Presiden Prabowo Subianto meminta maaf kepada para orang tua murid karena program makan bergizi gratis (MBG) belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

"Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta Maaf kepada semua orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima," kata Prabowo sebagaimana dikutip dari unggahan Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati), Rabu (22/1/2025).

Meski begitu, Prabowo memastikan program makan bergizi ini akan tersedia untuk seluruh anak Indonesia pada akhir 2025 mendatang. Ia mengaku akan melakukan berbagai upaya agar hal tersebut dapat terwujud.

"Tapi saya yakini bahwa akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini, secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin," jelasnya.

"Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat. Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau merasakan saya minta maaf. Tapi InsyaAllah akhir 2025," sambung Prabowo.

Dalam hal ini Prabowo mengatakan pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk keperluan program makan bergizi gratis ini di seluruh wilayah Indonesia. Hanya tinggal menyelesaikan fasilitas fisik.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan, dan yang sudah tidak perlu makan ya nggak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," tutur mantan Menteri Pertahanan itu.

[Gambas:Instagram]

Mendagri Tito Karnavian mendorong penggunaan APBN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kota Surabaya siap menyumbang Rp 1,1 triliun ke pemerintah pusat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pihaknya akan menyumbangkan dana yyang memang dianggarkan untuk MBG. Asal, anggaran itu sudah termasuk mengakomodir sasaran di Surabaya, termasuk usul Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penyedia makanan.

"Kalo kita untuk warga Surabaya, kasih semua (Rp 1,1 T) yang pasti, yang saya harapkan ketika memberi bantuan Rp 1,1T, saya berharapnya yang bergerak UMKM Surabaya," kata Eri kepada detikJatim di Balai Kota, Rabu (22/1/2025).

Eri ingin roda ekonomi Surabaya berputar pada program MBG ini. Sehingga penyedia makanan tidak dikuasai pengusaha besar.

"Karena kami punya UMKM permakanan, yang dulu untuk lansia, stunting. Saya berharap Rp 1,1 T ini digunakan permakanan anak-anak, bisa dikerjakan UMKM," jelasnya.

Diketahui, Mendagri Tito menyebut besarnya antusias pemda dan pemprov untuk mengalokasikan APBD total Rp5 T untuk MBG. Rinciannya anggaran kabupaten/kota Rp 2,3 triliun, kemudian provinsi kurang lebuh Rp 2,5 triliun.

Menurut Tito, banyak daerah-daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kuat. Setidaknya ada sebanyak 415 Kabupaten, 93 kota, serta seluruh provinsi di Indonesia mau berpartisipasi dalam mendukung MBG.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

IDXChannel - Badan Gizi Nasional mengusulkan penambahan anggaran Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis. Usulan ini disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat, yakni 82,9 juta orang,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana, dikutip Rabu (22/1/2025).

Dia menambahkan, dengan anggaran MBG yang telah disepakati sebelumnya, yakni Rp71 triliun. Namun, anggaran itu hanya mampu menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025.

Dadan melanjutkan, Prabowo akan memikirkan mekanisme percepatan program Makan Bergizi Gratis agar nantinya lebih banyak anak-anak, ibu hamil dan menyusui serta balita yang menerima makan bergizi gratis.

“Untuk sementara yang sudah fixed itu Rp71 triliun, itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15-17,5 juta penerima manfaat," kata dia.

"Pak Prabowo ingin program ini segera dinikmati oleh seluruh penerima manfaat dan mohon bersabar," kata dia.

Dia menambahkan, BGN melaksanakan program ini di 31 provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyediakan makanan untuk 650 ribu penerima manfaat.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan soal komitmen Jepang dan China untuk memberikan dukungan bagi program makan bergizi gratis (MBG).

Namun, Dadan menegaskan komitmen tersebut belum terealisasi dan masih dalam tahap pembahasan teknis, bahkan berpotensi baru terwujud dalam tiga tahun mendatang.

"Itu hal-hal yang secara teknis pun masih harus dibicarakan, belum tentu tahun ini. Bisa jadi tiga tahun lagi, kan hanya komitmen aja," ujar Dadan di Istana Negara Jakarta, Rabu (22/1).

Dadan juga memastikan program MBG sepenuhnya didanai oleh pemerintah Indonesia melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Ia membantah pendanaan langsung dari negara asing untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Enggak ada namanya makan bergizi dari negara asing, enggak ada. Murni ini pemerintah Indonesia kepada rakyatnya," tegasnya.

Menurut Dadan, dukungan teknis dari Jepang dan China biasanya berupa bantuan peralatan atau pelatihan, meski hingga saat ini bantuan tersebut belum terealisasi.

"Itu paling technical assistant, bantuan peralatan, itu juga belum ada," ujarnya.

Ia menegaskan alokasi anggaran program ini telah dijamin oleh Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, hal ini memberikan kepastian BGN dapat menjalankan program tanpa kekhawatiran terkait pendanaan.

Sementara itu, Dadan juga menjelaskan dana corporate social responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak digunakan untuk mendanai program MBG. CSR, menurutnya, hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung program BGN.

"CSR tidak digunakan untuk makan bergizi, tapi siapkan infrastruktur yang akan jadi mitra bagi Badan Gizi. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tetap dari kita, dipastikan semua itu dari APBN ya," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut proses masak yang tidak benar menjadi penyebab terjadinya keracunan pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Dukuh 03 Sukaharjo, Jawa Tengah.

Dadan mengatakan bahwa kesalahan teknis itu sudah ditangani. Dia menyebut proses masak yang kurang matang menjadi penyebab di balik keracunan 40 orang siswa saat menyantap MBG beberapa waktu lalu.

"Ya, ada dalam proses masak yang kurang matang," ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Dadan menyebut tidak akan memberikan sanksi kepada pramusaji yang memasakn menu MBG dimaksud. Namun, dia menyebut pihaknya sudah mengevaluasi kejadian tersebut.

Ke depan, Dadan juga memastikan akan selalu mengawal proses berjalannya MBG supaya hal serupa tidak terjadi lagi.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Para siswa mengalami gejala mual, pusing usai menyantap menu MBG berupa ayam tepung krispi.

Adapun program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu ditargetkan sampai ke seluruh anak sekolah di Indonesia pada akhir 2025.

Pada tahap Januari-April 2025, pemerintah menargetkan MBG diperoleh sebanyak 3 juta siswa. Pemerintah menggelontrokan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program MBG.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) bertekad menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai target pemerintah meskipun bekerja dengan kondisi masih kekurangan sumber daya manusia (SDM).

"Kami di dalam masih 28 orang. Itu pun terdiri dari kepala-wakil kepala badan tingkat eselon 1 dan 2. Kalaupun ada tenaga pekerja itu belum dibayar bermodal semangat 'Merah Putih' saja," kata Pelaksana Tugas Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN Ermia Sofiyessi dalam seminar Forum Pemred bertajuk "Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Indonesia Emas" di gedung Dewan Pers di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan selain anggaran yang masih harus ditingkatkan, ketersediaan SDM juga faktor yang perlu diperhatikan supaya semua kebutuhan pelaksanaan MBG terpenuhi, khususnya di daerah di luar Pulau Jawa.

"Jadi memang saat ini kami belum memiliki perpanjangan tangan langsung di daerah untuk melaksanakan MBG," kata dia.

Meski demikian, pihaknya memandang keterbatasan yang ada bukan hambatan, melainkan tantangan yang harus dihadapi dengan optimisme, karena ada tujuan besar, yakni memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik.

Apalagi, kata dia, komitmen dukungan dari berbagai kalangan, baik tingkat kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun sektor swasta yang terus berdatangan menjadi faktor yang turut memperkuat tekad BGN menyukseskan program MBG sesuai target.

BGN menargetkan 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terbentuk untuk memimpin tata kelola dan operasional dapur-dapur umum MBG pada pertengahan 2025.

Setiap SPPG memproduksi 3.000 paket MBG yang akan menjangkau 15-17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025, dengan memanfaatkan anggaran saat ini senilai Rp71 triliun.

BGN memastikan setiap SPPG juga melibatkan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan, sekaligus mengawasi secara ketat kualitas makanan dan standar gizi yang disalurkan kepada anak-anak dan ibu hamil.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Program makan gratis sebenarnya sudah dianggarkan Rp71 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Namun, Badan Gizi Nasional perlu suntikan Rp100 triliun agar program ini bisa menjangkau seluruh target penerima.

Ia akan mengidenfitikasi keseluruhan postur APBN dan mempertimbangkan pos-pos mana yang prioritas, serta mana yang bisa dihemat.

"Yang prioritas-prioritas, yang Pak Presiden (Prabowo) tetapkan dan akan dicapai, bagian-bagian mana yang untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan itu, kita sedang mengidentifikasi. Kemudian, supaya bisa betul-betul sesuai dengan prioritasnya beliau dan mengurangi inefisiensi," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Namun, sang Bendahara Negara tak menjawab tegas dari mana sumber untuk menambal biaya makan gratis. Wanita yang akrab disapa Ani itu tidak merinci apakah bakal ada pengurangan anggaran di pos-pos tertentu.

Ani menekankan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih dalam tahap melihat kembali keseluruhan postur APBN 2025 dan mengidentifikasinya.

"Keseluruhan postur nanti kita lihat ya (untuk mengalokasikan anggaran tambahan Rp100 triliun makan gratis)," tutup Ani.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan anggaran Rp71 triliun tidak cukup. Ia mengatakan hanya ada 15 juta sampai 17,5 juta penerima makan gratis yang terlayani dengan uang tersebut.

Sedangkan target Presiden Prabowo Subianto jauh lebih banyak. Pemerintah mematok program ini bisa menjangkau 82,9 juta orang.

"Beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," ucap Dadan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

Sejak pertama dilaksanakan pada 6 Januari 2025, makan gratis disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi. Ini diberikan kepada anak-anak sekolah melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemerintah menargetkan penerima manfaat bisa mencapai 3 juta orang pada April 2025. Kemudian, pada Agustus 2025 meningkat sampai 6 juta penerima.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal anggaran tambahan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) memperhitungkan butuh tambahan Rp 100 triliun untuk mengejar target seluruh anak mendapatkan MBG.

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya sedang mengidentifikasi anggaran dalam postur APBN untuk memberikan dana tambahan untuk MBG. Menurutnya, MBG merupakan program prioritas, maka dari itu kemungkinan besar tambahan anggaran tadi bisa dibiayai APBN.

"Ya itu dalam keseluruhan postur APBN akan dipertimbangkan seluruh yang prioritas-prioritas yang pak presiden tetapkan dan akan dicapai dan bagian mana yang untuk akomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang identifikasi dan supaya bisa sesuai dengan prioritas beliau dan kurangi inefisiensi," sebut Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

"Keseluruhan postur (APBN) akan kita lihat ya," lanjutnya ketika ditanya dari mana anggaran tambahan akan dibiayai.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan sejauh ini Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan komitmen tambahan anggaran untuk program MBG akan dibiayai APBN.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna hari ini, kata Dadan, Prabowo sudah memaparkan sederet efisiensi yang dilakukan pada APBN 2025. Dari efisiensi tersebut kemungkinan MBG mendapatkan tambahan anggaran. Sayangnya, dia enggan merinci efisiensi yang dimaksud.

"Itu ranahnya Presiden dan Menteri Keuangan. Tadi kita dikasih tahu, makanya tepuk tangan berkali-kali di dalam karena ternyata uang itu ada, tu rahasia. Makanya wartawan suruh keluar. Ada itu ada sekali. Ini masalah efisiensi penggunaan anggaran, ada hal yang bisa diefisienkan tapi detilnya itu ada di Presiden dan Menkeu yang siapkan," beber Dadan di tempat yang sama.

"Kita hanya menerima info dan ketika Badan Gizi butuh anggaran, bapak sudah siapkan, nggak usah khawatir, kamu kerja aja. Anggaran sudah disiapkan," tegasnya menambahkan.

SEMARANG, KOMPAS.com – Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp67 miliar untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, setiap kabupaten/kota di wilayah ini juga akan mencadangkan Rp 10 miliar untuk program tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan cadangan yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi.

"Rekomendasi Pak Mendagri di dalam APBD 2025, untuk menyediakan anggaran, rata-rata saya bilang kabupaten/kota itu Rp 10 miliar. Kalau di provinsi kita anggarkan Rp 67 miliar, masih cadangan, belum ada instruksi apapun karena di dalam edaran maupun surat keputusan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) itu ditanggung di PA-nya BGN," ungkap Harso saat dikonfirmasi pada Rabu (22/1/2025).

Meskipun demikian, Bappeda memastikan bahwa tidak ada anggaran yang dipangkas atau dirasionalisasi untuk Program MBG.

"Kalau di provinsi tidak ada (yang dipangkas untuk MBG), hanya memformulasikan kembali, tidak dipangkas. Tidak ada bahasa rasionalisasi, tidak ada," tegas Harso.

Dia juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada arahan dari pusat terkait cadangan dana Rp 67 miliar tersebut.

Harso mengaku belum sempat bertemu dengan koordinator Program MBG.

"Tetapi pemerintah daerah paling tidak siap untuk penyiapan tempat, nanti kalau diperluas. Ini kan masih seperti prioritas pertama, belum semuanya. SMA Negeri, Swasta, pun belum semuanya ada. Misalnya Kota Semarang kan belum semuanya dapat. Sistemnya bergilir, kemarin mungkin waktu tanggal 6 kelas 1 SMA dulu, kemudian bertahap ke kelas 2, kelas 3. SD pun bertahap," jelasnya.

Menanggapi insiden keracunan di SDN Sukoharjo, Harso menyatakan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan oleh puskesmas.

"Kita disuruh, koordinator pun disuruh silent dulu, tidak ada statement apapun. Langsung otomatis sudah dikerjakan puskesmas, langsung ditangani, pemerintah daerah itu perlu menjamin bila ada hal yang tidak diinginkan seperti musibah (keracunan), itu kan bisa terjadi," imbuhnya.

Bappeda juga telah mengarahkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kanwil Kementerian Agama untuk membentuk tim khusus pendukung Program MBG guna mencegah kejadian serupa terulang.

"Paling tidak Dinkes juga menyiapkan sampai mengkoordinasikan hingga ke Puskesmas apabila ada hal-hal yang sifatnya urgen, seperti Puskesmas turun tangan jika ada yang keracunan. Nah kemarin kan terjadi di SDN Sukoharjo dan terjadi di mana-mana juga," pungkas Harso.

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Mulyadin Malik mengatakan, dana desa dapat dialokasikan untuk MBG melalui badan usaha milik desa (bumdes).

Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menyebutkan, belum ada petunjuk teknis untuk pelaksanaan program tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Gunawan Yudi Nugroho mengatakan, ketentuan yang disebut Mulyadin belum ada aturannya.

"Sampai saat ini belum ada juknis (petunjuk teknis) dari pemerintah terkait pengalokasian dana desa untuk MBG," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Gunawan menyampaikan, selama ini dana desa telah dialokasikan untuk kegiatan pertanian yang juga mencakup ketahanan pangan.

Misalnya, pembangunan jalan usaha tani, pengadaan bibit tanaman pangan, pengadaan pupuk, pengadaan ternak unggas dan hewan ternak, pembangunan kandang komunal, serta kegiatan bimbingan teknis untuk petani.

Terkait rencana bumdes sebagai pengelola dana desa untuk MBG, Gunawan menyatakan, juknisnya belum ada.

"Namun, kami sudah mendorong dan melakukan bimtek untuk bumdes dalam meningkatkan kapasitasnya agar meningkat predikat statusnya menjadi bumdes dengan kriteria maju atau mandiri," paparnya.

Adapun dana desa yang diterima Kabupaten Magelang pada tahun ini sebesar Rp 358.811.715.000.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertimggal Yandri Susanto meminta para kepala desa di Indonesia untuk mengalokasikan minimal 20 persen dana desa guna mendukung ketahanan pangan.

"Dengan 20 persen dari dana desa itu, maka Asta Cita Presiden Prabowo yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dapat kita wujudkan bersama-sama," ujarnya dikutip Kompas.com (15/1/2025).

Selain itu, Yandri menambahkan bahwa optimalisasi potensi pangan di desa akan berkontribusi pada MBG.

"Jadi, dengan bantuan optimalisasi Dana Desa untuk pangan itu, dengan sendirinya, pemerintah desa bukan hanya menjadi penonton untuk makan siang bergizi," katanya.

Yandri mencontohkan bahwa desa penghasil padi, jagung, ikan nila, atau ayam petelur yang berhasil memaksimalkan panennya, akan turut menyukseskan empat program utama Prabowo, yaitu swasembada pangan, swasembada energi dan air, MBG, dan hilirisasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, Pemprov Jakarta telah mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan program MBG jika mendapatkan instruksi langsung dari pemerintah pusat.

“Andai kata pemerintah pusat juga menugaskan kepada kami untuk penyiapan anggaran kami juga sudah siap dengan penganggaran untuk ikut support di dalam program MBG,” ujar Teguh di Gedung Balai Kota Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Teguh berujar, Pemprov Jakarta tahun ini menargetkan pembangunan 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG) sebagai bagian dari implementasi MBG.

Dengan estimasi anggaran sebesar Rp 3.000.000 per unit SPPG, Pemprov siap mengalokasikan total Rp 459 juta.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," ungkap Teguh.

Selain program MBG, Pemprov Jakarta juga mendukung inisiatif pemerintah pusat lainnya, termasuk renovasi rumah layak huni (RLH).

Saat ini, Pemprov bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk merenovasi 81 rumah di RW 12, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

“Kami harus mendukung setiap program strategis pemerintah pusat dalam berbagai hal, katakanlah kemarin misalnya dalam hal perumahan, kami support. Dalam hal MBF kami juga sangat support,” ungkap Teguh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) tengah menyiapkan dukungan untuk program pemerintah yakni makan bergizi gratis (MBG).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, dukungan diberikan BI karena program MBG dapat membentuk ekosistem keuangan dan ekonomi yang inklusif.

"Kami juga sedang siapkan adalah dukungan Bank Indonesia untuk bagaimana program makan bergizi," ujarnya dalam acara Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024 yang disiarkan melalui YouTube resmi BI, Rabu (22/1/2025).

KOMPAS.com/DIAN ERIKA Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Namun Perry tidak mengungkapkan lebih lanjut terkait upaya yang tengah disiapkan untuk mendukung program pemerintah ini.

Yang jelas, untuk mendukung program makan bergizi gratis ini, BI siap mengerahkan 46 kantor perwakilan BI yang tersebar di berbagai daerah.

"Kami sedang membicarakan bagaimana Bank Indonesia tidak hanya kantor pusat, melalui 46 kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia bisa mendukung program suksesnya program ini," tuturnya.

Sebagai informasi, Makan Bergizi Gratis adalah salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun pada APBN 2025 untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis. Program ini akan diberikan kepada 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang 2025.

Pemerintah menetapkan setiap penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis mendapatkan paket makanan seharga Rp 10.000 per porsi.

KOMPAS.COM/KARNIA SEPTIA KUSUMANINGRUM Pelaksanaan program MBG di Sekolah Dasar Kota pada 13 Januari 2025.

Pembagian makanan kepada para siswa dalam program tersebut telah mulai dilakukan pada 6 Januari 2025. Dengan ini, MBG menjadi salah satu program yang berhasil direalisasikan di masa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran usai keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.

Badan Gizi Nasional (BGN) membagi proses pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Pada tahap pertama sepanjang Januari-April, BGN menargetkan ada 3 juta orang yang akan menerima manfaat Makan Bergizi Gratis melalui pengoperasian 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) se-Indonesia.

Untuk tahap kedua pada April-Agustus, BGN menargetkan terdapat 6 juta orang yang menerima manfaat program MBG melalui operasional 2.000 SPPG.

Selanjutnya, pada tahap ketiga mulai akhir Agustus hingga Desember, ada 15-17,5 juta orang yang ditarget BGN bisa menerima bantuan melalui 5.000 SPPG.