Jakarta -

Realisasi Program 3 Juta Rumah dari modal asing rencananya akan dilaksanakan pada April 2025 setelah Lebaran. Investor asing pertama yang akan membangun hunian pada program tersebut adalah Qatar.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Qatar akan memulai proyek pembangunan 1 juta rumah di Indonesia pada April. Lokasi pertama pembangunan tersebut adalah di Kalibata, Jakarta Selatan untuk sekitar 20.000 unit.

"Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR Kalibata. Sekitar 24 hektare. 20 hektare itu dalam 1 blok, ada 4 hektare di luar blok yang 4 itu karena dibatasi oleh rel kereta api," tuturnya kepada wartawan di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Hunian tersebut rencananya akan berupa rumah susun milik. Namun, tidak menutup kemungkinan skema sewa hunian juga bisa dilakukan apabila memang dibutuhkan.

Untuk kisaran harga per unitnya, Fahri mengatakan pihaknya masih mendiskusikan dengan pihak Qatar. Namun, ia pastikan harga per unitnya masih terjangkau.

"Jadi kita lagi menghitung dan lagi bernegosiasi biaya konstruksi pada dasarnya. Karena kan begini, kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah. Tapi harga tanah itu adalah instrumen pemerintah untuk mengintervensi harga bagi masyarakat. Karena kita juga nggak mau itu mengikuti pasar. Padahal tanahnya tanah pemerintah," paparnya.

"Ini kita lagi negosiasi biaya konstruksinya. Jadi nanti lain harganya plus keuntungan yang mereka miliki. Jadi itu menjadi harga dasar. Karena harga dasar ini nanti yang akan diumumkan oleh pemerintah sebagai harga perolehan dari apartemen itu, per meternya berapa kira-kira. Karena nanti ada beberapa tipe sih di situ, tidak satu tipe," tambahnya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Qatar akan berinvestasi US$ 18-20 miliar atau Rp 294-327 triliun (kurs Rp 16.375) pada Program 3 Juta Rumah. Rencananya, pembangunan hunian pada program tersebut akan dilaksanakan setelah Lebaran.

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah Lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025).

Selain dari Qatar, Hashim menyebutkan akan ada tambahan modal dari negara lain seperti India, Singapura, Uni Emirate Arab (UEA), hingga terbaru adalah Turki.

"Di luar itu, Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan dan ini dananya semua dari dalam negeri sehingga saya semakin optimis. Dana bakal ada dari investor, banyak. India bersedia, Singapura bersedia, saya baru dapat proposal dari Turki," ungkap Hashim.

(aqi/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dinilai tidak layak memimpin Kementerian PKP.

"Menteri yang sekarang tidak layak memimpin Kementerian PKP," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengembang Properti dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah dalam diskusi media di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

Ara, sapaan akrab Maruarar, dinilai tidak memiliki cara pikir visioner sebagai menteri yang mengembangkan sektor perumahan.

Pada bulan keempat Ara menjabat sebagai menteri, bukannya regulasi kemudahan bagi pengembang perumahan yang dibuat, Ara malah melakukan kerja lapangan yang dinilai bukan tugas pokok dan fungsinya sebagai menteri.

"Menteri ini sudah seperti layaknya kayak kami-kami. Eksekusi di lapangan diurusin, tentang hal-hal yang gunanya tidak penting juga diurusin," ujarnya.

Belum lagi, gebrakan Ara dinilai malah membuat kegaduhan ekosistem perumahan. Padahal, ungkap Junaidi, pengembang merupakan investor utama sektor perumahan Indonesia selama ini.

"Artinya, bagaimana membuat kami-kami ini diberikan regulasi yang baik, regulasi yang berpihak ke semua ekosistem, jauhkan dari kegaduhan, karena bagaimana pun kita melihat kondisi fiskal negeri ini sangat dibutuhkan kehadiran swasta," paparnya.

"Menteri itu, satu, juga membimbing para pengusaha, bukan pengusaha diadu domba sehingga situasinya tidak kondusif," katanya melanjutkan.

Di sisi lain, salah satu program kerja Ara adalah melakukan audit pengembang perumahan subsidi.

"KPR (Kredit Pemilikan Rumah) FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk rumah subsidi ini APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat enggak boleh diaudit?," ucap Ara dalam rapat koordinasi dengan para pengembang di kantornya, Jakarta pada Jumat (21/02/2025).

Audit tersebut menyusul temuan Ara dan pejabat Kementerian PKP terkait banyak rumah subsidi yang dinilai tidak layak.

Ara menyerahkan wewenang audit pengembang perumahan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Itu urusan BPK karena yang mengaudit adalah BPK, bukan saya," ujar Ara, Sabtu (22/02/2025).

Ara juga berencana mengubah skema FLPP, dari awalnya 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, menjadi 50 persen dari APBN dan 50 persen dari perbankan.

Sementara Kementerian PKP memiliki target membangun dan merenovasi rumah sebanyak 3 juta unit per tahun. Rinciannya, 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan.

Jakarta -

Pengembang mengaku mengalami kerugian karena menurunnya jumlah pembeli rumah, termasuk pada rumah subsidi. Hal ini terjadi karena adanya isu rumah gratis yang beredar di masyarakat.

Menurut Pengamat Hukum Properti, Muhammad Joni, pemerintah perlu mereview kebijakan-kebijakan yang sekiranya dulu menjadi hambatan diubah menjadi dorongan. Selain itu dia menilai pemerintah juga harus memberikan kepastian hukum maupun regulasi, baik untuk perusahaan, investor, maupun masyarakat terkait perumahan.

"Kalau investor, pengembang, bahkan masyarakat luas, konsumen mendapatkan narasi yang tidak pasti,pasti, dan pasti mereka akan menunda beli rumah karena ada isu rumah gratis. Informasi yang tidak valuable, yang tidak jelas, akhirnya berimpact di pasar, di MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), di konsumen," katanya dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Dengan adanya kepastian yang jelas, maka pengembang maupun investor dapat mengerjakan tugasnya dengan tenang, sementara hak masyarakat juga terjamin.

Sementara itu, dalam sesi tanya jawab, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Mohamad atau yang dikenal sebagai Andre Bangsawan, mengaku pihaknya merugi setelah ada isu rumah gratis. Hal itu karena calon konsumen memilih menunggu informasi mengenai rumah gratis tersebut.

"Kalau Apernas Jaya rasakan, kami merugi selama 100 hari (adanya Kementerian PKP). Kami merugi," ujarnya.

"Kenapa merugi? Anjloknya animo MBR untuk membeli rumah karena isu liar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," tambahnya.

Selain merugi, isu rumah gratis tersebut membuat para developer dan konsumen bingung. Para calon konsumen masih menunggu kejelasan mengenai informasi rumah gratis. Hal itu ia temukan saat berkunjung ke wilayah Sulawesi Selatan.

"Ketika Menteri PKP mengeluarkan isu rumah gratis, bayangin, orang-orang di sana (Sulawesi Selatan) itu bingung. Yang bingung bukan cuma developer, masyarakat MBR juga bingung. Kenapa bingung? Mereka menunggu kapan datangnya rumah gratis, dan akan dibangun di mana, dan bagaimana modelnya, dan apa syaratnya untuk mendapat rumah gratis itu," tuturnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan bahwa adanya isu rumah gratis ini sangat merugikan pengusaha. Ia bukan tidak setuju dengan adanya rumah gratis, namun pastikan penerimanya yang benar-benar berhak akan hal tersebut.

"Rumah gratis itu kan kita sangat setuju rumah gratis untuk rakyat yang memang membutuhkan. Tapi kalau dia bilang kan rumah gratis untuk ASN, TNI, POLRI, ya kan nggak pas, dia berpenghasilan, harusnya ke rakyat kecil. Nah pasal ini yang akhirnya dirusak oleh seorang Menteri. Dirusaknya apa? Akhirnya penjualan teman-teman itu terganggu, ada konsumen mundur, dan sampai sekarang terbukti mulai sepi," ungkapnya kepada wartawan usai acara.

Walau demikian, Junaidi menegaskan pihaknya akan tetap mendukung Program 3 Juta Rumah besutan Presiden Prabowo Subianto. "Jadi kita, tolong dicatat, mendukung program 3 juta rumah (besutan) Bapak Presiden," tutupnya.

(abr/das)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Bank Dunia melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Fahri di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

"Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia," katanya.

Fahri menyampaikan, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Sebagai informasi, pertemuan antara Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia yakni Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez dan Senior Urban Development Specialist Luiz Trivero.

Pada pertemuan tersebut Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP sehingga diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan," kata Claudia.

Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dinilai tidak layak memimpin Kementerian PKP.

"Menteri yang sekarang tidak layak memimpin Kementerian PKP," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengembang Properti dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah dalam diskusi media di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

Ara, sapaan akrab Maruarar, dinilai tidak memiliki cara pikir visioner sebagai menteri yang mengembangkan sektor perumahan.

Pada bulan keempat Ara menjabat sebagai menteri, bukannya regulasi kemudahan bagi pengembang perumahan yang dibuat, Ara malah melakukan kerja lapangan yang dinilai bukan tugas pokok dan fungsinya sebagai menteri.

"Menteri ini sudah seperti layaknya kayak kami-kami. Eksekusi di lapangan diurusin, tentang hal-hal yang gunanya tidak penting juga diurusin," ujarnya.

Belum lagi, gebrakan Ara dinilai malah membuat kegaduhan ekosistem perumahan. Padahal, ungkap Junaidi, pengembang merupakan investor utama sektor perumahan Indonesia selama ini.

"Artinya, bagaimana membuat kami-kami ini diberikan regulasi yang baik, regulasi yang berpihak ke semua ekosistem, jauhkan dari kegaduhan, karena bagaimana pun kita melihat kondisi fiskal negeri ini sangat dibutuhkan kehadiran swasta," paparnya.

"Menteri itu, satu, juga membimbing para pengusaha, bukan pengusaha diadu domba sehingga situasinya tidak kondusif," katanya melanjutkan.

Di sisi lain, salah satu program kerja Ara adalah melakukan audit pengembang perumahan subsidi.

"KPR (Kredit Pemilikan Rumah) FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk rumah subsidi ini APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat enggak boleh diaudit?," ucap Ara dalam rapat koordinasi dengan para pengembang di kantornya, Jakarta pada Jumat (21/02/2025).

Audit tersebut menyusul temuan Ara dan pejabat Kementerian PKP terkait banyak rumah subsidi yang dinilai tidak layak.

Ara menyerahkan wewenang audit pengembang perumahan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Itu urusan BPK karena yang mengaudit adalah BPK, bukan saya," ujar Ara, Sabtu (22/02/2025).

Ara juga berencana mengubah skema FLPP, dari awalnya 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, menjadi 50 persen dari APBN dan 50 persen dari perbankan.

Sementara Kementerian PKP memiliki target membangun dan merenovasi rumah sebanyak 3 juta unit per tahun. Rinciannya, 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan.

IDXChannel - Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Heri Jerman melakukan survei lapangan ke lahan sitaan Kejaksaan RI di Provinsi Banten dan Jawa Barat.

Lokasi tersebut terdapat aset sitaan Bantuan Likuiditas Pembiayaan Perumahan (BLBI) yang akan dimanfaatkan untuk membangun hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP," kata Heri dalam keterangan resmi, Kamis (27/2/2025).

Heri menjelaskan, kelayakan teknis yang dimaksud meliputi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai, ketersediaan sumber air dan listrik, dan kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

"Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht (yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum) melalui Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat," kata Heri.

Sesuai rekomendasi dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, terdapat tiga lokasi di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor yang berpotensi dapat dimanfaatkan.

Lokasi lahan pertama terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terdiri dari 2 hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 Hektare (Ha) dan 3,5 Ha status Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Harvest Time.

"Lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman di sekitarnya dan berdekatan dengan Perumahan Citra Maja Raya yang sudah terbangun. Jalan perumahan berupa beton lebar 6 m. Terdapat drainase lingkungan eksisting yang terhubung ke perumahan. Lahan sangat luas, sebagian besar tanah kebun. Lahan siap bangun namun akses hanya bisa melalui area PT Harvest time. Terdapat Perumahan Citra Maja Raya, perumahan belum diminati dan belum banyak yang menghuni," ucap Heri.

Lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang terdiri atas 1 lahan HGB seluas 2,2 Ha atas nama PT Faduma Jaya.

"Lahan ini bersebelahan dengan Perumahan Cikupa Asri Tangerang yang sudah terhuni dan lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman," kata Heri.

Terakhir, lokasi yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing 4,1 Ha, 3,9 Ha, 3,6 Ha, dan 4,9 Ha dengan status SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

"Sebelah timur berupa jalan tanah dengan lebar 1,5 m-2m, sebelah barat berupa jalan paving dan perkerasan aspal, juga terdapat jalan akses setapak lebar 1-2 m. Sumber air dan listrik terdekat berjarak +200 m. Dari hasil survei perlu pematangan lahan, karena kontur tanah berbukit dan datar," tuturnya.

Heri mengatakan, selanjutnya dari tiga lokasi yang sudah disurvei akan segera menjadi pertimbangan lahan yang mana cocok untuk dilakukan pembangunan perumahan untuk rakyat dan akan dikaji dari segala aspek.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Lahan sitaan Kejaksaan RI di Provinsi Banten dan Jawa Barat bakal digunakan untuk pembangunan rumah untuk rakyat. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Heri Jerman telah melakukan survei lapangan ke lahan sitaan tersebut pada Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, tinjauan tersebut merupakan instruksi Menteri PKP untuk melihat langsung lokasi tanah sitaan Kejaksaan yang potensial bisa digunakan untuk pembangunan rumah untuk rakyat

"Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP. Lingkup pelaksanaan survei mengacu pada persyaratan kelayakan teknis sebagaimana pada PermenPUPR Nomor 7 Tahun 2022," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Februari 2025.

Heri menjelaskan, kelayakan teknis yang dimaksud meliputi kesesuaian dengan RTRW setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai, ketersediaan sumber air dan listrik, dan kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

"Sebagai Komitmen Jaksa Agung RI Bapak Burhanudin dan Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan Bapak Maruarar Sirait untuk senantiasa bersinergi, bergotong royong membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat, maka Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht (yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum) melalui Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat," kata dia.

Sesuai rekomendasi dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Irjen PKP menyebutkan terdapat tiga lokasi di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor yang berpotensi dapat dimanfaatkan. Lokasi lahan pertama terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terdiri dari 2 hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 Ha dan 3,5 Ha status SHGB atas nama PT. Harvest Time.

"Lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman di sekitarnya dan berdekatan dengan Perumahan Citra Maja Raya yang sudah terbangun. Jalan perumahan berupa beton lebar 6 m. Terdapat drainase lingkungan eksisting yang terhubung ke perumahan. Lahan sangat luas, sebagian besar tanah kebun. Lahan siap bangun namun akses hanya bisa melalui area PT. Harvest time. Terdapat Perumahan Citra Maja Raya, perumahan belum diminati dan belum banyak yang menghuni," jelas Irjen Heri.

Lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang terdiri atas 1 lahan HGB seluas 2,2 Ha atas nama PT. Faduma Jaya. "Lahan ini bersebelahan dengan Perumahan Cikupa Asri Tangerang yang sudah terhuni dan lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman," ungkap Irjen Heri.

Terakhir, lokasi yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing 4,1 ha, 3,9 ha, 3,6 ha, dan 4,9 ha dengan status SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

"Sebelah timur berupa jalan tanah dengan lebar 1,5 m – 2m, sebelah barat berupa jalan paving dan perkerasan aspal, juga terdapat jalan akses setapak lebar 1-2 m. Sumber air dan listrik terdekat berjarak +200 m. Dari hasil survei perlu pematangan lahan, karena kontur tanah berbukit dan datar," kata Irjen Heri.

Menurut dia, selanjutnya dari ke 3 lokasi yang sudah disurvei akan segera menjadi pertimbangan lahan yang mana cocok untuk dilakukan pembangunan perumahan untuk rakyat dan akan dikaji dari segala aspek.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Lahan sitaan Kejaksaan RI di Provinsi Banten dan Jawa Barat akan disiapkan untuk membangun hunian rakyat.

Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Heri Jerman bahkan telah melakukan survei lapangan ke lahan sitaan tersebut pada Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, tinjauan tersebut merupakan instruksi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, untuk melihat langsung lokasi tanah sitaan Kejaksaan yang potensial bisa digunakan untuk pembangunan rumah untuk rakyat

"Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP,” jelasnya.

Dikatakan, lingkup pelaksanaan survei mengacu pada persyaratan kelayakan teknis sebagaimana pada PermenPUPR Nomor 7 Tahun 2022.

Kelayakan teknis yang dimaksud meliputi kesesuaian dengan RTRW setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai, ketersediaan sumber air dan listrik, dan kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

Sebagai Komitmen Jaksa Agung RI dan Menteri PKP untuk senantiasa bersinergi, bergotong royong membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat, maka Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht (yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum).

Penyerahan dilakukan melalui Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat.

“Sesuai rekomendasi dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, terdapat tiga lokasi yaitu di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor yang berpotensi dapat dimanfaatkan,” paparnya.

Lokasi lahan pertama terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terdiri dari 2 hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 hektar dan 3,5 hektar, dengan status SHGB atas nama PT. Harvest Time.

Lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang terdiri atas 1 lahan HGB seluas 2,2 hektar atas nama PT. Faduma Jaya.

Lokasi ketiga yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing 4,1 hektar, 3,9 hektar, 3,6 hektar, dan 4,9 hektar dengan status SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

“Dari ke 3 lokasi yang sudah disurvei akan segera menjadi pertimbangan lahan yang mana cocok untuk dilakukan pembangunan perumahan untuk rakyat dan akan dikaji dari segala aspek,” tukasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo menyebut Bank Indonesia bakal memberikan guyuran jumbo hingga Rp130 triliun untuk mendukung suksesi program 3 juta rumah.

Hashim menjelaskan, informasi itu didapatkannya langsung dari Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

“Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry Warjiyo, saya dengar,” jelasnya dalam agenda CNBC Economic Outlook di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Sayangnya, Hashim tak merinci pasti guyuran likuiditas itu berasal dari program apa. Hanya saja, berdasarkan catatan Bisnis, BI memang hendak mengguyur dukungan insentif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) sebesar Rp80 triliun.

Selain menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga menggandeng Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN) guna mendukung program 3 juta rumah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Adapun, dukungan likuiditas jumbo itu bakal disalurkan untuk menambah dukungan pembiayaan perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait berharap pemanfaatan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke depan dapat menyasar sektor perumahan.

Maruarar yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, sektor perumahan perlu mendapat kucuran manfaat dari implementasi Danantara lantaran program 3 juta rumah sendiri menjadi salah satu prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto.

“Berharap ke depan Danantara bisa berkontribusi dalam mewujudkan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim memastikan, Program 3 Juta Rumah akan dilanjutkan kembali apabila Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, total 3 Juta Rumah yang tiap tahun dijalankan selama 10 tahun berturut-turut akan menghasilkan 30 juta rumah.

“Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi 5 tahun. Jadi, nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah,” jelas Hashim di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim kembali menegaskan, program 3 Juta Rumah per tahun ini tidak hanya membangun rumah, namun juga apartemen.

Dia pun bercerita awal mula Prabowo menempatkan dirinya dalam sektor perumahan.

“Saya dipercaya Pak Prabowo untuk mengembangkan program rumahan. Program perumahan ini adalah program baru,” ungkap Hashim.

Lalu, Hashim bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Perumahan merekomendasikan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Padahal, pada periode Presiden ke-7 RI Joko Widodo diketahui bahwa Kementerian Perumahan bergabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sehingga, terbentuklah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Nah, mungkin waktu itu pimpinan dari PUPR ada prioritas lain. Nampaknya, perumahan itu sedikit diabaikan,” sambungnya.

Menurut Hashim, dari target yang semula 1 juta setahun hanya dapat dicapai 200.000 unit rumah per tahun.

“Ada prestasi tapi jauh di bawah target 200.00” yang terjadi. Nah, disini Task Force Satgas yang saya pimpin menghasilkan,” katanya.

Hingga akhirnya lahir Kementerian PKP yang dinahkodai oleh Maruarar Sirait atau Ara sebagai Menteri dan wakilnya Fahri Hamzah.

“Program (Kementerian PKP) ini targetnya adalah 3 juta unit rumah dan apartemen setiap tahun,” tutup Hashim.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Bank Indonesia menyerap surat utang pemerintah untuk mendanai program tiga juta rumah menimbulkan kekhawatiran terhadap pengelolaan utang nasional dan memengaruhi selera investor asing.

Adapun, Bank Indonesia berencana memberikan dukungan untuk mendanai program Presiden Prabowo Subiatno yang ingin membangun tiga juta rumah. Namun demikian, analis khawatir langkah tersebut akan memengaruhi pengelolaan utang pemerintah.

Pekan lalu, Bank Indonesia menyatakan siap untuk membeli lebih dari US$9 miliar obligasi pemerintah tahun ini. Ekonom Citigroup mengatakan pembelian obligasi tersebut diperbolehkan dalam hukum di Indonesia dan menjadi bagian dari kebijakan moneter bank sentral. Bank Indonesia berencana membeli SBN tersebut di pasar sekunder.

Praktik bank sentral membantu belanja pemerintah kali ini disebut masuk ke dalam "perkembangan lain".

"Investor mungkin sudah mulai memperhitungkan risiko dari monetisasi utang ini," tulis Arman dalam catatan yang dikutip Bloomberg, dilansir pada Selasa (25/2/2025).

Selanjutnya, apabila persepsi investor memburuk melihat praktik monetisasi utang pemerintah ini, dikhawatirkan premi risiko untuk aset Indonesia akan meningkat dan aliran modal asing untuk mau masuk ke Tanah Air bisa tersumbat.

Monetisasi utang ini merukuk kepada praktik pemerintah meminjam uang dari bank sentral untuk mendanai anggaran belanja negara. Pendanaan model ini dilakukan alih-alih dengan menerbitkan obligasi untuk investor swasta atau menaikkan pajak.

Sebelumnya, rencana monetisasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

Sementara itu, Perry Warjiyo mengungkapkan BI juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, sambung Perry, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

Selain itu, Perry mengungkapkan BI akan menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun ke bank-bank yang menyalurkan kredit ke salah satunya sektor perumahan

Dia mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, Bloomberg mencatat Bank Indonesia sudah membeli utang negara lebih dari Rp800 triliun pada periode 2020-2022 di pasar primer untuk menggairahkan ekonomi selama pandemi Covid-19.

Namun kali ini, analis dan investor melihat tidak ada urgensi untuk melakukan kebijakan seperti itu. Melihat penggunaan utang tersebut untuk dialirkan ke pasar properti.

Fund Manager Gama Asset Management SA Rajeev De Mello mengatakan praktik monetisasi utang ini akan membuat pandangan risiko investor meningkat dan menekan nilai tukar rupiah.

"[Ada kekhawatiran] tentang stabilitas keuangan Indonesia yang akan melemah," kata De Mello.

Fixed Income and Macro Strategist PT Mega Capital Lionel Priyadi menambahkan pemerintah harus menjelaskan tentang skema pendanaan utang untuk membiayai program tiga juta rumah ini.

"Jika tidak, pasar akan mengartikan ini sebagai risiko defisit angagran yang melebar, yang akan menaikkan yield obligasi pemerintah," katanya.

Adapun, yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun turun ke sekitar 6,77% setelah sempat mencapai titik tertingginya pada bulan lalu di level 7,30%.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait berharap pemanfaatan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke depan dapat menyasar sektor perumahan.

Maruarar yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, sektor perumahan perlu mendapat kucuran manfaat dari implementasi Danantara lantaran program 3 juta rumah sendiri menjadi salah satu prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto.

“Berharap ke depan Danantara bisa berkontribusi dalam mewujudkan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

Lebih lanjut, Ara juga menyebut pendanaan pada sektor perumahan diperlukan lantaran minimnya suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pemerintah untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah.

Oleh karena itu, dia berharap ke depan program 3 juta rumah dapat menjadi salah satu program yang juga turut mendapat dukungan pendanaan dari Danantara.

“Terutama dukungan pembiayaan karena keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN di Kementerian PKP,” ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi meneken sejumlah beleid terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta, Senin (24/2/2025).

"Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara," ujar Prabowo dalam forum itu.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana efisiensi anggaran senilai Rp300 triliun akan dikelola oleh BPI Danantara dan akan dimanfaatkan untuk pembangunan sekitar 20 proyek-proyek nasional di berbagai lini sektor.

“Dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industri kita dan hilirisasi kita,” jelas Prabowo.