Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kolaborasi antarmitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memperkuat perekonomian lokal dan menjaga rantai pasok yang terus berjalan lebih baik.

"Kolaborasi antara SPPG, petani, peternak, dan pelaku UMKM yang akan menciptakan siklus ekonomi lebih kuat, sebenarnya ini kan tujuannya membangun mitra, jadi dapur-dapur harus membeli dari para pemasok, mulai dari telur, sayur dan buah, juga lainnya. Supaya rantai pasok terus berjalan, skemanya harus ditata dan pola pembelian bahan baku harus dibuat, jangan hanya dari pasar saja," katanya saat mengunjungi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Cibubur, Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan, melalui MBG, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas, tetapi juga membangun jaringan yang saling mendukung dalam rantai pasok, distribusi, dan inovasi produk.

Selain itu, MBG memiliki potensi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan produk pangan dalam negeri, dan memperkuat ketahanan sosial.

Menurutnya, SPPG yang mengolah bahan baku lokal akan membantu meningkatkan daya beli para petani dan pelaku usaha kecil, sambil mempercepat perputaran ekonomi di daerah sekitar.

Pada kesempatan tersebut, Luhut bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga mengunjungi SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat, untuk meninjau langsung implementasi MBG.

"Program MBG selain memberikan akses makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas SDM, juga berperan sebagai offtaker (pembeli langsung) dalam penyerapan produk-produk lokal. SPPG di setiap daerah dapat menggandeng UMKM di sekitarnya dalam pemenuhan bahan baku MBG," kata Dadan.

Ia mencontohkan salah satu ekosistem di Bogor yang berhasil memberdayakan tokoh masyarakat untuk menjual produknya sehingga dapat terserap secara rutin.

“Di Bogor, Tamansari, ekosistemnya memang ada yang sudah dibangun rantai pasoknya dan sudah dipenuhi melalui daya lokal. Tadinya tokoh masyarakat kebingungan produk dijual kemana, sekarang sudah dapat terserap secara rutin melalui MBG," ujar dia.

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan dalam pemenuhan gizi secara nasional yang menyasar pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penyelenggaraan Program MBG menyentuh banyak aspek, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga distribusi MBG yang berpotensi menggerakkan perekonomian lokal.

BGN dan DEN ke depan akan terus mendorong terbentuknya ekosistem dan pola pemenuhan bahan baku serta perputaran ekonomi lokal. Dengan pola yang terbentuk, MBG memiliki potensi sosial dan ekonomi yang luas.

Melihat kompleksitas pelaksanaan MBG, BGN berkomitmen melakukan peninjauan secara berkala, penguatan sistem dan tata kelola yang transparan, dan kolaborasi melalui pelibatan masyarakat, penggunaan data yang konsisten agar rantai pasok terjaga dan manfaat program dapat tersalurkan secara maksimal.

...Supaya rantai pasok terus berjalan, skemanya harus ditata dan pola pembelian bahan baku harus dibuat, jangan hanya dari pasar saja

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kolaborasi antarmitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memperkuat perekonomian lokal dan menjaga rantai pasok yang terus berjalan lebih baik.

"Kolaborasi antara SPPG, petani, peternak, dan pelaku UMKM yang akan menciptakan siklus ekonomi lebih kuat, sebenarnya ini kan tujuannya membangun mitra, jadi dapur-dapur harus membeli dari para pemasok, mulai dari telur, sayur dan buah, juga lainnya. Supaya rantai pasok terus berjalan, skemanya harus ditata dan pola pembelian bahan baku harus dibuat, jangan hanya dari pasar saja," katanya saat mengunjungi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Cibubur, Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan, melalui MBG, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas, tetapi juga membangun jaringan yang saling mendukung dalam rantai pasok, distribusi, dan inovasi produk.

Selain itu, MBG memiliki potensi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan produk pangan dalam negeri, dan memperkuat ketahanan sosial.

Menurutnya, SPPG yang mengolah bahan baku lokal akan membantu meningkatkan daya beli para petani dan pelaku usaha kecil, sambil mempercepat perputaran ekonomi di daerah sekitar.

Pada kesempatan tersebut, Luhut bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga mengunjungi SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat, untuk meninjau langsung implementasi MBG.

"Program MBG selain memberikan akses makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas SDM, juga berperan sebagai offtaker (pembeli langsung) dalam penyerapan produk-produk lokal. SPPG di setiap daerah dapat menggandeng UMKM di sekitarnya dalam pemenuhan bahan baku MBG," kata Dadan.

Ia mencontohkan salah satu ekosistem di Bogor yang berhasil memberdayakan tokoh masyarakat untuk menjual produknya sehingga dapat terserap secara rutin.

“Di Bogor, Tamansari, ekosistemnya memang ada yang sudah dibangun rantai pasoknya dan sudah dipenuhi melalui daya lokal. Tadinya tokoh masyarakat kebingungan produk dijual kemana, sekarang sudah dapat terserap secara rutin melalui MBG," ujar dia.

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan dalam pemenuhan gizi secara nasional yang menyasar pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penyelenggaraan Program MBG menyentuh banyak aspek, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga distribusi MBG yang berpotensi menggerakkan perekonomian lokal.

BGN dan DEN ke depan akan terus mendorong terbentuknya ekosistem dan pola pemenuhan bahan baku serta perputaran ekonomi lokal. Dengan pola yang terbentuk, MBG memiliki potensi sosial dan ekonomi yang luas.

Melihat kompleksitas pelaksanaan MBG, BGN berkomitmen melakukan peninjauan secara berkala, penguatan sistem dan tata kelola yang transparan, dan kolaborasi melalui pelibatan masyarakat, penggunaan data yang konsisten agar rantai pasok terjaga dan manfaat program dapat tersalurkan secara maksimal.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggencarkan kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat di Kota Bekasi sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Selasa (29/4).

Anggota Komisi IX DPR RI Nuroji menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk menyukseskan program MBG sebagai pondasi menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.

“Oleh karena itu mari kita bersinergi dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya di Kota Bekasi ini,” ujar Nuroji dalam keterangan yang diterima di Bandung, Rabu.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serbaguna Istanaku ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Nuroji, Tenaga Ahli BGN Ade Tias Maulana, serta ratusan peserta dari berbagai unsur masyarakat, termasuk tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan perwakilan sekolah.

Nuroji mengajak masyarakat aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaksanaan program, terutama dalam lingkungan keluarga dan sekolah, untuk membentuk kesadaran gizi sejak dini.

Sementara itu, perwakilan dari BGN Ade Tias Maulana menyampaikan bahwa program MBG tidak hanya difokuskan pada pemberian makanan bergizi gratis, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya konsumsi pangan yang sehat dan aman.

“BGN akan membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan hingga memperkuat pembangunan sumber daya manusia,” kata Ade.

Program MBG diarahkan untuk mencegah stunting dan kekurangan gizi sejak masa kehamilan hingga masa pertumbuhan anak. Sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan masalah gizi di Indonesia.

Melalui kegiatan ini, Komisi IX DPR dan BGN berharap dapat membentuk generasi yang unggul dan berdaya saing tinggi dengan bekal kesehatan yang kuat dari asupan gizi yang tepat.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengakui belum berhasil meraih investasi yang konkret untuk Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diungkapkan Ara, sapaan akrabnya, saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/4/2025).

Mulanya Ara menyampaikan tentang upayanya untuk memenuhi target pembangunan 3 juta rumah dalam setahun di tengah pagu anggaran Kementerian PKP yang terbatas. Salah satunya dengan mencari pendanaan berupa investasi dari pihak-pihak swasta.

Bahkan, ia juga memberikan target investasi kepada Wakil Menteri (Wamen) serta Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian PKP.

"Saya buka saja di sini, target misalnya Pak Fitrah Dirjen Kawasan Permukiman, dia mesti cari investasi Rp 5 triliun, Dirjen Perumahan Perkotaan mesti cari investasi Rp 5 triliun," ujar Ara.

Menurut dia, target investasi yang diberikan kepada jajaranya itu penting agar Program 3 Juta Rumah bisa berjalan.

"Kalau belum ada yang berhasil Pak? Saya akui belum ada yang berhasil. Konkret, belum, kalau mau jujur saya apa adanya gitu," tandasnya.

Kendati demikian, kata Ara, Kementerian PKP masih terus menggali peluang. Seperti beberapa waktu lalu dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Qatar.

"Kita pertemuan di luar jadwal dengan Presiden. Kita ketemu dengan Ooredoo, kita ketemu Standard Chartered, kita berusaha. Tapi maaf mungkin belum sesuai harapan," ucapnya.

Mengaku Siap di-Reshuffle

Lanjut Ara, meski banyak tantangan yang dihadapi, ia tetap optimistis dapat memenuhi target 3 juta rumah yang diberikan Prabowo.

Ia mengaku akan terus berusaha dengan kerja keras agar Program 3 Juta Rumah bisa berhasil.

"Kalau saya tidak berhasil ya risiko, mungkin saya di-reshuffle, harus siap. Tapi saya tidak mau di-reshuffle karena korupsi, karena tidak bekerja keras," tegasnya.

Ara menyebut reshuffle menjadi bagian dari risiko yang memang harus dihadapinya sebagai anak buah Presiden.

"Kalau pada waktunya memang saya tidak berhasil, tenang saja, saya siap kok, kita ngomong apa adanya," pungkas Menteri PKP itu.

Belakangan ini semakin banyak sekolah-sekolah yang melaporkan keracunan makanan pada siswa yang mengonsumsi pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG).

Simpang siur tentang sebab musababnya dan bagaimana cara menghindar agar tidak terjadi lagi, menjadi diskusi tak kunjung usai.

Bahkan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Batang mengatakan, guru akan mencicipi menu MBG sebelum dibagikan ke murid.

Ini semua menunjukkan betapa minimnya pemahaman soal keamanan pangan, yang dinilai Kepala Badan Gizi Nasional kasus kejadian keracunan masih 0.5%, padahal Cianjur sudah menetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Ribuan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta, Serang, Cirebon, Sumedang dan Tasikmalaya akhirnya mendapat pelatihan pada Sabtu 26 April 2025 yang diselenggarakan BGN dengan ahli gizi dari Dinas Kesehatan dan melibatkan BPOM.

Menjadi tanda tanya besar, mengapa pelatihan-pelatihan ini diadakan setelah adanya kejadian – bukannya justru merupakan persiapan sebelum SPPG beroperasi, jauh sebelum dimulai MBG pada 6 Januari 2025.

Carut marut tata kelola yang semakin memperjelas terburu-burunya pelaksanaan MBG, sehingga mengaburkan tujuan semula, yaitu mengentaskan kelaparan – memperbaiki status gizi yang dibuktikan dengan pemeriksaan antropometri – hingga tujuan akhir jangka panjang: peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan naiknya taraf kecerdasan, pendapatan per kapita serta taraf hidup lebih baik.

Risiko Keracunan Menghantui Anak-anak

Seratus hari sudah lewat, yang mestinya capaian jangka pendek dan jangka menengah mestinya sudah bisa dievaluasi. Namun, transparansi data sama sekali tidak ada.

Keresahan orangtua akan risiko keracunan dan makanan basi yang menghantui anak-anak mereka tak dapat ditutupi.

Gejala keracunan tidak selamanya muncul segera setelah makanan dikonsumsi, sebab hitungan menit, jam atau hitungan hari sesudahnya masih dimungkinkan.

Kecepatan munculnya gejala, tergantung dari jenis makanan dan penyebabnya.

Kontaminasi bakteri Salmonella sebagai penyebab penyakit tifus, bisa terjadi saat awal produksi, pengiriman makanan atau pada proses konsumsi.

Tifus bukan penyakit ringan. Usus kecil meradang dan bila tidak diobati dengan baik tingkat keparahannya bisa berakibat fatal atau bakteri Salmonella bersarang dikantung empedu.

Penderita tifus bisa menjadi pembawa (carrier), meskipun sudah tidak lagi merasakan gejala penyakit – tapi mampu menularkannya kepada orang lain melalui tinja, urin atau kontak seksual.

Berat ringannya keracunan makanan juga tergantung dari daya tahan tubuh, jenis penyebab keracunan dan jumlah racun yang dikeluarkan oleh penyebabnya.

Muntah dan diare berat bisa berakibat fatal – sebab dehidrasi membuat kerja organ terganggu. Nyeri kepala, keram perut biasanya terjadi 12-72 jam pasca konsumsi.

Banyak awam mengira memberi minum susu pada penderita dianggap susunya bisa ‘mengikat’ racun. Padahal, justru bisa memperburuk keadaan terutama bagi yang intoleran laktosa.

Untuk membantu mengeluarkan racun dan menjaga status hidrasi, tubuh perlu kecukupan cairan. Memperbanyak minum air (jika tidak muntah) dan air kelapa lebih membantu karena kandungan elektrolitnya.

Keracunan makanan pada MBG adalah kasus serius. Ini merupakan indikator ketidaksiapan semua pihak untuk melaksanakan program dengan bertanggungjawab.

Tidak Sesuai 5 Kunci Keamanan Pangan

Uji coba pra MBG resmi dicanangkan, mestinya bukan ajang seremonial kunjungan petinggi, tapi keseriusan SPPG menjalankan setiap tahapan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) sesuai SOP sebagaimana sudah tertera di buku petunjuk teknis BGN sendiri.

Ada lima kunci keamanan pangan yang harus diperhatikan, yaitu menjaga suhu makanan (sejak diangkat dari kompor hingga ke tangan konsumen), menggunakan air dan bahan baku yang aman, menjaga kebersihan, memasak dengan benar, serta memisahkan pangan mentah dan pangan matang.

Faktanya, saat diterima siswa makanan sudah dalam keadaan tidak panas lagi (perlu diingat, suhu 5-60C adalah suhu kritis kontaminasi berkembang biak), masakan masih ada yang belum matang sempurna, bahkan ada buah dalam keadaan setengah busuk. Jauh dari standar aman dan bersih.

Mengejar target jumlah penerima MBG rupanya menjadi batu sandungan terhadap kualitas makanan yang tersaji dan penerima manfaat yang tepat sasaran.

Akhirnya di sana sini muncul masalah, ibarat pelari tunggang langgang mengejar garis finish tapi kondisinya babak belur. Belum lagi bicara soal sengkarut pembiayaan yang carut marut.

Berbagai pihak telah memberi banyak rekomendasi, mulai dari anggota DPR hingga koalisi masyarakat sipil.

Bukan untuk melawan pemerintah apalagi menentang program. Tapi demi mengendalikan lebih banyak masalah di masa datang, perlu adanya pembenahan tata kelola.

Pengalihan fokus: dari hanya kejar jumlah penerima manfaat (yang juga banyak salah sasaran), kita perlu prioritaskan segmen populasi yang benar-benar butuh.

Libatkan Pengelola Kantin dan Dinas Kesehatan

Jika SPPG belum siap mengelola dapur untuk ribuan konsumen, mengapa tidak alihkan saja ke pengelola kantin sekolah yang lebih paham kebutuhan anak-anak di wilayahnya, sekaligus memperpendek rantai pasokan makanan sehingga memperkecil risiko basi dan kontaminasi.

Pelibatan dinas kesehatan, puskesmas yang punya unit layanan masyarakat seperti kesehatan lingkungan bisa jadi dukungan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi.

Pelatihan yang sifatnya gebrakan sesaat yang impulsif terhadap kasus-kasus keracunan bukanlah solusi. Sebab, kembali ke dapur masing-masing dan menjalankan apa yang didapat saat pelatihan butuh pengawasan terus menerus.

Bukan suatu kemunduran untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi. Ketimbang hentinya dapur MBG akibat kasus korupsi atau tata kelola amburadul, tanpa solusi apalagi transparansi.

Program raksasa yang memakan dana fantastis ini, bisa menjadi contoh bagaimana suatu niat baik dan mulia bisa terlaksana asal direncanakan tanpa tergesa-gesa.

Semua yang baik harus berada di jalan yang benar. Sebaliknya, semua yang benar harus mempunyai nilai kebaikan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PKP per 25 April 2025 sebesar Rp113,61 miliar.

"Realisasi anggaran Kementerian PKP per 25 April 2025 sebesar Rp113,61 miliar," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp73,15 miliar, belanja barang sebesar Rp39,76 miliar dan belanja modal sebesar Rp695 juta.

Ara menjelaskan, realisasi anggaran tersebut menunjukkan Kementerian PKP telah melaksanakan tugas fungsinya setelah masa transisi pembentukan organisasi dan penyelesaian administrasi anggaran dan mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penguatan organisasi, regulasi dan tata kelola, pengawasan dan penjaminan kualitas, pengembangan sistem pembiayaan dan dukungan ekosistem, serta pengembangan sistem gotong royong dalam pembangunan/renovasi.

Sebagai informasi, alokasi anggaran Kementerian PKP awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5,27 triliun. Namun setelah efisiensi dan rekonstruksi belanja sebesar Rp1,82 triliun menjadi sebesar Rp3,446 triliun.

"Anggaran Kementerian PKP tersebut diprioritaskan kegiatan padat karya atau BSPS di desa, kota dan pesisir, pembangunan Rusun atau Rusus yang harus dilanjutkan, juga untuk pemenuhan belanja pegawai serta layanan perkantoran wajib," kata Ara.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan rencana kerja Kementerian PKP untuk mencapai Program 3 Juta Rumah melalui pembangunan/renovasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai Operator dengan memanfaatkan anggaran untuk penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 38.504 unit.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan sepakat dengan Komisi V DPR RI untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni di tahun anggaran 2025.

"Saya mau highlight di sini, program kami yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami memang sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan juga DPD RI dan juga banyak kepala daerah," kata Ara di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, Kementerian PKP memberikan prioritas kepada program BSPS dengan telah menaikkan porsi anggaran pada program tersebut bahkan setelah adanya kebijakan efisiensi.

Untuk BSPS Kawasan Pesisir, Perdesaan dan Perkotaan, dengan target semula 34.289 unit menjadi 38.504 unit, lebih besar dari alokasi pada DIPA Awal atau 31,4 persen dari alokasi program fisik

"Kami sudah tunjukkan pada saat anggaran kami turun, BSPS-nya kami naikkan menjadi 31,4 persen dari alokasi program fisik. Jadi itu membuktikan bahwa kami melihat BSPS ini penting dan kami mendengarkan aspirasi dari teman-teman Komisi V DPR," kata Ara.

Dirinya menegaskan, Kementerian PKP siap memberikan porsi besar dalam program BSPS dengan catatan prosedur dan kualitasnya dijalankan dengan baik. "Jadi mungkin tantangan kita nanti prosedur dan kualitas. Karena kalau dilaksanakan dengan benar, BSPS ini sangat bermanfaat," ujarnya.

Selain program BSPS, Ara mengatakan juga menaruh prioritas alokasi anggaran pada bidang pengawasan yang dilaksanakan melalui Inspektorat Jenderal Kementerian PKP.

"Dalam 6 bulan ini kami membantu Presiden Prabowo membantu melakukan pengawasan hunian yang dibangun. Kami terus meningkatkan anggaran Itjen, dari pertama alokasi Rp9 miliar kemudian menjadi Rp14,61 miliar karena pengawasan sangat dibutuhkan. Kami juga sudah membuat layanan 911 di PKP, modusnya sama kebanyakan tidak komitmen dari pengembang," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan sepakat dengan Komisi V DPR RI untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni di tahun anggaran 2025.

"Saya mau highlight di sini, program kami yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami memang sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan juga DPD RI dan juga banyak kepala daerah," kata Ara di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, Kementerian PKP memberikan prioritas kepada program BSPS dengan telah menaikkan porsi anggaran pada program tersebut bahkan setelah adanya kebijakan efisiensi.

Untuk BSPS Kawasan Pesisir, Perdesaan dan Perkotaan, dengan target semula 34.289 unit menjadi 38.504 unit, lebih besar dari alokasi pada DIPA Awal atau 31,4 persen dari alokasi program fisik

"Kami sudah tunjukkan pada saat anggaran kami turun, BSPS-nya kami naikkan menjadi 31,4 persen dari alokasi program fisik. Jadi itu membuktikan bahwa kami melihat BSPS ini penting dan kami mendengarkan aspirasi dari teman-teman Komisi V DPR," kata Ara.

Dirinya menegaskan, Kementerian PKP siap memberikan porsi besar dalam program BSPS dengan catatan prosedur dan kualitasnya dijalankan dengan baik. "Jadi mungkin tantangan kita nanti prosedur dan kualitas. Karena kalau dilaksanakan dengan benar, BSPS ini sangat bermanfaat," ujarnya.

Selain program BSPS, Ara mengatakan juga menaruh prioritas alokasi anggaran pada bidang pengawasan yang dilaksanakan melalui Inspektorat Jenderal Kementerian PKP.

"Dalam 6 bulan ini kami membantu Presiden Prabowo membantu melakukan pengawasan hunian yang dibangun. Kami terus meningkatkan anggaran Itjen, dari pertama alokasi Rp9 miliar kemudian menjadi Rp14,61 miliar karena pengawasan sangat dibutuhkan. Kami juga sudah membuat layanan 911 di PKP, modusnya sama kebanyakan tidak komitmen dari pengembang," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 38.504 unit pada tahun 2025.

Hal itu tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pasca efisiensi anggaran. Di mana anggaran yang dialokasikan untuk BSPS sebesar Rp 850.003.000.

Jumlah itu lebih banyak dibandingkan DIPA awal, yakni sebesar Rp 747.523.000 untuk 34.289 unit.

"Sekarang kami punya anggaran Rp 850 miliar (untuk BSPS)," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/4/2025).

Jumlah 38.504 unit BSPS terdiri dari 11.697 di kawasan pesisir seluruh provinsi; 14.610 unit di perdesaan luar Papua, 500 unit di perdesaan Papua; serta 11.697 unit di perkotaan seluruh provinsi.

"Jadi nanti kami bangun sistem Pak Ketua (Komisi V DPR RI), yang penting bagaimana teman-teman juga sesuai aturan, bagaimana juga bisa memperhatikan konstituen," tandas Ara.

Adapun anggaran belanja barang terbesar untuk BSPS dan program lainnya direncanakan akan direalisasikan mulai triwulan II tahun 2025.

Kuota BSPS Berpotensi Bertambah

Berdasarkan materi paparan Menteri PKP, di dalam anggaran Kementerian PKP tahun 2025 masih terdapat blokir efisiensi sebesar Rp 1,828 triliun.

Untuk itu, Kementerian PKP juga berencana mengusulkan pembukaan blokir anggaran sebesar Rp 1,828 triliun.

Di mana sebesar Rp 1,157 triliun akan dipergunakan untuk menambah target sasaran BSPS sampai dengan 50.000 unit.

Kemudian sisanya sebesar Rp 670,7 miliar akan dipergunakan penambahan pembangunan rumah susun untuk ASN, anggota TNI/POLRI, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyebut bantuan para konglomerat untuk program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto sudah mencapai Rp500 miliar.

Bantuan-bantuan itu melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Para pengusaha itu membangun rumah untuk dibagikan gratis ke masyarakat.

"Kami sudah mungkin sekitar Rp400 miliar-Rp500 miliar itu dari CSR, dari pengusaha," kata Ara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

"Jangan-jangan nanti tahun ini berakhir, mudah-mudahan bisa lebih banyak daripada Rp800 miliar, anggaran negara itu Pak," ujar Ara tertawa.

Dia menjelaskan PT Harum Energy/PT Santan Batubara menyumbang 30 unit rumah panggung di Muara Angke, Jakarta, dengan nilai Rp4,5 miliar. Lalu, Agung Sedayu Group akan membangun 250 rumah di Tangerang.

Adaro Group membangun 500 unit rumah di Kalimantan Selatan. Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi 2.000 rumah di Jakarta.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan merenovasi 500 rumah di Jakarta dan Bangka Belitung.

Ara menyampaikan pemerintah hanya memfasilitasi para pengusaha untuk membangun rumah untuk rakyat. Dia memastikan tak ada sepeser uang pun yang dititipkan pengusaha ke kementerian.

"Ini kita menjaga kepercayaan orang. Jadi, saya tidak terima uang, tidak terima barang," ujar Ara.

Sebelumnya, Prabowo mencanangkan program 3 juta rumah. Dia ingin membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat sebanyak 3 juta unit per tahun.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan kemungkinan program itu belum terwujud sepenuhnya tahun ini.

Dia berkata APBN 2025 hanya Rp800 miliar. Menurutnya, uang itu hanya mampu membiayai renovasi 40 ribu rumah dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 220 ribu unit.

"APBN di zaman Pak Prabowo nanti akan disahkan atau dimulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025 tahun ini. Itu APBN 2026. Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026," ungkap Fahri pada jumpa pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyediakan makanan yang bergizi dan aman.

Di sela rapat kerja nasional APJI tahun 2025 di Jakarta, Rabu, Ketua Umum APJI Tashya Megananda Yukki menyampaikan bahwa saat ini anggota asosiasi telah mengoperasikan lebih dari 50 dapur untuk Program MBG.

"Perbedaan kami, kalau misalnya MBG yang mengelola APJI, kami sudah biasa melakukan itu karena memang sudah hari-harinya kita memang berusaha di katering," kata Tashya.

"Jadi, hopefully sih untuk MBG ini, terutama yang di bawah naungan APJI, pastinya dapurnya akan lebih baik. Sebagai mitra kami memberikan yang terbaik, terutama untuk keamanan pangannya," ia menambahkan.

Ia menjelaskan bahwa mitra pengelola dapur di bawah naungan APJI semuanya anggota resmi asosiasi, sehingga asosiasi bisa berkomunikasi langsung dengan mereka mengenai pengelolaan dapur dan layanan katering dalam pelaksanaan Program MBG.

"Kita juga sampaikan kepada para anggota, ingat jaga keamanan pangannya, kualitas gizi, dan menu makanannya, pastinya harus menyesuaikan dengan anak-anak," kata dia.

APJI juga memberikan pelatihan kepada calon Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan menjadi pemimpin dapur pendukung pelaksanaan Program MBG.

"Insya Allah pada bulan Juni mendatang, APJI siap melatih 30.000 siswa SPPI di 17 provinsi secara serentak, di mana mereka ini akan menjadi pimpinan dapur dan ujung tonggak dalam Program MBG," kata Tashya.

Selain itu, APJI bekerja sama dengan Universitas Pertahanan RI memfasilitasi lebih dari 500 anggota APJI menjalani pelatihan untuk menjadi pengajar calon SPPI.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengakui belum ada investasi yang masuk untuk Program 3 Juta Rumah. Hal itu diungkapkannya pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (30/4).

Awalnya, ia membicarakan terkait target Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dan merenovasi dalam Program 3 Juta Rumah. Untuk melaksanakan target tersebut, diperlukan pembiayaan yang salah satunya bisa didapat dari investasi. Target tersebut ia bagi-bagi bersama dengan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah serta jajaran direktur jenderal lainnya.

"Karena mungkin di kementerian yang lama tidak perlu mencari pembiayaan ini. Mohon maaf, kami nggak bisa. Kami harus bekerja juga mencari investasi supaya bisa jalan," katanya.

Ara lalu mengakui bahwa upayanya mendapatkan investasi untuk Program 3 Juta Rumah belum berhasil. Meski demikian, pihaknya masih berupaya untuk menggaet investor, seperti ke Qatar, bertemu Standard Charter, dan lainnya.

"Kalau belum ada yang berhasil Pak, saya akui belum ada yang berhasil. Tapi kan Bapak nggak mau saya tenang-tenang aja Pak. Belum ada yang berhasil, konkrit belum. Kalau mau jujur, saya apa adanya," ungkapnya.

Walau belum ada investasi yang masuk, Ara optimistis program tersebut akan tetap berjalan. Pun jika Program 3 Juta Rumah tidak berhasil, kata Ara, dirinya siap untuk direshuffle.

"Kalau saya tidak berhasil, ya risiko Pak. Mungkin saya direshuffle. Harus siap. Harus siap. Tapi saya nggak mau direshuffle karena korupsi," tuturnya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP sudah melakukan pertemuan dengan investor asing, salah satunya adalah Qatar yang berminat untuk membangun 1 juta rumah. Komitmen tersebut baru tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman atau MoU di Istana Negara pada Januari lalu.

Rencananya, groundbreaking 1 juta rumah dari Qatar baru dapat dilaksanakan apabila Qatar telah memenuhi 3 syarat yakni membangun kantor di RI, menyerahkan sekian persen dana dari investasi yang dijanjikan, dan menggandeng kontraktor lokal dalam program ini.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan investasi tersebut akan tetap berjalan. Kabar terbaru yang ia dapat, Qatar telah menunjuk manajemen planning untuk membuka kantor di Jakarta. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk dinilai oleh pihak Qatar.

"Semalam mereka ngontak saya. Sudah menunjuk perusahaan manajemen planning yang buka kantor di Jakarta. Kami juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan mereka studi karena setiap lahan itu tentu akan menghasilkan efek biaya yang berbeda," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Nantinya setiap lahan tersebut akan dinilai yang paling efektif terutama soal biaya untuk dibangun rumah subsidi. Ketika Qatar telah menemukan lahan yang tepat, selanjutnya pemerintah akan membantu untuk melegalkan. Setelah itu, pembangunan baru dapat dilakukan.