Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku siap bekerja sama dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk keberlangsungan program sarapan gratis yang diusung Gubernur Jakarta dan wakilnya, Pramono Anung juga Rano Karno. Menurut Kepala BGN Prof Dadan Hindayana, pelaksanaan sarapan gratis bisa lebih maksimal diberikan pada siswa siswi sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).

Dadan menekankan tidak mempersoalkan pelaksanaan sarapan gratis, yang beriringan dengan program pemerintah pusat makan bergizi gratis (MBG). Sebelumnya, sempat ada kekhawatiran, dua program tersebut memicu kebingungan di masyarakat.

"Tidak masalah. Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat," beber Prof Dadan kepada detikcom, Selasa (11/2/2025).

"BGN fokus melaksanakan MBG, dan siap bersinergi dengan pemerintah provinsi," tutur dia.

Kerja sama dengan Pemprov DKI juga disebutnya selama ini sudah berjalan untuk program MBG Presiden Prabowo Subianto. Termasuk dalam upaya memastikan keamanan pasokan makanan juga pendampingan pemberian MBG di sekolah-sekolah.

Sebelumnya diberitakan, Pramono mengganti program sarapan gratis menjadi renovasi kantin seluruh sekolah di Jakarta, menyusul nihilnya restu dari pemerintah pusat.

"Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," terang Pramono saat menghadiri buka bersama pembubaran tim pemenangan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan MBG menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

"Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tentunya, sebagai pemerintah Jakarta, kami sami'na waato'na, ikut itu," ungkapnya.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan mekanisme pengelolaan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menjelaskan penetapan pagu bahan baku program ini mempertimbangkan dua faktor utama, yakni jumlah kalori yang dibutuhkan setiap kelompok penerima manfaat dan indeks kemahalan daerah.

"Penetapan pagu bahan baku itu berbasis dua faktor, yang pertama adalah jumlah kalori dari setiap tahap perkembangan penerima manfaat. Yang kedua adalah indeks kemahalan daerah," ujar Dadan dalam keterangannya, dikutip dari Instagram resmi BGN, Selasa (11/3).

Menurutnya, setiap daerah memiliki standar pagu yang berbeda sesuai dengan kondisi ekonominya.

Misalnya, di Jawa Barat, pagu untuk MBG ditetapkan sebesar Rp10 ribu per orang. Namun, untuk anak dengan kebutuhan kalori 350 kilokalori (kkal) seperti anak usia dini, anggaran yang ditetapkan adalah Rp8.000.

Dalam pelaksanaannya, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama mitra akan menyusun proposal anggaran untuk periode 10 hari ke depan.

Dadan berkata proposal ini mencakup jumlah penerima manfaat yang dikategorikan berdasarkan kelompok seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak PAUD, anak SD, SMP, hingga SMA.

Ia menjelaskan setiap kategori memiliki pagu yang berbeda, misalnya ibu hamil mendapatkan Rp10 ribu per hari, sedangkan anak balita, PAUD, dan SD kelas 3 menerima Rp8.000.

"Jadi prosesnya di dalam menetapkan anggaran itu nanti kepala SPPG bersama dengan mitra akan membuat proposal untuk 10 hari ke depan dengan isi, satu, terkait berapa jumlah penerima manfaat, yang kemudian penerima manfaat itu dikategorisasi," jelas Dadan.

Setelah total anggaran dihitung untuk 10 hari, ia menyebut dana akan dicairkan sesuai kebutuhan.

Jika, misalnya, dalam satu periode anggaran yang diajukan adalah Rp300 juta, tetapi hanya Rp290 juta yang terpakai, maka sisa Rp10 juta akan digunakan untuk periode selanjutnya.

Dengan begitu, saat mengajukan kembali dana sebesar Rp300 juta, yang akan dicairkan hanya Rp290 juta.

Sebaliknya, Dadan menyebut jika dalam periode itu terjadi kenaikan harga dan dana yang dibutuhkan lebih besar dari anggaran yang telah diberikan, maka kekurangan tersebut akan diajukan pada periode berikutnya.

"Nah, sementara kalau nanti pada saat mengajukan Rp300 juta total dan ternyata harga-harga naik, maka pada 10 hari berikutnya akan ditagihkan berapa kekurangannya," tambahnya.

Dadan menegaskan sistem ini diterapkan dengan pola at cost untuk menjaga dua aspek utama, yakni jumlah kalori yang harus dipenuhi dan komposisi gizi makanan.

"Kami menetapkan pola seperti itu yang disebut dengan pola at cost, karena yang kami jaga adalah dua hal. Yang pertama, jumlah kalori yang harus dipenuhi. Yang kedua, komposisi gizi. Ini kualitas yang kami jaga supaya tidak terpengaruh harga," tuturnya.

Gubernur Jakarta Pramono Anung bakal bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana besok. Pertemuan ini akan membahas kelanjutan program sarapan gratis.

"Besok, kami akan bertemu dengan Badan Gizi Nasional, tapi kami sudah berkomunikasi sebelumnya. Apapun keputusan mereka, tentu akan kami tindaklanjuti," kata Pramono saat ditemui di Gedung BPAD Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Pramono mengatakan bahwa Pemerintah Jakarta siap menjalankan apapun arahan pemerintah pusat. Terkait skema program sarapan gratis akan dibahas dalam pertemuan besok.

Sebagai langkah antisipasi, Pramono telah menyiapkan opsi lain jika program sarapan gratis tidak mendapat persetujuan penuh. Salah satu alternatifnya adalah mengalihkan anggaran program tersebut untuk merenovasi kantin-kantin sekolah di seluruh Jakarta.

"Tentunya untuk itu ada dua alternatif yang dilakukan apapun putusannya kita siapkan," ujarnya.

Jika program sarapan gratis tetap dapat dijalankan, Pemprov Jakarta akan memprioritaskan sekolah-sekolah yang paling membutuhkan, terutama yang berada di kawasan kumuh.

"Di awal kalau memang diizinkan tentunya seperti yang kita rencanakan di daerah-daerah yang membutuhkan. Terutama di kelompok-kelompok masyarakat atau sekolah-sekolah yang tidak mampu di tempat-tempat yang seperti itu," ungkapnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAYAPURA, iNews.id – Sekretaris Dewan Adat Suku Moy, Benhur Yaboisembut menyampaikan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah pusat. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan makanan sehat bagi siswa di tingkat SD, SMP, dan SMA. 

Dalam keterangannya, Benhur Yaboisembut menegaskan bahwa program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak sekolah di Papua, terutama dalam mendukung tumbuh kembang mereka melalui asupan gizi yang baik. Selain berdampak positif bagi kesehatan dan prestasi belajar, program ini juga dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga serta memberdayakan masyarakat lokal, termasuk petani dan nelayan. 

"Kami masyarakat adat sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat atas kebijakan ini. Makanan bergizi sangat penting bagi anak-anak sekolah agar mereka tumbuh cerdas dan mampu bersaing dengan bangsa lain," ujar Benhur Yaboisembut dalam pernyataannya, Senin (10/3/2025). 

Ia juga menegaskan bahwa Dewan Adat Suku Moy sepenuhnya mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi generasi muda di Papua. 

"Kami mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah memikirkan kesejahteraan anak-anak bangsa, terutama melalui penyediaan makanan bergizi bagi siswa. Harapannya, program ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi pendidikan dan masa depan anak-anak di Papua," tambahnya. 

Dukungan dari tokoh adat ini mencerminkan harapan besar masyarakat Papua terhadap keberlanjutan program MBG, sebagai salah satu langkah strategis dalam membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.

Editor : Darul Muttaqin

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta akan berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada besok, Rabu (12/3/2025) untuk menindaklanjuti soal Sarapan Gratis.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menuturkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti apapun keputusan dari BGN. Pasalnya, kepastian terlaksananya program Sarapan Gratis tersebut masih abu-abu.

"Jadi secara prinsip pemerintah Jakarta siap apakah nanti diizinkan untuk melakukan sarapan pagi gratis atau dengan cara lain. Tentunya besok akan kita diskusikan dengan Badan Gizi Nasional," ujarnya ketika di Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Kemudian, apapun putusannya, Dia mengatakan bahwa pemprov Jakarta telah mempersiapkan dua alternatif.

"Di awal, kalau memang diizinkan tentunya seperti yang kita rencanakan di daerah-daerah yang membutuhkan, terutama di kelompok-kelompok masyarakat atau sekolah-sekolah yang tidak mampu, di tempat-tempat yang seperti itu," ujarnya.

Namun, terkait jumlah sekolah yang akan dipersiapkan, jumlah pastinya akan difinalkan setelah ada arahan dari Badan Gizi Nasional.

Diberitakan sebelumnya, Pramono-Rano Karno (Si Doel) memiliki program sarapan gratis. Adapun program ini berbeda dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, saat mengikuti retret Kepala Daerah di Magelang, Jawa Barat, dikatakan bahwa Program Sarapan Gratis tidak diperbolehkan. Namun, setelahnya, Pramono mendapati informasi bahwa program ini akhirnya diperbolehkan.

"Jadi saya akan minta waktu secara khusus kepada Bapak [Kepala] Badan Gizi, Prof. Dadan. Karena memang ketika retreat kan waktu itu tidak diperbolehkan," terang Pramono seusai meninjau Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3/2025).

Acara ini luar biasa, dan kami sangat bangga serta bersyukur

Jakarta (ANTARA) - Sociopreneur, Cahaya Manthovani dan Yayasan Inklusi Pelita Bangsa menyalurkan makanan sehat bergizi dan paket sembako kepada 268 siswa Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 7 Jakarta..

Sociopreneur yang aktif di bidang sosial dan penyandang disabilitas, Cahaya Manthovani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap murid-murid SLB yang belum sepenuhnya mendapatkan kesempatan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah.

"Kami ingin memastikan anak-anak ini tetap mendapatkan asupan makanan yang sehat dan bernutrisi, karena gizi yang baik sangat penting untuk membantu mereka agar lebih semangat belajar, lebih fokus dan berkembang secara lebih optimal," ujarnya.

Ratusan siswa SLB itu mendapatkan bantuan paket sembako dan 340 paket makan bergizi gratis dengan menu yang tetap menjaga kualitas gizi, khususnya dalam bulan Ramadhan.

Cahaya menjelaskan sekolah ini sebelumnya telah menjalankan program serupa dan memiliki kesiapan untuk mengelola bantuan secara efektif.

"Kami bekerja sama dengan komite orang tua murid yang langsung terlibat dalam proses penyusunan menu, proses memasak, hingga penyajian makanan. Karena mereka lebih memahami kebutuhan anak-anak, termasuk alergi dan batasan makanan tertentu," jelas putri dari Reda Manthovani, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) ini.

Dia memastikan program yang dilaksanakan kali ini akan terus berlanjut setelah Lebaran, bahkan dalam bentuk bantuan yang lebih luas sembari menunggu kebijakan pemerintah mengenai program MBG untuk SLB.

Kepala Sekolah SLB Negeri 7 Jakarta Elda Rifni mengungkapkan rasa syukur atas perhatian yang diberikan oleh Yayasan Inklusi Pelita Bangsa.

"Acara ini luar biasa, dan kami sangat bangga serta bersyukur. Ini adalah rezeki bagi siswa-siswa kami yang kami terima dengan senang hati. Ini bukan hanya sekadar bantuan, tetapi juga bentuk dukungan moral yang sangat berarti bagi anak-anak di SLB Negeri 7," katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo yang turut hadir memberikan apresiasinya terhadap kegiatan bakti sosial dan penyelenggaraan MBG itu.

Dia mengakui bahwa saat ini masih ada sejumlah sekolah yang belum mendapatkan giliran dalam program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah, termasuk SLB Negeri 7 Jakarta.

"Momen berbagi ini sangat luar biasa. SLB Negeri 7 Jakarta memang masih menunggu giliran dalam program makan bergizi nasional karena prosesnya bertahap, sehingga bantuan ini sangat berarti bagi mereka," tuturnya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, program sarapan gratis akan dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas utama bagi sekolah-sekolah kurang mampu.

Namun, pelaksanaannya masih menunggu persetujuan penuh dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Di awal kalau memang diizinkan tentunya seperti yang kita rencanakan di daerah-daerah yang membutuhkan. Terutama di kelompok-kelompok masyarakat atau sekolah-sekolah yang tidak mampu di tempat-tempat yang seperti itu,” ujar Pramono Anung saat ditemui di Gedung BPAD Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Namun untuk penentuan jumlah sekolah yang ditunjuk dan teknis pelaksanaannya akan difinalisasi setelah mendapat arahan dari BGN

“Tapi kami akan mempersiapkan jumlahnya nanti akan kami finalkan setelah ada arahan dari BGN,” ungkap Pramono.

Sebelumnya, program sarapan gratis yang digagas oleh Pramono dan Rano sempat batal dilaksanakan setelah mendapatkan arahan dari pemerintah pusat.

Pramono menyebutkan, pembatalan itu didasarkan pada instruksi BGN yang melarang pemerintah daerah menjalankan program serupa dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Larangan ini disampaikan oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam acara retret kepala daerah di Magelang beberapa waktu lalu.

“Jadi, pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” ujar Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Namun, situasi berubah setelah Dadan Hindayana, memberikan lampu hijau bagi Pemprov Jakarta untuk menjalankan program sarapan gratis, khususnya bagi siswa SMP dan SMA.

“Iya jika melaksanakan tidak masalah. Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat," ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan juga memastikan, BGN tidak memiliki masalah dengan program sarapan gratis itu dan siap bersinergi dengan Pemprov Jakarta.

“BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN," ungkap Dadan.

Untuk itu, Pramono berencana untuk menemui Kepala BGN pada Rabu (11/3/2025) untuk membahas lebih lanjut mekanisme program sarapan gratis ini.

“Besok kami akan bertemu dengan Badan Gizi Nasional, tapi kami sudah berkomunikasi sebelumnya. Apapun keputusan mereka, tentu akan kami tindaklanjuti. Pemerintah Jakarta siap, apakah nanti diizinkan menjalankan sarapan gratis atau harus dengan mekanisme lain, semuanya akan dibahas besok," ungkap Pramono

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan bidang Kedaulatan NKRI Lenis Kogoya menyebutkan, dapur untuk program makan bergizi gratis (MBG) di Papua akan dikelola langsung oleh masyarakat lokal.

"Nantinya, dapur masak akan berada di sekitar lokasi dan dikelola oleh masyarakat sendiri," kata Lenis dalam keterangannya, yang dibagikan Biro Informasi dan Humas Setjen Kemenhan RI, Selasa (11/3/2025).

Ini disampaikan Lenis saat mengunjungi SD Kebun Sirih di Kabupaten Mimika, Papua, dalam rangka sosialisasi MBG, Senin (10/3/2025).

Dengan dikelola masyarakat Papua, menurutnya, keamanan pangan bagi anak-anak dalam program MBG akan terjamin.

"Ini adalah program dari mereka untuk mereka, yang juga akan memberdayakan lahan-lahan milik masyarakat," ujar Stafsus Menhan ini.

Lebih lanjut, Lenis juga menekankan pentingnya peran guru dalam memberikan pemahaman yang benar kepada anak-anak, agar mereka mendapatkan asupan makanan bergizi yang aman dan berkualitas.

Selain itu, dia mengeklaim anak-anak Papua siap menerima MBG.

"Program MBG sangat membantu orangtua di Papua, karena mereka sekaligus mendapatkan edukasi pola gizi yang sehat dan seimbang bagi anak-anaknya," nilai Lenis.

Ia juga berpandangan, program MBG dapat menggerakkan program perekonomian di wilayah Papua.

Sebelumnya diberitakan, Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan empat standar kemitraan untuk menjaga kualitas makanan.

Standar tersebut meliputi pemenuhan terkait kebutuhan kalori untuk setiap tahap kebutuhan.

Kemudian, yang kedua, memenuhi komposisi gizi, yaitu 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat.

Ketiga, higienis, dan terakhir keamanan.

"Nah, ini yang menjadi patokan kami," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat ditemui di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025).

Dadan menyebut, masalah keracunan dan makanan yang belum matang sering terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum terbiasa memasak dalam jumlah besar.

"Karena untuk bisa memasak, yang biasa masak 1-10, untuk bisa masak 1.000-3.000, butuh waktu membiasakan sampai kematangannya cukup, sampai rasanya sama," ucap dia.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabarekraf), Teuku Riefky Harsya, mengadakan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung BGN, Jakarta, Senin, 10 Maret 2025. Pertemuan membahas kolaborasi strategis dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mendukung kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia.

Riefky menekankan pentingnya kerja sama antara Kemenekraf dan BGN dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif. Dia menyatakan siap kerja sama dalam pelaksanaan Program MBG, khususnya dalam pelatihan memasak serta pengembangan menu berbahan dasar lokal. Selain itu, Kemenekraf akan menyediakan chef profesional untuk melatih juru masak yang terlibat dalam program tersebut.

"Kolaborasi antara Kemenekraf dan BGN sangat strategis untuk meningkatkan kemajuan ekonomi kreatif Indonesia," ujar Riefky dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Kemenekraf mendukung berbagai program inovatif dan kreatif, termasuk industri film animasi nasional. Salah satu contohnya adalah animasi Jumbo, yang dapat dikaitkan dengan Program MBG untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keseimbangan gizi.

"Kemenekraf siap berkolaborasi dengan BGN dalam pelaksanaan Program Makan Siang Gratis (MBG), terutama dalam pelatihan masak dan pengembangan menu baru dengan bahan dasar lokal," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyambut baik kolaborasi ini. Dia menilai bahwa kerja sama dengan Kemenekraf akan membuka peluang pelatihan bagi juru masak serta pengembangan menu berbahan dasar lokal, yang berkontribusi dalam menciptakan makanan lezat dan bergizi.

"Kolaborasi ini membuka peluang untuk melaksanakan pelatihan juru masak dan pengembangan menu baru dengan bahan dasar lokal, sehingga meningkatkan kemampuan juru masak dalam menciptakan makanan yang lezat dan bergizi," ujar Dadan.

Dadan juga menegaskan pentingnya kerja sama dengan industri kreatif kuliner guna meningkatkan kapasitas dan kualitas makanan dalam Program MBG. Dalam waktu dekat, kolaborasi antara Kemenekraf dan BGN akan diwujudkan melalui pelatihan juru masak serta pengembangan animasi Jumbo yang terkait dengan Program MBG. Inisiatif ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan bergizi, sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

"Dalam waktu dekat, kolaborasi antara Kemenekraf dan BGN akan direalisasikan melalui pelatihan juru masak dan pengembangan animasi Jumbo yang terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG)," tegas Dadan.

Khusus wilayah II Provinsi Papua dan Papua Tengah, saya merekomendasikan semua anak-anak Papua yang memasak, mama-mama bikin kebun untuk nanti memasak sayur,

Nabire, Papua Tengah (ANTARA) - Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Letkol Tituler Lenis Kogoya menyatakan sekolah-sekolah di Papua akan diberdayakan menjadi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kepala sekolah membuat dapur umum, untuk beberapa sekolah tolong sediakan lahan. Khusus wilayah II Provinsi Papua dan Papua Tengah, saya merekomendasikan semua anak-anak Papua yang memasak, mama-mama bikin kebun untuk nanti memasak sayur," katanya saat mengunjungi SD YPK Sion, Nabire, Papua Tengah, Selasa.

Lenis menegaskan dapur atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja, minimal sebanyak 47 orang, dengan tiga orang tenaga dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menambahkan seluruh SPPG di Papua akan dikelola oleh masyarakat lokal, termasuk Lembaga Masyarakat Adat (LMA), agar menyerap lebih banyak tenaga kerja.

"Kepala-kepala sekolah bikin kebun semua untuk MBG, jadi kita mesti tegas, sayur yang didatangkan dari Jakarta, kita berhentikan semua. Semua orang harus bikin kebun, sayurnya dari kebun kita, karena uang ada di sana, jadi uang ada untuk masyarakat, anak-anak kita dapat sayur, makan yang bergizi," ucapnya.

Ia menjelaskan pengelolaan SPPG di masing-masing wilayah akan diserahkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pemuda Adat, yang sebagian besar merupakan masyarakat lulusan SMP hingga SMA yang selama ini belum mendapatkan pekerjaan.

"Pengelolanya ini adalah Satgas Pemuda Adat, lembaga adat ini kan kuat ya, itu yang kita percayakan, umurnya mungkin masih lulusan SMP, SMA, tetapi itu kita percayakan untuk mengatur logistik, jadi sekitar 50 orang (per SPPG)," ujar dia.

Sementara itu Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Dr Junus Simangunsong mengatakan MBG dapat membantu orang tua agar tidak khawatir anak-anaknya menjadi malas belajar karena belum sarapan.

"Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi anak-anak kita malas belajar karena belum sarapan. Semua siswa mulai dari PAUD hingga SMA, semua harus jadi anak yang sehat dan kuat," ucapnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menyambut Program MBG.

"Kita sambut Makan Bergizi Gratis untuk mendukung pendidikan yang bermutu bagi semuanya," tutur Junus.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Siswa SMPN 1 Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), diberi donat sebagai menu Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ada juga kurma dan buah lainnya. Pada hari berbeda, para siswa diberikan menu berupa roti, kurma, dan apel.

"Hari Jumat (8 Maret 2025) menunya donat yang ada lubang, ada meses-nya. Ada juga kurma dan buah apel yang kecil," ujar siswa kelas 8 SMN 1 Komodo berinisial A, Senin (10/3/2025).

"Tadi menunya roti, di dalamnya ada daging yang hancur. Ada juga kurma dan buah jeruk kecil," lanjut dia.

A adalah siswa non-muslim di sekolah tersebut. Ia mengaku tak kenyang menyantap menu donat maupun roti itu.

"Tidak kenyanglah, cuma makan donat satu potong atau roti satu potong," ujar A.

"Kalau saya maunya menu tetap ada nasi. Ada daging," imbuhnya.

Penyedia MBG Manggarai Barat dari Yayasan Sejahtera Desaku, Kosmas Janggat, membenarkan menu roti dan donat tersebut. Menurut dia, menu tersebut berlaku secara nasional selama masa puasa.

"Pertimbangan dari pusat untuk seluruh Indonesia memang begitu. Dari BGN (Badan Gizi Nasional) seperti itu untuk bulan puasa ini. Tidak pakai nasi, menu kering semuanya," kata Kosmas.

"Ada roti, kompiang (roti khas Manggarai), kami ganti-gantilah, ada buah. Bulan puasa memang seperti itu menunya. Kami tidak pakai nasi, tidak pakai sayur," lanjut dia.

Menurut dia, menu MBG dibuat seperti itu agar siswa bisa membawa pulang ke rumah masing-masing. Menu MBG tersebut dimakan saat berbuka puasa di rumah pada sore harinya.

"Supaya mereka jangan makan di sekolah, bawa di rumah," tandas Kosmas.

Program MBG dilaksanakan di Manggarai Barat mulai 17 Februari lalu. Sejauh ini, baru enam sekolah di Manggarai Barat yang terpilih untuk program MBG. Sekolah-sekolah tersebut berada di Kota Labuan Bajo. Yakni SMPN 1 Komodo, SDI Wae Mata, SDN Lancang, SDN Batu Cermin, SDN Labuan Bajo 2, dan SDIT Persaudaraan.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, diminta tidak hanya merevitalisasi kantin sekolah, tetapi juga membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) dengan standar hotel.

Usulan ini didorong oleh Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta yang menilai bahwa membangun dapur MBG lebih efektif karena dapat mengontrol kualitas gizi makanan yang disajikan di sekolah.

"Kami usulkan itu, karena ini lebih baik daripada hanya memperbaiki kantin yang belum mampu mengontrol kualitas gizi makanan yang dijual,” ujar Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jakarta Yudha Permana dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Menurut Yudha, konsep dapur di sekolah ini telah diterapkan di berbagai negara maju seperti Jepang.

Dengan program tersebut, para pedagang kantin yang selama ini berjualan di sekolah dapat diberdayakan. sebagai tenaga kerja di dapur MBG.

Adapun program perbaikian kantin sekolah ini dinilai dapat menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemprov Jakarta dapat membangun infrastruktur dapur, sementara pemerintah pusat melalui BGN menyediakan tenaga koki hingga bahan makanan.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini berkelanjutan sehingga ekosistemnya jadi programnya sukses,” kata Yudha.

Sebelumnya diberitakan, rencana Pramono dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk menghadirkan program Sarapan Gratis bagi siswa sekolah terhalang restu pemerintah pusat.

Program yang digagas Pramono-Rano pada awal masa kampanye mereka pada Oktober 2024 itu kini resmi diganti dengan proyek renovasi kantin sekolah.

Pembatalan progam tersebut disampaikan langsung oleh Pramono dalam acara pembubaran tim sukses mereka di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

“Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono.

Pramono menuturkan, program Sarapan Gratis untuk siswa di sekolah diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.

Pemerintah pusat meminta agar gagasan itu diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.

Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.

“Jadi, pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.

Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat. Untuk itu, ia bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.