjadi banjir lagi.

"Semoga pemerintah secepatnya mengatasi banjir ini, terutama tanggul yang rusak dan bocor, supaya kami warga tidak khawatir jika terjadi hujan yang bisa mengakibatkan banjir lagi," tutupnya.

Video: Momen Warga Terjebak di Atap saat Banjir Kepung Medan

Video: Momen Warga Terjebak di Atap saat Banjir Kepung Medan

Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma melakukan uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah yang berada di dalam kompleks Lanud Halim, Jakarta Timur. Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Muzafar mengatakan uji coba ini untuk mendukung program pemerintah.

"Untuk Makan Bergizi Gratis ini kan memang sudah langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden, di mana salah satu program beliau, salah satunya Makan Bergizi Gratis," kata Muzafar di SDS Angkasa 5, kompleks Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (26/11/2024).

"Dari dasar inilah, dari Pak Kepala Staf segera menginstruksikan untuk seluruh jajaran untuk menyiapkan segala fasilitas, termasuk dapur, untuk mempersiapkan program-program pemerintah ini," ucapnya.

Muzafar terlihat meninjau pelaksanaan uji coba Makan Bergizi Gratis di SDS Angkasa 5, kompleks Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dia menyapa siswa SDS Angkasa 5 yang tengah menyantap makan di dalam ruang kelas.

Terlihat siswa SDS Angkasa 5 menyantap makanan yang tersaji di dalam nasi kotak. Menu makan siang itu terdiri atas nasi, ayam goreng, tempe goreng, sayur capcay, buah semangka, dan susu.

Muzafar mengatakan, di tahap awal uji coba, pihaknya menyiapkan 750 porsi makan bergizi. Adapun peserta uji coba kali ini adalah siswa di sekolah yang berada di bawah Yayasan Ardhya Garini, yang berlokasi di kompleks Lanud Halim Perdanakusuma.

"Untuk hari ini, kita memang kita hanya yang kita bagikan hanya di sekolah, di lingkungan Yayasan, sehingga sementara kita hanya membagikan ke seluruh sekolah-sekolah yang berada di bawah Yayasan Ardhya Garini Cabang Lanud Halim. Porsinya sendiri ada sekitar 750 porsi untuk sementara," katanya.

Dia mengatakan uji coba Makan Bergizi Gratis akan dilakukan secara berkala. Menurutnya, akan ada sejumlah evaluasi setelah uji coba dilakukan, salah satunya menyangkut proses penyiapan makanan hingga distribusi ke sekolah.

"Untuk uji-coba hari ini, evaluasinya memang terkendala untuk sedikit untuk penyiap, sehingga memang kesiapan dapur, kesiapan personel yang masak, yang chef-nya, terus yang membagikan, yang menyiapkan, semua harus segera dipersiapkan," ucapnya.

"Jadi dalam uji coba ini, kita memang masih skala kecil ya, skala yang existing, yang dapur kita sudah ada, kita mencoba memasak dan kita coba mendistribusikan. Jadi nanti secara garis besar kendala-kendala ini dapat diatasi pada saat pelaksananya nanti," katanya.

Target Dapur Umur Rampung 20 Desember

Muzafar menargetkan dapur untuk program makan siang bergizi dapat selesai pada Desember 2024 dan resmi beroperasi pada awal tahun depan. Dia mengatakan, dapur itu nantinya akan menyiapkan hingga 10.000 porsi makan siang bergizi.

"Proses dapurnya target kita pada 20 Desember nanti ya, karena memang tanggal 18 kemarin baru kita mulai untuk renovasi dapur yang sudah ada," kata Muzafar.

"Di Lanud Halim, sedang proses penyiapan dapur berskala untuk makan siang gratis di seluruh lingkungan, sehingga nanti ada 10 ribu (porsi) yang kita siapkan nanti untuk berikutnya. Harapan kita, tanggal 2 Januari nanti sudah siap untuk melaksanakan program pemerintah tersebut," jelasnya.

Dia mengatakan menu makan siang bergizi yang disiapkan di dapur di Lanud Halim Perdanakusuma sesuai dengan instruksi dan ketentuan dari Badan Gizi Nasional. Dia memastikan menu makan siang mengandung protein, vitamin dan gizi yang cukup bagi tumbuh kembang anak.

"Sesuai dengan koordinasi kita dengan Badan Gizi Nasional, nanti teknisnya ini nanti ada staf dari Badan Gizi Nasional sebagai ahli gizi, tentunya itu adalah makanan bergizi, yang tinggi protein, tinggi serat, vitamin dan lain-lainnya untuk kesehatan dan kecerdasan tumbuh anak, ya biar nanti disiapkan menjadi generasi emas yang akan datang," ucapnya.

Muzafar mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi lain agar distribusi makan siang bergizi dapat berjalan dengan baik.

"Nanti, rencana kami, apabila dapur sudah siap dan personel sudah siap, jadi (distribusi) seluruh sekolah, baik di dalam Yayasan Lanud Halim, maupun sekolah-sekolah negeri yang ada di lingkungan Halim, akan kita berkoordinasi dengan aparat lainnya ini untuk tidak overlapping, dan kita akan membagi sekolah sekolah mana yang akan dibagikan dari dapur kita, dapur mereka, sehingga nanti tidak ada overlapping," jelasnya.

Pemerintah bakal memangkas harga rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga Rp10,5 juta per unit mulai Desember 2024.

Pemangkasan akan dilakukan dengan menghapus dua pungutan retribusi, yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Adapun langkah penghapusan ini ditujukan untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

PBG sendiri adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan gedung sesuai teknis bangunan gedung.

PBG untuk membangun rumah bisa bervariasi, tergantung sejumlah faktor seperti luas bangunan, biaya administrasi, pengukuran dan pemetaan, konsultasi hingga retribusi daerah yang berkisar Rp5 juta-Rp12 juta.

Sementara BPHTB adalah pungutan yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarifnya sendiri mencapai 5 persen dari nilai transaksi dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Untuk menghapus dua pungutan itu, pemerintah bakal menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait penghapusan retribusi.

SKB itu ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Tito menjelaskan kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023. Peraturan itu mengatur batasan penghasilan serta luas bangunan untuk rumah umum dan rumah swadaya.

Berdasarkan aturan itu, penghasilan maksimal MBR diatur berdasarkan wilayah.

Untuk wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, NTT, dan NTP, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan.

Sementara bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7,5 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan.

Aturan itu juga berlaku untuk pembelian dan pembangunan rumah luas 36 meter persegi untuk rumah umum dan rumah susun serta rumah luas 48 meter persegi untuk pembangunan rumah swadaya atau rumah tapai yang dibangun masyarakat.

Secara rinci, Tito memberi contoh harga rumah tipe 36 dapat dikurangi hingga Rp10,5 juta dengan diterapkannya aturan ini.

"Dengan adanya kebijakan ini, maka potensi untuk BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 lebih kurang Rp6,2 juta. Kemudian untuk izin PBG akan dibebaskan sebanyak Rp4,3 juta. Jadi untuk rumah tipe 36 sebetulnya bisa dihemat, dikurangi lebih kurang Rp10,5 juta," ujar Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Nantinya, SKB tersebut diteruskan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Adanya aturan itu juga secara otomatis mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, BPHTB dan PBG merupakan retribusi yang masuk dalam PAD.

"Saya juga sudah menyampaikan kepada teman-teman daerah supaya mereka mempelajari betul definisi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena sebetulnya inilah PAD bagi mereka. Retribusi itu PAD tapi spesifik hanya untuk MBR," tutur Tito lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar mengatakan kebijakan penghapusan ini akan berlaku mulai bulan depan.

Menurutnya, program ini akan membantu menurunkan hambatan administratif yang kerap dihadapi MBR, sehingga target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bisa tercapai.

"Ini adalah kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat kecil. Dukungan dari bupati, wali kota, dan gubernur. Proses ini tidak boleh lebih dari 10 hari karena keterlambatannya hanya akan menghambat rakyat kecil, tak sampai tahun depan, tapi Desember," jelas pria yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, SKB juga mencakup percepatan penerbitan PBG. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu 28 hari kini dipersingkat menjadi hanya 10 hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis bakal secara resmi dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” kata Dadan di Jakarta, Senin (25/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Dadan mengungkapkan, titik tersebut akan terus berkembang menjadi 2.000 titik pada bulan April 2024. Kemudian, menjadi 5.000 titik pada bulan Juli-Agustus, dan diharapkan dapat menjangkau 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

"Kami juga telah mengembangkan basis satuan pelayanan di daerah dengan satu satuan layanannya menangani 3.000 sasaran," ujarnya.

Untuk diketahui, sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp 71 triliun.

Sebelumnya, Dadan mengatakan bahwa bakal ada satuan pelayanan yang melaksanakan program makan bergizi gratis di setiap daerah.

“Satuan pelayanan akan memberikan pelayanan kepada 3.000 anak mulai dari PAUD sampai SMA (Sekolah Menengah Atas),” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 7 November 2024.

Kemudian, menurut Dadan, satu unit pelayanan bakal mendapatkan anggaran sebesar Rp 9-11 miliar yang 85 persennya bakal digunakan untuk membeli bahan baku dari pertanian sekitar.

Oleh karena itu, dia menyakini bahwa program makan bergizi gratis bakal menggerakkan roda perekonomian di daerah.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mulai melakukan uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sumberklampok dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satap 1 Gerokgak Kabupaten Buleleng pada Senin (25/11/2024).

Dalam uji coba pertama, siswa disajikan menu makanan yang sudah berdasarkan rekomendasi dari ahli gizi Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Berdasarkan rekomendasi, kebutuhan energi anak SD adalah 659,6 kkal, sedangkan anak SMP membutuhkan 822,8 kkal.

Adapun, kebutuhan anak SMA mencapai 841,9 kkal. Kebutuhan ini dipenuhi dari makanan bergizi seimbang, terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, buah, dan susu.

Untuk itu anggaran makanan per porsi disesuaikan dengan kebutuhan gizi. Untuk anak SD sebesar Rp16.000, SMP Rp18.250, dan SMA Rp23.000.

Pelaksanaan uji coba ini didukung pembiayaannya oleh Bank BPD Bali. Menu yang akan diberikan mencakup Jumlah siswa di SDN 2 Sumberklampok yang mengikuti uji coba makan siang gratis sebanyak 160 siswa, sedangkan di SMPN Satap 1 Gerokgak sebanyak 115 siswa. Uji coba juga dilakukan di SDN 1 Sumberklampok dengan jumlah siswa sebanyak 81 orang.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan kepada awak media bahwa program makan bergizi ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak.

“Dengan asupan yang bagus dan bergizi, anak akan tumbuh dengan baik. Kognitif dan motoriknya akan meningkat, sehingga mereka makin mudah menerima pelajaran. Harapannya tentu mereka akan menjadi SDM yang unggul, penerus masa depan kita,” jelas Mahendra dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/11/2024).

Mahendra Jaya menambahkan bahwa makanan yang disiapkan ibu-ibu PKK tidak kalah enaknya dibandingkan katering, dengan keunggulan lebih segar dan dekat dengan lokasi sekolah.

“Kami akan terus menguji beberapa model sebelum penerapan penuh pada 2025. Model ibu-ibu PKK ini sangat bagus dan bisa menjadi salah satu pilihan utama,” imbuhnya.

Beberapa model lain yang sedang disiapkan Pemprov Bali diantaranya seperti menggandeng komite sekolah atau pihak ketiga. Model-model ini akan menjadi bahan evaluasi Pemprov Bali sebelum program ini diterapkan. Selain di Buleleng, Pemprov Bali rencana mengadakan uji coba makan siang gratis di beberapa sekolah di Bangli, Gianyar dan Denpasar dalam waktu dekat.

KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan bahwa Kementerian PU sudah mengusulkan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) air bersih dan air limbah untuk diprioritaskan salah satunya agar dapat mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Secara umum, dukungan Kementerian PU untuk program tersebut melalui pembangunan infrastruktur dasar antara lain akses jalan, air baku dan pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan drainase lingkungan.

"Harapan kami walaupun rumahnya murah, tapi tidak murahan. Walaupun untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi tetap kualitas bangunan dan infrastruktur dasarnya tetap terjaga dan manusiawi," ujar Dody dalam Rapat Sosialisasi Kebijakan Penyediaan 3 Juta Rumah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (25/11/2024), dikutip dari laman Kementerian PU.

Pada kesempatan ini, dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri antara Menteri Dody, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri PKP Maruarar Sirait tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk dapat membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG bagi MBR paling lama 10 hari kerja serta segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai pembebasan retribusi PBG dalam waktu 1 bulan ke depan.

"Potensi jika BPHTB dihapuskan, nilai untuk rumah tipe 36 kurang lebih 6.250.000 rupiah, kemudian untuk izin PBG akan dibebaskan 4.320.000 rupiah. Jadi rumah tipe 36 sebetulnya bisa dihemat kurang lebih 10.570.000 rupiah, ini yang diuntungkan adalah masyarakat," jelas Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mendukung program pembangunan 3 juta rumah ini. Menurutnya, program ini adalah kerja tim yang harus dilakukan secara bersama-sama, tidak bisa dilakukan oleh Kementerian PKP sendiri.

"Kami merasa tidak sendirian, apalagi PU adalah induk kami. Terima kasih juga kepada Kemendagri serta para kepala daerah yang telah mengikhlaskan PAD-nya berkurang untuk mendukung percepatan program ini," pungkasnya.