JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, anggaran program makan siang gratis Rp 10.000 per porsi merupakan bagian dari proses simulasi.

Pasalnya, makan bergizi gratis merupakan program baru yang bakal dikembangkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"(Makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi) Itu (bagian dari) proses simulasi. Saya kira akan terus berkembang," kata Muhaimin dalam acara Musyawarah Nasional V Perempuan Bangsa di Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2024) malam.

Ia menyampaikan, besaran tersebut kemungkinan juga dipengaruhi oleh alokasi anggaran makan siang yang mencapai Rp 71 triliun dalam APBN.

Ia meyakini, alokasi anggaran tersebut bertambah tiap tahunnya agar sasaran penerimanya meluas.

"Memang tahap awal kan hanya tersedia Rp 51-70 triliun. Ini tahap awal. Kita akan terus berusaha mengumpulkan anggaran supaya tiap tahun bertambah," tutur Muhaimin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan, pihaknya berencana melibatkan sekolah dan lingkungan setempat dalam penyiapan makan bergizi.

Secara otomatis lanjutnya, ibu-ibu pun akan turut terlibat.

"Intinya pelaksanaan makan bergizi gratis itu melibatkan, malah ide terakhir itu melibatkan sekolah setempat, lingkungan setempat. Dan kalau sudah begitu biasanya ibu-ibu. Nah ibu-ibu kalau terlibat tolong usahakan standar mutunya terjaga, yaitu mutu gizinya, kualitasnya makanan, kadaluarsanya juga harus dikontrol betul," jelas Muhaimin.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

Nilai ini berubah setelah sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut, anggaran mencapai Rp 15.000 per porsi, yang pada praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.

Dengan kata lain, bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari kota dengan biaya bahan pangan rendah ke kota yang lebih mahal.

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Sejatinya, kata Prabowo, pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi. Kendati demikian setelah dihitung-hitung, alokasi Rp 10.000 per porsi masih cukup layak dan bergizi.

Kepala Negara mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat termasuk para buruh.

Prabowo bilang, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan.

Lewat program ini, satu keluarga bisa menerima Rp 30.000 - Rp 40.000 per hari karena program makan bergizi gratis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Teka-teki mengenai berapa anggaran per porsi untuk program makan bergizi gratis terjawab sudah. Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024) kemarin, Prabowo mengaku ingin menganggarkan Rp 10.000 per porsi untuk makan bergizi gratis.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Dia memaparkan, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan.

Dengan demikian, lewat program makan bergizi gratis, satu keluarga bisa menerima Rp 30.000 - Rp 40.000 per hari.

Menariknya, penetapan anggaran Rp 10.000 ini dilakukan beberapa hari setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut anggaran program makan bergizi gratis dipatok sebesar Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Adapun anggaran mengenai program makan bergizi gratis telah diotak-atik sejak lama.

Bahkan, sempat mencuat isu anggaran untuk makan bergizi gratis ini disunat dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

Berikut perjalanan program makan bergizi gratis (yang awalnya disebut makan siang gratis) yang selalu digembor-gemborkan Prabowo sejak kampanye Pilpres 2024.

Janji kampanye

Pada September 2023, Prabowo menjanjikan program peningkatan gizi bagi anak-anak sekolah hingga pesantren.

Caranya adalah dengan memberikan makan siang bergizi dan susu gratis untuk anak sekolah.

"Selanjutnya kita harus, rencana kita memberi makan siang dan minum susu gratis untuk semua murid di sekolah negeri, sekolah swasta, pesantren, anak-anak balita dan bantuan gizi untuk ibu-ibu hamil," kata Prabowo dikutip dari siaran Live YouTube Gerindra TV, pada Minggu (10/9/2023).

Prabowo bilang, program-program dari pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi untuk anak-anak sekolah sudah cukup banyak dan perlu ditingkatkan lagi seperti Kartu Indonesia Pintar.

KOMPAS.COM/FARIDA Simulasi pelaksanaan program makan bergizi di SDN Anggadita 4, Karawang, Jawa Barat, Senin (25/11/2024).

Seandainya dirinya terpilih menjadi Presiden RI, program pemberian makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah sudah dihitung dengan matang oleh tim pakar ekonominya.

Meski bakal menyedot banyak anggaran, program tersebut bukanlah hal yang mustahil dijalankan. Asalkan rakyat bisa memenangkan dirinya, Prabowo berjanji untuk membuat banyak kebijakan yang berpihak pada rakyat.

"Nanti akan ada yang tanya apakah bisa? 'Oh mana bisa? Dari mana?' Eh, saudara-saudara, kita sudah hitung matematika, sumber-sumbernya bisa, asalkan mau. Mau enggak berpihak kepada rakyat?" ucap Prabowo.

Walhasil, pada Oktober 2023, program makan siang gratis pun masuk ke dalam visi misi Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 lalu.

"Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren," isi dokumen visi misi dan program kerja pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran dikutip pada Jumat (27/10/2023).

Butuh duit Rp 450 triliun

Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hashim Djojohadikusumo, pernah menyebutkan bahwa biaya program makan siang gratis untuk anak-anak mencapai Rp 450 triliun per tahun.

Nantinya, program tersebut akan ditujukan bagi 82,9 juta anak-anak, termasuk yang masih belum sekolah.

"Tiap hari nih kita akan berikan makanan gratis untuk 82,9 juta jiwa minimal, dan saya bisa katakan bahwa dana untuk ini, program ini akan memakan dana Rp 450 triliun setiap tahun," kata Hashim di acara Konsolidasi Pasukan Digital Menangkan Prabowo-Gibran di The Dharmawangsa Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Hashim juga memastikan dana program makan siang gratis tidak akan mengambil dana dari anggaran program bantuan sosial (bansos).

Menurut Hashim, dana program makan siang gratis akan menggunakan anggaran baru.

"Saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar, dana ada dan bakal ada, dan ini bukan dari anggaran bansos, aliran bansos. Yang Rp 500 triliun tahun depan itu tetap bansos, kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini," tegas dia.

Selain itu, adik dari Prabowo Subianto ini juga mengatakan, jumlah anggaran program makan siang gratis lebih besar dari anggaran pertahanan.

"Pak Prabowo menganggap ini sangat penting sekali, begitu penting, dana ini tiga kali anggaran pertahanan dan TNI setiap tahun, tiga kali lebih anggaran TNI dan pertahanan Rp 137 triliun dan program untuk makanan gratis Rp 450 triliun," kata dia.

Di bulan Februari 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, anggaran program makan siang gratis sekitar Rp 15.000 per anak.

Nantinya, program makan siang gratis akan menyasar balita, siswa sekolah, dan ibu hamil.

"Per anak kira-kira Rp 15.000," kata Airlangga, Senin (26/2/2024).

Anggaran untuk program ini pun sempat jadi polemik setelah seorang Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengungkapkan bahwa anggaran tersebut turun jadi Rp 7.500.

Ia mengaku diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Yang saya mau sharing itu adalah angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo gitu, yang dikomunikasikan ke saya. Angka Rp 71 triliun dan defisit 2,5 persen, bukan ke 3 persen ataupun ke 3,5 persen gitu, enggak begitu. Mereka sudah agree on that,” ujar Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024, yang disiarkan lewat kanal YouTube, Selasa (16/7/2024).

Dari situ, Heriyanto melihat ada keinginan dari pihak Prabowo untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis secara maksimal, tanpa perlu menambahkan atau mengurangi pagu anggaran Rp 71 Triliun.

Menurut Heriyanto, opsi yang kemudian dimunculkan oleh tim sinkronisasi dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak, dari rencana Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

“Yang menarik buat saya Bapak Ibu sekalian adalah, setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan, apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp 15.000,” ungkap Heriyanto.

“Mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi, tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat,” ujar dia.

Pastikan layak dan Bergizi

Pemerintah memastikan anggaran program makan bergizi (MBG) gratis Rp 10.000 per porsi per anak sudah layak dan bergizi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, pemerintah sudah melakukan uji coba selama setahun terakhir sebelum memutuskan.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp 10.000," kata Hasan kepada Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

Hasan menuturkan, uji coba itu sudah diadakan di beberapa provinsi. Tiga di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

BPMI - Sekretariat Wakil Presiden RI Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (21/11/2024).

Tak hanya itu, penurunan harga per porsi menjadi Rp 10.000 tidak memangkas anggaran program makan bergizi gratis tahun 2025.

Pada tahun depan, pemerintah tetap menganggarkan Rp 71 triliun dalam APBN. Dengan begitu, sasaran penerima program makan bergizi gratis akan lebih banyak secara bertahap.

"Sudah ada uji coba di Jabar, Jateng, dan DKI Jakarta. Anggaran untuk MBG tahun depan tetap Rp 71 triliun," ucap Hasan.

Dikutip Dari Antara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10.000 per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Dadan, yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, memastikan bahwa alokasi dana tersebut cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral sesuai kebutuhan harian penerima manfaat.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024.

Uji coba ini mencakup sekitar 3.000 pelajar dari 20 sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, yang dilayani oleh satu Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Dalam pelaksanaan uji coba ini, setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5 juta per tahun, dengan angka sasaran 457 ribu penerima manfaat.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, seluruh anggaran ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dibebani alokasi anggaran tambahan.

Dalam kesempatan berbeda, Dadan menyatakan bahwa implementasi anggaran Rp10.000 per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi, kata Dadan menambahkan.

Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turun menjadi Rp 10.000 per porsi karena anggaran terbatas. Padahal Badan Gizi Nasional sebelumnya mematok anggaran program tersebut direncanakan Rp 15.000 per anak di APBN.

Dilansir dari detikFinance, hal itu diungkapkan Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024). Prabowo berdalih anggaran Rp 10.000 per porsi untuk program makan bergizi gratis tetap cukup.

Diketahui, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menghitung anggaran untuk program MBG bisa mencapai Rp 2,7 juta untuk satu keluarga. Asumsi itu jika dalam satu keluarga terhadap 3-4 anak.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," tuturnya.

Prabowo meyakini program MBG ini bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dia berdalih program MBZ ini bisa ditunjang melalui program bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengakui anggaran program MBZ bersifat fleksibel. Namun dari rencana dicanangkan anggarannya mencapai Rp 15.000 per anak.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11).

"Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," sambung Dadan.

Dia melanjutkan, Badan Gizi Nasional dalam program tersebut akan bertugas menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Sementara rincian menunya akan ditangani para ahli gizi di daerah masing-masing.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan.

Namun pihaknya memastikan menu program Makan Bergizi gratis memprioritaskan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," tegasnya.

Video: Prabowo: Tak Dukung Makan Bergizi Gratis, Silakan Keluar Pemerintahan

Video: Prabowo: Tak Dukung Makan Bergizi Gratis, Silakan Keluar Pemerintahan

Biaya untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini turun, dari semula Rp 15.000/porsi kini menjadi Rp 10.000/porsi. Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Dilansir detikFinance, Prabowo menjelaskan biaya per porsi MBG Rp 10.000, turun dari rencana Rp 15.000 karena anggaran terbatas.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menurutnya, bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut program MBG dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

Menurutnya, jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) kemarin.

Dadan menjelaskan terkait menunya, memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi Pihaknya hanya menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan.

Video: IDI Dukung Program 'Makan Bergizi Gratis' Prabowo-Gibran

Video: IDI Dukung Program 'Makan Bergizi Gratis' Prabowo-Gibran

Biaya untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini turun, dari semula Rp 15.000/porsi kini menjadi Rp 10.000/porsi. Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Dilansir detikFinance, Prabowo menjelaskan biaya per porsi MBG Rp 10.000, turun dari rencana Rp 15.000 karena anggaran terbatas.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menurutnya, bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut program MBG dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

Menurutnya, jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) kemarin.

Dadan menjelaskan terkait menunya, memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi Pihaknya hanya menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan.

Video: IDI Dukung Program 'Makan Bergizi Gratis' Prabowo-Gibran

Video: IDI Dukung Program 'Makan Bergizi Gratis' Prabowo-Gibran

Biaya untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini turun, dari semula Rp 15.000/porsi kini menjadi Rp 10.000/porsi. Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Dilansir detikFinance, Prabowo menjelaskan biaya per porsi MBG Rp 10.000, turun dari rencana Rp 15.000 karena anggaran terbatas.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menurutnya, bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut program MBG dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

Menurutnya, jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) kemarin.

Dadan menjelaskan terkait menunya, memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi Pihaknya hanya menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) berharap bahwa seiring berjalannya kebijakan program makan bergizi gratis oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat melibatkan dan mendorong Gerakan ekonomi bagi rakyat kecil, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat kecil.

"Harapan ICMI dengan kebijakan makan bergizi gratis akan membuka akses bagi kelompok-kelompok petani, nelayan dan rakyat kecil yang selama ini sulit mendapat akses keuangan, sehingga terjadi perputaran keuangan dari kota ke desa dan ekonomi rakyat kecil juga dapat digerakan," ujar Wakil Ketua Umum ICMI, Riri Fitri Sari, dalam sambutannya pada Webinar bertajuk "Makanan Bergizi Untuk Anak Indonesia & Permasalahannya" Jumat malam (29 Nopember 2024) secara daring.

Dalam kesempatan yang sama, Riri juga mengapresiasi positif atas dimulainya program Makanan Bergizi Gratis oleh pemerintah, karena diharapkan mampu mengatasi masalah generasi "stunting (gizi buruk) dan wasting (kelebihan makanan)" yang terjadi akhir-akhir ini.

"ICMI salut atas perhatian Presiden saat menyampaikan di forum dunia tentang fenomena fakta masih ada 25 persen anak Indonesia mengalami kelaparan, dan program ini tentunya adalah upaya terbaik beliau untuk memberikan solusi atas masalah tersebut," ujar Riri.

Karenanya, ICMI ingin memastikan bahwa program tersebut terdistribusi dan sampai kepada sasaran yang tepat bagi rakyat yang benar-benar membutuhkannya, sehingga tujuan memperbaiki gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai.

"Kita berharap, dengan suksesnya program pemerintah ini anak-anak Indonesia akan tumbuh dengan baik dan berkecukupan nutrisi dan gizinya, sehingga mereka akan mampu berprestasi dan mengabdi dengan baik bagi Indonesia kelak," kata Riri.

Dalam kesempatan itu, hadir juga Kepala Badan Gizi Naional, Dadan Hindayana, yang mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis ini adalah program yang besar yang tentu saja bentuk komitmen dari Pemerintah untuk investasi jangka Panjang dalam penyiapan sumber daya manusia.

"Tentu saja mengundang semua pihak untuk terlibat untuk bersama menyukseskan program ini, karena tidak mungkin salah satu pihak saja yang bisa mengerjakannya. Jadi mudah mudahan ini akan memberikan manfaat satu kepada peningkatan kualitas SDM Indonesia," ujar Dadan.

Selain itu menurutnya, aspek pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia adalah dampak lain yang diharapkan terjadi melalui program ini. Ia mencontohkan propinsi Jawa Barat dengan anggaran APBD hanya Rp 32 Triliun, sedangkan Badan Gizi Nasional sendiri akan mengirim ke Jawa barat sekitar Rp 40 Triliun, sehingga melebihi APBD propinsinya.

"Mudah-mudahan akan memberikan stimulus yang cukup tinggi bagi pergerakan produktifitas ekonomi dan budaya di daerah-daerah tentunya," pungkas Dadan.

Hadir juga Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudin yang menyampaikan harapannya agar dengan adanya masukan di webinar ICMI malam ini, Badan Gizi Nasional yang sudah dibentuk akan bisa mengelola kebijakan pemenuhan yang ingin dicapai dengan berbagai stakeholder bisa berjalan baik.

"DPR tentu saja akan terus mendukung secara regulasi dan pengawasannya, dan semoga yang hadir dalam diskusi malam ini juga bisa berkontribusi maksimal dalam program tersebut," tutup Hetifah.

Narasumber lainnya yang turut hadir adalah Ketua Pemberdayaan Anak dan Lansia MPP ICMI, Herawati Tarigan, Ahli Spesialis Gizi, dr. Tirta Prawita Sari, Pimpinan Ponpes Nurul Bahri Sula, Maluku Utara, Absah Arifin, Ketua Konferensi Perempuan Muslim Internasional, Hanifah Husein dan Moderator adalah Marlina Buamona, yang juga Ketua Departemen Pengembangan Organisasi dan Perlindungan Anak MPP ICMI.

ICMI akan selalu hadir untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. ICMI yang berlandaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan berbasis kecendekiaan akan selalu berperan aktif mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara.

Biaya per porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) turun dari Rp 15 ribu menjad Rp 10 ribu. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan penyebabnya.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo saat memberikan keterangan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat seperti dikutip dari detikNews, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menjelaskan bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," beber Prabowo.

Menu makan bergizi gratis Foto: detikcom/Retno Ayuningrum

Nah, bila program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya dia yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh.

Makan Bergizi Gratis Awalnya Rp 15.000

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

Dadan menyebut, jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) kemarin.

Soal menu, Dadan bilang, memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi, pihaknya cuma menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan

Artikel ini telah tayang di detikFinance

Simak juga Video DPR Apresiasi Prabowo Gaet Investor Makan Bergizi Gratis dari LN

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah menetapkan pengurangan anggaran untuk program makan bergizi gratis dari semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per orang.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," ujar Prabowo.

Sebelumnya, pemerintah berencana menganggarkan Rp 15.000 per porsi. Namun, anggaran sebesar Rp 10.000 dinilai cukup layak untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," jelasnya.

Program makan bergizi gratis ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk buruh.

Prabowo menambahkan, keluarga dengan desil terbawah yang memiliki 3-4 anak bisa menerima manfaat berupa makanan senilai Rp 30.000 hingga Rp 40.000 per hari. Jika diakumulasi, bantuan ini bernilai sekitar Rp 2,7 juta per bulan.

Anggaran dan Implementasi Program

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa dalam APBN, alokasi anggaran untuk program ini masih dihitung sebesar Rp 15.000 per porsi. Namun, pelaksanaannya bersifat fleksibel sesuai dengan tingkat harga bahan pangan di setiap daerah.

"Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Ia juga menjelaskan kemungkinan adanya subsidi silang. Daerah dengan biaya bahan pangan lebih rendah akan memberikan kelebihan anggaran untuk mendukung daerah dengan harga pangan lebih tinggi.

"Implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," tambahnya.

Tahapan Pelaksanaan

Program makan bergizi gratis akan mulai diimplementasikan pada 2 Januari 2025. Pada tiga bulan pertama, program ini menyasar 3 juta anak, dengan target peningkatan jumlah penerima menjadi dua kali lipat setelahnya.

"Januari mungkin kita 3 juta anak, untuk 3 bulan pertama. (Tiga bulan berikutnya) kita tambah doubling," kata Dadan, Rabu (27/11/2024).

Pemerintah juga memastikan menu makanan akan disesuaikan dengan bahan pangan lokal di masing-masing daerah.

Bantuan Sosial Tambahan

Selain program makan bergizi gratis, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa pemerintah terus memberikan beragam bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan tunjangan sosial lainnya.

"Upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh, saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini," ujarnya. (Penulis: Fika Nurul Ulya, | Editor: Ardito Ramadhan, Dani Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan anggaran program makan bergizi (MBG) gratis Rp 10.000 per porsi per anak sudah layak dan bergizi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, pemerintah sudah melakukan uji coba selama setahun terakhir sebelum memutuskan.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp 10.000," kata Hasan kepada Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

Hasan menuturkan, uji coba itu sudah diadakan di beberapa provinsi. Tiga di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Tak hanya itu, penurunan harga per porsi menjadi Rp 10.000 tidak memangkas anggaran program makan bergizi gratis tahun 2025.

Pada tahun depan, pemerintah tetap menganggarkan Rp 71 triliun dalam APBN. Dengan begitu, sasaran penerima program makan bergizi gratis akan lebih banyak secara bertahap.

"Sudah ada uji coba di Jabar, Jateng, dan DKI Jakarta. Anggaran untuk MBG tahun depan tetap Rp 71 triliun," ucap Hasan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

Nilai ini berubah setelah sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan bahwa anggaran mencapai Rp 15.000 per porsi, yang pada praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.

Dengan kata lain, bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari kota dengan biaya bahan pangan rendah ke kota yang lebih mahal.

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Sejatinya, kata Prabowo, pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi. Kendati demikian, setelah dihitung-hitung, alokasi Rp 10.000 per porsi masih cukup layak dan bergizi.

Kepala Negara mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Prabowo bilang, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan. Lewat program ini, satu keluarga bisa menerima Rp 30.000-Rp 40.000 per hari karena program makan bergizi gratis.

"Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30.000 per hari. Ini kalau satu bulan bisa 2,7 juta," tutur Prabowo.

Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10.000 per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Dadan, yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, memastikan bahwa alokasi dana tersebut cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral sesuai kebutuhan harian penerima manfaat.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024.

Uji coba ini mencakup sekitar 3.000 pelajar dari 20 sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, yang dilayani oleh satu Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Dalam pelaksanaan uji coba ini, setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5 juta per tahun, dengan angka sasaran 457 ribu penerima manfaat.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, seluruh anggaran ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dibebani alokasi anggaran tambahan.

Dalam kesempatan berbeda, Dadan menyatakan bahwa implementasi anggaran Rp10.000 per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi, kata Dadan menambahkan.

Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan indeks anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil ditetapkan senilai Rp10.000 per anak/ibu hamil, per hari.

Presiden mengatakan pemerintah ingin mengalokasikan besaran anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak/ibu hamil per hari, namun kondisi anggaran yang memungkinkan saat ini adalah Rp10.000.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Prabowo Subianto buka-bukaan soal biaya per porsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Prabowo, Biaya per porsi MBG Rp 10.000, turun dari rencana Rp 15.000 karena anggaran terbatas.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo saat memberikan keterangan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menjelaskan bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," beber Prabowo.

Nah, bila program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya dia yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh.

Makan Bergizi Gratis Awalnya Rp 15.000

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

Dadan menyebut, jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) kemarin.

Soal menu, Dadan bilang, memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi, pihaknya cuma menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan.