Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mendukung secara penuh implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami di Komisi IX akan terus mendukung penuh program MBG agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas,” kata Alifudin di Jakarta, Selasa.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kelompok sasaran program itu, seperti anak-anak sekolah dan remaja.

Menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis bernilai strategis untuk mendukung pertumbuhan generasi muda Indonesia yang sehat dan produktif dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut telah disampaikan Alifudin dalam kegiatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Minggu (20/4) dan Senin di dua lokasi, yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Dia mengapresiasi terhadap Badan Gizi Nasional yang menjadikan Kalimantan Barat sebagai daerah pertama pelaksanaan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa mendukung secara penuh implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami di Komisi IX akan terus mendukung penuh program MBG agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas,” kata Alifudin seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kelompok sasaran program itu, seperti anak-anak sekolah dan remaja.

Menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis bernilai strategis untuk mendukung pertumbuhan generasi muda Indonesia yang sehat dan produktif dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut telah disampaikan Alifudin dalam kegiatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Minggu (20/4) dan Senin di dua lokasi, yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar).

Dia menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional yang menjadikan Kalimantan Barat sebagai daerah pertama pelaksanaan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis.

“Saya sangat mengapresiasi Badan Gizi Nasional yang telah menjadikan Kalimantan Barat sebagai daerah pertama pelaksanaan sosialisasi program ini. Ini adalah bentuk perhatian yang besar kepada masyarakat Kalbar," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan Program Makan Bergizi Gratis berhasil meningkatkan berat hingga tinggi badan balita, yang menjadi indikator penurunan stunting.

Ia mengemukakan MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, memang memiliki tujuan utama menurunkan stunting di 1.000 hari pertama kehidupan atau usia 0-2 tahun, dimana pada usia tersebut asupan gizi sangat berpengaruh.

"Jadi, untuk stunting, saya yakin akan berpengaruh terhadap penurunan stunting, karena salah satu sebabnya adalah asupan gizi, dan Presiden menekankan salah satunya fokus untuk asupan gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita, di 1.000 hari pertama kehidupan," ucap Mendukbangga.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur dan jajarannya siap menindaklanjuti pengaduan konsumen apartemen Meikarta.

Menteri PKP pun langsung mengajak diskusi bersama sekitar 39 konsumen apartemen Meikarta guna mendapatkan informasi dan klarifikasi di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin, 21 April 2025.

Dilansir akun instagram resmi Kementerian PKP, dari hasil pertemuan dan diskusi tersebut, diketahui bahwa para konsumen Apartemen Meikarta sebagian besar menginginkan pengembalian dana yang telah mereka keluarkan untuk mendapatkan apartemen tersebut.


Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP diminta untuk menyelesaikan masalah Meikarta yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan. Namun demikian proses penyelesaiannya harus sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Menteri PKP pun menyampaikan telah menghubungi James Riady untuk datang ke Kementerian PKP pada Rabu (23/4/2025) mendatang guna menyelesaikan masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk para konsumen Meikarta.

"Mohon doanya semoga kita bisa menyelesaikan masalah Meikarta ini dengan baik. Saya sudah bicara dengan Pak James Riady untuk menyelesaikan masalah Meikarta ini secepatnya", ujar Menteri Ara.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyebut, Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok pemimpin mewah yang lahir dari zaman pergolakan dan memiliki pengalaman panjang serta kemampuan diplomasi tinggi di tengah ketegangan global.

"Presiden kita memang terlalu mewah. Dia (Presiden Prabowo) datang dari zaman yang penuh pergolakan dan pengalaman," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Prabowo bukan hanya teruji dalam politik dan militer, tetapi juga berasal dari keluarga yang paham ekonomi dan perbankan, sehingga mengerti secara utuh persoalan bangsa dari berbagai sisi strategis.

Ia menekankan usia Prabowo yang hendak 74 tahun membuktikan kematangan kepemimpinan, bahkan saat bertemu pemimpin dunia seperti Presiden China Xi Jinping pada November 2024, Perdana Menteri India Narendra Modi pada Januari 2025, hingga Presiden Brasil, Prabowo tampil berwibawa dan dihormati.

"Saya diajak beliau ketemu pertama Xi Jinping (Presiden China). Orang baru dilantik wibawanya sudah sangat tinggi. Bicara di depan para pemimpin dunia. Ketemu dengan pemimpin-pemimpin dunia. Modi di India dan yang lain-lain berkomunikasi dengan seluruh pemimpin dunia," ucapnya.

Fahri menilai hanya dalam lima bulan, Prabowo sudah menunjukkan kapasitas global melalui pertemuan di APEC, G20, hingga kunjungan ke Timur Tengah, menjadikannya simbol pemimpin kuat di tengah guncangan dunia.

"Terlalu mewah Presiden kita ini. Makanya kalau teman-teman menemukan ada penerjemahan-penerjemahan oleh anak buahnya kurang, mohon sabar dikit lah. Memang jaraknya agak tinggi lah," ucapnya.

Kemampuan Prabowo menguasai berbagai bahasa asing seperti Jerman, Prancis, dan Inggris juga disebut sebagai bagian dari kemewahan diplomatik yang tidak mudah dimiliki pemimpin lain di dunia saat ini.

"Presiden kita ini terlalu mewah, ketemu Presiden Jerman bahasa Jerman. Ketemu Presiden Perancis bahasa Perancis. Ketemu orang Inggris, bahasa Inggris," katanya pula.

Wamen PKP meminta masyarakat bersabar bila ada kesalahan interpretasi dari para pembantu presiden, karena jarak pemikiran Prabowo yang tinggi dan kemewahan kepemimpinan membuatnya sulit diterjemahkan secara biasa.

Ia mengajak untuk bersyukur karena Indonesia memiliki pemimpin kuat saat dunia dilanda krisis, serta mengajak publik membangun imajinasi besar untuk mendukung visi dan langkah Presiden

"Tapi maksud saya, kita ini bersyukur Indonesia dalam goncangan dunia kayak sekarang, (Indonesia) punya pemimpin yang kuat dan karena itu kita perlu optimistis," kata Fahri.

CIANJUR, iNews.id - Puluhan pelajar sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur diduga keracunan seusai menyantap menu makan bergizi gratis (MBG), Senin (21/4/2025). Mereka dirawat di dua rumah sakit, yakni 28 siswa di RSUD Sayang Cianjur dan 10 pelajar di RS Bhayangkara Cianjur.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas KesehatanKabupaten Cianjur Frida Layla Yahya mengatakan, puluhan pelajar yang dirawat tersebut rata-rata mengeluhkan gejala meyerupai keracunan, seperti pusing, mual, muntah hingga diare. 

"Para pelajar mengeluhkan gejala keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis disekolah. Namun berbeda-beda, ada yang mengalami gejala di sekolah dan ada juga merasakan sakit setelah di rumah. Jadi kemungkinan ada yang masih dirawat di rumah atau di puskesmas," ujar Frida, Selasa (22/4/2025).

Dia mengimbau kepada puskesmas untuk mendata pasien yang diduga mengalami keracunan, terutama pelajar untuk memastikan jumlah korban korban.

Untuk memastikan kejadian tersebut, langkah selanjutnya Dinkes Cianjur mengambil sampel muntahan serta makanan sisa untuk diperiksa di laboratorium guna memastikan penyebab keracunan.

"Iya kami ambil sampel untuk diuji di laboratorium dan memastikan penyebab keracunan. Apakah dari makanan MBG atau ada dari penyebab lain," kaatanya.

Sementara itu, Kepala Sekolah MAN l Cianjur Erma mengatakan, sekolahnya memang mendapatkan MBG mulai dari kelas X hingga XI. Tercatat ada 800 siswa yang hampir mengonsumsi makanan dari MBG.

"Para siswa makan MBG setelah istirahat. Namun setelah mengonsumsi banyak siswa mengeluh sakit seperti gejala keracunan. Ada sebagian siswa yang dibawa ke Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan sebagian lagi dibawa ke puskesmas. Karena terus bertambah yang mengalami gejala keracunan kami intruksikan para guru untuk memantau siswa guna memastikan jumlah siswa yang keracunan," ujarnya.

Seorang siswa yang mengalami gejala keracunan, Muhammad Abdul Malik Kelas 11 C mengatakan, dia dan teman-temannya makan MBG setelah jam istirahat. MBG dibagikan kepada siswa dari tempat makan bahan plastik. Lauknya terdiri atas ayam suwir, mi goreng dan sepotong tempe goreng ditambah buah semangka.

"Iya saya langsung menyantap makanan tersebut. Namun saat makan tempe terasa asem. 3 jam setelah pulang sekolah dan di rumah tiba-tiba perut terasa mual-mual dan muntah disertai kepala pusing," ujar Malik.

Editor: Donald Karouw

Cianjur -

Korban keracunan massal di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat bertambah. Selain siswa MAN 1 Cianjur, ternyata 23 siswa SMP PGRI 1 Cianjur juga alami keracunan usai santap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas MAN 1 Cianjur Rahman Jaenudin, mengatakan total siswa yang mengalami gejala keracunan usai menyantap MBG mencapai 55 orang.

"Data terbaru ada 55 orang. Selain yang di rumah sakit, kita juga data yang dibawa ke puskesmas dan dirawat di rumah. Kita masih terus data dengan menanyakan langsung ke setiap orangtua siswa," ungkap dia, Selasa (22/4/2025).

Menurutnya sebagian besar korban yang sempat dirawat di rumah sakit sudah pulang, namun ada beberapa siswa yang masih dirawat.

"Sudah ada yang dipulangkan, tapi ada sekitar 5 orang yang masih dirawat," kata dia.

Di sisi lain, keracunan massal usai santap MBG ternyata juga terjadi di SMP PGRI 1 Cianjur. Tercatat ada 23 orang yang mengalami gejala keracunan, mulai dari pusing, muntah, hingga diare.

Kepala SMP PGRI 1 Cianjur Rika Mustikawati, mengatakan dari 23 orang tersebut ada 3 siswa yang dirawat di rumah sakit.

"Dari semalam sudah ada laporan jika siswa kami juga ada yang mengalami keracunan. Sampai tadi pagi kami terus komunikasi dengan setiap orangtua siswa, tercatat ada 23 orang yang mengalami keracunan. 3 siswa dirawat di RS, dan sisanya ada yang ditangani di puskesmas dan dirawat di rumah," kata dia.

Menurut dia, tidak hanya para siswa ada beberapa guru yang juga ikut menyantap MBG dan mengalami keracunan.

"Jadi ada juga guru sebanyak 3 orang yang mengalami keracunan. Tapi gejala ringan dan bisa ditangani secara mandiri," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur alami keracunan massal usai santap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (21/4/2025). Bahkan saat ini tercatat 38 siswa dibawa dan dirawat di rumah sakit.

(yum/yum)

CIANJUR - Puluhan pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur, Jawa Barat diduga keracunan massal seusai menyantap makan bergizi gratis (MBG) pada Senin (21/4/2025). Para pelajar tersebut dirawat di dua rumah sakit yakni 28 siswa dirawat di RSUD Sayang Cianjur dan 10 pelajar dirawat di RS Bhayangkara Cianjur.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Frida Layla Yahya mengatakan, puluhan pelajar yang dirawat tersebut rata-rata mengeluhkan gejala meyerupai keracunan, seperti pusing, mual, muntah, hingga diare.

"Para pelajar tersebut mengeluhkan keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis (MBG) di sekolah. Namun berbeda-beda ada yang mengalami gejalanya disekolah dan ada juga yang merasakan sakit setelah di rumah. Jadi kemungkinan ada yang masih dirawat di rumah atau di Puskesmas," terang Frida.

Dia mengimbau kepada Puskesmas untuk mendata pasien yang diduga mengalami keracunan, terutama pelajar untuk memastikan jumlah korban.



Guna memastikan kejadian tersebut langkah selanjutnya Dinkes mengambil sampel muntahan serta makanan sisa untuk diperiksa di laboratorium guna memastikan penyebab keracunannya.

"Iya kita ambil sampel muntahan dan makanan sisa untuk diuji dilaboratorium cari untuk memastikan penyebab keracunannya, apakah dari makanan MBG atau ada dari penyebab yang lain," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah MAN l Cianjur Erma menuturkan, sekolahnya memang mendapatkan MBG mulai dari kelas 10 hingga 11. Tercatat ada 800 siswa hampir mengkonsumsi makanan dari MBG.

"Para siswa makan MBG setelah istirahat. Namun setelah mengkonsumsi MBG banyak siswa yang mengeluhkan sakit seperti gejala keracunan. Ada sebagian siswa yang dibawa ke Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan sebagian lagi dibawa ke Puskesmas. Karena terus bertambah yang mengalami gejala keracunan kami intruksikan para guru untuk memantau siswanya guna memastikan jumlah siswa yang keracuna," jelasnya.

Sedangkan menurut salah seorang pelajar yang mengalami gejala keracunan, Muhammad Abdul Malik Kelas 11C mengatakan dirinya dan teman-temannya makan MBG setelah jam istirahat.

MBG dibagikan kepada siswa dari tempat makan bahan plastik. Lauknya teridiri dari ayam suwir, mi goreng dan satu potong tempe goreng ditambah sepotong buah semangka.

"Iya saya langsung menyantap makanan tersebut. Namun saat makan tempe terasa asem. Namun tiga jam setelah pulang sekolah dan di rumah tiba-tiba perut terasa mual-mual dan muntah, disertai kepala pusing," tutur Malik.

Jakarta -

Konsumen Meikarta yang mengalami kerugian, setelah membeli unit apartemen tapi tak kunjung dapat unit, semakin bertambah. Konsumen yang sudah tervalidasi mengalami kerugian ada sekitar 35 orang hingga saat ini.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fitrah Nur, mengungkapkan, dari 35 konsumen Meikarta yang tervalidasi memiliki total kerugian hingga Rp 6,8 miliar.

"Ada 35 konsumen yang masuk, yang datang, kita sudah validasi. Hasilnya itu ada sekitar Rp 6,8 M (yang) harus dikembalikan. Memang hasil validasi itu ada 1-2 dokumen yang belum lengkap. Ini yang masih kita bereskan," ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Senin (21/4/2025).

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Dari total 35 konsumen yang sudah tervalidasi ini, ada 25 konsumen yang berasal dari komunitas peduli Meikarta, sementara 10 konsumen lainnya melaporkan melalui layanan BENAR-PKP. Hingga 17 April 2025, kata Fitrah, ada 78 aduan terkait Meikarta yang masuk melalui layanan BENAR PKP. Sebagian besar aduan mengenai mandeknya serah terima unit yang sudah dibeli oleh konsumen Meikarta.

"Yang baru kita validasi baru 35 (konsumen) makanya sekarang kita tindak lanjutin ini. Tapi dari 103 (laporan, 25 dari komunitas peduli Meikarta dan 78 dari BENAR-PKP), ada satu pengaduan terkait dengan pengelolaan apartemennya, bukan terkait serah terima unit Meikarta," paparnya.

Fitrah menargetkan pihaknya dapat menyelesaikan permasalahan Meikarta ini paling lambat dalam waktu empat bulan.

Sebagai informasi, pada Kamis (10/4) lalu, Kementerian PKP mengadakan pertemuan antara konsumen dengan pengembang Meikarta untuk memverifikasi data terkait hak yang belum dipenuhi, seperti mendapatkan unit maupun refund. Kementerian PKP menargetkan proses tersebut terlaksana dalam waktu empat bulan ke depan.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari, saat melakukan doorstop di kantor Kementerian PKP di Jl. Raden Patah 1, Jakarta Selatan.

"(Dalam 4 bulan) targetnya semua tuntutan dari konsumen terpenuhi. Tuntutan dari konsumen satu mendapatkan unit atau mendapatkan ganti uang sesuai apa yang mereka kerugian apa yang mereka dapatkan," katanya kepada awak media kala itu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur dan jajarannya bahas Apartemen Meikarta.

Menteri PKP mengajak diskusi bersama sekitar 39 konsumen Apartemen Meikarta guna mendapatkan informasi dan klarifikasi di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Dilansir akun instagram resmi Kementerian PKP, dari hasil pertemuan dan diskusi tersebut, diketahui bahwa para konsumen Apartemen Meikarta sebagian besar menginginkan pengembalian dana yang telah mereka keluarkan untuk mendapatkan apartemen tersebut.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP diminta untuk menyelesaikan masalah Meikarta. Namun demikian proses penyelesaiannya harus sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

"Mohon doanya semoga kita bisa menyelesaikan masalah Meikarta ini dengan baik. Saya sudah bicara dengan Pak James Riady untuk menyelesaikan masalah Meikarta ini secepatnya,” ujar Menteri Ara dikutip Selasa (22/4/2025).

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), Peter Adrian menjelaskan bahwa sejak tahun 2020, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang telah memulai proses serah terima unit Apartemen Meikarta yang telah selesai dibangun.

“Hingga Maret 2025, lebih dari 60% unit telah selesai dibangun, dengan progres pembangunan keseluruhan telah mencapai lebih dari 75%. MSU berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembangunan dan serah terima unit, sesuai dengan ketentuan dalam putusan homologasi yang telah berkekuatan hukum tetap,” paparnya dalam keterbukaan informasi 21 April 2025.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil. Lahan bekas penjara kemudian dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

"Itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo yang (berencana) memindahkan penjara-penjara yang strategis di kota buat perumahan," kata Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin (21/4/2025) malam.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

"Masak penjahat dibuat tidurnya nyenyak, ya nggak? Pak Prabowo sudah telepon saya. 'Ara kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah'," katanya.

"Penjara rata-rata di kota, nggak? Strategis, nggak? Sudah jadi perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," tambahnya.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas. Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Menurutnya, lokasi baru penjara harus terpencil agar mempersulit akses komunikasi narapidana dan mengurangi risiko kabur, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi pembangunan kota yang terencana.

"Kita bikin agak jauh, biar besuknya susah dan jangan kabur dari penjara. Enak nanti bisa masuk hotel, berlagak sakit," ucapnya.

Kendati demikian, Ara belum menyebutkan secara rinci di mana saja titik lapas yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan.

"Itu arahan Presiden dan Presiden menyampaikan kepada saya, itu langkah strategis," kata Ara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berniat membangun penjara di pulau terpencil agar dapat membuat para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat bisa merasakan efek jera karena tidak bisa kabur.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama (ikan) hiu," kata Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengingatkan seluruh anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) agar tidak menipu rakyat dalam proyek-proyek pembangunan rumah subsidi di berbagai daerah.

"Kalau yang benar, pasti cocok sama saya. Kalian mau nggak di Apersi ini ada pengembang yang menipu rakyat? Mau nggak? Kalau boleh saya usulkan bikin rakenas ini yang berkualitas, verifikasi, profiling," kata Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Apersi di Jakarta, Senin malam.

Ia meminta Apersi melakukan verifikasi internal secara ketat terhadap seluruh anggotanya, memberikan penghargaan bagi yang berkualitas, dan memecat yang merugikan rakyat agar asosiasi memiliki standar yang tinggi.

Menurutnya, hanya pengembang yang benar, bersih, dan bertanggung jawab yang layak menjadi bagian dari Apersi, sebab asosiasi yang kuat dibangun dari reputasi anggotanya yang menjunjung integritas dan kejujuran.

"Anggota yang nggak benar, pecat. Jangan hanya memberikan penghargaan kepada yang bagus. Yang nggak benar, pecat. Jadi, orang ada kebanggaan, dia membawa nama baik Apersi, kebanggaan," ujarnya.

Ia menegaskan tidak bisa menyatukan pengembang yang punya nilai baik dan curang, karena keduanya memiliki arah dan tujuan berbeda, sehingga asosiasi perlu membedakan dengan jelas anggotanya.

"Ngapain bergabung dengan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas yang merugikan rakyat? Nggak bisa disatukan, value berbeda. Yang satu baik, yang satu jahat. Nggak bisa, nggak bisa bersatu itu," tegasnya.

Menteri Ara menyoroti adanya oknum yang terus berganti identitas usaha demi menghindari tanggung jawab, dan menyebut sudah banyak data tentang praktik semacam itu di tangan aparat penegak hukum.

"Ada lah, semua itu udah ada datanya di APH (aparat penegak hukum). Saya ngomong apa adanya ya. Lihat mata saya. Saya nggak suka bohong. Itu semua sudah saya sampaikan," tuturnya.

Ia mengatakan berbicara apa adanya karena tak ingin menipu rakyat, dan menyampaikan bahwa jika kesalahannya ringan, maka hukumannya ringan, tetapi jika berat, pelakunya pasti tidak akan bisa tidur nyenyak.

Menteri juga meminta agar Apersi tidak hanya fokus menyatukan suara, tetapi juga membangun kebanggaan dan kehormatan bersama dengan menjaga kualitas dan tanggung jawab sosial sebagai pengembang.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga siapa pun yang melakukan kejahatan, apalagi terhadap rakyat kecil, akan berhadapan dengan proses hukum tanpa pandang bulu.

"Berdoa aja. Kalau yang salahnya kecil-kecil, ya mudah-mudahan hukumannya kecil. Kalau yang berat, pasti habis saya ngomong begini. nggak bisa tidur. Itu pasti," kata Menteri PKP.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil.

Menurutnya, lahan bekas penjara bisa dimanfaatkan untuk membangun perumahan rakyat.

"Itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo yang (berencana) memindahkan penjara-penjara yang strategis di kota buat perumahan," kata Maruarar saat memberi sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin (21/4/2025) malam, seperti dilansir Antara.

Maruarar menyebut banyak penjara berdiri di lokasi strategis seperti Jakarta, Bandung, dan Medan.

Lahan tersebut bisa dialihfungsikan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengatakan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas rencana itu.

"Masa penjahat dibuat tidurnya nyenyak, ya nggak? Pak Prabowo sudah telepon saya. 'Ara kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah'," ujarnya.

"Penjara rata-rata di kota, enggak? Strategis, enggak? Sudah jadi perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," tambahnya.

Maruarar menilai rencana ini bisa menjawab kebutuhan perumahan yang terus meningkat, terutama di kota besar. Lahan kosong makin sulit ditemukan.

Ia juga menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

Mereka sedang memetakan lokasi penjara yang siap dipindah dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Menurutnya, lokasi penjara baru sebaiknya terpencil agar narapidana sulit berkomunikasi dan tak mudah melarikan diri.

"Kita bikin agak jauh, biar besuknya susah dan jangan kabur dari penjara. Enak nanti bisa masuk hotel, berlagak sakit," katanya.

Namun, ia belum menyebut lokasi penjara mana saja yang akan dipindahkan dan dibangun ulang.

"Itu arahan Presiden dan Presiden menyampaikan kepada saya, itu langkah strategis," ucap Maruarar.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan keinginannya membangun penjara di pulau terpencil. Ia ingin membuat para koruptor yang merugikan rakyat merasakan efek jera.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu," ujar Prabowo.