JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, program sarapan gratis akan dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas utama bagi sekolah-sekolah kurang mampu.

Namun, pelaksanaannya masih menunggu persetujuan penuh dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Di awal kalau memang diizinkan tentunya seperti yang kita rencanakan di daerah-daerah yang membutuhkan. Terutama di kelompok-kelompok masyarakat atau sekolah-sekolah yang tidak mampu di tempat-tempat yang seperti itu,” ujar Pramono Anung saat ditemui di Gedung BPAD Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Namun untuk penentuan jumlah sekolah yang ditunjuk dan teknis pelaksanaannya akan difinalisasi setelah mendapat arahan dari BGN

“Tapi kami akan mempersiapkan jumlahnya nanti akan kami finalkan setelah ada arahan dari BGN,” ungkap Pramono.

Sebelumnya, program sarapan gratis yang digagas oleh Pramono dan Rano sempat batal dilaksanakan setelah mendapatkan arahan dari pemerintah pusat.

Pramono menyebutkan, pembatalan itu didasarkan pada instruksi BGN yang melarang pemerintah daerah menjalankan program serupa dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Larangan ini disampaikan oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam acara retret kepala daerah di Magelang beberapa waktu lalu.

“Jadi, pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” ujar Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Namun, situasi berubah setelah Dadan Hindayana, memberikan lampu hijau bagi Pemprov Jakarta untuk menjalankan program sarapan gratis, khususnya bagi siswa SMP dan SMA.

“Iya jika melaksanakan tidak masalah. Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat," ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan juga memastikan, BGN tidak memiliki masalah dengan program sarapan gratis itu dan siap bersinergi dengan Pemprov Jakarta.

“BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN," ungkap Dadan.

Untuk itu, Pramono berencana untuk menemui Kepala BGN pada Rabu (11/3/2025) untuk membahas lebih lanjut mekanisme program sarapan gratis ini.

“Besok kami akan bertemu dengan Badan Gizi Nasional, tapi kami sudah berkomunikasi sebelumnya. Apapun keputusan mereka, tentu akan kami tindaklanjuti. Pemerintah Jakarta siap, apakah nanti diizinkan menjalankan sarapan gratis atau harus dengan mekanisme lain, semuanya akan dibahas besok," ungkap Pramono

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung dijadwalkan untuk bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Rabu (12/3/2025).

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kelanjutan program sarapan gratis yang sempat terhambat oleh larangan dari pemerintah pusat.

Pramono menegaskan, Pemprov akan mematuhi keputusan BGN mengenai implementasi program tersebut.

"Besok, kami akan bertemu dengan Badan Gizi Nasional, tapi kami sudah berkomunikasi sebelumnya. Apapun keputusan mereka, tentu akan kami tindaklanjuti," ungkap Pramono saat ditemui di Gedung BPAD Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Pramono mengatakan bahwa Pemerintah Jakarta siap menjalankan programnya.

Namun, apakah program sarapan gratis akan diizinkan atau harus menggunakan mekanisme lain, masih akan dibahas dalam pertemuan besok.

Sebagai langkah antisipasi, Pramono telah menyiapkan opsi lain jika program sarapan gratis tidak mendapat persetujuan penuh.

Salah satu alternatifnya adalah mengalihkan anggaran program tersebut untuk merenovasi kantin-kantin sekolah di seluruh Jakarta.

"Tentunya untuk itu ada dua alternatif yang dilakukan apapun putusannya kita siapkan," ujarnya.

Jika program sarapan gratis tetap dapat dijalankan, Pemprov Jakarta akan memprioritaskan sekolah-sekolah yang paling membutuhkan, terutama yang berada di kawasan kumuh.

"Terutama di kelompok-kelompok masyarakat atau sekolah-sekolah yang tidak mampu di tempat-tempat yang seperti itu," jelasnya.

Namun, penentuan jumlah sekolah yang ditunjuk dan teknis pelaksanaannya akan difinalisasi setelah mendapatkan arahan dari BGN.

"Kami akan mempersiapkan jumlahnya nanti akan kami final setelah ada arahan dari BGN, kami rapat sehabis ini," tutup Pramono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan bidang Kedaulatan NKRI Lenis Kogoya menyebutkan, dapur untuk program makan bergizi gratis (MBG) di Papua akan dikelola langsung oleh masyarakat lokal.

"Nantinya, dapur masak akan berada di sekitar lokasi dan dikelola oleh masyarakat sendiri," kata Lenis dalam keterangannya, yang dibagikan Biro Informasi dan Humas Setjen Kemenhan RI, Selasa (11/3/2025).

Ini disampaikan Lenis saat mengunjungi SD Kebun Sirih di Kabupaten Mimika, Papua, dalam rangka sosialisasi MBG, Senin (10/3/2025).

Dengan dikelola masyarakat Papua, menurutnya, keamanan pangan bagi anak-anak dalam program MBG akan terjamin.

"Ini adalah program dari mereka untuk mereka, yang juga akan memberdayakan lahan-lahan milik masyarakat," ujar Stafsus Menhan ini.

Lebih lanjut, Lenis juga menekankan pentingnya peran guru dalam memberikan pemahaman yang benar kepada anak-anak, agar mereka mendapatkan asupan makanan bergizi yang aman dan berkualitas.

Selain itu, dia mengeklaim anak-anak Papua siap menerima MBG.

"Program MBG sangat membantu orangtua di Papua, karena mereka sekaligus mendapatkan edukasi pola gizi yang sehat dan seimbang bagi anak-anaknya," nilai Lenis.

Ia juga berpandangan, program MBG dapat menggerakkan program perekonomian di wilayah Papua.

Sebelumnya diberitakan, Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan empat standar kemitraan untuk menjaga kualitas makanan.

Standar tersebut meliputi pemenuhan terkait kebutuhan kalori untuk setiap tahap kebutuhan.

Kemudian, yang kedua, memenuhi komposisi gizi, yaitu 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat.

Ketiga, higienis, dan terakhir keamanan.

"Nah, ini yang menjadi patokan kami," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat ditemui di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025).

Dadan menyebut, masalah keracunan dan makanan yang belum matang sering terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum terbiasa memasak dalam jumlah besar.

"Karena untuk bisa memasak, yang biasa masak 1-10, untuk bisa masak 1.000-3.000, butuh waktu membiasakan sampai kematangannya cukup, sampai rasanya sama," ucap dia.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabarekraf), Teuku Riefky Harsya, mengadakan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung BGN, Jakarta, Senin, 10 Maret 2025. Pertemuan membahas kolaborasi strategis dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mendukung kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia.

Riefky menekankan pentingnya kerja sama antara Kemenekraf dan BGN dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif. Dia menyatakan siap kerja sama dalam pelaksanaan Program MBG, khususnya dalam pelatihan memasak serta pengembangan menu berbahan dasar lokal. Selain itu, Kemenekraf akan menyediakan chef profesional untuk melatih juru masak yang terlibat dalam program tersebut.

"Kolaborasi antara Kemenekraf dan BGN sangat strategis untuk meningkatkan kemajuan ekonomi kreatif Indonesia," ujar Riefky dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Kemenekraf mendukung berbagai program inovatif dan kreatif, termasuk industri film animasi nasional. Salah satu contohnya adalah animasi Jumbo, yang dapat dikaitkan dengan Program MBG untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keseimbangan gizi.

"Kemenekraf siap berkolaborasi dengan BGN dalam pelaksanaan Program Makan Siang Gratis (MBG), terutama dalam pelatihan masak dan pengembangan menu baru dengan bahan dasar lokal," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyambut baik kolaborasi ini. Dia menilai bahwa kerja sama dengan Kemenekraf akan membuka peluang pelatihan bagi juru masak serta pengembangan menu berbahan dasar lokal, yang berkontribusi dalam menciptakan makanan lezat dan bergizi.

"Kolaborasi ini membuka peluang untuk melaksanakan pelatihan juru masak dan pengembangan menu baru dengan bahan dasar lokal, sehingga meningkatkan kemampuan juru masak dalam menciptakan makanan yang lezat dan bergizi," ujar Dadan.

Dadan juga menegaskan pentingnya kerja sama dengan industri kreatif kuliner guna meningkatkan kapasitas dan kualitas makanan dalam Program MBG. Dalam waktu dekat, kolaborasi antara Kemenekraf dan BGN akan diwujudkan melalui pelatihan juru masak serta pengembangan animasi Jumbo yang terkait dengan Program MBG. Inisiatif ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan bergizi, sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

"Dalam waktu dekat, kolaborasi antara Kemenekraf dan BGN akan direalisasikan melalui pelatihan juru masak dan pengembangan animasi Jumbo yang terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG)," tegas Dadan.

Khusus wilayah II Provinsi Papua dan Papua Tengah, saya merekomendasikan semua anak-anak Papua yang memasak, mama-mama bikin kebun untuk nanti memasak sayur,

Nabire, Papua Tengah (ANTARA) - Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Letkol Tituler Lenis Kogoya menyatakan sekolah-sekolah di Papua akan diberdayakan menjadi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kepala sekolah membuat dapur umum, untuk beberapa sekolah tolong sediakan lahan. Khusus wilayah II Provinsi Papua dan Papua Tengah, saya merekomendasikan semua anak-anak Papua yang memasak, mama-mama bikin kebun untuk nanti memasak sayur," katanya saat mengunjungi SD YPK Sion, Nabire, Papua Tengah, Selasa.

Lenis menegaskan dapur atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja, minimal sebanyak 47 orang, dengan tiga orang tenaga dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menambahkan seluruh SPPG di Papua akan dikelola oleh masyarakat lokal, termasuk Lembaga Masyarakat Adat (LMA), agar menyerap lebih banyak tenaga kerja.

"Kepala-kepala sekolah bikin kebun semua untuk MBG, jadi kita mesti tegas, sayur yang didatangkan dari Jakarta, kita berhentikan semua. Semua orang harus bikin kebun, sayurnya dari kebun kita, karena uang ada di sana, jadi uang ada untuk masyarakat, anak-anak kita dapat sayur, makan yang bergizi," ucapnya.

Ia menjelaskan pengelolaan SPPG di masing-masing wilayah akan diserahkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pemuda Adat, yang sebagian besar merupakan masyarakat lulusan SMP hingga SMA yang selama ini belum mendapatkan pekerjaan.

"Pengelolanya ini adalah Satgas Pemuda Adat, lembaga adat ini kan kuat ya, itu yang kita percayakan, umurnya mungkin masih lulusan SMP, SMA, tetapi itu kita percayakan untuk mengatur logistik, jadi sekitar 50 orang (per SPPG)," ujar dia.

Sementara itu Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Dr Junus Simangunsong mengatakan MBG dapat membantu orang tua agar tidak khawatir anak-anaknya menjadi malas belajar karena belum sarapan.

"Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi anak-anak kita malas belajar karena belum sarapan. Semua siswa mulai dari PAUD hingga SMA, semua harus jadi anak yang sehat dan kuat," ucapnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menyambut Program MBG.

"Kita sambut Makan Bergizi Gratis untuk mendukung pendidikan yang bermutu bagi semuanya," tutur Junus.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Siswa SMPN 1 Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), diberi donat sebagai menu Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ada juga kurma dan buah lainnya. Pada hari berbeda, para siswa diberikan menu berupa roti, kurma, dan apel.

"Hari Jumat (8 Maret 2025) menunya donat yang ada lubang, ada meses-nya. Ada juga kurma dan buah apel yang kecil," ujar siswa kelas 8 SMN 1 Komodo berinisial A, Senin (10/3/2025).

"Tadi menunya roti, di dalamnya ada daging yang hancur. Ada juga kurma dan buah jeruk kecil," lanjut dia.

A adalah siswa non-muslim di sekolah tersebut. Ia mengaku tak kenyang menyantap menu donat maupun roti itu.

"Tidak kenyanglah, cuma makan donat satu potong atau roti satu potong," ujar A.

"Kalau saya maunya menu tetap ada nasi. Ada daging," imbuhnya.

Penyedia MBG Manggarai Barat dari Yayasan Sejahtera Desaku, Kosmas Janggat, membenarkan menu roti dan donat tersebut. Menurut dia, menu tersebut berlaku secara nasional selama masa puasa.

"Pertimbangan dari pusat untuk seluruh Indonesia memang begitu. Dari BGN (Badan Gizi Nasional) seperti itu untuk bulan puasa ini. Tidak pakai nasi, menu kering semuanya," kata Kosmas.

"Ada roti, kompiang (roti khas Manggarai), kami ganti-gantilah, ada buah. Bulan puasa memang seperti itu menunya. Kami tidak pakai nasi, tidak pakai sayur," lanjut dia.

Menurut dia, menu MBG dibuat seperti itu agar siswa bisa membawa pulang ke rumah masing-masing. Menu MBG tersebut dimakan saat berbuka puasa di rumah pada sore harinya.

"Supaya mereka jangan makan di sekolah, bawa di rumah," tandas Kosmas.

Program MBG dilaksanakan di Manggarai Barat mulai 17 Februari lalu. Sejauh ini, baru enam sekolah di Manggarai Barat yang terpilih untuk program MBG. Sekolah-sekolah tersebut berada di Kota Labuan Bajo. Yakni SMPN 1 Komodo, SDI Wae Mata, SDN Lancang, SDN Batu Cermin, SDN Labuan Bajo 2, dan SDIT Persaudaraan.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, diminta tidak hanya merevitalisasi kantin sekolah, tetapi juga membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) dengan standar hotel.

Usulan ini didorong oleh Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta yang menilai bahwa membangun dapur MBG lebih efektif karena dapat mengontrol kualitas gizi makanan yang disajikan di sekolah.

"Kami usulkan itu, karena ini lebih baik daripada hanya memperbaiki kantin yang belum mampu mengontrol kualitas gizi makanan yang dijual,” ujar Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jakarta Yudha Permana dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Menurut Yudha, konsep dapur di sekolah ini telah diterapkan di berbagai negara maju seperti Jepang.

Dengan program tersebut, para pedagang kantin yang selama ini berjualan di sekolah dapat diberdayakan. sebagai tenaga kerja di dapur MBG.

Adapun program perbaikian kantin sekolah ini dinilai dapat menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemprov Jakarta dapat membangun infrastruktur dapur, sementara pemerintah pusat melalui BGN menyediakan tenaga koki hingga bahan makanan.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini berkelanjutan sehingga ekosistemnya jadi programnya sukses,” kata Yudha.

Sebelumnya diberitakan, rencana Pramono dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk menghadirkan program Sarapan Gratis bagi siswa sekolah terhalang restu pemerintah pusat.

Program yang digagas Pramono-Rano pada awal masa kampanye mereka pada Oktober 2024 itu kini resmi diganti dengan proyek renovasi kantin sekolah.

Pembatalan progam tersebut disampaikan langsung oleh Pramono dalam acara pembubaran tim sukses mereka di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

“Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono.

Pramono menuturkan, program Sarapan Gratis untuk siswa di sekolah diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.

Pemerintah pusat meminta agar gagasan itu diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.

Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.

“Jadi, pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.

Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat. Untuk itu, ia bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.

PANDEGLANG, iNews.id- Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten viral di media sosial. Menu yang disajikan dinilai netizen memaksakan.

Akun Instagram @Bantenraya diposting sebuah cuplikan gambar yang memperlihatkan menu MBG berupa singkong rebus,telur puyuh, susu UHT, pisang dan kurma.

Postingan itu pun dibanjiri komentar netizen baik yang pro maupun kontra. Akun @ranabangpak misalnya. Dia menuding menu yang disiapkan terlalu memaksakan. "Semoga muridnya menikmati, hadeuh terlalu dipaksakan akibat janji kampanye,"tulis akun tersebut di kolom komentar.

Sementara akun @abdulazzam_30 memberikan komentar berbeda dengan yang lainnya. Dia menilai seharusnya para pelajar bersyukur. "Bersyukur lah pada ga tau diri ini anak SD," tulisnya.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Handi Kiswan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dari unit dapur MBG di Kecamatan Menes membenarkan bahwa menu MBG pada Senin (10/3/2025) berupa singkong rebus, telur puyuh, pisang, susu dan kurma. "Iya pak (betul),"kata Handi.

Menurut dia, menu MBG sehari-harinya berubah. Apalagi saat bulan ramadhan, menu yang disiapkan disesuaikan untuk berbuka puasa.

"Menu bulan ramadhan itu untuk berbuka, setiap hari ganti menunya," tuturnya. 

Editor: Kastolani Marzuki

Cahaya Manthovani bersama dengan Aden Bajaj, Plt. Kadis Pendidikan DKI Purwo Susilo, Yayasan Inklusi Pelita Bangsa bagi-bagi takjil di SLB 07 Jakarta Timur. Kegiatan sosial ini disebut sebagai sinergi dengan program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sebagai makhluk sosial, kita ditakdirkan untuk hidup bersama sehingga kita membutuhkan orang lain dalam menjalani hidup ini," kata Cahaya Manthovani kepada wartawan, Senin (10/3/2025).

Dia mengatakan manusia diciptakan untuk saling membantu. Cahaya mengatakan kegiatan sosial saling berbagi ini akan melipatgandakan kebahagiaan.

"Kebahagiaan tidak akan habis hanya karena membaginya bahkan kebahagiaan bertambah ketika kamu bersedia untuk berbagi," ucapnya.

Kegiatan sosial ini disebut sebagai sinergi dengan program pemerintah Makan Bergizi Gratis. (dok Istimewa)

Kegiatan sosial ini dilaksanakan dengan tema Tebar Kebaikan. Dia mengatakan kebaikan semestinya disebarkan kepada banyak orang.

"Menurut saya semua orang yang berbahagia harus berbagi karena melalui berbagi kebahagiaan tersebut akan terlahir kembali, dan saya memiliki keyakinan bahwa ketika anda berbagi dengan orang lain sebagian dari apa yang anda miliki, dan apa yang tersisa akan dilipat gandakan dan bertumbuh," ungkapnya.

Cahaya berharap kegiatan sosial berbagi ini dapat menginspirasi orang banyak. Dia berharap kegiatan berbagi kebahagiaan terhadap orang-orang yang berkekurangan tidak berhenti.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua akan memacu perekonomian masyarakat lewat swasembada pangan yang akan memberi dampak positif untuk memberdayakan perusahaan-perusahaan lokal.

"Visi dari MBG ini memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, kemudian MBG akan berkomunikasi dengan perusahaan digital, budaya, dan lingkungan dan berkolaborasi dalam program peningkatan gizi yang berkelanjutan," kata Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini di Gedung Eme Neme Yauware, Timika, Provinsi Papua Tengah, Senin.

Niken menegaskan selama ini permasalahan gizi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, misalnya stunting atau kurang gizi kronis, kekurangan berat badan, hingga kelebihan berat badan berakar dari pola makan yang salah dan tidak seimbang.

"Oleh karena itu di dalam program MBG ini, kita salah satunya adalah memperkenalkan komposisi gizi yang lengkap, ada karbohidrat, protein, ada juga sayur-sayuran dan buah-buahannya, jadi itu yang kita perkenalkan di MBG untuk bisa melakukan perbaikan gizi yang baik untuk masyarakat Indonesia," ujar dia.

Niken juga mengemukakan, satu SPPG setidaknya berpotensi menyerap 50 tenaga kerja.

"Jadi, di dalam satu dapur itu ada 50 orang yang dikerjakan untuk mempersiapkan paket-paket makanan bergizi gratis. Untuk wilayah jamgkauannya sekitar 3.000 sampai 3.500 penerima makanan. Jadi, satu dapur bisa mengerahkan 50 pekerja yang tiga orangnya adalah staf BGN, yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan," tuturnya.

Sementara itu. Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Lenis Kogoya yang juga hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut menegaskan seluruh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Papua akan dikelola oleh masyarakat lokal, termasuk Lembaga Masyarakat Adat (LMA) agar menyerap lebih banyak tenaga kerja.

"Kepala-kepala sekolah bikin kebun semua untuk MBG, jadi kita mesti tegas, sayur yang didatangkan dari Jakarta, kita berhentikan semua, semua orang harus bikin kebun, sayurnya dari kebun kita, karena uang ada di sana, jadi uang ada untuk masyarakat, anak-anak kita dapat sayur, makan yang bergizi," katanya.

Salah seorang Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Taman Kanak-Kanak (TK) Marthen Luther Regina Mansawan mengatakan para kepala sekolah masih menunggu arahan dari Dinas Pendidikan setempat untuk memulai MBG di Papua.

Menurutnya, selama ini kecukupan gizi para siswa di Papua belum bisa terkontrol dengan baik mengingat para orang tua cenderung hanya memberikan uang saku tanpa mengetahui apa yang dibeli anak-anaknya di sekolah.

"Mereka hanya kasih uang saku saja, kan tidak tagu kita apa yang dibeli anak-anak itu di sekolah, mereka cenderung jajan saja sembarangan seperti snack, dan makanan-makanan yang gizinya kurang, sedangkan kalau ada MBG kan orang tua tidak perlu khawatir lagi anaknya makan apa di sekolah, sudah ada sarapannya," kata Regina.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, PADANG - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatra Barat menyatakan telah melakukan pendataan penerima makan bergizi gratis (MBG) dan telah menentukan titik dapur di seluruh wilayah di Sumbar.

Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi mengatakan pemprov telah menyerahkan data penerima MBG di Sumbar ke Badan Gizi Nasional, dimana terdapat jumlah penerima hampir sebanyak 2 juta orang, yang terdiri dari pelajar mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sederajat, SMA sederajat, balita, hingga ibu hamil.

“Begitupun untuk dapur umumnya, kami telah menyampaikan ke badan gizi, untuk seluruh kabupaten dan kota di Sumbar membutuhkan 600 dapur umum untuk pelaksanaan MBG,” katanya, Senin (10/3/2025).

Dia menjelaskan penentuan 600 dapur itu setelah mengukur kebutuhan penyaluran di sebuah wilayah. Dimana untuk satu titik dapur umum itu syaratnya maksimal menjangkau radius 3,5 km, atau 30 menit jarak tempuh, atau mendistribusikan untuk 3.500 penerima MBG.

Medi menyebutkan dengan telah diterimanya data-data untuk pelaksanaan MBG itu, pelaksanaan MBG di Sumbar mulai dilaksanakan secara bertahap di sejumlah kabupaten dan kota.

“Untuk mulai serentak belum, tapi beberapa daerah sudah mulai, seperti di Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, dan daerah lainnya. Tapi memang belum bisa berkelanjutan setiap harinya, karena ada kendala sejumlah hal,” ujarnya.

Kendala yang dihadapi itu telah ditemukan di Pariaman, dimana pembungkus MBG menimbulkan tumpukan sampah baru. Sehingga membuat pelaksanaan MBG di Pariaman itu, saat ini masuk dalam tahap evaluasi.

“Jadi untuk pelaksanaan MBG di Sumbar ini setiap daerah itu bertahap tentunya, karena anggarannya itu dari pusat,” sebutnya.

Medi menyampaikan peran Pemprov Sumbar dalam pelaksanaan MBG ini yakni membantu fasilitasnya, seperti lokasi dapur yang memungkin menggunakan fasilitas aset pemerintah daerah, seperti gedung dan bangunan lainnya. Sementara untuk modal membeli sejumlah kebutuhan MBG, dihendel oleh APBN melalui badan gizi.

“Kami berharap masyarakat bersabar untuk MBG,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Gubernur Pramono Anung untuk fokus membangun dapur makan bergizi gratis (MBG), dibanding merenovasi kantin sekolah.

"Kami mengusulkan untuk membangun dapur MBG berkualitas standar katering atau hotel bintang lima di kantin sekolah," kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Yudha Permana di Jakarta, Senin.

Menurut dia, keberadaan dapur MBG bisa menghasilkan makanan berkualitas karena fokus pada pemenuhan gizi anak-anak.

Usulan tersebut kata Yudha, untuk menyikapi rencana Pramono yang mengalihkan program sarapan bergizi gratis untuk merenovasi kantin sekolah.

Kebijakan ini keluar setelah Pramono berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, bahwa program MBG menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Daripada revitalisasi kantin sekolah yang belum bisa mengontrol kualitas makanan dan minuman yang dijual, mending bangun dapur MBG," ujarnya.

Yudha mengatakan, nantinya pedagang dan atau yang selama ini bekerja di kantin sekolah, bisa diberdayakan di dapur MBG. Konsep dapur ini juga telah diadopsi lebih dahulu di negara maju seperti Jepang.

Menurut dia, langkah ini bisa sebagai wujud kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah soal pemenuhan gizi anak-anak sekolah.

Kolaborasi itu yakni pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas infrastruktur berupa dapur, sedangkan Pemerintah Pusat melalui BGN menyiapkan koki dan kebutuhan pokok untuk MBG.

"Jadi, ada kolaborasi, dari APBD mempersiapkan infrastruktur dapurnya sedangkan dari pemerintah pusat menyiapkan SDM, alat makan hingga bahan makanannya," kata dia yang juga Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta ini.

Yudha menambahkan bahwa pembangunan dapur MBG bisa jauh lebih efisien jika dibangun di dekat sekolah.

Dia meyakini, di setiap sekolah ada kantin yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG.

"Nanti kami akan suarakan dalam pembahasan APBD-P tahun 2025, bahwa anggaran yang disiapkan oleh Pemprov DKI untuk MBG kalau tidak salah Rp2,5-3 triliun. Kami mau mencoba usulkan pada rapat Komisi E nanti, supaya dana tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur berupa dapur MBG dan lokasinya di sekolah," katanya.

Yudha meyakini, membangun dapur MBG tidak akan menyalahi aturan karena kantin masih menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Apalagi pembangunan dapur bisa menjadi ekosistem yang baik dalam menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa 'sustainable' (berkelanjutan) sehingga ekosistemnya jadi," tambahnya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025