Koba, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mulai merealisasikan program makan bergizi gratis bagi kalangan pelajar itu secara efektif pada 2025.

"Program ini mulai kita laksanakan secara masif tahun depan, pada penghujung tahun ini kita lakukan uji coba dulu di SDN 1 Desa Namang," kata Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman di Koba, Senin.

Pemkab Bangka Tengah menggandeng berbagai pihak, termasuk swasta untuk menyukseskan program Nawa Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan terhindar dari kejadian stunting.

"Kita sudah mendapat petunjuk teknis terkait pelaksanaan program strategis nasional ini, dan tentu saja ini selaras dengan tujuan daerah untuk menciptakan warga yang sehat secara jasmani dan rohani," ujarnya.

Pemkab Bangka Tengah meprioritaskan program pembangunan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat pada 2025, selain peningkatan ekonomi kerakyatan.

Daerah itu mulai melakukan peluncuran program makan siang bergizi dan gratis di SDN 1 Namang, sebagai komitmen yang kuat dalam mewujudkannya.

"Peluncuran kita mulai di penghujung tahun, nanti realisasinya secara serentak dilaksanakan pada 2025, dan kita tentu saja meminta dukungan dari pihak DPRD," ujarnya.

Ketua DPRD Bangka Tengah Batianus mendukung penuh komitmen pihak eksekutif untuk memprioritaskan program makan bergizi untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.

"Secara anggaran sudah disediakan, tinggal eksekusinya saja, dan tentu saja kami minta dukungan berbagai pihak agar program ini berjalan sesuai harapan," ujarnya.

Madiun -

Kejari Kota Madun menetapkan mantan Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Madiun, Sudarmadi jadi tersangka korupsi. Sudarmadi jadi tersangka korupsi penyalahgunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) atau Fasos/Fasum pada Perumahan Puri Asri Lestari (PAL) senilai Rp 2,4 miliar.

"Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari penyidikan yang mendalam setelah penyidik memperoleh lebih dari 2 alat bukti sehingga ditemukan tindak pidana terkait penyalahgunaan aset negara atau aset Pemerintah Kota Madiun," ujar Kajari Kota Madiun Dede Sutisna kepada wartawan Senin (9/12/2024).

Menurut Dede, kasus tersebut, berawal dari pihak pengembang PT PLP mengajukan permohonan pengembangan perumahan di Jalan Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro,
Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun tahun 2012.

Adapun siteplan awal yang diajukan oleh pihak pengembang yakni untuk membangun 38 unit rumah, berdasarkan penggabungan dua sertifikat tanah menjadi satu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

"Pengajuan permohonan pihak pengembang tersebut, pihak Pemkot Madiun menetapkan hanya 35 unit rumah yang diperbolehkan untuk dibangun sesuai dalam SKRK/advice planning (siteplan) yang dikeluarkan oleh Pemkot Madiun.

Dalam perjalanannya pihak pengembang dalam mengajukan permohonan pemecahan sertifikat tanah di Kantor BPN Kota Madiun dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Namun pengembang ternyata telah memanipulasi data dokumen perizinan yakni dengan sengaja tetap menggunakan site plan versi pengembang yakni untuk 38 unit rumah.

"Sedangkan Kantor BPN Kota Madiun menyutujui permohonan dari pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB tersebut yang seharusnya sebagian untuk Fasum (dijual)," jelas Dede.

Dede menyebut pihak pengembang berusaha menyerahkan fasos/fasum beberapa kali (2016-2021). Namun tidak diterima Pemkot Madiun karena tidak sesuai dengan advice planning/siteplan yang ditetapkan.

"Pihak Pemerintah Kota Madiun mengharuskan pengembang menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun pihak pengembang telah membangun 3 unit rumah di atas lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH," terangnya.

"Sehingga menyebabkan kekurangan fasilitas untuk masyarakat, pengembang bahkan mengkomersialkan dengan menjual 3 unit rumah tersebut kepada konsumen dengan total nilai jual mencapai lebih dari Rp 1 miliar," imbuh Dede.

Dede menambahkan bahwa selain Sudarnadi yang menjabat Kepala Kantor ATR/BPN Kota Madiun tahun 2011, juga ada dua tersangka lain yakni pihak pengembang Han Sutrisno dan M Tomi Iswahyudi.

"Jadi selain Kepala Kantor ATR/BPN iniisial S juga ada dua tersangka lain dari pihak pengembang. Inisial HS dan TI," tandas Dede.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Madiun Dicky Andi Firmansyah, menyampaikan bahwa niat jahat pengembang perumahan yang melakukan manipulasi fasos dan fasum merugikan banyak pihak, yakni penghuni perumahan hingga negara (Pemkot).

"Jadi warga yang ada di perumahan seharusnya mendapatkan hak-haknya, kemudian Pemerintah bisa menunaikan kewajibannya untuk membangun atau mensejahterakan masyarakat perumahan tersebut serta bertambahnya aset Negara/Pemerintah Kota Madiun," ungkap Dicky.

"Tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun," tandas Dicky.

(abq/iwd)

REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG -- Warga melintasi jalan yang terendam banjir di Dusun Beluk, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (9/12/2024).

Dari data BPBD Kabupaten Jombang, banjir akibat luapan sungai Afvour Watudakon itu merendam ratusan rumah dengan ketinggian bervariasi mulai 30 sentimeter hingga 60 sentimeter, selain itu sebanyak 600 jiwa terdampak serta 55 orang mengungsi ke tempat aman.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong penggunaan dana desa untuk ikut mendukung program Tiga Juta Rumah. Untuk mewujudkan hal ini, kepala desa (kades) akan diundang untuk berkoordinasi.

Menteri PKP, Maruarar Sirait berencana mengundang Asosiasi Kepala Desa untuk mendiskusikan rencana penggunaan dana desa untuk membangun rumah

"Terima kasih tadi ada yang menjelaskan, tolong siapkan undang Asosiasi Kepala Desa, paling tidak kita kasih desain rumah, mungkin bisa membantu dalam membangun rumah dan inilah fungsi fasilitator yang sangat penting," kata Maruarar di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Pernyataan itu disampaikan Maruarat usai melangsungkan rapat antara Komite II DPD bersama Kementerian PKP. Dalam rapat itu, Anggota Komite II DPD, Bustami Zainudin yang diamini Wakil Ketua Komite II DPD, Angelius Wake Kako menyampaikan usulan pemanfaatan dana desa untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.

Dalam rapat tersebut, Maruarar menekankan pentingnya berbagai inovasi di sektor perumahan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat, terutama kaitannya dengan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Tugas pemerintah dalam hal ini bagaimana membuat pembangunan rumah menjadi mudah dan murah terutama buat rakyat kecil. Sebuah kebijakan itu harus pro rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

Antaranews (ANTARA) - Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF) mengabarkan pihaknya telah menerima laporan kebakaran di blok Housing and Development Board di sepanjang Tampines Street pada Senin sekitar pukul 05.40 WIB.

Dalam sebuah unggahan di Facebook, SCDF menyampaikan bahwa setibanya mereka di lokasi, asap hitam terlihat keluar dari sebuah unit di lantai 13.

Sejumlah foto yang dibagikan oleh SCDF menunjukkan dinding yang hangus terbakar di sebuah ruangan dan kerusakan di koridor di luar ruangan itu.

Sebagai tindakan pencegahan, sekitar 50 penghuni dari unit-unit di sekitarnya dievakuasi.

Dua penghuni dari unit yang terdampak telah dievakuasi sebelum kedatangan SCDF.

Mereka diperiksa oleh tenaga paramedis SCDF karena inhalasi asap namun menolak untuk dilarikan ke rumah sakit.

Kebakaran yang menghanguskan berbagai barang di sebuah kamar tidur telah berhasil dipadamkan.

Penyelidikan terkait penyebab kebakaran tersebut masih berlangsung.

Flat HDB merupakan unit perumahan rakyat yang dikembangkan dan dikelola oleh HDB, otoritas perumahan publik Singapura.

Dikenal dengan harganya yang terjangkau dan desainnya yang berpusat pada komunitas, flat-flat itu kini dihuni oleh lebih dari 80 persen populasi Singapura.

Pewarta: Xinhua
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024

Surabaya (ANTARA) - Perusahaan swasta asal Banyuwangi, PT Cendana Indopearls dan PT Disthi Mutiara Suci melaksanakan arahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menggelar kegiatan Bulan Bakti Makan Bergizi Menu Ikan di Desa Kalipait, kabupaten setempat.

Kegiatan ini diisi dengan agenda pemberian makan siang kepada 100 murid yang terdiri dari 40 anak-anak dari TK PGRI 8 Kalipait, 30 murid dari SDN 2 dan 30 murid SDN 4 Kalipait yang dilaksanakan pada Hari Sabtu, 7 Desember 2024.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah mendukung penuh acara ini sehingga berjalan lancar. Dan untuk anak-anak, ayo gemar makan ikan dan makan makanan bergizi lainnya ya," ujar perwakilan PT Disthi Mutiara Suci, Luluk Ermila dalam keterangan tertulis, Senin.

Luluk mengungkapkan menu makan siang yang disiapkan terdiri dari karbohidrat, serat dan protein berupa nasi putih, bakso daging kerang mutiara, nugget ikan kutuk, tumis sayur brokoli dan buncis, buah jeruk dan air mineral.

"Kami memilih menu bakso daging kerang mutiara (Pinctada maxima) karena perusahaan kami sebagai pembudidaya mutiara, selain menghasilkan mutiara yang indah, juga menghasilkan daging kerang yang bergizi tinggi yang sangat bagus untuk pertumbuhan anak," ucapnya.

Luluk mengatakan sedangkan pemilihan menu nugget ikan kutuk atau ikan gabus (Channa striata) karena kandungan gizi yang sangat bagus untuk tulang, mengandung antioksidan, kaya akan vitamin serta manfaat lain yang baik untuk kesehatan dan pertumbuhan anak-anak.

"Di samping itu, pemilihan menu ikan kutuk adalah sebagai upaya untuk mendukung dan mempromosikan budidaya ikan kutuk yang dihasilkan oleh Kelompok Kampung Kutuk, Dusun Purworejo, Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi," ujarnya.

Menu makan siang yang disajikan juga telah diperiksa dan dikaji kandungan gizinya oleh petugas gizi dari Puskesmas Kedung Wungu, Diah.

"Menu yang disajikan ini telah mencukupi kebutuhan harian untuk dalam satu porsi makan siang," ucapnya.

Kepala Puskesmas Kedung Wungu, Rommah memberikan nasehat kepada anak-anak untuk makan makanan bergizi yang dihidangkan oleh ibu di rumah.

"Para orang tua juga lebih memperhatikan asupan gizi anak, serta mendorong para guru agar selalu memotivasi anak-anak untuk makan makanan bergizi terutama menu ikan," ujarnya.

Kepala Desa Kalipait, Supriyono memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bulan Bakti Makan Bergizi Menu Ikan.

"Kami juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan swasta," ucapnya.

Jakarta -

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menginstruksikan jajarannya memastikan bahan baku program makan bergizi gratis terlaksana di berbagai desa se-Indonesia. Dia ingin pasokan bahan baku di tiap desa terpenuhi.

"Coba segera Pak Sekjen, Pak Dirjen dicek makan bergizi gratis itu masuk desa mana saja atau kota mana saja, dicocokkan dan dipastikan di desa itu sebagaimana komitmen Pak Menteri kita bisa mensuplai," kata Ahmad Riza Patria dalam rapat paripurna Kemendes dan PDT di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

Dia mengatakan data itu penting agar pemerintah pusat bisa memetakan penyerahan bantuan bahan baku ke desa-desa. Meski demikian, Riza Patria berharap desa bisa secara mandiri menyediakan bahan baku untuk program makan bergizi gratis.

"Jadi harapan kita di desa itu segera dipastikan apa yang bisa kita suplai apakah berasnya, sayurnya, buahnya, ikannya apa namanya ayamnya, telur dan sebagainya coba dibuat target. Katakanlah tahun ini tidak boleh satu kabupaten dalam satu desa dalam satu kabupaten membeli di kabupaten lain, ini nggak boleh," ujarnya.

"Di Kabupaten Lebak itu nggak boleh nanti memenuhi kebutuhan desa di kabupaten Lebak. Itu harus beli dari kabupaten lain itu nggak boleh. Harus bisa, nanti dihitung lagi tahun ke berapa desa dalam kecamatan tidak boleh beli dari kecamatan lain, artinya dia harus bisa mensuplai, nah tahun berapa pertanyaannya," imbuh Ariza.

Dia mengatakan, dengan demikian, pemerintah pusat bisa mengukur potensi desa yang bisa memenuhi bahan baku makanan bergizi gratis. Riza menyebut dengan suplai mandiri itu desa tak perlu membeli dari wilayah lain.

"Nanti ke depan tahun berapa di republik ini setiap desa dalam satu kabupaten tidak perlu membeli dari kabupaten lain untuk memenuhi kebutuhan pangannya sekabupaten, sekecamatan, bahkan sedesa. Jadi ini kita baru mencoba berusaha bagaimana setiap desa nanti bisa memenuhi kebutuhan makan gizi gratis, ini masih sedikit kan jumlahnya kan? Nanti pada waktu kapan, setiap desa bisa memenuhi kebutuhan pangannya satu desa bukan hanya kebutuhan makan gratis tapi kebutuhan pangan satu desa," paparnya.

(idn/idn)

JAKARTA - Parung Panjang, sebuah kawasan yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Tangerang, semakin menarik perhatian sebagai lokasi hunian strategis. Dengan akses yang semakin mudah menuju Jakarta dan kota-kota sekitarnya, area ini mengalami perkembangan pesat dalam sektor perumahan.

Oleh karena itu, Samara Land telah mengamati kawasan yang dekat dengan BSD City ini dalam beberapa tahun terakhir sebagai peluang investasi. lokasinya hanya 10 menit dari exit tol Legok (Tol Serpong-Balaraja) dan sekitar 12 menit dari AEON Mall BSD. Akses ke Tanah Abang, Jakarta, pun menjadi lebih mudah dengan adanya moda transportasi kereta yang menggunakan double track. Pengembang properti berpengalaman ini menilai Parung Panjang sebagai lokasi ideal untuk pembangunan perumahan Green Paradise City, yang mengusung tagline "Kota Milenial Cerdas".



"Pembangunan jalan tol dan peningkatan layanan transportasi umum, seperti kereta komuter, telah memudahkan akses ke pusat kota Jakarta. Hal ini menjadikan Parung Panjang sebagai pilihan menarik bagi mereka yang bekerja di ibu kota namun mencari tempat tinggal yang lebih terjangkau dan nyaman," ungkap Presiden Direktur Samara Land, Mochamad Sidik Darmawan dalam siaran pers, Senin (9/12/2024).

Samara Land optimistis, peluncuran proyek The Shizen, yang telah di-launching pada 30 November 2024 lalu dengan mengusung filsafat gaya hidup Jepang dalam konteks kehidupan perkotaan tercermin melalui konsep Hunian Shizen, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara alam dan sirkulasi udara.

"Pilihan yang tepat untuk para milenial yang mencari hunian dekat dengan pusat aktivitas harus mempertimbangkan beberapa faktor. Lokasinya memiliki akses yang baik ke tempat kerja dan fasilitas umum, serta terjangkau dalam hal biaya transportasi bulanan. Ketersediaan opsi yang ekonomis akan menjadi pertimbangan penting bagi milenial," jelasnya.

Desain yang ditawarkan adalah Modern Minimalis, dengan hunian yang estetik dan fungsional mengusung konsep Jepang. Saat ini, tersedia Type Osaka LB 30 / LT 60 dan Type Sakura LB 36 / LT 72. "Mumpung banyak promo, stock terbatas, dan discount PPN, karena tahun depan PPN naik 12%. Jangan sampai kehabisan, bergabung bersama 700 orang customer di Green Paradise City," terangnya.

PELAKU industri real estat dan masyarakat menyambut gembira gebrakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memenuhi kebutuhan hunian.

Sebagaimana diketahui, pembangunan hunian telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan merupakan industri dengan efek berganda pada 185 sektor industri lainnya.

Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP), dan Kementerian Koordinator Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan (KKBIPW) merupakan langkah yang dinanti.

Menjawab kebutuhan hunian di tengah kondisi-kondisi saat ini memang tidak mudah. Data menunjukkan; backlog rumah masih berada pada angka dua digit atau sebesar 10,7 juta rumah.

KPKP kemudian mengambil langkah untuk mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun atau hampir 10 kali lipat dari anggaran sebelumnya.

Upaya ini tentu bagian dari strategi memenuhi target Program 3 Juta Rumah per tahun yang telah dicanangkan.

Target ini tentu saja bukan angka yang kecil, dan mudah dicapai. Sebagai perbandingan, tahun 2023 jumlah rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 223.000 unit, merupakan angka terbesar yang pernah dicapai oleh pemerintah sebelumnya.

Target ambisius memang penting untuk dicanangkan. Selain karena besarnya kebutuhan hunian yang tecermin pada data backlog, juga untuk menjaga kepercayaan dan dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Terutama dalam menarik dan menghimpun dana dari masyarakat seperti program BP Tapera dan kenaikan PPN.

Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai terobosan, bahkan paradigma baru agar target yang demikian besar dapat menjadi lebih realistis untuk dicapai.

Perubahan paradigma bentuk intervensi

Subsidi pembiayaan bukanlah satu-satunya bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Banyak upaya yang dapat membantu masyarakat memiliki rumah antara lain meringkankan pajak dan bea-bea seputar transaksi serta pengadaan lahan oleh negara.

KPKP telah membuka pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas kenaikan anggaran.

Namun, selain peningkatan anggaran, pajak dan bea seputar transaksi hunian adalah topik yang tidak boleh terlewatkan.

Komponen-komponen biaya seputar transaksi hunian mengambil persentase cukup besar antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan meningkat menjadi 12 persen mulai tahun 2025, Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1 persen atau 2,5 persen, serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.

Pemerintah telah memulai dengan ditekennya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengenai pembebasan biaya retribusi BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Adapun kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut masih mengacu pada peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22/Kpts/M/2023.

Intervensi lain yang mendesak untuk dipertimbangkan dan dipersiapkan adalah penyediaan lahan oleh negara.

Selama ini, negara tidak mengambil peranan dalam proses pengadaan dan produksi hunian melalui mekanisme seperti FLPP dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Penyediaan lahan, konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana kawasan hunian sepenuhnya menjadi beban pengembang yang pada akhirnya akan dibebankan ke dalam harga jual konsumen.

Mekanisme FLPP hanya mensyaratkan batasan harga. Oleh karena itu, inisiatif Kementerian PKP untuk menyediakan lahan dapat memembantu akselerasi penyediaan hunian.

Payung hukum yang menjamin hak-hak penghuni yang selama ini menjadi ganjalan juga telah disiapkan pada masa pemerintahan sebelumnya yaitu Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung yang telah diturunkan hingga Keputusan Menteri (Kepmen PUPR No 17 tahun 2021).

Keberadaan SKBG telah didesain untuk mendorong pola hunian vertikal di atas lahan-lahan milik negara, sehingga kementerian saat ini hanya perlu mengakselerasi dan memaksimalkannya untuk penyediaan hunian bagi masyarakat.

Perluasan sasaran penerima bantuan

Besaran bantuan melalui skema FLPP saat ini hampir setara dengan nilai rumahnya sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 2023 realisasi bantuan FLPP sebesar Rp 26,3 triliun dinikmati oleh 229.000 konsumen.

Angka ini ekuivalen dengan Rp 115 juta nilai manfaat per transaksi, di mana harga unit rumahnya sendiri dipatok maksimal sebesar Rp 185 juta (untuk Jabodetabek).

Dari sini bisa kita lihat betapa nilai manfaat per hunian menjadi sangat besar dibanding harga rumahnya itu sendiri.

Target pemerintah untuk membantu 3 juta rumah akan membutuhkan dana 15 kali lipat dari Rp 26,3 triliun jika hanya mengandalkan skema yang sama.

Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah adalah memperbesar sasaran penerima manfaat bantuan dengan memperkecil nilai bantuan per penerima.

Penerima bantuan dapat diperluas dari bracket penghasilan, yang saat ini terbatas pada masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 8 juta (penghasilan gabungan suami istri).

Kelas menengah dengan penghasilan di atas jumlah ini juga perlu dibantu dengan mempertimbangkan setidaknya dua alasan.

Pertama, dengan tingkat penghasilan mereka, nilai bantuan bisa lebih kecil karena mereka sendiri memiliki daya beli yang lebih besar sehingga tidak akan sepenuhnya bergantung pada subsidi.

Kedua, perluasan rentang penerima manfaat menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan dukungan untuk rencana pelaksanaan simpanan wajib BP Tapera yang telah menjadi amanat undang-undang dan peraturan pemerintah.

Sedikit bantuan bagi kelas menengah dapat menghasilkan efek perubahan yang lebih besar.

Perubahan paradigma skema kepemilikan

Tercapainya target 3 juta rumah tidak akan terwujud tanpa akses pembiayaan, di mana pekerjaan tetap dan kolektabilitas menjadi salah satu pertimbangan utama dalam meloloskan pengajuan KPR.

Karena itu, banyaknya masyarakat yang memiliki penghasilan dari bidang informal, serta masyarakat yang terlilit oleh pinjol akan menjadi tantangan pemerintah.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024 menunjukkan, dari 142,18 juta orang yang bekerja, sebanyak 59,17 persen penduduk yang bekerja di kegiatan informal (84,13 juta orang).

Sementara data Pefindo mengindikasikan lebih dari 14 juta warga Indonesia terlilit pinjol dengan Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet mencapai 5 persen dan hampir dari setengahnya ada pada rentang usia 21-30 tahun.

Data-data ini menjadi alarm besarnya jumlah calon nasabah yang berisiko tidak bisa mendapat akses pendanaan untuk memenuhi kebutuhan hunian.

Masalah ini seperti fenomena gunung es yang sangat besar dan untuk menanggulanginya diperlukan perubahan paradigma mengenai skema kepemilikan, pembiayaan, dan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar.

Salah satu perubahan paradigma tersebut hadir dalam skema sewa jadi milik atau Rent-to-own (RTO) yang dirancang sebagai jembatan pra-Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional.

Cara kerjanya, masa Pra-KPR dilihat sebagai rekam jejak kemampuan membayar sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan pemberian fasilitas pembiayaan konvensional pada masa depan seperti KPR.

Selama masa pra-KPR ini, nasabah setiap bulannnya dikenai biaya sewa dan sebagian nilai kepemilikan, yang nantinya akan mengurangi nilai plafon pinjaman.

Kedisiplinan membayar biaya bulanan inilah yang dapat dijadikan pertimbangan, sehingga nasabah dapat “lulus” ke pembiayaan konvensional.

Skema ini juga menghindari bank dari risiko pada awal-awal masa tenor yang dianggap sebagai masa kritis.

Karena pada masa pra-KPR ini status kepemilikan belum beralih kepada nasabah, proses pengalihan ke nasabah berikutnya jika diperlukan, dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Paradigma baru yang ditawarkan skema RTO merupakan kesempatan bagi nasabah untuk memperbaiki kolektabilitas dan kondisi keuangan selama masa pra-KPR.

Setelah mengikuti skema sewa jadi milik ini, nasabah diharapkan menjadi layak untuk mendapat fasilitas pembiayaan konvensional seperti KPR.

Kemudahan yang ditawarkan oleh skema RTO, memungkinkan nasabah yang belum memenuhi persyaratan KPR untuk dapat menghuni rumah idamanannya, menghindari kenaikan harga, dan memberi motivasi untuk kehidupan yang lebih baik baik.

Inovasi dan kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan untuk memenuhi target pemenuhan 3 juta rumah per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto membutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari pengembang.

Adapun, program 3 juta unit rumah setiap tahunnya ini terdiri dari 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di perdesaan maupun pesisir.

Saat ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah membuat peta jalan untuk mencapai program 3 juta rumah per tahun.

Sejumlah upaya yang akan digunakan dalam mendukung program 3 juta rumah, antara lain dengan kolaborasi antar stakeholder perumahan, program pengadaan rumah gratis dengan skema corporate social responsibility (CSR), dan perumahan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Kemudian, dengan memanfaatkan lahan dan bangunan milik BUMN, serta rumah susun yang idle.

Ulasan tentang program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Minggu (8/12/2024):

Mimpi Prabowo Bangun Giant Sea Wall Terganjal Keterbatasan Dana

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menjaring investor dalam pembangunan dalam proyek jumbo tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Berdasarkan hitungan Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan tanggul pantai sepanjang 1 kilometer membutuhkan biaya sekitar Rp1 triliun sehingga untuk pembangunan Tanggul Pantai mulai dari Provinsi Banten sampai Kota Surabaya, Jawa Timur diestimasikan akan membutuhkan biaya mencapai Rp600 triliun.

Biaya pembangunan Tanggul Pantai itu juga belum mencakup penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya dimana jika diestimasikan total bisa mencapai Rp800 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa presiden telah bertemu delegasi bisnis Japan Indonesia Association (Japinda) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

Dalam pertemuan dibahas berbagai hal, termasuk mengenai rencana skema kerja sama yang berpotensi dijalankan keduanya, baik itu skema pemerintah ke pemerintah (G2G) atau secara bisnis ke bisnis (B2B). Menurutnya, segala kemungkinan masih terbuka untuk terjadi antara kedua belah pihak.

Kolaborasi dan Komitmen Pengembang Kunci Realisasi Program 3 Juta Rumah

Dalam pembangunan rumah 3 juta unit per tahun, Kementerian PKP berusaha mendapatkan lahan secara gratis dan murah.

Selain itu, salah satu dukungan kebijakan dalam program 3 juta rumah yakni telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5 persen kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp7 juta sampai Rp9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait.

Dia menilai kolaborasi dan kontribusi pengembang dalam program 3 juta rumah sangat dibutuhkan di tengah keterbatasan anggaran. Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp5,2 triliun sehingga tidak mencukupi pembangunan 3 juta unit rumah tanpa dukungan dan kerja sama dari pelaku usaha swasta.

Bank Ramai-ramai Lakukan Penjenamaan Baru

Sejumlah bank melakukan penjenamaan baru sejalan dengan strategi bisnis di industri perbankan yang mencakup perubahan merek, nama, hingga logo perusahaan.

Terbaru, PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) yang sebelumnya dikenal sebagai Bank BTPN, resmi mengadopsi nama baru, SMBC Indonesia, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2024.

Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar menjelaskan perubahan nama ini dilakukan demi mengintegrasikan keunggulan lokal Bank BTPN dengan reputasi global Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), sebagai kelompok keuangan terbesar di Jepang.

“Kami memiliki visi jangka panjang untuk terus menyediakan layanan yang solutif, layanan finansial yang solutif bagi konsumen di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, dikutip pada Kamis (5/12/2024).

Ke depan, dengan penjenamaan baru atau rebranding ini, menurutnya, SMBC Indonesia terus berupaya melayani seluruh segmen pasar dengan pendekatan perbankan universal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mengembangkan bisnis secara seimbang di semua segmen, mulai dari ritel hingga korporasi.

Memangkas Biaya dan Latensi Multi-Cloud

Pasar komputasi awal (cloud computing) di kawasan Asia Pasifik dan Jepang (APJ) terus bertumbuh seiring dengan transformasi digital, berkembangnya titik interaksi mayantara, serta tren kecerdasan buatan (artificial intelligent).

Pertumbuhan pasar komputasi awan ini seiring dengan meluasnya transformasi digital, yakni penggunaan teknologi untuk mentransformasikan proses analog menjadi digital semakin intens di semua organisasi, baik yang privat, maupun publik.

Transformasi digital merupakan proses berkelanjutan, dan organisasi terus beradaptasi dengan lanskap digital yang terus berubah. Indonesia, seperti diakui World Digital Competitiveness Ranking (WDCR), mengalami percepatan transformasi digital sejak 5 tahun terakhir.

Hal ini ditunjukkan oleh peringkat daya saing digital Indonesia yang meningkat. Bila pada 2022 di level 51, pada 2023 meningkat signifikan ke posisi 45. Bahkan, daya saing digital Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.

Utak-atik Defisit BPJS Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menghadapi risiko beban jaminan kesehatan yang lebih tinggi dari penerimaannya sehingga defisit terjadi. Kenaikan tarif pun menjadi salah satu opsi solusi yang tak terpisahkan tetapi belum menjadi ketetapan untuk mengantisipasi defisit BPJS Kesehatan.

Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan iuran JKN sampai Oktober 2024 telah mencapai 109,62%, yang berarti beban yang dibayarkan lebih tinggi dari iuran yang didapat.

BPJS Kesehatan mencatat penerimaan iuran sebesar Rp133,45 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan sebesar Rp146,28 triliun. Dengan kondisi ini, dia menyebut bahwa kenaikan tarif 10% pun tak mampu menutup defisit.

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menilai anggaran subsidi energi LPG 3 kilogram (Kg) dan subsidi BBM Pertalite tak tepat sasaran lantaran sebagian besar dinikmati oleh masyarakat menengah atas.

Untuk itu, Satgas Perumahan diketuai oleh Hashim S. Djojohadikusumo yang merupakan adik dari Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar alokasinya dialihkan untuk anggaran subsidi sektor properti.

“Anggaran subsidi ini [subsidi energi dan BBM] lebih baik dialokasikan kepada program-program yang lebih mendesak, seperti subsidi perumahan,” jelas Tim Satgas Perumahan dalam Buku Putih, dikutip Minggu (8/12/2024).

Lebih lanjut, nantinya peralihan subsidi tersebut bakal digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan MBR hingga mengentaskan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog.

Adapun, dalam buku terkait penguatan sektor perumahan itu dituliskan bahwa hingga akhir 2024 ini sebanyak 9,9 juta keluarga masih belum memiliki hunian. Ditambah lagi, ada sebanyak 26,9 juta rumah tangga masih tinggal di rumah yang tak layak huni.

Bila diperinci, backlog kepemilikan rumah paling tinggi terjadi di Pulau Jawa. Kemudian Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Sebelumnya, hal senada juga sempat disampaikan oleh Anggota Satgas Perumahan sekaligus Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto. Nantinya, alih fungsi anggaran subsidi BBM dan energi itu akan digunakan untuk subsidi angsuran perumahan bagi masyarakat.

“Jadi subsidi LPG, bensin, dan gas itu kan saat ini kalau dihitung kurang tepat sasaran. Nah ini mau ditransformasikan menjadi kepada rakyat langsung untuk pembayar angsuran [rumah] pada saatnya,” jelasnya.

Joko memberikan gambaran, saat ini subsidi energi hingga bahan bakar yang dikucurkan pemerintah sendiri per tahun mencapai Rpp250 triliun. Untuk itu, apabila alokasi tersebut benar terjadi maka efisiensi anggaran subsidi dinilai dapat lebih ditingkatkan.

“Yang saya dengar seprti itu tapi kita tunggu. Karena begini, untuk subsidi itu per tahun Rp250 triliun ada LPG, Solar dan bensin [Pertalite] dan bayangkan kalau yang nerima orang yang punya mobil itu kan rata-rata kalau 1 mobil itu sekitar Rp600.000 hingga Rp800.000, nah yang dapat subsidi berarti kan orang yang mampu dong? nah itu yang akan ditransformasikan,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Yogyakarta akan mengintegrasikan kampung sayur dengan program makan bergizi gratis. Meski saat ini program tersebut belum dijalankan di Kota Yogyakarta, tetapi kampung sayur ini diharapkan dapat men-supply bahan pangan kebutuhan untuk program tersebut nantinya.

“Ini (kampung sayur) kita harapkan supply bahan pangan yang berkualitas baik karena tidak mengunakan bahan-bahan kimia, tapi bahan-bahan organik. Baik dari sistemnya hidroponik, maupun aeroponik, maupun menggunakan pot—pot untuk budi daya,” kata Kepala DPP Kota Yogyakarta, Sukidi saat ditemui di Kompleks Balai Kota Yogyakarta belum lama ini.

Sukidi menuturkan, keberadaan kampung sayur di Kota Yogyakarta sudah cukup banyak. Bahkan, hampir di 45 kelurahan yang ada sudah memiliki kampung sayur.

“Bahkan tidak hanya satu, setiap kelurahan itu ada beberapa desa, kampung (yang memiliki kampung sayur),” ucap Sukidi.

Sukidi menyebut, pembinaan yang dilakukan terhadap kampung sayur ini berbasis kelompok tani. Untuk itu, kampung-kampung sayur yang tergabung dalam kelompok tani ini nantinya akan disinergikan dengan program makan bergizi gratis agar dapat men-supply bahan-bahan pangan.

“Kita ada 288 kelompok tani, belum lagi kelompok perikanan yang ada 160 kelompok, baik kelompok pembudi daya maupun kelompok pemasar. Ini sebenarnya tinggal mensinergikan mandatory dari (pemerintah) pusat untuk yang makan bergizi gratis ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto menyebut pihaknya sudah siap untuk mengimplementasikan program makan bergizi gratis. Meski begitu, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

“Implementasinya kita masih menunggu arahan dari pusat,” kata Sugeng.

Sugeng menuturkan, pihaknya sudah menyiapkan segala sesuatunya terkait penerapan program itu nantinya. Termasuk menyiapkan anggaran, meski Sugeng belum menuturkan detail anggaran untuk penerapan program makan bergizi gratis ini.

“Yang pasti dari policy, kebijakan ini kita sudah kondisikan, kita antisipasi. Tapi jangan tanya kami menyediakan apa, berapa. Kami akan menyediakan sesuai jalannya waktu,” ungkap Sugeng.

“Policy dari Pak RI 1, Pak Prabowo, Presiden, kita tetap mengapresiasi untuk kita selalu siap kapan pun implementasi itu betul-betul akan dioperasionalkan. Kalau warning terkait dawuh, sudah, kesiapan sudah,” lanjutnya.