Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tetap diberikan kepada siswa dan khusus selama Ramadan. Menu MBG diganti dengan makanan kering agar bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa.

"Program MBG berjalan lancar dan jangkauan terus bertambah, selama bulan puasa program ini juga masih tetap bergulir tentu dengan penyesuaian," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (8/3).

Di Banyuwangi, sudah ada tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tersebar di tiga kecamatan yang menjangkau 39 sekolah dengan jumlah siswa penerima program Makan Bergizi Gratis sebanyak 5.642 orang.

Bupati Ipuk menyampaikan selama bulan Ramadan, menu makan bergizi gratis yang didapatkan oleh para siswa bukan seperti makanan siap saji yang dikonsumsi di sekolah biasanya, namun diganti dengan makanan kering untuk berbuka puasa yang bisa dibawa pulang, seperti kurma, susu, telur, makanan ringan dan buah.

Program MBG di Banyuwangi secara resmi dimulai pada 3 Februari 2025, dan saat ini pelaksanaan MBG telah menjangkau 39 sekolah di Banyuwangi, mulai dari jenjang TK, SD, SMP negeri dan swasta.

"Saat ini di Banyuwangi sudah ada tiga dapur umum SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang berada di wilayah Kecamatan Rogojampi, Sempu dan Banyuwangi," ujar Bupati Ipuk.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Suratno menyampaikan pendistribusian makanan selam bulan puasa ke sekolah-sekolah tersebut tetap berlangsung setiap hari.

Selama bulan puasa pendistribusian makanan tetap dilakukan oleh pihak SPPG ke sekolah-sekolah setiap hari.

"Dari hasil pantauan kami, anak-anak sangat antusias menerima makan bergizi gratis yang bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa," kata Suratno.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, pemerintah pusat tidak mengizinkan pemerintah daerah untuk menggelar program yang serupa dengan makan bergizi gratis (MBG).

“Jadi, pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Pramono menyebutkan, atas arahan tersebut, program sarapan gratis yang menjadi janji kampanyenya pun diganti menjadi renovasi kantin sekolah.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Politikus PDI Perjuangan ini pun menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta tidak dapat menolak koreksi tersebut dan bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.

Namun, Pramono juga menegaskan, anggaran yang disiapkan untuk program sarapan gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.

“Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yaitu untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.

Saat ini di Banyuwangi sudah ada tiga dapur umum SPPG

Banyuwangi (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tetap diberikan kepada siswa dan khusus selama Ramadhan menu MBG diganti dengan makanan kering agar bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa.

"Program MBG berjalan lancar dan jangkauan terus bertambah, selama bulan puasa program ini juga masih tetap bergulir tentu dengan penyesuaian," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu.

Di Banyuwangi, sudah ada tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tersebar di tiga kecamatan yang menjangkau 39 sekolah dengan jumlah siswa penerima program Makan Bergizi Gratis sebanyak 5.642 orang.

Bupati Ipuk menyampaikan bahwa selama bulan Ramadhan, menu makan bergizi gratis yang didapatkan oleh para siswa bukan seperti makanan siap saji yang dikonsumsi di sekolah biasanya, namun diganti dengan makanan kering untuk berbuka puasa yang bisa dibawa pulang, seperti kurma, susu, telur, makanan ringan dan buah.

Program MBG di Banyuwangi secara resmi dimulai pada 3 Februari 2025, dan saat ini pelaksanaan MBG telah menjangkau 39 sekolah di Banyuwangi, mulai dari jenjang TK, SD, SMP negeri dan swasta.

"Saat ini di Banyuwangi sudah ada tiga dapur umum SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang berada di wilayah Kecamatan Rogojampi, Sempu dan Banyuwangi," ujar Bupati Ipuk.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Suratno menyampaikan pendistribusian makanan selam bulan puasa ke sekolah-sekolah tersebut tetap berlangsung setiap hari.

Selama bulan puasa pendistribusian makanan tetap dilakukan oleh pihak SPPG ke sekolah-sekolah setiap hari.

"Dari hasil pantauan kami, anak-anak sangat antusias menerima makan bergizi gratis yang bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa," kata Suratno.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan disebut tetap memenuhi standar gizi yang disyaratkan meskipun mengalami perubahan dalam jenis menu yang disajikan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menegaskan bahwa menu yang disajikan tetap mengandung karbohidrat dan protein sesuai kebutuhan untuk anak-anak sekolah.

“Menu bulan puasa tetap mengandung karbohidrat dan protein, roti, jeruk, telur, kurma, dan takjil, serta susu,” ujar Irma saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).

Menu MBG Ramadhan Bukan soal Kesenangan

Menurut Irma, menu MBG selama Ramadhan tidak hanya sekadar memberikan kesenangan bagi pelajar, tetapi juga tetap menjaga pemenuhan gizi mereka.

Hal ini menanggapi tanggapan sejumlah pelajar yang menyatakan lebih menyukai menu selama bulan puasa dibandingkan hari-hari biasa.

“Jadi sekali lagi, bukan soal kesenangan. Kalau menu bulan puasa kan terdiri dari kurma, susu, telur, kacang hijau atau takjil, dan roti," kata Irma.

"Menu ini kan hanya untuk buka puasa, tidak sama dengan menu yang disyaratkan untuk menambah perkembangan otak anak bangsa,” tambah Irma.

Lebih lanjut, Irma menjelaskan bahwa DPR RI bersama pemerintah terus mengevaluasi dan mencari skema terbaik dalam pelaksanaan program MBG agar tetap optimal.

“Kami pun dari Komisi IX masih mencari formula yang tepat untuk MBG ini. Kami masih akan mempelajari bagaimana pelaksanaan MBG di negara-negara yang sudah melaksanakan program ini,” kata Irma.

Perubahan Menu MBG Selama Ramadhan

Perubahan menu MBG di awal pekan pertama Ramadhan menjadi roti, sereal instan, kurma, dan telur telah dikonfirmasi oleh Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

“Iya betul,” ujar Dadan saat dihubungi oleh Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).

Namun, Dadan menjelaskan bahwa mulai pekan kedua Ramadhan, menu MBG yang dibagikan ke sekolah-sekolah dengan mayoritas murid yang tidak berpuasa akan kembali seperti sedia kala.

“Di daerah yang mayoritas tidak puasa, mulai minggu depan akan normal,” katanya.

Selain itu, Dadan juga menambahkan bahwa minimal satu kali selama Ramadhan akan diadakan buka puasa bersama di sekolah yang mayoritas muridnya menjalankan ibadah puasa.

Pada kesempatan tersebut, menu MBG yang diberikan akan kembali seperti biasa, yakni nasi beserta lauk pauk.

“Saat buka bersama, menu kembali normal,” ungkapnya.

Sebelumnya, perubahan menu MBG pada awal Ramadhan menjadi sorotan publik, terutama di media sosial, setelah unggahan viral menunjukkan bahwa makanan yang dibagikan terdiri dari roti, sereal instan, dua butir kurma, dan telur rebus.

Meskipun demikian, pemerintah menegaskan bahwa program ini tetap berkomitmen dalam memastikan gizi yang cukup bagi para penerima manfaat.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul"Anggota DPR Sebut Menu MBG Bulan Puasa Tetap Penuhi Gizi".

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi hasil temuan KPK terkait adanya pengurangan nilai makanan dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000. Dadan mengatakan jika pagu bahan baku berbeda sejak awal.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal, Anak PAUD-SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," kata Dadan saat dihubungi, Sabtu (8/3/2025).

Dadan mengatakan perbedaan pagu bahan baku tersebut berlaku di sebagian besar Wilayah Indonesia Barat. Dadan menyampaikan pagu bahan baku itu akan berubah sesuai index kemahalan masing-masing daerah.

"Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717 dan lain-lain. Penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Kalau kelebihan akan dikembalikan, kalau kekurangan akan ditambah," jelasnya.

Dadan mengatakan pagu bahan baku tersebut disusun oleh mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dia menyebut penyusunan itu dilakukan setiap 10 hari.

"Dalam usulan sudah rinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing," ujarnya.

"Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya," imbuh dia.

Diketahui, Dadan dan jajarannya pernah mendatangi gedung KPK pada Rabu (5/3). Dia meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis karena anggarannya yang besar.

"Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK," kata Dadan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3).

Dadan mengatakan bertemu langsung dengan pimpinan KPK. Dia mengatakan BGN mendapat arahan soal tata kelola keuangan yang harus transparan.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap hasil pertemuan dengan BGN. Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).

Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.

Setyo lalu mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo melalui keterangan tertulis.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membenarkan bahwa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal pekan pertama puasa adalah roti, sereal instan, kurma, dan telur.

“Iya betul,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).

Dadan mengatakan, mulai pekan kedua Ramadhan, menu MBG yang dibagikan ke sekolah yang mayoritas muridnya tidak berpuasa akan kembali seperti sedia kala.

“Di daerah yang mayoritas tidak puasa mulai minggu depan akan normal,” ujar dia.

Dadan juga menyebut, minimal satu kali selama Ramadhan akan digelar buka puasa bersama di sekolah yang mayoritas muridnya berpuasa.

Saat buka bersama itu, menu MBG akan diberikan seperti biasanya, yakni nasi beserta lauk pauk.

“Saat buka bersama, menu kembali normal,” tegas Dadan.

Adapun dalam sebuah unggahan yang viral di media sosial, terlihat menu makan bergizi gratis berupa roti, sereal, dua buah kurma, dan telur rebus. Banyak warganet yang memprotes kebijakan pemerintah itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Akreditasi kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunggu jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai 2.000 dan penerima manfaat mencapai 6 juta.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memperkirakan, target tersebut akan tercapai lima bulan lagi.

“Untuk 2.000 SPPG akan stabil sampai Agustus sehingga momen yang baik untuk dilakukan evaluasi,” kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (7/3/2025).

Dadan mengatakan, selama SPPG tidak bertambah, pihaknya tak akan melakukan akreditasi.

Adapun BGN berencana menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Dadan mengatakan, ada dua lembaga akreditasi yang akan dilibatkan, diantaranya IDSurvey, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Lembaga sertifikasi ini ditunjuk guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari SPPG.

Dadan mengatakan, saat ini BGN sedang menyusun skema akreditasi bersama Kantor Akreditasi Nasional (KAN).

“BGN akan mengkategorisari SPPG berbagai kriteria, di antaranya, sarana prasarana, keamanan pangan, halal, dan proses bisnis,” tegas Dadan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menemukan informasi harga makanan program makan bergizi gratis (MBG) dikurangi nilainya dari Rp 10.000 jadi Rp 8.000. Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengatakan Badan Gizi Nasional atau BGN berjanji akan mengecek informasi temuan KPK tersebut.

"Ketua KPK memberikan informasi awal sebagai bentuk upaya pencegahan. Bukan temuan yang sudah diverifikasi atau dicek ke lapangan. Dan BGN berjanji mengecek informasi ini ke lapangan," kata Kepala PCO Hasan Nasbi kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

Setyo mengungkapkan temuan KPK itu usia bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3) lalu. Hasan menilai pertemuan ini bagian dari niat baik BGN mengelola MBG secara akuntable.

"BGN berniat baik mendatangi KPK supaya mendapatkan arahan agar pengelolaan APBN di program MBG bisa transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Hasan.

"Ini adalah upaya BGN agar bisa tertib dan transparan sejak awal dengan melibatkan KPK. Sebab ini adalah program hasil terbaik cepat yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Presiden Prabowo," imbuhnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya mengungkap hasil pertemuan dengan BGN beberapa waktu lalu. Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).

Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN Dadan Hindayana, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.

"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," kata dia.

"Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," tambahnya.

Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo melalui keterangan tertulis.

Lihat juga Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara atas laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan praktik penyimpangan anggaran pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah yang dipangkas dari Rp10.000 per porsi menjadi Rp8.000 per porsi.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pagu anggaran bahan baku setiap kategori penerima manfaat MBG berbeda-beda dan tidak merata seharga Rp10.000 per porsi.

“Betul, [kategori penerima MBG] berbasis kebutuhan kalori tiap tahap perkembangan dan berbasis indeks kemahalan daerah,” kata Dadan kepadaBisnis, Sabtu (8/3/2025).

Dadan menyebut bahwa KPK belum mendapatkan penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku berbeda dari awal, yakni penerima manfaat PAUD—SD kelas 3 dipatok Rp8.000, sedangkan anak lainnya adalah Rp10.000.

“Ini berlaku untuk sebagaian besar wilayah Indonesia Barat. Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah, sesuai rilis Bappenas. Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp59.717,” terangnya.

Dia menambahkan, penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya sesuai kebutuhan. Artinya, ungkap Dadan, jika ada kelebihan maka akan dikembalikan, sedangkan jika ada yang kurang akan ditambah.

Dadan menjelaskan bahwa pagu ini disusun oleh mitra dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setiap 10 hari. Adapun, penyusunan ini sudah diperinci dari awal banyaknya jumlah penerima manfaat.

“Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akancarry overke-10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya,” terangnya.

Sebelumnya, KPK mengungkap telah menerima laporan adanya dugaan pengurangan makanan Makan Bergizi Gratis dari anggaran yang telah ditetapkan untuk setiap menunya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku telah menerima laporan adanya pengurangan makanan MBG di daerah dari harga yang telah ditetapkan, atau yang seharusnya adalah Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000.

Perwira Polri berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) itu mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah

“Yang menjadi kekhawatiran karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu [yang mencair]. Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” ujar Setyo dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/3/2025).

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengizinkan pemerintah daerah membuat program mirip dengan Makan Bergizi Gratis. Pramono menyebut hal itu disampaikan BGN saat retret di Magelang.

"Jadi pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan Makan Bergizi Gratis," kata Pramono kepada wartawan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Pram menyampaikan pihaknya akan mematuhi aturan tersebut, yakni tidak melaksanakan program sarapan gratis. Sebab, kata dia, program tersebut akan berubah menjadi renovasi kantin.

"Sebetulnya, sebagai pemerintah Jakarta, kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Untuk itu, program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yakni menyiapkan itu terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya," tutur Pramono.

"Jadi kami akan membantu karena memang Jakarta mempunyai kemampuan untuk itu dan kami akan lakukan," imbuhnya.

Pram menyebut program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan memiliki tanggung jawab sama terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.

"Jadi kami lakukan yang disebut dengan substitusi policy, jadi kebijakan yang akan tetap dilakukan," sebut Pramono.

Dia juga mengungkapkan alasan perubahan program ini. Dia menerangkan pemerintah pusat telah mengatur tentang segala program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

"Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tentunya sebagai pemerintah Jakarta kami sami'na waato'na, ikut itu," ungkapnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KOMPAS.com - Warganet ramai membicarakan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal pekan pertama Ramadhan 2025 yang berubah menjadi roti dan sereal instan.

Pada awal pekan pertama bulan puasa, menu MBG diketahui tidak lagi menyajikan nasi beserta lauk pauknya, melainkan terdiri dari beberapa makan seperti roti, sereal instan, kurma, dan telur.

Perubahan menu MBG itu dikonfirmasi oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Iya betul," ungkap Dadan saat dihubungi oleh Kompas.com pada Sabtu (8/3/2025).

Bagaimana Perubahan Menu di Pekan Kedua Ramadhan?

Dadan menjelaskan bahwa memasuki pekan kedua Ramadhan, menu MBG di sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya tidak berpuasa akan kembali seperti biasanya.

"Di daerah yang mayoritas tidak puasa, mulai minggu depan akan kembali normal," ujarnya.

Selain itu, Dadan juga menginformasikan bahwa akan ada kegiatan buka puasa bersama di sekolah-sekolah dengan mayoritas siswa yang berpuasa, setidaknya satu kali selama bulan Ramadhan.

Menu yang akan disajikan saat buka puasa bersama ini mengikuti standar biasa, yaitu nasi dengan lauk pauk.

"Saat buka bersama, menu akan kembali normal," kata Dadan.

Sebelumnya, sebuah unggahan yang viral di media sosial menunjukkan menu MBG yang terdiri dari roti, sereal instan, dua butir kurma, dan telur rebus.

Unggahan ini memicu protes dari banyak warganet terhadap kebijakan pemerintah terkait menu makanan bergizi gratis selama Ramadhan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BGN Benarkan Menu Makan Bergizi Gratis Ramadhan Roti hingga Sereal Instan".

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengatakan, menu makanan kering yang disajikan dalam program makan bergizi gratis (MBG) selama bulan puasa tetap memenuhi gizi yang disyaratkan.

Menurut Irma, menu yang terdiri dari roti, kurma, susu hingga takjil itu tetap mengandung karbohidrat dan protein.

"Menu bulan puasa tetap mengandung karbohidrat dan protein, roti, jeruk, telur, kurma, dan takjil, serta susu," kata Irma saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).

Irma mengungkapkan, menu yang disajikan saat bulan puasa bukan hanya sekadar menyenangkan bagi pelajar.

Hal ini menanggapi sejumlah pelajar yang lebih suka menu saat Ramadhan dibandingkan hari biasa.

Politikus Partai Nasdem ini menjelaskan, sama seperti hari biasa, menu ini bertujuan untuk memberikan tambahan gizi yang cukup untuk anak-anak bangsa.

"Jadi sekali lagi, bukan soal kesenangan. Kalau menu bulan puasa kan terdiri dari kurma, susu, telur, kacang hijau atau takjil, dan roti. Menu ini kan hanya untuk buka puasa, tidak sama dengan menu yang disyaratkan untuk menambah perkembangan otak anak bangsa," ucap dia.

Lebih lanjut, Irma menyebutkan, DPR RI dan pemerintah terus mencari skema terbaik untuk pelaksanaan program MBG.

Ia tidak memungkiri bahwa banyaknya kekurangan dalam pelaksanaan akan terus diperbaiki.

"Kami pun dari Komisi IX masih mencari formula yang tepat untuk MBG ini. Kami masih akan mempelajari bagaimana pelaksanaan MBG di negara-negara yang sudah melaksanakan program ini," kata Irma.

Sebelumnya diberitakan, terdapat sejumlah menu MBG yang berbeda pada saat bulan Ramadhan dari hari-hari biasanya.

Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, menu MBG pada awal pekan pertama puasa adalah roti, sereal instan, kurma, dan telur.

Dadan mengatakan, mulai pekan kedua Ramadhan, menu MBG yang dibagikan ke sekolah yang mayoritas muridnya tidak berpuasa akan kembali seperti sedia kala.

“Di daerah yang mayoritas tidak puasa, mulai minggu depan akan normal,” ujar dia.

Dadan juga menyebutkan, minimal satu kali selama Ramadhan akan digelar buka puasa bersama di sekolah yang mayoritas muridnya berpuasa.

Saat buka bersama itu, menu MBG akan diberikan seperti biasanya, yakni nasi beserta lauk pauk.

“Saat buka bersama, menu kembali normal,” kata Dadan menegaskan.