JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah menggeledah Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa (22/4/2025). Dokumen hingga barang bukti elektronik disita KPK dari penggeledahan tersebut.

"Untuk hasil geledah disita dokumen dan BBE (barang bukti elektronik)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya.

Diketahui, penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan kasus suap proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan tahun anggaran 2024-2025. "Penyidik sedang melakukan tindakan penggeledahan di Kabupaten Lampung Tengah," kata Tessa.



Tessa belum menjelaskan lebih jauh terkait penggeledahan tersebut. Termasuk apa saja yang disita. "Untuk detailnya akan disampaikan setelah rangkaian kegiatan selesai," ujarnya.

KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari OTT yang digelar pada Sabtu (15/3/2025).

Adapun enam tersangka tersebut adalah, Anggota Komisi III DPRD OKU, Ferlan Juliansyah (FJ) dan M. Fahrudin (MFR); Anggota Komisi II DPRD OKU, Umi Hartati; Kepala Dinas PUPR Kab. OKU, Nopriansyah (NOP); serta dua pihak swasta M. Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).

"Dari hasil ekspose, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten OKU dari 2024-2025," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (16/3/2025).

Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka kemudian dilakukan penahanan 20 hari pertama. "Terhitung mulai tanggal 16 Maret-4 Maret 2025," ujarnya.

Atas perbuatannya, untuk Kadis PUPR dan para anggota DPRD OKU selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 huruf f atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara para pihak swasta selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipukor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

MBG masih sering ditanggapi secara skeptis, namun di sisi lain program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto itu merupakan bentuk redistribusi yang produktif dalam ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Chief Economy Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyebut efek positif dari anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sekadar teori tetapi program tersebut mampu memberikan berdampak pada stimulus ekonomi lokal.

"Penggandaan fiskal dari program Makan Bergizi Gratis tidak sekadar bersifat teoritis, tetapi juga memberikan efek kepada kegiatan ekonomi lokal, stimulasi rantai pasokan makanan, dan mengurangi tekanan keuangan rumah tangga," kata Fulvian dalam keterangan diterima di Jakarta pada Selasa malam.

Menurutnya, MBG masih sering ditanggapi secara skeptis, namun di sisi lain program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto itu merupakan bentuk redistribusi yang produktif dalam ekonomi.

"Gizi selama masa pertumbuhan secara langsung mempengaruhi kemampuan kognitif, kehadiran di sekolah, dan produktivitas tenaga kerja di masa depan," lanjutnya.

Terlebih, dia berpendapat bahwa program Makan Bergizi Gratis mampu menopang rumah tangga berpenghasilan rendah yang memiliki kecenderungan kecil untuk daya konsumsi tinggi.

Terkait kritik terhadap Makan Bergizi Gratis yang dinilai menghabiskan anggaran besar-besaran, dia berpendapat bahwa program tersebut merupakan keuntungan produktivitas jangka panjang melalui investasi sumber daya manusia yang mumpuni sejak dini.

"Pola pikir ini mengabaikan keuntungan produktivitas jangka panjang dari investasi sumber daya manusia, terutama melalui input dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan usia dini. Makanan gratis bukan sekadar (pengeluaran biaya) tetapi modal untuk generasi pekerja yang lebih kuat dan lebih cakap," tuturnya.

MBG sendiri ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat dengan Badan Gizi Nasional memetakan dibutuhkan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjangkau target tersebut. Dari jumlah itu, 1.542 SPPG rencananya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya skema kemitraan.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto merespons adanya dugaan penggelapan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh yayasan berinisial MBN yang dilaporkan oleh mitra dapur di Jakarta Selatan (Jaksel). Prabowo mengatakan akan mengecek dahulu polemik tersebut.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Prabowo kembali menyebut belum mendapatkan laporan soal kasus tersebut. Dia menegaskan apa pun yang berasal dari uang rakyat akan dijaga pemerintah penggunaannya.

"Oh, ya? Belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya," pungkas Prabowo.

Sebelumnya, mencuat kasus sebuah mitra dapur di Kalibata, Jaksel, melaporkan yayasan MBG berinisial MBN ke pihak kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana disebut sebesar Rp 975.375.000.

Lihat juga Video: Mitra MBG Penuhi Panggilan Polisi Terkait Laporan Penggelapan Yayasan

(fca/azh)

...Efek pengganda fiskal dari makan gratis bukanlah teori semata, ia nyata dalam bentuk aktivitas ekonomi lokal, pergerakan rantai pasok makanan, dan berkurangnya beban keuangan rumah tangga

Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi dari Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digiatkan oleh pemerintah saat ini merupakan bentuk redistribusi yang produktif dalam ekonomi.

"Dalam kerangka Fiscal Prudence 2.0, sebuah pendekatan yang mencoba menyeimbangkan kedisiplinan fiskal dengan belanja publik yang mendorong pertumbuhan, program makan gratis bukanlah bentuk amal. Ini adalah bentuk redistribusi yang produktif," kata Fakhrul dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, bahwa nutrisi pada masa pertumbuhan akan berpengaruh langsung pada kemampuan kognitif, kehadiran di sekolah, serta produktivitas tenaga kerja di masa depan.

Lebih dari itu, Chief Economist di Trimegah Sekuritas Indonesia tersebut juga mengungkap bahwa program MBG menjadi suntikan atau stimulus yang terarah, khususnya bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Dalam kategori tersebut terdapat kecenderungan untuk membelanjakan setiap tambahan uang yang diterima sangat tinggi.

"Efek pengganda fiskal dari makan gratis bukanlah teori semata, ia nyata dalam bentuk aktivitas ekonomi lokal, pergerakan rantai pasok makanan, dan berkurangnya beban keuangan rumah tangga," menurut Fakhrul.

Sebelumnya, pemerintah Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong MBG sebagai bagian dari upaya untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, salah satunya dengan menekan angka stunting. Program itu sendiri sudah dimulai sejak Januari 2025, menyasar siswa-siswi usia sekolah, ibu hamil dan menyusui.

Ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat, Badan Gizi Nasional memetakan dibutuhkan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjangkau target tersebut. Dari jumlah itu, 1.542 SPPG rencananya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya lewat skema kemitraan.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Saya mendukung daripada pemetaan dan transparansi bagaimana aset-aset (BUMN) ini bisa dimaksimalkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung pemetaan aset-aset BUMN untuk bisa dimaksimalkan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Saya mendukung daripada pemetaan dan transparansi bagaimana aset-aset (BUMN) ini bisa dimaksimalkan," ujar Erick dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal yang penting sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), yakni bahwa klasifikasi dari market itu juga menentukan titik dari pembangunan tersebut.

Misalnya sebuah aset yang berlokasi di tengah kota bukan tidak mungkin tentu daya belinya lebih tinggi, tetapi kalau beberapa aset yang dekat dengan jalur kereta api itu juga bisa memudahkan untuk orang membeli daripada perumahan, itu karena ada penopang yang namanya transportasi publik.

"Kenapa peta itu mesti penting, karena belum tentu di satu titik dan lainnya itu bisa disamakan target marketnya. Jadi nanti setelah tentu pemetaan, masing-masing pengembang punya target market-nya, itu yang memang kita harus bekerjasama karena belum tentu kami pemilik aset mengerti market," kata Erick.

Arahan Presiden RI jelas bahwa sesama kementerian harus kompak dan bisa kerja sama, kemudian juga tentu menjadi solusi.

"Saya sudah punya komitmen sejak awal dengan Pak Ara, karena ini kebijakan yang benar yang dilakukan oleh Pak Ara, bagaimana melihat aset-aset BUMN yang memang belum maksimal, kita maksimalkan dan itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Tinggal memang tadi secara koordinasinya harus dieratkan," ujar Erick.

Dalam kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa akan diagendakan tur bersama dengan pengembang perumahan untuk melihat langsung ke lokasi riil dan yang sudah clean and clear.

"Tolong diagendakan dengan stafnya Pak Erick, tur bersama pengembang, tur untuk melihat langsung kepada lokasi riil, kalau boleh lokasinya yang sudah clean and clear," kata Ara pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional atau yang sering dikenal Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali pekerja yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara. Wujud negara hadir adalah mereka terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulis, Selasa (22/4/2025).

Anggoro menyatakan kesiapannya dalam memberikan layanan dan perlindungan maksimal kepada seluruh pekerja. Upaya ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo yang tertuang dalam Inpres 8/2025, yakni pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini," ujar Anggoro.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut saat ini terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja.

"Kami tidak memotong gaji mereka tetapi kami membayar preminya untuk mereka sehingga semua yang terlibat di dalam program makan bergizi, secara sosial terlindungi," ujar Dadan

Tak hanya pekerja yang terlibat di SPPG, ke depan sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus diperluas hingga menjangkau para pekerja yang ada di dalam rantai pasok program tersebut.

"Ke depan perlu dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok ekosistem BGN, termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya," jelas Anggoro.

Pihaknya optimistis sinergi ini mampu mempercepat tercapainya universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan. Pasalnya saat ini dari 104,9 juta pekerja yang eligible menjadi peserta masih terdapat sekitar 61% yang belum mendapatkan perlindungan, yang didominasi oleh pekerja rentan.

Sementara, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mangga Dua Mu'minati juga menegaskan kesiapannya dalam hal layanan dan perlindungan yang maksimal bagi seluruh pekerja tim BGN. "Mari kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik dan strategis ini. Kami selalu siap mendukung program ini," ujar Mu'minati.

Kudus (ANTARA) - Kodim 0722/Kudus, Jawa Tengah, langsung memanggil kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus sebagai pihak yang bertanggung jawab atas temuan menu makan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak layak konsumsi.

"Selain memanggil SPPG BGN Mitra Jepangpakis, kami juga memanggil SPPG Dapur BGN Mitra Mandiri Yayasan Ponpes Al Chalimi untuk memastikan temuan menu makan di SMA 1 Kudus," kata Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0722/Kudus Mayor Inf Muhlisin ketika dimintai tanggapannya soal temuan menu makan MBG tidak layak konsumsi di Kudus, Selasa.

Ia mengungkapkan kepala dapur yang bertanggung jawab penuh dievaluasi secara menyeluruh oleh Komandan Kodim (Dandim) 0722/Kudus Letkol Inf Hermawan Setya Budi dengan harapan tidak ada lagi kasus serupa, karena dari sisi pendanaan maupun personel juga dipenuhi.

Bahkan, kata dia, sebelum ditugaskan di SPPG Dapur BGN Mitra Jepang Pakis juga mengikuti pelatihan kerja di SPPG Ponpes Nashrul Ummah Kudus yang bertugas di Kecamatan Mejobo selama satu bulan.

Untuk jumlah personel di SPPG tersebut, kata dia, sebanyak 50 orang, termasuk kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan selain petugas teknis lainnya. Seharusnya tidak ada permasalahan dan semakin sempurna karena sudah berjalan beberapa hari.

"Komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) juga jelas, baik teknis penyediaan bahan makanan, pengolahan dan penyajiannya. Sesuai standar operasional tidak boleh lebih dari 3 jam setelah diolah harus sudah sampai di sekolah tujuan," ujarnya.

Apalagi, kata dia, ada sekolah yang meminta pukul 08.00 WIB untuk PAUD/TK, serta ada yang pukul 11.00 atau 11.30 WIB. Jarak juga sudah dipetakan, sehingga pengiriman juga sudah bisa diprediksi secara tepat.

Ia menganggap permasalahan di SMA 1 Kudus murni karena kepala dapur kurang teliti dalam pengolahan dan penyajian, sehingga kepala dapurnya diminta belajar di SPPG Nasrul Ummah yang dinilai selama ini sudah berjalan dengan baik.

"Kodim Kudus juga memerintahkan Danramil dan Babinsa setempat untuk menempel di SPPG BGN Mitra Jepangpakis, meskipun sebelumnya juga sudah ada perintah pengawasan hingga makanan yang disajikan sampai ke sekolah sasaran," ujarnya.

Wakil Kepala SMA 1 Kudus Sulistyani mengakui di sekolahnya memang terdapat puluhan paket MBG yang kurang layak konsumsi, sehingga siswa tidak mau memakannya.

Pihak sekolah juga sudah disampaikan kepada SPPG BGN Mitra Jepangpakis, baik terkait nasi yang belum matang sempurna, tumis kacang terdapat ulat, ayam hingga buah yang berbau kurang sedap.

Pelaksanaan MBG di SMA 1 Kudus berlangsung sejak 14 April 2025 dengan menyasar siswa kelas X dan XI dengan jumlah siswa 823 orang.

Musyaffa, salah satu siswa SMA 1 Kudus kelas XI mengakui pernah mendapatkan menu makan dengan bau yang tidak sedap, terutama ayamnya. Sedangkan sayurnya kurang matang dan tempe juga terasa asam.

"Untuk nasi tidak ada permasalahan. Sedangkan yang bermasalah hanya ayam dan tempe. Untuk hari ini (22/4) tidak ada permasalahan," ujarnya.

Terkait temuan ulat pada tumis kacang, kata dia, yang menemukan adik kelas, sedangkan dirinya tidak ada keluhan.*

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, salah satunya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan saat merespons polemik Mitra Dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, yang melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

“Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya,” kata Presiden Prabowo usai bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan itu Presiden juga sempat menanyakan secara detail mengenai laporan kasus tersebut kepada salah satu wartawan yang melontarkan pertanyaan itu.

“Saya belum tahu soal itu. Nanti saya cek ya,” ujar Presiden Prabowo.

Kasus dugaan penggelapan dana dalam pelaksanaan MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, mencuat setelah Ira Mesra Destiawati, pemilik Mitra Dapur, secara resmi melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, dan menyoal dugaan penyelewengan dana sebesar Rp975.375.000.

Menurut kuasa hukum Ira, Danna Harly, pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan hukum terhadap indikasi penyimpangan dana publik dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan proses hukum akan terus berjalan tanpa adanya penyelesaian damai, sebagai pelajaran bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan yayasan serupa di Indonesia agar tidak melakukan hal yang sama.

Danna menyampaikan dalam pemeriksaan pada pekan lalu pihaknya telah menyerahkan bukti-bukti kuat dan menjawab puluhan pertanyaan dari penyidik.

Ira diperiksa dengan 28 pertanyaan, sedangkan kuasa hukumnya menjawab 21 pertanyaan. Rencananya, pekan ini pelapor akan menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli pidana untuk memperkuat laporan.

Sebelumnya Mitra Dapur bekerja sama dengan Yayasan MBG dan SPPG Kalibata sejak Februari hingga Maret 2025 menyuplai sekitar 65.025 porsi makanan. Sesuai kontrak, harga per porsi awalnya Rp15 ribu, namun belakangan berubah sepihak menjadi Rp13 ribu, yang turut memicu konflik dan berujung pada pemutusan kemitraan.

Meski demikian dapur MBG di Kalibata telah kembali beroperasi secara terbatas sejak 17 April 2025 dengan menggunakan dana pribadi.

Pihak Mitra Dapur berharap program dapat kembali berjalan normal pekan depan, sambil menunggu perkembangan penyidikan terhadap dugaan penggelapan dana tersebut.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

ANTARA - Agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lancar untuk seluruh target sasaran, Kota Solo membutuhkan 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk melengkapi 4 SPPG yang sudah ada sebelumnya. Oleh sebab itu, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi mendirikan SPPG mandiri yang menjadi dapur bagi kebutuhan program MBG. (Denik Apriyani/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

Banjarbaru -

Pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG) pertama yang berada di Kalimantan Selatan dimulai. Dapur gizi yang berada di Jalan Salak, Banjarbaru itu dibangun dengan anggaran Rp 3 miliar.

Pembangunan dapur gizi ini dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan. Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan nantinya fasilitas ini akan menyasar anak-anak sekolah yang berada di radius enam kilometer atau 20 menit dari lokasi dapur.

"Sesuai data BKKBN ketentuan area layanan makanan bergizi gratis seluas enam kilometer atau 20 menit dari dapur," kata Yudha, Senin (21/4/2025) sore.

Yudha merincikan, nantinya dapur gizi atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) itu diberikan kepada 3.202 peserta didik saat jam makan siang.

Terdiri atas, tiga sekolah PAUD dengan jumlah 144 siswa, enam sekolah dasar (SD/MI) dengan jumlah siswa 1.706, dua sekolah menengah pertama (SMP/MTS) dengan jumlah 1.146 siswa, satu sekolah menengah atas (SMA) dengan jumlah siswa 77 dan satu pondok pesantren untuk 129 santri.

"Manfaatnya sangat banyak, seperti pencegahan dan pengentasan stunting, serta memberikan makanan bergizi bagi anak-anak," sebut Yudha.

Banjarbaru menjadi lokasi pertama yang nantinya memiliki dapur gizi atau SPPG itu. Yudha menyebut nantinya akan dibangun pula dapur gizi di wilayah lain seperti Tabalong dan Tanah Bumbu.

Mengenai anggaran pembangunan dapur gizi atau SPPG, Yudha mengungkapkan menggunakan dana hibah dari pemerintah provinsi Kalsel sebanyak Rp 3 miliar dengan waktu pengerjaan satu bulan setengah.

"Anggaran pembangunan SPPG ini Rp 3 miliar, lengkap dengan peralatan dapur dan kendaraan (operasional)," jelas Yudha.

Yudha berharap, hadirnya SPPG ini bisa memberi manfaat bagi warga sekitar, terutama anak-anak, ibu menyusui juga ibu hamil.

Ditambahkan, Karo Logistik Polda Kalsel Kombes Mukhamad Safei pembangunan SPPG dengan penyediaan makanan bergizi gratis guna meningkatkan kualitas gizi bagi anak-anak, santri, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

"SPPG Polda Kalsel dibangun diatas lahan seluas 1.250 M² (25 x 50 M²) dengan luas bangunan sebesar 400 M² (20 x 20 M²) dengan sistem bangunan Modular/Knockdown (tidak permanen)," pungkasnya.

(mud/mud)

Banjarbaru -

Pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG) pertama yang berada di Kalimantan Selatan dimulai. Dapur gizi yang berada di Jalan Salak, Banjarbaru itu dibangun dengan anggaran Rp 3 miliar.

Pembangunan dapur gizi ini dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan. Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan nantinya fasilitas ini akan menyasar anak-anak sekolah yang berada di radius enam kilometer atau 20 menit dari lokasi dapur.

"Sesuai data BKKBN ketentuan area layanan makanan bergizi gratis seluas enam kilometer atau 20 menit dari dapur," kata Yudha, Senin (21/4/2025) sore.

Yudha merincikan, nantinya dapur gizi atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) itu diberikan kepada 3.202 peserta didik saat jam makan siang.

Terdiri atas, tiga sekolah PAUD dengan jumlah 144 siswa, enam sekolah dasar (SD/MI) dengan jumlah siswa 1.706, dua sekolah menengah pertama (SMP/MTS) dengan jumlah 1.146 siswa, satu sekolah menengah atas (SMA) dengan jumlah siswa 77 dan satu pondok pesantren untuk 129 santri.

"Manfaatnya sangat banyak, seperti pencegahan dan pengentasan stunting, serta memberikan makanan bergizi bagi anak-anak," sebut Yudha.

Banjarbaru menjadi lokasi pertama yang nantinya memiliki dapur gizi atau SPPG itu. Yudha menyebut nantinya akan dibangun pula dapur gizi di wilayah lain seperti Tabalong dan Tanah Bumbu.

Mengenai anggaran pembangunan dapur gizi atau SPPG, Yudha mengungkapkan menggunakan dana hibah dari pemerintah provinsi Kalsel sebanyak Rp 3 miliar dengan waktu pengerjaan satu bulan setengah.

"Anggaran pembangunan SPPG ini Rp 3 miliar, lengkap dengan peralatan dapur dan kendaraan (operasional)," jelas Yudha.

Yudha berharap, hadirnya SPPG ini bisa memberi manfaat bagi warga sekitar, terutama anak-anak, ibu menyusui juga ibu hamil.

Ditambahkan, Karo Logistik Polda Kalsel Kombes Mukhamad Safei pembangunan SPPG dengan penyediaan makanan bergizi gratis guna meningkatkan kualitas gizi bagi anak-anak, santri, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

"SPPG Polda Kalsel dibangun diatas lahan seluas 1.250 M² (25 x 50 M²) dengan luas bangunan sebesar 400 M² (20 x 20 M²) dengan sistem bangunan Modular/Knockdown (tidak permanen)," pungkasnya.

(mud/mud)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menanti hasil uji laboratorium sampel menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menjadi penyebab puluhan siswa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengalami keracunan.

“Kami sedang menunggu hasil Lab Kesda Provinsi dari sampel yang sudah dikirimkan. Kami akan update infonya pada kesempatan pertama setelah hasil lab keluar,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam keterangan pers tertulisnya, Selasa (22/4/2025).

Sebab, ada dugaan para siswa keracunan setelah menyantap makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyebab keracunan, apakah berasal dari MBG atau bukan,” kata Dadan.

Dadan turut menyampaikan empati dan kepeduliannya akibat insiden yang menimpa puluhan siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat itu.

“Kami turut menyampaikan rasa empati dan berharap seluruh siswa segera pulih. Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama kami," tuturnya.

Dadan mengaku belum dapat memastikan penyenab keracunan itu terjadi akibat menu makanan yang dibagikan dari program MBG atau bukan. Sebab, pihaknya masih menunggu hasil laboratorium yang tengah dilakukan timnya.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, saat ini sampel MBG yang dimasak hari Senin (21/04/2025) telah dikirimkan ke Laboratorium kesda provinsi setempat.

Hasil uji laboratorium baru akan keluar dalam rentang waktu sepuluh hari ke depan.

Lebih lanjut, menurut keterangan dari perwakilan SPPG, makanan yang diolah juga telah memenuhi standar dan telah melewati proses sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut, BGN pun akan kembali menekankan langkah preventif guna mengantisipasi adanya kasus keracunan.

Pertama, BGN akan meningkatkan pengawasan standar penyimpanan makanan di dapur MBG, melakukan proses penyempurnaan sistem berskala nasional.

Kemudian ?endorong transparansi jadwal menu harian melalui kanal digital, hingga meningkatkan kapasitas pelatihan keamanan pangan bagi seluruh penyedia MBG.