Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait buka-bukaan soal minimnya anggaran untuk pembangunan program tiga juta rumah.

Ara mengungkapkan, untuk tahun anggaran 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman disebut hanya mengantongi alokasi pagu sebesar Rp 5,07 triliun.

“Saya anggarannya Rp 5 triliun dan dari Rp 5 triliun itu kita breakdown. Kita akan menerapkan paling tinggi tentang keterbukaan publik,” tegasnya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10).

Pada kesempatan yang sama, Ara turut membandingkan alokasi anggaran Kementerian Perumahan yang jauh menurun bila dibandingkan dengan alokasi anggaran Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada 2024.

Pada saat itu, Ditjen Kementerian Perumahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14 triliun. Namun, dengan anggaran lumayan jumbo itu juga disebut hanya mampu merealisasikan pembangunan rumah rakyat hanya sekitar 200.000 unit.

“Tahun 2024 dikasih Rp 14 triliun, tapi yang terbangun 200.000-an unit, itu anggaran Rp 14 triliun,” sebutnya.

Pasalnya, kata Ara, kala itu alokasi anggaran Ditjen Perumahan banyak yang difokuskan untuk pembangunan hunian di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun demikian, Ara mengaku tetap optimis untuk bisa merealisasikan program tiga juta rumah dengan sebaik mungkin. Di mana, pada tahap awal konsentrasi pembangunan bakal difokuskan untuk pengadaan rumah susun (rusun) dengan alokasi mencapai Rp 3,53 triliun.

Perincian pembangunan rusun itu untuk membangun hunian vertikal TNI, ASN dan Hankam di IKN, lanjutan pembangunan rusum MBR terdampak IKN sebanyak 44 unit hingga renovasi 10 tower rusun Wisma Atlet Kemayoran.

Kemudian, alokasi untuk pengadaan rumah swadaya dianggarkan sebesar Rp 747 miliar untuk mendukung pembangunan rumah swadaya melalui skema BSPS dan direalisasikan lewat program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Berikutnya, alokasi pembangunan rumah khusus senilai Rp 105 miliar, rumah umum dan komersial Rp 121 miliar, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya Rp 575 miliar.

Jadi saya tidak bisa basa-basi, Irjen saya nanti akan berasal dari Kejaksaan Agung

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP berasal dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Jadi saya tidak bisa basa-basi, Irjen saya nanti akan berasal dari Kejaksaan Agung," ujar Maruarar Sirait dalam diskusi Program 3 Juta Rumah bersama pemangku kepentingan di Jakarta, Senin.

Maruarar juga meminta Irjen tersebut untuk membuat sistem yang benar dan transparan di Kementerian PKP.

"Saya sudah minta Irjennya, membuat sistem, bagaimana jika ada whistleblower dan sebagainya. Jadi jangan coba-coba, karena kita dari awal sudah buat sistem yang benar dan transparan," katanya.

Selain itu, Maruarar juga akan membuat call center bagi publik untuk melaporkan jika ada dugaan korupsi, pungli, dan pemerasan yang ada di Kementerian PKP.

"Nanti saya akan buat, call center pengaduan, kalau ada dugaan korupsi, pungli, pemerasan yang ada di Kementerian PKP," katanya.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan izin agar Kementerian PKP terbebas dari korupsi, terbuka dan transparan dimulai dari perencanaan.

"Presiden Bapak Prabowo juga sudah izinkan Ketua Satgas Perumahan Bapak Hashim Djojohadikusumo untuk kita berusaha membuat kementerian ini menjadi kementerian yang tidak basa-basi, tidak ada korupnya, tapi juga dengan sistem untuk supaya bebas dari korupsi, dimulai dari perencanaan," katanya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengutamakan kepentingan rakyat kecil terutama terkait penyediaan hunian yang layak.

Maruarar memimpin Kementerian PKP yang bertugas mensukseskan Program Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta unit rumah untuk masyarakat.

Hal itu tentunya membutuhkan kerja sama dan koordinasi lintas sektor baik Kementerian/ Lembaga pemerintah serta dukungan dari berbagai pihak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengonfirmasi, program pembangunan 3 juta rumah yang akan dijalankan pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan target annual atau tahunan.

“Ternyata setelah dipelajari bukan 3 juta (rumah) per periode. Kita mau bikin 3 juta setahun, jadi 5 tahun total 15 juta,” kata Hashim dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (28/10/2024).

Hashim menilai, program 3 juta rumah tersebut dapat mengatasi isu backlog atau kondisi kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat.

Selain itu program ini memberikan akses perumahan murah bagi masyarakat dan menggerakan ekonomi. Namun, sambung Hashim, yang perlu dipikirkan adalah funding pendanaan.

Saat ini ada beberapa perusahaan yang berpotensi terlibat dalam program ini.

Mereka adalah Agung Podomoro Land, Agung Sedayu Group, Alam Sutera Realty, Ciputra Development, Lippo, Pakuwon Jati, Paramount, Sinar Mas, Summarecon Agung, dan Bumi Benowo Sukses Sejahtera (BBSS).

BBSS merupakan anak perusahaan dari Agung Alam Anugrah (AAA) Group yang bergerak di pergudangan dan ruko.

Sejak pelantikan Prabowo, harga sahamnya melonjak dari Rp 71 menjadi Rp 240 per lembar.

Sebagai perusahaan properti, BBSS menyatakan kesiapannya untuk menyuplai lebih dari 60 persen terhadap total 1 juta kuota hunian vertikal di wilayah perkotaan.

Hingga kini, BBSS memiliki total lahan hampir 200 hektar di berbagai kota, dengan berbagai macam proyek properti mulai dari pergudangan, residensial, komersial (ruko) hingga apartemen. Bahkan perusahaan ini masih memiliki lahan seluas 15 hektar di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyinggung kehidupan warga Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, bernama Suni yang tinggal bersama 12 anggota keluarga dalam satu rumah.

Potret kepadatan penduduk di Tanah Tinggi itu disampaikan Pramono dalam debat kedua Pilkada 2024 Jakarta, Minggu (27/10/2024) malam.

Penelusuran Kompas.com ke Tanah Tinggi, nuansa padat penduduk nan kumuh terlihat di Jalan Tanah Tinggi, tak jauh dari Kantor Kelurahan Tanah Tinggi. Banyak pedagang makanan hingga barang bekas yang menyemuti tepi jalan.

Sekitar 300 meter dari lokasi tersebut, tepatnya di belakang pos RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, terdapat permukiman padat penduduk.

Di lokasi ini, berderet rumah permanen yang berdiri berimpitan tak beraturan. Warga yang memasuki kawasan ini pun tak bisa melenggang bebas begitu saja.

Sebab, saking padatnya hunian di sini, akses jalan warga sangatlah sempit. Diameter lebar jalan kurang dari satu meter, sehingga jalan ini hanya bisa dilalui oleh satu orang saja.

Bagian atas jalan tersebut tertutup atap rumah warga. Hal ini menyebabkan sirkulasi udara di sekitar akses jalan sangat terbatas, sehingga terasa begitu pengap.

"Secara kasat mata memang tidak layak huni. Dari segi fisik bangunan rumah, juga akses jalan sempit, enggak ada ventilasi udara," kata Ketua RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Imron Buchori ketika ditemui Kompas.com di lokasi, Senin (28/10/2024).

Adapun RW 12 merupakan satu di antara wilayah Kelurahan Tanah Tinggi yang masuk kategori permukiman padat penduduk.

Kepadatan penduduk di RW 12 tersebar di enam RT dari total 11 RT di wilayah tersebut. Sebaran tersebut mencakup, RT 5, RT 6, RT 7, RT, 8, RT 9, dan RT 10.

Secara keseluruhan, wilayah RW 12 mempunyai luas sekitar 3,5 hektar dengan jumlah penduduk mencapai 1600 KK dan 2200 jiwa.

Imron mengatakan, jika dilihat dari jalan utama, wilayahnya terlihat tertata rapi dan tidak ada persoalan kepadatan penduduk.

Namun, hal itu terlihat kontras ketika memasuki wilayah RW 12. Banyak hunian tidak layak berjejalan.

"Bahkan sampai detik ini juga, sampai tidak ada ruang yang mencukupi untuk tinggal," ucap dia.

Imron mengungkapkan, kepadatan penduduk di wilayahnya terlihat dari jumlah penghuni dalam satu rumah. Terdapat satu rumah berukuran 2 x 3 meter yang dihuni oleh 14 jiwa.

"Ini salah satu bentuk contoh, rumah ukuran 2 x 3 meter dihuni sampai 14 jiwa. Dari nenek sampai cucu," katanya.

Dengan kondisi tersebut, banyak warga yang memanfaatkan halaman Balai Sekretariat RW 12 sebagai tempat beristirahat.

Hal ini karena rumah mereka tak cukup menampung anggota keluarga untuk istirahat, sehingga mau tak mau mereka beristirahat di fasilitas sosial maupun fasilitas umum.

"Banyak yang tidur di sini (balai RW). Mau pagi, mau siang, kadang-kadang mereka beragam. Kalau kerja malam, tidurnya pagi. Kalau kerja pagi, tidurnya sore di sini," imbuh dia.

untuk melihat rumah susun yang sudah selesai terbangun tapi yang menempati masih sedikit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri BUMN Erick Thohir akan mengunjungi Kawasan Industri Batang di Jawa Tengah untuk meninjau rumah susun di kawasan tersebut yang direncanakan pada Sabtu 2 November 2024.

"Hari Sabtu (2/11), saya bersama Menteri BUMN Bapak Erick Thohir akan ke Batang, Jawa Tengah untuk melihat rumah susun yang sudah selesai terbangun tapi yang menempati masih sedikit," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, dia bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akan berkunjung ke Wisma Atlet pada Jumat, 1 November 2024.

"Saya hari Jumat (1/11) dengan Bapak Mensesneg akan ke sana (Wisma Atlet) jam 16.00 WIB, sedangkan jam 14.00 saya ke Rumah Susun Pasar Rumput terkait open house," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga akan membicarakan terkait Wisma Atlet dengan Mensesneg.

"Itu nanti kita bicarakan, terkait Wisma Atlet kewenangannya di Mensesneg," katanya.

Menurut dia, dengan pendekatan seperti itu diharapkan aset-aset pemerintah yang sudah ada dan telah dibangun dapat diberdayakan untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat kecil.

"Yang penting ke depan kita coba selesaikan. Dengan pendekatan seperti ini mudah-mudahan kita sudah bisa dari yang ada kita berdayakan, saya rasa kita mesti kreatif menjadi birokrat itu dan memberdayakan yang ada yang belum dipakai," kata Maruarar.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah per tahun juga diperlukan inovasi yang di luar kebiasaan (out of the box).

inovasi-inovasi tersebut diperlukan untuk memecahkan masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah.

"Sebagai birokrat tidak bisa hanya bekerja rutinitas dan menyerah terhadap anggaran yang ada dan birokrasi yang ada," ujarnya.

Dirinya juga akan mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset hunian yang telah dibangun pemerintah.

"Salah satunya Rusun Pasar Rumput yang kemarin saya kunjungi. Kondisi rusun sudah bagus, layak dan unit itu sudah dipasarkan dengan harga sewa Rp3,5 juta, itu bagaimana tepat sasaran untuk rakyat kecil. Akhirnya saya minta dihitung ulang biaya sewanya ketemu harga Rp1,25 juta sehingga terjangkau untuk rakyat kecil," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Saya minta hari Jumat (1/11) kita sudah open house dan sistemnya sudah jalan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta pembukaan pendaftaran (open house) Rumah Susun atau Rusun Pasar Rumput bagi rakyat kecil pada Jumat 1 November 2024.

"Saya minta hari Jumat (1/11) kita sudah open house dan sistemnya sudah jalan," ujar Maruarar di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Minggu.

Menurut dia, open house Rusun Pasar Rumput bagi masyarakat kecil ini penting agar tidak kalah dengan pengembang perumahan swasta.

"Tolong dibuka dan kita tidak boleh kalah dengan swasta, jadi nanti calon peminat bisa melihat unit rusun," katanya.

Selain itu, open house Rusun Pasar Rumput juga memudahkan calon peminat untuk dapat memilih unit rusun yang akan mereka sewa.

"Jangan sampai mereka beli kucing dalam karung, jadi mesti transparan," kata Maruarar.

Dirinya menambahkan bahwa open house Rusun Pasar Rumput tersebut rencananya akan digelar pada Jumat 1 November pada pukul 14.00 WIB.

"Jadi hari Jumat jam 14.00 WIB, kita open house di sini dan kita sudah bisa menawarkan ada loket, untuk sosialisasinya dari Selasa 29 Oktober secara terbuka," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meninjau progres penghunian Rumah Susun Sewa (Rusun) Pasar Rumput di Jakarta, Minggu (27/10).

Maruarar mengatakan, tinjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengutamakan kepentingan rakyat kecil terutama terkait penyediaan hunian yang layak.

"Ini adalah perintah Presiden untuk mengutamakan rakyat kecil," katanya.

Terkait harga sewa, Maruarar meminta kepada PD Pasar Jaya selaku pengelola untuk memberikan harga sewa yang terjangkau untuk membantu rakyat kecil.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi permasalahan yang menimpa rakyat miskin.

Selain masalah yang berkaitan dengan pangan, upaya juga mereka terus lakukan dalam menyediakan kebutuhan papan. Sejatinya sudah banyak program yang dilaksanakan pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk memiliki rumah.

Di era Jokowi saja misalnya, sejak tahun pertama pemerintahannya, Jokowi langsung menggeber Program Sejuta Rumah. Dengan menggandeng para pemangku kepentingan di sektor perumahan, pemerintahannya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah berupaya menggenjot penyediaan rumah.

Memang, pada tahun pertama pelaksanaan program tersebut banyak kendala yang dihadapi pemerintahan Jokowi. 

Tantangan itu salah satunya berasal dari ketersediaan pasokan listrik. Itu membuat masyarakat yang ingin membeli rumah kesulitan karena hunian yang mereka ingin miliki tidak bisa di KPR kan imbas infrastruktur yang tak lengkap.

Selain pasokan listrik dan infrastruktur, pelaksanaan program sejuta rumah juga terkendala oleh penyediaan lahan, harga, sertifikasi dan proses perizinan pembangunan. 

Karena masalah itu, pelaksanaan Program Sejuta Rumah sempat tersendat di awal-awal pelaksanaan. Mengutip data Sekretariat Kabinet, pada 2015 misalnya, program hanya terealisasi 699.700 unit, 2016 805.169 unit, 2017 sebanyak 904.758 unit.

Namun setelah itu, program berjalan kencang.

Pada 2018 misalnya, Program Sejuta Rumah berhasil terealisasi 1.132.621 unit, 2019 1.257.852 unit. Tapi pada 2020 lalu, karena terhambat Covid-19 realisasi turun jadi  965.217 unit rumah.

Namun, angka itu berhasil diperbaiki lagi pada 2021 menjadi 1.105.707 rumah.

Lalu, pada 2022 realisasi program satu juta rumah  sebanyak 1.117.491 unit, naik dari tahun sebelumnya. Angka itu terdiri dari 835.597 unit untuk MBR dan 281.894 sisanya non MBR.

Realisasi program itu juga kembali naik pada 2023, yakni menjadi 1.217.794 unit. Angka itu terdiri dari 1.010.142 unit untuk MBR dan 207.652 unit non MBR.

Khusus 2024, telah ditetapkan prognosis sebesar 1.042.738. Sementara, hingga akhir Juli, capaian program satu juta rumah baru mencapai 617.622 unit atau 59.23 persen dari total target nasional.

Angka tersebut meliputi pembangunan bagi MBR sebesar 484.119 unit dan non MBR 133.503 unit di seluruh Indonesia.

Tak hanya membangun, pemerintah juga menyediakan sejumlah fasilitas pembiayaan demi membantu masyarakat memiliki rumah.

Bantuan salah satunya diberikan dalam bentuk fasilitas KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Salah satu warga milenial Hafidz Febriansyah mengatakan pihaknya tetap memburu rumah bersubsidi karena gaji yang dimilikinya sudah memenuhi syarat KPR dari perbankan. 

"Punya rumah di masa sekarang jauh lebih baik. Investasi," kata Hafidz.

Pria tersebut akhirnya memutuskan untuk membeli rumah di kawasan Tigaraksa, Banten yang dinilai strategis karena dekat dengan pelbagai fasilitas.

Warga milienial lainnya, Deny mengatakan dirinya memutuskan untuk mencicil 20 tahun pembelian rumah. "Tidak apa-apa, umur saya masih 31," kata dia beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan terkait KPR FLPP sejak 2010 sampai 2023 kemarin, pemerintah telah menggelontorkan dana Rp79,77 triliun untuk membiayai pembangunan 1.169.579 unit rumah MBR dengan nilai sebesar Rp100,32 triliun.

Bantuan pembiayaan itu telah banyak dirasakan jutaan masyarakat.  Mengutip detik.com, salah seorang guru SDN Pantai Harapan Jaya 04, Bekasi, Jawa Barat Via Octaviani mengaku dengan fasilitas ini akhirnya ia bisa memiliki rumah.

Bahkan, prosesnya sangat cepat dan kondisi bangunan rumah pun cukup bagus.

"Cepat dan efektif prosesnya. Bangunan dan kondisi rumahnya pun bagus, meskipun rumah subsidi tapi berkualitas." ungkap Via beberapa waktu lalu.

Senada, salah satu penghuni Perumahan Indirisma Regency 2, Malang Jawa Timur Muhammad merasakan manfaat dari pembiayaan program FLPP. Menurutnya, proses pengajuan KPR FLPP mudah dan harganya terjangkau.

"Program FLPP sangat membantu kami untuk memiliki rumah yang layak. Kami merasa beruntung karena perumahan ini dekat dengan tempat wisata alam, yang membuat lingkungan kami lebih nyaman dan sehat. Selain itu, proses pengajuan KPR FLPP relatif mudah dan terjangkau, yang sangat bermanfaat bagi keluarga kami," ujar Muhammad.

Meski pemerintahan Jokowi sudah berakhir, dukungan pemerintah bagi masyarakat untuk memiliki rumah akan terus dilakukan pemerintah. 

Keberlanjutan program ini bisa dilihat dari visi dan misi pemerintahan Prabowo yang akan membangun 3 juta rumah per tahun dan menaikkan anggaran sektor perumahan. 

Visi pembangunan itu juga ia sampaikan saat debat Pilpres 2024 yang digelar pada Februari 2024 lalu.

Saat itu, ia mengatakan akan membangun 3 juta rumah bagi masyarakat kurang mampu. Rumah akan dibangun di pedesaan, pesisir dan perkotaan.

Nah, untuk menggeber pelaksanaan program itu, Prabowo menunjuk Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Fahri Hamzah menjadi wakilnya.

Usai dilantik Maruarar Sirait bakal menjalankan beberapa strategi untuk memenuhi target Prabowo tersebut. Salah satu yang sudah terlintas di pikirannya adalah membangun rumah di atas tanah PT KAI dan hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Untuk mewujudkan itu memang butuh waktu. Ia menegaskan butuh persiapan mulai dari konsep hingga aturan hukum.

Ara mengamini pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Di lain sisi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan," katanya selepas pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10).

"Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (PT Kereta Api Indonesia), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," tambah Ara.

Namun, Ara menegaskan masih harus mempelajari detail-detail di lapangan. Ini termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.

Ia juga menyebut akan mengutamakan rumah bagi prajurit TNI. Menurutnya, ini salah satu target yang mesti dicapai Kementerian Perumahan.

"Intinya, kita dengan kerja sama semua pihak, kita yakin. Dan juga saya akan mendorong teman-teman pengusaha swasta, para developer, pengusaha di bidang lainnya untuk bersama-sama berlomba-lomba buat yang kebaikan, bermanfaat. Bisa bergotong royong di tempat usahanya," tutur Ara.

"Misalnya, ada lahan dari BUMN atau TNI, itu bisa dibantu teman-teman dari swasta. Jadi, kita harus bergotong royong dengan semua kekuatan, karena masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi memang harus masif, bergotong royong, dari aset yang ada baik dimiliki negara maupun sitaan," imbuhnya.

Maruarar Sirait mengaku siap mendengarkan masukan dari semua pihak. Ini juga mencakup pandangan dari akademisi, pengamat, pelaku usaha, hingga calon konsumen atau pemilik rumah.

Ia menekankan Kementerian Perumahan perlu mendengar segala masukan secara sistematis. Harapannya, upaya ini bisa membuat gerak kementerian yang dipimpinnya lebih komprehensif.

"Niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya sehingga semua merasa nyaman. Kita harus melakukan efisiensi yang kuat sehingga dananya tidak boleh dikorupsi sehingga bisa membangun lebih banyak rumah," tutup Ara.

Pembangunan 3 juta rumah itu pun disambut positif oleh BTN. Mereka menyebut, program itu bisa menghasilkan transaksi sekitar Rp400 triliun per tahun.

JAKARTA - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyambut baik kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Kabinet Merah-Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (21/10) lalu. Hal itu menandai adanya perhatian yang positif dari pemerintah terhadap sektor perumahan.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan kehadiran kementerian yang mengurusi sektor perumahan merupakan bentuk keseriusan dan keberpihakan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat dari kota hingga desa, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perumahan.

?Adanya kementerian sendiri ini patut kita syukuri, karena berarti ada keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap industri perumahan nasional setelah melihat bahwa sektor perumahan ternyata memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menyerap banyak tenaga kerja, menekan stunting pada anak dan efektif mendukung pengentasan kemiskinan. Itu semua inline dengan semangat propertinomic REI,? ungkapnya, Kamis (24/10/2024).

Menurut Joko, adanya kementerian khusus perumahan berarti akan ada kebijakan yang mendorong akselerasi pembiayaan dan perbaikan regulasi menjadi lebih baik. Kebijakan pembiayaan diharapkan semakin memberi kemudahan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, demikian pula kebijakan regulasi yang baik akan positif karena ada kepastian berusaha termasuk prosedur perizinan yang mudah dan cepat seperti diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

?Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya agar hasil yang dicapai dapat berbeda. Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah,? kata CEO Buana Kassiti Group itu.

Untuk itu, anggota Satgas Perumahan tersebut mendorong kementerian yang saat ini telah terbentuk menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif. Ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, disimplifikasi dan diharmonisasi.

REI sebagai pelaku usaha optimistis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menuntaskan berbagai hambatan terkait pasokan dan permintaan perumahan. Kementerian ini, kata Joko, nantinya akan menjadi konduktor, regulator dan juga eksekutor dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di lapangan. Dia juga merasa yakin berbagai persoalan yang muncul akan dapat diselesaikan bersama.

Lebih lanjut, nantinya REI berharap dapat segera duduk bersama dengan setidaknya 5 kementerian yang beririsan kuat dengan sektor perumahan untuk mengharmonisasikan berbagai kebijakan. Kelima kementerian itu antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai pengelola Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

?Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu,? ujar Joko Suranto

Partisipasi REI

Pemerintahan Prabowo Subianto menjadikan sektor perumahan sebagai salah satu pintu masuk untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Melalui penyediaan perumahan layak huni akan dibangun sebanyak 3 juta unit rumah setiap tahun, dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan.

Joko Suranto menegaskan, REI siap berpartisipasi dan diandalkan pemerintah untuk pembangunan 3 juta rumah, baik di perkotaan maupun di pedesaan Di pedesaan, partisipasi asosiasi perusahaan properti tertua dan terbesar di Tanah Air itu dapat dilaksanakan lewat pola pendampingan.

Menurutnya, REI bersedia memberikan program coaching dan mentoring untuk meningkatkan kemampuan kelompok komunitas desa dalam membangun rumah sesuai standar pemerintah. Terlebih, REI telah memiliki badan pendidikan dan diklat (diklat) yang berpengalaman. Bahkan, REI juga dapat menjadi mitra pembangunan.

?Anggota kami tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan merupakan pengembang lokal skala kecil yang jika dibutuhkan dapat diandalkan sebagai mitra dari komunitas atau entitas pembangunan desa,? ungkapnya.

Disebutkan, pendekatan pembangunan rumah di pedesaan akan diprioritaskan bagi masyarakat yang sudah memiliki tanah tetapi belum bisa membangun. Nantinya akan ada mekanisme subsidi angsuran dari pemerintah termasuk untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal (berpenghasilan tidak tetap). Selain itu, program ini akan menyasar pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang menurut data mencapai 26 juta rumah.

Selain berpartisipasi dalam pembangunan 2 juta rumah di pedesaan karena akan membuka lebih banyak kawasan dan pasar hunian baru hingga ke pedesaan, REI juga siap mendukung pembangunan 1 juta rumah di perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal (high rise). Pembangunan apartemen terjangkau ini akan dilakukan di atas lahan milik pemerintah, BUMN maupun BUMD yang sudah diinventarisasi.

?Data Satgas Perumahan, di DKI Jakarta saja ada 140-an pasar yang di atas lahan tersebut bisa didorong untuk lahan pembangunan hunian. Tanah sitaan dari Kejaksaan Agung pun memungkinkan, namun legalitasnya harus sudah clear and clean dulu,? jelas Joko Suranto.

Permintaan hunian di perkotaan dinilai sangat besar. Pasalnya, ke depan hampir 70% masyarakat Indonesia akan tinggal di perkotaan, namun lahannya semakin terbatas. Karena itu, arah pembangunan hunian harus tegas diarahkan ke penyediaan apartemen terjangkau agar masyarakat lebih dekat ke lokasi bekerja.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) telah resmi dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto, terpisah dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Pengembang Realestat Indonesia (REI) menyambut baik hadirnya Kementerian PKP dan menyebut ini sebagai perhatian yang positif dari pemerintah terhadap sektor perumahan di Indonesia.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan kehadiran kementerian yang mengurusi sektor perumahan merupakan bentuk keseriusan dan keberpihakan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat dari kota hingga desa, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perumahan.

"Adanya kementerian sendiri ini patut kita syukuri, karena berarti ada keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap industri perumahan nasional setelah melihat bahwa sektor perumahan ternyata memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menyerap banyak tenaga kerja, menekan stunting pada anak dan efektif mendukung pengentasan kemiskinan. Itu semua inline dengan semangat propertinomic REI," kata Joko seperti yang dikutip pada Jumat (24/10/2024).

Menurut Joko, adanya kementerian khusus perumahan mendorong akselerasi pembiayaan dan perbaikan regulasi menjadi lebih baik. Termasuk ada kepastian mengenai prosedur perizinan yang mudah dan cepat.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya agar hasil yang dicapai dapat berbeda. Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah," ungkapnya.

Untuk itu, dibutuhkan pula peran dari anggota Satgas Perumahan untuk mendorong kementerian yang saat ini telah terbentuk menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif. Ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, dilakukan simplifikasi, dan diharmonisasi.

Nantinya REI berencana ingin mengatur agenda duduk bersama dengan setidaknya 5 kementerian yang berhubungan dengan sektor perumahan. Kelima kementerian itu antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai pengelola Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu," ujar Joko Suranto.

Selain itu, REI juga akan memberikan program coaching dan mentoring sebagai bentuk partisipasi dalam realisasi program 3 juta rumah. Lewat program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok komunitas desa dalam membangun rumah sesuai standar pemerintah.

Sebelumnya, Satgas Perumahan sempat mengungkapkan pembangunan rumah di pedesaan akan diprioritaskan bagi masyarakat yang sudah memiliki tanah tetapi belum bisa membangun. Nantinya akan ada mekanisme subsidi angsuran dari pemerintah termasuk untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal (berpenghasilan tidak tetap). Selain itu, program ini akan menyasar pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang menurut data mencapai 26 juta rumah.

REI juga akan mendukung pembangunan 1 juta rumah di perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal (high rise). Rencananya pembangunan apartemen ini akan dilakukan di atas lahan milik pemerintah, BUMN maupun BUMD yang sudah diinventarisasi.

"Data Satgas Perumahan, di DKI Jakarta saja ada 140-an pasar yang di atas lahan tersebut bisa didorong untuk lahan pembangunan hunian. Tanah sitaan dari Kejaksaan Agung pun memungkinkan, namun legalitasnya harus sudah clear and clean dulu," jelas Joko Suranto.

Permintaan hunian di perkotaan dinilai sangat besar. Pasalnya, ke depan hampir 70% masyarakat Indonesia akan tinggal di perkotaan, namun lahannya semakin terbatas. Oleh karena itu, arah pembangunan hunian harus tegas diarahkan ke penyediaan apartemen terjangkau agar masyarakat lebih dekat ke lokasi bekerja.

(aqi/abr)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk bergerak cepat mengeksekusi program 3 juta rumah untuk perumahan rakyat.

Salah satu strategi yang ia bakal lakukan adalah membangun rumah tersebut di atas tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta aset sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pria yang akrab disapa Ara itu menegaskan butuh waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan strategi tersebut, mulai dari konsep hingga aturan hukum.

Menurutnya, pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan," katanya selepas pelantikan di Istana Kenegaraan Jakarta, Senin (21/10).

"Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (KAI), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," tambahnya.

Namun, Ara menegaskan masih harus mempelajari detail-detail di lapangan, termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.

Ia berharap program pembangunan perumahan rakyat ini bisa segera dilaksanakan sebelum 100 hari pemerintahan Prabowo.

"Ini kan bulan Oktober, November, Desember, saya berharap 100 hari program kerja Pak Presiden Prabowo, kita sudah bisa mulai membangun. Hari ini saya tambah semangat dengan adanya apa yang disampaikan dan dukungan penuh dari Pak Jaksa Agung," kata dia.

Sementara itu, Burhanuddin mengatakan rencana pemanfaatan tanah sitaan ini akan segera dilakukan. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan segera memberikan kejelasan soal berapa luas tanah hasil sitaan yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Beliau (Maruarar) mengambil cerita ada tugas yang harus dilakukan oleh beliau untuk pembangunan sekitar 5 juta rumah. Dan ini memang memerlukan suatu support bersama dan ini tugas-tugas kita bersama," ucap Burhanuddin usai pertemuannya dengan Ara di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (22/10).

Jika dilihat secara garis besar, strategi ini bertujuan baik bagi keluarga yang belum memiliki rumah. Namun, apakah ada risiko dibalik wacana tersebut?

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan sebelum melakukan pembangunan perumahan untuk masyarakat, penting bagi pemerintah untuk mengecek lokasi tanah sitaan Kejagung ataupun tanah 'nganggur' milik BUMN.

Menurutnya, strategi itu sangat mungkin untuk dilakukan asal memang letak tanahnya strategis. Contoh, jika letak tanah terlalu jauh dari tempat bekerja sang pemilik rumah, maka dikhawatirkan pembangunan di lahan 'nganggur' itu akan mubazir.

Nailul melihat salah satu faktor pertimbangan pembelian rumah adalah jarak antara hunian dengan tempat masyarakat bekerja, begitu juga dengan ketersediaan transportasi umum. Jika kedua hal itu tak terpenuhi, pembangunan rumah pun akan sia-sia.

Ia menyarankan pemerintah juga harus memastikan sejumlah hal lain jika sudah mendapatkan lokasi yang strategis, termasuk adanya akses ke transportasi umum.

"Banyak perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terbengkalai karena tidak ditempati. Akhirnya menimbulkan risiko gagal bayar," ujar Nailul kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).

Di samping itu, ia menilai pemerintah juga perlu memastikan tujuan pembelian rumah bukan untuk investasi atau spekulasi, melainkan masyarakat yang betul-betul membutuhkan tempat tinggal.

"Ini yang rumit karena pembangunan dan penjualan tentu tidak semua dari pemerintah. Pemerintah perlu memastikan agar tidak terjadi penyelewengan program," imbuhnya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita tak menutup kemungkinan strategi tersebut memicu risiko yang tidak diinginkan.

Menurutnya, strategi membangun di atas lahan sitaan negara maupun BUMN tak masalah selama proses pemberian konsesinya atau proses pelepasannya ke dunia usaha dilakukan secara baik sesuai dengan aturan yang ada.

Toh, menurutnya, selama ini tanah 'nganggur' milik BUMN juga diberikan kepada masyarakat dalam program sertifikat gratis era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Logikanya kan sederhana, ketimbang lahan tersebut tak produktif dan nganggur, tentu akan lebih baik jika diupayakan menjadi produktif, salah satunya untuk perumahan rakyat yang affordable, bersubsidi, dan bisa diakses dengan lebih mudah oleh kelompok masyarakat yang belum memiliki rumah," ucapnya.

Ronny mengungkap sejumlah persiapan yang perlu dilakukan pemerintah agar strategi dengan niat baik ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pertama, pendataan lahan yang yang telah disita dan telah menjadi milik negara atau BUMN harus jelas. Jangan sampai karena ambisi merealisasikan program perumahan ini, lantas lahan adat, lahan masyarakat, dan lahan milik perusahaan diklaim bersengketa dan diklaim milik negara.

"Jadi datanya harus jelas dan pasti, dengan sokongan legalitas yang jelas," tutur Ronny.

Kedua, penggunaannya harus dipastikan, yakni untuk penyediaan perumahan dengan harga terjangkau di satu sisi dan didukung dengan layanan pembiayaan yang juga aksesibel di sisi lain.

[Gambas:Photo CNN]

Artinya, pemerintah perlu memastikan jangan sampai lahan tersebut lepas ke tangan pengusaha yang justru di kemudian hari membangun perumahan mewah untuk kelas atas, membangun mal, atau kawasan bisnis milik perusahaan di sana.

"Jika itu terjadi, tentu sudah melenceng dari tujuan dibuatnya Kementerian Perumahan Rakyat," tegas dia.

Ia menegaskan pemerintah harus membuat seluruh proses dari pembangunan rumah di lahan-lahan ini transparan agar bisa terpantau oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perumahan rakyat. Hal ini, kata dia, guna mendapatkan umpan balik dari publik jika ada lahan yang tak jelas dan dipakai untuk tujuan lain.

Di samping itu, Ronny melihat pemerintah harus melibatkan pengusaha yang memang telah memiliki reputasi publik dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Jika perlu, dijalankan oleh BUMN perumahan dengan dukungan perbankan BUMN juga. Sehingga jika mereka macam-macam, maka mereka sedang mempertaruhkan harga saham mereka di bursa," tutur Ronny.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menggelar rapat internal dengan sejumlah pejabat di hari pertama mereka bekerja. Pria yang akrab disebut Ara itu melakukan perkenalan dengan pejabat terkait bidang perumahan.

"Tolong bantu saya ya. Saya ingin Kementerian PKP ke depan bisa bekerja secara sistematis, transparan, dan akuntabel, sehingga program perumahan yang dilaksanakan bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan mewujudkan hunian layak bagi masyarakat," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (23/10/2024).

Ara mengatakan akan berbagi tugas dengan Fahri dalam pelaksanaan tugas di Kementerian PKP. Dirinya akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan.

Sementara Fahri akan mengurus internal perkantoran bersama Sekretaris Jenderal yang akan ditunjuk dalam waktu dekat. Ara pun tengah mengurus soal pembagian sumber daya manusia (SDM) hingga permohonan pemenuhan sarana gedung untuk Kementerian PKP.

"Kami juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk pembagian sumber daya manusia serta sejumlah sistem yang telah dikembangkan. Kami juga mengirimkan surat dengan Menteri Setneg untuk permohonan pemenuhan sarana gedung sebagai ruang kerja pegawai Kementerian PKP karena saat ini masih berbagi ruangan dengan Kementerian ATR/BPN," katanya.

Sebagai informasi, Kantor Kementerian PKP berlokasi di Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Gedungnya berada di seberang Kantor Kementerian Pekerjaan Umum. Gedung tersebut merupakan milik aset Kementerian PUPR dan Menteri dan Wakil Menteri PKP akan menempati ruangan di lantai 2 gedung tersebut.

Ara juga menyatakan sedang fokus pada kelembagaan khususnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), pemetaan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam program perumahan serta menyusun agenda jangka pendek, khususnya program 100 hari Kementerian PKP dalam Kabinet Merah Putih.

"Saya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar program perumahan ini bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak. Kami di Kementerian PKP siap melaksanakan Amanah dan menjalankan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mensukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah untuk rakyat," katanya.

Sementara itu, Fahri mengatakan pihaknya akan fokus pada penyelesaian struktur organisasi dan Perpres Kementerian PKP agar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

Ke depannya Kementerian PKP akan berusaha membuat peraturan-peraturan yang mempermudah semua pihak bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan rumah untuk rakyat.

"Kami akan membuat peraturan yang mudah sehingga landasan hukum yang kuat sangat diperlukan. Salah satu tugas Kementerian PKP adalah mengawal pembangunan perumahan melalui regulasi yang sempurna," terangnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada hari pertama bekerja di kantor barunya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah langsung menggelar rapat internal dengan sejumlah pejabat.

Pada rapat perdana tersebut, Menteri PKP menyatakan komitmennya untuk mewujudkan Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Kami di Kementerian PKP siap melaksanakan amanah dan menjalankan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mensukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah untuk rakyat,” katanya saat memimpin rapat internal di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (22/10/2014).

Dalam rapat internal ini, Menteri PKP melakukan perkenalan dengan pejabat terkait bidang perumahan serta memberikan sejumlah arahan terkait program perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan.

“Tolong bantu saya ya. Saya ingin Kementerian PKPbisa bekerja secara sistematis, transparan dan akuntabel sehingga program perumahan yang dilaksanakan bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan mewujudkan hunian layak bagi masyarakat,” jelasnya.

Menteri PKP akan berbagai tugas dengan Wamen PKP Fahri Hamzah dalam pelaksanaan tugas di Kementerian PKP.

Selaku menteri, ia akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan.

Sedangkan Wamen PKP akan mengurusi internal perkantoran bersama Sekretaris Jenderal yang akan ditunjuk dalam waktu dekat.

"Saya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar program perumahan ini bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak,” terangnya.

Sebagai informasi, Kantor Kementerian PKP berlokasi di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tepatnya di seberang Kantor Kementerian Pekerjaan Umum.

Gedung tersebut merupakan milik aset Kementerian PUPR dan Menteri dan Wakil Menteri PKP akan menempati ruangan di lantai 2 gedung tersebut.

Karena itu, koordinasi dengan Kementerian PU untuk pembagian sumber daya manusia serta sejumlah sistem yang telah dikembangkan tengah dilakukan.

Kementerian PKP juga telah menyurati Menteri Setneg untuk permohonan pemenuhan sarana gedung sebagai ruang kerja pegawai Kementerian PKP karena saat ini mereka masih berbagi ruangan dengan Kementerian ATR/BPN.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Ara itu juga menyatakan sedang fokus pada penataan kelembagaan khususnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan pemetaan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam program perumahan.

Penyusunan agenda jangka pendek khususnya program 100 hari Kementerian PKP dalam Kabinet Merah Putih juga akan dilakukan.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, pihaknya akan fokus pada penyelesaian struktur organisasi dan Perpres Kementerian PKP agar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

Selain itu, nantinya Kementerian PKP juga akan berusaha membuat peraturan-peraturan yang mempermudah semua pihak bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan rumah untuk rakyat.

“Kami akan membuat peraturan yang mudah sehingga landasan hukum yang kuat sangat diperlukan. Salah satu tugas Kementerian PKP adalah mengawal pembangunan perumahan melalui regulasi yang sempurna,” tukas Fahri.