Membayangkan sebuah negara di mana semua anak bisa menikmati makanan bergizi tanpa bingung soal biaya. Itulah janji manis dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Biarpun terdengar mulia, apa kita siap menghadapi tantangan yang ada? Program ini tujuannya untuk memastikan setiap warga, bahkan yang rentan, mendapat asupan gizi cukup—bukan cuma sekadar mengenyangkan perut, tetapi juga membangun generasi yang sehat dan cerdas.

Sasaran program ini mencakup empat kelompok: peserta didik dari PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dengan cakupan seluas ini, pemerintah harapannya bisa mengatasi varian masalah gizi yang membayangi Indonesia, termasuk stunting yang menempatkan Indonesia di posisi ke-115 dari 151 negara di dunia.

Angka 82,9 juta jiwa pada 2029 bukan tanpa data; itu merupakan harapan jutaan keluarga Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Walau, jalannya tak semudah itu. Program ini dimulai dengan 600.000 penerima pada Januari 2025 dan berkembang secara bertahap. Meski begitu, angka awal ini jauh dari target 3 juta anak dalam tiga bulan pertama yang dicanangkan Badan Gizi Nasional. Hal ini mengundang tanya: apa program ini terlalu ambisius atau justru kurang persiapan?

Rp 71 triliun—angka yang tampak fantastis untuk program pangan. Tapi, apakah itu cukup? Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa anggaran ini hanya mencukupi hingga Juni 2025. Untuk menutupi kebutuhan sampai akhir tahun, kita butuh tambahan Rp 140 triliun.

Anggaran yang besar ini punya untung dan rugi. Kejelasannya membuktikan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah gizi, walau mendorong kekhawatiran tentang beban fiskal negara. Sebaliknya, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa program ini tidak akan meningkatkan defisit APBN yang sudah ditetapkan 2,53% pada 2025.

Bekerja Keras

Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025. Ribuan anak sekolah, ibu hamil, dan balita akhirnya bisa menikmati makanan bergizi tanpa biaya. Peluncuran ini tak cuma acara seremoni. Dari balik layarnya, ribuan orang bekerja keras menyiapkan 190 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh negeri. Setiap SPPG berkolaborasi dengan ahli gizi untuk memastikan makanan yang disajikan tidak sekadar mengenyangkan, namun juga memenuhi standar gizi.

Walau begitu, sejauh mana kita bisa yakin bahwa semua ini bisa berjalan mulus? Program MBG tak main-main dalam hal lingkupnya. Pada tahap awal, program ini sudah menjangkau 26 dari 38 provinsi di Indonesia. Dari Aceh hingga Papua Selatan, dari kota besar hingga pelosok desa, program ini berusaha menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik SPPG terbanyak, mencapai 57 titik yang tersebar di 53 kecamatan.

Ini menunjukkan besarnya skala dan kompleksitas logistik yang dihadapi dalam implementasi program ini. Keberhasilan program sebesar ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak. TNI Angkatan Udara, misalnya, tak hanya memberikan bantuan logistik, tetapi juga melibatkan masyarakat setempat dalam operasional dapur. UMKM juga berperan dalam program ini. Komite Inovasi Nasional (KIN) mendorong terlibatnya UMKM dalam rantai pasok MBG, memberi peluang bagi pengusaha lokal untuk berkontribusi dan mengembangkan usaha.

Pada hari pertama peluncuran, program ini berhasil menjangkau 400 hingga 600 ribu penerima manfaat, dengan harapan jumlah ini terus meningkat hingga 3 juta penerima antara Januari hingga April 2025. Di balik angka-angka tersebut, masalah tetap ada—kualitas tetap menjadi prioritas. Kita perlu memastikan bahwa program ini tidak cuma mengejar kuantitas, tapi juga menjaga standar kualitas gizi yang disajikan.

Mengurangi Biaya

Sebelumnya, Istana Negara menyampaikan informasi yang mengejutkan. Presiden Prabowo mengumumkan bahwa program MBG akan mengurangi biaya dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi. Masyarakat menanggapi keputusan ini dengan berbagai cara. Banyak orang yang mempertanyakan, meski beberapa orang memakluminya.

"Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000. Kita hitung jumlah makanan yang cukup, berkualitas, dan bergizi untuk wilayah tersebut," ujar Prabowo pada Desember 2024. Meski begitu, banyak pihak meragukan kecukupan anggaran tersebut untuk menyediakan makanan bergizi yang memadai. Dengan anggaran Rp 10.000, pemerintah menghadapi problem untuk menyediakan makanan yang bergizi dan tidak sekadar mengenyangkan.

Fokus semestinya pada pangan hewani seperti susu, telur, ikan, daging, dan ayam, khususnya untuk ibu hamil dan balita. Faktanya, di beberapa daerah, Rp 10.000 hanya cukup untuk membeli nasi dan lauk sederhana seperti telur atau tempe, tanpa protein hewani yang memadai. Hal ini mengundang kebingungan akan kecukupan gizi, lebih-lebih bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.

Kebutuhan Gizi Seimbang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019, Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk orang dewasa rata-rata 2.100 kalori per hari. Rinciannya meliputi 56-62 gram protein, 325-394 gram karbohidrat, dan 44-78 gram lemak. Tergantung pada usia dan jenis kelamin, kebutuhan anak-anak dan remaja berbeda.

Melihat standar AKG, ahli gizi punya pandangan kritis tentang menu dengan anggaran Rp 10.000. Ali Khomsan, ahli gizi dari IPB University, menegaskan bahwa sulit untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang, terlebih bagi anak-anak dan ibu hamil. Seharusnya pada pangan hewani seperti susu, telur, ikan, daging, dan ayam, kata Khomsan. Namun, dengan Rp 10.000, sulit untuk menyajikan lauk-lauk tersebut dalam satu porsi.

Anggaran Rp 10.000 jelas tidak cukup untuk memberantas stunting, karena kandungan gizi yang dihasilkan kurang memadai. Hal ini juga membikin penyedia makanan tertekan. Menariknya, meski dengan anggaran yang sama, variasi menu di berbagai daerah beragam. Di Tangerang, Rp 10.000 hanya bisa membeli nasi dengan lauk telur atau usus ayam, tempe, dan sayur. Sementara di Semarang, Medan, dan Gorontalo, menunya lebih beragam dengan adanya ikan dan udang.

Namun, di Jayapura, Papua, Rp 10.000 hanya cukup untuk nasi, sayur, tempe, dan tahu atau kerupuk. Sri Iriyanti, Ketua Jurusan Gizi Poltekes Jayapura, menilai bahwa di Jayapura, makanan gizi seimbang minimal membutuhkan Rp 20.000 per porsi.

Variasi menu ini juga terlihat dalam implementasi program MBG di berbagai daerah. Di Jakarta Timur, menu yang disajikan adalah ayam teriyaki, tumis buncis, nasi putih, dan buah pisang. Sementara di Palembang, menu yang disediakan terdiri dari tahu, tempe, sempolan isi ayam, sayuran, dan buah pisang. Meski beragam, taksirannya tetap sama: apakah variasi menu ini sudah memenuhi standar gizi yang dibutuhkan?

Lembaga IDEAS pada 2024 melakukan simulasi yang menampakkan bahwa biaya rata-rata untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam satu porsi makanan seimbang berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 30.000. Angka ini jauh di atas anggaran yang ditetapkan pemerintah.

Merealisasikan Janji Kampanye

Program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah jadi sorotan publik sejak masa kampanye. Janji ini akhirnya terwujud, hanya 79 hari setelah dilantik. Implementasi program ini memastikan tekad pemerintah untuk segera merealisasikan janji kampanye.

Secara politik, program MBG telah berhasil meningkatkan trust publik pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada Oktober 2024 menampilkan bahwa 77,6% masyarakat mendukung program ini. Bahkan, 65,5% responden percaya bahwa program tersebut akan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan 66,1% yakin program itu bisa membantu mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia.

Dari segi sosial, program ini tak cuma berdampak pada penerima manfaat langsung, tapi juga pada rantai pasok pangan dan ekonomi lokal. Keterlibatan petani, UMKM, dan berbagai pihak dalam penyediaan bahan pangan telah menciptakan efek domino positif terhadap perekonomian.

Program MBG mendapat dukungan luas, sebaliknya juga menghadapi beragam kritik. Beberapa siswa mengeluh kualitas makanan yang kadang tidak sesuai standar gizi, transparansi penggunaan dana yang masih dipertanyakan, serta waktu pengantaran yang sering mepet dengan jam pulang sekolah. Selain itu, menu yang kurang bervariasi membuat sejumlah siswa tidak terlalu menyukainya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan agar program ini bisa lebih baik memenuhi kebutuhan siswa.

Di samping itu dukungan pada program MBG sangat penting. Pemerintah bekerja cepat untuk mewujudkan janji kampanye. Program tersebut diawasi ketat oleh berbagai pihak, termasuk ahli gizi dan BPOM, demi memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan. Namun begitu, jika program ini tidak dijalankan dengan konsisten, bisa berdampak pada menurunnya dukungan elektoral bagi Presiden Prabowo.

Program MBG merupakan contoh kebijakan populis yang berdampak luas, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi dan politik. Keberhasilannya bergantung pada konsistensi implementasi dan kemampuan pemerintah menghadapi problem di lapangan. Seyogianya lewat pendekatan yang tepat, program ini bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Heru Wahyudidosen Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun kabinet Merah Putih ke depan.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, road map ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program 3 Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

"Salah satunya adalah berfokus pada program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah," ujar Ara, sapaan akrabnya, dalam keterangannya dikutip pada Jumat (17/1/2025).

Menurut dia, berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari 2025, total sudah ada sekitar 65.000 unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock.

Selain itu, Ara juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen (Fahri Hamzah) saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," imbuhnya.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, Kementerian PKP juga sedang menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal sependapat dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang mempersilakan pemerintah daerah (pemda) ikut mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Cucun, pemda yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih baik ikut berkontribusi demi percepatan program itu.

"Makanya kalau banyak daerah yang punya resource kuat, mereka APBD-nya kuat, PAD-nya kuat, ya lebih baik segera untuk bisa terjadi pemerataan itu, APBD juga bisa hadir," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Cucun mengatakan pemda dengan PAD yang kuat tentu dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Wakil Ketua Umum PKB ini menilai selama ini ada juga program pemerintah pusat yang pendanaannya berkolaborasi dengan pemda.

Dia menyinggung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mengatur pembagian beban antara pemerintah daerah dan pusat dalam pembiayaan program pemerintah.

"Jadi kan selama ini bukan hanya makan bergizi gratis, kayak beban-beban, misalkan yang welfare state itu, BPJS segala macam, ini kan sudah sharing sekarang antar pemerintah pusat dengan daerah, sudah diatur dalam Undang-Undang HKPD," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mempersilakan pemerintah daerah ikut membiayai program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025.

Pemerintah pusat, kata Prabowo, membuka ruang bagi siapapun yang mau berpartisipasi dalam program unggulan tersebut.

Prabowo menuturkan, pemerintah daerah boleh saja membiayai.

Asalkan, ia berpesan, pembiayaan dikelola secara efisien sesuai kapasitas fiskal masing-masing daerah.

"Dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, bupati, ingin ikut serta. Monggo kita buka siapapun yang mau ikut serta," kata Prabowo usai menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025) kemarin.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) untuk mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun hingga 2029.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, peta jalan ini juga merupakan langkah strategi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

"Salah satunya adalah berfokus pada program Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (17/1/2025).

Selain itu, Ara mengatakan, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan modal transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," kata dia.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan, Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," katanya.

(Dhera Arizona)

Wakil Ketua MPR RI dari FPKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi dan menolak wacana penggunaan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis. Dia mendorong agar anggaran Rp 71 Triliun pada APBN Tahun 2025 dioptimalkan untuk menyukseskan program tersebut. Sebab menurutnya setiap dana sudah memiliki peruntukan masing-masing.

"Kita dukung suksesnya program MBG, melalui optimalisasi anggaran APBN yang diperuntukkan untuk itu. Tapi bukan melalui Zakat, karena Zakat juga bukan sumber pemasukan bagi APBN. Zakat dan APBN mempunyai aturan dan peruntukan yang berbeda. Zakat perlu dimaksimalkan untuk para fakir dan miskin sebagai komplementer program MBG," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menyebutkan penggunaan dana zakat sudah ada peruntukannya untuk 8 kelompok penerima manfaat, dan tidak bisa digabungkan dengan anggaran pemerintah yang antara lain berbasiskan pajak.

Karena itu dia meminta untuk dipertimbangkan kembali terkait penggunaan dana zakat untuk MBG, seperti oleh Majelis Ulama Indonesia, PBNU, Muhammadiyah, hingga internal pemerintah sendiri seperti Menko Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Kantor Staf Presiden.

Dia mengatakan karena kemungkinan adanya kekurangan anggaran, sejumlah Menteri sudah mengindikasikan bahwa akan diajukan penambahan anggaran tahun 2025 untuk program Makan Bergizi Gratis, tapi bukan melalui zakat. Hal itu terbuka disampaikan di antaranya oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

"Menko Pangan misalnya menyebut anggarannya akan diusulkan naik dari Rp 71 Triliun ke Rp 140 Triliun untuk mengoptimalkan implementasi MBG sepanjang tahun 2025. Artinya, dana filantropis publik seperti zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf, biarkan sesuai peruntukannya dan tidak dicampur-campur dengan program pemerintah sebagaimana sudah berjalan selama ini," sambungnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) ini menjelaskan outlook pengumpulan dana ZIS DSKL tahun 2024 bisa melebihi target yang telah ditetapkan yakni Rp 41 Triliun, di mana yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas Pusat Rp 1 Triliun. Adapun tahun 2025 secara nasional nilainya ditargetkan Rp 49,9 Triliun.

Meskipun terkesan besar, dana tersebut sudah ada peruntukannya menjangkau lebih dari 50 juta warga, dan masih belum cukup untuk memenuhi hak para fakir dan miskin. Dan penyaluran dana Zakat ke depan diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi sehingga bisa membantu menghapuskan kemiskinan dengan mengubah dari mustahik (penerima manfaat) menjadi munfiq (pembayar infak), mutashoddiq (bisa bersedekah) hingga menjadi muzakki (pembayar zakat).

"Maka memang sudah disusun skema dukungan lembaga zakat terhadap program Makan Bergizi Gratis, namun kaitannya adalah menghubungkan antara pemberdayaan usaha mustahik untuk penyediaan bahan pangan MBG. Bukan dalam konteks dana zakatnya yang digunakan sebagai anggaran program yang sudah didanai secara jauh lebih besar oleh APBN seperti MBG itu," lanjutnya.

HNW mengatakan dalam berbagai kunjungan dapil, reses, dan serap aspirasi, dia menemukan dana ZIS yang terkumpul belum bisa memenuhi kebutuhan warga mustahik, mulai dari fakir, miskin, yatim, janda, hingga yang terkena kesulitan ekonomi sehingga menimbulkan tunggakan sekolah dan kesulitan biaya untuk pendidikan tinggi, terjerat pinjol dengan segala permasalahannya.

Oleh karena itu dirinya mendukung peran program MBG yang berfungsi memastikan kecukupan gizi, sehingga membantu para penerima program yang fakir dan miskin. Akan tetapi menurutnya peran dana ZIS harus tetap difokuskan sesuai peruntukan sebenarnya, di antaranya untuk kebutuhan hidup lain dari para pihak yang berhak menerima zakat, sehingga pendekatan bantuan sosial khususnya bagi fakir miskin bisa komprehensif dan saling menguatkan.

"Semua pihak mestinya membantu menyukseskan program MBG yang baik ini, berbagi peran dengan program dan sumber dana lainnya sebagai bagian integral pemenuhan hak hidup layak sesuai amanat UU dan Konstitusi. Jangan malah menambah kegaduhan atau polemik yang malah membuat ruwet, kontroversi, sehingga menimbulkan kesan negatif di masyarakat, dan tidak menjadi solusi bantu warga fakir dan miskin," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari Peta Jalan Program Tiga Juta Rumah yang sedang disiapkan.
"Salah satunya adalah fokus pada Program Kredit Pemilikan Rumah dengan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang 'ready stock'," kata Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun Kabinet Merah Putih ke depan.

Ara mengatakan peta jalan ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta fokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon I yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon I ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Fahri.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didanai cukai rokok, ketimbang usulan pakai dana zakat masyarakat.

"Untuk Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun," kata Irma dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara, Jumat (17/1).

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi usul dari Ketua DPD RI Sultan B Najamudin agar dana zakat bisa dipakai untuk membantu program MBG.

Irma menyatakan tidak sepakat dengan usulan dana zakat dipakai membiayai MBG tersebut. Menurut dia, penggunaan zakat sudah diatur secara jelas peruntukannya.

"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," ujar dia.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan II itu lalu meminta agar Program Makan Bergizi Gratis tidak dikait-kaitkan dengan usulan kontroversial.

"Jangan bikin oknum-oknum pembenci pemerintah menggoreng-goreng program ini dengan usulan-usulan kontroversial," kata dia.

Sebelumnya merespons usul Ketua DPD, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP  Selly Andriany Gantina malah mengusulkan pendanaan Makan Bergizi Gratis diambil dari pengoptimalan sinergi dari beragam pihak dari mulai pemerintah hingga swasta lewat mekanisme tanggung jawab sosial (CSR).

"Kami percaya bahwa solusi terbaik adalah mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat untuk menciptakan pendanaan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku," kata Selly dalam keterangannya.

Dia lalu menyampaikan, pada dasarnya program Makan Bergizi Gratis merupakan tanggung jawab bersama yang seharusnya menjadi bagian dari kebijakan sosial dan anggaran negara.

Menurutnya, terutama dengan adanya pengoptimalan sinergi dari beragam pihak itu, pendanaan program semacam MBG lebih tepat jika bersumber dari APBN, dana CSR, atau sumber dana lain yang lebih fleksibel dalam penggunaannya sehingga tidak mengganggu fungsi utama zakat sebagai bagian dari ibadah dan hak mustahik.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis melalui zakat, karena menilai DNA masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

Merespons hal tersebut, menjawab pertanyaan wartawan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah siap memberi makan bergizi gratis (MBG) kepada anak-anak Indonesia pada 2025 ini. Untuk persoalan zakat, dia menyerahkan itu kepada yang memang berwenang mengurusnya saja.

"Ya, yang mengurus zakat itu saya kira ada pengurusnya. Yang jelas dari pemerintah, pemerintah pusat, kita siap. Semua anak-anak Indonesia kita beri makan di 2025 ini," ujar Prabowo saat hadir di Munas Konsolidasi Persatuan Kadin di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis sore.

Selain itu, Prabowo memberi kesempatan kepada pemerintah daerah dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota untuk berkontribusi membantu pelaksanaan program MBG. Ia berharap program makan bergizi gratis berjalan efisien dan tepat sasaran.

"Kemudian dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta, monggo kita buka. Siapa pun yang ingin ikut serta boleh. Yang penting efisien, yang penting sampai sasaran dan tak ada kebocoran," kata Ketua Umum Gerindra itu.

Sementara itu, Sultan mengaku tidak keberatan dengan kritik dari masyarakat. Ia juga merasa tak dirugikan dengan ada diskursus dan kritik imbas usulannya tersebut.

"Kita memiliki peran dan tanggung jawab konstitusional yang rentan dengan prasangka dan kritik dari publik," kata Sultan dalam keterangannya Kamis lalu.

Tak hanya itu, Sultan pun mengaku tak ambil pusing dengan sikap Istana seandainya tidak berkenan dengan usulannya. Ia hanya mencoba memberikan solusi alternatif kepada pemerintah.

"Sebagai pimpinan lembaga Parlemen DPD RI kami merasa perlu memberikan alternatif, gagasan kepada pemerintah untuk memastikan program ini tidak mengalami hambatan baik secara anggaran maupun teknis pelaksanaannya," ucapnya.

BATULICIN, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menganggarkan dana sebesar Rp 64 miliar lebih untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Anggaran sebesar itu telah kami setujui melalui rapat anggaran bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk empat bulan ke depan, Januari-April 2025," kata Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Adma Maulani di Batulicin, Jumat (17/1/2024).

Setelah dianggarkan, kata Andre, SKPD terkait harus merealisasikan program tersebut ke sekolah. Selanjutnya, DPRD akan melakukan monitoring secara berkala.

DPRD telah mensimulasikan nilai anggaran MBG di Tanah Bumbu selama satu tahun ke depan sebesar Rp 200 miliar, namun sementara waktu DPRD hanya menyetujui Rp 64 miliar untuk empat bulan ke depan.

Andre menjelaskan, berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto bahwa pelaksanaan Program MBG di Tanah Bumbu sementara waktu menggunakan APBD murni 2025.

"Satu porsi program MBG di Tanah Bumbu dianggarkan sekitar Rp 15.000, karena menyesuaikan kondisi daerah," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Amilludin menambahkan bahwa program tersebut telah menyasar sebanyak 1.983 pelajar dari jumlah siswa di Tanah Bumbu sekitar 71.803 siswa.

"Ribuan siswa yang menerima manfaat Program MBG tersebut berasal dari tiga sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak," kata Amilludin.

Siswa tersebut berasal dari TK, SD, SMP, dan SMKS Bangun Banua, Yayasan Nurul Hidayah dan SDN Kampung Baru Tiga Kecamatan Simpang Empat

"Pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dilakukan bertahap, karena membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk membangun dapur yang besar dan SDM," papar Amilludin.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin awal pekan ini memunculkan gagasan agar dana zakat bisa juga dipakai untuk membantu program makan bergizi gratis (MBG) pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Namun, usul yang disampaikan senator dari dapil Bengkulu itu tak mendapatkan respons mulus termasuk dari pemangku kepentingan zakat seperti Majelis Ulama Islam (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga ormas-ormas Islam.

Selain itu dari pihak istana, Presiden RI Subianto dan KSP AM Putranto pun sejauh ini menyatakan isyarat bahwa pemerintah sudah siap untuk memberi makan gratis anak-anak Indonesia pada 2025 ini.

Merespons hal-hal tersebut, Sultan Najamudin mengaku tak masalah, dan berdalih hanya sekedar mengusulkan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program MBG tersebut.

"Kita tidak masalah jika istana tidak berkenan dengan usulan penggunaan zakat, infak, dan sedekah untuk MBG," kata Sultan dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1).

"Sebagai pimpinan lembaga Parlemen DPD RI kami merasa perlu memberikan alternatif gagasan kepada pemerintah untuk memastikan program ini tidak mengalami hambatan baik secara anggaran maupun teknis pelaksanaannya," imbuhnya.

Lantas bagaimanakah respons dari parpol-parpol pemilik kursi di DPR RI atas usul Ketua DPD tersebut agar dana zakat dipakai untuk program MBG?

Anggota Komisi VIII Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina meminta pemerintah berhati-hati terkait usulan penggunaan dana zakat untuk program MBG. Dia menegaskan pengunaan dana zakat sudah diatur secara hukum agama dan negara.Ia menilai pendanaan program MBG litu berasal dari APBN, atau sumber lain seperti dana tanggung jawab perusahaan (CSR) ketimbang merongrong dana zakat yang sudah diatur siapa penerimanya oleh agama."Pendanaan program semacam ini lebih tepat jika bersumber dari APBN, CSR, atau sumber dana lain yang lebih fleksibel dalam penggunaannya, sehingga tidak mengganggu fungsi utama zakat sebagai bagian dari ibadah dan hak mustahik," kata Selly dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1).

Apalagi, kata dia, penggunaan dana zakat telah diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2011. Ia menjelaskan UU tersebut mengatur zakat dikelola lembaga zakat yang memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip syariat dan perundang-undangan.

"Usulan seperti ini harus melalui kajian mendalam agar tidak terjadi penyimpangan atau penafsiran yang melampaui batas kewenangan," jelas dia.

"Fondasi hukumnya harus terbangun terlebih dahulu. Jangan sampe abuse of power dalam kewenangannya," sambungnya.

Anggota Komisi VIII Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW menolak usulan penggunaan dana zakat untuk membantu program MBG.

Dia meminta pemerintah mengoptimalkan anggaran pelaksanaan MBG yang telah tersedia dalam APBN dan telah disetujui DPR.

"Jadi saya setuju dengan Pak Muhaimin Iskandar Menko (Pemberdayaan Masyarakat) kita itu yang beliau juga secara terbuka menolak makan bergizi gratis dari atau dengan sumber dari zakat," kata HNW saat dihubungi, Kamis lalu.

HNW menilai APBN dan dana zakat telah memiliki peruntukannya masing-masing yang telah diatur melalui undang-undang dan tidak bisa dicampuradukkan.

HNW menilai pemerintah tidak perlu melanggar regulasi dan peruntukkan yang telah disetujui sebelumnya untuk menyukseskan MBG.

"APBN sudah ada peruntukannya dan ajaran agama dalam konteks zakat sudah ada peruntukkannya, bahwa zakat membantu kemiskinan benar, tetapi kalau programnya adalah makan bergizi gratis, itu adalah program dari APBN," ujar dia.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan zakat merupakan wilayah agama, sehingga harus dibahas ulama dulu sebelum digolkan membantu program MBG. 

Oelh karena itu, menurut Saleh, usulan Ketua DPD itu tak bisa direalisasikan terburu-buru tanpa ada kajian dari para ulama.

"Kalau mau mengalokasikan dana zakat untuk program MBG, maka harus dilakukan kajian dulu. Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain," kata Saleh saat dihubungi, Kamis (16/1).

Namun, secara hukum Islam, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah mempertanyakan apakah semua penerima program MBG masuk dalam mustahiq atau kelompok penerima zakat.

Dalam Islam, kata dia, ada delapan kelompok penerima zakat seperti fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, riqab, fi sabililllah, dan ibnu sabil.

"Apakah semua siswa penerima program MBG bisa dikategorikan sebagai bagian dari asnaf penerima zakat? Bukankah di antara siswa kita itu ada juga yang orang tuanya mampu?" kata Ketua Komisi VII DPR tersebut.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Mohammad Toha menilai usulan penggunaan dana zakat untuk mendanai program MBG adalah salah kaprah dan tidak tepat.

Dia juga menilai usulan menjadikan dana zakat masyarakat untuk mendanai program MBG tu melenceng dari program Asta Cita pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Penggunaan dana zakat untuk MBG sebagai usulan yang salah kaprah dan melenceng dari Program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo. Sebab, DPR telah menganggarkan Rp 71 triliun untuk MBG selama 6 bulan," ujar Moh Toha, Kamis lalu.

Dia mengatakan apa yang mendasari program MBG itu masih membutuhkan dana zakat masyarakat, karena DPR sudah menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintahan Prabowo yakni Rp71 triliun untuk enam bulan.

Dan, lanjutnya, akan pula ditambah bertahap anggaran untuk program janji kampanye Prabowo-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 tersebut.

Oleh karena itu, dia heran apa yang menjadi dasar usul yang disampaikan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin pada awal pekan ini.

"Yang saya tahu, DPR telah menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama enam bulan. Ada juga rencana penambahan Rp 140 triliun pada bulan Juli atau Agustus 2024. Kenapa tiba-tiba Ketua DPD RI mengusulkan sumber anggaran MBG dari zakat? Ini seperti mimpi di siang bolong," ujar Toha.

Menurut Toha, MBG adalah Program Pemerintahan Presiden Prabowo yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Sumber anggaran program pemerintah itu dari APBN. Jadi, katanya, sumber anggaran program prioritas Presiden Prabowo itu sudah sangat jelas.

Toha yakin pemerintah akan bertanggung jawab dan memiliki skema untuk menyukseskan program MBG dengan anggaran yang telah disediakan.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, tak sepakat dengan usulan Ketua DPD Sultan B Najamuddin agar dana zakat digunakan untuk makan bergizi gratis. Irma mengatakan penggunaan zakat sudah diatur secara jelas dalam Islam.

"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," kata Irma kepada wartawan, Rabu (15/1) seperti dikutip dari detik.com.

Selain itu, Ketua DPP NasDem ini meminta program makan bergizi gratis tidak 'digoreng' dengan usulan kontroversial. Dia mengatakan usulan kontroversial malah dimanfaatkan pembenci pemerintah.

"Jangan bikin oknum-oknum pembenci pemerintah menggoreng-goreng program ini dengan usulan-usulan kontroversial," imbuhnya.

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan program MBG telah dianggarkan negara. Namun, menurutnya, Baznas bisa saja tak keberatan jika pembiayaan MBG dengan dana zakat itu dilakukan untuk mereka yang tergolong penerima zaka t(asnaf).

"Asnaf itu adalah mereka yang berhak mendapatkan bagian dari pembagian zakat. Kalau itu sesuai dengan Asnaf, Baznas tidak keberatan," kata dia yang juga anggota Komisi I DPR itu di di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/1).

"Mereka yang berhak siapa? yakni orang-orang yang digolongkan mendapatkan antara lain fakir miskin," sambung Ketua MPR tersebut.

Di sisi lain, Muzani menegaskan harus ada kepastian apakah pemberi zakat rela jika diperuntukkan membantu program MBG.

[Gambas:Photo CNN]

Ketua Fraksi Golkar di DPR, Sarmuji meminta pemerintah untuk berkonsultasi ke ahli agama terkait usul program makan bergizi gratis (MBG) turut dibiayai dari dana zakat.

Sarmuji menjelaskan konsultasi itu perlu dilakukan lantaran selama ini penggunaan zakat telah memiliki ketentuan dan aturan tertentu.

"Penyaluran dana zakat sudah ada ketentuannya. Kalau dipakai untuk membiayai MBG perlu dikonsultasikan ke ahli agama," kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu (15/1).

Lebih lanjut, Ia juga mengimbau pemerintah tak gegabah dalam merespons wacana tersebut. Terlebih, kata dia, dana zakat berasal dari umat.

"Kalau menggunakan dana umat apalagi zakat memang harus berhati-hati. Kalau mau melibatkan masyarakat sebaiknya mereka yang sangat berkecukupan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengungkapkan, sisa makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dijadikan pupuk kompos.

Pihaknya telah bersurat kepada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk mengolah limbah tersebut. Kata Hanif, pemerintah saat ini juga memantau 80 lokasi di seluruh Indonesia sebagai percontohan pengelolaan sisa makanan MBG.

“Food waste-nya, kami sudah mengontrol kesiapannya bagaimana melakukan dekomposer, dan sebagian untuk maggot ataupun black soldier fly (untuk mengurai sampah organik),” ujar Hanif saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025) malam.

Ia memerinci, ada 20 titik pengolahan limbah di Jakarta yang dipantau. Sedangkan 60 titik menyebar di wilayah lain.

“Jadi, ini (pengolahan limbah) akan jalan terus dan memang belum terlalu banyak. Tetapi kalau (MBG) sudah berjalan (limbah) akan nimbun terus. Jadi kami harus mulai dari awal untuk melakukan waste management terkait food waste-nya,” papar Hanif.

Hanif menyatakan bahwa pemerintah tengah berupaya menangani masalah sampah nasional. Kementerian LH nantinya mengerahkan kepala daerah untuk mengelola sampah sesuai aturan yang berlaku. Pemda dapat mengatur anggaran maupun upaya pengelolaan sampahnya.

“Kami akan keluarkan, mungkin ini sudah mapping, sedang melakukan pengawasan lingkungan. Paling lambat bulan Februari, seluruh kabupaten kota sudah mendapat surat yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan hidup,” jelas dia.

Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf buka suara soal usulan Ketua DPD Sultan B Najamuddin agar memakai dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG).

Ulama yang akrab disapa Gus Yahya ini menegaskan, zakat sudah ada peruntukannya bagi golongan yang berhak menerima.

"Kalau soal zakat itu ketentuan agamanya jelas, zakat itu untuk asnaf, zakat itu untuk asnaf," kata Gus Yahya di Surabaya, Jumat (17/1/2025).

Gus Yahya kembali menegaskan, jika bukan golongan yang berhak menerima, maka zakat tidak boleh disalurkan.

"Saya sudah bicara juga soal ini, ya zakat itu untuk asnaf, yang bukan asnaf nggak bisa dapat zakat," tegasnya kembali.

Gus Yahya menilai ketimbang zakat, lebih baik memakai infak atau sodakoh yang bersifat umum atau ditujukan khusus untuk program makan bergizi gratis.

"Kalau mau pakai infak, sodakoh yang bukan zakat itu bisa lebih umum tasyarofnya," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan program makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan makan gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari Peta Jalan Program Tiga Juta Rumah yang sedang disiapkan.

"Salah satunya adalah fokus pada Program Kredit Pemilikan Rumah dengan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang 'ready stock'," kata Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun Kabinet Merah Putih ke depan.

Ara mengatakan peta jalan
ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta fokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon I yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon I ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Fahri.