Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan pembangunan perumahan nasional kini menempatkan perbaikan kawasan sebagai prioritas utama sebelum merenovasi atau membangun rumah baru demi mencegah rusaknya rumah akibat lingkungan kumuh.

"Memang tantangannya adalah pembangunan sekarang ini harus dimodifikasi dengan kepentingan kita untuk memperbaiki kawasan kita, memperbaiki kota kita," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Menurutnya, rumah yang dibangun tanpa memperbaiki kawasan sekitar akan cepat rusak, sehingga renovasi berbasis kawasan menjadi pendekatan baru yang didesain untuk mendorong gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

"Kemarin saya sudah ketemu dengan beberapa gubernur dan berkomunikasi tentang mendesain wilayah-wilayah yang tidak layak," ujarnya lagi.

Dia menyebutkan semua bantuan kini akan dikompetisikan, dan hanya diberikan pada daerah yang mampu mendesain kawasan layak huni secara menyeluruh melalui kolaborasi bupati/wali kota dan gubernur bersama arsitek lokal di daerah.

"Jadi kami sekarang di Kementerian (Perumahan dan Kawasan Permukiman) tidak akan lagi ngedrop bantuan sembarangan, tapi semua akan dikompetisikan. Bupati dan wali kota mendesain rumah yang akan direnovasi. Provinsi, para gubernur mendesain kawasan permukiman yang akan direnovasi," katanya.

Ia menegaskan kementeriannya tidak lagi memberikan bantuan secara acak, namun mendorong provinsi dan kabupaten merancang kawasan terpadu sebagai lokasi prioritas renovasi dan pembangunan rumah dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

"Di situlah diperlukan arsitek-arsitek untuk mendesain kawasan itu. Di kabupaten dan provinsi, sehingga daerah-daerah yang tadinya tidak nampak baik betul-betul kita sulap dia. Dan anggarannya tentu akan ditambah sebesar-besarnya, tetapi yang kita prioritaskan adalah kawasan terlebih dahulu baru perumahan," ujarnya pula.

Menurut Fahri pendekatan berbasis kawasan akan didukung anggaran besar, karena mampu memberikan efek sosial ekonomi lebih luas serta mempercepat transformasi wajah kota-kota dan permukiman pinggir sungai atau kawasan pesisir.

"Kenapa demikian? Karena para ahli mengatakan kalau kawasannya diperbaiki, apalagi kalau diperbaiki dengan gotong-royong, mudah-mudahan orang juga bisa bergotong royong untuk memperbaiki rumahnya," kata Fahri lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) terkait backlog(ketimpangan) perumahan mencapai 15 juta unit.

Fahri mengungkapkan hal ini dalam sambutannya pada acara Silatnas Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Karena, ini juga data keluar dari BPS (Badan Pusat Statistik). Jumlah backlog baru itu bukan 9,9 (juta) atau 12 (juta) yang disebutkan. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean untuk kepemilikan rumah baru," jelas Fahri.

Sementara untuk angka backlog rumah tidak layak huni (RTLH) mencapai 26 juta unit.

"Jadi masyarakat kita ini bertumbuh Bapak/Ibu sekalian. Jumlah keluarga nambah, jumlah rumah tidak bertambah secara kuat. Itu artinya yang tadi dikatakan pasarnya ini membesar," ungkap dia.

Untuk itu, dia mengajak Apersi maupun stakeholder (pemangku kepentingan terkait) untuk melihat pasar dengan cara lebih progresif.

"Tiga hal sebenarnya yang menjadi mandat dari kementerian baru itu. Yang pertama adalah kita memberantas kemiskinan. Tadi data-data yang kita katakan tadi itu," tamah dia.

Kedua, Pemerintah ingin menambah tenaga kerja dari daerah sampai ke pusat.

Karena, sektor ini akan menyebabkan terjadinya begitu banyak pekerjaan baru, terutama apabila ada renovasi-renovasi di daerah.

"Dan ini juga perlu dicari polanya. Karena renovasi tidak boleh lagi pakai pola renovasi lama Pak. Kami lagi mengatur, mendesain satu kebijakan baru," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Ketum DPP Apersi) Junaidi Abdillah meminta diajak berbincang-bincang dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara terkait blueprint atau dokumen cetak biru Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, program yang masih berjalan hingga sampai saat ini adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Artinya, yang lain-lain kita merasakan belum berjalan itu. Makanya, kita pengennya itu diajak berbincang bagaimana sih yang 3 juta rumah ini? Seperti apa sih?" ungkap Junaidi sebelum acara Silatnas Apersi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Sementara sebelumnya, dia telah bertemu dengan Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang beberapa waktu lalu mengenai buku putih program tersebut.

"Itu bagus sekali. Tapi, ketika dengan menterinya kita tunggu blueprint. Karena, yang punya legalitas kan Kementerian PKP, nah kita pengen keluarnya dari Kementerian PKP walaupun rekomendasi dari Satgas itu sudah baik," tegas Junaidi.

Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah buka suara terkait permintaan blue print atau dokumen cetak biru Program 3 Juta Rumah oleh Komisi V DPR RI.

Menurut Fahri, Kementerian PKP siap memaparkan dokumen tersebut apabila nantinya akan kembali diundang Komisi V DPR RI untuk presentasi.

"Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta ya. Tapi, nanti kita paparkan di DPR," ungkap Fahri usai menghadiri rapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan lima kementerian teknis lainnya di Kantor Kementerian IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan blue print program tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa sektor perumahan memiliki dampak paling dasar terhadap kesejahteraan rakyat karena menyentuh kebutuhan pokok, mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

"Perumahan memiliki efek yang paling dasar kepada rakyat kalau kita benar meng-address kebijakannya," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Apalagi, menurutnya, prioritas utama Presiden Prabowo Subianto adalah sektor perumahan karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di berbagai wilayah.

"Dalam pengertian saya, kalau melihat semua prioritas kebijakan Presiden Prabowo, menurut saya bukan MBG nomor satu, perumahan itu nomor satu," ucapnya.

Dia menyebut ada tiga mandat penting dalam kebijakan perumahan nasional yang harus direspons serius untuk menjawab kebutuhan rakyat dan mempercepat akselerasi pembangunan berbasis keadilan sosial di seluruh daerah.

Mandat pertama yang ditekankan Fahri adalah menjadikan sektor perumahan sebagai instrumen utama dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan melalui pemerataan tempat tinggal layak bagi seluruh keluarga di Indonesia tanpa kecuali.

Mandat kedua adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya dari pusat hingga daerah melalui kegiatan pembangunan dan renovasi perumahan, yang harus dilakukan dengan pola baru dan tidak lagi menambah kekumuhan kawasan seperti sebelumnya.

"Karena sektor ini akan menyebabkan terjadinya begitu banyak pekerjaan baru. Terutama renovasi kalau di daerah-daerah. Dan ini juga perlu dicari polanya karena renovasi tidak boleh lagi pakai pola renovasi lama," ucapnya.

Fahri mengatakan pemerintah tengah merancang kebijakan renovasi baru yang lebih efektif dan berkualitas, menghindari pendekatan lama yang justru memperparah kondisi kawasan pemukiman serta merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Mandat ketiga, menurutnya, adalah kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, termasuk realisasi janji pembangunan 3 juta rumah di kota, desa, dan wilayah pesisir Indonesia.

Ia menegaskan visi besar pembangunan perumahan Indonesia kini menjadi perhatian global, terlihat dari banyaknya dukungan internasional yang masuk untuk membantu merealisasikan target besar tersebut dengan skema pembiayaan yang murah dan progresif.

"Di mana-mana di seluruh dunia tertarik, orang mendengar dari visi baru negara kita ini sehingga banyak sekali yang ingin membantu," ucapnya.

"Saya bertemu dengan banyak lembaga-lembaga donor di luar negeri dan di dalam negeri yang menawarkan bantuan yang luar biasa dengan murah, bunga yang sangat rendah," tambah Fahri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Memang tantangannya adalah pembangunan sekarang ini harus dimodifikasi dengan kepentingan kita untuk memperbaiki kawasan kita, memperbaiki kota kita.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan pembangunan perumahan nasional kini menempatkan perbaikan kawasan sebagai prioritas utama sebelum merenovasi atau membangun rumah baru demi mencegah rusaknya rumah akibat lingkungan kumuh.

"Memang tantangannya adalah pembangunan sekarang ini harus dimodifikasi dengan kepentingan kita untuk memperbaiki kawasan kita, memperbaiki kota kita," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Menurutnya, rumah yang dibangun tanpa memperbaiki kawasan sekitar akan cepat rusak, sehingga renovasi berbasis kawasan menjadi pendekatan baru yang didesain untuk mendorong gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

"Kemarin saya sudah ketemu dengan beberapa gubernur dan berkomunikasi tentang mendesain wilayah-wilayah yang tidak layak," ujarnya lagi.

Dia menyebutkan semua bantuan kini akan dikompetisikan, dan hanya diberikan pada daerah yang mampu mendesain kawasan layak huni secara menyeluruh melalui kolaborasi bupati/wali kota dan gubernur bersama arsitek lokal di daerah.

"Jadi kami sekarang di Kementerian (Perumahan dan Kawasan Permukiman) tidak akan lagi ngedrop bantuan sembarangan, tapi semua akan dikompetisikan. Bupati dan wali kota mendesain rumah yang akan direnovasi. Provinsi, para gubernur mendesain kawasan permukiman yang akan direnovasi," katanya.

Ia menegaskan kementeriannya tidak lagi memberikan bantuan secara acak, namun mendorong provinsi dan kabupaten merancang kawasan terpadu sebagai lokasi prioritas renovasi dan pembangunan rumah dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

"Di situlah diperlukan arsitek-arsitek untuk mendesain kawasan itu. Di kabupaten dan provinsi, sehingga daerah-daerah yang tadinya tidak nampak baik betul-betul kita sulap dia. Dan anggarannya tentu akan ditambah sebesar-besarnya, tetapi yang kita prioritaskan adalah kawasan terlebih dahulu baru perumahan," ujarnya pula.

Menurut Fahri pendekatan berbasis kawasan akan didukung anggaran besar, karena mampu memberikan efek sosial ekonomi lebih luas serta mempercepat transformasi wajah kota-kota dan permukiman pinggir sungai atau kawasan pesisir.

"Kenapa demikian? Karena para ahli mengatakan kalau kawasannya diperbaiki, apalagi kalau diperbaiki dengan gotong-royong, mudah-mudahan orang juga bisa bergotong royong untuk memperbaiki rumahnya," kata Fahri lagi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penyediaan tanah. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sudah memetakan 77 ribu hektare cadangan tanah untuk negara (CTUN) yang bisa digunakan untuk membangun perumahan.

"(Cadangan Tanah Negara untuk perumahan sudah jadi petanya?) Sudah. Totalnya ada 77 ribu hektare," ujar Nusron dalam acara 'Dialog Bersama Menteri ATR/BPN dengan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Tengah' tentang penataan ruang, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis (17/5/2025).

Ia mengatakan, hasil pendataan dan pemetaan tanah tersebut sudah bisa diperlihatkan kepada pengembang. Rencananya, Nusron akan bertemu dengan asosiasi pengembang pada Senin (21/5) mendatang.

"Bisa, besok Senin kami akan ketemu dengan asosiasi perumahan untuk menyampaikan itu (peta CTUN untuk perumahan)," ucapnya.

Di samping itu, ia mengimbau agar lahan sawah, terutama yang sudah berbentuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), tidak dialihfungsikan. Hal ini untuk menjaga ketahanan pangan yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan asta cita Prabowo yang mengedepankan ketahanan pangan, hilirisasi, ketahanan energi, hingga Program 3 Juta Rumah membutuhkan lahan. Namun, pembangunan perumahan atau pabrik yang menggunakan lahan sawah akan mengurangi produksi beras.

"Lahan sawah apalagi yang sudah LP2B diubah menjadi lahan industri, lahan permukiman, maupun lahan pendidikan yang itu akan mengganggu ketahanan pangan," ucapnya.

Sebelumnya, Nusron pernah menyampaikan ada 79 ribu hektar cadangan tanah untuk negara yang bisa digunakan untuk perumahan. Tanah tersebut bisa dibeli untuk Program 3 Juta Rumah dengan harga yang terjangkau.

"Kami punya cadangan nasional tanah cadangan untuk negara yang kami bisa peruntukkan untuk perumahan itu 79.925 hektare," ujar Nusron dalam pemaparannya di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Namun, ia tidak tahu kecocokan tanah tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun pengembang. Untuk itu, pihaknya akan mematangkan informasi terkait penyediaan tanah tersebut dengan menyajikan lokasi, gambar, dan peta CTUN.

Lalu, pengembang beserta pihak lainnya bisa menilai sendiri kecocokan tanah tersebut untuk perumahan. Informasi soal tanah tersebut rencananya akan tersedia pada kuartal 1-2025 mendatang.

"Sangat dinamis dan sangat terjangkau sekali bagi MBR. Q1 insyaallah. Tim sedang bekerja untuk memetakan," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Sri Haryati mengatakan penguatan regulasi penting untuk percepatan program-program terkait perumahan pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kami dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengidentifikasi langkah percepatan program ini, apa yang harus kita berikan solusi. Pertama, adalah tentu saja regulasi,” kata Sri dalam paparannya pada “Indonesia CEO & Leaders Forum 2025: Redefining Indonesia’s Sustainable and Investment-Driven Property Sector” di Jakarta, Kamis.

“Ada beberapa regulasi yang tentu saat ini sedang kami siapkan perubahan, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman dari pengembang,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Sri juga menyinggung rencana revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan, yang diharapkan bisa mengakselerasi Program 3 Juta Rumah dan pemberian insentif untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Bersama-sama dengan asosiasi pengembang dan seluruh stakeholder perumahan, kita ingin agar regulasinya betul-betul bisa mempercepat program ini,” kata Sri.

Tak hanya itu, Sri juga menggarisbawahi pentingnya perhatian dari para pemangku kepentingan terkait untuk tetap memperhatikan kualitas rumah subsidi.

“Utamanya kita ingin, walaupun misalnya tadi program subsidi rumah, tetap kualitasnya harus bagus,” kata Sri.

“Saatnya sekarang kita juga sudah berpikir, bahwa rumah juga bisa tahan terhadap gempa, bagaimana rumah juga dari sisi keberlanjutan atau sustainability-nya juga kita perhatikan, termasuk bagaimana pengelolaan air, limbah, dan lain-lain,” imbuhnya.

Selain memberikan dampak positif bagi calon penghuni, diharapkan dengan memperhatikan kualitas dan karakteristik bangunan yang tepat, bisa membuat program-program terkait perumahan ini berkelanjutan dan membuka peluang untuk berinvestasi.

“Kita ingin betul-betul memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang akan menghuni, maupun juga tentu memberikan iklim investasi yang sehat bagi para developer atau pengembang,” ujar Sri.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Sri Haryati mengatakan penguatan regulasi penting untuk percepatan program-program terkait perumahan pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kami dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengidentifikasi langkah percepatan program ini, apa yang harus kita berikan solusi. Pertama, adalah tentu saja regulasi,” kata Sri dalam paparannya pada “Indonesia CEO & Leaders Forum 2025: Redefining Indonesia’s Sustainable and Investment-Driven Property Sector” di Jakarta, Kamis.

“Ada beberapa regulasi yang tentu saat ini sedang kami siapkan perubahan, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman dari pengembang,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Sri juga menyinggung rencana revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan, yang diharapkan bisa mengakselerasi Program 3 Juta Rumah dan pemberian insentif untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Bersama-sama dengan asosiasi pengembang dan seluruh stakeholder perumahan, kita ingin agar regulasinya betul-betul bisa mempercepat program ini,” kata Sri.

Tak hanya itu, Sri juga menggarisbawahi pentingnya perhatian dari para pemangku kepentingan terkait untuk tetap memperhatikan kualitas rumah subsidi.

“Utamanya kita ingin, walaupun misalnya tadi program subsidi rumah, tetap kualitasnya harus bagus,” kata Sri.

“Saatnya sekarang kita juga sudah berpikir, bahwa rumah juga bisa tahan terhadap gempa, bagaimana rumah juga dari sisi keberlanjutan atau sustainability-nya juga kita perhatikan, termasuk bagaimana pengelolaan air, limbah, dan lain-lain,” imbuhnya.

Selain memberikan dampak positif bagi calon penghuni, diharapkan dengan memperhatikan kualitas dan karakteristik bangunan yang tepat, bisa membuat program-program terkait perumahan ini berkelanjutan dan membuka peluang untuk berinvestasi.

“Kita ingin betul-betul memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang akan menghuni, maupun juga tentu memberikan iklim investasi yang sehat bagi para developer atau pengembang,” ujar Sri.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Sri Haryati mengatakan penguatan regulasi penting untuk percepatan program-program terkait perumahan pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kami dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengidentifikasi langkah percepatan program ini, apa yang harus kita berikan solusi. Pertama, adalah tentu saja regulasi,” kata Sri dalam paparannya pada “Indonesia CEO & Leaders Forum 2025: Redefining Indonesia’s Sustainable and Investment-Driven Property Sector” di Jakarta, Kamis.

“Ada beberapa regulasi yang tentu saat ini sedang kami siapkan perubahan, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman dari pengembang,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Sri juga menyinggung rencana revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan, yang diharapkan bisa mengakselerasi Program 3 Juta Rumah dan pemberian insentif untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Bersama-sama dengan asosiasi pengembang dan seluruh stakeholder perumahan, kita ingin agar regulasinya betul-betul bisa mempercepat program ini,” kata Sri.

Tak hanya itu, Sri juga menggarisbawahi pentingnya perhatian dari para pemangku kepentingan terkait untuk tetap memperhatikan kualitas rumah subsidi.

“Utamanya kita ingin, walaupun misalnya tadi program subsidi rumah, tetap kualitasnya harus bagus,” kata Sri.

“Saatnya sekarang kita juga sudah berpikir, bahwa rumah juga bisa tahan terhadap gempa, bagaimana rumah juga dari sisi keberlanjutan atau sustainability-nya juga kita perhatikan, termasuk bagaimana pengelolaan air, limbah, dan lain-lain,” imbuhnya.

Selain memberikan dampak positif bagi calon penghuni, diharapkan dengan memperhatikan kualitas dan karakteristik bangunan yang tepat, bisa membuat program-program terkait perumahan ini berkelanjutan dan membuka peluang untuk berinvestasi.

“Kita ingin betul-betul memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang akan menghuni, maupun juga tentu memberikan iklim investasi yang sehat bagi para developer atau pengembang,” ujar Sri.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara membantah pernyataan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) soal rumah subsidi untuk wartawan diberikan untuk membungkam pers.

Menurutnya, pemerintah hanya memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk program rumah subsidi. Wartawan termasuk salah satu profesi yang dinilai berpenghasilan rendah.

"Bukan dikasih, bayar kan? Memang terus kalau dapat rumah seperti itu (rumah subsidi), kalian (wartawan) terus mulutnya bungkam atas ketidakbenaran, ketidakadilan? Ya enggaklah. Saya percaya kalian akan tetap menyuarakan kebenaran," kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (16/4).

Ara tak masalah bila ada pihak yang memprotes seperti AJI. Menurutnya, itu juga bagian dari independensi wartawan.

Meski begitu, dia menegaskan tak ada niat membungkam wartawan. Dia memastikan program ini merupakan niat baik pemerintah membantu.

"Kan wartawan jadi ada kepastian. Apakah semua perusahaan media mampu memberikan, menyediakan rumah bagi wartawan? Enggak kan? Negara hadir membantu," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menyediakan kuota 1.000 rumah subsidi khusus untuk wartawan. Keputusan dibuat setelah Ara rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Namun, kebijakan itu menuai kritik dari sejumlah asosiasi pekerja media antara lain AJI, Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Mereka menilai kebijakan ini sebagai upaya membungkam kebebasan pers.

"Jika jurnalis mendapatkan rumah dari Komdigi, tidak bisa dielakkan kesan publik bahwa jurnalis sudah tidak kritis lagi. Maka sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal seperti lewat Tapera atau bank," kata Ketua Umum AJI Nany Afrida melalui keterangan tertulis, Selasa (15/4).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa program rumah subsidi untuk profesi wartawan bukan merupakan upaya pembungkaman terhadap media.

"Kita hanya berniat baik dan wartawan tetap kritis saja terhadap kami. Ini bukan upaya pembungkaman wartawan," kata Ara saat ditemui usai tinjauannya ke Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/04/2025).

Ia mengatakan bahwa wartawan sebagai pilar keempat demokrasi punya hak untuk hidup sejahtera, termasuk di sektor perumahan.

Ara mengatakan, kuota rumah untuk wartawan adalah 1.000 unit rumah.

"Saya yakin terserap, nanti kita lihat," ujar Ara.

Di sisi lain, sejumlah asosiasi wartawan mengkritisi program rumah untuk wartawan. Program ini dinilai akan memberi kesan buruk pada profesi jurnalis, seolah patut diistimewakan.

Program ini kerja sama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Komunikasi dan Digital, BPS, Tapera dan BTN, dengan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

FLPP sebenarnya bisa diakses oleh siapa saja, warga negara yang memenuhi persyaratan. Persyaratan yang selama ini telah digunakan, antara lain belum memiliki rumah, penghasilan maksimal Rp 7 juta bagi lajang atau Rp 8 juta bagi yang sudah menikah. Bunganya ditetapkan 5 persen fix dan uang muka 1 persen dari harga rumah.

Namun, Ara mengatakan persyaratan tersebut direlaksasi, sehingga bukan hanya wartawan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) saja yang bisa mengakses, melainkan juga Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT).

Sehingga saat ini, kata Ara, syarat penghasilan pengaju Kredit Pemilikan Rumah (MBR) FLPP khususnya bagi wartawan adalah maksimal Rp 12 juta untuk lajang dan Rp 14 juta untuk yang sudah menikah.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nany Afrida mengatakan, jika jurnalis mendapatkan kemudahan akses mengajukan KPR dari pemerintah, tidak bisa dielakkan kesan publik bahwa jurnalis sudah tidak kritis lagi.

"Maka sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal seperti lewat Tapera atau bank," kata Nany, dikutip dari keterangan resmi.

Sementara Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan berpendapat, pemerintah harusnya fokus membuat persyaratan kredit rumah terjangkau bagi semua lapisan
masyarakat.

"IJTI mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian kepada jurnalis, tapi berharap pemerintah bisa membantu pers dengan berbagai regulasi yang bisa membangun ekosistem media dengan baik," ucap Herik.

Herik Kurniawan menyarankan Dewan Pers tidak perlu terlibat dalam program tersebut. Karena Dewan Pers mandatnya lebih fokus pada jurnalistik, sementara program rumah subsidi untuk jurnalis tidak terkait langsung dengan pers.

"Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi tapi untuk warga yang membutuhkan
dengan kategori penghasilan, apapun profesinya," kata Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia (PFI) Reno Esnir mengamini pendapat perwakilan AJI dan IJTI.

Pemerintah berencana menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, rencana itu justru mendapat penolakan dari sejumlah asosiasi jurnalis.

Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) tidak mempermasalahkan penolakan tersebut. Ia memastikan wartawan penerima rumah subsidi masih bisa mengkritik pemerintah.

"Nggak apa-apa, kita hanya berniat baik dan wartawan tetap kritis saja terhadap kami," ujar Ara.

"Ini bukan upaya pembungkaman wartawan, tetapi justru wartawan media sebagai pilar demokrasi juga punya hak untuk hidup sejahtera, termasuk di sektor perumahan," tambahnya.

Kemudian, Ara meyakini 1.000 kuota FLPP khusus untuk wartawan akan terserap seluruhnya. Ia juga mengatakan penyediaan rumah subsidi wartawan sedang disiapkan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Sebelumnya diberitakan, berbagai asosiasi jurnalis menolak program rumah subsidi untuk wartawan. Asosiasi tersebut antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), serta Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Mereka menilai, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini sebenarnya bisa diakses oleh warga negara yang memenuhi persyaratan. Persyaratan itu di antaranya belum memiliki rumah, penghasilan maksimal Rp 7 juta (lajang) atau Rp 8 juta (mereka yang berkeluarga).

Memberi jalur khusus kepada wartawan untuk mendapatkan program rumah subsidi dinilai akan memberi kesan buruk pada profesi wartawan, seolah patut diistimewakan. Sementara golongan profesi lain harus memperebutkan program rumah bersubsidi ini lewat jalur normal.

"Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi tapi untuk warga yang membutuhkan dengan kategori penghasilan, apapun profesinya," kata Ketua Umum PFI, Reno Esnir, dalam keterangannya, dikutip Rabu (16/4/2025).

Di sisi lain, Ketua Umum AJI, Nany Afrida, menilai apabila wartawan mendapat kemudahan dalam membeli rumah subsidi dari Komdigi, dapat menimbulkan kesan yang kurang baik di mata publik, misalnya sudah tidak kritis lagi.

"Maka sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal seperti lewat Tapera atau bank," tuturnya.