ANTARA - Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Bali meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Denpasar, Senin, (17/3). Pada program ini, Pemkot Denpasar menganggarkan Rp10 miliar untuk pendamping program MBG yang menyasar sekolah dari tingkat PAUD hingga SMA.
(Rita Laura/Yovita Amalia/I Gusti Agung Ayu N)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bersiap melakukan uji coba kantin sehat di tiga sekolah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Kami baru akan melakukan pemetaan kira-kira sekolah mana yang akan kita piloting (uji coba). Sementara ini baru terpetakan tiga yang akan jadi piloting, yakni SMA Negeri MH Thamrin, SMK 63, dan SMK 57," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Sarjoko dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD Jakarta di Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025), dikutip dari Antara.

Kantin sehat ini menjadi pengalihan dari program sarapan gratis yang digagas Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

Keputusan tersebut diambil setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta jajaran di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Melalui kantin sehat, kata Sarjoko, Pemprov Jakarta bakal memberdayakan komunitas sekolah agar bisa menyiapkan makanan sehat dan bergizi bagi para siswa serta warga sekolah lainnya. Nantinya, pakar gizi akan dilibatkan.

"Kami akan melakukan perbaikan kantinnya. Kami juga akan melakukan pembinaan terhadap kantin-kantin sekolah agar bisa menyiapkan makanan yang sehat," kata dia.

Adapun saat ini, Pemprov Jakarta masih berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta terkait anggaran yang dibutuhkan.

"Kami masih perlu banyak koordinasi dengan Bappeda untuk penyiapan anggaran dan sebagainya, karena ini kan program baru. Nanti kami cek dengan Bappeda kira-kira kemampuan yang dialokasikan untuk itu berapa," kata Sarjoko.

Sarjoko menerangkan, kantin sehat akan memiliki tiga misi besar. Pertama, mendorong penggunaan bahan baku lokal, termasuk hasil dari kebun sekolah atau kebun komunitas.

Lalu, untuk mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan, serta dapat menumbuhkembangkan ilmu pertanian, gizi, dan kesehatan di masyarakat, serta inovasi.

Kemudian, kantin sehat sebagai "learning centre" bagi sekolah, termasuk wali murid serta pengusaha kantin dan makanan (UMKM), yang dilengkapi pendampingan ahli gizi serta juru masak terkait penyediaan makanan sehat yang memenuhi standar gizi, penyajian makanan, hingga pengolahan limbah dan food waste.

Selain itu, transformasi desain kantin sekolah. Dengan menggandeng arsitek, akan menciptakan ruang baru.

Kantin sehat diharapkan bukan sekadar tempat makan, tetapi wadah interaksi sosial yang nyaman, positif, estetik, serta ramah lingkungan.

Pangkalpinang (ANTARA) - PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Pangkalpinang, Juhaini mengikuti rapat koordinasi (Rakor) dari Kementerian Dalam Negeri secara virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting pada Senin (17/3).

"Rakor ini terkait penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi dan informasi geospasial, pemeriksaan kesehatan gratis dan implementasi program 3 juta rumah," katanya.

Untuk di Pangkalpinang, kata Dia, terkait sinergi di bidang pertanahan Pemkot Pangkalpinang sudah menyampaikan potensi permasalahan tata ruang ke Kementerian Agraria.

Sementara untuk pemeriksaan kesehatan gratis sudah berjalan di puskesmas-puskesmas di Kota Pangkalpinang, di mana leading sektornya ada di Dinas Kesehatan.

"Sedangkan untuk program tiga juta rumah, kami sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk petunjuk teknisnya seperti apa," katanya.

Untuk program dari Kementerian ATR terkait penghapusan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Pangkalpinang, Menurutnya di Pangkalpinang memang akan diimplementasikan kepada masyarakat yang mempunyai rumah bersubsidi.

"Ini tentunya kebijakan pemerintah pusat yang harus kita dukung dan petunjuk teknisnya kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jika sudah ada petunjuk teknisnya, maka akan langsung kami implementasikan di lapangan," ujarnya.

PURWOREJO, KOMPAS.com -Yayasan dapur Khadija AisyahKutoarjo resmi diluncurkan sebagai salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Purworejo yang menjadi penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah Kutoarjo.

Uniknya, saat bulan puasa seperti ini, makanan yang diberikan kepada siswa berupa makanan kering.

Untuk memudahkan para siswa membawa pulang makanan, pihak dapur mengemasnya dengan paper bag.

Ketua Yayasan dapur Khadija Aisyah Kutoarjo, Siti Muntaslimah (Bu Eko), saat ditemui di sela-sela kegiatan, mengatakan, penggunaan paper bag dilakukan untuk mempermudah siswa dalam membawa makananan pulang.

"Selama Ramadhan kami pengirimannya pakai paper bag, tetapi jika sudah operasional yang sesungguhnya nanti menggunakan food tray," kata Siti Muntaslimah, Senin (17/3/2025).

Menu dalam MBG kali ini kata Siti Muntaslimah terdiri dari telur rebus, susu, kacang, roti buah, dan kurma. Pemilihan jenis makanan tersebut ditentukan oleh ahli gizi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Yang jelas makanan itu masih aman ketika nanti dinikmati saat berbuka puasa. Yang mengatur menu itu dari ahli gizi," kata Siti.

Untuk sasaran, ada sejumlah sekolah di Kutoarjo yang menjadi lokasi distribusi Makan Bergizi Gratis. Pada hari pertama ini, Yayasan dapur Khadija Aisyah Kutoarjo mendistribusikan 1.636 paket ke sejumlah sekolah yang menjadi penerima manfaat.

Sekolah yang menerima distribusi MBG ini di antaranya TK Tunas Bangsa Bandung, SD Negeri Bandung, SMP Negeri 3, SD Negeri Sawunggalih, SD Negeri Kutoarjo, dan SMP Negeri 5.

"Selama bulan Ramadhan kami hanya ada empat hari pendistribusian, hari Senin sampai Kamis nanti, setelah itu anak-anak libur. Insya Allah kegiatan akan berlanjut kembali ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah kembali, kalau tidak salah di tanggal 9 April 2025," jelasnya.

Kepala SPPG Riviana menambahkan, untuk sasaran secara keseluruhan dari satu titik dapur Khadija Aisyah Kutoarjo ada 3.496 penerima manfaat. Namun, distribusi akan dilakukan secara bertahap, dan hanya untuk sekolah yang berlokasi dekat dengan titik koordinat dapur.

Disampaikan sebelumnya, pada hari Senin ini dapur Khadija Aisyah Kutoarjo diluncurkan bersama dua titik dapur lain, yaitu di Kecamatan Bener dari Yayasan Nastiti Harapan Mulia dan Kecamatan Ngombol di Jalan Daendles ikut Desa Depokrejo.

Untuk tenaga kerja di dapur Khadija Aisyah Kutoarjo, saat ini telah ada 47 tenaga kerja lokal, tiga tenaga ahli yang terdiri dari akuntan, ahli gizi, dan korlap, serta dua SPPI yang didatangkan dari Magelang.

"Nominalnya meskipun bulan Ramadhan adalah Rp 10.000 sesuai dengan ketentuan. Penggunaan paper bag hanya untuk Ramadhan saja," harapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) berencana untuk mengganti variasi menu program makanan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan.

Sebelumnya, menu MBG pada periode Ramadan telah menjadi sorotan publik lantaran dinilai minimalis. Adapun, menu MBG pada periode puasa itu yakni telur, roti kering, susu hingga kurma.

Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan pihaknya bakal melakukan evaluasi menu tersebut dengan makanan tradisional yang bertahan lama.

Misalnya, nanti dalam menu itu akan ada pempek, baso tahu goreng (batagor) hingga salad. "Contohnya pempek yang tahan lama, atau batagor, atau juga ada yang membuat salad. Nah, itu yang seperti itu yang kita harapkan bisa diagregasikan di Ramadan," ujarnya, Senin (17/3/2025).

Dia menambahkan, menu makanan kering itu akan kembali normal setelah periode Ramadan usai. Dengan demikian, pihaknya bakal segera mempersiapkan kembali menu normal di periode selanjutnya.

"Dan pelayanan juga tidak lama lagi kelihatannya sudah akan berakhir dan bersiap-siap untuk kembali ke menu normal," jelasnya.

Sekadar informasi, hingga saat ini pemerintah memiliki 1026 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

SPPG itu dibangun oleh BGN, Kementerian dan Lembaga lainnya seperti Polri. Adapun, jumlah dapur MBG yang dipatok BGN yaitu 30.000 SPPG hingga akhir tahun 2025.

Puluhan ribu dapur MBG itu telah ditargetkan dapat memfasilitasi 82,9 juta penerima manfaat yang telah dipatok oleh Presiden Prabowo Subianto.

Serang (ANTARA) - Kepolisian Daerah Banten meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Taktakan, Kota Serang, untuk melayani kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) bagi sekitar 3.110 siswa di wilayah itu.

“Alhamdulillah hari ini sudah kita launching, di mana SPPG Polda Banten akan melayani sebanyak 15 sekolah, baik dari SMK 8 yang terdekat dari sini, termasuk tingkat SMP, SD, TK maupun pondok pesantren yang berada dekat dengan SPPG," ujar Wakil Kepala Polda Banten Brigadir Jenderal Polisi Hengki di Kota Serang, Senin.

Hengki mengatakan pendirian SPPG itu berdasarkan hibah Pemerintah Provinsi Banten yang dibangun sejak 5 Februari sampai 9 Maret 2025.

Pendirian SPPG Polda Banten untuk merespons Astacita Presiden Prabowo Subianto, yakni pemenuhan makan bergizi gratis kepada pelajar, terutama yang ada di Provinsi Banten.

"SPPG Polda Banten melayani siswa dengan jarak tempuh terdekat kurang lebih 10 menit dan terjauh sekitar 20 menit," ujar Hengki.

Ia mengatakan SPPG Polda Banten dalam menyediakan makanan bergizi gratis juga dipantau ahli gizi. "Insyaallah mulai hari ini sudah kita distribusikan sebanyak 3.110 makanan bergizi kepada penerima manfaat," kata Hengki.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah mengapresiasi Polda Banten yang bertindak cepat merespons program makan bergizi gratis.

Dimyati mengatakan SPPG Polda Banten bertujuan supaya anak-anak sehat serta mengentaskan persoalan stunting di Provinsi Banten.

"Kita keroyok bersama-sama Pemerintah Provinsi Banten, pemerintah daerah dan kota dengan polda, TNI, kejaksaan, dan semua para pejabat, perangkat, lembaga yang ada di Banten ini bersama Badan Gizi," kata Dimyati.

Wagub berharap SPPG Polda Banten dapat menjadi studi proyek pendahuluan dari program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo.

"Mudah-mudahan masyarakat Banten, anak-anak kita ini bukan hanya anak sekolah, bumil (ibu hamil) juga dibantu, dan juga termasuk para balita. Nah, ini ke posyandu-posyandu. Nanti kita berharap masyarakat bisa betul-betul merasakan yang namanya sentuhan dari negara, dari pemerintah khususnya adalah yang sekarang dibuat Polda Banten," kata Dimyati.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya telah mengevaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan. Menurut Dadan, tidak ada kendala berarti saat pelaksanaan MBG pada bulan Ramadan.

"Alhamdulillah lancar karena makanannya kering, jadi kejadian juga jarang, dan memang titik krusialnya ada di evaluasi menu," kata Dadan di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Dadan mengatakan salah satu yang perlu dievaluasi adalah penambahan menu-menu lokal. Menurut dia, menu lokal yang berkualitas dan tahan lama seperti batagor hingga pempek bisa menjadi pilihan menu untuk MBG selama bulan Ramadan.

"Jadi kami harapkan kearifan lokal bisa diakomodir, SPPG dan ahli gizi diharapkan bisa menampilkan menu menu Ramadan lokal yang juga berkualitas," katanya.

"Contohnya pempek, pempek yang tahan lama, seperti itu pempek, batagor, salad, yang seperti itu, yang kita harapkan bisa diimplementasikan," ujarnya.

Dia juga mengatakan pelaksanaan menu MBG pada bulan Ramadan juga akan segera berakhir seiring dengan berakhirnya bulan Ramadan. Menurutnya, menu MBG akan kembali ke menu normal seperti sebelum Ramadan.

"Nah pelayanan juga tidak lama lagi kelihatan sudah akan berakhir, dan bersiap-siap kembali ke menu normal," katanya.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan saat ini sudah ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mendukung program MBG dengan penerima manfaat mencapai 3 juta orang. Dia berharap di akhir tahun 2025 jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta orang.

"Sudah masuk kurang lebih 1.000 (SPPG), melayani sekitar 3 juta, dan ditargetkan di akhir tahun melayani 82,9 juta," katanya.

Simak juga Video: BPOM Pastikan MBG Selama Ramadan Aman-Bertahan Lama

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya telah mengevaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan. Menurut Dadan, tidak ada kendala berarti saat pelaksanaan MBG pada bulan Ramadan.

"Alhamdulillah lancar karena makanannya kering, jadi kejadian juga jarang, dan memang titik krusialnya ada di evaluasi menu," kata Dadan di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Dadan mengatakan salah satu yang perlu dievaluasi adalah penambahan menu-menu lokal. Menurut dia, menu lokal yang berkualitas dan tahan lama seperti batagor hingga pempek bisa menjadi pilihan menu untuk MBG selama bulan Ramadan.

"Jadi kami harapkan kearifan lokal bisa diakomodir, SPPG dan ahli gizi diharapkan bisa menampilkan menu menu Ramadan lokal yang juga berkualitas," katanya.

"Contohnya pempek, pempek yang tahan lama, seperti itu pempek, batagor, salad, yang seperti itu, yang kita harapkan bisa diimplementasikan," ujarnya.

Dia juga mengatakan pelaksanaan menu MBG pada bulan Ramadan juga akan segera berakhir seiring dengan berakhirnya bulan Ramadan. Menurutnya, menu MBG akan kembali ke menu normal seperti sebelum Ramadan.

"Nah pelayanan juga tidak lama lagi kelihatan sudah akan berakhir, dan bersiap-siap kembali ke menu normal," katanya.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan saat ini sudah ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mendukung program MBG dengan penerima manfaat mencapai 3 juta orang. Dia berharap di akhir tahun 2025 jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta orang.

"Sudah masuk kurang lebih 1.000 (SPPG), melayani sekitar 3 juta, dan ditargetkan di akhir tahun melayani 82,9 juta," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Bisnis.com, JAKARTA - Polri menargetkan bakal membangun 542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir 2025.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai meninjau dapur MBG Polri di Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

"Kami mendengar sangat cukup senang karena Polri sudah merencanakan akan membangun 542. Saya berbisik kepada Pak Kapolri mudah-mudahan bisa 1.000 [SPPG]," tutur Dadan.

Dia juga mencatatkan, saat ini dapur MBG yang telah dibangun pemerintah telah mencapai sekitar 1026 SPPG. Jumlah SPPG itu dibangun oleh BGN, Kementerian, dan Lembaga lain termasuk Polri.

Hanya saja, jumlah itu masih jauh dari target sebesar 30.000 SPPG yang diharapkan dibangun untuk memfasilitasi program MBG terhadap 82,9 juta penerima manfaat.

"Karena 1.000 pun itu baru 3% dari kebutuhan," tambahnya.

Namun demikian, Dadan menyatakan bahwa pihaknya optimistis bahwa SPPG itu bakal mencapai target di September 2025.

"Saya optimis nanti di bulan September seluruh fasilitas yang kita butuhkan untuk melakukan percepatan bisa diperoleh sehingga target dari Pak Presiden RI agar 82,9 juta penerima manfaat dapat dilayani di akhir tahun," pungkas Dadan.

Di samping itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa korps Bhayangkara bakal membangun 100 SPPG pada Juli 2025. Namun, untuk tahap awal pihaknya telah membangun 20 SPPG di Mabes hingga Polda Prioritas.

"Pada bulan Mei, Juni, Juli nanti kurang lebih akan terus kami tambah sampai dengan 100 dan kemudian selanjutnya akan kami tambahkan sesuai dengan kebutuhan," tutur Sigit.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersiap melakukan uji coba kantin sehat di tiga sekolah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami baru akan melakukan pemetaan kira-kira sekolah mana yang akan kita piloting (uji coba). Sementara ini baru terpetakan tiga yang akan jadi piloting yakni SMA Negeri M.H Thamrin, SMK 63 dan SMK 57," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta di kawasan Jakarta Pusat, Senin.

Kantin sehat menjadi wujud program yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta melalui renovasi kantin. Ini menjadi pengalihan dari program sarapan gratis yang digagas Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

Program ini diambil setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (12/3).

Melalui program kantin sehat, kata Sarjoko, Pemprov DKI ingin memberdayakan komunitas sekolah agar bisa menyiapkan makanan sehat dan bergizi bagi para siswa serta warga sekolah lainnya. Nantinya, pakar gizi dilibatkan dalam hal ini.

"Kami akan melakukan perbaikan kantinnya. Kami juga akan melakukan pembinaan terhadap kantin-kantin sekolah agar bisa menyiapkan makanan yang sehat," kata dia.

Adapun saat ini, Pemprov DKI masih berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta terkait anggaran yang dibutuhkan.

"Kami masih perlu banyak koordinasi dengan Bappeda untuk penyiapan anggaran dan sebagainya, karena ini kan program baru. Nanti kami cek dengan Bappeda kira-kira kemampuan yang dialokasikan untuk itu berapa," kata Sarjoko.

Secara umum, kantin sehat akan memiliki tiga misi besar, yakni mendorong penggunaan bahan baku lokal, termasuk hasil dari kebun sekolah atau kebun komunitas, untuk mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan, serta dapat menumbuhkembangkan ilmu pertanian, gizi, dan kesehatan di masyarakat, serta inovasi.

Kemudian, kantin sehat sebagai "learning centre" bagi berbagai entitas sekolah, termasuk wali murid serta pengusaha kantin dan makanan (UMKM), yang dilengkapi pendampingan ahli gizi serta "chef" (juru maasak), terkait penyediaan makanan sehat yang memenuhi standar gizi, penyajian makanan, hingga pengolahan limbah dan food waste.

Selain itu, transformasi desain kantin sekolah, dengan menggandeng arsitek, akan menciptakan ruang baru yang menarik. Kantin sehat bukan sekadar tempat makan, tetapi wadah interaksi sosial yang nyaman, positif, estetik, serta ramah lingkungan.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Polri meluncurkan 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur untuk pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merincikan peluncuran dapur MBG itu sebanyak 4 SPPG di tingkat Markas Besar atau Mabes dan sisanya berasal dari Polda jajaran.

"Untuk launching awal ini kami laksanakan di 4 SPPG di tingkat Mabes dan 16 SPPG di tingkat Polda Prioritas," ujar Sigit di Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (17/3/2025).

Dia menambahkan, jumlah itu akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan. Rencananya, Polri bakal membangun 100 SPPG hingga Juli 2025.

"Pada bulan Mei, Juni, Juli nanti kurang lebih akan terus kami tambah sampai dengan 100 dan kemudian selanjutnya akan kami tambahkan sesuai dengan kebutuhan," tambahnya.

Jenderal polisi bintang empat ini mengatakan peluncuran dapur MBG ini merupakan wujud dari Korps Bhayangkara dalam mendukung misi Presiden Prabowo Subianto.

Dia menambahkan SPPG dari Polri sudah dilengkapi dengan fasilitas penunjang MBG. Misalnya, dengan dapur produksi, hingga ekosistem bahan makanan seperti lahan tanaman hidroponik.

Di lain sisi, SPPG Polri juga memiliki fasilitas dalam pengamanan distribusi dan makanan. Dengan demikian, makanan hasil dari dapur MBG Polri ini dapat sampai ke sekolah tujuan.

"Jadi ada potensi yang pada saat kami distribusikan makanan tersebut tidak layak dan kita tentunya akan terus melakukan perbaikan," pungkasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana buka suara terkait penyerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih rendah. Sampai 12 Maret 2025 anggaran yang baru terserap Rp 710,5 miliar dengan penerima 2,05 juta orang.

Dadan mengatakan penyebab belanja MBG baru Rp 710,5 miliar sejak awal tahun dikarenakan adanya penyesuaian administrasi.

"Utamanya karena proses administrasi di tahap-tahap awal," kata Dadan kepada detikcom, Minggu (16/3/2025).

Dadan memastikan penyerapan MBG akan meningkat signifikan dalam waktu dekat, utamanya pada September 2025. Hal itu disebut sesuai rencana awal di mana sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur telah siap semua.

"Dari rencana awal memang juga penyerapan besar utamanya mulai September ketika SDM dan infrastruktur sudah siap di lapangan," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi anggaran program MBG hingga 12 Maret 2025 baru terserap Rp 710,5 miliar dengan penerima 2,05 juta orang. Jumlah itu masih jauh dari yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran MBG di 2025 awalnya ditetapkan Rp 71 triliun dengan target penerima 17,9 juta orang yang terdiri atas 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita. Target itu ditambah hingga mencapai 82,9 juta penerima dengan kebutuhan anggara menjadi Rp 171 triliun.

"Bapak presiden telah memberi instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai 82,9 juta orang menerima program MBG. Untuk itu kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi akan menjadi Rp 171 triliun, ini akan disiapkan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3).

Simak juga Video Kepala BGN: Makan Bergizi Gratis Investasi SDM Terbesar Menuju Generasi 2045