Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar Teknik Sumber Daya Air Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember Prof Nanang Saiful Rizal mengungkapkan penyebab banjir yang mengepung kawasan kota di wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Salah satu penyebab utama banjir adalah sistem drainase kawasan permukiman yang kurang memadai," katanya di Jember, Jumat.

Hujan deras yang mengguyur Jember menyebabkan banjir dengan ketinggian 80 cm hingga 1 meter, sehingga ratusan rumah di kawasan kota tergenang pada Kamis (12/12).

Ia mengungkapkan sejumlah penyebab banjir tersebut sekaligus memberikan saran mitigasi agar bencana banjir yang menerjang kawasan kota tidak terulang kembali.

"Sistem drainase yang ada saat ini tidak mampu mengalirkan air hujan dengan intensitas tinggi," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, beberapa outlet tidak langsung menuju anak Sungai Bedadung, aliran air terhambat oleh bangunan, dan banyak yang tertutup sampah.

Hal serupa juga terjadi pada anak Sungai Bedadung yang melintasi Kota Jember dan kapasitas anak sungai tersebut tidak lagi mampu menampung debit air akibat banjir.

Ia juga menyoroti dampak perubahan fungsi lahan, terutama di dataran tinggi Kabupaten Jember dan banyak lahan pertanian dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan tanpa mempertimbangkan konservasi air.

“Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan telah meningkatkan koefisien limpasan air, sehingga debit banjir saat hujan meningkat lebih dari dua kali lipat," katanya.

Ia mengatakan idealnya alih fungsi tersebut diimbangi dengan peningkatan resapan air di hulu, misalnya melalui pembangunan bendungan, embung, long storage, atau infrastruktur sejenis untuk menampung, menyimpan, dan meresapkan air permukaan.

Ia juga menekankan pentingnya peran pengembang properti dalam mengatasi masalah banjir, khususnya dengan menerapkan sistem zero run-off.

“Air hujan yang turun seharusnya diresapkan oleh sumur resapan di setiap rumah. Kelebihannya ditampung di kolam pada setiap blok perumahan, dan jika masih ada sisa, dialirkan ke danau perumahan. Dengan cara itu, air yang turun menjadi tanggung jawab perumahan itu sendiri,” ujarnya.

Nanang juga menjelaskan keuntungan sistem zero run-off. Selain mampu mereduksi banjir, sistem itu juga meningkatkan ketersediaan air tanah, sehingga dapat mengurangi risiko kekeringan saat musim kemarau.

Ia juga membedakan antara dua jenis banjir yakni banjir kiriman dan banjir lokal. Banjir kiriman berasal dari dataran tinggi, sedangkan banjir lokal terjadi akibat ketidakmampuan sistem drainase kawasan dalam mengalirkan air hujan.

"Untuk menangani banjir kiriman, kami menyarankan konservasi air di daerah hulu dan penggunaan teknologi Early Warning System (EWS) berbasis Internet of Things (IoT)," katanya.

Sementara itu, untuk banjir lokal, pihaknya merekomendasikan sistem zero run-off dan teknologi MagnaTank, yaitu sistem penyimpanan air bawah tanah berbentuk kotak yang dapat ditempatkan di bawah jalan, rumah, atau garasi.

Ia berharap adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengembang properti dalam menerapkan langkah-langkah preventif.

“Pemerintah harus tegas mengatur izin pembangunan perumahan, masyarakat perlu sadar untuk tidak melanggar aturan seperti membangun di sempadan sungai atau membuang sampah sembarangan," katanya.

Ia mengatakan pengembang harus konsisten menerapkan sistem zero run-off. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan Jember bebas dari banjir di masa depan.

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencanangkan dua program prioritas yakni pembangunan 3 juta rumah dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski begitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dianggap tak sanggup mendanai program prioritas tersebut.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menuturkan, ketidaksanggupan APBN mendanai program 3 juta rumah dan MBG bisa menjadi peluang bagi sektor jasa keuangan. Menurutnya, peluang bagi sektor jasa keuangan ini menjadi bagian dari multiplier effect dari program prioritas Presiden Prabowo.

"Di sini dilihat dari sektor jasa keuangan akan terjadi beberapa perbaikan maupun keuntungan, pertama jelas dari segi peningkatan produk domestik bruto-nya, kegiatannya, lalu lapangan kerjanya, dan lain," kata Mahendra dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Jumat (13/12/2024).

Ia menilai, peluang keuntungan program prioritas pemerintah dengan pendanaan yang besar memberi ruang bagi jasa keuangan untuk memberikan pembiayaan dengan jumlah yang besar. Apalagi, kata Mahendra, APBN tidak sanggup membiayai program tersebut.

"Target yang begitu tinggi diperkirakan tidak akan cukup hanya dari APBN, utamanya untuk pembangunan rumah sebegitu besar di target per tahun. Dengan begitu akan diutamakan tentu pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dari industri pembiayaan, apakah itu di perbankan, apakah itu juga di pasar modal," jelasnya.

Begitu juga dengan pemilikan rumah. Mahendra menilai program 3 juta rumah memberi ruang bagi sektor jasa keuangan terpilih untuk memberikan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat.

Di samping itu, program 3 juta rumah dan MBG juga bisa mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia. Sebagaimana diketahui, sejumlah perusahaan konstruksi yang digandeng pemerintah dalam program 3 juta rumah merupakan perusahaan terbuka (Tbk).

"Jasa konstruksinya sebagiannya adalah perusahaan-perusahaan Tbk yang memang tentu akan memberikan dampak positif juga kepada pengembangan dan pertumbuhan dalam pasar modal kita," ungkapnya.

Selain itu, pasar modal juga dapat memanfaatkan efek berbasis aset (EBA) dalam bentuk sekuritisasi. Dengan begitu, pembangunan 3 juta rumah akan memberikan peluang pendanaan dari ekosistem pasar modal.

"EBA ini dalam bentuk sekuritas tentu akan memberikan pendanaan yang besar pada pembangunan perumahan, tapi di lain pihak juga memberikan peluang dari berkembangnya produk itu di pasar modal kita," tutupnya.

(acd/acd)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku masih menunggu rumusan terperinci dari program makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah.

Respons ini disampaikan langsung Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Ia menanggapi dua program utama Presiden Prabowo Subianto saat sedang berhitung soal potensi dampaknya terhadap sektor jasa keuangan.

"Dalam proses perumusannya dan formulasinya, kami menunggu. Dan sudah memberikan masukan-masukan," kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDKB November 2024 secara online, Jumat (13/12).

"Tentunya pada gilirannya kita akan lihat bagaimana wujud formula pendekatan untuk masing-masing program tadi (makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah per tahun)," sambungnya.

Mahendra sebenarnya yakin dua program itu punya banyak dampak terhadap industri jasa keuangan. Ia menegaskan besarnya program dan sebarannya yang luas tentu bisa menghasilkan efek berganda (multiplier effect).

Tak hanya spesifik di industri jasa keuangan, ia memperkirakan ada manfaat yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Ini khususnya terjadi di lokasi-lokasi tempat dua program Prabowo itu dilaksanakan.

Ia mencontohkan manfaat program makan bergizi gratis utamanya dirasakan produsen bahan pangan lokal. Ada petani, peternak, nelayan, hingga jejaring logistik yang bisa memanen dampak program Prabowo itu.

"Di sektor jasa keuangan akan terjadi beberapa perbaikan atau keuntungan. Peningkatan produk domestik bruto (PDB), kegiatannya, tambahan (tenaga) kerjanya, dan lain-lain," tuturnya.

"Juga sebagian dari perusahaan material bangunan, mungkin jasa konstruksinya, sebagiannya adalah perusahaan-perusahaan Tbk. Memang tentu (program 3 juta rumah) akan memberikan dampak positif juga kepada pengembangan dan pertumbuhan pasar modal kita," tambah Mahendra.

Bos OJK itu turut menyinggung potensi lain yang bisa dirasakan sektor jasa keuangan. Mahendra menekankan ada peluang pembiayaan rumah yang sangat besar.

Mahendra menekankan 3 juta rumah per tahun adalah target yang begitu tinggi. Ia memperkirakan realisasi program ini tak akan cukup hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dengan begitu, akan diupayakan tentu pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dan industri. Apakah di perbankan, pasar modal, tentu akan semakin meningkatkan aktivitas dan pada gilirannya pengembangan industri keuangan itu sendiri," tutur Mahendra.

"Sekali lagi saya perkirakan akan sulit untuk bisa dipenuhi (pembangunan 3 juta rumah per tahun) sepenuhnya dari APBN," tandasnya.

Tangerang: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait
mengatakan penyaluran Kredit Penyaluran Rumah (KPR) yang yang dilakukan BTN sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah yang layak huni. Hingga saat ini, BTN mencatat ada sekitar 29 ribu unit rumah terbangun yang telah disalurkan kepada masyarakat.

"Saya sebagai Menteri PKP sangat senang karena KPR BTN bisa membantu rakyat miliki rumah layak. Kami yakin Program 3 Juta Rumah bisa tercapai tahun 2025 mendatang," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 Desember 2024.

Menteri PKP didampingi Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu juga secara langsung mengunjungi salah satu perumahan bersubsidi yakni Perumahan Pondok Taktakan Indah di Jalan Raya Drangong, Taktakan, Kota Serang, Banten.
"Tadi Pak Nixon menyampaikan bahwa sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sampai dengan hari ini pembangunan rumah KPR BTN sudah mencapai sekitar 29 ribu rumah yang sudah disampaikan kepada masyarakat dalam rentang waktu 2 bulan. Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk memiliki rumah layak cukup tinggi," jelas dia.

Menteri PKP menjelaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya dan berkerja keras memenuhi kebutuhan rumah masyarakat. Untuk itu, Kementerian PKP bersama Kementerian / Lembaga serta pemerintah dan mitra kerja akan tetus bergotong royong membangun rumah layak untuk rakyat melalui ]rogram 3 Juta Rumah.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga mengatakan bahwa informasi dari manajemen stok saat ini ada sekitar 142 ribu rumah yang sudah siap huni. Sedangkan yang akan dibangun ada sekitar 492 ribu unit tersebar di seluruh Indonesia.

"Artinya potensi rumah siap untuk 2025 ada sekitar 634 ribu dan kami bersama Bank BTN akan meyakinkan Kementerian Keuangan bahwa Bank BTN dan para pengembang sudah siap untuk penyediaan rumah di 2025 mendatang," ungkap dia.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Kementerian PKP kepada BTN untuk terus dapat berkomitmen dalam bidang pembiayaan perumahan untuk mendukung terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Bank BTN siap mendukung Program 3 Juta Rumah. Kami akan terus berupaya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan akan hunian bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata dia.

Berdasarkan data BTN, realisasi KPR Subsidi FLPP dan Tapera di 2024 telah mencapai 204.025 unit, sementara realisasi KPR Subsidi Bank BTN di 150.704 unit. Adapun realisasi KPR Subsidi sejak 20 Oktober sampai dengan 5 Desember 2024 sebanyak 32.958 unit dimana realisasi Bank BTN sebanyak 24.712 unit.

Sedangkan untuk hunian di Perumahan Pondok Taktakan Indah berjumlah 2.181 unit dan total yang sudah akad KPR sebanyak 1.649 unit.

Setiap unit hunian dibangun di atas lahan 60 meter persegi dan luas bangunan 30 meter persegi. Sejumlah fasilitas umum juga tersedia pada area perumahan ini seperti taman bermain, lapangan olahraga, musholla dan ruang terbuka publik lainnya serta lokasi perumahan ini juga dekat dengan akses transportasi dan pendidikan.

(KIE)

Jakarta -

Bareskrim Polri membongkar pabrik narkotika yang berada di perumahan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terungkap barang haram itu hendak diedarkan saat perayaan malam tahun baru mendatang.

Dirangkum detikcom, Jumat (13/12/2024), Wakabareskrim Irjen Asep Edi Suheri menjelaskan pengungkapan pabrik narkoba di Bogor dan Bandung ini hasil kerja sama Baresrkim dengan Polda Jawa Barat dan Bea Cukai. Lokasi pabrik narkoba yang di Bogor terletak di kawasan Cibinong, sementara pabrik narkoba di Bandung berada di Buah Batu.

"Pengungkapan ini dimulai dari temuan paket di Kelurahan Nanggewer Cibinong, kita kembangkan sehingga merujuk kepada clandestine lab di dua lokasi lainnya. Lab ini terhubung dengan peredaran narkoba jaringan antara Malaysia dan Indonesia," kata Irjen Asep dalam konferensi pers, Kamis (12/12/2024).

Dalam kasus ini, polisi menangkap tiga orang tersangka. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing dalam menjalankan pabrik narkoba tersebut.

Berikut sederet fakta terkait pembongkaran pabrik narkoba di Jabar:

1. Barbuk Narkoba Total Rp 670,8 M Disita

Dilansir Antara, dari hasil penggerebekan, petugas menyita barang bukti berupa happy water sebanyak 7.573 bungkus, liquid vape berbagai rasa sebanyak 259 liter, bahan baku narkotika, alat produksi seperti mesin penghancur dan berbagai perlengkapan kimia.

"Untuk seluruh barang bukti yang telah kami amankan ditaksir bernilai Rp 670,8 miliar," katanya.

2. Diduga Terkait Jaringan Narkoba Malaysia-RI

Asep mengungkapkan bahwa laboratorium ini diduga terkait jaringan narkoba Malaysia-Indonesia. Adapun, modus operandi para tersangka adalah menyamarkan lokasi produksi di kawasan pemukiman untuk menghindari kecurigaan. Pabrik narkoba di Bandung dibongkar berdasarkan pengembangan kasus narkotika jenis happy water di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Asep menyebut pengungkapan kasus bermula saat polisi melakukan operasi gabungan di Bogor dan mengamankan barang bukti narkoba cairan happy water dan cairan liquid dalam sebuah mobil milik tersangka SR.

"Upaya ini berhasil dari mulai penemuan paket di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, yaitu TKP awal yang kemudian kita kembangkan," kata Irjen Asep di Bandung, Kamis (12/12/2024).

Setelah itu, Bareskrim Polri mendatangi lokasi kedua, yaitu di salah satu perumahan, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Lokasi tersebut merupakan rumah milik tersangka SR.

Kemudian polisi melakukan penggerebekan di lokasi ketiga, yaitu di Komplek Podomoro Park, Kecamatan Bojosoang, Kabupaten Bandung, Rabu (11/12) kemarin. Dari lokasi, polisi menangkap tersangka berinisial SP dan inisial IV serta sejumlah barang bukti berupa bahan baku narkotika.

"Ada juga mesin produksi dan perlengkapan yang digunakan untuk produksi. Antara lain, yang pertama dua buah mesin mixer merek Spiral," ucap Asep.

Tonton juga Video: Polda Metro Bongkar Pabrik Narkoba di Bogor, Jutaan Pil PCC Disita

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

3. Selamatkan 9 Juta Jiwa dari Narkoba

Bareskrim Polri mengatakan, pengungkapan kasus ini berdampak pada penyelamatan 9 juta jiwa dari bahaya narkoba.

"Untuk seluruh barang bukti yang telah kami amankan ditaksir bernilai Rp 670,8 miliar. Jika dikonversikan, upaya penggerebekan yang kami lakukan telah berhasil menyelamatkan lebih dari 9 juta jiwa," jelas Asep.

Irjen Asep menjelaskan pemberantasan narkoba di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, komitmen ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Tindak lanjut arahan Bapak Presiden tersebut, Bapak Kapolri membentuk Satgas Pemberantasan Narkoba yang merupakan bentuk kolaborasi antara kementerian/lembaga memberantas narkoba di Indonesia. Bapak Kapolri juga menyampaikan komitmen yang sama kepada kami bahwa kita semua harus terus berperang dan menuntaskan penanganan masalah narkoba dari hulu hingga ke hilir," ujar Asep.

4. Peran 3 Tersangka yang Ditangkap

Bareskrim Polri menjerat tiga tersangka kasus pabrik narkoba jenis happy water dan liquid di sebuah perumahan mewah di Bandung. Polisi mengungkap peran dari ketiga tersangka.

Asep menyebut ketiga tersangka yang diringkus Bareskrim adalah inisial SR, SP, dan IV. Menurutnya, ketiga tersangka itu memiliki peran masing-masing, mulai dari peracik bahan hingga pengemas.

"Pertama inisial SR berperan sebagai penghubung. Kedua inisial SP berperan sebagai peracik bahan baku. Ketiga IV berperan sebagai pengemas," terang Asep dalam konferensi pers di Bandung.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 113 ayat 2 lebih subsider Pasal 113 ayat 2 Juncto pasal 132 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

"Dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit yaitu Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar," kata dia.

5. 1 Tersangka DPO

Bareskrim juga masih memburu satu orang pelaku lainnya yang sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO). Peran dari DPO itu sebagai pengendali jaringan narkoba tersebut.

"Selain itu kami tetapkan sebagai DPO terhadap seorang X berperan sebagai penggalian jaringan yang masih dalam pengejaran tim kami," ucapnya.

6. Narkoba Hendak Diedarkan Saat Malam Tahun Baru

Polisi mengungkap ketiga tersangka hendak menjual barang haram itu pada malam tahun baru di Jakarta. Polisi menuturkan motif para tersangka untuk memperoleh keuntungan.

"Motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah untuk meraih keuntungan. Kemudian barang bukti yang diamankan rencana akan digunakan dan dipasarkan di wilayah Jakarta untuk malam tahun baru," kata Asep.

Tonton juga Video: Polda Metro Bongkar Pabrik Narkoba di Bogor, Jutaan Pil PCC Disita

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

(taa/aud)

KOMPAS.com - Banten salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kota Tangerang Selatan menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 291 juta.

Masyarakat dapat mengakses hunian subsidi melalui laman Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Tangerang Selatan:

1. Urbantown Serpong: Tipe Studio Flpp - Tower Milenia

   Perumahan pertama terletak di Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Bangunan apartemen ini dibuat seluas 22 meter persegi dengan harga Rp 192 unit.

   Apartemen ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Urban dengan jumlah 302 unit. Sebanyak 151 unit telah terjual, dan sisanya 151 unit lagi.

2. Perumnas Mahata Serpong : Tipe 1 Br

   Apartemen ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional yang terletak di Serpong, Kota Tangerang Selatan.

   Dengan luas 34 meter persegi, apartemen ini menawarkan 660 unit rdengan banderol Rp 291 juta. Sampai saat ini, telah terjual 330 unit, dan menyisakan 330 unit lagi.

SEMARANG, KOMPAS.com - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita), meninjau lokasi banjir yang melanda Perumahan Dahlia, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kamis (12/12/2024).

Mbak Ita meminta pengembang bertanggung jawab karena banyak bangunan di kawasan tersebut belum memiliki izin.

"Saya sudah cek dokumen dan bertanya ke dinas penataan ruang. Sebagian besar rumah di sini belum memiliki Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," ujar Mbak Ita.

Menurut dia, perizinan yang tidak lengkap menjadi hambatan untuk penanganan fasilitas umum, termasuk perbaikan talud.

"Kalau izinnya sudah ada, harus ada penyerahan aset ke Pemkot agar kami bisa membangun fasilitas umum dan sosial," ucap dia.

Mbak Ita mengimbau masyarakat agar lebih teliti saat membeli rumah, memastikan pengembang menyelesaikan perizinan dengan benar.

"Jangan sampai kejadian seperti ini terulang," kata Mbak Ita.

Meski demikian, Pemkot Semarang telah mengambil langkah tanggap darurat dengan mengerahkan BPBD, PMI, dan Damkar untuk memompa air serta membersihkan lumpur dan sampah di area terdampak banjir.

Sebagai bentuk kepedulian, Mbak Ita juga menyalurkan bantuan berupa sembako dan kasur kepada warga yang terdampak.

"Ini bencana, jadi kami tetap hadir membantu warga meskipun ada permasalahan izin," ujarnya.

Dia berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih memperhatikan legalitas pembangunan demi meminimalkan risiko bencana.

"Pengembang jangan bohongi konsumen," ucap Mbak Ita.

KOMPAS.com -Kabupaten Lebak di Banten sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Lebak:

1. Citra Maja Raya: Tipe Nusa Indah A

   Terletak di Maja, Kabupaten Lebak, perumahan ini dibangun oleh Ciputra Residence KSO dengan harga Rp 120 juta.

   Tiap unit dibangun seluas 22/60 meter persgei. Sebanyak 22 rumah telah terjual, dan tersisa 6 unit lagi.

2. Taman Bukit Ancol: Tipe 22/60

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Berkat Bangun Papan Sejahtera yang terletak di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Menawarkan 415 rumah dengan harga Rp 129 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 22/60 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 389 unit lagi.

3. Kembang Banjar: Tipe Kb30/66

   Berlokasi di Banjarsari, Kabupaten Lebak, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Buana Karya Sejati dengan harga Rp 130 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 30/66 meter persgei. Hingga saat ini, masih tersedia satu unit lagi dari total 13 rumah.

4. Lebak Jaya Residence: Tipe 30/60

   Perumahan keempat ini terletak di Cibadak, Kabupaten Lebak. Total rumah yang ditawarkan 71 unit dengan harga Rp 130 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 30/60 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Bumi Asia Indonesia ini masih menyisakan 8 unit lagi.

5. Cibadak Residence: Tipe 36/60

   Di Cibadak, Kabupaten Lebak, terdapat perumahan yang menawarkan 112 unit seharga Rp 140 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/60 meter persgei. PT Nabila Adhi Bumi Persada masih memasarkan satu unit lagi.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) berencana akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) pada Senin (16/12/2024). Ia ingin membahas perihal kuota KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, hingga BP Tapera juga diminta hadir dalam pertemuan tersebut.

"Hari Senin kita akan berbicara dengan Kementerian Keuangan. Kita akan pakai data yang terukur, kesiapan BTN, kesiapan pengembang dan tentunya harus dicek marketnya. Kita harus melihat secara keseluruhan, kemampuan fiskal negara. Selama ini FLPP berapa? 300 ribu ya? Kita usahakan ada peningkatan. Kita akan diskusi dengan departemen-departemen keuangan, Sri Mulyani, Wamen," kata Ara ditemui seusai hadir dalam acara penyaluran KPR BTN di Serang pada Kamis (12/12/2024).

Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu juga diminta mempersiapkan dengan matang bahan pemaparannya.

"Kita coba yakinkan Kementerian Keuangan bahwa BTN sudah siap ya tahun 2025. Tolong nanti ada presentasi, ada datanya Pak Nixon bahwa betul-betul ya. Kita yakinkan dengan siap," pesan Ara.

Setelah itu, Ara juga berencana bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Bank BTN. Bahasan kali ini mengenai usulan kuota FLPP menjadi 600 ribu unit.

"Sesudah itu saya akan ajak BTN untuk ketemu dengan Pak Menko, Pak AHY. Kalau diperlukan kita juga akan yakinkan kepada Bapak Presiden bahwa BTN tahun depan siap menyalurkan sekitar 600 ribu. Tolong dipersiapkan ya Pak (Dirut BTN)," ujarnya.

Sebelumnya, Nixon menyatakan sanggup menyalurkan 600 ribu kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan.

Ia melihat berdasarkan data internal BTN, stok rumah mereka saat ini sekitar 631.978 unit. Rumah-rumah ini terdiri dari rumah sudah siap huni, proses finishing, hingga dalam proses pembangunan, tetapi belum disalurkan ke masyarakat.

"Terdapat yang sudah jadi, yang sudah dibangun, dan dalam proses pembangunan, finishing, kurang lebih 142.769 unit. Sedangkan masih ada yang pembiayaan konstruksinya yang kami biayai, jadi kurang lebih masih ada lagi 489.209 unit. Atau kita total untuk potensi tahun 2025, kurang lebih stoknya adalah 631.978 unit," jelas Nixon.

Ia berharap kuota FLPP tahun depan dapat ditambah agar 631.978 unit rumah yang belum disalurkan tersebut dapat dipasarkan dengan skema pembiayaan tersebut.

"Jadi Pak Menteri, kalau tahun depan kita dikasih kuota 500.000-600.000, maka kita bisa lakukan dengan sangat cepat," lanjutnya.

(aqi/zlf)

KOMPAS.com -Kabupaten Tangerang di Banten sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Tangerang:

1. Pesona Saga Residence: Tipe Pesona Saga Residence95

   Terletak di Balaraja, Kabupaten Tangerang, perumahan ini dibangun oleh PT Selaras Bangun Persada dengan banderol Rp 195 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/60 meter persegi. Daro total 308 rumah, tersisa hanya 5 unit.

2. Puri Adiyasa Residence: Tipe Biru 29/60

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Bangun Cipta Bumi Sentosa yang terletak di Solear, Kabupaten Tangerang. Menawarkan 521 rumah seharga Rp 120 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 29/60 meter persegi. Hingga saat ini sudah terjual 512 rumah, dan sisanya tinggal 9 unit lagi.

3. Griya Sukatani: Tipe Kpr Bersubsidi 2016

   Berlokasi di Rajeg, Kabupaten Tangerang, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Bintang Putra Mandiri, dengan banderol Rp 134 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 30/60 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 3 unit dari total 86 rumah yang dipasarkan.

4. Royal Permata Balaraja: Tipe 30/60 (133,5)

   Perumahan keempat ini terletak di Balaraja, Kabupaten Tangerang. Total rumah yang ditawarkan 392 unit dengan harga Rp 134 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 30/60 meter persegi. PT Bangun Prima Cipta masih memasarkan 14 rumah lagi.

5. Puri Kosambi: Tipe 30/60

   Di Sukadiri, Kabupaten Tangerang, terdapat perumahan dengan harga Rp 141 juta per unit.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 30/60 meter persegi. PT Putra Mataram Pratama masih memasarkan sisa satu unit lagi.

KOMPAS.com -Kabupaten Tangerang di Banten sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Tangerang:

1. Pesona Saga Residence: Tipe Pesona Saga Residence95

   Terletak di Balaraja, Kabupaten Tangerang, perumahan ini dibangun oleh PT Selaras Bangun Persada dengan banderol Rp 195 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/60 meter persegi. Daro total 308 rumah, tersisa hanya 5 unit.

2. Puri Adiyasa Residence: Tipe Biru 29/60

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Bangun Cipta Bumi Sentosa yang terletak di Solear, Kabupaten Tangerang. Menawarkan 521 rumah seharga Rp 120 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 29/60 meter persegi. Hingga saat ini sudah terjual 512 rumah, dan sisanya tinggal 9 unit lagi.

3. Griya Sukatani: Tipe Kpr Bersubsidi 2016

   Berlokasi di Rajeg, Kabupaten Tangerang, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Bintang Putra Mandiri, dengan banderol Rp 134 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 30/60 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 3 unit dari total 86 rumah yang dipasarkan.

4. Royal Permata Balaraja: Tipe 30/60 (133,5)

   Perumahan keempat ini terletak di Balaraja, Kabupaten Tangerang. Total rumah yang ditawarkan 392 unit dengan harga Rp 134 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 30/60 meter persegi. PT Bangun Prima Cipta masih memasarkan 14 rumah lagi.

5. Puri Kosambi: Tipe 30/60

   Di Sukadiri, Kabupaten Tangerang, terdapat perumahan dengan harga Rp 141 juta per unit.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 30/60 meter persegi. PT Putra Mataram Pratama masih memasarkan sisa satu unit lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memastikan, 50 kota di Indonesia dengan lahan idle (telantar) tengah didata mendukung Program Strategis Nasional (PSN) bidang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pendataan pun dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"PSN buat perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, nanti pak Nusron sangat membantu kami karena sedang didata 50 kota yang tanahnya idle," ungkap Ara.

Ara mengungkapkan hal ini usai menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Sementara Nusron membeberkan, pelaksana dari PSN yang diusulkan Ara dan Nusron kepada Presiden Prabowo Subianto adalah swasta.

Program tersebut dilakukan demi menyukseskan pembangunan 3 Juta Rumah setiap tahun.

Namun demikian, Nusron mewanti-wanti soal harga yang tanah yang tidak boleh melebihi appraisal (penilaian) bagi PSN.

"Kalau dia menaikkan lebih tinggi sehingga terjadi dispute (sengketa), bisa konsinyIasi di pengadilan. Itu efeknya murah," katanya.

Apabila tanah tidak tersedia, Pemerintah pun melaksanakan pengadaan tanah bersifat business-to-business (B2B) dengan beberapa pihak.

Contohnya, PT Perkebunan Nusantara atau PTPN, maupun Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani).

"Lahannya PTPN yang idle, yang sudah enggak produktif, seperti di Pulau Jawa kan itu ada, bisa diturunkan atau kopi, atau teh bisa diturunkan. Menjadi apa? Menjadi perumahan. Kalau enggak ada lahan PTPN, bisa minta tolong lahan Perhutani. Kalau ini masuk PSN, bisa jadi kawasan pemukiman juga," tutup Nusron.