IDXChannel— Pada 2025 sektor properti berpeluang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Meski pada beberapa tahun ke belakang hanya bertahan di rate 1,5 persen sampai 2 persen, tetapi sektor ini diyakini mampu bertumbuh lebih tinggi.

Keyakinan ini ditopang oleh kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang khusus dan fokus pada perumahan rakyat.

Hal itu dikemukakan Pengamat Properti dari Stellar Property, M. Gali Ade Nofrans dalam diskusi Banking & Property Outlook 2025 “Era Baru Kebangkitan Industri Properti” yang diselenggarakan oleh Indonesia Housing Creative Forum dan Urban Forum.

Menurut Nofrans, adanya regulasi baru dan sederet insentif dari pemerintah juga dapat mendorong peningkatan penjualan properti di Indonesia.

Pada 2025 menjadi momentum transformasi industri properti di tanah air. Untuk itu perlu dorongan kebijakan pemerintah yang proaktif inovatif. Misalnya soal sistem perizinan satu pintu yang efisien dan subsidi tepat sasaran.

“Perubahan pemerintah membawa kebijakan strategis seperti Program 3 Juta Rumah dan insentif fiskal memberikan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan pasar. Dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan, sektor properti memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan sektor ekonomi nasional,” kata Nofran.

Nofrans menilai kehadiran Kementerian PKP mendapat sambutan positif dari para pemangku kepentingan. Mereka meyakini kehadirannya akan membuat iklim investasi perumahan yang disokong oleh perbankan ke depan akan semakin membaik. Apalagi Kementerian PKP telah mewacanakan menambah alokasi KPR bersubsidi di tahun depan menjadi 800 ribu unit rumah.

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menuturkan, salah satu titik berat Pemerintah Prabowo-Gibran dibidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di Kawasan Pedesaan sebanyak 2 juta unit.

Angka tersebut menurut Harie Ganie berarti akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi disetiap desa.

Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan di angka 1 juta unit rumah. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha. Tinggal pemerintah mencari terobosan bagaimana program-program tersebut bisa terserap pasar dengan baik oleh masyarakat dan pasar.

“Dengan jumlah penduduk yang banyak, housing backlog yang besar dan kriteria calon pembeli rumah di Indonesia yang makin beragam, bagi pemerintah, pelaku usaha dan perbankan perlu kolaborasi mengatasi sumbatan dan hambatan baik dari sisi supplay dan demand-nya agar program 3 juta rumah bisa berjalan,” ujar Harie Gani.

Namun pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun dikisaran 300-400 ribu unit rumah per tahun.

"Sekarang program 3 juta rumah, diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini,” katanya

Secara keseluruhan, menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, hal yang dilakukan oleh pemerintah lewat Kementerian PKP lewat door to door ke lintas kementerian berbelanja dan mengatasi masalah perumahan harus diberikan apresiasi.

Jika pemerintah terus melakukan singkronisasi terhadap aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral, Apersi optimis program 3 juta rumah bisa tercapai.

“Kementerian PKP diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” tuturnya.

Junaidi berharap kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Namun, pihaknya menyatakan optimistis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 ribu unit. "Pengalaman melihat data history, itu kami optimistis di angka antara 250 ribu sampai dengan 350 ribu untuk tahun 2025," kata dia.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) Risma Gandhi menuturkan, bahwa salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam program 3 juta rumah adalah penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Selama ini katanya sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisi terbesar.

“Akibatnya mereka bikin rumah secara swadaya, atau pakai KPR tetapi meminjam nama saudaranya. Kementerian PKP dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus bisa mengupayakan dan merealisasikan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para PMI atau Pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan memberikan Kredit Tanpa Agunan,” ujar dia.

Bagi perbankan, program 3 juta rumah di era pemerintahan baru, jelas memberi sinyal positif, dan industri pembiayaan properti akan bangkit. Bank Tabungan Negara (BTN) menurut VP Subsidized Mortgage Division BTN, Nur Ridho, BTN sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rumah subsidi. Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang, sampai dengan 30 tahun. “Kami optimis. InsyaAllah 3 juta bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun. BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200 ribu unit akan menjadi 400 ribu,” kata dia.

Ketua Asosiasi Rumah Modular Indonesia (ARMI, Nicolas Kesuma mengungkapkan, metode konstruksi modular menjadi solusi paling relevan bagi implementasi Program 3 Juta Rumah di tengah-tengah gencarnya upaya dunia menekan dampak pemasan global.

Pasalnya, selain dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, konstruksi modular juga mampu memastikan keberlanjutan serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebab, metode ini mengadopsi teknologi produksi yang lebih bersih dan ramah lingkungan termasuk penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah lebih baik dan pengurangan emisi.

Sehingga, dapat mengurangi dampak negatif industri terhadap lingkungan. Selain itu, perakitan jenis bangunan dari bagian-bagian (modul-modul) juga tidak menimbulkan dampak apapun terhadap lingkungan karena telah diproduksi di pabrik yang kemudian diangkut ke lokasi konstruksi untuk dipasang menjadi bangunan lengkap.

“Saat ini, modular housing menjadi solusi terbaik karena memiliki lima karakter konstruksi yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan global. Kelima karakter itu adalah pengerjaan konstrusksi bangunan lebih cepat, kontrol kualitas bangunan terjamin, design lebih flexible, hemat biaya, dan ramah lingkungan,” ujar Nicolas.

Direktur Operasional PT Motive Mulia, Produsen Beton Merah Putih Akhmad Syamsuddin mengatakan bahwa Program 3 Juta Rumah bukan hanya sebuah kesempatan, tetapi juga tantangan bagi semua pemangku kepentingan di industri properti. Tantangan tersebut meliputi bagaimana menyeimbangkan aspek kualitas rumah dengan harga yang terjangkau, mengingat semakin sempitnya lahan perumahan dan meningkatnya biaya konstruksi.

Oleh karena itu, kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk memberikan solusi pembangunan perumahan yang berkualitas, efisien dalam hal biaya, serta memiliki waktu pembangunan yang cepat. Beton modular pracetak adalah solusi tepat untuk mendukung target pemerintah dalam penyediaan perumahan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Sistem modular Beton Merah Putih juga telah mengadopsi teknologi dan bahan ramah lingkungan yang semakin dibutuhkan dalam pembangunan masif dan berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan proyek nasional

“Solusi Prefabricated Modular Concrete akan mengurangi waktu dan biaya pembangunan secara signifikan, sehingga sangat relevan dan tepat untuk implementasi berbagai proyek hunian di kawasan perkotaan yang memerlukan pembangunan cepat dengan biaya terjangkau, seperti program 3 juta rumah ini,” kata Akhmad.

Sistem Modular juga memiliki fleksibilitas tinggi, mulai dari desain hingga konstruksinya, sehingga cocok untuk pembangunan berbagai proyek, mulai dari rumah tapak hingga gedung bertingkat.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta -

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk 2025 menjadi Rp 5.396.761. UMP Jakarta naik 6,5% dari yang sebelumnya Rp 5.067.381 pada 2024.

"Jadi, untuk UMP, kita juga mengacu kepada permenaker yang sudah diterbitkan, Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2025 dihitung dengan menggunakan formula peraturan Menteri Ketanakerjaan dimaksud, dengan nilai kenaikan sebesar 6,5%," kata Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyadi di Kawasan Kebayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

"Sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp 5.396.761," lanjutnya.

Dengan naiknya UMP, para pekerja bisa memenuhi kebutuhannya, salah satunya rumah. Para pekerja dengan gaji UMP bisa memiliki rumah dengan cara mencicilnya melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Untuk besaran cicilannya, perencana keuangan kerap mengingatkan maksimal penghasilan yang digunakan untuk cicilan adalah 30%. Jika kamu memiliki gaji Rp 5.396.761 juta, maka cicilan maksimal yang bisa kamu bayarkan untuk membeli rumah adalah Rp 1.619.028 per bulan.

Berapa harga rumah dan lokasi yang cocok untuk cicilan tersebut?

Mari asumsikan kamu ingin mengambil rumah dengan tenor 20 tahun. Selama 5 tahun pertama, bunga yang harus dibayarkan flat sebesar 5,46% kemudian 15 tahun berikutnya bunga floating misalnya 12%.

Perlu dicatat, uang muka atau down payment (DP) tidak termasuk dalam KPR jadi kamu harus membayar DP-nya terlebih dahulu. Misalnya, DP yang dibayarkan adalah 20% harga properti.

Melihat dari simulasi kalkulator BTN, kisaran harga rumah maksimal yang bisa kamu beli adalah Rp 170 juta. Di mana jumlah pokok pinjaman yang akan dibantu bank lewat KPR Rp 136 juta (setelah dikurangi DP 20%). Angsuran selama 5 tahun pertama (60 bulan) Rp 1,1 juta dan 15 tahun berikutnya Rp 1,6 juta.

Untuk lokasi rumah yang masih dijual dengan harga tersebut umumnya berupa rumah subsidi yang ada di sekitar Jakarta, misalnya Bekasi, Tangerang, hingga Bogor. Harga rumah subsidi masih ada yang sekitar Rp 160 juta-an. Untuk cicilan rumah subsidi biasanya berupa bunga flat 5% hingga masa cicilan selesai dan tidak perlu membayar DP.

Sementara itu, dilansir dari situs jual beli rumah, jika tak ingin rumah subsidi, di Parung Panjang, Bogor masih ada rumah Rp 150 juta-an untuk tipe 37/60. Di Citayam juga masih ada untuk harga Rp 150 juta-an dengan tipe 22, di Depok tipe 30, hingga di Tambun Utara tipe 80.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

KOMPAS.com - Papua salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena di Kabupaten Biak Numfor menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 219 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui laman Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Biak Numfor:

1. Perumahan Artamakmur Regency: Tipe 30

   Perumahan pertama terletak di Samofa, Kabupaten Biak Numfor. Dikembangkan oleh PT artamakmur Regency dengan patokan harga Rp 212 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 30/72 meter persegi. Dari total 114 rumahmasih tersedia 80 unit lagi.

2. Biak Permai: Tipe T 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Wika Yohana. Terletak di Samofa, Kabupaten Biak Numfor, banderol yang dipasang per unit adalah Rp 219 juta.

   Setiap unit dibangun seluas 36/100 meter persgei. Hingga kini masih tersedia 7 unit lagi dari total 11 rumah yang ditawarkan.

3. Griya Mandouw Indah 1: Tipe T 36

   Berlokasi di Samofa, Kabupaten Biak Numfor, perumahan ini dikembangkan oleh PT Wika Yohana.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/108 meter persegi dengan harga Rp 219 juta. Hingga kini dari total 53 unit, masih tersedia 6 rumah lagi.

4. Griya Mandouw Indah 2: Tipe T 36

   Terletak di Samofa, Kabupaten Biak Numfor, perumahan ini dibangun oleh PT wika Yohana dengan banderol Rp 219 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/144 meter persgei. Hingga saat ini masih tersisa satu rumah lagi.

KOMPAS.com - Papua salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Jayapura menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 212 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Jayapura:

1. Konimbutho: Tipe 36

   Perumahan pertama terletak di Waibu, Kabupaten Jayapura. Dikembangkan PT Efata Sinar Cemerlang dengan harga Rp 205 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/100 meter persgei. Dari total 34 rumah, masih ada 8 unit lagi.

2. Doyo Anugerah Regency: Tipe 36 M2

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Anugerah Binasukses Sejahtera dan terletak di Waibu, Kabupaten Jayapura.

   Tiap unit dibangun seluas 36/90 meter persegi dengan banderol Rp 205 juta. Hingga kini masih ada satu unit lagi.

3. Perumahan Valezka Residen: Tipe 36

   Berlokasi di Waibu, Kabupaten Jayapura, perumahan ini dikembangkan oleh PT Valezka Menara Residen dengan harga Rp 205 juta.

   Setiap rumah dibangun dengan luas 36/90 meter persgei. Dari total 22 rumah yang ditawarkan, masih ada 11 unit lagi.

4. Darsua Residence: Tipe 36/90

   Terletak di Waibu, Kabupaten Jayapura, perumahan ini dibangun oleh PT Darsua Harapan Abadi dengan banderol Rp 212 juta.

   Tiap unit dibuat seluas 36/90 meter persegi. Hingga kini, masih ada 77 rumah lagi dari total 497 unit yang ditawarkan.

5. Sereh Residence: Tipe 36/90

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Darsua Harapan Abadi yang berlokasi di Sentani, Kabupaten Jayapura.

   Terdapat total 120 rumah dengan banderol Rp 212 juta dan berukuran 36/90 meter persgei. Sisa rumah yang tersedia untuk dijual saat ini adalah 9 unit.

KOMPAS.com - Papua salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Keerom menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 219 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Keerom:

1. Perumahan Mega Permai: Tipe 36

   Perumahan pertama terletak di Arso, Kabupaten Keerom. PT Tiga Putri Papu membangun masing-masing rumah dengan luas 36/94 meter persegi seharga Rp 119 juta.

   Dari total 40 rumah yang ditawarkan, masih tersedia 7 unit lagi.

2. Appernas Keerom Residence: Tipe 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Mikro Jaya dan terletak di Arso, Kabupaten Keerom, dengan banderol Rp 219 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/108 meter persgei. Sampai saat ini masih tersedia 216 rumah lagi.

3. Grace Residence: Tipe Alpha

   Berlokasi di Arso, Kabupaten Keerom, perumahan ini dikembangkan oleh PT Ranggalangi Cipta Sarana dengan harga Rp 219 juta per unit.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/95 meter persegi. Dari total 12 rumah yang ditawarkan, masih tersedia 10 unit lagi.

4. Graha Arso Indah: Tipe 36

   Terletak di Arso, Kabupaten Keerom, perumahan ini dibangun oleh PT Graha Pradipta Mandiri dengan banderol Rp 219 juta per unit.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/95 meter persgei. Dari total 34 rumah yang ditawarkan, masih tersedia 23 unit lagi.

5. Yuwanain Permai: Tipe Yuwanain Permai

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Papua Panca Gemilang Group yang berlokasi di Arso, Kabupaten Keerom.

   Terdapat total 79 rumah dengan ukuran 36/135 meter persegi seharga Rp 219 juta. Hingga kini masih ada 44 rumah lagi yang masih dipasarkan.

Jakarta: Tigaraksa yang berada di Kabupaten Tangerang menjadi salah satu kawasan yang dicari masyarakat untuk mendapat rumah dengan Harga terjangkau. Akses transportasi yang mudah menjadi alasannya.

Perumahan di Tigaraksa menyediakan tipe dan Harga yang bervariasi, untuk termurah dibanderol mulai dari Rp168 juta.

Bagi kamu yang ingin membeli rumah di Tigaraksa, berikut ini rekomendasi rumah murah yang tercatat di Sikumbang Tapera.

Rekomendasi rumah di Tigaraksa

Perumahan subsidi di Tigaraksa. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Bukit Tigaraksa

Perumahan yang terletak di Tigaraksa, Bantar Panjang, Kabupaten Tangerang, Banten ini dibangun oleh PT Frymar Pratita Agung. Perumahan ini memiliki 486 unit tipe rumah subsidi.

Untuk rumah subsidi ditawarkan dengan harga Rp168 juta untuk luas bangunan 60 meter persegi dan luas bangunan 30 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan

Adapun spesifikasi rumah memiliki atap baja ringan, dinding batu bata, dan lantai keramik.

2. Mutiara Sodong Tahap 2

Terletak di Sodong, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, perumahan ini dibangun oleh Mustika Putra Nusantara. Ada 245 unit rumah subsidi yang tersisa.

Rumah subsidi dibanderol dengan harga Rp185 juta memiliki luas bangunan 30 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah subsidi ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap dari genteng beton dan rangka baja ringan, dinding batako, lantai keramik dan pondasi keramik.

3. Perumahan Flamboyan Garden 3

Terletak di Tigaraksa, Sodong, Kabupaten Tangerang, Banten, perumahan ini dibangun oleh PT Khoulah Prima Raya. Terdapat 64 unit rumah subsidi.

Rumah murah dengan untuk luas bangunan 30 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi memiliki fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi dengan harga Rp168 juta.

Adapun spesifikasi rumah yakni, atap genteng beton, dinding plester aci, dan lantai dengan keramik dan batu kali.

3. Metro Persada Margasari

Terletak di Margasari, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, perumahan yang dibangun oleh Mitra Berkat Propertindo ini memiliki 10 rumah subsidi.

Rumah subsidi dengan luas 30 meter persegi dan luas bangunan 60 meter persegi dibanderol dengan harga Rp185 juta. Rumah tersebut memiliki fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah yang ditawarkan adalah atap genteng beton, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Bumi Bantar Panjang

Perumahan ini terletak di Bantar Panjang, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Dibangun oleh Sinar Mju Adiguna, perumahan ini memiliki 3 unit tipe sunbsidi dengan harga Rp168 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah subsidi ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap dari baja ringan dan genteng beton, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)

KOMPAS.com - Papua salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Nabire menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 219 juta.

Masyarakata adapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Nabire:

1. Perumahan Waharia Permai: Tipe 36/82 (2017)

   Perumahan pertama terletak di Teluk Kimi, Kabupaten Nabire. Dikembangkan PT Baliem Indah Property dengan banderol Rp 194 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/82 meter persegi. Hingga kini masih ada 27 unit lagi.

2. Perumahan Citra Buana Nabire: Tipe 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Buana Papua Adil dan terletak di Teluk Kimi, Kabupaten Nabire.

   Dengan luas 36/85 meter persegi, harga yang perlu dibayarkan konsumen Rp 212 juta. Dari total 157 rumah, masih tersedia 91 unit lagi.

3. Raihana Residence: Tipe 36

   Berlokasi di Nabire, Kabupaten Nabire, perumahan ini dikembangkan oleh Semangat Papua Sejahtera.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/108 meter persegi seharga Rp 219 juta. Hingga saat ini, masih tersedia 42 unit lagi.

4. Samabusa Residence: Tipe T36

   Terletak di Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, perumahan ini dibangun oleh PT Cipta Agung Propertindo dengan harga Rp 219 juta.

   Masing-masing rumah dirancang seluas 36/126 meter persegi. Dari total 95 unit, telah terjual 37 rumah, dan sisanya 58 unit lagi.

KOMPAS.com - Papua salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Merauke menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 219 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi ini melalui situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Merauke:

1. Berlian Blorep Permai Ii: Tipe 36

   Perumahan pertama terletak di Merauke, Kabupaten Merauke. Dikembangkan PT Simpati Tirta Irian Jaya dengan harga Rp 205 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/98 meter persegi. Dari total 114 unit, masih tersedia 33 rumah lagi. 147 unit rumah.

2. Berlian Blorep Permai Iii: Tipe 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Simpati Tirta Irian Jaya dan terletak di Merauke, Kabupaten Merauke.

   Tiap rumah dibangun seluas 36/98 meter persegi dengan banderol Rp 219 juta. Hingga kini telah terjual 179 unit dan sisanya 92 rumah lagi.

3. Griya Arwana Lestari: Tipe Maleo 36

   Berlokasi di Merauke, Kabupaten Merauke, perumahan ini dikembangkan oleh Pinkograha Lestari Indah.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/90 meter persegi dengan harga Rp 219 juta. Hingga ini masih ada 195 rumah lagi.

4. Griya Yelmasu Indah Ii: Tipe 36

   Terletak di Merauke, Kabupaten Merauke, perumahan ini dibangun oleh PT Prisma Cahaya Berlian dengan banderol Rp 219 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/96 meter persegi. Dari total 528 unit, masih tersedia 459 rumah lagi.

5. Mbr Griya Elora 1: Tipe 36

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Elora Papua Abadi yang berlokasi di Merauke, Kabupaten Merauke.

   Terdapat total 21 rumah yang dibangun seluas 36/80 meter persegi dengan harga Rp 219 juta. Hingga kini masih ada sisa 21 rumah lagi.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengatakan program makan bergizi gratis tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak, tapi juga mampu memberdayakan ekonomi pedesaan.

"(Program) makan bergizi juga hal strategis, kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, kecamatan, kabupaten, provinsi," kata Prabowo dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Prabowo mengatakan puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah karena adanya program makan bergizi gratis. Ia memberikan contoh dari semula Rp 1 miliar kini mencapai Rp 8 miliar uang yang berputar di desa per tahunnya.

"Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah, sebagai contoh yang sederhana, dengan Dana Desa kita gulirkan Rp 1 miliar per desa per tahun, dengan makan bergizi melalui uang makan untuk anak-anak beredar kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. Kita akan balikkan uang tersedot ke pusat kita balik uang akan turun ke desa, ke daerah-daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyinggung program pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang bukan hanya menjadi fokus pemerintah saja, tapi juga menjadi agenda dunia. Ke depan, Prabowo juga akan memperbaiki pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

"Ternyata fokus kita kepada memerangi kemiskinan dan kelaparan itu menjadi agenda dunia, waktu saya hadir di G20 itu tema dunia memerangi kemiskinan dan kelaparan, karena itu, subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki akan lebih tepat sasaran dan berkeadilan," ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah saat ini tengah merumuskan langkah-langkah agar subsidi dapat meningkat dan tepat sasaran. Efisiensi anggaran kementerian lembaga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan subsidi.

"Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah agar semua subsidi bisa dirasakan golongan rakyat kita yang paling lemah. Saudara sekalian dalam rangka meningkatkan efisiensi tentunya ada prioritas sehingga tidak semua pengajuan dari daerah dari kementerian /lembaga kita penuhi tahun ini. Tetapi saya percaya dengan strategi kita di saat mendatang akan terdapat kemampuan kita untuk menjalankan semua prioritas yang saudara canangkan," ujarnya.

Tonton juga video: Wamendes Targetkan Setiap Desa Bisa Jadi Pemasok Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(eva/jbr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa program makan bergizi gratis akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.

"Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," ujar Prabowo saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).

Prabowo menambahkan bahwa peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen.

Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.

"Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," jelas Prabowo.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.

"Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini.

Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pihaknya akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah," kata Prabowo.

Jakarta -

PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) mengungkapkan masyarakat berpenghasilan Rp 15 juta tengah diusulkan bisa ikut menikmati KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hal ini disampaikan oleh VP Subsidized Mortgage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero), Nur Ridho dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

"Yang sedang diusulkan terkait besaran kemampuan, sebelumnya penghasilan Rp 8 juta, mudah-mudahan bisa kita usulkan maksimal di angka Rp 15 juta," katanya.

Ia menuturkan saat ini usulan ini tengah dikaji di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BTN sendiri berharap usulan ini bisa diterapkan mulai Januari 2025 mendatang.

"Kita usulkan BTN per Januari. Tapi kewenangan di Kementerian. Sudah diusulkan sudah di Kementerian Keuangan," ungkapnya.

Nantinya, ketentuan ini dapat berlaku bagi nasabah yang sudah menikah dan belum menikah.

Untuk ketentuan saat ini, batas gaji penerima FLPP yang belum menikah adalah tidak lebih dari Rp 7 juta. Sementara, untuk yang sudah menikah tidak boleh lebih dari Rp 8 juta.

Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang diberikan sebesar Rp 4 juta di daerah selain Papua dan Papua Barat dan Rp 10 juta untuk di Papua dan Papua Barat.

Dengan uang muka mulai dari 1%, suku bunga flat 5%, dan masa kredit sampai 20 tahun. Tipe rumah yang tersedia untuk pembiayaan FLPP yakni 21-36 meter persegi dengan luas lahan 60-200 meter persegi.

Usulan mengenai batasan gaji penerima FLPP sampai Rp 15 juta ini sudah lama didorong. Menurut catatan detikcom, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo era Presiden Joko Widodo sempat mengungkapkan hal serupa.

Alasannya dikarenakan masyarakat dengan rentang penghasilan tersebut ada yang merasa kesulitan untuk membeli rumah dengan skema KPR komersial.

"Kita lagi skemakan. Sekarang kan memang yang dapat MBR. Kita lagi lihat, memang di antara MBR ke atas ini kan ada juga yang butuh kebutuhan," ucap Wakil Menteri BUMN, Kartika Wijoatmodjo saat ditemui di Samesta Sentraland Cengkareng, Senin (13/5/2024) lalu.

(aqi/das)

IDXChannel- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menargetkan dapat merealisasikan KPR sekitar Rp250 miliar.

Hal ini juga untuk mendukung program tiga juta rumah yang menjadi fokus pemerintah. "Angka ini mencerminkan optimisme BTN dalam memperkuat posisinya sebagai mitra utama masyarakat dalam pembiayaan perumahan," kata Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar saat acara BTN Properti Expo 2024 sebagai bagian dari Hari Ulang Tahun (HUT) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN ke-48 di Jakarta Selasa (10/12/2024).

BTN Properti Expo 2024 merupakan bagian dari visi BTN untuk terus mendukung inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang berkualitas.

Dengan sinergi bersama masyarakat dan para pengembang, BTN optimistis dapat terus memberikan kontribusi positif bagi kebangkitan ekonomi nasional melalui pembiayaan perseroan pada sektor properti di Indonesia.

Sebagai pelopor KPR di Indonesia, BTN terus berkomitmen memberikan solusi terbaik bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

BTN Properti Expo 2024 merupakan wujud nyata dukungan kami terhadap program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyediakan akses perumahan yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Sebagai mitra terpercaya pemerintah dalam sektor perumahan, Bank BTN bertekad untuk terus mendukung program ini melalui berbagai inovasi dan sinergi dengan pengembang, pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

BTN memberikan dukungan kepada pemerintah untuk perbaikan kebijakan di sektor perumahan, baik dari sisi supply maupun demand. Dari sisi supply, BTN memberikan masukan agar pemerintah mempermudah perizinan dan perpajakan agar proyek pembangunan hunian dapat lebih masif.

Sedangkan di sisi demand, BTN mendorong peningkatan permintaan terhadap rumah dengan mengusulkan perbaikan skema subsidi dan jangka waktu yang lebih panjang hingga 20 tahun.

“Hal ini kami lakukan agar lebih banyak masyarakat yang bisa menikmati kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau,” kata Hirwandi.

Pameran ini berlangsung selama lima hari (10-15 Desember 2024) di delapan kota besar sekaligus, yaitu Medan, Tangerang, Jakarta, Cikarang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar, dengan tema “Merayakan 48 Tahun KPR BTN: Solusi Hunian untuk Semua”. Gelaran ini menjadi salah satu langkah strategis BTN dalam mendukung kebutuhan perumahan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam rangka HUT KPR, BTN menawarkan sejumlah promo menarik sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang akan mengajukan KPR Non-Subsidi dengan suku bunga ringan mulai dari 3,48 persen, promo bebas biaya-biaya seperti provisi, administrasi, dan appraisal, serta diskon biaya asuransi jiwa sebesar 5 persen, spesial untuk rumah yang ditawarkan para pengembang selama pameran berlangsung.

Khusus untuk KPR Subsidi, terutama melalui program Tapera, masyarakat dapat menikmati tambahan subsidi biaya akad dan hadiah langsung. “Manfaat tersebut diberikan untuk membantu masyarakat mengurangi beban biaya saat mengajukan KPR,” ujar Hirwandi.

Promo-promo ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memiliki rumah dan mendukung upaya pemerataan hunian layak di seluruh Indonesia.

Hirwandi mengatakan, sejak 48 tahun yang lalu, BTN telah menjadi garda terdepan dalam pembiayaan perumahan di Indonesia sebagai pelopor program KPR atas penugasan khusus dari pemerintah. Perjalanan tersebut tidak lepas dari kerja keras, kolaborasi, dan dukungan yang luar biasa dari seluruh mitra dan pengembang.

BTN Properti Expo 2024 melibatkan 105 pengembang terbaik dari seluruh Indonesia yang akan menghadirkan hunian layak bagi keluarga Indonesia, di antaranya yakni Ciputra, Sinar Mas Land, Summarecon, Paramount Group, dan Perum Perumnas.

(kunthi fahmar sandy)