Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto. Sigit mengatakan Polri bakal merekrut Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) yang memiliki keahlian di bidang gizi hingga akuntan.

Menurut Sigit, Bakomsus dengan keahlian di dua bidang tersebut akan membantu menyukseskan program MBG. Ada juga Bakomsus yang telah direkrut untuk bidang keahlian peternakan dan perikanan.

"Sebagai komitmen kami untuk mendukung program makan bergizi gratis, maka Polri pun melakukan rekrutmen terhadap Bakomsus yang memiliki keahlian di bidang gizi dan tadi juga rencana ke depan akuntan, di samping yang sudah, yang memiliki keahlian peternakan dan perikanan, ini semua kami harapkan bisa mendukung ekosistem dari program Makan Bergizi Gratis," kata Sigit di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Dukungan Polri untuk MBG juga diwujudkan lewat pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dia mengatakan SPPG Polri yang baru diresmikan di Pejaten, Jakarta Selatan, telah memenuhi standar keamanan makanan atau food security yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kemudian tadi kita lihat, bahwa dari sisi standar untuk pemenuhan makan bergizi, tadi sudah dilaporkan oleh SPPG, kami juga memiliki food security untuk memastikan jangan sampai ada potensi yang pada saat kami distribusikan makanan tersebut tidak layak," katanya.

Menurutnya, Polri akan meningkatkan standar pelayanan di SPPG. Hal ini dilakukan agar makan bergizi yang didistribusikan ke sekolah-sekolah sesuai dengan standar dan program pemerintah.

"Kita tentunya akan terus melakukan perbaikan, sehingga kemudian makan bergizi yang didistribusikan ke sekolah-sekolah yang ada sesuai dengan apa yang menjadi program dari pemerintah bisa kami laksanakan," ucapnya.

Sigit berharap fasilitas di SPPG Polri Pejaten dapat meningkatkan perekonomian daerah. Dia mencontohkan pembangunan kebun sayur hidroponik di area SPPG Polri Pejaten yang diharapkan mampu memberikan dampak perekonomian.

"Sehingga ini juga menjadi satu ekosistem yang kami harapkan selain untuk mendukung gizi, kualitas gizi dari anak-anak kita, ini juga menghidupkan ekosistem perekonomian di daerah, dan harapan tentunya ini akan bisa membantu meningkatkan perkembangan ekonomi," jelasnya.

Simak juga Video: Polri dan NU Kerja Sama Dukung Pelaksanaan Program Makan Gratis

(haf/haf)

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional menjamin Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan selama Ramadhan 1446 Hijriah menampilkan makanan kering berkualitas.

"Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan ahli gizi diharapkan bisa menampilkan menu menu Ramadhan lokal yang juga berkualitas," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di SPPG Polri Pejaten Jakarta Selatan, Senin.

Dadan mengatakan contoh MBG yang disajikan, yakni berupa pempek, batagor dan salad dengan gizi yang sudah dipertimbangkan dalam evaluasi sehingga mampu diimplementasikan.

Dia menilai proses MBG selama Ramadhan terbilang lancar lantaran makanan yang tersedia berupa makanan kering.

"Alhamdulillah lancar karena makanannya kering, jadi kejadian juga jarang dan memang titik krusialnya ada di evaluasi menu. Jadi kami harapkan kearifan lokal bisa diakomodir," ujarnya.

Pihaknya juga sudah menyiapkan pelayanan dengan menu normal kembali mengingat bulan Ramadhan akan segera berakhir.

BGN percaya dalam pengawasan MBG, maka seluruh lapisan masyarakat mampu untuk mengikuti perkembangannya.

Diharapkan SPPG Polri turut menjadi bagian dari sinergi untuk membangun dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

BGN menyatakan Polri sudah merencanakan akan membangun 542 SPPG yang diharapkan terus berkembang.

Langkah serius ini mendukung optimisnya percepatan target MBG dengan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada September 2025.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa infrastruktur menjadi kunci sukses pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pemerataan penerima manfaat.

"Kunci sukses yang paling krusial adalah infrastruktur dengan infrastruktur ini kami mengembangkan jejaring kerja sama, bermitra dengan seluruh instansi yang ada, kementerian lain, lembaga termasuk di antaranya Polri," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Pejaten Jakarta Selatan, Senin.

Dadan mengatakan selain infrastruktur, dua kunci sukses lainnya dalam MBG, yakni anggaran yang telah disiapkan dan sumber daya manusia (SDM) terlatih.

"SDM sudah kami didik dan sedang kami tambahkan untuk lengkap dan baru akan selesai Juli," ujarnya.

Kemudian, dia juga mengatakan ada empat standar dalam pelaksanaan MBG, yakni pemenuhan kebutuhan kalori, komposisi gizi, aspek higienis dan keamanan pangan. Empat hal itu sudah lengkap dimiliki SPPG Polri.

Diharapkan langkah serius ini mendukung optimisnya percepatan target MBG dengan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada September 2025.

"Semoga langkah kerjasama ini bisa terus berjalan dan cepat sehingga program Makan Bergizi Gratis dapat dikerjakan sesuai dengan target dari Pak Presiden Republik Indonesia," ujarnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti berharap SPPG Polri mampu menjadi upaya bersama untuk membangun generasi yang sehat dan kuat.

"Yang sudah menerima Makan Bergizi Gratis ini, jangan lupa untuk tetap rajin belajar, tetap semangat, kalian adalah harapan Indonesia di masa yang akan datang," ujar Mu'ti.

Dia berharap SPPG Polri turut menjadi bagian dari sinergi untuk membangun dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

BGN menyatakan Polri sudah merencanakan akan membangun 542 SPPG yang diharapkan terus berkembang.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berharap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri mampu mendukung target Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah untuk peresmian awal ini kami laksanakan di 4 SPPG di tingkat Mabes dan 16 SPPG di tingkat Polda Prioritas," kata Listyo di SPPG Polri Pejaten Jakarta Selatan, Senin.

Listyo mengatakan, SPPG Polri akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun pihaknya menggandeng Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Polri yang memiliki keahlian dalam bidang gizi, akuntan, ahli peternakan dan perikanan untuk menyukseskan MBG.

"Kemudian, dari sisi standar untuk pemenuhan makan berkisi tadi sudah dilaporkan oleh SPPG, kami juga memiliki pengawas pangan (food security) untuk memastikan dengan sampai," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, pihaknya akan mengawasi makanan didistribusikan dan jika ditemukan tidak layak maka akan dilakukan perbaikan.

Terlebih, SPPG Polri Pejaten telah menyiapkan kebun sayuran hidroponik untuk mendukung suplai terkait dengan kebutuhan dan kualitas bahan baku pangan serta menghidupkan ekosistem perekonomian di daerah.

"Sehingga kemudian makan bergizi yang didistribusikan ke sekolah-sekolah sesuai dengan apa yang menjadi program dari pemerintah bisa kami laksanakan," ujarnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Polri sudah merencanakan akan membangun 542 SPPG.

"Polri akan membuat 542 SPPG tapi kami harapkan akan lebih, saya berbisik kepada Pak Kapolri mudah-mudahan bisa 1.000," ujar Dadan.

Diharapkan 82,9 juta penerima manfaat MBG dapat dilayani di akhir tahun 2025.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta Polri menambah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga 1.000 unit guna mempercepat target program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sangat senang karena Polri sudah merencanakan pembangunan 542 SPPG. Saya tadi berbisik kepada Pak Kapolri, mudah-mudahan bisa mencapai 1.000 SPPG," ujar Dadan usai launching SPPG Polri di Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Menurutnya, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan nasional, namun dengan komitmen dan kerja cepat Polri, ia optimis percepatan program MBG dapat terealisasi.

"Bahkan dengan 1.000 SPPG, itu baru 3 persen dari kebutuhan nasional. Tapi saya optimis, dengan langkah serius dari gugus tugas Polri, pada bulan September seluruh fasilitas yang diperlukan untuk percepatan bisa tersedia," katanya.

Dadan menambahkan, pertumbuhan SPPG dalam beberapa waktu terakhir sangat signifikan, dengan Polri menjadi salah satu penyumbang utama.

"Belum lama kita MoU, hari ini kita sudah launching 4 SPPG baru, ditambah 16 lainnya sebagai bagian dari percepatan program ini. Minggu lalu jumlahnya masih 726, sekarang bertambah sekitar 300 SPPG, dan sebagian besar ada di Polri," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa keterlibatan Polri menjadi kunci percepatan MBG, sejalan dengan tiga faktor utama kesuksesan program, yaitu anggaran, yang sudah disiapkan oleh Presiden.

Lalu, sumber daya manusia (SDM), yang telah dilatih dan akan terus ditambah hingga Juli, serta infrastruktur, yang saat ini sedang dikembangkan dengan menggandeng berbagai instansi, termasuk Polri.

Dadan juga memastikan bahwa SPPG Polri telah memenuhi empat standar utama dalam penyediaan makanan bergizi, di antaranya pemenuhan kebutuhan kalori sesuai standar kesehatan, komposisi gizi yang seimbang, aspek higienis dalam pengolahan makanan, dan keamanan pangan, dengan pengecekan sebelum distribusi.

"Di SPPG Polri ini, keempat standar tersebut sudah terpenuhi. Sebelum makanan dikirim, sudah dicek oleh para ahli, sehingga terjamin aman dan berkualitas tinggi," tegas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto berpeluang menurunkan perilaku pemborosan pangan. Pemerintah hadir dalam mengatur porsi makan masyarakat.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa dalam program MBG, takaran makan seseorang sudah ditentukan.

Menurutnya, hal ini memungkinkan mencegah seseorang mengambil makanan melebihi porsi dan tidak habis, sehingga dibuang dan terjadi pemborosan.

Namun, Khudori menyebut bahwa dampak dari penurunan perilaku pemborosan pangan ini tergantung dari realisasi program MBG. Meski begitu, menurutnya, MBG memiliki kontribusi untuk menurunkan pemborosan pangan.

“Tentu MBG punya kontribusi menurunkan pemborosan pangan,” ujar Khudori kepada Bisnis, dikutip pada Senin (17/3/2025).

Di sisi lain, lanjut dia, pemborosan pangan sudah ditanggulangi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Misalnya, ritel modern bekerja sama dengan foodbank atau penjual makanan di sebuah mal atau kawasan bekerja sama dengan foodbank.

“Barang-barang yang hampir kadaluarsa atau makanan tak habis terjual bisa dimanfaatkan foodbank untuk disalurkan ke yang memerlukan, baik diolah dulu atau tidak,” tuturnya.

Namun, menurutnya, sejumlah upaya ini belum dilakukan secara masih. Untuk itu, dia menilai perlu ada regulasi yang mengikat semua pihak untuk menjadikan ini sebagai gerakan bersama.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut perilaku pemborosan pangan bisa mengancam ketahanan pangan nasional.

Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis menuturkan bahwa upaya menurunkan pemborosan pangan menjadi tantangan bagi Indonesia. Pasalnya, kata dia, dampak dari pemborosan pangan bersifat multiaspek.

Nita menjelaskan bahwa pemborosan pangan tidak hanya berdampak pada lingkungan, melainkan juga berimbas pada ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, menurutnya, upaya untuk menurunkan perilaku pemborosan pangan menjadi perhatian semua pihak.

“Berbagai riset baik skala global maupun nasional menunjukkan bahwa perilaku pemborosan pangan berdampak buruk pada ketahanan pangan kita, bahkan juga pada lingkungan dan ekonomi,” kata Nita dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (16/3/2025).

Nita menilai generasi muda, khususnya Milenial dan Gen Z, memiliki peran penting dalam menciptakan kebiasaan konsumsi yang lebih bertanggung jawab untuk menurunkan angka pemborosan pangan.

Lebih lanjut, Nita menyampaikan bahwa Bapanas berkomitmen untuk menyelamatkan pangan melalui dua pendekatan utama. Rinciannya, mencegah pemborosan pangan melalui penetapan kebijakan dan sosialisasi/promosi/advokasi, serta fasilitasi aksi penyelamatan pangan berkolaborasi dengan mitra donatur dan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan.

Menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) pada 2011, secara global sepertiga dari pangan yang diproduksi atau 1,3 miliar ton pangan terbuang.

Bahkan, di Indonesia, data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada 2021 mencatat timbulan susut dan sisa pangan (SSP) mencapai 23–48 juta ton per tahun. Angkanya setara dengan 115–184 kilogram per kapita per tahun.

Mengacu data tersebut, jika pangan tersebut diselamatkan dapat memberi makan 61–125 juta orang, atau 29–47% dari total populasi Indonesia. Serta, dampak terhadap lingkungan berkontribusi terhadap 7,29% emisi gas rumah kaca. Selain itu, secara ekonomi, kehilangan pangan ini diperkirakan mencapai Rp213–551 triliun per tahun.

Teranyar, selama 2024, sekitar 1.298,7 ton pangan terselamatkan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kolaborasi dengan berbagai penggiat pangan.

Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Pejaten, Jakarta Selatan. SPPG ini dibangun untuk mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto.

Pantauan detikcom, Senin (17/3/2025), Sigit meresmikan SPPG Polri di Jalan Siaga, Pejaten, Jakarta Selatan, pukul 10.57 WIB. Peresmian operasional SPPG ditandai dengan pengguntingan pita.

Kapolri meresmikan SPPG Polri di Jaksel. (Fawdi/detikcom)

Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga ikut dalam peresmian tersebut. Sigit tampak meninjau dapur SPPG bersama para pejabat lainnya.

Setelah mengecek kondisi dapur, Sigit memimpin pemberangkatan kendaraan distribusi makan bergizi gratis. Pengiriman makanan dilakukan dengan mobil operasional SPPG Polri.

Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri, Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Dankorbrimbob Komjen Imam Widodo, serta Kabareskrim Komjen Wahyu Widada juga turut mendampingi Kapolri dalam peresmian tersebut.

(haf/haf)

Jakarta: Sulawesi Selatan merupakan salah satu kota terbesar di wilayah Indonesia Timur. Misalnya, Makassar yang terkenal dengan keindahan alamnya dan sebagai pusat ekonomi di daerah tersebut.

Rekomendasi berikut tersedia pada Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Tak hanya itu, kota ini juga menyediakan beragam pilihan perumahan yang terjangkau, termasuk rumah subsidi dan komersil.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Sulawesi Selatan, di bawah ini ada banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp140 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Sulawesi Selatan

Perumahan subsidi di Sulawesi Selatan. Foto: SiKumbang PUPR

1. Amanah Banoa City

Perumahan yang terletak di Parangbanoa, Palangga, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Perumahan ini dikembangkan oleh Puri Sanjaya Putra.

Perumahan ini hanya memiliki 44 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi seharga Rp173 juta.

Terdapat tiga tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa rangka baja ringan atap spandek, dinding bata/batako/beton bertulang, lantai granit ukuran 60x60 cm, serta pondasi batu gunung/batu kali.

2. Bukti Pakkatto Permai

Perumahan subsidi ini berlokasi di Nirannuang, Bontomarannu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Dibangun oleh Citra Mahera Jaya, ada 309 unit yang dijual mulai dari harga Rp173 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 78 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap spandek, rangka canal C, dinding bata ringan, lantai keramik 40x40 cm, serta pondasi batu kali dan batu gunung.

3. Persona Barombong Indah

Perumahan ini terletak di Barombong, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dibangun oleh Batara Agung Dewa Sakti. Perumahan ini memiliki 36 unit tipe komersil dibanderol mulai dari Rp140 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap sakura roof, dinding bata merah, lantai keramik 40x40 cm, dan pondasi batu gunung.

4. Megah Nusa Madani

Rumah yang berlokasi di Sudiang Raya, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini dibangun oleh Megah Nusa Propertindo. Ada 74 unit rumah yang dijual mulai dari harga Rp182 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi, luas lahan 44 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap genteng, rangka baja ringan, dinding bata merah finish plaster di aci cat, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

5. Perumahan Villa Nurhidayat Romang Polong 1

Perumahan yang terletak di Romangpolong, Somba Upu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan ini dibangun oleh Hidayat Anugrah Pratama. Perumahan ini memiliki 108 unit tipe rumah komersil.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp275 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 45 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, atap spandek, dinding pas bata ringan plaster aci, lantai tegel Putih polos 40x40, serta pondasi batu kali/batu gunung. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

KOMPAS.com -Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat kini menarik perhatian calon pemilik rumah berkat penawaran rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta, membuatnya menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin memiliki hunian.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang dapat ditemukan di Kabupaten Mamuju:

1. Puri Pesona Zarindah Tahap 5: Tipe 36/72

Proyek ini terletak di Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi, dikembangkan oleh PT Mitra Zarindah.

Total ada 319 rumah yang ditawarkan dengan harga Rp 146 juta per unit.

Dari jumlah tersebut, 262 rumah telah terjual, sementara 57 unit masih tersedia.

2. Puri Mutiara 3 Mamuju: Tipe Standar

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Banuanta Pratama dan berlokasi di Mamuju.

Tersedia 77 rumah dengan bangunan harga per unit Rp 146 juta.

Luas bangunan adalah 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi.

3. Eka Rahayu City: Tipe 36/81

Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Malaqbiq Perkasa Utama ini terletak di Mamuju, Kabupaten Mamuju.

Dengan harga Rp 147 juta per unit, rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 81 meter persegi.

Dari total 308 rumah yang disediakan, 14 unit telah terjual, dan masih ada 294 rumah yang tersedia.

4. Bukit Nur Rafiah III: Tipe 36/72

Perumahan ini juga terletak di Mamuju dengan total 35 unit yang ditawarkan dengan harga Rp 156 juta.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Magfirah Jaya Mamuju, dan masih memasarkan sisa 24 rumah lagi.

5. Bumi Salupangi Sejahtera: Tipe 36/72

Terletak di Simboro dan Kepulauan, perumahan ini menawarkan total 80 unit dengan harga Rp 156 juta.

PT Bumi Karya Rezeki membangun rumah ini dengan luas 36 meter persegi dan lahan 72 meter persegi.

Hingga kini, masih tersedia 16 unit lagi.

Kenapa Mamuju?

Berdasarkan informasi di atas, ada banyak alasan mengapa Mamuju menjadi pilihan menarik untuk membeli rumah.

Pertama, harga yang terjangkau menjadikan rumah subsidi di daerah ini mudah diakses oleh masyarakat luas.

Kedua, beragam pilihan yang ditawarkan memberikan fleksibilitas bagi calon pemilik rumah dalam memilih yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan demikian, Kabupaten Mamuju tidak hanya menjadi tempat tinggal yang menarik, tetapi juga peluang investasi yang menjanjikan.

KOMPAS.com - Wacana pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) kembali mencuat untuk mempercepat pembangunan perumahan dan mengatur penerapan aturan hunian berimbang.

Namun, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, menilai pembentukan BP3 tidak relevan dengan adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan sistem perizinan OSS.

Joko menyatakan rencana awal BP3 sebagai lembaga ex officio untuk koordinasi antar kementerian menjadi tidak relevan dengan keberadaan Kementerian PKP.

REI menilai Kementerian PKP memiliki fungsi dan kewenangan yang lebih kuat untuk mempercepat pembangunan perumahan dan memberlakukan hunian berimbang.

"Dengan telah adanya Kementerian PKP, maka BP3 menjadi tidak relevan, tidak dibutuhkan dan tidak efisien (dibentuk)," ujar Joko.

REI khawatir keberadaan BP3 justru akan menimbulkan dualisme kebijakan dan tumpang tindih regulasi di sektor properti, termasuk perumahan.

Oleh karena itu, REI mengusulkan agar aturan hunian berimbang cukup diatur dan dikelola oleh Kementerian PKP.

Perbaikan Aturan Hunian Berimbang

REI tidak menolak aturan hunian berimbang, tetapi menilai perlu adanya perbaikan agar aturan tersebut dapat terealisasi.

REI mengusulkan beberapa hal yakni revisi regulasi agar hunian berimbang skala besar dapat dilaksanakan di lokasi lain lintas kabupaten atau provinsi.

Kemudian kerja sama antara pengembang skala besar dan skala kecil dalam hunian berimbang.

Selanjutnya, implementasi hunian berimbang melalui rencana tata ruang, dengan penetapan lokasi pembangunan rumah sederhana (MBR) dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan sub-zonasi khusus.

"Kami berharap Kementerian PKP segera mengeluarkan kebijakan komprehensif terkait hunian berimbang dan menjaga sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan," tuntas Joko.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sedang menyiapkan skema pembiayaan perumahan baru di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian lebih murah.

"Kalau diperlukan saya akan mengusulkan skema-skema baru di luar FLPP dengan harga lebih murah dari FLPP. Tentu mungkin tanahnya, bangunannya lebih kecil tapi desainnya ya menarik. Mungkin rumah seperti ini cocok buat rumah pertama generasi milenial. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh ya saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Hal itu diungkapkan Ara usai meninjau pembangunan Perumahan XYZ Livin, Park Serpong yang dikembangkan oleh Grup Lippo.

Ara mengatakan desain rumah yang menarik di atas lahan yang terbatas serta kawasan lingkungan perumahan yang tertata dengan baik diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat termasuk MBR. Ia juga menyampaikan sesuai pesan Presiden Prabowo Subianto, dukungan para konglomerat dibutuhkan untuk pembangunan hunian berkualitas bagi MBR.

Pada kesempatan itu, Ara meminta izin kepada CEO Lippo Group James Riady untuk menggunakan desain rumah di perumahan itu. Ia ingin menggunakan desain tersebut buat membangun rumah MBR.

"Seperti Pak James, Pak Franky (Komisaris Utama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Franky Oesman Widjaja), Pak Anthoni (Pemimpin Salim Group Anthoni Salim), Pak Aguan (Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma) dan beberapa pengusaha sangat diperlukan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah. Saya beserta jajaran Eselon I juga siap menindaklanjuti di lapangan. Kita lihat desain-desainnya yang dibangun Grup Lippo bagus dan bisa juga dicontoh sebagai model desain rumah bersubsidi bagi masyarakat," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap bakal membangun 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini. Adapun saat ini jumlahnya masih di bawah 5% dari target tersebut.

Dadan menjelaskan, target 30.000 SPPG itu diperlukan untuk mencapai target penyaluran MBG terhadap 82,9 juta penerima.

Sementara saat ini, Dadan menjelaskan baru terdapat 726 SPPG yang melayani 2,2 juta penerima manfaat.

“Untuk melayani 82,9 juta kami akan membangun 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” jelas Dadan di JCC, dikutip Minggu (16/3/2025).

Dadan menjelaskan, pihaknya bakal mendorong percepatan penyaluran program MBG. Di mana, pada minggu depan Badan Gizi Nasional menargetkan jumlah SPPG bakal bertambah 1.100 yang bakal melayani 3 juta penerima.

Pada kesempatan tersebut, Dadan juga menekankan target penyaluran 82,9 juta penerima dibidik dapat terealisasi pada tahun ini sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Presiden menginginkan 82,9 juta sudah diberikan pelayanan di akhir tahun. Jadi akhirnya kita harus kebut nih untuk membangun 30.000 SPPG,” tambahnya.

Apabila hal itu terpenuhi, nantinya tiap satu SPPG bakal melayani 3.000 penerima manfaat setiap harinya.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah secara resmi telah menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis/MBG dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun, sementara realisasinya hingga 12 Maret 2025 mencapai Rp710,5 miliar.

Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara menyampaikan realisasi belanja negara tersebut dirasakan oleh 2,05 juta penerima manfaat program MBG sejak awal tahun hingga pertengahan Maret ini.

“Dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya dapat menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima Makan Bergizi Gratis,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025).

Sua menyampaikan kategori penerima program MBG dirasakan oleh siswa/siswi SD, SMP, sederajat dari pondok pesantren, SLB dan juga ibu hamil, balita, dan ibu menyusui.

Secara perinci, sebanyak 111.127 anak-anak pra SD telah menerima MBG. Kemudian 912.023 anak SD maupun Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 578.465 siswa SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) juga mendapat makan siang setiap harinya di sekolah.

Sementara sebanyak 424.145 siswa SMA/MA/MK berserta 10.681 santri pondok pesantren turut menjadi penerima manfaat.

Selain murid sekolah, program MBG juga disalurkan kepada 4.548 murid di Sekolah Luar Biasa (SLB), 7.811 balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui.