Pemerintah siap melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai 2 Januari 2025. Dalam proses uji coba selama beberapa bulan terakhir, pemerintah telah menemukan format ideal dalam proses pelaksanaan program.

Pemerintah juga telah mulai penyediaan bahan baku, operasional unit pelayanan, pengiriman makanan ke sekolah, sampai pengelolaan limbah.

"Makan Bergizi Gratis adalah salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Melalui program ini, Presiden ingin mengurangi kesenjangan gizi, meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia, dan membentuk SDM unggul yang mampu bersaing di masa depan. Kami ingin memastikan kesiapan SPPG untuk memulai program ini secara serentak pada 2 Januari 2025," kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Satria Wibawa dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Hal ini disampaikannya saat meninjau kesiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12).

Hariqo menambahkan, Presiden ingin anak-anak Indonesia tercukupi gizinya dengan makanan sehat. Harapannya di tahun 2025, pelajar dan santri menjadi generasi emas yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Sementara itu Kepala SPPG Tanah Sareal Ayu Pertiwi menjelaskan Unit Pelayanan Tanah Sareal hampir beroperasi 24 jam setiap hari. Setiap harinya, bahan baku seperti sayur, telur, ayam, dan lain-lain datang pada pukul 16.00 WIB. Bahan baku langsung dibersihkan menggunakan air mengalir di tempat khusus, , kemudian diproses agar siap dimasak.

Selanjutnya, proses memasak dimulai pukul 01.00 hingga sekitar pukul 06.00 WIB. Setelah itu, proses pengemasan makanan di piring yang terbuat dari baja tahan karat atau stainless steel.

Ayu menambahkan, pengiriman makan tahap pertama mulai pukul 08.30 WIB untuk siswa TK dan SD kelas 1-3 yang makan mulai pukul 09.00 WIB. Pengiriman makanan selanjutnya pukul 10.30 WIB untuk siswa SD kelas 4-6, SMP, dan SMA/sederajat.

Lepas pukul 12.00 WIB, petugas pengantar makanan kembali ke sekolah untuk mengambil piring kotor. Setelah itu, petugas pencuci piring mulai bekerja, sampai sekitar pukul 23.00 WIB.

"Begitulah setiap hari. Jadi operasional kami nyaris 24 jam setiap hari," beber Ayu.

Lebih lanjut, Ayu menjelaskan pegawai di Unit Pelayanan Tanah Sareal ada 51 orang. Pegawai terdiri dari kepala unit, wakil kepala unit, ahli gizi yang bertugas sebagai pengawas produksi dan kualitas, akuntan yang fokus mengawasi pengadaan bahan pangan, asisten lapangan yang tugasnya mengawasi pemeliharaan dan pengantaran.

Sedangkan pegawai operasional terdiri dari juru masak, petugas persiapan, pengolahan, pemorsian, pengemasan, distribusi, petugas petugas kebersihan, dan pencuci peralatan makan. Setiap hari, mereka bekerja menyediakan makanan untuk 3.018 siswa.

"24 pekerja di Unit Pelayanan Tanah Sareal merupakan warga lokal. Artinya, program ini tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi terhadap anak, tapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar unit pelayanan," jelas Ayu.

Ayu mengatakan Unit Pelayanan Tanah Sareal beroperasi sejak 18 November 2024 dan dibangun di atas lahan seluas 21,6 meter x 21,6 meter. Fasilitas di Unit Pelayanan Tanah Sareal sudah sesuai standar yang Badan Gizi Nasional (BGN) tetapkan.

Standar ini pun akan diterapkan di unit-unit pelayanan di daerah lain. Semua orang yang masuk ke unit pelayanan, harus menggunakan alas kaki khusus, masker, dan penutup kepala atau hairnet. Pegawai juga dilengkapi dengan seragam.

Setelah pintu masuk, ada tempat kedatangan dan pembersihan bahan baku menggunakan air mengalir. Kemudian, ada gudang kering, gudang basah, ruang peralatan dapur, tempat mencuci piring dilengkapi air panas, ruang masak, dan dua mobil boks tertutup untuk mendistribusikan makanan.

Terdapat pula kantor pegawai yang terdiri-dari ruang kepala unit, ruang staf, ruang meeting, dan ruang tamu. Di ruang tamu, ada layar dashboard untuk memantau kehadiran siswa dan proses distribusi makanan.

"Unit di Tanah Sareal sudah 100% siap mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Kami sangat menjaga kualitas makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa berdasarkan jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA. Semua ini diawasi langsung oleh ahli gizi untuk memastikan porsi dan kualitasnya sesuai standar," pungkas Ayu.

Simak Video: Kepala Badan Gizi soal Program Makan Gratis: 2 Januari Kita Laksanakan

[Gambas:Video 20detik]

Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menyediakan rumah buat masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Hal ini dengan cara membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) para penerima program selama 25 tahun.

Lantas, bagaimana nasib pembayaran cicilan tersebut setelah masa jabatan Presiden Prabowo Subianto sudah selesai?

Bonny mengatakan pihaknya tengah mengejar agar pemerintah dapat membayar cicilan KPR atas nama masyarakat miskin. Dengan adanya perpres, masyarakat miskin atau masyarakat tak berpenghasilan bisa mendapat akses KPR dari bank.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres menyatakan presiden akan membayar cicilannya. Negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," ujar Bonny kepada detikProperti, Selasa (10/12/2024).

Menurut Bonny, masyarakat miskin dalam hal ini berpenghasilan di bawah Rp 3 juta per bulan dan tidak mempunyai slip gaji. Adapun kriteria lain golangan masyarakat tak berpenghasilan masih dirumuskan.

Kemudian, ia menilai program ini akan terus berjalan dan pelunasan KPR bisa dipenuhi hingga 25 tahun. Bahkan, ketika Prabowo sudah tidak menjabat pun, pembayaran cicilan tetap berjalan karena sudah didukung dengan perpres.

"Ini kan menjadi program nasional, seperti BPJS dilanjutkan dan BLT dari zaman SBY. Jokowi dan Pak Prabowo juga melanjutkan," katanya

Menurutnya, negara akan terus membayar cicilan tersebut walaupun sudah berganti presiden. Program ini mengatasi masalah sosial serta sudah menjadi kewajiban negara, sehingga tidak bisa diberhentikan.

Selain membayar cicilan KPR masyarakat miskin, perpres juga untuk mendapat anggaran tambahan buat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Mengingat saat ini Kementerian PKP baru mendapat pagu anggaran sebesar Rp 5,27 triliun.

Bonny menjelaskan anggaran tersebut sebenarnya untuk operasional kementerian. Angkanya pun masih berdasarkan jatah Perumahan Rakyat dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Satgas mengusulkan dan mengajukan anggaran Kementerian PKP dengan jumlah anggaran Rp 53,6 triliun kepada Kementerian Keuangan. Jumlah anggaran itu sudah termasuk Rp 21,6 triliun untuk cicilan KPR 3 juta rumah selama setahun.

"Saya rasa di Desember ini akan perpres turun dan di Januari diusulkan, anggaran tuh masuk," tuturnya.

Sebelumnya, Bonny mengungkapkan pendanaan program 3 juta rumah adalah pemerintah membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan program 3 juta rumah sebesar 21,6 triliun setahun.

Ia menegaskan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang menjelaskan Program 3 Juta Rumah adalah program pengentasan kemiskinan. Untuk itu, penerima program merupakan masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan.

Ia menjelaskan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak termasuk dalam program 3 juta rumah. FLPP adalah program tersendiri untuk menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"MBR suatu hal yang lain. Masyarakat berpenghasilan rendah itu melalui FLPP Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan kan. Nah kalau yang 3 juta ini program pengentasan kemiskinan dengan instrumen perumahan. Nah saya dengan Dewan Pakar Tim TKN (Tim Kampanye Nasional) dengan instruksi Presiden kita persiapkan ini," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kriteria masyarakat miskin atau tidak berpenghasilan masih dirumuskan untuk program 3 juta rumah. Namun, secara umum masyarakat ini punya penghasilan di bawah Rp 3 juta dan tidak memiliki slip gaji.

Kemudian, Bonny menyebutkan salah satu usulan kriteria, yakni pelanggan terendan PLN. Tempat tinggal pelanggan PLN itu menggunakan 450 VA. Ciri-ciri pelanggan tersebut misalkan mereka ketika memasak nasi, tidak bisa sambil menyalakan TV atau setrika karena listrik bakal mati.

Dari segi harga rumah pun berbeda antara program 3 juta rumah dan program FLPP. Bonny mengatakan harga rumah yang disasar untuk program 3 juta rumah adalah Rp 100 juta. Sementara itu, rumah FLPP bisa berkisar Rp 160 juta.

"Bukan FLPP, bukan MBR 3 juta ini. FLPP ini (untuk) MBR hanya ditambah 100 ribu unit dari 200 ribu per tahun menjadi 300 ribu per tahun," katanya.

Sebelumnya, Bonny menegaskan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Program ini akan menyediakan 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," imbuhnya.

Pemerintah akan membayar cicilan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) selama 25 tahun agar masyarakat miskin dapat memiliki rumah. Cicilan untuk satu rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan, maka anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan 3 juta rumah adalah Rp 21,6 triliun per tahun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah sedang menggencarkan pembangunan rumah untuk masyarakat. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan Prabowo akan membangun rumah susun di tengah kota.

"Di luar 3 juta ini Pak Prabowo juga melakukan pembangunan di urban kan satu juta unit apartemen," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Apartemen tersebut berupa rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (rusunawi). Bonny menjelaskan apartemen tersebut adalah business model yang melibatkan investor.

Para investor akan menyewakan dan menjual rusun ke masyarakat dengan harga murah. Hunian di perkotaan ini untuk meningkatkan produktivitas masyarakat agar tinggal lebih dekat ke tempat kerja.

"Ini untuk anak-anak berusia 22 tahun sampai 30 tahun atau pasangan suami isteri muda. Diprioritaskan adalah untuk para ASN supaya meningkatkan produktivitas," ucapnya.

Langkah ini menjadi solusi masyarakat muda untuk lebih produktif dengan tinggal di tengah kota. Menurutnya, masyarakat yang harus berangkat pagi dan sampai rumah malam menurunkan produktivitas. Tentunya hal ini berangkat dari tidak sanggupnya masayarakat membeli rumah di tengah kota.

Pemerintah akan menyediakan lahan dari aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di perkotaan untuk membangun rusun tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan relaksasi atau kemudahan lainnya.

Bonny mengungkapkan sejauh ini sudah terkumpul 140 hektare lahan, sehingga tidak ada masalah kekurangan lahan. Adapun kota-kota yang dimaksudkan seperti Jakarta, Medan, Surabaya, dan Semarang.

"Tidak menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pemerintah akan menyiapkan lahan tanahnya tanah-tanah negara ya. Mengundang investor untuk membangun," katanya.

Lebih lanjut, Bonny mengungkapkan sudah ada beberapa investor asing dari road show yang dilakukan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo. Investor tersebut dari China, Abu Dhabi, Qatar, Turkiye, dan masih ada lainnya.

"Main kontraktor boleh orang asing tapi subkontraktornya harus orang Indonesia. Jadi pembangunan rumah 1 juta unit tidak menggunakan APBN," tuturnya.

Pemerintah pun akan membuat rusun dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) seperti MRT dan LRT. Lalu, pemerintahan juga membangun rusun di Pasar Jaya seperti Rusun Pasar Rumput.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah mengungkapkan terdapat 3 masalah utama di sektor perumahan yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Ketiga masalah tersebut di antaranya perihal tanah, perizinan, dan pembiayaan.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Acara Indonesia Policy Dialog bertemakan "Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan" yang diselenggarakan oleh www.katadata.co.id di Jakarta.

"Kementerian PKP baru bekerja selama 51 hari. Tapi dalam 51 hari ini kita berusaha mengidentifikasi dulu seluruh masalah yang ada dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman," ujar Fahari Hamzah seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Lebih lanjut, ia menjelaskan secara rinci masing-masing masalah yang ditemukan. Pertama, perihal ketersediaan tanah untuk pembangunan Program 3 Juta Rumah. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian PKP serta Kementerian BUMN untuk mendapatkan data dan lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan untuk rakyat.

"Saya sudah ngobrol dengan Pak Nusron (Menteri ATR/ BPN) dan beberapa pihak yang dapat mengatasi masalah tanah," tandasnya.

Masalah yang kedua, mengenai perijinan. Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan institusi terkait pembangunan rumah.

"Kita sudah koordinasi dengan beberapa institusi yang berkaitan dengan perijinan pembangunan rumah juga" katanya.

Terakhir dan tak kalah penting adalah soal pembiayaan. Fahri mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, hingga OJK untuk membahas perihal hal ini. Di samping itu, pihaknya juga mengajak masyarakat dan pihak swasta yang ingin membangun rumah atau hanya menyediakan tanah bisa ikut serta dalam pembangunan rumah rakyat secara gotong royong.

"Kami juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, BI dan OJK. jadi masalah perumahan ini harus ditangani oleh semua pihak dan Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong dalam pembangunan rumah," jelasnya.

Ketiga fokus masalah tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam penyelesaiannya. Fahri menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan legislatif dengan DPR RI dan DPD RI guna mengevaluasi berbagai kegiatan bidang perumahan dan penetapan anggaran.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan Undang-Undang (UU) terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan mengatur secara komprehensif skema dalam mengatasi tantangan sektor perumahan.

Hal ini diungkapkan oleh Wamen PKP Fahri Hamzah saat menghadiri Acara Indonesia Policy Dialog bertemakan "Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan" yang diselenggarakan oleh www.katadata.co.id di Jakarta.

"Hasil pembicaraan itu nanti kita rangkum dalam satu skema yang nanti diatur dalam satu regulasi yang komprehensif. Itulah cikal bakal nanti lahirnya suatu Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang utuh," ujar Fahri seperti yang dikutip dari keterangan tertulis Rabu (11/12/2024).

Saat ini Kementerian PKP tengah mengidentifikasi seluruh masalah di sektor perumahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sejauh ini, Fahri mengatakan, ditemukan tiga tantangan utama yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Ketiganya adalah soal tanah, perijinan dan pembiayaan.

Pertama, perihal ketersediaan tanah untuk pembangunan Program 3 Juta Rumah. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian PKP serta Kementerian BUMN untuk mendapatkan data dan lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan untuk rakyat.

"Saya sudah ngobrol dengan Pak Nusron (Menteri ATR/ BPN -red) dan beberapa pihak yang dapat mengatasi masalah tanah," tandasnya.

Masalah yang kedua, mengenai perijinan. Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan institusi terkait pembangunan rumah.

"Kita sudah koordinasi dengan beberapa institusi yang berkaitan dengan perijinan pembangunan rumah juga" katanya.

Terakhir dan tak kalah penting adalah soal pembiayaan. Fahri mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, hingga OJK untuk membahas perihal hal ini. Di samping itu, pihaknya juga mengajak masyarakat dan pihak swasta yang ingin membangun rumah atau hanya menyediakan tanah bisa ikut serta dalam pembangunan rumah rakyat ini.

"Kami juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, BI dan OJK. jadi masalah perumahan ini harus ditangani oleh semua pihak dan Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong dalam pembangunan rumah," jelasnya.

Selain itu, Fahri mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan legislatif dengan DPR RI dan DPD RI guna mengevaluasi berbagai kegiatan bidang perumahan dan penetapan anggaran.

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (satgas) Perumahan sebelum ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Satgas merupakan kelompok orang yang bertugas untuk memberikan masukan kepada kementerian tersebut.

Berdasarkan catatan detikProperti, kabar adanya satgas perumahan mulai muncul sejak Agustus 2024 lalu. Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Lantas, apa sebenarnya fungsi dan posisi satgas perumahan dalam pemerintahan?

Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang menceritakan kelompok tersebut mulai dibentuk setelah Prabowo ditetapkan memang Pemilihan Umum pada Maret 2024 lalu. Satgas Perumahan ini awalnya beranggotakan Hashim, Bonny, Panangian Simanungkalit, Irawan Ronodipuro. Lalu, Fahri Hamzah dan Budiman Sudjatmiko juga ikut bergabung.

"Anggota satgas mendapat tugas untuk mempersiapkan, membuka kembali Kementerian Perumahan. Mendapat tugas untuk memberikan masukan kepada kementerian baru ini," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kementerian Perumahan pun ada untuk mengatur, membuat regulasi, dan membuat pembenahan kepada ekosistem perumahan. Salah satunya untuk mempersiapkan pemberian program pengentasan kemiskinan dengan instrumen perumahan seperti program 3 juta rumah.

Selain itu, kementerian ini untuk memperbaiki perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bonny mengatakan Satgas Perumahan memberikan rekomendasi yang harus dijalankan oleh Menteri PKP. Ia pun menyebutkan posisi Satgas Perumahan berada di atas Kementerian PKP.

"Hasil kerja kami selama 8 bulan, kami memberikan rekomendasi Satgas kepada Presiden dan Menteri. Nah itu statusnya di mana? Di atas Menteri. Untuk Presiden serahkan ke Menteri, untuk dijalankan Menteri. Dan kami membuat buku putih," ujarnya.

"Anggota Satgas itu diamanahkan dan kita memahami pemikiran presiden, sehingga bisa dipertanggungjawabkan di DPR dan MPR," tambahnya.

Kemudian, Bonny mengungkapkan Satgas Perumahan sudah tinggal 3 orang karena anggota yang keluar sudah ditugaskan ke posisi-posisi lain dalam pemerintahan Prabowo. Kini Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto beranggotakan Hashim, Bonny, dan Paniyangan Simanungkalit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.