IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau sejumlah aset milik perusahaan pelat merah. Langkah ini untuk mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah hunian milenial di Depok, Apartemen Mahata Semesta Margonda. Lalu, keduanya meninjau aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI di kawasan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

Kemudian dilanjutkan dengan mendatangi Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Manggarai untuk melihat potensi lahan di kawasan tersebut.

Rencananya, program 3 juta rumah yang dibangun pemerintah di atas aset BUMN akan berkonsep Transit Oriented Development (TOD) alias perumahaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi.

Ara menyebut, nantinya pemerintah memetakan peluang, masalah, dan kesiapan dari hasil kunjungan langsung, sebelum program 3 juta rumah direalisasikan.

“Saya dengan Pak Erick, kita akan datang ke berapa titik ya, kita ke Tanjung Barat, dari sini ke Manggarai, kemudian kita ke Tanah Abang,” ujar Ara saat ditemui Apartemen Mahata Semesta, Margonda, Depok, Rabu (27/11/2024).

“Jadi ada beberapa titik kita mau lihat, Kita akan memetakan peluang, masalah, dan kesiapan,” kata dia.

Dia menilai banyak lahan BUMN di sekitar stasiun kereta api belum maksimal dimanfaatkan. Sehingga, potensi tersebut bakal difokuskan untuk program hunian bagi masyarakat.

“Karena banyak tanah negara yang ideal tidak dimaksimalkan dan tidak ditata selama ini. Dan banyak sudah dihuni, bahkan juga kadang kumuh,” ujar Ara.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menaikan kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800 ribu unit. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan KPR FLPP sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan angsuran terjangkau.

"Program KPR FLPP yang disalurkan oleh pemerintah bersama perbankan ini sangat bagus dan perlu ditingkatkan targetnya. Banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk dapat memiliki rumah bersubsidi dengan harga yang murah dan angsuran terjangkau," ujar Ara dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Menurutnya, program penyaluran KPR FLPP yang sudah berjalan sejak tahun 2010 sangat baik untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Pasalnya, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membutuhkan bantuan pembiayaan KPR agar dapat mengangsur dengan biaya yang tetap serta masa tenor yang cukup lama.

Untuk diketahui, program KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Program KPR ini memberikan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyalurannya dari pemerintah sementara pengelolaan dan penyaluran pembiayaan dilakukan oleh sejumlah perbankan nasional.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," katanya.

Ia juga menyatakan Kementerian PKP tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis-habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," tuturnya.

Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama Direktur Utama BTN dan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Menara 2 BTN, Jakarta, Selasa (26/11). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Direktur Rumah Umum dan Komersial Fitrah Nur, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti.

Kemudian, ada Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo, Direktur Risk Management Setiyo Wibowo, Direktur Operasional and Customer Experience Hakim Putratama, Direktur SME and Retail Funding Muhammad Iqbal dan SEVP Wholesale Banking Benny Yoslim, dan Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah permukiman di Jakarta, yang sering kali dihadapkan pada ketimpangan antara kawasan elite dan pemukiman padat penduduk, menjadi isu utama dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024.

Tiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta baik nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suwono, paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno telah menawarkan konsep penataannya.

Harapan dan tujuannya tidak lain agar Jakarta yang lebih inklusif, nyaman, dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarkat.

Ridwan Kamil, menata dengan pendekatan manusiawi

Dalam kunjungannya ke permukiman padat di Jalan Bojong Kavling, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu, Ridwan Kamil menyampaikan tekadnya untuk menata ulang sejumlah wilayah padat penduduk dengan pendekatan yang lebih manusiawi.

“Saya sudah amati beberapa wilayah yang padat ini nanti ditata ulang dengan keilmuan arsitektur. Mudah-mudahan akan lebih manusiawi. Saya kira masyarakatnya kooperatif,” ujar Ridwan

Bagi Ridwan, penataan ini bukan berarti memindahkan warga ke rumah susun, melainkan lebih pada perbaikan dan renovasi lingkungan sekitar.

Meski demikian, eks Gubernur Jawa Barat ini menegaskan, teknis pelaksanaannya baru akan disempurnakan lebih lanjut jika terpilih menjadi orang nomor satu di Jakarta.

“Belum tentu (relokasi) kan harus rapat dulu. Saya kan ada anggaran renovasi juga,” ungkap Ridwan.

Dharma Pongrekun: menata dengan memberikan modal

Saat melakukan blusukan di Kampung Gembrong, Cipinang, Jakarta Timur, Dharma Pongrekun berjanji untuk menata permukiman kumuh di Jakarta agar lebih nyaman dan layak huni.

"Ini harus rapi, Jakarta loh ini. Sementara Jakarta yang dibilang maju tetapi begini (kurang rapi)," ujar Dharma.

Dharma sempat terkejut melihat kondisi Kampung Gembrong yang menurutnya jauh dari kata tertata.

Bagi Dharma, sebagai ibu kota negara metropolitan, seluruh wilayah Jakarta seharusnya menunjukkan wajah yang rapi dan teratur.

Dalam momen itu, Dharma juga sempat berdialog dengan warga Kampung Gembrong. Di antaranya, ia menanyakan status kepemilikan rumah warga.

Pramono Anung: menyediakan hunian yang terjangkau

Pramono sebelumnya mengungkapkan, wajah Jakarta tidak hanya terlihat di kawasan elit seperti SCBD, Sudirman, dan Menteng.

Banyak wilayah di Jakarta yang kondisinya jauh dari memadai, bahkan terbilang memprihatinkan karena tingkat kekumuhannya.

"Jakarta bukan tentang SCBD, Sudirman, Menteng, atau Gatot Subroto saja. Selama hampir dua setengah bulan saya dan Bang Doel berkeliling di Jakarta, kami mendapatkan ada 445 RW kampung kumuh. Di sinilah yang menampakkan perbedaan atau disparitas kaya dan miskin yang begitu mencolok di Jakarta," ujar Pramono.

Pramono memberikan contoh konkret di wilayah seperti Tanah Tinggi, Kampung Bayam, dan Kampung Apung, yang menurutnya memperlihatkan ketimpangan sosial yang signifikan.

"Di setiap kampung-kampung ini kami mendapatkan sanitasi yang sulit, orang tidur satu hari dalam satu rumah dibagi menjadi tiga shift, dan kemudian juga banyak warga di Jakarta yang tidak pernah melihat matahari," kata Pramono, menggambarkan kondisi yang dialami banyak warga Jakarta.

Menanggapi hal ini, Pramono berkomitmen untuk menata ulang perkampungan yang ada di Jakarta. Salah satunya dengan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga.

"Saya dan Bang Doel berkomitmen selain menata kampung, kami juga akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga yang akan ditempatkan di tanah milik BUMD atau milik pemerintah Jakarta," tegas Pramono.

Dari diskusi sama saya, kemungkinannya di Berau, Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan beberapa perusahaan swasta melalui corporate social responsibility (CSR) akan melakukan groundbreaking untuk membantu perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada Desember 2024.

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa perusahaan yang memulai groundbreaking (perumahan). Dari diskusi sama saya, kemungkinannya di Berau, Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Depok, Jawa Barat pada Rabu.

Menurut dia, dari CSR perusahaan sudah ada 6-7 perusahaan besar yang siap membantu terkait perumahan untuk MBR dalam rangka mempercepat Program 3 Juta Rumah per tahun.

Salah satu perusahaan yang sudah mulai membangun perumahan bagi rakyat adalah Agung Sedayu Group di Tangerang, Banten.

"Tanahnya dari perusahaan pribadi saya, yang bangun dan mengisi adalah Agung Sedayu Group. Ini akan membuat semangat gotong royong dari pihak yang besar membantu rakyat yang belum punya rumah. Jadi kita sudah mulai langkah-langkah nyata," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurutnya, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Depok (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan maka target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.

"Saya yakin kalau regulasinya dimudahkan, ini sangat memudahkan mimpi Bapak Presiden (Prabowo Subianto) dan Pak Ara (Menteri PKP Maruarat Sirait) hari ini, yang ditugaskan untuk membuat terobosan banyak perumahan buat rakyat," ujar Erick saat melakukan kunjungan ke Perumahan Rakyat di Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu.

Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah.

Dengan dukungan finansial yang cukup, kata Erick, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.

"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," katanya.

Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah bekerja sama untuk bisa menghadirkan hunian rakyat yang berkualitas dan menyediakan kredit perumahan rakyat (KPR) dengan tenor 30 tahun.

"Salah satu yang kita sepakatkan waktu itu, bagaimana mortgage bisa 30 tahun. Yang kedua, bagaimana misalnya contoh di tempat hari ini, perumahan rakyat versi apartemen lah, yang harganya Rp270 (juta)," kata Erick.

Erick Thohir dan Maruarar Sirait baru saja melakukan peninjauan contoh perumahan berkonsep transit oriented development (TOD) yang berada di Margonda atau di Stasiun Pondok Cina, Depok dan di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta.

Kedua perumahan garapan Perumnas ini, merupakan contoh hunian vertikal yang telah berhasil dibangun dengan memanfaatkan aset PT KAI.

Sebelumnya; Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Pekanbaru -

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru mendukung penuh program penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penjabat Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengatakan dukungan tersebut dalam mendukung percepatan program 3 juta rumah pertahun. Khususnya selama pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami mendukung penuh program penghapusan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendukung program 3 juta rumah pertahun pemerintah pusat," kata Risnandar, Rabu (27/11/2024).

Risnandar mengungkap penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil. Kebijakan ini dapat membuat harga rumah menjadi turun dan terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

Tak hanya itu saja, sebelumnya Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Perwako Nomor 16 Tahun 2022 telah memberikan stimulus sebesar 25% dari BPHTB terutang khusus untuk objek Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS). Selain itu dalam mendukung program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) Pemerintah Kota Pekanbaru telah ikut memberikan stimulus berupa pengurangan BPHTB 100% bagi nilai jual objek pajak (NJOP) sampai Rp 250 juta.

Diskon 50% untuk NJOP diatas Rp 250 juta sampai Rp 500 Juta. Termasuk diskon 25% untuk NJOP diatas Rp 500 juta hingga Rp 1 milyar.

Khusus menindaklanjuti SKB 3 menteri ini, Risnandar memastikan akan mengawal dengan ekstra agar penerbitan peraturan kepala daerah (Perkada) dapat ditunaikan secepatnya. Sehingga SKB dapat dilaksanakan serta disosialisasikan tidak lewat akhir tahun ini.

"Sebagai bentuk keseriusan, kami akan kawal penerbitan regulasi turunannya berupa Peraturan Wali Kota, agar manfaat ini dapat dirasakan secepatnya oleh masayarakat kota Pekanbaru," tegasnya.

(nkm/nkm)

Jakarta -

PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan terlibat dalam pembangunan tiga juta rumah per tahun yang masuk dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho.

Pria yang karib dipanggil Oho mengaku siap terlibat dalam proyek tersebut. Sebab, pihaknya telah menyiapkan teknologi dengan model 3D untuk merancang, merencanakan, dan mengelola informasi untuk proyek-proyek konstruksi bernama Building Information Modelling (BIM). Meski begitu, pihaknya masih memetakkan daerah-daerah mana yang dapat dikerjakan untuk melakukan proyek tersebut.

"Program 3 juta rumah dalam 1 tahun tidak kecil. Artinya kebutuhan perusahaan kontraktor diperlukan. Sebenarnya kita punya teknologi pembangunan konsep 3D kita juga harus memiliki teknologi itu harapannya pastinya Waskita akan masuk, kontribusi program 3 juta rumah," kata Oho dalam acara Public Expose, di Gedung Waskita Heritage, Jakarta, Kamis (26/11/2024).

Sementara itu, Direktur Business Strategic, Portfolio & Human Capital Rudi Purnomo mengatakan pihaknya telah melakukan menyampaikan aset-aset idle milik Waskita dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Bahkan pihaknya tengah melakukan riset mulai dari segi anggaran yang dibutuhkan, desain, hingga fungsi hunian yang dapat memberikan kelayakan.

Sebab, Waskita biasanya mengerjakan hunian yang ditujukan untuk kalangan menengah atas. Namun, dalam program tersebut, pihaknya harus beradaptasi lagi lantaran diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita sudah ketemu dengan Kementerian PKP. Memang kita sudah sampaikan bahwa aset-aset yang idle, tinggal skemanya seperti apa. Karena ini middle low, (kami) akan coba (riset) secara cost (agar) bisa memberikan kontribusi cukup ekonomis secara fungsi juga akan memberikan kelayakan. Ini juga kita sedang riset, memang belum kita ekspose cuma kita akan adjust lagi sesuaikan dengan kebutuhan Kementerian PKP seperti apa," terang Rudi.

Dia juga menjelaskan pihaknya telah berpengalaman membangun hunian, seperti Rusun Pasar Rumput hingga Rusun Kemayoran. Beberapa proyek yang sebelumnya digarap ini, Rudi menilai dapat menjadi parameter pihaknya dalam berkontribusi untuk program 3 juta rumah. Namun, dia bilang tetap masih menunggu arahan dari Kementerian PKP.

"Tapi memang saat ini secara kebutuhan plannya sudah ada beberapa lokasi yang kemarin kita sempat sampaikan ke Kementerian," imbuh Rudi.

(kil/kil)

KOMPAS.com - Kabupaten Tulang Bawang Barat di Lampung sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Tulang Bawang Barat:

1. Perum Griya Jaya Asri: Tipe 36/150

   Terletak di Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, perumahan ini dikembangkan PT Putra Manshurin dengan banderol Rp 135 juta.

   Bangunan rumah dibuat 36/150 meter persegi. Dari total 129 unit, hingga kini masih tersedia 55 rumah lagi.

2. Ratu Residence : Tipe 36/108

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Tigasatu Mandiri Prima yang terletak di Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan banderol Rp 151 juta.

   Luas rumah masing-masing dirancang 36/108 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual 4 unit, dan menyisakan 48 rumah lagi.

KOMPAS.com - Kota Jambi di Jambi sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Jambi:

1. Blerent Villa: Tipe 36 A.4

   Terletak di Alam Barajo, Kota Jambi, perumahan ini dikembangkan CV Surya Permata dengan banderol Rp 155 juta.

   Masing-masing rumah dibuat seluas 36/113 meter persegi. Dari total 40 rumah, tersisa satu unit lagi.

2. Gunung Manahan City 5: Tipe Rs

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PPT Andi Putra yang terletak di Alam Barajo, Kota Jambi. Terdapat 59 rumah dengan harga Rp 121 juta per unit.

   Luas bangunan dirancang seukuruan 36/110 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 7 unit lagi.

3. Griya Gong 2000: Tipe 36/2017

   Berlokasi di Paal Merah, Kota Jambi, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Bangun Tujuh Benua dengan banderol Rp 123 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/100 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 3 unit dari total 96 rumah yang disediakan.

4. Echa Residence 3: Tipe Rsh 36/98

   Perumahan keempat ini terletak di Alam Barajo, Kota Jambi. Total rumah yang ditawarkan 60 unit dengan harga Rp 130 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/98 meter persegi. PT Putera Puteri Adira masih memasarkan sisa 8 rumah lagi.

5. Annisa Asri 3 Tahap 3: Tipe Rsh 36

   Di Alam Barajo, Kota Jambi, terdapat perumahan 88 unit seharga Rp 130 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/100 meter persegi. PT Nusa Indah Kota Baru masih memasarkan sisa 14 rumah lagi.

Jakarta: Pemerintah telah resmi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, .

Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait penghapusan BPHTB dan PBG tersebut untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran

"Kami dalam program ini untuk mencapai pembangunan 3 Juta rumah ini seperti arahan Bapak Presiden, ini adalah kerja tim untuk melakukan kebijakan yang pro rakyat yang cepat, inovatif, dan berani," ujar Maruarar dikutip dari Antara, Senin, 25 November 2024.
Penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil.

"Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat," kata Ara.

Menurut dia, kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG tersebut dapat membuat harga rumah menjadi turun, sehingga terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

"Kebijakan ini bukan buat masyarakat berpenghasilan tinggi atau bukan buat masyarakat berpenghasilan sedang, namun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ini 100 persen adalah kebijakan yang sangat pro kepada rakyat kecil sesuai arahan dari Presiden RI dan Wakil Presiden RI," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri di Jakarta, Senin (25/11).

SKB 3 Menteri tersebut ditandatangani terkait untuk pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG dan percepatan proses penerbitan PBG untuk MBR, dalam rangka percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun.

SKB ini kemudian nantinya akan ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah (Perkada) oleh masing-masing kepala daerah, dan diharapkan SKB dapat dilaksanakan dan disosialisasikan pada akhir tahun ini.

Dalam penandatangan SKB 3 Menteri tersebut, Ara menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Menteri PU dan jajarannya, serta para gubernur, walikota, bupati dan penjabat (Pj) gubernur, walikota dan bupati yang telah mendukung kebijakan tersebut.

(KIE)

KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah merealisasikan Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV).

Setidaknya sudah ada dua KTV di Jakarta, yaitu di Palmerah, Jakarta Barat, dan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

Program ini merupakan penataan kembali permukiman kumuh menjadi hunian vertikal yang lebih layak huni tanpa memindahkan lokasi warga.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Embun Sari menyampaikan, KTV adalah solusi penataan permukiman kumuh di kota-kota besar yang acap kali memiliki keterbatasan tanah.

Ia pun berharap, cerita sukses KTV di Palmerah dan Tanah Tinggi bisa jadi contoh untuk melaksanakan konsolidasi di permukiman kumuh lainnya.

"Sekarang teman-teman di daerah (Kantor Pertanahan) saya minta cari lagi lokasi untuk KTV. Termasuk juga partisipasi dari pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan swasta melalui program CSR-nya untuk bisa membangun hunian-hunian vertikal seperti ini untuk masyarakat," ujar Embun Sari dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN pada Senin (25/11/2024).

Menurut dia, meskipun manfaatnya dapat dilaksanakan langsung oleh masyarakat, terdapat tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan KTV. Salah satunya adalah soal keinginan kolektif dari masyarakat setempat.

"KTV ini benar-benar harus datang dari keinginan masyarakat. Sebagai contoh, project pertama kita sangat menyakitkan gagal itu di Cipinang, di sana sebagian ada yang mau dikonsolidasi, tapi ada sebagian lainnya yang maunya tanah yang mereka kuasai dibeli saja, sementara dalam konsolidasi kita tidak boleh ada penghuni yang keluar," tukas Embun Sari.

Sehingga dalam pengerjaan KTV ini, keterlibatan seluruh pihak memang sangat dibutuhkan. Mulai dari masyarakat yang akan di konsolidasikan, pemerintah daerah untuk menetapkan pertelaan, hingga partisipasi swasta melalui CSR untuk membangun hunian vertikal tersebut.

Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, dapat mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami dalam program ini untuk mencapai pembangunan 3 Juta rumah ini seperti arahan Bapak Presiden, ini adalah kerja tim untuk melakukan kebijakan yang pro rakyat yang cepat, inovatif, dan berani," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil.

"Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat," kata Ara.

Menurut dia, kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG tersebut dapat membuat harga rumah menjadi turun, sehingga terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

"Kebijakan ini bukan buat masyarakat berpenghasilan tinggi atau bukan buat masyarakat berpenghasilan sedang, namun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ini 100 persen adalah kebijakan yang sangat pro kepada rakyat kecil sesuai arahan dari Presiden RI dan Wakil Presiden RI," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri di Jakarta, Senin (25/11).

SKB 3 Menteri tersebut ditandatangani terkait untuk pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG dan percepatan proses penerbitan PBG untuk MBR, dalam rangka percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun.

SKB ini kemudian nantinya akan ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah (Perkada) oleh masing-masing kepala daerah, dan diharapkan SKB dapat dilaksanakan dan disosialisasikan pada akhir tahun ini.

Dalam penandatangan SKB 3 Menteri tersebut, Ara menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Menteri PU dan jajarannya, serta para gubernur, walikota, bupati dan penjabat (Pj) gubernur, walikota dan bupati yang telah mendukung kebijakan tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024