Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait (Ara), mengungkap alasan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendukung efisiensi anggaran. Dia menyebut langkah ini dilakukan memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Koalisi Indonesia Maju plus, bahwa kita harus berjuang buat rakyat, efisiensi untuk kepentingan rakyat. Hal-hal yang bisa dikurangi seperti perjalanan dinas, hal-hal yang tidak perlu buat kepentingan rakyat langsung," ujar Ara kepada wartawan ditemui dalam Puncak Acara HUT Partai Gerindra di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Ara menyampaikan KIM Plus juga saat ini mendominasi di DPR RI dengan dikoordinasikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang turut mengakomodir program efisiensi anggaran ini. Dia mengatakan selesai Pemilu, seluruh elemen pun diharapkan dapat bersatu untuk membangun masyarakat.

"Di DPR kita punya 80 persen KIM Plus, dikoordinir sama Pak Dasco dengan sangat baik, sangat demokratis, sangat efektif, saya rasa itu, dan ini waktunya membangun bangsa, setelah kontestasi politik Pilpres, Pilkada, Pileg selesai, ini waktunya membangun masyarakat," ujar Ara.

Presiden Prabowo Terbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD. Pemda juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menkeu Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga.

Prabowo juga menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.

Simak juga Video: Puan Dukung Prabowo Efisiensi Anggaran: Untuk Kesejahteraan Rakyat

(aud/aud)

Jakarta -

Beberapa waktu lalu, detikProperti bertemu dengan seorang kawan di bilangan Jakarta Selatan. Dia nampak bimbang dan banyak pikiran. Seringkali dia melamun sambil mengepulkan asap rokok yang sudah berbatang-batang dia hisap.

"Lagi pusing nih, udah lama cari rumah nggak dapet-dapet. Bosen hidup ngontrak terus," ujar Hadi (31) membuka obrolan.

Dia pun mulai cerita masalahnya. Hingga saat ini dia masih tinggal di kontrakan. Jarak yang jauh, pengembang yang tak kredibel, sampai proses bank yang ribet dalam membeli rumah menjadi biang keladinya.

Masalah Hadi ini hampir pasti juga dialami oleh banyak orang lain di luar sana. Kondisi ini juga menjadi bukti isu permukiman di Indonesia tidak selesai-selesai. Persoalannya bukan hanya masalah kurang pasok (backlog) rumah saja, yang menurut data pemerintah kini mencapai 9,9 juta. Banyak juga yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Padahal, hak untuk mendapatkan hunian yang layak telah diamanatkan dalam UUD 1945 ayat 28 H ayat 1. Mendapatkan tempat tinggal yang nyaman sama pentingnya dengan memperoleh layanan kesehatan.

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." demikian bunyinya.

Direktur Utama Bank BTN Nixon Napitupulu dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR akhir tahun lalu menyebut, sekitar 120 juta masyarakat Indonesia tinggal di rumah tidak layak huni.

"Kemudian ada 24 juta keluarga yang memiliki rumah. Namun kita kategorikan tidak layak huni. Jadi persoalan PR-nya masih banyak, kurang lebih 34 juta keluarga. Kalau satu keluarga dikali empat orang, berarti masih ada 120 juta orang hidup tanpa rumah atau tidak layak huni," kata Nixon.

Perlahan tapi pasti, persoalan itu terjawab dengan program pembangunan 3 juta rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dimotori oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, program 3 juta rumah dinilai bisa mengakselerasi solusi dari masalah-masalah tersebut.

Program ini tidak akan berjalan mulus tanpa ada campur tangan dari para pemangku kepentingan terkait, seperti pengembang, kontraktor, pelaku industri properti turunan hingga yang paling penting dan punya peran vital adalah perbankan.

Nixon mengatakan, program ini menantang. BTN, menurutnya, akan all out untuk memuluskan jalannya program ini. Sepekan sebelum pelantikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, Nixon berucap terkait program ini, BTN akan menjadi bank KPR terbaik di Asia Tenggara.

Dirut BTN Nixon Napitupulu/Foto: Dok. BTN

"Pak Prabowo mintanya 3 juta rumah termasuk 2 juta rumah di desa. Nah ini menjadi satu visi-visi di mana kalau BTN bisa tunggu dengan angka yang seperti itu, kita akan menjadi the best mortgage bank in Southeast Asia," kata Nixon dalam acara BUMN Learning Festival di Lantai 6 Menara BTN, Oktober 2024 lalu.

Salah satu usulan dari BTN untuk menggenjot penyaluran 3 juta rumah adalah dengan memperpanjang tenor pinjaman untuk KPR subsidi hingga 30 tahun. Saat ini, tenor pinjaman kredit untuk KPR maksimal selama 20 tahun. Perpanjangan ini dinilai tidak akan membebani APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah.

Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70% debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

Selain itu, ada juga beberapa skema pembiayaan yang diusulkan oleh BTN demi suksesnya program 3 juta rumah.

Skema Pembiayan untuk program 3 Juta Rumah

VP Subsidized Mortgage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Nur Ridho menyebut, skema pembiayaan tersebut di antaranya Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Rumah Desa Sehat merupakan program yang diperuntukkan untuk perumahan di desa. Nantinya BTN akan menawarkan empat layanan pembiayaan, di antaranya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), KPR, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Masa tenornya cukup panjang, yaitu bisa sampai 30 tahun untuk KPR subsidi maupun yang normal.

Kedua, Rumah Sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Layanan pembiayaannya di antaranya KPR rumah tapak dan rusun, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untuk KPR normal.

Ketiga, Rumah Perkotaan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Layanan pembiayaannya lebih sedikit, yaitu hanya untuk kredit kepemilikan rumah dan rusun dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untuk KPR normal.

Di sisi lain, persoalan masyarakat yang tidak bisa mendapatkan KPR banyak disebabkan oleh persyaratan yang terkait dengan bank. Karena selama ini informasi yang diketahui masyarakat soal persyaratan mutlak KPR adalah mereka yang bergaji tetap dan memiliki slip gaji.

Lalu, bagaimana dengan pekerja informal seperti sopir ojek, tukang bakso, tukang cukur, hingga pedagang pasar yang penghasilannya tidak menentu?

BTN pun menjawab hal itu. Demi memperluas jangkauan kredit untuk para pekerja informal yang pada akhirnya bisa memecahkan masalah backlog, BTN memiliki program KPR Informal yang memang ditujukan untuk para pekerja informal. Nixon menyebut, porsi KPR informal dari semua KPR subsidi baru mencapai 10%.

Meski belum semua pekerja informal bisa punya akses untuk mendapatkan KPR subsidi, hal ini sudah menjadi angin segar bagi mereka yang mendambakan rumah impian namun terkendala penghasilan tetap.

"Yang jelas at least kita ingin 20% dari FLPP itu bisa disalurkan ke sektor informal," ujar Nixon.

Salah satu inisiatif BTN untuk membantu sektor informal punya rumah adalah bekerjasama dengan aplikator ojek online. Melalui kerjasama itu para mitra ojek online (ojol) berkesempatan untuk mengajukan KPR informal.

Salah satu pengemudi ojol yang beruntung adalah Donny Eka Prasetyo. Dengan nada gembira dia menceritakan bagaimana impiannya memiliki rumah bisa terwujud.

Sebelumnya Donny sudah hampir pasrah. Dia tahu betul syarat mutlak mengajukan KPR adalah slip gaji dan harus berstatus karyawan tetap. Persyaratan yang tak mungkin dia penuhi.

"Saya sudah sempat pasrah buat punya rumah. Pernah ngajuin tapi ditolak," ucapnya saat berbincang dengan detikProperti.

Asa itu muncul ketika ponselnya berdering. Senyum bahagia tersungging dari bibirnya saat dia dapat pesan dari aplikator bahwa dirinya adalah salah satu mitra terpilih untuk mengajukan KPR informal. Itu merupakan program BTN yang bekerja sama dengan Gojek.

"Pihak dari Gojek ngasih tau kalau driver itu ada slip gajinya dan ada catatan pendapatannya per bulan," terangnya.

Berdasarkan data itu, ternyata kinerja Donny selama menjadi mitra Gojek sangat baik. Bahkan data pendapatannya per bulan jauh melebihi UMR di daerahnya.

Sebagai syarat, Donny harus rela pendapatannya dipotong Rp 50 ribu/hari dengan masa tenor 20 tahun sebagai cicilan KPR. Dia tak keberatan. Yang terpenting, impian punya rumah sendiri tepat di depan mata.

Langkah BTN untuk mendukung masyarakat agar memiliki rumah juga telah dilakukan lewat digital mortgage ecosystem.

Dengan Digital Mortgage Ecosystem, Bank BTN ingin menghubungkan berbagai sektor terkait perumahan dalam satu ekosistem yang tidak terpisahkan, baik dari sisi pencari rumah hingga ke pengembang. Sistem ini mengakomodir empat aspek yang dibutuhkan pemilik rumah mulai dari aspek living, renting, buying dan selling.

Tentu sederet program inisiatif BTN tersebut belum bisa dikatakan sempurna. Pengamat Properti yang juga Direktur Global Asset Management Steve Sudijanto mengatakan, bagi konsumen KPR, 3 tahun pertama adalah masa yang penuh tantangan.

"Karena pertama kalau kita KPR itu kan harus bayar biaya APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan), terus kedua harus membayar asuransi, sertifikat, dan lain-lain. Itu kan biaya cukup besar kalau pihak atau bank memberikan bunga yang lunak fixed dan rendah selama tiga tahun pertama itu akan membantu sekali," terangnya.

Steve berharap bank penyalur KPR seperti BTN bisa memberikan bunga fixed yang rendah di tiga tahun pertama. Dengan begitu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin terbantukan untuk memiliki rumah.

Meski begitu, dia menilai BTN yang sudah berusia 75 tahun telah memberikan kontribusi yang besar terhadap sektor perumahan di Indonesia. BTN juga sudah tentu telah menyalurkan banyak pinjaman kepada konsumen KPR, termasuk KPR subsidi.

"Saya lihat sih udah cukup banyak perannya untuk Republik ini ya, untuk bangsa dan negara," tegasnya.

Pernyataan yang diucapkan Steve bukan tanpa alasan. Sejarah panjang BTN sebagai penyalur KPR khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memang panjang.

Dikutip dari buku "68 Tahun Jejak Langkah Bank BTN", pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah melalui Surat Menteri Keuangan nomor B-49/MK/I/1974. Hal itu sejalan dengan program pemerintah yang saat itu tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat.

Pada tahun 1976 Bank BTN melakukan realisasi KPR pertama untuk 9 debitur di daerah Tanah Mas, Semarang.

Sejak saat itu, Bank BTN diberi kepercayaan pemerintah untuk menyalurkan dana untuk mempermudah dan memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam perjalanannya, Bank BTN menghadirkan program dan produk tidak hanya KPR subsidi tapi juga non subsidi serta kredit konstruksi yang mendukung perumahan.

Dengan rekam jejak tersebut, BTN menjadi top of mind masyarakat yang ingin memiliki rumah lewat KPR. Dari hal itu ditambah bergulirnya program 3 juta rumah, pintu untuk BTN menjadi Bank KPR Terbaik di Asia Tenggara kian terbuka lebar.

(zlf/das)

JAKARTA, Investor.id – Industri bahan bangunan menyodorkan solusi untuk membangun rumah subsidi berkualitas sekaligus ramah lingkungan, yakni menggunakan semen hijau dan bata interlock presisi. 

Adapun permintaan rumah subsidi harus berkualitas disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Menurur dia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menyediakan rumah subsidi yang berkualitas untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. 

Oleh karena itu, para pengembang perumahan diimbau untuk menjalankan pembangunan perumahan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kualitas bangunan dan lingkungan. 

"Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah subsidi dibangun dengan bertanggung jawab. Meski rumah subsidi, tetap harus berkualitas agar harapan rakyat tidak sia-sia atau kecewa,” kata Maruarar Sirait saat pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan pengembang perumahan di Kementerian BUMN, belum lama ini. 

Sebelumnya, dalam acara focus group discussion (FGD) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (6/2/2025), Maruarar juga mendorong pembangunan perumahan yang tidak hanya ramah penghuni, tetapi ramah lingkungan sebagai bentuk partisipasi sektor perumahan dalam upaya menurunkan emisi karbon dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

Dikutip dari dokumen “Greenship Rating Tools untuk Rumah Tinggal” yang disusun oleh Green Building Council Indonesia (GBCI), selain bijak dalam menggunakan lahan, efisien dan efektif dalam penggunaan energi maupun dalam menggunakan air, memperhatikan konservasi material sumber daya alam, serta sehat dan aman bagi penghuni rumah, aspek penting lain dari rumah ramah lingkungan adalah menggunakan  material yang ramah lingkungan.

PT Semen Indonesia Tbk (SIG/SMGR) menghadirkan inovasi semen hijau yang diproduksi dengan material dan proses yang ramah lingkungan sehingga lebih rendah emisi karbon hingga 38% dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90%. SIG juga mendorong penggunaan produk turunan semen hijau yaitu material bata interlock presisi, sebagai solusi untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun.

Direktur Utama SIG Donny Arsal mengatakan, penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah. Selain ramah lingkungan karena diproduksi dengan semen hijau SIG, penggunaan bata interlock presisi membuat proses pembangunan lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian sehingga mempercepat durasi pembangunan. 

Selain itu, kata Donny, kualitas kontruksi kokoh yang teruji ramah gempa, mampu menjaga udara dalam ruangan tetap sejuk, dan memberikan hasil akhir yang modern.

”Inovasi bata interlock presisi adalah terobosan untuk membangun rumah lebih efektif dan efisien, mulai dari penggunaan material, seperti semen dan besi, juga penggunaan air. Fitur presisi tinggi 1 mm juga memberikan keunggulan siku yang sempurna dan permukaan yang halus rata. Bata interlock presisi adalah kontribusi nyata SIG untuk mendukung program 3 juta rumah dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Donny Arsal.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan rumah subsidi harus tetap berkualitas. Pembangunan perumahan tidak boleh asal-asalan agar masyarakat merasa aman dan nyaman.

"Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus dibangun dengan bertanggung jawab. Meski rumah subsidi, tetap harus berkualitas agar harapan rakyat tidak sia-sia atau kecewa," kata Maruarar dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2025).

Pengembang perumahan diminta menjaga kualitas bangunan dan lingkungan. Rumah subsidi harus layak huni dan tidak merugikan masyarakat.

Maruarar sebelumnya juga mendorong pembangunan perumahan yang ramah lingkungan. Langkah ini sejalan dengan upaya menurunkan emisi karbon dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) menawarkan inovasi semen hijau.

Produk ini diklaim lebih ramah lingkungan karena emisi karbonnya lebih rendah hingga 38 persen dibandingkan semen konvensional. Tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) juga lebih dari 90 persen.

Semen Indonesia turut mendorong penggunaan bata interlock presisi. Material ini disebut bisa mempercepat pembangunan dan menghemat material.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal mengatakan bata interlock presisi memiliki banyak keuntungan.

Proses pembangunan lebih cepat, penggunaan material lebih efisien, serta lebih mudah diaplikasikan. Konstruksinya juga lebih kokoh dan tahan gempa.

"Inovasi bata interlock presisi adalah terobosan untuk membangun rumah lebih efektif dan efisien, mulai dari penggunaan material, seperti semen dan besi, juga penggunaan air. Fitur presisi tinggi 1mm juga memberikan keunggulan siku yang sempurna dan permukaan yang halus rata. Bata interlock presisi adalah kontribusi nyata SIG untuk mendukung program 3 juta rumah dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo," ujar Donny.

Dikutip dari dokumen Greenship Rating Tools untuk rumah tinggal yang disusun Green Building Council Indonesia (GBCI), rumah ramah lingkungan tidak hanya harus hemat energi dan air.

Material yang digunakan juga harus ramah lingkungan agar rumah tetap sehat dan aman bagi penghuninya.

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen menyediakan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat. Para pengembang perumahan diimbau untuk menjalankan pembangunan perumahan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kualitas bangunan dan lingkungan.

"Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus dibangun dengan bertanggung jawab. Meski rumah subsidi tetap harus berkualitas agar harapan rakyat tidak sia-sia atau kecewa," ujar dia saat pertemuan dengan Menteri BUMN, Erick Thohir dan pengembang perumahan di Kementerian BUMN, Jakarta, belum lama ini.

Maruarar dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) baru-baru ini juga mendorong pembangunan perumahan yang tidak hanya ramah penghuni tetapi juga ramah lingkungan sebagai bentuk partisipasi sektor perumahan dalam upaya menurunkan emisi karbon dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dikutip dari dokumen "Greenship Rating Tools untuk Rumah Tinggal" yang disusun oleh Green Building Council Indonesia (GBCI), dijelaskan bahwa selain bijak dalam menggunakan lahan, efisien dan efektif dalam penggunaan energi maupun dalam menggunakan air, memperhatikan konservasi material sumber daya alam, serta sehat dan aman bagi penghuni rumah, aspek penting lain dari rumah ramah lingkungan adalah menggunakan material yang ramah lingkungan.

Guna mendukung program itu, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menghadirkan inovasi semen hijau yang diproduksi dengan material dan proses yang ramah lingkungan sehingga lebih rendah emisi karbon hingga 38% dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90%. SIG juga mendorong penggunaan produk turunan semen hijau, yaitu material bata interlock presisi sebagai solusi untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal mengatakan bahwa penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah. Selain ramah lingkungan karena diproduksi dengan semen hijau SIG, penggunaan bata interlock presisi membuat proses pembangunan lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian sehingga mempercepat durasi pembangunan, kualitas kontruksi kokoh yang teruji ramah gempa, mampu menjaga udara dalam ruangan tetap sejuk, dan memberikan hasil akhir yang modern.

"Inovasi bata interlock presisi adalah terobosan untuk membangun rumah lebih efektif dan efisien, mulai dari penggunaan material, seperti semen dan besi, juga penggunaan air. Fitur presisi tinggi 1mm juga memberikan keunggulan siku yang sempurna dan permukaan yang halus rata. Bata interlock presisi adalah kontribusi nyata SIG untuk mendukung program 3 juta rumah dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo," kata Donny Arsal.

Bogor -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin membentuk koalisi permanen. Ara mengatakan koalisi pendukung Prabowo di DPR mencapai 80%.

Hal itu disampaikan Ara setelah menghadiri acara silaturahmi di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

"Kita lagi parlemen 80%, 80% di parlemen. pemerintah solid ya,dan presiden akan ke arah koalisi permanen, ya," kata Ara kepada wartawan.

Hal serupa juga disampaikan Ketum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menghadiri acara tersebut. Cak Imin mengatakan Prabowo menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

"Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan," kata Cak Imin.

PKB, kata Cak Imin, menyambut baik tawaran itu. Menurutnya, ide Prabowo tersebut memperkuat percepatan pembangunan.

"Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan," ujarnya.

(fca/haf)

Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus dibangun dengan bertanggung jawab

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menekankan kepada pengembang perumahan agar membangun rumah bersubsidi yang berkualitas untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Menteri PKP mengatakan bahwa hal itu juga menjadi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan rumah subsidi yang berkualitas bagi masyarakat.

"Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus dibangun dengan bertanggung jawab. Meski rumah subsidi, tetap harus berkualitas agar harapan rakyat tidak sia-sia atau kecewa,” kata Menteri PKP dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, dia meminta para pengembang perumahan untuk menjalankan pembangunan perumahan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kualitas bangunan dan lingkungan.

Sebelumnya, pada acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin Indonesia, Kamis (6/2) Menteri PKP juga mendorong pembangunan perumahan yang tidak hanya ramah penghuni, tetapi juga ramah lingkungan.

Hal itu sebagai bentuk partisipasi sektor perumahan dalam upaya menurunkan emisi karbon dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dikutip dari dokumen “Greenship Rating Tools untuk Rumah Tinggal” yang disusun oleh Green Building Council Indonesia (GBCI), dijelaskan bahwa selain bijak dalam menggunakan lahan, efisien dan efektif dalam penggunaan energi maupun dalam menggunakan air, memperhatikan konservasi material sumber daya alam, serta sehat dan aman bagi penghuni rumah, aspek penting lain dari rumah ramah lingkungan adalah menggunakan material yang ramah lingkungan.

Merespon hal itu, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), sebagai perusahaan BUMN klaster infrastruktur berkomitmen menghadirkan inovasi semen hijau yang diproduksi dengan material dan proses yang ramah lingkungan sehingga lebih rendah emisi karbon hingga 38 persen dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90 persen.

"SIG juga mendorong penggunaan produk turunan semen hijau yaitu material bata interlock presisi, sebagai solusi untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun," kata Direktur Utama SIG Donny Arsal.

Dia mengatakan bahwa penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah.

Selain ramah lingkungan karena diproduksi dengan semen hijau SIG, penggunaan bata interlock presisi membuat proses pembangunan lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian sehingga mempercepat durasi pembangunan.

Selain itu, kualitas kontruksi kokoh yang teruji ramah gempa, mampu menjaga udara dalam ruangan tetap sejuk, dan memberikan hasil akhir yang modern.

Ia menjelaskan inovasi bata interlock presisi merupakan terobosan untuk membangun rumah lebih efektif dan efisien, mulai dari penggunaan material, seperti semen dan besi, juga penggunaan air. Fitur presisi tinggi 1 mm juga memberikan keunggulan siku yang sempurna dan permukaan yang halus rata.

"Bata interlock presisi adalah kontribusi nyata SIG untuk mendukung program 3 juta rumah dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Donny.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Komisi V DPR RI menyetujui Rekonstruksi Anggaran 2025 hasil efisiensi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi Rp3,46 triliun. Angka tersebut meningkat dari efisiensi awal sebesar Rp1,81 triliun.

Dengan kenaikan pagu anggaran tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan gaji dan tunjangan para pegawai bisa terbayarkan alias tidak terdampak efisiensi sesuai Instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk gaji dan tunjangan kami sekitar Rp486 miliar dengan begitu gaji tunjangan PNS dan PPPK eksisting 1.183 orang sudah aman dan saya tahu teman-teman DPR fokus akan hal itu dan tentu kami akan kawal itu supaya dapat berjalan dengan baik," ujarnya dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Dia menambahkan, program BPSP (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) juga kembali dilanjutkan pada 2025. Program ini diharapkan bisa membantu masyarakat di daerah untuk melakukan renovasi rumah yang tidak layak hunian.

"Sesuai diskusi beberapa kali dengan teman-teman DPR dan DPD kami juga sudah turun untuk mengecek program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan kami sepakat dengan Komisi V bahwa program BSPS ini sangat 6bermanfaat, padat karya dan kami menginginkan mulai tahun ini kami bagi 3 perdesaan 40 persen, pesisirnya 30 persen, dan perkotaan 30 persen," ujar Menteri PKP.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus Komisi V DPR RI menyetuju efisiensi belanja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai lnstruksi Presiden No.1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menkeu No. S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

"Sebagaimana kita ketahui terdapat perubahan kembali terkait rekonstruksi APBN tahun 2025 anggaran Kementerian dan Lembaga. Sehingga pagu akhir final, pagu indikatif Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun," ujar Lasarus.

Lasarus juga menyampaikan setelah pengesahan pagu indikatif, dia berharap produktivitas program kementerian dan lembaga dapat dilaksanakan dengan optimal dan berjalan lancar.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 telah ditetapkan target efisiensi baru untuk Kementerian PKP dari pagu Rp3,66 triliun, turun menjadi Rp1,81 triliun, kemudian anggaran menjadi Rp3,46 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp671,05 miliar, dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2,79 triliun.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta -

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berubah menjadi Rp 3,4 triliun setelah mengalami efisiensi. Dengan anggaran yang baru, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membeberkan rinciannya.

Pertama, Ara memastikan dengan anggaran yang baru para PNS dan juga P3K tetap menerima gaji dan tunjangannya. Pada dipa awal, anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai Kementerian PKP sebesar Rp 222.872.955.000, kini berubah menjadi Rp 486.080.312.000.

"Dengan begitu gaji tunjangan PNS dan P3K existing 1.183 orang itu sudah aman. Itu sebagai saya tahu temen-temen DPR concern soal itu dan tentu kami akan kawal itu Pak supaya bisa jalan dengan baik," tutur Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, Kamis (13/2/2025).

Selanjutnya ada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang akan tetap dijalankan. Pada program ini nantinya akan disalurkan sebanyak 40% di perdesaan, 30% kawasan pesisir, dan 30% di perkotaan dengan target 38.505 unit.

"Kami sepakat dengan Komisi V bahwa program ini sangat bermanfaat sangat padat karya dan bisa dirasakan di masyarakat. Dan kami juga menginginkan mulai tahun ini itu kita bagi 3 Pak, perdesaannya 40% pesisirnya 30%, kemarin Pak Ridwan Bae (Wakil ketua Komisi V) pesan dia buat pesisir jadi saya sudah mulai 30% pesisir, dan perkotaannya 30% di situ juga kita tingkatkan (anggaran) menjadi Rp 850.003.800.000 untuk BSPS," paparnya.

Selanjutnya ada proyek pembangunan rumah susun ASN-Hankam di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan tetap dilanjutkan. Anggaran untuk pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN yaitu Rp 839.532.190.000.

Berikut ini rincian anggaran yang akan digunakan Kementerian PKP.

A. Program Dukungan Manajemen

Gaji + Tunjangan

Dipa awal: Rp 222.872.955.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 258.702.523.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 488.080.312.000

Layanan Operasional

Dipa awal: Rp 198.686.195.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 179.971.747.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 184.971.747.000

B. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Fisik

- Padat karya/BSPS

Dipa awal: Rp 747.523.000.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 530.960.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 850.003.800.000

- MYC Rusun IKN

Dipa awal: Rp 2.023.905.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 839.532.190.000

- MYC Rusun DOB

Dipa awal: Rp 372.950.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 61.821.774.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 116.927.109.000

- MYC Rusun Reguler

Dipa awal: Rp 350.201.180.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 263.806.304.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 350.201.180.000

- Revitalisasi Rusun

Dipa awal: Rp 147.812.599.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 142.189.347.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 147.812.599.000

- Tunggakan Hunian Tetap Pasca Bencana

Dipa awal: Rp -
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 44.677.293.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 186.197.622.000

- Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU

Dipa awal: Rp 230.078.501.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 50.000.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 133.595.251.000

- Rusun dan Rusus Reguler Tahun 2025

Dipa awal: Rp 739.573.102.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 82.513.304.000

2. Non-fisik

- Regulasi, Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi

Dipa awal: Rp 240.788.127.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 84.167.100.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 84.167.100.000

Sebagai informasi, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan pihaknya baru saja menerima surat dari Kementerian Keuangan dengan nomor surat S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februrari 2025 perihal tindak lanjut efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025. Maka dari itu, pihaknya mengundang seluruh mitra Komisi V DPR RI, termasuk Kementerian PKP, untuk rapat guna membahas anggaran terbaru usai adanya rekonstruksi.

Lasarus mengatakan, dari pagu anggaran Kementerian PKP yang sudah ditetapkan sebelumnya yatu Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000.000 menjadi Rp 1.613.296.058.000. Setelah adanya rekonstruksi anggaran, jumlah efisiensi dari yang sebelumnya Rp 3.661.095.000.000 menjadi Rp 1.812.388.844.000 sehingga pagu akhir sebesar Rp 3.462.002.214.000.

"Cocok Pak Menteri? Cocok. Baik kita setuju ya," kata Lasarus dalam rapat kerja dengan pemerintah, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membuat blacklist bagi pengembang nakal. Sebab, para pengembang nakal merugikan masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengaku pihaknya sudah turun lapangan ke beberapa wilayah untuk mengecek kondisi rumah subsidi yang sudah ada. Hasilnya ada rumah subsidi yang rusak bahkan terendam banjir padahal bangunan baru.

Pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada Badan Pegawasan Keuangan (BPK) untuk mengaudit temuan Kementerian PKP di lapangan.

"Dan kami akan membuat bersama BPKP, saya juga minta BPKP turun, kalau diperlukan membuat blacklist daripada daftar pengembang yang tidak menjalankan sesuai aturan pembangunannya. Jelas-jelas merugikan rakyat di lapangan," kata Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Pemerintah, Kamis (13/2/2025).

Sementara itu, Ketua Komisi V Lasarus setuju dengan langkah yang akan dilakukan Kementerian PKP. Lasarus mengatakan, pihaknya juga memiliki data terkait rumah subsidi yang kerap terendam banjir padahal sedang tidak musim hujan.

"Mungkin ke depan ini harus ada keberanian Pak untuk melakukan perbaikan-perbaikan, salah satunya melakukan blacklist kepada pengembang-pengembang yang memang hanya mengejar keuntungan dan tidak menjaga kualitas," ujar Lasarus.

Lasarus juga berpesan untuk memperbaiki aksesibilitas serta kualitas rumah subsidi agar ditempati.

Sebagai informasi, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyebut pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Jabodetabek, PKP baru menemukan 14 pengembang nakal.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi (kunjungi). Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hingga saat ini, PKP masih berusaha mengumpulkan daftar lengkap pengembang nakal tersebut. Bukan hanya di wilayah Jabodetabek, melainkan seluruh Indonesia. Data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal.

Setelah daftar pengembang nakal tersebut terkumpul, masyarakat dengan bebas dapat mengakses daftar tersebut. Selain itu, data ini juga dapat membantu perbankan agar tidak memberikan layanan pembiayaan kepada pengembang yang sudah di blacklist.

"Itulah tujuan kami, memberikan ekpos seperti ini. Selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, ya tentu kami akan membuat daftar-daftar blacklist, supaya tidak lagi digunakan oleh perbankan," jelasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Jakarta -

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Yasti Soepredjo Mokoagow mengusulkan membuat panitia kerja (panja) guna menagih pengembang untuk membangun hunian berimbang. Hal ini sebagai salah satu cara agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana sekaligus menjalankan amanat Undang-undang.

Awalnya, Yasti sempat meragukan Program 3 Juta Rumah dapat berjalan mengingat anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang terbatas. Ia menilai, program tersebut bisa saja dilakukan tahun ini asalkan ada pemikiran yang visioner dari Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara).

Yasti pun bertanya apakah Ara sudah mempelajari UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah susun perihal hunian berimbang. Menurut Yasti, dengan menagih pengembang untuk membuat hunian berimbang dapat mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah tanpa membebani APBN.

Hunian berimbang merupakan perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Pembangunan hunian berimbang ini boleh tidak dilakukan di kawasan yang sama, asalkan masih dalam satu provinsi. Pada PP Nomor 12 tahun 2021, tertuang komposisi hunian berimbang berupa:

- Pembangunan satu rumah mewah berbanding paling sedikit dua rumah menengah dan berbanding paling sedikit tiga rumah sederhana
- Pembangunan satu rumah mewah berbanding paling sedikit tiga rumah sederhana; atau
- Pembangunan dua rumah menengah berbanding paling sedikit tiga rumah sederhana

"Kalau kita menagih itu Pak Ketua, seharusnya mulai dari 2011, katakanlah 2012 efektif undang-undang itu berlaku, kita bisa lihat berapa juta rumah mewah, berapa juta rumah menengah yang sudah dibangun oleh pengembang komersial dan itu adalah kewajiban dari pada pengembang. Ini harus kita tagih," katanya dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, Kamis (13/2/2025).

"Pak Ketua, saya mengusulkan kita harus membentuk panja untuk kita datangi semua pengembang-pengembang," tambahnya.

Yasti menuturkan, amanat undang-undang tersebut harus dilaksanakan. Sebab, jika tidak dilaksanakan bisa terjerat sanksi pidana. Maka dari itu, pihaknya juga harus mengawasi dengan ketat pelaksanaan amanat tersebut apalagi saat ini fiskal negara sedang cekak.

"Saya betul-betul berharap ketua, setelah ini kita harus bentuk panja dan kita harus memaksimalkan semua pengembang-pengembang melaksanakan kewajibannya seperti yang termaktub di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun," tegasnya.

Di penghujung rapat, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, sedikit menyinggung usulan Yasti. Ia menyetujui usulan Yasti untuk membuat panja guna menagih pengembang untuk membangun hunian berimbang.

Menurutnya, dengan pembuatan panja ini akan membantu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menagih pengembang dalam menunaikan kewajibannya yaitu membangun hunian berimbang.

"Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-undang Rumah Susun Pak, memang mengisyaratkan kewajiban pengembang. Jadi kalau kita hitung dari mulai terbitnya undang-undang ini sampai hari ini, jangan-jangan ini ada lebih dari 3 juta rumah Pak utang pengembang kepada negara. Nah kita, saya setuju nih kita bentuk panja soal ini ya. Baik, karena itu kita tagih hak pengembang kepada negara kepada rakyat maksudnya ya," ujarnya.

Keadaan rapat sempat memanas ketika Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mencoba untuk memberikan tanggapan terkait hunian berimbang. Ia mempertanyakan Yasti yang pada tahun 2011 sempat menjadi Ketua Komisi V DPR namun tidak menagih pengembang terkait pembangunan hunian berimbang.

Belum sempat menjawab, Lasarus langsung menengahinya dan mengatakan, "Rapat (soal hunian berimbang) nanti ada arenanya tersendiri ya. Setuju kawan-kawan ya?"

Ara masih mencoba untuk menjawab mengenai hunian berimbang, namun Lasarus menghentikannya dengan alasan rapat kali ini bukan hanya rapat dengan salah satu kementerian saja tetapi dengan beberapa kementerian dan lembaga.

Anggota Komisi V pun menyarankan agar Ara memberikan jawaban tertulis saja.

Namun, Ara berkata, "Maksud saya begini Pak Ketua, saya juga pernah jadi Kasi anggota DPR selama 15 tahun. Kasih kesempatan juga dong kepada pemerintah (untuk berbicara) jangan hanya pemerintah mendengar saja."

"Kesepakatan kita Pak Ketua ya jawaban tertulis," kata salah satu anggota Komisi V DPR RI.

"Ini forum lho pak, ini semua fraksi mengatakan jawaban tertulis. Saya bukan... bukan... Saya hanya mengatur lalu lintas acara," ujar Lasarus.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw pun mencoba menengahi dengan mengatakan pihaknya akan mendukung pemerintah, apalagi ada Program 3 Juta Rumah sementara anggaran Kementerian PKP cukup minim yaitu Rp 3,4 triliun.

"Kami lihat pemerintah itu sekarang fokus menyediakan 3 juta rumah bahkan kami lihat peluang dengan anggaran yang begitu sempit, ada peluang ini, makanya tadi saya sampaikan kita ingin mendukung itu kami kejar ada undang-undang yang menyatakan itu kan siapa saja yang bertanggung jawab untuk bisa menyediakan rumah kepada masyarakat," katanya.

"Jangan cuman pemerintah saja, tetapi yang membawa keuntungan pengusaha yang selama ini membawa keuntungan tidak memberikan haknya masyarakat kecil itu. itu yang kita ingin lakukan, jadi maaf, kami dalam hal ini kami mendukung tidak ada kita mau menjatuhkan Pak Menteri," sambungnya

Lasarus pun akhirnya meminta Ara untuk melanjutkan diskusi mengenai hal tersebut pada lain waktu dan pihaknya menegaskan akan tetap mendukung pemerintah.

"Oleh karenanya, untuk menghargai forum ini, bukan saya ya, jadi cukup jawaban tertulis saja," tutupnya.

(abr/das)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap percepat pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan atau BP3 agar kebijakan hunian berimbang segera berjalan.

"Jadi kita akan lakukan, dan kita sudah bersurat ke Presiden RI," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Ara sudah bersurat kepada Presiden RI pada 22 Januari 2025 terkait pembentukan BP3. Selain itu, dirinya juga sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan BP3 yang diketuai Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) bahwa tujuan pembentukan BP3 adalah untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, juga menjamin bahwa Rumah Umum hanya dimiliki dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah, serta menjamin tercapainya asas manfaat Rumah Umum. Kemudian melaksanakan berbagai kebijakan di bidang Rumah Umum dan Rumah Khusus.

BP3 merupakan lembaga non struktural untuk mendukung percepatan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Susunan organisasi BP3 terdiri atas unsur pembina yang selanjutnya disebut Dewan Pembina, unsur pelaksana yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana, dan unsur pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas.

Sedangkan kebijakan hunian berimbang merupakan kebijakan yang mewajibkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan (pengembang perumahan) untuk mengembangkan perumahan atau kawasan hunian dengan komposisi seimbang.

Komposisi berimbang dimaksud, yakni antara rumah mewah, menengah, dan sederhana dengan pola pembangunan 1 rumah mewah harus diimbangi dengan pembangunan 2 rumah menengah dan pembangunan 3 rumah sederhana atau 1:2:3.

Kebijakan perumahan seimbang merupakan komitmen negara untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.