Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengusulkan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat tembus 500.000 unit pada tahun depan.

Ara menjelaskan, pihaknya bakal memperluas alokasi FLPP itu hingga 500.000 sebagai langkah untuk mencapai target program 3 juta rumah.

“Kemudian di FLPP, kalau kita mengajukannya Pak Rionald [Dirjen Kekayaan Negara], tolong [sampaikan] nanti kalau ada Pak Isa [Dirjen Anggaran Kemenkeu], kami pengennya 500.000, pak,” kata Maruarar dalam Diskusi Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun, dalam paparannya dijelaskan bahwa untuk merealisasikan penambahan kuota FLPP dari 220.000 menjadi 500.000 unit dibutuhkan anggaran mencapai Rp24,92 triliun.

Anggaran itu juga bakal diperuntukkan bagi pengadaan alokasi Subsidi Bantuan Uang Muka atau SBUM.

Apabila usulan tersebut benar-benar terealisasikan, maka total penambahan kuota FLPP tahun depan dapat mencapai 280.000 unit. Pasalnya, pada tahun ini kuota FLPP ditetapkan sebesar 220.000 unit.

“Bertambah 280.000 unit, jadi kita minta kalau boleh ditambah jadi 500.000 pak tahun depan. Nah, saya sudah cek kesiapannya,” tegasnya.

Untuk diketahui, usulan penambahan kuota FLPP yang disampaikan oleh Ara itu jauh di atas usulan kuota FLPP yang disampaikan oleh para pengembang perumahan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto mengatakan Presiden Prabowo sebelumnya memang telah berkomitmen untuk menambah kuota FLPP di tahun depan. Dia pun berharap agar janji tersebut dapat direalisasikan.

Namun, Joko menyebut Prabowo bakal menambah cakupan kuota FLPP hingga 300.000 unit rumah atau meningkat dari kuota FLPP pada 2024 yaitu 200.000 unit.

“FLPP itu [biasanya hanya sampai sekitar] 220.000 unit, kemudian Tapera 40.000 unit. Komitmen di awal [untuk tahun 2025] akan ada kenaikan [kuota FLPP] menjadi 300.000. Itu tetap kita pegang dan kita yakini,” kata Joko saat ditemui di Kantor DPP REI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap telah menyalurkan hingga 30.000 unit rumah murah untuk masyarakat selama dua bulan menjabat.

Ara menjelaskan, rumah-rumah tersebut mayoritas disalurkan berkat dukungan kebijakan negara terkait dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kemudian kami laporkan sampai hari ini kami dalam 2 bulan ini berkat dukungan Pak Presiden, Pak Menko dan Bu Menkeu, kami sudah membangun dan menyerahkan pada masyarakat sekitar 30.000 unit rumah per hari ini,” kata Ara di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun, tambah Ara, mayoritas perumahan itu disalurkan lewat skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

Sejalan dengan hal itu, Ara memastikan bahwa program FLPP bakal tetap dilanjutkan. Selain efektif mendorong kepemilikan rumah masyarakat, program ini juga dinilai banyak menguntungkan bagi developer hingga industri perbankan itu sendiri.

“Pemerintah juga tahun depan sudah mengalokasikan untuk FLPP, ini program sangat baik karena sangat diminati masyarakat dan developer. Juga tingkat NPL-nya [kredit macetnya] sangat rendah, jadi ini program yang sangat baik saya teruskan,” pungkasnya.

Sebelumnya, banyak pengembang properti berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan rencana penambahan kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto mengatakan Presiden Prabowo sebelumnya telah berkomitmen untuk menambah kuota FLPP di tahun depan. Dia pun berharap agar janji tersebut dapat direalisasikan.

Joko menyebut Prabowo bakal menambah cakupan kuota FLPP hingga 300.000 unit rumah atau meningkat dari kuota FLPP pada 2024 yaitu 200.000 unit.

“FLPP itu [biasanya hanya sampai sekitar] 220.000 unit, kemudian Tapera 40.000 unit. Komitmen di awal [untuk tahun 2025] akan ada kenaikan [kuota FLPP] menjadi 300.000. Itu tetap kita pegang dan kita yakini,” kata Joko saat ditemui di Kantor DPP REI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Dia menambahkan, apabila komitmen tersebut benar terealisasi, maka hal itu bakal menjadi katalis positif bagi perekonomian nasional. Di tambah, angka itu juga sedikit banyak bakal menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang dilaporkan masih berada di angka 9,9 juta unit.

Kita minta setidaknya kalau boleh 500.000 unit untuk tahun depan, dan saya sudah cek kesiapannya,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait (Ara) ingin kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat ditingkatkan menjadi 500 ribu unit pada tahun 2025.

"Terkait FLPP kalau kami mengajukannya, kami ingin 500.000 unit," ujar Ara dalam acara dialog "Solusi Pendanaan Program tiga Juta Rumah" di Jakarta, Senin.

Dengan demikian, lanjutnya, hal itu bertambah 280.000 unit dari rencana alokasi kuota penyaluran sebelumnya untuk tahun depan sebesar 220.000 unit.

"Kita minta setidaknya kalau boleh 500.000 unit untuk tahun depan, dan saya sudah cek kesiapannya," katanya.

Ara berharap program KPR FLPP untuk tahun depan sudah bisa diluncurkan pada bulan Januari.

"Terutama bagaimana FLPP kalau boleh bulan Januari bisa diluncurkan jadi minta tolong, karena sudah ada kesiapan itu. Jadi bulan Januari kalau bisa segera dijalankan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggarannya (DIPA) sudah diterima. Kita makin cepat makin bagus, jadi minta tolong ke Kementerian Keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," kata Ara.

Dirinya menyampaikan program KPR FLPP terbukti disukai tidak hanya oleh masyarakat, namun juga oleh pengembang perumahan maupun perbankan karena membantu pembangunan perumahan bagi rakyat.

"Terus terang FLPP ini program yang bagus, jadi tolong ditambahkan, karena kita jangan mengadakan-adakan program yang memang masih uji coba. Kalau boleh yang diadakan itu program yang terbukti masyarakatnya senang," kata Ara.

Sebagai informasi, KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau. Program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program tiga Juta Rumah.

Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

MELALUI beberapa pernyataan Menteri Desa Yandri Suanto tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG), pesan yang dapat diperkaya adalah: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan aktor kunci dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Substansi arah kebijakan Mendes di balik program MBG adalah menekan angka malnutrisi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin di pedesaan.

Gagasan ini sejalan dengan salah satu butir Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yakni "desa tanpa kelaparan".

Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan Local Economic Development (LED) melalui BUMDes sebagai key actors dalam rangka memperkuat ekonomi desa dengan BUMDes sebagai pilar utamanya, yakni sebagai social enterprise.

Program MBG sekaligus menjadikan BUMDes sebagai pilar penting dalam pembangunan ekosistem pertanian desa.

Pasalnya, program makan bergizi gratis sangat bergantung pada seberapa besar dukungan kelancaran supply chain pangan yang sebagian besar berada di kawasan pedesaan.

Program MBG adalah momentum strategis untuk membangun ekonomi desa melalui rantai pasok pangan, karena desa secara hakikatnya adalah sumber lumbung pangan nasional.

Dengan narasi ideal ini (desa sebagai lumbung pangan), maka semestinya statistik kesejahteraan yang lebih tinggi adalah milik masyarakat desa.

Namun, kenyataannya, statistik kesejahteraan sering kali menempatkan desa pada posisi terendah dari seluruh aspek ekonomi.

Program MBG tak sekadar memastikan siswa/i yang kurang mampu dapat mengakses nutrisi yang cukup di sekolah. Sasaran lain dari program ini adalah membangun pilar ekonomi secara bottom-up (dari desa).

Oleh sebab itu, diperlukan dukungan manajerial untuk menghubungkan mata rantai ekonomi dengan menjadikan pemerintah desa sebagai government actors, BUMDes sebagai primary stakeholders, serta masyarakat desa sebagai shareholders sekaligus workforce.

Dengan demikian, setiap lapisan dalam mata rantai ekonomi program MBG adalah entitas yang dapat tumbuh bersama secara ekonomi.

Anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun dalam APBN, selain menunjukkan konsistensi pemerintah untuk berinvestasi di bidang SDM, juga menjadi wujud penguatan ekonomi desa berbasis rantai suplai pangan.

Banyak pihak meragukan program MBG, terutama setelah anggaran per anak diturunkan dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.

Namun, menurut penulis, pendekatan terhadap kebijakan dalam perspektif administrasi publik modern harus teknokratis dan futuristik, bukan sekadar politis semata.

Program MBG senilai Rp 10.000 per anak bisa saja memenuhi standar gizi dan biaya jika inflasi (volatile food) terkendali melalui berbagai kebijakan stabilisasi harga pangan.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal atau subsidi dalam supply chain program MBG.

Menurut penulis, program makan bergizi gratis juga menjadi milestone hilirisasi komoditas pangan, baik komoditas pertanian maupun perikanan (agricultural and fishery commodities), menjadi produk akhir yang memiliki value-added tinggi. Dampak ekonominya pun bersifat berganda.

Dalam kebijakan MBG ini, terdapat kontribusi para ahli, seperti ahli gizi dan ahli ekonomi. Semua aspek dikalibrasi agar program MBG eligible secara gizi dan worth it secara ekonomi. Yang jelas, ada political will untuk investasi di SDM.

Pemerintah tampak serius melakukan investasi di SDM. Visi Prabowo ini cenderung mengikuti model Romer (teori pertumbuhan endogen).

Paul Romer, penerima Hadiah Nobel Ekonomi 2018, adalah pelopor teori pertumbuhan endogen. Romer menekankan bahwa investasi SDM adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menitikberatkan pada pentingnya human capital.

Sebenarnya, ada tiga pilar penting yang menempatkan BUMDes sebagai key actors dalam program MBG.

Pertama, stimulus ekonomi lokal. Dengan ekuitas awal yang bersumber dari APBDes, CSR, dan pembiayaan kreatif melalui berbagai pooling fund, BUMDes dapat melibatkan seluruh komponen desa sebagai pemangku kepentingan dalam rantai suplai pengelolaan program MBG.

Misalnya, bekerja sama dengan petani desa untuk penyediaan bahan makanan MBG. Rantai pasok ini juga mengakomodasi elemen seperti petani, buruh tani, UMKM transportasi lokal, dan lainnya yang terlibat dalam produksi hasil pertanian.

Kedua, kegiatan pendukung. Di luar rantai pasok, program MBG juga melibatkan kegiatan pendukung seperti edukasi gizi, pengelolaan distribusi makanan, atau aktivitas komunitas yang mendukung implementasi program. Ini menciptakan efek ekonomi dan sosial yang lebih luas di desa.

Ketiga, pembangunan ekosistem ekonomi desa. Program MBG menciptakan ekosistem ekonomi berbasis supply chain pangan desa.

Arah pembangunan desa melalui APBDes yang terencana melalui Musrenbangdes/Musdes, menyasar pada pembangunan kawasan ekonomi pedesaan yang terintegrasi. Tidak lagi parsial seperti sebelumnya.

Dengan arah kebijakan yang jelas, program MBG diharapkan menciptakan siklus ekonomi desa berkelanjutan, di mana produk lokal dapat dikelola, dipasarkan, dan dikonsumsi, baik di dalam maupun di luar desa.

Musykil kedaulatan pangan terjadi, bila ekosistem ekonomi desa melalui sektor pertanian tak diperkuat. Program MBG adalah momentum yang tepat untuk membangun ekosistem ekonomi pangan dari desa.

KOMPAS.com -Kabupaten Bogor di Jawa Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Bogor:

1. Perumahan Bukit Sakinah: Tipe 21/60

   Terletak di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, perumahan ini dibangun oleh PT Wastudipta Adhi Graha dengan banderol Rp 180 juta.

   Masing-masing rumah dibuat seluas 21/60 meter persegi. Hingga kini, dari total 448 rumah, tersisa 5 unit lagi.

2. Gardenia 2 Cileungsi: Tipe 23

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Cileungsi Graha Raya yang terletak di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Menawarkan 293 rumah dengan harga Rp 130 juta.

   Luas bangunan dirancang berukuran 23/60 meter persegi. Hingga saat ini sudah terjual 253 rumah dan menyisakan 40 unit lagi.

3. Bumi Citeureup Asri Zarindah: Tipe 27/60

   Berlokasi di Citeureup, Kabupaten Bogor, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Zarindah Properti Indonesia, dengan banderol Rp 134 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 27/60 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 2 unit dari total 7 rumah yang dipasarkan.

4. Gardenia Cileungsi: Tipe 30/60.

   Perumahan keempat ini terletak di Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan total 131 unit seharga Rp 139 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 30/60 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Cileungsi Graha Raya ini tinggal menyisakan satu unit.

5. Permata Puri Harmoni 2: Tipe 26/60 (2Kt) 141.000.000

   Di Cileungsi, Kabupaten Bogor, terdapat perumahan 1.006 unit dengan harga Rp 141 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 26/60 meter persegi. PT Bangun Cipta Multiguna masih memasarkan 142 rumah lagi.

KOMPAS.com -Kota Bekasi di Jawa Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Bekasi:

1. Bekasi Timur Regency 7A: Tipe 22 Azurite

   Terletak di Mustikajaya, Kota Bekasi, perumahan ini dikembangkan PT Cakrawala Nusadimensi dengan banderol Rp 141 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 22/60 meter persgei. Hinga kini tersisa satu unit saja.

2. Grand Kamala Lagoon: Tipe Studio B

   Hunian satu ini dikembangkan oleh PT PP Properti Tbk yang terletak di Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Menawarkan 158 rumah dengan harga Rp 179 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 21 meter persgei. Hingga saat ini masih tersedia 79 unit lagi.

KOMPAS.com -Kabupaten Bekasi di Jawa Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Bekasi:

1. Suropati Residence: Tipe 22/60 - 126.5

   Terletak di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, perumahan ini dikembangkan PT Mitra Tata Griya dengan harga Rp 127 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 22/60 meter persegi. Dari total 896 unit, masih tersedia 68 rumah lagi.

2. Grand Kertamukti Residences: Tipe 22/60 - 133.5

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Anugrah Samadhi Asthani yang terletak di Cibitung, Kabupaten Bekasi. Menawarkan 748 rumah dengan harga Rp 134 juta.

   Luas bangunan dirancang berukuran 22/60 meter persgei. Hingga saat ini, masih tersedia 20 rumah lagi.

3. Puri Cikarang Asri: Tipe 22

   Berlokasi di Sukatani, Kabupaten Bekasi, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Karyamas Mambang Perkasa, dengan harga Rp 134 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 22/60 meter persegi. Hingga saat ini, masih dipasarkan 41 rumah lagi.

4. Griya Mahakarya Residence: Tipe Agate 133.500.000

   Perumahan keempat ini terletak di Sukatani, Kabupaten Bekasi. Total rumah yang ditawarkan 781 unit dengan harga Rp 134 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 22/60 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Anugrah Sejahtera Investama ini masih menyisakan 13 unit lagi.

5. Graha Cipta 5: Tipe 36/60

   Di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, terdapat perumahan 983 unit yang dibanderol Rp 140 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/60 meter persegi. PT Tirta Kumala Propertindo masih memasarkan sisa 48 rumah lagi.

KOMPAS.com -Jakarta Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait hunian dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah pilihan hunian terjangkau di Kota Adm Jakarta Barat:

1. Perumnas Sentraland Cengkareng: Tipe Studio-A/B

   Terletak di Cengkareng, Jakarta Barat, proyek ini hunian dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional dengan banderol Rp 199 juta.

   masing-masing unit hunian dirancang seluas 22 meter persegi. Sebanyak 16 unit telah terjual, dan masih tersisa 16 unit lagi.

Sebuah rumah di komplek elit Perumahan Podomoro, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, mendadak didatangi oleh aparat kepolisian berpakaian preman Pada Rabu (11/12/2024). Rumah tersebut diduga digunakan sebagai tempat produksi narkoba. Polisi yang datang untuk melakukan penggerebekan tampak mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga narkoba, termasuk kotak dan kardus yang sedang dirapikan.

Ikhsan (20), seorang warga sekitar, merasa kaget dengan kedatangan polisi yang tiba-tiba. "Kaget sih, tadi lagi tidur siang, bangun gara-gara itu (banyak polisi). Mulainya dari jam 11 siang lah," ungkap Ikhsan. Ia juga menyebutkan bahwa rumah tersebut jarang dihuni dan didiami oleh beberapa laki-laki yang sering kedatangan tamu yang membuat keributan di sekitar rumah.

"Kurang tahu ada berapa orang di dalam rumah kurang tahu. Soalnya jarang keluar juga orangnya. Laki-laki semua," kata Ikhsan menambahkan. Ia juga menceritakan bahwa sering kali terdengar suara motor dan keributan di malam hari, yang menandakan ada tamu yang datang ke rumah tersebut. "Sehari-hari jarang keluar orangnya. Soalnya waktu itu malam pernah, berisik di sini rame ada motor juga, itu doang yang saya tahu," jelasnya.

Pengungkapan Jaringan Narkoba Terorganisir

Penggerebekan ini merupakan bagian dari operasi yang lebih besar yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Laboratorium narkoba tersebut, yang terhubung dengan jaringan internasional, memproduksi cairan Happy Water dan Liquid Narkotika. Operasi ini bermula dari penemuan barang bukti dalam sebuah mobil milik tersangka SR di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari situ, polisi mengembangkan penyelidikan hingga akhirnya menemukan laboratorium yang tersembunyi di antara perumahan masyarakat.

Dari lokasi pertama, polisi berhasil mengamankan 100 sachet kemasan serbuk Happy Water, serta 51 jerigen berisi cairan liquid narkotika dengan berbagai rasa. Tidak berhenti di situ, penggerebekan berlanjut ke lokasi kedua dan ketiga, termasuk rumah di Bojongsoang, Bandung, yang digunakan sebagai laboratorium produksi. Polisi mengamankan 7.333 sachet Happy Water, 494 botol cairan vape, serta sejumlah pil berbahaya, yang diperkirakan akan dipasarkan pada malam tahun baru.

Selain itu, ditemukan 62 butir pil warna hijau kuning yang diduga mengandung MDMA dan 95 butir pil warna merah yang juga mengandung zat serupa. Barang bukti lain yang diamankan adalah 5,9 kg jerigen berisi cairan liquid vape rasa pandan dan anggur, serta dua botol plastik berisi cairan berwarna biru bening sebanyak 2,2 liter. Semua barang bukti tersebut sudah diuji di laboratorium forensik dan terbukti mengandung zat berbahaya seperti amfetamina, metamfetamina, dan bahan kimia berbahaya lainnya.

Modus Operandi dan Rencana Pemasaran

Wakabareskrim Polri, Irjen Asep Edi Suheri, menjelaskan bahwa laboratorium ini juga terhubung dengan jaringan internasional, khususnya dari Malaysia. Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil menangkap tiga orang pelaku berinisial SR, SP, dan IV. Namun, satu pelaku berinisial A masih buron dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).

Asep Edi menyebutkan bahwa modus yang dilakukan para tersangka adalah dengan menyembunyikan lokasi produksi narkoba di tengah permukiman masyarakat agar tidak terdeteksi.

"Motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah untuk meraih keuntungan. Kemudian untuk barang bukti yang berhasil diamankan, rencana akan digunakan dan dipasarkan di wilayah Jakarta untuk malam tahun baru," ungkap Asep.

Tersangka SR berperan sebagai penghubung ke pembeli atau konsumen, sementara SP berperan sebagai peracik bahan baku, dan IV berperan sebagai pengemas produk.

Asep juga mengungkapkan bahwa jaringan ini mengoperasikan laboratorium secara terorganisir, dengan tujuan untuk menciptakan produk narkoba dalam jumlah besar untuk diedarkan di pasar ilegal.

"Tersangka kedua berinisial SP berperan sebagai peracik bahan baku dan yang ketiga berinisial IV berperan sebagai pengemas. Kami menetapkan DPO terhadap seorang A yang mempunyai peran sebagai pengendali jaringan yang saat ini masih dalam proses perjalanan oleh tim kami," tegasnya.

Dengan berhasilnya penggerebekan ini, pihak kepolisian mengklaim telah menyelamatkan lebih dari 9 juta jiwa dari bahaya narkoba. Estimasi nilai barang bukti yang diamankan mencapai Rp 670 miliar.

"Jika dikonversikan upaya pengerebekan yang kami lakukan, telah berhasil menyelamatkan lebih dari 9 juta jiwa dari bahaya narkoba, khususnya jenis happy water dan liquid narkotika," kata Asep.

Para tersangka kini dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidi 113 ayat 2, lebih subsidiar 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dan denda paling sedikit yaitu Rp 1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar rupiah.

Video: Polda Jabar Bongkar Kasus Gas Oplosan, 10 Ribu Tabung Disita

Video: Polda Jabar Bongkar Kasus Gas Oplosan, 10 Ribu Tabung Disita

KOMPAS.com - Jakarta Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait hunian dengan harga di bawah Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah pilihan hunian terjangkau di Jakarta Selatan:

1. Perumnas Mahata Tanjung Barat: Tipe Studio A

   Terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan, hunian ini dibangun oleh Pembangunan Perumahan nasional dengan harga Rp 186 juta.

   Masing-masing unit dibuat seluas 21 meter persegi. Hunian ini terdiri dari 416 unit. Sebanyak 208 unit telah terjual, dan masih tersedia 208 unit lagi.

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyusun skema pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji, seperti tukang bakso hingga ojek, namun memiliki kemampuan membayar angsuran kredit pemilikan rumah (KPR).

"Saya berharap ada masukan dari PT SMF dan semua pihak terkait perumahan untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogodi Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Ara mengatakan, di tengah keterbatasan anggaran APBN yang tersedia saat ini, diperlukan adanya terobosan agar semua pihak bisa berkontribusi dan bersinergi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Apalagi saat ini di lapangan kebutuhan rumah masyarakat terus meningkat dan adanya skema pembiayaan alternatif selain KPR FLPP yang sudah berjalan selama ini," ujarnya.

Ia menuturkan, masyarakat yang bekerja di sektor informal mampu membayar angsuran tapi terkendala saat masuk ke dalam sistem perbankan. Hal itu karena mereka tidak adanya slip gaji.

"Banyak tukang bakso, ojek, PKL, pedagang asongan yang tidak punya slip gaji tapi punya kemampuan membayar KPR. Saya terharu setelah kemarin ada ibu - ibu penjual sayuran bisa memiliki rumah subsidi dengan KPR, apalagi dana APBN untuk perumahan terbatas sehingga diperlukan terobosan agar pembiayaan perumahan bisa diakses semua pihak," kata Ara.

Ara juga mengungkapkan akan segera menjadwalkan pertemuan pada pekan depan dengan mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta jaringan swasta di pasar modal untuk mencari solusi yang kredibel dan diskusi produktif mengenai pola pembiayaan yang tepat.

Sementara itu, Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo mengungkapkan, pihaknya siap mendukung Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan Kementerian PKP. Selama ini menurutnya PT SMF bergerak di pasar modal untuk pembiayaan sekunder perumahan dan siap mendukung apabila ada skema-skema pembiayaan baru yang dirasa mampu membantu masyarakat memiliki rumah layak huni.

"SMF adalah Special Mission Vehicle dan Fiscal Tools Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas membantu likuiditas lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat untuk mengurangi maturity mismatch. SMF menyediakan dana pendamping atas porsi 25% dari porsi dana yang dibutuhkan. Sumber dana untuk porsi SMF berasal dari penyertaan modal negara (PMN) yang kemudian di-leverage melalui Surat Utang," kata Ananta.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

KOMPAS.com - Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah layak dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini karena masih banyak MBR yang belum memiliki rumah sendiri. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024, backlog hunian mencapai 9,9 juta unit pada tahun 2023.

Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, angka 9,9 juta unit masih menunjukkan besarnya kebutuhan perumahan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor harus dilakukan secara ketat karena program perumahan melibatkan berbagai elemen, seperti regulasi, fasilitas negara, serta kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta.

“Dengan sinergi yang baik, program ini tidak hanya angka, tetapi misi untuk memberikan kehidupan lebih baik bagi rakyat,” ujar AHY.

Pemerintah akan mendukung dengan berbagai programnya untuk menghadirkan rumah layak dan terjangkau untuk rakyat.

Salah satunya melalui Fasilitas Likuidatas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi.

Harapannya, kemudahan rakyat mewujudkan rumah bagi keluarganya, bisa mendorong upaya mewujudkan kesejahteraan untuk semua.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, pemerintah terus berupaya mendorong ekosistem perumahan yang mendukung kesejahteraan rakyat.

Ara melihat adanya ekosistem yang baik di permukiman ini, antara developer, kontraktor lokal, perbankan, dan konsumen yang nantinya menikmati hunian.

Ara mengapresiasi AHY yang selalu mendukung penuh program Kementerian PKP. Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kementerian PKP, merupakan hasil dari arahan Presiden Prabowo maupun AHY.