JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto berjanji semua anak bakal mendapat makan bergizi gratis (MBG) di akhir tahun 2025.

Diketahui, jumlah penerima bakal ditambah secara bertahap seiring dengan rencana penambahan anggaran untuk MBG.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin," kata Prabowo dalam keterangannya usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Menurut Prabowo, memberi makan untuk semua anak tidak memungkinkan secara administrasi.

Pasalnya, ada sejumlah proses yang perlu dilakukan pemerintah untuk mempercepat penambahan penerima manfaat.

Proses itu tidak jarang membutuhkan waktu lebih.

Apalagi, proyek makan bergizi adalah proyek yang sangat besar.

"Secara administrasi tidak mungkin. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu," ucap dia.

Namun, ia kembali menekankan bahwa pemerintah terus berupaya mencari cara tercepat dan terbaik.

"Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat. Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini berhasil," janji dia.

Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan ini juga memastikan bahwa dana untuk program makan bergizi gratis sudah dianggarkan.

Dananya pun ada dan cukup untuk menjangkau penerima.

"Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya enggak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," tandas Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, program makan bergizi gratis sudah dimulai pada 6 Januari 2025.

Pada akhir pekan lalu, Prabowo dilaporkan gelisah karena banyak anak belum merasakan program unggulannya tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI menyediakan 5.000 rumah mobile yang tersebar di beberapa daerah yang rawan bencana.

"Kami ada stok rumah yang mobile, kalau tidak salah itu sekitar 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik di pos penyiapan," ujar Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, usai rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di kantor Kementerian Sosial (Mensos), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Fahri mengatakan, ribuan rumah mobile tersebut juga tersebar di pos penyiapan berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dengan begitu, kata Fahri, penyaluran rumah ini akan lebih cepat dilakukan bila terjadi suatu bencana di daerah.

"Kami sudah berkordinasi juga dengan BNPB, manakala ada keperluan itu bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana," ucap dia.

Fahri mengatakan, Kementerian PKP juga menyediakan stok rumah ini untuk tahun berikutnya yang pendanaannya telah tercantum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami juga menyiapkan stoknya untuk tahun-tahun yang akan datang dalam APBN kami sudah cantumkan juga," ucap dia.

Ia menyebutkan, Kementerian PKP saat ini sedang mendiskusikan data bersama Kemensos dan BNPB agar dapat digunakan sewaktu-waktu.

"Maka bantuan yang bisa disiapkan oleh pemerintah juga bisa semakin cepat dan semakin real-time juga, dan ke arah sana lah kami sekarang ini bergerak," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa jumlah kejadian bencana di Indonesia pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jumlah total kejadian di Indonesia pada tahun 2024 itu menurun drastis, 2.107 dari tahun sebelumnya yang berjumlah 5.400," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (7/1/2025).

Abdul mengatakan, sebagian besar bencana yang terjadi pada tahun 2024 didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Sementara itu, frekuensi kejadian bencana paling tinggi terjadi di beberapa wilayah, di antaranya Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

Abdul mengeklaim, turunnya jumlah peristiwa bencana tahun 2024 merupakan hasil dari penerapan aturan dan regulasi baru dalam pencatatan bencana sesuai Juklak Nomor 7 Tahun 2023.

Jika BNPB menggunakan pencatatan seperti tahun-tahun sebelumnya, maka secara keseluruhan didapati bencana di Indonesia naik dari tahun sebelumnya.

"Maka secara total seharusnya kejadian bencana di Indonesia kalau kita rekap secara keseluruhan itu ada 5.593 atau naik dari tahun sebelumnya," jelas Abdul.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam, meyakini pembangunan infrastruktur akan melambat usai anggarannya dipotong untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Pemerintah sendiri beralasan ingin memberi jatah lebih kepada swasta untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur. Namun, Piter merasa alasan tersebut kurang dapat diterima.

Dia mengakui bahwa anggaran pemerintah sangat terbatas. Masalahnya, sambung Piter, swasta juga memiliki keterbatasan karena kebijakan likuiditas yang masih sangat ketat.

"Kalau pemerintahan Prabowo kemudian mengembalikan pembangunan infrastruktur kepada swasta, kita tidak bisa berharap pembangunan infrastruktur akan seperti pada masa Jokowi. Pembangunan infrastruktur kan melambat," ujar Piter kepada Bisnis, Minggu (19/1/2025).

Dia mendorong agar program-program strategis seperti pembangunan infrastruktur dan makan bergizi gratis seharusnya tidak ditunda karena keterbatasan fiskal. Menurutnya, semua harus menjadi prioritas.

Piter menekankan bahwa pemerintah harus mencari jalan untuk mengatasi keterbatasan fiskal. Oleh sebab itu, perlu adanya terobosan-terobosan.

Hanya saja, terobosan-terobosan tersebut seharusnya bukan dengan geser-menggeser alokasi anggaran. Menurutnya, perlu ada pembaruan yang lebih mendasar.

"Tidak mungkin pemerintahan Prabowo membawa perubahan kalau cara-cara yang digunakan di bidang fiskal masih sama saja dengan pemerintahan Jokowi," jelas Piter.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, mengakui anggaran infrastruktur terpaksa dipangkas untuk membiayai makan bergizi gratis hingga food estate.

"Itu kan dikurangi dari segi anggaran. Tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuma strateginya diatur adalah bahwa itu [infrastruktur] akan ke private sector. Ada yang namanya KPBU, itu pola-pola seperti itu yang mau digiatkan," tuturnya di IDN HQ, Rabu (15/1/2025).

Keponakan Presiden Prabowo Subianto tersebut menuturkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan diarahkan kepada hal-hal yang bersifat jangka panjang dan tidak komersial.

Sebagaimana program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan yang menjadi prioritas Prabowo, program tersebut menjadi tugas pemerintah dan otomatis dibiayai sepenuhnya melalui APBN.

"Kalau infrastruktur kita bisa mencari solusi-solusi komersial. Bukan bisa, harus," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta maaf kepada orangtua dan anak-anak di Indonesia yang belum menerima makan bergizi gratis karena proses distribusinya tidak mudah dilakukan untuk seluruh rakyat.

Hal ini dia katakan usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf. Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima," kata Prabowo dalam keterangannya, Senin.

Kendati begitu, ia berjanji, seluruh anak Indonesia akan dapat makan bergizi di akhir tahun 2025.

Prabowo menyebutkan, jumlah penerima manfaat akan ditambah seiring waktu hingga akhir tahun.

Tahapan ini turut mempertimbangkan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di Indonesia.

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika, ini secara fisik tidak mungkin. Secara administrasi tidak mungkin," kata Prabowo.

Kepala Negara menuturkan, ada sejumlah proses yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penambahan penerima manfaat.

Prabowo mengatakan, proses itu tidak jarang membutuhkan waktu lebih, tetapi pemerintah terus berupaya mencari cara tercepat dan terbaik.

"Saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat. Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi Insya Allah akhir 2025 ini berhasil," kata dia.

Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan ini juga memastikan, dana untuk program makan bergizi gratis sudah dianggarkan.

Dananya pun ada dan cukup untuk menjangkau penerima.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," tandas Prabowo.

Pada akhir pekan lalu, Prabowo dilaporkan gelisah karena banyak anak-anak belum merasakan program unggulannya yang telah dimulai pada 6 Januari 2025 lalu.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai rapat terkait MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan bilang, kegelisahan itu lantas membuat Kepala Negara mengumpulkan kepala lembaga hingga menteri terkait untuk memecahkan masalah bersama demi percepatan penetrasi MBG.

"Kenapa Pak Presiden gelisah, karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya, beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini," kata Dadan usai bertemu Prabowo, Jumat.

Adapun demi percepatan, seluruh pihak sepakat untuk mendukung maupun mengeluarkan peraturan yang mendukung MBG.

Termasuk, rencana penambahan anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

Seturut perhitungannya, masih diperlukan sekitar Rp 100 triliun yang digelontorkan pada September 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

"Sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," ujar Dadan.

SUMEDANG, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menjamin anggaran untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) bagi seluruh anak Indonesia tersedia.

Hal itu ia sampaikan saat ditanya soal evaluasi program MBG yang telah dimulai sejak 6 Januari 2025.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dana-nya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," ujar Prabowo di Kompleks PLTA Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

"Dan yang sudah tidak perlu makan ya enggak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," tegasnya.

Dalam penjelasannya, Presiden meminta kepada para guru dan siswa untuk tidak lagi menyampaikan ucapan terimakasih kepadanya atas program MBG.

Menurut Prabowo program itu sudah menjadi kewajiban untuk digagasnya sebagai Kepala Negara.

"Ini kewajiban saya sebagai Presiden. Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan (saja) hormati orangtua, hormati guru. Kemudian belajar dengan baik. Kita di sini tidak cari nama. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia," ungkap Prabowo.

"Jadi saya tidak perlu lagi. Saya terima kasih. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat," tambah mantan Menteri Pertahanan itu.

Perhitungan anggaran MBG

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya memproyeksikan program makan bergizi gratis (MBG) memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun.

Besaran anggaran itu diperkirakan sudah cukup untuk memenuhi sasaran program MBG sebanyak 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Dadan mengungkapkan, Presiden merasa gelisah karena menerima laporan bahwa banyak anak belum bisa mendapatkan manfaat program MBG.

Sehingga Presiden Prabowo memikirkan percepatan pelaksanaan MBG sekaligus mencari cara untuk menambah anggarannya.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan (makan bergizi). Itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025 82,9 juta itu (penerima) bisa segera mendapatkan manfaat itu. Artinya pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran," ujar Dadan usai mengikuti rapat terbatas yang membahas MBG bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025) sebagaimana dilansir siaran YouTube Kompas TV.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta (penerima manfaat)," katanya.

SUMEDANG, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menjamin anggaran untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) bagi seluruh anak Indonesia tersedia.

Hal itu ia sampaikan saat ditanya soal evaluasi program MBG yang telah dimulai sejak 6 Januari 2025.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dana-nya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," ujar Prabowo di Kompleks PLTA Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

"Dan yang sudah tidak perlu makan ya enggak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," tegasnya.

Dalam penjelasannya, Presiden meminta kepada para guru dan siswa untuk tidak lagi menyampaikan ucapan terimakasih kepadanya atas program MBG.

Menurut Prabowo program itu sudah menjadi kewajiban untuk digagasnya sebagai Kepala Negara.

"Ini kewajiban saya sebagai Presiden. Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan (saja) hormati orangtua, hormati guru. Kemudian belajar dengan baik. Kita di sini tidak cari nama. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia," ungkap Prabowo.

"Jadi saya tidak perlu lagi. Saya terima kasih. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat," tambah mantan Menteri Pertahanan itu.

Perhitungan anggaran MBG

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya memproyeksikan program makan bergizi gratis (MBG) memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun.

Besaran anggaran itu diperkirakan sudah cukup untuk memenuhi sasaran program MBG sebanyak 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Dadan mengungkapkan, Presiden merasa gelisah karena menerima laporan bahwa banyak anak belum bisa mendapatkan manfaat program MBG.

Sehingga Presiden Prabowo memikirkan percepatan pelaksanaan MBG sekaligus mencari cara untuk menambah anggarannya.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan (makan bergizi). Itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025 82,9 juta itu (penerima) bisa segera mendapatkan manfaat itu. Artinya pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran," ujar Dadan usai mengikuti rapat terbatas yang membahas MBG bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025) sebagaimana dilansir siaran YouTube Kompas TV.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta (penerima manfaat)," katanya.

Dadan lantas menjelaskan, anggaran MBG yang sudah pasti untuk pembiayaan pada 2025 ini adalah sebesar Rp 71 triliun.

Anggaran itu digunakan untuk membiayai MBG yang disalurkan untuk 15 juta - 17,5 juta penerima manfaat pada tahun ini.

"Untuk sementara (anggaran) yang sudah fix itu 71 triliun. Ya itu kalau tidak ada penambahan, maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima manfaat," ungkap Dadan.

"Tetapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Pak Presiden sangat gelisah. Karena banyak anak yang lapor ke ibunya belum mendapatkan makan dari Pak Prabowo. Jadi beliau itu sangat ingin program ini segera dinikmati oleh seluruh penerima manfaat," lanjutnya.

Meski BGN sudah membuat perhitungan untuk perkiraan besaran tambahan anggaran MBG, tetapi menurut Dadan Presiden Prabowo Subianto kemungkinan akan menyampaikan hal itu secara langsung kepada publik.

Selain itu, nantinya juga akan ada perhitungan lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Terkait dengan penambahan, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Badan Gizi hanya menyampaikan, tadi (Presiden) bertanya kira-kira kurang lebih berapa triliun yang dibutuhkan kalau pemerintah menambah di bulan September? Maka kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat 82,9 juta," papar Dadan.

"Otomatis ketika beliau (Presiden) punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," tambahnya.

Presiden Prabowo Subianto memastikan dana program makan bergizi gratis (MBG) cukup memberi makan semua anak Indonesia. Meskipun, kata Prabowo, MBG merupakan proyek yang tergolong besar.

Oleh karena itu ia menyebut MBG perlu waktu dan proses dalam hal eksekusinya. Ia lantas mempersilakan orang yang enggan menerima MBG, serta menyebut makanan tersebut bisa diberikan kepada yang membutuhkan.

"Ini proyek yang sangat besar tidak ringan fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Yang nggak mau makan ya nggak apa-apa, kasih ke yang perlu," kata Prabowo di PLTA Jatigede Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Pada kesempatan itu Prabowo juga meminta maaf ke para orang tua karena belum bisa memberi makan semua anak. Namun ia percaya diri semua anak bisa menerima makan bergizi gratis bertahap di akhir tahun 2025.

"Makan bergizi baru mulai, makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera seluruh rakyat, untuk itu saya Prabowo Subianto meminta maaf kepada semua orang tua dan anak anak yang belum menerima," ucap Prabowo.

"Tahun 2025 saya yakin akhir 2025 semua anak Indonesia dapat makan bergizi, tapi tidak bisa seketika, secara fisik tak mungkin, administrasi tak mungkin," sambungnya.

Ia juga menyinggung perlunya memastikan dana MBG tidak hilang sehingga membutuhkan proses. Pada kesempatan itu Prabowo meminta para guru tidak mengucapkan terimakasih kepadanya, sebab program MBG adalah kewajibannya sebagai presiden.

"Saya minta semua guru-guru tolong jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo, jangan ucapkan terima kasih ke pak Prabowo. Ini kewajiban saya menjadi presiden, anak-anak diajarkan hormati orang tua, guru. Belajar yang baik. kita disini tidak cari nama baik. Jadi saya di sini tidak perlu lagi terma kasih ke Prabowo Subianto, ini kewajiban kami," bebernya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Bisnis.com, SUMEDANG - Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun dari APBN itu.

Hal ini dia sampaikan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

“Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” imbuhnya kepada wartawan.

Kepala Negara pun meminta maaf banyak masyarakat belum menjadi penerima manfaat. Mengingat, program yang terlaksana secara perdana di Tanah Air sejak Senin (6/1) itu tentunya tak lepas dari berbagai catatan.

“Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf. Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima,” ujarnya.

Meski begitu, Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program yang mengenyam dana hingga Rp71 triliun dari APBN itu.

Dia mengatakan bahwa pemerintahannya membutuhkan waktu untuk segera menemukan formula yang tepat agar program andalannya tersebut dapat terealisasi dengan baik.

“Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insyaallah akhir 2025 ini berhasil,” pungkas Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI menyediakan 5.000 rumah mobile yang tersebar di beberapa daerah yang rawan bencana.

"Kami ada stok rumah yang mobile, kalau tidak salah itu sekitar 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik di pos penyiapan," ujar Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, usai rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di kantor Kementerian Sosial (Mensos), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Fahri mengatakan, ribuan rumah mobile tersebut juga tersebar di pos penyiapan berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dengan begitu, kata Fahri, penyaluran rumah ini akan lebih cepat dilakukan bila terjadi suatu bencana di daerah.

"Kami sudah berkordinasi juga dengan BNPB, manakala ada keperluan itu bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana," ucap dia.

Fahri mengatakan, Kementerian PKP juga menyediakan stok rumah ini untuk tahun berikutnya yang pendanaannya telah tercantum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami juga menyiapkan stoknya untuk tahun-tahun yang akan datang dalam APBN kami sudah cantumkan juga," ucap dia.

Ia menyebutkan, Kementerian PKP saat ini sedang mendiskusikan data bersama Kemensos dan BNPB agar dapat digunakan sewaktu-waktu.

"Maka bantuan yang bisa disiapkan oleh pemerintah juga bisa semakin cepat dan semakin real-time juga, dan ke arah sana lah kami sekarang ini bergerak," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa jumlah kejadian bencana di Indonesia pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jumlah total kejadian di Indonesia pada tahun 2024 itu menurun drastis, 2.107 dari tahun sebelumnya yang berjumlah 5.400," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (7/1/2025).

Abdul mengatakan, sebagian besar bencana yang terjadi pada tahun 2024 didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Sementara itu, frekuensi kejadian bencana paling tinggi terjadi di beberapa wilayah, di antaranya Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

Abdul mengeklaim, turunnya jumlah peristiwa bencana tahun 2024 merupakan hasil dari penerapan aturan dan regulasi baru dalam pencatatan bencana sesuai Juklak Nomor 7 Tahun 2023.

Jika BNPB menggunakan pencatatan seperti tahun-tahun sebelumnya, maka secara keseluruhan didapati bencana di Indonesia naik dari tahun sebelumnya.

"Maka secara total seharusnya kejadian bencana di Indonesia kalau kita rekap secara keseluruhan itu ada 5.593 atau naik dari tahun sebelumnya," jelas Abdul.

MAGELANG, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Magelang, Jawa Tengah, mencatat peningkatan jumlah penerima sebanyak 316 siswa.

Dengan penambahan itu, total penerima MBG saat ini sebanyak 2.945 siswa dari 21 sekolah.

Sebelumnya, program MBG yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 telah menjangkau 2.629 siswa dari 16 sekolah.

Penambahan penerima mulai berlaku pada Senin (20/1/2025), dengan lima sekolah tambahan yang ikut serta.

Menurut Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang, M Rauuf Oktavian Nur, sasaran program MBG sebenarnya mencakup 3.091 siswa.

Namun, 146 siswa dari SMK Ma’arif Kota Magelang tidak bisa mengikuti program ini karena sedang menjalani praktik kerja lapangan selama tiga bulan.

"Ke depan masih ada beberapa sekolah yang kami proses. Pasti bertambah lagi sampai batas maksimal kami," ujar Rauuf saat ditemui di kantornya, Senin.

Maksimal 3.500 siswa

Rauuf menjelaskan bahwa kapasitas dapur untuk program MBG di Kota Magelang dibatasi hingga 3.500 penerima. Sasaran program ini mencakup siswa, ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan anak di bawah lima tahun (balita).

Penambahan anggaran untuk 316 siswa baru ini berasal dari Badan Gizi Nasional, dengan alokasi Rp 10.000 per porsi makan.

"Penambahan ini bukan dadakan dan sudah kami rencanakan. Prosesnya butuh waktu dan verifikasi data," tambah Rauuf.

Sementara itu, Rauuf menyebutkan bahwa MBG untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita belum bisa dilaksanakan bulan ini karena masih dalam proses verifikasi data.

Program MBG diharapkan mampu membantu meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya di kalangan siswa, serta kelompok rentan seperti ibu dan anak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan tambang batubara PT Harum Energy Tbk (HRUM) akan membangun 30 unit rumah panggung di Muara Angke, Jakarta Utara.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) saat meninjau rumah panggung Muara Angke yang dibangun PT PAL Indonesia hasil kolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dan PT Panca Karya Unggul Abadi pada Sabtu (18/01/2025).

30 unit rumah tersebut tersebar di RT 6 sebanyak 14 unit dan RT 7 sebanyak 16 unit, tepatnya di Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan.

Pembangunan rumah panggung ini merupakan bentuk Corporate Social Responsibility (CSR).

"Saya senang rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya selama 75 hari sehingga para penerima bantuan tidak terlalu lama menunggu dan dalam proses verifikasinya harus tepat sasaran berdasarkan arahan Pak Prabowo," kata Menteri Ara, dikutip dari keterangan resmi.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Rinciannya, 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Tujuannya adalah untuk mengentas backlog kepemilkan rumah Indonesia yang telah mencapai 10 juta dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Karena dirasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa menutup masalah tersebut, maka pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya untuk swasta dari dalam dan luar negeri maupun pemerintah luar negeri untuk berinvestasi di sektor ini.

Saat ini, sudah ada Qatar, Uni Emirat Arab, dan China yang menyatakan minatnya untuk terlibat dalam program ini.

Menyusul 3 negara tersebut, ada Jepang yang juga dikabarkan berminat untuk menaruh modal di program 3 juta rumah.

KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Pembagian makanan kepada para siswa dalam program tersebut telah mulai dilakukan pada 6 Januari 2025.

Dengan ini, MBG menjadi salah satu program yang berhasil direalisasikan di masa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran usai keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.

Lantas, apa saja hal yang perlu menjadi catatan dari program Makan Bergizi Gratis?

BGN klaim MBG berjalan baik dan lancar

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis.

Anggaran sebesar itu digunakan untuk menyasar 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang tahun 2025.

Pemerintah menetapkan setiap penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis mendapatkan paket makanan bernilai Rp 10.000 per porsi.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menilai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis pada tahap pertama sejak 6 Januari lalu secara umum telah berjalan dengan baik dan lancar.

"Laporan-laporan masyarakat menjadi catatan evaluasi harian kami," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Dadan menjelaskan, BGN membagi proses pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Pada tahap pertama sepanjang Januari-April 2025, BGN menargetkan ada 3 juta orang yang akan menerima manfaat Makan Bergizi Gratis melalui pengoperasian 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) se-Indonesia.

Untuk tahap kedua pada April-Agustus 2025, BGN menargetkan terdapat 6 juta orang yang menerima manfaat program MBG melalui operasional 2.000 SPPG.

Selanjutnya, pada tahap ketiga mulai akhir Agustus hingga Desember 2025, ada 15-17,5 juta orang yang ditarget BGN bisa menerima bantuan melalui 5.000 SPPG.

Terkait pelaksanaan MBG sejak 6 Januari lalu, Dadan mengaku telah menerima laporan dari masyarakat.

Ia pun memastikan, BGN akan mencoba menindaklanjuti setiap laporan, catatan, atau masukan dari masyarakat tersebut.

Dadan menekankan, BGN salah satunya akan mengevaluasi persiapan anggaran Makan Bergizi Gratis sebagai perbaikan pelaksanaan program tersebut pada tahap selanjutnya.

"BGN fokus mengimplementasikan anggaran Rp 71 triliun. Kami usahakan BGN siap lebih awal," tuturnya.

Evaluasi makanan gratis dari MBG

Dalam pelaksanaan program MBG, BGN sebenarnya telah menunjuk kepala SPPG yang dapat bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk mengawasi kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Namun, realita di lapangan, sejumlah masyarakat masih mengeluhkan soal menu makanan gratis, termasuk dianggap kurang layak dimakan, kurang mencukupi kebutuhan gizi, serta tidak dilengkapi susu.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah terkait menu makanan gratis dari program MBG.

1. Menu makanan gratis

Dokter Spesialis Gizi Klinik dari Universitas Indonesia (UI), Inge Permadhi, menilai beberapa menu makanan dalam program MBG kurang memiliki komposisi yang cukup untuk bisa disebut bergizi.

"Komposisinya ada yang baru terdiri dari nasi, lauk hewani, nabati, dan buah. Masih ada kekurangan untuk ketersediaan sayur," katanya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (9/1/2025).

Menurut Inge, makanan bergizi harus memiliki komponen lengkap dengan zat gizi seimbang yakni terdiri dari sumber karbohidrat, lauk hewani dan nabati, sayur, serta buah.

Selain kelengkapan jenis, makanan bergizi juga perlu disajikan dengan memenuhi komposisi zat gizi seimbang sesuai kebutuhan setiap orang per hari.

Hal lain yang perlu diperhatikan yakni lauk dalam menu MBG sebaiknya tidak selalu digoreng. Sebab, kata Inge, gorengan bisa menjadi salah satu sumber lemak penyebab kegemukan dan penyakit lainnya.

2. Jika tak tersedia susu, bisa diganti telur atau ikan

Ahli gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo mengungkapkan, makanan dalam program Makan Bergizi Gratis bisa saja diberikan tanpa susu.

Tapi, sebagai gantinya, menu makanan tersebut perlu dilengkapi dengan sumber protein dan mineral lainnya.

Ia menjelaskan, sumber protein bisa diganti telur, ikan, tempe, dan tahu. Sementara asupan mineral bisa didapat dari telur, ikan, buah, dan sayur.

Toto melihat, menu makanan dalam program MBG yang disediakan pemerintah secara umum sudah mengandung berbagai nutrisi penting, seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin.

“Karbohidratnya dari nasi, proteinnya dari telur dan penggantinya, lemak dari minyak dan sebagainya, lalu vitamin dan mineral dari sayur dan buah,” kata dia kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Toto menilai, susu bisa dianggap menjadi sumber pangan pelengkap dalam gizi seimbang. Penderita alergi laktosa pun tak bisa meminumnya.

Karena susu bukan sumber pangan utama dan tidak mempunyai vitamin penting untuk tubuh, ia merasa, minuman tersebut tidak harus menjadi bagian dari menu MBG.

3. Makanan diupayakan enak

Dalam tahap penyajian, Toto berharap BGN atau SPPG dapat menentukan menu MBG yang enak dan disukai kelompok penerima manfaat.

"Menu penting untuk enak, variasinya baik, dan tidak ketemu (disajikan sama) setiap hari. Pasti programnya akan diteruskan," lanjutnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Menu MBG yang enak, bervariasi, dan porsinya tidak terlalu banyak akan membuat penerima manfaat seperti anak-anak menghabiskan makanan yang diberikan.

Hal ini juga bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk menghabiskan makanan, tidak menyisakan sampah, sehat, dan menghargai.

4. Pengolahan baik untuk hindari keracunan

Chef & Beverage Manager Hotel Grandhika Semarang, Teguh Firmanto, menyebut anggaran Rp 10.000 bisa saja menghasilkan makanan bergizi, enak, dan layak dalam program MBG.

Namun, hal itu hanya terjadi jika makanan gartis dibuat pemerintah lewat dapur besar di setiap kota atau dimasak di kantin sekolah, bukan disediakan oleh vendor katering selaku pihak ketiga.

"Pihak ketiga perlu uang lebih banyak untuk menyiapkan makanan bergizi. Mereka perlu anggaran untuk membeli bahan, membayar tenaga, transportasi, dan keuntungan," ujarnya, diberitakan Kompas.com, Jumat (10/1/2025).

Teguh pun menyoroti pengolahan bahan makanan gratis harus benar untuk menghindari keracunan. Misalnya, bahan baku bisa disimpan di dalam kulkas dan didistribusikan dengan baik.

Insiden keracunan yang dialami siswa di Sukoharjo setelah makan menu MBG pada Kamis (16/1/2025) tentu diharapkan tidak terjadi lagi.

(Sumber: Kompas.com/Chella Defa Anjelina, Aditya Priyatna Darmawan, Erwina Rachmi Puspapertiwi | Editor: Irawan Sapto Adhi, Inten Esti Pratiwi)