KOMPAS.com - Praktisi kesehatan masyarakat dr. Ngabila Salam mengajak keluarga di Indonesia untuk mulai membatasi konsumsi rokok dan mengubah gaya hidup mereka menjadi lebih sehat.

“Ayo kita ubah belanja 1 batang rokok menjadi 1 butir telur untuk kecukupan gizi keluarga baik anak, calon ibu, dan ibu hamil,” kata Ngabila, seperti dikutip dari Antara, Senin (27/1/2025).

Menurutnya, kebiasaan membeli rokok menjadi pengeluaran kedua terbesar dalam rumah tangga setelah beras, khususnya pada keluarga miskin.

Hal ini sangat berbahaya karena asap rokok menjadi salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan anak terkena stunting.

Sebagai alternatif, Ngabila menganjurkan keluarga untuk mengganti pengeluaran tersebut dengan gaya hidup sehat.

Salah satunya adalah dengan mengikuti anjuran Kementerian Kesehatan melalui program “Isi Piringku” yang mendorong konsumsi makanan sehat sesuai takaran yang tepat.

Ia juga menekankan pentingnya konsumsi protein hewani, yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak.

Satu butir telur per hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi balita.

Selain telur, protein hewani bisa diperoleh dari ikan, ayam, daging, atau seafood. Sementara itu, protein nabati bisa didapat dari tempe, tahu, dan kacang-kacangan.

Selain pemberian protein, Ngabila juga mengingatkan agar piring makan anak harus mengandung sayur dan buah-buahan.

"Sayur dan buah dimakan lima porsi per hari yakni tiga porsi saat makan besar dan dua porsi camilan di antara makan besar," kata Ngabila.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak.

Ngabila menyarankan, untuk orang dewasa, konsumsi gula maksimal 4 sendok makan (sdm) per hari, garam 1 sendok teh (sdt), dan lemak 5 sdm, yang sudah termasuk dari makan besar, camilan, minyak untuk menggoreng, dan menumis.

Untuk orang tua yang merasa bingung dalam mengolah makanan bergizi, Ngabila menyarankan agar mereka memanfaatkan buku resep digital dari Kementerian Kesehatan.

Buku tersebut berisi olahan makanan sehat, tinggi protein, mudah, dan murah dengan bahan baku yang banyak dijumpai sehari-hari.

Buku resep tersebut dapat diunduh secara gratis melalui situs resmi ayosehat.kemkes.go.id.

Dengan langkah-langkah sederhana ini, diharapkan keluarga Indonesia dapat memulai kebiasaan hidup sehat yang bermanfaat bagi kesehatan mereka, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melakukan Diseminasi Laporan Makan Bergizi Gratis (MBG) seri ke-2 berjudul 'Rencana Pemerintah VS Keinginan Masyarakat' untuk menganalisis dan melihat sejauh mana kebijakan Makan Bergizi Gratis telah berjalan.

Dalam survei itu, masyarakat menyoroti pendanaan untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Peneliti CELIOS, Jaya Darmawan mengatakan sebanyak 83% responden menekankan bahwa program MBG sebaiknya dibiayai melalui anggaran pemerintah.

Menurutnya perlunya dukungan terhadap pembiayaan domestik. Hal itu juga tercermin dari 79% masyarakat yang menolak keras penggunaan pinjaman luar negeri untuk mendanai program ini, sekaligus menyoroti pentingnya keberlanjutan finansial tanpa utang.

"Anggaran yang besar dan terus bertambah dari MBG harus didanai melalui sumber pendanaan yang tidak berisiko dan tidak mengganggu program prioritas lain. Jangan sampai anggarannya diambil dari anggaran perlinsos, dana pendidikan, dan anggaran di daerah/desa yang signifikan meningkatkan, pembangunan manusia secara merata. Apalagi menggunakan skema utang yang membebani APBN di kemudian hari," kata dia dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).

Dia mengatakan sebaiknya pemerintah menggunakan pendanaan dari kebijakan fiskal yang progresif dan adil seperti pajak kekayaan, pajak produksi sektor ekstraktif, windfall profit tax sektor ekstraktif. Selain itu bisa menggunakan juga realokasi anggaran yang tidak efektif seperti Dana Bagi Hasil SDA, anggaran ketertiban dan keamanan yang besar dan realokasi anggaran food estate.

Responden studi juga membandingkan beberapa alternatif bantuan sosial selain MBG, seperti program subsidi dalam bentuk uang (20%) dan peningkatan kualitas pendidikan (13,8%) juga diakui sebagai alternatif yang dapat dipertimbangkan.

"Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya fleksibilitas dalam penggunaan bantuan, di mana keluarga dapat menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu untuk membeli makanan, membayar biaya pendidikan, atau kebutuhan penting lainnya. Masyarakat tampaknya lebih memilih pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek makan bergizi gratis, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, yang merupakan fondasi bagi masa depan anak-anak," terang Jaya.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa program MBG menjadi salah satu faktor yang meningkatkan popularitas Prabowo-Gibran, di mana 82% responden menyatakan dukungan mereka karena adanya janji program makan bergizi gratis. Selain itu, 92% keluarga di Indonesia mengakui bahwa mereka masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi anak-anak mereka, menunjukkan urgensi program semacam ini.

Peneliti CELIOS, Galau D Muhammad menunjukkan bahwa masyarakat lebih memprioritaskan penyediaan makanan olahan sehat dan daging dibandingkan dengan susu dalam konteks kebutuhan gizi anak-anak.

"Dengan 43% responden menilai makanan olahan sehat sebagai komoditas paling dibutuhkan, jelas bahwa ada kesadaran yang tinggi akan pentingnya makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga terjamin kesehatannya." kata Galau.

Analisis terhadap data mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis menunjukkan bahwa kualitas makanan yang baik adalah prioritas utama, dengan 40% responden menyatakan hal tersebut.

Ini menegaskan bahwa masyarakat sangat menginginkan makanan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan gizi tetapi juga berkualitas tinggi.

Survei itu juga menyoroti bahwa mayoritas masyarakat juga menekankan pentingnya pendekatan bertahap dalam pelaksanaan MBG. Sebanyak 69% responden menyatakan bahwa program ini perlu dilakukan secara bertahap untuk memastikan efektivitasnya.

"Bukan sekedar bertahap, tapi kesiapan dari partisipasi komunitas dinilai sangat penting oleh 56% responden, sementara 53% masyarakat mendukung pengelolaan program melalui kolaborasi multistakeholder. Pendekatan ini diyakini dapat mengurangi risiko penyimpangan serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaksanaan program," tutup Galau.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP REI Joko Suranto mengatakan tanah sitaan dari hasil korupsi bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan program 3 juta rumah asalkan statusnya sudah clean and clear.

“Karena rumah ini nantinya akan dibeli orang lain, maka status hukumnya harus clean and clear,” ungkapnya dalam wawancara bersama Kompas.com, Senin (27/1/2025).

Menurut Joko, pengembang mana pun ketika membangun perumahan harus memastikan status tanahnya tidak bermasalah agar sertifikatnya dapat diterbitkan.

Terkait tanah hasil sitaan, Joko mengatakan biasanya akan masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terlebih dulu.

Setelah itu, tanah akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan bisa dibeli oleh pihak swasta.

“Kalau pemerintah yang menyediakan tanahnya untuk pembangunan rumah, status hukumnya pun harus jelas,” papar Joko.

Joko menambahkan dengan berbagai strategi yang ditawarkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ia optimis akan mengatasi permasalahan backlog perumahan di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk membangun perumahan bagi rakyat.

"Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan dilakukan," ujarnya dalam wawancara dengan Kompas.com (30/12/2024).

Ahli Gizi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Toto Sudargo, angkat bicara soal peluang serangga dijadikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mengingatkan adanya potensi muncul alergi dari hidangan itu.

Toto bilang, produk olahan serangga seperti belalang atau jangkrik pada dasarnya memiliki protein tinggi. Akan tetapi, proses pengolahan produk berbahan belalang harus baik agar layak konsumsi.

"Pengolahannya harus baik karena kebanyakan pada belalang itu banyak sekali penyakit salmonella typhosa. Karena dia makan di tempat kotoran sapi dan sebagainya yang humus di persawahan," kata Toto saat dihubungi wartawan, Senin (27/1/2025).

Toto juga bilang, olahan belalang harus dimasak oleh koki profesional. Agar ketika disantap tidak menimbulkan alergi.

"Kedua itu histamin penyebab alerginya tinggi sehingga memasaknya harus matang sekali dan itu dikerjakan oleh pemasak yang profesional, sehingga aman untuk dikonsumsi," imbuh dia.

Dia bilang, olahan belalang goreng saja bisa menyumbang sepertiga protein harian. Namun, dia mengingatkan komposisi belalang dalam satu kali makan harus banyak.

"Kalau kandungan gizinya kami tidak meragukan. Per 100 gram itu protein belalang yang digoreng itu hampir sekitar 12-15 gram protein artinya akan menyumbang sepertiga dari kebutuhan protein yang ada. Cukup baik," katanya.

Meski bisa menjadi sumber protein alternatif, namun olahan tersebut tak bisa serta-merta diterapkan di semua wilayah.

"Jadi tidak mengada-ada misalnya Jakarta dikirim belalang, tidak seperti itu. Tapi wilayah di mana mereka sudah habitnya atau biasanya mengonsumsi itu," ujarnya.

Melansir detikNews, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang serangga dijadikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun itu hanya bisa dilakukan di daerah tertentu yang memang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya (menu serangga), kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1).

Dadan mengatakan pihaknya tidak menetapkan standar menu nasional untuk Makan Bergizi Gratis. Namun, kata dia, Makan Bergizi Gratis berlandaskan standar komposisi gizi.

"Tapi itu contoh bahwa badan gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi," sambungnya.

Menurutnya, isi protein di berbagai daerah bergantung pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Dia pun meminta semua pihak tidak mengartikan lain tentang kemungkinan ini.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

JAKARTA , investor.id - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan perekonomian masyarakat hingga di tataran lokal.

"Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada ekonomi lokal," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/1/2025).

Fahri Hamzah menyebutkan, bahwa bersama beberapa lembaga pemerintah, Kementerian PKP tengah mengidentifikasi dan menyepakati data kemiskinan, termasuk dalam parameter kepemilikan rumah. Ia menyebut, bahwa saat ini terdapat sekitar 30 - 40 juta rumah keluarga dengan berbagai permasalahan.

Di pedesaan, banyak orang punya rumah tapi tidak layak karena tidak teratur/rapi, kurang sanitasi, dan dihuni terlalu banyak orang dalam satu rumah. Sedangkan di kota, rumah bertumpuk tak teratur dan menjadi sumber polusi yang masif. 

Diketahui, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI berkunjung ke Kota Padang pada Jumat (24/1/2025) untuk melihat langsung proses produksi pembuatan bata interlock presisi, yang direncanakan sebagai bahan utama pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat ekonomi lemah di tanah air.

Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 tersebut, inovasi anak negeri berupa bata interlock presisi akan berperan besar menyukseskan program tiga juta rumah setiap tahunnya selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Apalagi, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Pemerintah melalui Kementerian PKP akan mendorong system side ekonomi supaya pembangunan rumah tidak terlalu memikirkan pasar. Pemerintah akan menjamin dan mengkonsolidasi dukungan yang dibutuhkan termasuk pembiayaan dan ketersediaan tanah dan berbagai skema dan perizinan yang dipermudah.

“Pemerintah juga akan membantu untuk ketersediaan bahan bangunan, termasuk bata interlock presisi, tidak hanya untuk rumah tapak tapi juga hunian vertikal. SIG harus terus fokus pada peluang blue ocean untuk mendukung proyek Pemerintah, perkuat ekosistemnya, karena solusi ini adalah masa depan pembangunan rumah kita di Indonesia,” tegas Fahri Hamzah.

Sebagai informasi, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mendukung perwujudan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran produk bata interlock presisi sebagai solusi untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah.

Menindaklanjuti koordinasi Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengunjungi fasilitas produksi bata interlock presisi SIG yang dioperasikan oleh anak usaha SIG, yaitu PT Semen Padang di Indarung, Padang, pada Jumat, 24 Januari 2025.

Kunjungan Wamen PKP diterima langsung oleh Direktur Utama SIG, Donny Arsal, Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari, Direktur Supply Chain SIG, Yosviandri beserta jajaran manajemen SIG, dan Direktur Utama PT Semen Padang, Indrieffouny Indra beserta jajaran manajemen PT Semen Padang.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan bahwa kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis, siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo

“Dalam 100 hari kerja pemerintahan, perusahaan BUMN terkait akan mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” pungkas Erick Thohir.

Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam industri bahan bangunan, SIG mendorong penggunaan bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau SIG, sebagai solusi untuk menjawab tantangan pembangunan rumah MBR, yaitu waktu pembangunan, biaya pembangunan, dan kualitas bahan bangunan. 

Berkesempatan melihat langsung fasilitas produksi bata interlock presisi dan unit contoh rumah MBR di Indarung, Padang, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah berpendapat bahwa solusi yang dihadirkan SIG adalah langkah terobosan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat sebagai salah satu langkah mengatasi kemiskinan.

Fahri Hamzah menuturkan bahwa Kementerian PKP berfokus untuk membantu mengatasi kemiskinan dan gap ekonomi, salah satunya melalui pembangunan perumahan yang masif di seluruh Indonesia yaitu program 3 juta rumah setahun. 

Direktur Utama SIG, Donny Arsal, menyampaikan terima kasih atas dukungan Wakil Menteri PKP, Satgas Perumahan Republik Indonesia, para pemangku kepentingan, serta para pelaku usaha pengembang perumahan yang turut serta dalam kunjungan.

SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

Setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus lalu, SIG juga menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego.

Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa.

Selain bata interlock presisi, SIG juga mendorong aplikasi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang.

Hadirnya material bahan bangunan ramah lingkungan yang bisa mempercepat konstruksi rumah tersebut, diharapkan menjadi solusi konkret untuk mendukung Pemerintah menghadirkan sarana infrastruktur dan hunian yang layak bagi masyarakat.

Semangat ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.

”Untuk mendukung Pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tentunya inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah,” ujar Donny Arsal.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat ternyata rumit.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu.

"Kewenangan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu," kata Harli kepada Kompas.com, Minggu malam (26/1/2025).

Harli mengatakan instansi Aparat Penegak Hukum (APH) sifatnya hanya mengajukan usul saja.

"Instansi APH penyita hanya mengajukan usul," lanjut Harli.

Oleh karena itu, tanah koruptor tidak bisa serta merta langsung digunakan untuk progam 3 juta rumah.

Sebelumnya, rumitnya pemanfaatan lahan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Tapi, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuma, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, enggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Beberapa waktu lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan kehormatan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, dalam rangka membahas pengadaan lahan untuk permukiman rakyat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Burhanuddin menyampaikan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI memiliki program untuk membangun sekitar 5 juta unit rumah bagi masyarakat.

Burhanuddin bilang, program tersebut membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target.

“Kejaksaan menaungi beberapa tanah sitaan negara, oleh karenanya kami akan sinergikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tanah-tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat," kata dia.

"Tentunya hal itu memerlukan mekanisme dan waktu dalam pengerjaannya,” tegasnya.

KOMPAS.com - Wacana menggantikan sumber protein konvensional seperti telur dengan makanan berbasis serangga dan ulat sagu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian baru dalam pengembangan kearifan lokal di Indonesia.

Dokter Gizi Klinik MRCC Siloam Hospitals dr. Inge Permadhi, Sp.GK menjelaskan bahwa bahan pangan ini tidak hanya kaya protein tetapi juga mendukung pemanfaatan sumber daya lokal.

"Makanan seperti belalang dan ulat sagu sebenarnya sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Ini adalah bagian dari kearifan lokal yang sangat baik," ujarnya saat dihubungi KOMPAS.com melalui sambungan telepon, Minggu (26/1/2025).

Potensi protein tinggi, tapi masih perlu penelitian

Instagram @dr.ingepermadhi Dokter Gizi MRCC Siloam Hospitals dr. Agnes Riyanti Inge Permadhi, MS, Sp.GK menyebutkan bahwa nilai gizi belalang dan ulat sagu sebagai makanan pengganti protein, seperti telur, perlu diteliti lebih lanjut.

Meski potensi kandungan proteinnya menjanjikan, Dokter Inge menekankan perlunya kajian lebih lanjut untuk memastikan kesetaraan nilai gizi antara makanan berbasis serangga dengan sumber protein lainnya.

"Misalnya, satu butir putih telur mengandung sekitar 5 gram protein. Tapi, berapa banyak ulat sagu yang setara dengan jumlah protein itu? Itu harus dihitung dan dikaji lebih lanjut," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengolahan makanan berbasis serangga harus dilakukan secara higienis, sehat, dan bervariasi untuk memastikan keamanan, kesehatan, serta membuat orang senang untuk mengonsumsi.

Namun, wacana ini tidak tanpa tantangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kemungkinan terjadinya alergi, biasanya orang sudah mengetahui kecenderungan alergi terhadap makanan atau kondisi tertenu.

"Seperti telur yang bisa menyebabkan alergi pada beberapa orang tertentu, ulat sagu atau belalang juga memiliki potensi yang sama. Oleh karena itu, penting untuk mencantumkan informasi tentang sumber makanan tersebut, sehingga apabila mereka tahu bahwa makanan tersebut dapat menyebabkan alergi, jangan dikonsumsi," ungkapnya.

Selain itu, penerapan program ini juga tergantung pada ketersediaan bahan di setiap daerah.

"Di daerah yang memiliki banyak ulat sagu, ini mungkin lebih mudah diterapkan. Tapi di daerah lain, bisa menjadi tantangan karena faktor ketersediaan," katanya.

Dukungan untuk program MBG

Meski menghadapi beberapa tantangan, Dokter Inge menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini, terutama untuk meningkatkan gizi ibu hamil, menyusui, dan anak-anak.

"Program (MBG) ini sangat bagus, karena membantu memenuhi kebutuhan gizi kelompok khusus ini. Dengan demikian, kita dapat mencetakgenerasi masa depan yang sehat dan pandai," katanya dengan optimistis.

Namun, ia mengingatkan pentingnya pendanaan yang memadai agar program ini bisa berjalan dengan baik.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menyebut pola makan dan pola asuh di lingkungan keluarga merupakan faktor penting dalam upaya memperbaiki kualitas asupan gizi bagi masyarakat.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rangka Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap 25 Januari. Tema peringatan Hari Gizi Nasional ke-65 tahun ini adalah Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat.

"Permasalahan gizi masih menjadi tantangan yang harus dijawab segera oleh bangsa ini bila ingin setiap anak bangsa menjadi generasi penerus yang memiliki daya saing di masa depan," kata Rerie, dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025).

Catatan Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) sejumlah masalah gizi nasional yang saat ini harus diperhatikan antara lain adalah angka prevalensi stunting balita yang masih 21,5%, gizi kurang pada balita 8,5%, anemia pada remaja 16,3%, kelebihan berat badan pada remaja 12,1%, dan obesitas pada orang dewasa 23,4%. Menurut Rerie, sejumlah catatan terkait permasalahan gizi itu harus segera mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan untuk diatasi.

"Langkah perbaikan yang mendesak dilakukan bisa dilakukan mulai dari peningkatan pemahaman setiap keluarga terkait pentingnya asupan gizi yang berimbang," kata Rerie.

Menurut Rerie, perbaikan terhadap pola asuh dan pola makan merupakan salah satu faktor penting dalam menerapkan pola gizi berimbang dalam lingkungan keluarga. Karena itu, langkah untuk meningkatkan pemahaman orang tua terkait pentingnya gizi berimbang terhadap para anggota keluarganya harus konsisten dilakukan.

"Harapannya, perbaikan gizi masyarakat dapat terus dilakukan secara luas," tutur Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut.

Rerie menegaskan sehingga harapan bangsa Indonesia mendapat bonus demografi dengan sumber daya manusia yang berdaya saing di masa datang dapat benar-benar terwujud.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KOMPAS.com - Bank Mandiri konsisten menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah dengan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif tersebut dilakukan untuk mendukung penguatan gizi nasional dengan terus menyalurkan pembiayaan dan berbagai inisiatif sosial.

Program MBG diharapkan dapat memperkuat angka kecukupan gizi seperti diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Program ini menyasar 600.000 anak sekolah di 26 provinsi di Indonesia.

Diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari, program tersebut turut menyasar 600.000 anak sekolah di 26 provinsi di Indonesia pada Senin (6/1/2025).

Dalam jangka panjang, Program MBG diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, serta produktif untuk menopang cita-cita Indonesia Emas 2045.

Hari Gizi dan Pangan Nasional yang jatuh setiap 25 Januari merupakan pengingat akan pentingnya gizi seimbang di tengah tantangan kesehatan global.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri menyalurkan kredit ke pelaku usaha kecil dan menengah dalam sektor pertanian dengan subsektor kehutanan, perikanan dan pengolahan pangan.

Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah petani di Indonesia sebanyak 27.802.434 orang pada 2023. Dari jumlah tersebut, 17.251.432 orang merupakan petani gurem.

Hingga September 2024, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14 persen secara tahunan year on year (yoy).

Adapun total pembiayaan dalam periode tersebut sebesar Rp 128,6 triliun. Sementara itu, pembiayaan pengolahan pangan meningkat 16,7 persen menjadi Rp 63,8 triliun dalam periode yang sama.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan bahwa selain pembiayaan, Bank Mandiri berperan aktif menghadirkan solusi inovatif yang mendukung seluruh rantai pasok pangan.

"Kami juga menyediakan solusi digital dan dukungan kapasitas untuk pelaku usaha dari hulu hingga hilir,” kata Darmawan dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (26/1/2025).

Bank Mandiri menghadirkan lebih dari 100.000 “Mandiri Agen” untuk mempermudah pelaku kecil dan menengah dalam ekosistem pangan dalam mengakses layanan perbankan.

Kepedulian Bank Mandiri terhadap peningkatan kapasitas petani juga terwujud melalui pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kabupaten Jembrana, Bali. SPBT memiliki kapasitas produksi sebesar 24 ton beras per hari.

Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani lokal sekaligus menciptakan rantai nilai yang lebih kompetitif. Sebelumnya, Bank Mandiri telah membangun SPBT serupa di Kabupaten Kebumen dan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

SPBT, lanjut Darmawan, merupakan wujud nyata Bank Mandiri untuk memastikan petani memiliki daya saing yang lebih tinggi.

“Langkah tersebut selaras dengan komitmen kami untuk ikut memberdayakan masyarakat sekaligus menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” tuturnya.

Program pemberdayaan masyarakat sejalan dengan tanggung jawab sosial korporasi atau CSR guna mengimplementasikan tata kelola keuangan berkelanjutan.

Selain itu, program itu juga selaras dengan salah satu pilar penopang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atau Environmental, Social and Governance (ESG) Bank Mandiri, yakni Sustainability Beyond Banking.

TEMANGGUNG, investor.id - Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengalokasikan anggaran 19 triliun untuk pembangunan dan renovasi sekolah Negeri maupun Swasta. Hal ini dilakukan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan anak secara nasional.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menjelaskan, pada tahap awal, Kementerian PKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp 19 triliun untuk renovasi sekolah-sekolah dasar dan menengah. Anggaran ini dibagi untuk sekolah reguler sebesar Rp 17 triliun dan Rp 2 triliun untuk pondok pesantren.

“Renovasi itu artinya bisa renovasinya dan juga penambahannya," Ungkap Fahri Hamzah, Wakil Menteri PKP saat kunjungan kerjanya meninjau rumah susun di Pondok Pesantren Karang Santri, Desa Bandung Gede, Kecamatan Kedu, Temanggung, Jawa Tengah pada Minggu (26/1/2025).

Dalam kesempatan itu pihaknya juga berfokus untuk mengatasi backlog dan penanganan asrama maupun sekolahan memakai standar tradisional atau local wisdom.

"Kami sudah koordinasi dengan kementrian dasar dan menengah dan kementerian agama agar penanganan asrama betul-betul memakai standard yang secara tradisional Local wisdom di pesantren-pesantren dan di sekolah-sekolah yang ada di penjuru Indonesia," katanya.

Sementara, terkait penyaluran anggaran, akan menggunakan data pokok pendidikan atau dapodik yang dimiliki oleh kementerian pendidikan dasar dan menengah, serta kementerian agama.  Data dapodik itu digunakan untuk pengusulan program kegiatan dana alokasi khusus (DAK) fisik. 

Selain mendukung dalam peningkatan kualitas pendidikan, kementrian PKP saat ini juga tengah fokus dalam mengatasi becklog terutama pada soal anggaran.

"Kementrian PUPR yang lalu belum fokus, sementara kami di kementrian perumahan di fokuskan untuk mengatasi becklog asrama dan lain-lain. Kita akan koordinasikan anggaran yang sudah ada di kementrian dasar menengah dan di kementrian agama, ujarnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri konsisten menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah lewat dukungan Program Makan Bergizi Gratis. Hal ini Bank Mandiri lakukan guna mendukung penguatan gizi nasional dengan terus menyalurkan pembiayaan dan berbagai inisiatif sosial.

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat memperkuat Angka Kecukupan Gizi seperti diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari, program tersebut turut menyasar 600.000 anak sekolah di 26 provinsi di Indonesia.

Dalam jangka panjang, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, produktif yang turut menopang cita-cita Indonesia Emas 2045. Hari Gizi dan Pangan Nasional yang jatuh setiap 25 Januari merupakan pengingat akan pentingnya gizi seimbang di tengah-tengah tantangan kesehatan global.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit ke pelaku usaha kecil dan menengah dalam sektor pertanian dengan sub-sektor kehutanan, perikanan dan pengolahan pangan. Badan Pusat Statistik pada 2023 mencatat jumlah petani di Indonesia sebanyak 27.802.434 orang. Sebanyak 17.251.432 orang merupakan petani gurem.

Hingga September 2024, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14% secara year-on-year. Total pembiayaan dalam periode tersebut sebesar Rp128,6 triliun. Pembiayaan pengolahan pangan meningkat 16,7% year-on-year menjadi Rp 63,8 triliun dalam periode yang sama.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, peran aktif Bank Mandiri tak terbatas pada pembiayaan, melainkan juga menghadirkan solusi inovatif yang mendukung seluruh rantai pasok pangan.

"Kami juga menyediakan solusi digital dan dukungan kapasitas untuk pelaku usaha dari hulu hingga hilir,” kata Darmawan.

Menghadirkan lebih dari 100 ribu “Mandiri Agen,” Bank Mandiri juga berusaha mempermudah pelaku kecil dan menengah dalam ekosistem pangan dalam mengakses layanan perbankan.

Kepedulian Bank Mandiri terhadap peningkatan kapasitas petani juga terwujud melalui pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kabupaten Jembrana, Bali, dengan kapasitas produksi sebesar 24 ton beras per hari.

Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani lokal, sekaligus menciptakan rantai nilai yang lebih kompetitif. Sebelumnya, Bank Mandiri telah membangun SPBT serupa di Kabupaten Kebumen dan Pamarican, Kabupaten Ciamis.

Darmawan menyatakan SPBT sebagai wujud nyata Bank Mandiri untuk memastikan para petani memiliki daya saing yang lebih tinggi.

“Langkah ini selaras dengan komitmen kami untuk ikut memberdayakan masyarakat sekaligus menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” katanya.

Program pemberdayaan masyarakat sejalan dengan tanggung jawab sosial korporasi atau CSR guna mengimplementasikan tata kelola keuangan berkelanjutan.

Program tersebut juga selaras Sustainability Beyond Banking, salah satu pilar penopang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atau Environmental, Social and Governance (ESG) Bank Mandiri.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Sabtu (25/1/2025), mulai dari Menteri UMKM sambut positif UKM diberi kesempatan kelola tambang hingga tambahan Rp100 triliun untuk capai 82,9 juta penerima makan bergizi gratis (MBG).

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

1. Menteri Maman sambut positif UKM diberi kesempatan kelola tambang

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memberi kesempatan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk tumbuh menjadi usaha besar.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Wamentan pastikan RI swasembada pangan di era Prabowo

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan membuat Indonesia mencapai swasembada pangan.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. RI-India sepakati penyelesaian isu teknis untuk mendorong perdagangan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan dan Industri India Shri Piyush Goyal menyepakati untuk segera menyelesaikan isu dan permasalahan teknis perdagangan kedua negara.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. H-3 libur Isra Miraj-Imlek,178 ribu kendaraan tinggalkan Jabotabek

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 178.931 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-3 Libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2024 yang jatuh pada hari Jumat, 24 Januari 2025.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. BGN: Tambahan Rp100 triliun agar percepat capai 82,9 juta penerima MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025