Jakarta (ANTARA) - Direktur Indonesia Political Review Iwan Setiawan menyatakan pentingnya mewajibkan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengambil atau membeli langsung bahan baku untuk makanan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mendorong peningkatan perekonomian di tingkat lokal.

"Program MBG ini memang membutuhkan bahan baku yang cukup besar dan berkelanjutan seperti beras, telur, daging, ayam dan lain-lain. Ini menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM lokal, petani, peternak. Sebisa mungkin MBG bisa memberdayakan mereka dengan cara mewajibkan para mitra untuk mengambil atau membeli langsung dari UMKM," katanya saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, dengan mengambil langsung produk dari petani atau peternak lokal, perputaran ekonomi yang sehat dan berkelanjutan dapat terus berjalan di tingkat lokal.

Iwan juga menyarankan pentingnya mencari skema alokasi dana, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), misalnya menjalin kerja sama dengan dunia internasional untuk membiayai Program MBG.

"MBG ini kan memang program yang membutuhkan dana yang cukup besar. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk tahun 2025 ini saja sebesar Rp71 triliun. Saya kira memang perlu mencari skema dana lain, seperti menjalin kerja sama dengan dunia internasional, yang melibatkan beberapa pihak dengan mekanisme-mekanisme tertentu," ujar dia.

Ia melanjutkan mekanisme kerja sama tersebut yakni melalui kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan negara atau organisasi internasional secara bilateral dan multilateral untuk mendapatkan bantuan keuangan atau teknis.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program MBG dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program MBG memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Dadan juga menargetkan akan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima MBG s di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu penerima MBG untuk melayani 82,9 juta di November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp25 triliun per bulan, yang artinya Rp1 triliun per hari," tuturnya.

...Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,16 miliar per bulan guna menjamin perlindungan kerja bagi sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujarnya.

Selain menjamin perawatan medis pekerja MBG yang mengalami kecelakaan kerja, kata Dedek, jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan membiayai pendidikan anak dari para pekerja hingga lulus S1 serta klaim dari peserta yang meninggal saat bekerja.

Berbeda dengan skema umum di mana iuran dibayarkan bersama oleh perusahaan dan pekerja, dalam skema ini BGN menanggung seluruh iuran tanpa memotong gaji pekerja, kata Dedek menambahkan.

“Gaji pekerja tidak dipotong sepeser pun,” ujarnya.

Dikatakan Dedek, alokasi dana perlindungan kerja itu dihitung berdasarkan nominal premi sebesar Rp16.800 per pekerja per bulan, dengan angka sasaran 1,2 juta pekerja. Data dari BGN, diharapkan pada Mei 2025, sudah ada 1.533 dapur MBG beroperasi di seluruh provinsi.

“Bila rata-rata satu dapur mempekerjakan 40 sampai 50 orang, berarti sekitar 75.000 tenaga kerja itu sudah berhak mendapatkan perlindungan BPJS,” ujarnya.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana yang ditandatangani pada Senin (21/4).

Dedek menjelaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan misi ketiga Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi sirkular.

“Pertumbuhan dapur MBG akan menumbuhkan UMKM dan menciptakan ekonomi sirkular yang memperkuat masyarakat dari akar rumput,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong penyerapan tenaga kerja usia muda melalui subsidi premi untuk perusahaan yang mempekerjakan karyawan tetap berusia 18–24 tahun.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengecek langsung belum dijalankannya pembebasan biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang masih belum berjalan.

"Hari ini saya bersama Mendagri telah bertemu dengan asosiasi pengembang yang menyampaikan data masih ada pemerintah daerah yang belum melaksanakan pembebasan biaya BPHTB dan PBG, serta percepatan proses penerbitan PBG bagi MBR," kata Ara di kantornya, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Pada pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan asosiasi pengembang menyampaikan data terkait pemerintah daerah yang sudah dan belum melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penghapusan biaya BPHTB dan PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli atau membangun rumah.

Kebijakan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 25 November 2024 lalu.

Sejumlah daerah yang akan dikunjungi oleh Ara dan Tito pada pertengahan Mei 2025 mendatang antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.

Adanya penghapusan BPHTB dan kemudahan pengurusan PBG ini tentu sangat membantu meringankan masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto guna mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi rakyat indonesia.

Dengan SKB tersebut, para kepala daerah diimbau dapat segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah untuk membebaskan BPHTB bagi MBR, dan mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG dan menghapuskan retribusi PBG bagi MBR.

"Ini merupakan bentuk kemudahan pelayanan publik yang diberikan secara gratis dari pemerintah bagi masyarakat yang ingin mengurus BPHTB. Selain itu, saya juga mengajak masyarakat yang belum memiliki PBG atau yang dulu biasa disebut IMB untuk segera mengurus karena sekarang sangat mudah dan cepat," tambah dia.

Sementara itu, Tito mengaku siap menindaklanjuti adanya data dari pengembang terkait masih adanya pemerintah daerah yang belum melaksanakan SKB 3 Menteri tersebut.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PKP dan mengecek langsung data dari asosiasi pengembang. Sudah ada SKB 3 Menteri dan itu harus segera dijalankan ke daerah," tandas Tito.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Indonesia Political Review Iwan Setiawan menyarankan perbaikan tata kelola untuk mencegah penyelewengan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan marak terjadi dan dilakukan oleh mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

"Perlu dilakukan perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola. Langkah-langkah perbaikan bisa dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan yang ketat," katanya saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Iwan juga menyampaikan pentingnya digitalisasi pembayaran mitra dan seleksi yang ketat dalam pemilihan mitra untuk mencegah terjadinya penggelapan dana MBG terulang kembali.

"Termasuk digitalisasi pembayaran untuk mitra dan penguatan kolaborasi antara pusat dan daerah. Pemilihan mitra juga harus benar-benar memenuhi syarat dan standar yang ada, kalau bisa yang memang bisa melaksanakan pekerjaan sendiri tanpa disubstitusikan lagi ke pihak ketiga," ujar dia.

Sebelumnya, diketahui kasus dugaan penggelapan dana dalam pelaksanaan MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, mencuat setelah Ira Mesra Destiawati, pemilik Mitra Dapur, secara resmi melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya, dan menyoal dugaan penyelewengan dana sebesar Rp975.375.000.

Menurut kuasa hukum Ira, Danna Harly, pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan hukum terhadap indikasi penyimpangan dana publik dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan proses hukum akan terus berjalan tanpa adanya penyelesaian damai, sebagai pelajaran bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan yayasan serupa di Indonesia agar tidak melakukan hal yang sama.

Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, salah satunya dalam Program MBG.

“Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya,” kata Presiden Prabowo usai bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/4).

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat sarankan perbaikan tata kelola cegah penyelewengan dana MBG

CIANJUR, iNews.id - Dinas KesehatanKabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di dua sekolah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gejala keracunan terjadi usai mengonsumsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dua sekolah yang mengalami keracunan yakni MAN 1 Cianjur sebanyak 60 siswa dan SMP PGRI 1 Cianjur dengan korban 19 siswa. Total 79 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan diduga usai mengonsumsi makanan dari program MBG.

Kepala Dinas Kesehatan Cianjur Yusman Faisal mengatakan, penetapan status KLB memungkinkan penanganan dilakukan secara terpusat dan terkoordinasi, termasuk dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.

"Tim medis segera assessment menyeluruh terhadap faktor penyebab dan pihak-pihak terkait dalam kejadian ini," ujarnya, Rabu (23/4/2025).

Menurutnya, seluruh pasien akan ditangani secara komprehensif hingga benar-benar pulih. Pihaknya juga telah menginstruksikan seluruh tenaga medis di puskesmas untuk mendata dan memantau kondisi siswa yang mengonsumsi makanan dari program MBG bekerja sama dengan pihak sekolah.

Sebagai bagian dari investigasi, sampel makanan dari dapur penyedia MBG serta muntahan korban telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Jabar untuk diuji.

"Normalnya hasil laboratorium keluar dalam dua pekan, tapi kami sudah meminta percepatan minimal satu minggu. Alhamdulillah, pihak Dinkes Provinsi Jabar merespons positif. Mudah-mudahan hasilnya bisa segera diketahui," kata Yusman.

Dia menambahkan, sebagian besar korban telah diperbolehkan pulang setelah menjalani observasi selama 6 jam di fasilitas kesehatan.

"Selain ditetapkan sebagai KLB, kasus ini menjadi perhatian berbagai pihak karena diduga berkaitan dengan program MBG," ucapnya.

Dinkes Cianjur mengimbau masyarakat, khususnya pihak sekolah dan penyedia makanan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa demi mencegah kejadian serupa.

Editor: Donald Karouw

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membagi alokasi kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) 2025 untuk masing-masing profesi pekerjaan. Asisten Rumah Tangga (ART) hingga Driver Ojek Online (Ojol) masing-masing dapat jatah 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan setiap warga negara punya hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas rumah subsidi dari pemerintah. Hal ini yang mendasari pembagian segmentasi rumah subsidi di kalangan profesi.

"Kita bagikan itu (kuota FLPP), ada berapa untuk nelayan, ART, hingga driver ojol," kata Maruarar dalam acara Halalbihalal Apersi di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Secara keseluruhan, kuota FLPP tahun 2025 sebanyak 220.000 unit dan dibagi untuk beberapa profesi sebanyak 164.260 unit. Sedangkan sisanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang mau mengurus sendiri untuk mendapatkan rumah subsidi.

Beberapa profesi yang mendapatkan kuota FLPP tahun 2025 terdiri dari guru 20 ribu unit, tenaga migran 20 ribu unit, perawat 15 ribu unit, bidan 10 ribu unit, tenaga kesehatan masyarakat 5 ribu unit, Polro 14.500 unit, dan TNI AD 5.760 unit.

Selanjutnya, rumah subsidi untuk wartawan sebanyak 1.000 unit, buruh 20 ribu unit, pegawai Kemendagri 2.000 unit, pegawai Kemenkeu 2.000 unit, pegawai BPS 1.000 unit, Kemenkraf 3.000 unit, pegawai BKKBN 2.000 unit.

Kemudian, petani sebanyak 20.000 unit, nelayan 20.000 unit, driver gojek 1.000 unit, driver grab 1.000 unit, hingga Asisten Rumah Tangga (ART) mendapatkan kuota sebanyak 1.000 unit.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP meminta para pengembang APERSI untuk menjadi pengembang yang bertanggung jawab dan tetap memberikan hasil pembangunan yang terbaik untuk rakyat di bidang perumahan.

Dia mengaku telah menerima masukan dari APERSI yang menyatakan bahwa masih banyak proses pengurusan BPHTB dan PBG di daerah yang belum berjalan dengan baik di daerah. Untuk itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar masukan tersebut bisa segera diselesaikan dengan baik di lapangan.

"Saya sebagai Menteri PKP tetap mendoakan yang terbaik bagi pengembang APERSI usahanya tambah maju dan sukses. Mari kita bangun rumah rakyat tanpa basa-basi, silakan sampaikan masalah yang ada ke saya. Kalau ada masalah, come to papa, supaya bisa kita cari solusi bersama," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Perlu dilakukan perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola. Langkah-langkah perbaikan bisa dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan yang ketat

Jakarta (ANTARA) - Direktur Indonesia Political Review Iwan Setiawan menyarankan perbaikan tata kelola untuk mencegah penyelewengan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan marak terjadi dan dilakukan oleh mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

"Perlu dilakukan perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola. Langkah-langkah perbaikan bisa dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan yang ketat," katanya saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Iwan juga menyampaikan pentingnya digitalisasi pembayaran mitra dan seleksi yang ketat dalam pemilihan mitra untuk mencegah terjadinya penggelapan dana MBG terulang kembali.

"Termasuk digitalisasi pembayaran untuk mitra dan penguatan kolaborasi antara pusat dan daerah. Pemilihan mitra juga harus benar-benar memenuhi syarat dan standar yang ada, kalau bisa yang memang bisa melaksanakan pekerjaan sendiri tanpa disubstitusikan lagi ke pihak ketiga," ujar dia.

Sebelumnya, diketahui kasus dugaan penggelapan dana dalam pelaksanaan MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, mencuat setelah Ira Mesra Destiawati, pemilik Mitra Dapur, secara resmi melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya, dan menyoal dugaan penyelewengan dana sebesar Rp975.375.000.

Menurut kuasa hukum Ira, Danna Harly, pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan hukum terhadap indikasi penyimpangan dana publik dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan proses hukum akan terus berjalan tanpa adanya penyelesaian damai, sebagai pelajaran bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan yayasan serupa di Indonesia agar tidak melakukan hal yang sama.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Dua kasus keracunan massal terjadi di Kabupaten Cianjur yang membuat ratusan orang menjadi korban. Keracunan massal terjadi usai para korban menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan hidangan kegiatan hajatan.

Berikut fakta-faktanya

1. Siswa Keracunan MBG

Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur keracunan massal usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (21/4/2025). Bahkan saat ini tercatat 38 siswa dirawat di rumah sakit.

Muhammad Reyhan, siswa MAN 1, mengatakan dirinya mulai mengalami gejala keracunan pada pukul 14.30 WIB. Sebelumnya pada pukul 12.00 WIB, dia bersama para siswa lainnya mengonsumsi nasi dengan lauk dari program MBG.

"Tadi siang sekelas makan MBG, isinya nasi dan ayam potong seperti ayam suwir. Setelah itu, sekitar jam setengah tiga mulai pusing, mata juga kunang-kunang. Saya kan pulang, begitu sampai rumah langsung muntah," kata Reyhan, Senin (21/4/2025).

2. Ayam Berbau

Menurut siswa kelas 10 itu, ayam suwir tersebut berbau, namun para siswa tetap memakannya. Dia menegaskan jika setelah makan siang, para siswa tidak mengkonsumsi apapun.

"Sedikit berbau, seperti asam begitu. Tapi tetap dimakan karena dikiranya bumbunya begitu," jelasnya

"Setelah itu tidak makan apa-apa. Cuma makan dari MBG. Kemudian mengalami gejala keracunan," ungkap Reyhan.

3. Ratusan Siswa Konsumsi MBG

Kepsek MAN Cianjur Erma, mengatakan di sekolahnya mulai dari kelas 10 hingga 11 tercatat ada 800 siswa. Sebagian besar mengkonsumsi makanan dari MBG.

"Setelah makan MBG itu mulai mengeluhkan gejala keracunan. Ada yang sempat dirawat di UKS, ada juga yang mengeluhkan gejala yang sama ketika sampai di rumah. Kami instruksikan seluruh guru untuk memantau murid-murid, menanyakan kondisinya untuk memastikan jumlah siswa yang mengalami keracunan," kata Erma.

4. Dirawat di Rumah Sakit

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Frida Layla Yahya, mengatakan saat ini tercatat ada 38 siswa yang rawat di rumah sakit karena keracunan usai menyantap makanan dari MBG.

"Hingga pukul 21.00 WIB tercatat ada 38 siswa yang dibawa ke rumah sakit. sebanyak 28 siswa dirawat di RSUD Sayang dan 10 siswa di RS Bhayangkara," ujar Frida.

5. Keracunan Hidangan Hajatan

Sementara sebanyak 98 orang di Kampung Pasirhalang, Desa Kademangan, Kecamatan Mande keracunan usai menyantap hidangan saat hajatan. Diduga makanan yang dihidangkan basi lantaran disajikan dua hari setelah dimasak.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Yusman Faisal mengaku, mendapat laporan adanya warga di Kampung Pasirhalang yang mengeluhkan diare dan muntah-muntah pada Senin (21/4/2024) malam.

"Setelah tim dari puskesmas datang ke lokasi, ternyata total ada 98 orang yang mengalami gejala tersebut yang diduga merupakan keracunan," kata dia, Selasa (22/4/2025).

6. Makanan Berlendir

Yusman menjelaskan, dari hasil penelusuran diketahui jika 98 warga yang mengalami keracunan tersebut sempat menyantap hidangan di acara hajatan di lingkungan tersebut.

"Jadi semuanya sama, makan hidangan hajatan. Keterangannya memang makanan tersebut sudah sedikit berlendir, tapi tanpa curiga tetap dimakan," kata dia.

7. Dimasak Jumat

Dia mengungkapkan, jika makanan yang dihidangkan diduga basi. Pasalanya, makanan dimasak pada hari Jumat (18/4/2025) dan baru dihidangkan pada Minggu (20/4/2025).

"Pada Sabtunya dihangatkan lagi dan disajikan pada hari Minggu. Kemudian muncul reaksi pada warga pada hari Senin. Kemungkinan makannya basi, sebab sudah dua hari. Idealnya kan makanan itu disajikan maksimal 4 jam setelah dimasak," kata dia.

Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan kualitas dan keamanan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi prioritas utama dari para pihak yang ikut menjalankan program tersebut.

"Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama," kata Netty saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Selain itu ia mengingatkan pemerintah cq Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai pentingnya pengawasan terhadap standar operasional pelaksanaan Program MBG.

Menurut Netty, hal-hal tersebut bernilai penting untuk dilakukan demi memastikan implementasi MBG benar-benar tepat sasaran, seperti menghadirkan generasi emas Indonesia.

"Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah,” ujarnya.

Netty juga menyampaikan apresiasi kepada para pengelola dapur MBG yang tetap berkomitmen meneruskan kerja sama meskipun masih ada kendala dalam proses pembayaran dan operasional lainnya.

“Semangat pengabdian dan dedikasi mitra BGN dalam menjalankan program ini harus menjadi pemicu semua pihak untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” ucapnya.

Terakhir, Netty meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG, termasuk memperbaiki mekanisme pengawasan lapangan, menghadirkan standar penyediaan makanan yang aman dan bergizi, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan dana.

“MBG harus dipahami sebagai program membangun generasi unggul di masa depan yang membutuhkan dedikasi, kesungguhan, dan dukungan tulus, dari semua pihak dan BGN sebagai leading sector-nya harus memastikan hal itu terwujud," kata dia.

Diketahui sebelumnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur, diduga usai menyantap MBG, yang saat ini sebagian besar mendapat perawatan di rumah sakit.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti dugaan kelalaian dalam proses pengolahan bahan makanan sebagai penyebab utama insiden keracunan massal terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan akan terus meninjau situasi di lapangan. Sementara saat ini dugaan kelalaian menjadi faktor utama

"Dugaan sementara kelalaian dalam processing [makanan]," katanya kepada Bisnis melalui pesan teks, Rabu (23/4/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pengolahan bahan makanan dilakukan terlalu awal sebelum waktu konsumsi, sehingga berpotensi menyebabkan kontaminasi.

"Terlalu awal mengolah," ujar Dadan ketika ditanya soal titik kritis dari proses pengolahan makanan yang diduga menjadi penyebab.

Saat ini, pihak BGN belum menetapkan sanksi tegas, melainkan lebih mengedepankan langkah preventif. Dadan menyebut pihaknya akan segera menyelenggarakan pelatihan peningkatan kualitas pengolahan makanan di wilayah terdampak.

"Kami akan selenggarakan pelatihan peningkatan kualitas kemampuan," jelasnya.

Menanggapi pertanyaan soal sanksi hukum, Dadan menekankan bahwa fokus BGN adalah pada pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Kami akan terus tingkatkan kualitas," tegas Dadan.

Presiden Prabowo Subianto merespons terkait dugaan penggelapan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaporkan oleh mitra dapur di Jakarta Selatan (Jaksel). Dia mengaku belum mendengar permasalahan tersebut dan akan mengeceknya terlebih dulu.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/4/2025) dilansir detikNews.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan program MBG merupakan program yang berasal dari uang rakyat. Sehingga dia berkomitmen untuk menjaga setiap sennya agar dapat dipergunakan sesuai rencana. Dia juga berjanji semua dugaan pelanggaran akan ditangani.

"Oh, ya? Belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya," pungkas Prabowo.

MBG sendiri merupakan program yang dicetuskan Prabowo sejak kampanye Pemilu 2024. Setelah menjabat, Prabowo dan jajaran kabinetnya tancap gas melaksanakan program tersebut mulai Januari 2025 dengan sasaran utama siswa sekolah dari SD hingga SMA.

Program dilaksanakan secara bertahap di berbagai daerah dengan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka juga menggandeng mitra dapur untuk penyediaan makanan bagi anak-anak sekolah.

Namun, pada April 2025, mencuat kasus di Kalibata, Jaksel. Sebuah mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selattan, melaporkan yayasan MBG berinisial MBN ke pihak kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana disebut sebesar Rp 975.375.000 atau hampir Rp 1 miliar.

Video: Prabowo Targetkan Akhir 2025 Seluruh Anak Dapat Akses Makan Bergizi Gratis

Video: Prabowo Targetkan Akhir 2025 Seluruh Anak Dapat Akses Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan kesempatan pengembang memanfaatkan aset BUMN dibangun perumahan.

Ini dimulai dari milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Perum Perumnas, maupun PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

"Dengan menyampaikan informasi, data-data, lokasi-lokasi, yang dimiliki BUMN. Kalau enggak salah waktu itu ada dari kereta api ya, ada dari Pelindo ya, Perumnas ya," ucap Ara saat bertemu Erick di kantornya, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Ara juga menyampaikan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar program dan kebijakan pro-rakyat bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang bekerja di sektor formal dan informal.

Dia bersama pengembang akan mengonsolidasi terkait penyaluran alokasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Apalagi dari data yang pada tahun ini sudah ada dana untuk 220.000 rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk Asisten Rumah Tangga (ART).

Saat ini, Ara masih membicarakannya dengan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

“Dan doakan kami lagi berpikir ya Pak Heru ya, buat ART ya, bagaimana caranya juga ART punya kesempatan seperti perintah presiden, bagaimana jangan hanya punya gaji. Tapi, juga penghasilan dan wong cilik (orang kecil),” tandasnya.