Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan harapannya agar besarnya anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh penerima manfaat di seluruh Indonesia, secara berkelanjutan dan berkualitas.

Ibas mengatakan dirinya akan terus mendorong dan mengawal pemerintah, sehingga tujuan meningkatkan gizi anak yang seimbang, anak Indonesia yang lebih sehat, terdidik, dan sejahtera dapat terwujud dengan tepat dan baik.

"Kalau biasanya tentara itu pasti ada membuat tenda dapur umum ketika bencana, dapur umum untuk relokasi, kita hari ini punya program melalui Badan Gizi Nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo," jelas Ibas, dalam keterangan tertulis, Rabu (26/3/2024).

Hal tersebut disampaikan Ibas di Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG BGN) Magetan. Dalam kunjungan kerja yang bertepatan dengan bulan Ramadan ini, Ibas secara khusus meninjau pelaksanaan program MBG dalam acara 'Silaturahmi Kebangsaan: Tinjau MBG dan Silaturahmi Babinsa' di Kabupaten Magetan, Selasa (25/3).

Dengan penuh antusiasme, Ibas memaparkan visi besar program MBG dalam sambutannya. Ibas mengatakan pemerintah pusat telah merencanakan makan bergizi gratis dengan menerima manfaat sebanyak 82 juta se-Indonesia untuk anak-anak usia di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP diberikan makan gratis setiap harinya bekerja sama dengan ahli gizi, dengan masyarakat, dengan badan gizi nasional, serta SPPG.

Ibas menjelaskan tujuan jangka panjang dan berkelanjutan dari program MBG. Tujuannya yaitu agar anak-anak mendapatkan makan secara gratis, secara berkelanjutan dari tingkat TK, SD, SMP dan setaranya.

"Agar kebutuhan gizi mereka seimbang dan pada saatnya mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kecerdasan, kemampuan dan pendidikan yang lebih," papar Ibas.

Menurut Ibas, saat ini ada 82 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp 171 triliun di seluruh Indonesia itu sangat besar.

"Tapi, kalau kita ukur secara kebutuhan masyarakat, sangat berarti. Betul ya?" tanya Ibas.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab 'betul' oleh seluruh hadirin. Ia kemudian menghitung dampak nyata program MBG bagi keluarga-keluarga sederhana.

"Saya tahu betul dampaknya untuk keluarga. Tidak hanya sekedar mendapat Rp 10.000-15.000 per porsi MBG, tetapi setiap bulan jika punya 2 anak misalkan, bisa dapat sekitar Rp 400.000-600.000," ungkap Ibas.

"Dengan cukup makan yang baik dan gizi yang baik, Insyaallah itu juga mengurangkan beban rumah tangga," sambungnya.

Tak lupa Ibas menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan. Ia bertanya kepada Kepala SPPG mengenai harapan, keluhan, hingga hal-hal yang perlu disempurnakan.

"Apa saja yang perlu dipercepat, apa saja yang perlu dilengkapi, dan seterusnya. Supaya kita terus memperbaiki dari pelayanan-pelayanan kesehatan, pelayan-pelayanan gizi untuk anak-anak dan masyarakat kita," kata Ibas.

Untuk masyarakat yang belum menerima program MBG, Ibas meminta masyarakat untuk bersabar, menunggu sejenak dan ia akan untuk terus mendorong pemerintah agar program ini dirasakan penerima manfaat merata di seluruh negeri. Lebih lanjut, program ini akan dijalankan secara berkelanjutan.

"Program ini juga nanti membantu anak-anak di keluarga-keluarga yang kami perjuangkan agar mereka yang ada di Kabupaten Magetan lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih sejahtera," kata Ibas.

Tak lupa, Ibas memberikan apresiasi tinggi kepada TNI yang terlibat. Ia menyampaikan simpati kepada TNI atas kerja kerasnya.

"Dapur gizi di area Kodim ini adalah inisiasi awal dari kerjasama kerjasama antara SPPG, BGN, dan TNI yang harus kita dukung transparansi dan percepatannya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para TNI, POLRI, termasuk keluarga besarnya, yang selama ini terlibat dalam kemajuan dan perbaikan yang ada di kabupaten kita," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut.

"Jika ada lahan-lahan tidur yang belum terproduksi dengan bagus, untuk dapat melakukan peningkatan produksi pangan lestari berbasis rumah tangga," sambungnya.

Ibas menyebut tugas TNI adalah menjaga kedaulatan NKRI, yang mencintai Indonesia dan Merah Putih.

"Cara kita bertempur hari ini adalah dengan mensukseskan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) selain terlibat dalam penanganan siber dan bencana alam tapi juga bisa turut mengawal dan mendukung program pro-rakyat seperti MBG dan Kesehatan gratis untuk rakyat. Semoga peningkatan kesehatan semakin baik di Indonesia, peningkatan kesejahteraan melalui gizi juga terus meningkat," kata Ibas.

Dalam kesempatan ini, Ibas turun langsung berdiskusi dan melihat proses produksi MBG setiap harinya di Dapur Umum SPPG Kabupaten Magetan. Dari proses penyimpanan, pemasakan lauk pauk, sayur mayur, hingga proses penyusunan menu di tray makan (tempat makan) untuk anak-anak penerima manfaat.

Kepala Satuan Pelaksana SPPG Kabupaten Magetan Dyah Putri yang ditemui Ibas menyampaikan dan memaparkan bagaimana program MBG berlangsung. Sebab, Ibas meluangkan waktu untuk menemuinya secara langsung.

"Kami setiap harinya bisa memproduksi hingga maksimal 2.800-an porsi, dengan menu yang berganti-ganti. Ukuran porsi pun kami sesuaikan, misal untuk anak TK, SD dan SMP. Alhamdulillah, hingga kini tidak ada kendala yang berarti, untuk honor para juru masak, ahli gizi, tim kerja dan tenaga yang membantu walaupun sempat tertunda sesaat saat ini juga sudah dibayarkan," kata Dyah.

"Semoga program ini bisa terus dikawal bersama, sehingga semakin meluas di seluruh daerah-daerah, terutama yang belum terjangkau," sambungnya.

Sebagai informasi, acara ini merupakan rangkaian kegiatan Silaturahmi Kebangsaan di bulan Ramadan oleh Ibas dalam mewujudkan bukti nyata komitmen bersama antara pemerintah, TNI, dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi nasional untuk generasi Indonesia Emas.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, investor.id – PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) menatap optimistis prospek industri semen tahun ini. Keyakinan itu mengacu pada berbagai program pemerintah dan subsidi pengungkit daya beli masyarakat yang diekspektasikan memberikan daya gedor terhadap permintaan semen nasional.

Direktur Utama Indocement Tunggal Prakarsa Christian Kartawijaya mengungkapkan, proyek-proyek seperti program tiga juta rumah dan pembangunan infrastruktur lainnya dapat menjadi katalis positif bagi permintaan semen nasional.

"Permintaan dari segmen ritel diharapkan meningkat seiring dengan upaya pemerintah memperkuat daya beli masyarakat. Ketika daya beli meningkat, konsumsi semen kantong juga terdorong, karena masyarakat cenderung melakukan renovasi rumah seperti menambah kamar atau mengganti lantai," jelas Christian dalam paparan publik di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Selain program tiga juta rumah, rencana pemerintah merenovasi sekolah secara masif juga diharapkan dapat berkontribusi signifikan bagi penjualan semen tahun ini. Ditambah lagi, adanya proyek infrastruktur yang sudah memiliki pendanaan seperti MRT dan LRT diyakini tetap berjalan dan menopang industri semen.

Isu Pabrik Baru

Di sis lain, Christian merespons juga isu izin pendirian pabrik semen baru. Menurut dia, industri semen saat ini masih menghadapi tingkat utilisasi yang rendah, sekitar 53% pada 2024. Karena itu, Indocement berharap kebijakan moratorium pembangunan pabrik baru tetap dipertahankan guna menjaga keseimbangan industri.

"Kami telah menyampaikan surat resmi kepada pemerintah untuk memastikan apakah benar ada izin baru yang dikeluarkan. Saat ini, kapasitas produksi nasional masih jauh di atas kebutuhan, sehingga tambahan pabrik baru berpotensi memperburuk kondisi industri," jelasnya.

Tidak berhenti di situ, emiten produsen semen tiga roda ini juga mencermati perkembangan proyek di berbagai wilayah, termasuk rencana pembangunan di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, yang diyakini bakal tetap memberikan peluang bagi industri semen.

“Kami optimistis, setelah Lebaran, pemerintah akan memberikan kejelasan lebih lanjut terkait proyek-proyek strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor ini,” tandasnya.

Laba Indocement

Sepanjang tahun buku 2024, INTP membukukan pendapatan bersih sebesar Rp 18,5 triliun, naik dibandingkan pendapatan tahun lalu sebesar Rp 17,9 triliun. Beban pokok pendapatan naik tipis dan laba bruto terkerek menjadi Rp 6 triliun dari sebelumnya Rp 5,8 triliun.

Pendapatan bersih INTP pada tahun buku 2024 mayoritas didukung oleh meningkatnya hasil penjualan kepada pihak ketiga, Penjualan semen misalnya, INTP mencatatkan kenaikan dari Rp 16,1 triliun, menjadi Rp 16,7 triliun. Penjualan beton siap pakai juga melejit menjadi Rp 1,5 triliun.

Sedangkan, penjualan semen kepada pihak berelasi mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 309 miliar, menjadi Rp 194 miliar. termasuk penjualan agregat yang terkoreksi menjadi Rp 74,9 miliar.

Dilihat dari segmen geografisnya, penjualan semen INTP masih didominasi dari pasar domestik tepatnya Jawa dengan kontribusi sebesar Rp 12,6 triliun. Sebaliknya, kontribusi dari luar Jawa cenderung bergerak stagnan sebesar Rp 5,7 triliun. Adapun ekspor kepada pihak berelasi memberikan sumbangsih sebesar Rp 194 miliar.

Dengan performa pendapatan yang naik, ini berdampak kepada laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang ikut naik dari Rp 1,9 triliun, menjadi Rp 2 triliun. Pun demikian dengan laba per saham dasar INTP, lompat menjadi Rp 591,49 per saham.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Badan Bank Tanah mendukung penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat melalui penyediaan lahan dengan harga murah untuk pengembang dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Kita menyediakan lahan dengan harga yang murah sehingga diharapkan investor dan pengembang perumahan juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar," ujar Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja dikutip dari Antara, Rabu, 26 Maret 2025.

Menurut dia, sejumlah tantangan dalam penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat adalah soal pembebasan lahan dan harga tanah yang tidak menetap.

Dalam hal ini, Bank Tanah harus menyediakan lahan dalam kondisi clean and clear, dan jika ada tuntutan apapun di kemudian hari maka yang dituntut bukan pengembang perumahan melainkan Bank Tanah.

"Jadi kita memberikan kepastian hukum kepada para pengembang," kata Parman.

Saat ini Bank Tanah sudah bekerja sama dengan Perumnas dalam penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat di Brebes dan Kendal, Jawa Tengah.

Bank Tanah juga sudah mengundang beberapa pengembang sesuai dengan kriteria dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan dengan harga tanah yang telah diturunkan oleh Bank Tanah maka diharapkan para pengembang juga dapat turut berkontribusi pada penurunan harga rumah.

Badan Bank Tanah menyiapkan lahan untuk pengembangan perumahan nasional, termasuk program 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Adapun lahan yang ditawarkan kepada pengembang yakni empat lokasi lahan hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah antara lain di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan luas 3,36 hektare.

Kemudian di Provinsi Jawa Barat (Jabar), yakni di Kabupaten Purwakarta dengan luas 19,4 hektare dan Kabupaten Bandung Barat dengan luas 23,17 hektare, serta di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan luas 27,27 hektare.

Lahan HPL Badan Bank Tanah yang ditawarkan kepada investor pengembang perumahan untuk MBR tersebut secara tata ruang sudah untuk perumahan dan permukiman.

Melalui Badan Bank Tanah, rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bakal dibangun dengan harga yang lebih terjangkau, dan sesuai arahan kepala negara pembangunan rumah subsidi harus memperhatikan kualitas agar tidak merugikan rakyat.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal memanggil PT Lippo Group guna mempertanyakan kelanjutan proyek Meikarta yang hingga saat ini belum kunjung rampung.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Fitrah Nur menyebut pada hari ini dirinya telah memanggil Direktur Lippo Group, John Riady untuk mempertanyakan kelanjutan proyek Meikarta yang dibangun di kawasan Lippo Cikarang.

“Kemarin Pak Menteri melapor, saya ketemu dengan Pak John Riyadi. Kita memanggil, saya panggil Pak John Riyadi dari Lippo [meminta kejelasan Meikarta],” jelasnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Lebih lanjut, Fitrah menyebut rencananya Kementerian PKP bakal mempertemukan John Riady dengan korban pembeli apartemen Meikarta yang hingga saat ini belum kunjung serah terima unit.

Dia menjelaskan, pihaknya berkomitmen penuh untuk dapat segera menyelesaikan segala bentuk sengketa di sektor perumahan.

“Tapi sampai sekarang belum hadir, harapan kami itulah. Kami ingin segera menyelesaikan permasalahan di Meikarta. Karena ini yang menjadi berita untuk berapa tahun ini yang kita harapkan ini bisa kita selesaikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) sempat mengungkap rencana untuk kembali suntik dana hingga Rp3 triliun untuk menghidupkan kembali proyek pembangunan Apartemen Meikarta.

Berdasarkan catatan Bisnis, proyek Meikarta yang dikembangkan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) masih membutuhkan bantuan suntikan dana untuk menuntaskan 18.000 unit yang telah terjual hingga 2027.

Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK), Ketut Budi Wijaya memiliki rencana untuk kembali melakukan suntik dana senilai Rp3 triliun.

"Secara keseluruhan sebetulnya kurang lebih diperlukan mungkin sekitar Rp3 triliun. Setiap saat, begitu proyek itu jalan kan butuh uang," kata Ketut kepada wartawan di Cikarang, Bekasi, dikutip Rabu (15/2/2023).

Keponakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Pietra Machreza Paloh diangkat menjadi komisaris independen BTN.

Pengangkatan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Gedung BTN Jakarta pada Rabu (26/3).

Selain Pietra, RUPST BTN juga mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menjadi komisaris mereka.

RUPS juga menetapkan Nixon L.P. Napitupulu danOni Febriarto Rahardjomenjadi Direktur Utama dan wakil direktur utama BTN lagi.

Dengan pengangkatan itu, berikut jajaran komisaris dan direksi BTN terbaru:

Komisaris Utama: Suryo UtomoWakil Komisaris Utama: Dwi Ary PurnomoKomisaris Independen: Pietra Machreza PalohKomisaris: Fahri HamzahKomisaris Independen: Ida NuryantiKomisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Direktur Utama : Nixon L.P. NapitupuluWakil Direktur Utama : Oni Febrianto RaharjoDirektur Treasury & International Banking: Venda YuniartiDirektur Corporate Banking: Helmy Afrisa NugrohoDirektur Operasional: I Nyoman Sugiri YasaDirektur Risk Management : Setiyo WibowoDirektur Consumer Banking : Hirwandi GafarDirektur Finance and Strategy : Nofry Ronu PoetraDirektur Human Capital and Compliance : Eko WaluyoDirektur Network & Retail Funding: Rully SetiawanDIrektur Commercial Banking: HermitaDirektur IT: Tan Jacky Chen

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menjadi Komisaris.

Pengangkatan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung di Menara BTN, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Selain menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto, Fahri Hamzah juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora.

Dalam RUPST BTN, pemegang saham juga menyepakati pengangkatan komisaris lainnya.

Terdapat Dirjen Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, yang diangkat menjadi Komisaris Utama BTN, serta Dwi Ary Purnomo yang diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama BTN.

Lalu ada Pietra Machreza Paloh yang diangkat menjadi Komisaris Independen.

Pietra merupakan keponakan Surya Paloh, pengusaha yang sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem.

Kemudian, Ida Nuryanti diangkat menjadi Komisaris Independen BTN dan Panangian Simanungkalit menjadi Komisaris Independen BTN.

Adapun jumlah komisaris BTN yang disepakati dalam RUPST berjumlah 6 orang, berkurang dari sebelumnya yang berjumlah 9 orang.

Berikut susunan daftar Komisaris BTN setelah RUPST:
Komisaris Utama: Suryo Utomo
Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
Komisaris Independen: Ida Nuryanti
Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit
Komisaris: Fahri Hamzah

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menjadi Komisaris.

Pengangkatan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung di Menara BTN, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Selain menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto, Fahri Hamzah juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora.

Dalam RUPST BTN, pemegang saham juga menyepakati pengangkatan komisaris lainnya.

Terdapat Dirjen Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, yang diangkat menjadi Komisaris Utama BTN, serta Dwi Ary Purnomo yang diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama BTN.

Lalu ada Pietra Machreza Paloh yang diangkat menjadi Komisaris Independen.

Pietra merupakan keponakan Surya Paloh, pengusaha yang sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem.

Kemudian, Ida Nuryanti diangkat menjadi Komisaris Independen BTN dan Panangian Simanungkalit menjadi Komisaris Independen BTN.

Adapun jumlah komisaris BTN yang disepakati dalam RUPST berjumlah 6 orang, berkurang dari sebelumnya yang berjumlah 9 orang.

Berikut susunan daftar Komisaris BTN setelah RUPST:
Komisaris Utama: Suryo Utomo
Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
Komisaris Independen: Ida Nuryanti
Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit
Komisaris: Fahri Hamzah

Badan Bank Tanah menyiapkan 73,04 hektare lahan untuk program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan tanah tersebut disediakan untuk tahap awal. Lokasinya tersebar di empat daerah, yaitu 23,17 ha di Bandung Barat; 19,4 ha di Purwakarta; 3,36 ha di Tanjung Pinang; serta 27,27 ha lainnya di Batubara, Sumatra Utara.

"Kita mendukung penuh program Presiden (Prabowo), yaitu 3 juta rumah. Enggak ada yang impossible kalau kita melakukan dengan niat baik dan bekerja cepat sesuai tata kelola yang baik," katanya dalam Silaturahmi Media Massa di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta Pusat, Selasa (25/3).

"Insyaallah bisa didapat selama 5 tahun jadi 15 juta (rumah), saya yakin itu bisa tercapai. Nah, yang kita (Bank Tanah) sediakan totalnya sudah ada 73 hektare," jelas Parman.

Lalu, Parman dan tim mengundang belasan developer untuk membahas rencana pembangunan rumah. Bank Tanah meminta harga rumah yang dipatok pengembang tak mahal-mahal, terlebih tanahnya sudah disediakan negara.

Bank Tanah berharap harga jual rumah dari pengembang maksimal adalah Rp166 juta per unit untuk wilayah Batubara, Purwakarta, dan Bandung Barat. Sedangkan harga jual di atas lahan Kota Tanjung Pinang diharapkan tak lebih dari Rp173 juta.

Parman menegaskan kehadiran Bank Tanah untuk membantu penyediaan lahan murah. Di lain sisi, mereka juga memastikan status tanah tersebut clean and clear.

"Diharapkan developer juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar. Sekali lagi, tanahnya harus kita sediakan dalam keadaan clean and clear. Menariknya, di sini kalau ada tuntutan apapun yang dituntut bukan si developer, tapi adalah Badan Bank Tanah. Jadi, kita memberikan kepastian hukum kepada developer," tegasnya.

"Kita pikirkan ini akan diberi hak guna bangunan (HGB) dulu, hak pakai 10 tahun. Setelah 10 tahun, jika dimanfaatkan, dapat diberikan hak milik (sertifikat hak milik). Untuk berapa lama? Perjanjiannya dengan developer untuk 80 tahun," imbuh Parman.

Alasan mengapa dipilih empat titik tersebut adalah karena daerah sekitarnya sudah cukup padat dan paling cepat untuk dibangun. Ia memperkirakan ada sekitar 7.000 rumah tapak yang bisa dibangun di atas lahan 73 ha milik Bank Tanah.

Di lain sisi, Bank Tanah mengklaim masih ada lahan lain yang bisa digunakan pemerintah untuk membangun rumah murah. Ada yang berasal dari aset sitaan koruptor sampai lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Parman mengatakan proses penggunaan lahan eks koruptor yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) masih cukup panjang. Setelah inkracht, tanah tersebut mesti dibalik nama menjadi milik Kementerian Keuangan.

Setelah itu, baru diserahkan kepada Bank Tanah dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) non-tunai berbentuk barang milik negara (BMN). Prosesnya juga harus melalui rapat dan persetujuan Komisi XI DPR RI.

Bos Bank Tanah itu menjelaskan bahwa aset eks BLBI juga cukup banyak. Misalnya, lahan seluas 3,7 ha di Lippo Karawaci dengan nilai jual objek pajak (NJOP) Rp10 juta-Rp12 juta per meter persegi.

"Kalau aset sitaan Kejaksaan nanti akan dinilai juga dari Kementerian Keuangan. Kita sih mau supaya NJOP-nya jangan terlalu mahal juga gitu loh. Agar rumahnya bisa memang dapat dibeli (dan) dimanfaatkan oleh masyarakat," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN membahas peluang kerja sama terkait program subsidi 220 ribu rumah bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar lebih tepat sasaran untuk keluarga yang membutuhkan.

Pada pertemuan di Kantor Kementerian PKP di Jakarta Pusat, pada Selasa (25/3), Wamendukbangga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menyampaikan bahwa peluang kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menurutnya, kolaborasi program subsidi rumah tersebut dapat menggunakan data keluarga dari Kemendukbangga/BKKBN. "Kami akan menyiapkan data sekitar dua minggu setelah libur Lebaran, dengan berkoordinasi bersama tim terkait siapa saja yang memenuhi syarat, dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini," ujar Isyana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan akan pentingnya kualitas fisik dan lingkungan dalam pembangunan rumah bersubsidi yang difasilitasi pemerintah bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri PKP, Maruar Sirait di kompleks Istana Kepresidenan merespons adanya perbedaan signifikan dalam mutu hunian subsidi di berbagai daerah.

"Presiden memerintahkan rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, rumah subsidi harus tetap berkualitas," ujar Maruarar.

Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi. Rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

Hingga saat ini, capaian pembangunan rumah subsidi meliputi 9.330 unit yang masih dalam tahap konstruksi, 14.042 unit yang siap huni, serta 19.643 unit yang telah mendapatkan persetujuan kredit dari bank.

Selain itu, 20.603 unit telah dalam proses akad kredit meskipun pencairannya masih menunggu. Secara keseluruhan, sebanyak 69.000 unit telah disalurkan kepada masyarakat.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin membeli rumah subsidi. Agar hal itu bisa terlaksana, Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu dengan Kepala BPKN Muhammad Mufti Mubarok untuk membahasnya lebih lanjut.

Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan sudah berdiskusi terkait kerja sama dengan BPKN untuk melindungi hak-hak masyarakat di sektor perumahan.

"Sore ini saya menerima Kepala BPKN Muhammad Mufti Mubarok, kita sedang mendiskusikan kerja sama supaya bisa melindungi konsumen perumahan, saya mendukung rakyat untuk dilindungi secara konstitusi," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/3/2025).

Ara menambahkan, untuk memperkuat rencana kerja sama dalam menjamin hak konsumen di sektor perumahan diperlukan ada dasar hukum yang kuat untuk tindak lanjut berbagai aduan.

"Kita dukung penuh sesuai arahan Presiden Prabowo, doakan tidak hanya jumlah penanganannya juga kualitas penanganannya. Yang penting disiapkan dasar hukum untuk penegakan aturannya dari aduan-aduan konsumen di sektor perumahan," paparnya.

Kepala BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengatakan, masyarakat berharap tindak lanjut pengajuan semakin cepat ditangani dengan adanya kerja sama dengan Kementerian PKP.

"Terutama intuk mengatasi hal-hal yang tidak dipenuhi dalam perjanjian jual beli perumahan dan masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan dengan cepat," ujar Mufti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia.

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi hingga akhir 2025 dengan perkiraan jumlah KPR Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp3,4 triliun.

Lokasinya, mulai dari Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura yang ditandai dengan akad kredit serentak pada Selasa ini (25/3) sebanyak 300 debitur, baik secara on-site maupun online di seluruh wilayah tersebut.

“Jadi inilah kolaborasi yang disampaikan Presiden Prabowo. Tidak boleh berpikir sektoral, kita harus kolaborasi sama-sama,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam acara peluncuran tersebut di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Dijelaskan, sasaran program ini adalah guru berstatus pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria menerima KPR subsidi.

Beberapa syarat tersebut adalah belum memiliki rumah, penghasilan tak lebih dari Rp7 juta bagi yang belum menikah, dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah.

Mayoritas guru yang menjadi sasaran merupakan pengajar di jenjang SD, SMP, maupun SMA dengan masa kerja di atas dua tahun.

Skema pembiayaan yaitu KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan KPR Tapera untuk guru PNS.

Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun, serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.

Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah mengedepankan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang kuncinya terletak pada kualitas guru.

Dengan adanya Program Rumah untuk Guru Indonesia, lanjut dia, menjadi bukti pemerintah mendukung peningkatan kualitas hidup para guru sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Hal ini menimbang jumlah guru yang masih belum memiliki rumah sebanyak 438.816 di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya bertugas mengumpulkan dan mengolah data agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung realisasi program.

BPS memperoleh data administrasi guru dari Dikdasmen, lalu dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dilengkapi dengan variabel-variabel tambahan yang dibutuhkan.

Hasil dari DTSEN tersebut dikembalikan ke Dikdasmen supaya bisa dimanfaatkan dalam program ini.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil kerja kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru supaya memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

“Akad massal ini sekaligus merupakan wujud dari program rumah untuk guru Indonesia. Ini adalah kerja kolaborasi. Jadi, kerja bareng sebenarnya, lintas sektor untuk membantu guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” kata Nixon.

Selama ini, BTN disebut telah menunjukkan menyalurkan rumah terhadap tenaga pendidik yang telah mencapai 22.768 unit sejak 2021. Untuk tiga bulan pertama tahun ini, total yang telah disalurkan untuk tenaga pendidik yakni sebanyak 1.507 unit.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun.

Program rumah subsidi untuk guru ini dilakukan melalui sinergi antara BTN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil kerja kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru supaya memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

“Kalau boleh usul, kita tambahkan tahun depan, selain guru ASN (aparatur sipil negara), kita tambahkan dengan guru-guru Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan swasta. Kami berharap program ini terus berjalan karena program ini yang paling disukai dan masih banyak guru yang belum punya rumah layak huni. Dengan begitu, guru bisa lebih konsentrasi mengajar,” kata Nixon dalam keterangan resmi, Rabu (26/3/2025).

Nixon menargetkan, sebanyak 20.000 unit rumah subsidi dapat disalurkan kepada guru-guru di seluruh Indonesia pada 2025 dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun.

Adapun, sasaran program ini adalah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.

“Sama dengan skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada umumnya, untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS. Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5% sepanjang tenor, uang muka minimal 1% dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta,” ujar Nixon.

Bagian dari Program 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan bahwa penyaluran 20.000 rumah tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kita sudah mengalokasikan 20.000 unit untuk guru. Lalu para pahlawan devisa kita, para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang banyak perempuan tangguh di antara mereka, kami alokasikan 20.000 unit juga,” ujar Ara.

Pasalnya, hingga saat ini jumlah guru yang dilaporkan belum memiliki hunian mencapai 438.816 orang. Sehingga, hal itu dipandang menjadi market yang baik untuk menyalurkan program 3 juta rumah.

Adapun, penyaluran 20.000 unit rumah guru ini tersebar di beberapa kota mulai dari Bogor (Jawa Barat), Banda Aceh (Aceh), Medan (Sumatera Utara), Pontianak (Kalimantan Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Bangkalan (Jawa Timur), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Jayapura (Papua).

Tak hanya guru, nantinya pemerintah juga bakal mengalokasikan rumah subsidi khusus bidang, perawat, tenaga kesehatan masyarakat, petani, buruh, dan nelayan.