JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, biaya per porsi dari program makan bergizi gratis sebesar Rp 10.000 hanyalah rata-rata.

Sebab, kata dia, pemerintah bukan membeli paket makanan, melainkan bahan-bahan pangannya.

"Ya (biaya Rp 10.000 itu) rata-rata. Kan Pak Presiden mengatakan rata-rata. Dan saya tekankan sekali lagi, kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost. Paham kan?" ujar Dadan di Istana, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, angka Rp 10.000 per porsi ditetapkan setelah pihaknya melakukan uji coba di Jawa selama 11 bulan terakhir.

Setelah dilakukan uji coba, pemerintah mendapat biaya rata-rata sebesar Rp 10.000 per porsi.

Dengan demikian, harga per porsi di luar Pulau Jawa bisa lebih atau kurang dari Rp 10.000 itu.

"Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," ucapnya.

"Ini berbasis pengalaman selama 11 bulan. Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price. Itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah kan kita mau lakukan uji coba nih Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ucap Dadan.

Sementara itu, Dadan menyebut anggaran untuk program makan bergizi gratis tetap Rp 71 triliun di APBN.

Pada Desember 2024 ini, pemerintah akan menggelar uji coba makan bergizi gratis di sejumlah daerah, sebelum memulai secara resmi di Januari 2025.

"Ya APBN resminya itu Januari. Kita akan uji coba di Desember ini di 150 titik seluruh Indonesia. Nanti setelah uji coba kita akan dapat di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024) kemarin, Prabowo mengaku ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis.

Hanya saja, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Dia memaparkan, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan.

Dengan demikian, lewat program makan bergizi gratis, satu keluarga bisa menerima Rp 30.000-Rp 40.000 per hari.

"Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30.000 per hari. Ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," kata Prabowo.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang. Tak hanya itu, skema ini juga mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan Kementerian PKP akan mendukung kelanjutan Program KPR FLPP namun dengan proporsi 50 : 50 dari APBN dan perbankan.

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan," ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Desember 2024.
Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dalam komposisi anggaran KPR FLPP jika sebelumnya porsi APBN dan perbankan jika sebelumnya 75 : 25, maka akan diubah menjadi 50 : 50. Dengan demikian akan ada penghematan dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir. Pengembang dan perbankan juga sangat senang jika kuota KPR FLPP ke depan ditingkatkan," jelas dia.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

"Kita mau meningkatkan KPR FLPP tahun depan jadi 800 ribu unit tahun depan. Kami akan meyakinkan DPR, Kemenkeu, BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil. Meskipun program ini diluncurkan bukan pada jaman saya tapi merupakan dari pemerintahan sebelumnya dan memang bagus maka harus di dukung," ungkap dia.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meyakini besaran anggaran makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Cak Imin menjelaskan, penetapan hasil penghitungan itu tidak dilakukan secara terburu-buru, tetapi sudah melewati berbagai simulasi pelaksanaan selama beberapa waktu terakhir.

“Ya tentu semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun sampai pelaksanaan pada Januari dimulai, itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah,” ujar Cak Imin di Gedung DPR RI, Senin (2/12/2024).

Selain itu, pemerintah juga masih terus melakukan simulasi program makan bergizi gratis untuk nantinya diterapkan secara massal pada Januari 2024.

“Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk. Kita tunggu saja,” kata dia.

Cak Imin menambahkan bahwa pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan program makan bergizi gratis melibatkan masyarakat di setiap lokasi pelaksanaan, khususnya ibu-ibu.

Hal tersebut dipertimbangkan karena perempuan dianggap lebih teliti dalam memperhatikan makanan yang bergizi untuk anak-anak.

“Kemarin mulai didiskusikan di tingkat pemerintah bahwa bantuan pangan bergizi ini didorong melibatkan lingkungan. Melibatkan sekolah, melibatkan masyarakat. Itu sedang disimulasikan,” kata Cak Imin.

“Kayaknya juga pada akhirnya juga melibatkan sekolahan, sekolahan tentu melibatkan orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu, Karena kalau ibu-ibu terlibat biasanya lebih detil ya, lebih terjaga,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi menilai, anggaran makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi belum cukup untuk mengurangi stunting di Indonesia.

Nurhadi menuturkan, berdasarkan standar gizi Kementerian Kesehatan, porsi makan bergizi gratis dengan kebutuhan harian lengkap biasanya membutuhkan biaya sekitar Rp 15-20.000 per porsi.

"Indonesia saat ini menghadapi masalah stunting dan kurang gizi pada anak-anak. Jika program ini bertujuan untuk mengurangi stunting, maka anggaran Rp 10.000 bisa dianggap belum cukup," kata Nurhadi kepada Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

Oleh karena itu, Nurhadi mendorong sejumlah penyesuaian dalam program makan bergizi gratis.

Pertama, penyesuaian anggaran atau subsidi dengan menambah subsidi untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar bergizi.

"Kedua, rencana implementasi yang detail: Meliputi strategi pengadaan bahan pangan, efisiensi distribusi, dan pengawasan kualitas makanan," kata Nurhadi.

Ketiga, fokus pada sasaran yakni program makan bergizi gratis sebaiknya diarahkan pada kelompok prioritas, seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok miskin ekstrem, agar dampaknya lebih terasa.

"Jika anggaran tetap Rp 10.000 tanpa ada penyesuaian, maka risiko utama adalah program ini akan terlihat baik secara politis, tetapi kurang efektif secara substansi dalam menangani masalah gizi di masyarakat," ujar dia.

Untuk diketahui, anggaran program makan bergizi gratis ditetapkan di angka Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi, tetapi paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi.

Jakarta: Bogor menjadi salah satu kota penyangga Jakarta yang mudah dijangkau dengan berbagai transportasi umum. Salah satu wilayah yang banyak dicari adalah Cibinong yang berada di Kabupaten Bogor.

Lokasinya yang strategis dan berdekatan dengan Jakarta membuat Cibinong terus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Di Cibinong, rumah yang ditawarkan beragam tipe dan harga.

Banyak proyek perumahan dan properti komersial berkembang di daerah ini menjadikannya salah satu kawasan hunian favorit bagi orang-orang yang bekerja di Jakarta. Meski perumahan tipe subsidi sulit dicari, tetapi ada rumah tipe komersil yang masih tersedia.
Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Cibinong, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Cibinong

1. Green Bali Resort 1

Perumahan komersil ini terletak di Pondok Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Harmony Land Group. Perumahan ini memiliki 4 unit tipe komersil dengan harga mulai dari Rp496 juta.

Rumah dengan tipe 36/63 memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 63 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata ringan plester aci dobel dinding, lantai granit 60x60 cm, serta pondasi batu kali.

2. Green Bali Resort 2

Perumahan ini terletak di Pondok Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Graha Buana Raja. Perumahan ini memiliki 2 unit tipe komersil dengan harga mulai dari Rp360 juta.

Salah satu tipe rumahnya, yakni tipe 36/91 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 91 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup atap menggunakan baja ringan, dinding hebel, lantai granit homogeneous, serta pondasi batu kali.

3. Britania Green Resort

Perumahan ini terletak di Harapanjaya, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Graha Buana Raja. Perumahan ini memiliki 6 unit tipe komersil dengan harga Rp310 juta.

Salah satu tipe rumah komersil, yakni tipe 36/64 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 64 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding bata ringan (hebel), dan juga terdapat tiga jenis lantai untuk setiap ruangan.

Jenis lantai yang digunakan untuk lantai utama menggunakan keramik 50x50, lantai kamar menggunakan keramik 40x40, lantai kamar mandi menggunakan keramik 20x20, serta pondasi batu kali.

4. Sapta Villa

Perumahan ini terletak di Pakansari, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Saptausaha Gemilangindah TBK. Perumahan ini memiliki 25 unit tipe komersil dengan harga Rp620 juta.

Salah satu tipe rumahnya adalah tipe 36/65 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 65 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan genteng onduline classic black, dinding hebel 10 cm, lantai garuda 60x60, serta pondasi footplate dan pasangan batu berstandar SNI.

5. Vila Kebun Raya Cibinong 2

Perumahan komersil ini terletak di Cibinong, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Samudra Bangun Raya. Perumahan ini memiliki 228 unit tipe subsidi dengan harga Rp695 juta.

Salah satu tipe rumahnya adalah tipe 50 dengan luas bangunan 50 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng beton monier/setara dan plafond gypsum rangka, dinding bata ringan di aci dan finishing cat jotun setara, lantai granite 60x60 cm, dan pondasi beton bertulang. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Bogor menjadi salah satu kota penyangga Jakarta yang mudah dijangkau dengan berbagai transportasi umum. Salah satu wilayah yang banyak dicari adalah Cibinong yang berada di Kabupaten Bogor.

Lokasinya yang strategis dan berdekatan dengan Jakarta membuat Cibinong terus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Di Cibinong, rumah yang ditawarkan beragam tipe dan harga.

Banyak proyek perumahan dan properti komersial berkembang di daerah ini menjadikannya salah satu kawasan hunian favorit bagi orang-orang yang bekerja di Jakarta. Meski perumahan tipe subsidi sulit dicari, tetapi ada rumah tipe komersil yang masih tersedia.
Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Cibinong, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Cibinong

1. Green Bali Resort 1

Perumahan komersil ini terletak di Pondok Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Harmony Land Group. Perumahan ini memiliki 4 unit tipe komersil dengan harga mulai dari Rp496 juta.

Rumah dengan tipe 36/63 memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 63 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata ringan plester aci dobel dinding, lantai granit 60x60 cm, serta pondasi batu kali.

2. Green Bali Resort 2

Perumahan ini terletak di Pondok Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Graha Buana Raja. Perumahan ini memiliki 2 unit tipe komersil dengan harga mulai dari Rp360 juta.

Salah satu tipe rumahnya, yakni tipe 36/91 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 91 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup atap menggunakan baja ringan, dinding hebel, lantai granit homogeneous, serta pondasi batu kali.

3. Britania Green Resort

Perumahan ini terletak di Harapanjaya, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Graha Buana Raja. Perumahan ini memiliki 6 unit tipe komersil dengan harga Rp310 juta.

Salah satu tipe rumah komersil, yakni tipe 36/64 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 64 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding bata ringan (hebel), dan juga terdapat tiga jenis lantai untuk setiap ruangan.

Jenis lantai yang digunakan untuk lantai utama menggunakan keramik 50x50, lantai kamar menggunakan keramik 40x40, lantai kamar mandi menggunakan keramik 20x20, serta pondasi batu kali.

4. Sapta Villa

Perumahan ini terletak di Pakansari, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Saptausaha Gemilangindah TBK. Perumahan ini memiliki 25 unit tipe komersil dengan harga Rp620 juta.

Salah satu tipe rumahnya adalah tipe 36/65 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 65 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan genteng onduline classic black, dinding hebel 10 cm, lantai garuda 60x60, serta pondasi footplate dan pasangan batu berstandar SNI.

5. Vila Kebun Raya Cibinong 2

Perumahan komersil ini terletak di Cibinong, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Samudra Bangun Raya. Perumahan ini memiliki 228 unit tipe subsidi dengan harga Rp695 juta.

Salah satu tipe rumahnya adalah tipe 50 dengan luas bangunan 50 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng beton monier/setara dan plafond gypsum rangka, dinding bata ringan di aci dan finishing cat jotun setara, lantai granite 60x60 cm, dan pondasi beton bertulang. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Untuk itu, Kementerian PKP akan mendukung kelanjutan Program KPR FLPP namun dengan proporsi 50 : 50 dari APBN dan perbankan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dalam komposisi anggaran KPR FLPP jika sebelumnya porsi APBN dan perbankan jika sebelumnya 75 : 25, maka akan diubah menjadi 50 : 50. Dengan demikian akan ada penghematan dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir. Pengembang dan perbankan juga sangat senang jika kuota KPR FLPP ke depan ditingkatkan," kata Ara.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

"Kita mau meningkatkan KPR FLPP tahun depan jadi 800.000 unit tahun depan. Kami akan meyakinkan DPR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil. Meskipun program ini diluncurkan bukan pada jaman saya tapi merupakan dari pemerintahan sebelumnya dan memang bagus maka harus didukung," ujar Ara.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: Program KPR FLPP permudah rakyat miliki rumah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Untuk itu, Kementerian PKP akan mendukung kelanjutan Program KPR FLPP namun dengan proporsi 50 : 50 dari APBN dan perbankan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dalam komposisi anggaran KPR FLPP jika sebelumnya porsi APBN dan perbankan jika sebelumnya 75 : 25, maka akan diubah menjadi 50 : 50. Dengan demikian akan ada penghematan dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir. Pengembang dan perbankan juga sangat senang jika kuota KPR FLPP ke depan ditingkatkan," kata Ara.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

"Kita mau meningkatkan KPR FLPP tahun depan jadi 800.000 unit tahun depan. Kami akan meyakinkan DPR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil. Meskipun program ini diluncurkan bukan pada jaman saya tapi merupakan dari pemerintahan sebelumnya dan memang bagus maka harus didukung," ujar Ara.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: Program KPR FLPP permudah rakyat miliki rumah

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub Anindya Bakrie mendorong pengusaha menengah di daerah untuk turut mengambil peluang dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Anin mengatakan, program 3 juta rumah ini benar-benar program yang tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi pengusaha. Oleh karena itu, pengusaha di daerah pun bisa dilibatkan.

"Nah, ini merupakan suatu peluang karena bukan pengusaha-pengusaha besar yang diizinkan untuk 3 juta [rumah] setiap tahun, tapi justru pengusaha-pengusaha dari daerah, pengusaha-pengusaha menengah, supaya bisa naik kelas," kata Anin dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin, Minggu (1/12/2024).

Anin juga mengatakan, pengusaha-pengusaha di daerah memiliki peran penting untuk mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, hal ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Anin menyebut, untuk mengentaskan kemiskinan harus dimulai dari tingkat desa.

"Terutama buat teman-teman dari Kadin provinsi, yang membawa juga teman-teman kabupaten/kota, yang juga mempunyai kaki tangan di desa, kita melihatnya bahwa pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan ini datangnya dari desa," ucap Anin.

Dalam kesempatan lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut, program 3 juta rumah akan membutuhkan alokasi lahan jumbo mencapai 26.000 hektare per tahun.

Angka itu merupakan asumsi dari perhitungan 1 unit rumah subsidi dibangun di atas lahan 60 meter persegi. Alhasil, dalam setahun, pembangunan 3 juta rumah bakal membutuhkan alokasi lahan seluas 18.000 hektare hanya untuk pembangunan unit.

Sementara itu, untuk memenuhi area fasilitas umum dan sosial (fasum/fasos) sekitar 40% dari area hunian, dibutuhkan total lahan seluas 26.000 hektare per tahun. Namun, Nusron menuturkan bahwa pada tahap awal, pihaknya telah memiliki cadangan lahan seluas 1,3 juta hektare.

Adapun, total lahan yang dapat digunakan untuk perumahan besarannya mencapai 200.000 hektare.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto merevisi anggaran program makan bergizi gratis dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Keputusan itu disampaikan oleh Prabowo usai mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen tahun 2025 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, dikutip dari Kompas.com, Jumat.

Lantas, anggaran Rp 10.000 per porsi apakah cukup untuk memenuhi gizi anak-anak sekolah? Dengan nominal tersebut, apa saja makanan bergizi yang bisa didapat anak-anak?

Makan bergizi gratis Rp 10.000 dapat apa?

Ahli gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo menilai, program makan bergizi gratis dari pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki tujuan yang baik, berapa pun nilai anggarannya.

Menurut Toto, anggaran Rp 10.000 per porsi dapat mencukupi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, jika program makan bergizi tersebut dikelola secara efektif.

"Program makan siang gratis dari Presiden Prabowo sesungguhnya berapa pun nilainya, kalau dikelola dengan baik bisa cukup untuk pemenuhan gizi anak-anak," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

Lebih lanjut ia menjelaskan, anggaran Rp 10.000 per anak memang sekilas terlihat tidak mencukupi bila dilihat secara individual.

Namun, jumlah tersebut bisa cukup dengan menerapkan subsidi silang, terutama karena program ini menyasar banyak anak.

"Kalau Rp 10.000 dihitung untuk satu orang, maka tidak akan pernah terselesaikan atau cukup. Tapi, karena ini jumlahnya banyak (anak-anak) dan jika dikelola dengan baik bisa, yaitu dengan subsidi silang," sambung dia.

Diketahui, subsidi silang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan mekanisme di mana kelebihan dana dari kelompok tertentu, dialokasikan untuk mendukung kelompok lain yang membutuhkan banyak anggaran.

Dalam konteks makan bergizi gratis, kebutuhan gizi dan porsi makan anak-anak yang bervariasi, dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan mereka.

Toto menambahkan, penggunaan subsidi silang ini bisa diterapkan lantaran kebutuhan gizi dan porsi makan anak-anak dari setiap jenjang pendidikan berbeda.

Ia memberikan contoh, anak-anak SD bisa saja cukup dengan anggaran Rp 5.000 hingga Rp 7.500, mengingat porsi makan mereka lebih kecil dibandingkan siswa SMP atau SMA/SMK.

Kelebihan anggaran dari porsi siswa SD tersebut, lantas dapat dialokasikan untuk menutupi kebutuhan gizi siswa di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai NasdemNurhadi menilai, anggaran makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi belum cukup untuk mengurangi stunting di Indonesia.

Nurhadi menuturkan, berdasarkan standar gizi Kementerian Kesehatan, porsi makan bergizi gratis dengan kebutuhan harian lengkap biasanya membutuhkan biaya sekitar Rp 15-20.000 per porsi.

"Indonesia saat ini menghadapi masalah stunting dan kurang gizi pada anak-anak. Jika program ini bertujuan untuk mengurangi stunting, maka anggaran Rp 10.000 bisa dianggap belum cukup," kata Nurhadi kepada Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

Oleh karena itu, Nurhadi mendorong sejumlah penyesuaian dalam program makan bergizi gratis.

Pertama, penyesuaian anggaran atau subsidi dengan menambah subsidi untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar bergizi.

"Kedua, rencana implementasi yang detail: Meliputi strategi pengadaan bahan pangan, efisiensi distribusi, dan pengawasan kualitas makanan," kata Nurhadi.

Ketiga, fokus pada sasaran yakni program makan bergizi gratis sebaiknya diarahkan pada kelompok prioritas, seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok miskin ekstrem, agar dampaknya lebih terasa.

"Jika anggaran tetap Rp 10.000 tanpa ada penyesuaian, maka risiko utama adalah program ini akan terlihat baik secara politis, tetapi kurang efektif secara substansi dalam menangani masalah gizi di masyarakat," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, anggaran program makan bergizi gratis ditetapkan di angka Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi, tetapi paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, anggaran program makan siang gratis Rp 10.000 per porsi merupakan bagian dari proses simulasi.

Pasalnya, makan bergizi gratis merupakan program baru yang bakal dikembangkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"(Makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi) Itu (bagian dari) proses simulasi. Saya kira akan terus berkembang," kata Muhaimin dalam acara Musyawarah Nasional V Perempuan Bangsa di Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2024) malam.

Ia menyampaikan, besaran tersebut kemungkinan juga dipengaruhi oleh alokasi anggaran makan siang yang mencapai Rp 71 triliun dalam APBN.

Ia meyakini, alokasi anggaran tersebut bertambah tiap tahunnya agar sasaran penerimanya meluas.

"Memang tahap awal kan hanya tersedia Rp 51-70 triliun. Ini tahap awal. Kita akan terus berusaha mengumpulkan anggaran supaya tiap tahun bertambah," tutur Muhaimin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan, pihaknya berencana melibatkan sekolah dan lingkungan setempat dalam penyiapan makan bergizi.

Secara otomatis lanjutnya, ibu-ibu pun akan turut terlibat.

"Intinya pelaksanaan makan bergizi gratis itu melibatkan, malah ide terakhir itu melibatkan sekolah setempat, lingkungan setempat. Dan kalau sudah begitu biasanya ibu-ibu. Nah ibu-ibu kalau terlibat tolong usahakan standar mutunya terjaga, yaitu mutu gizinya, kualitasnya makanan, kadaluarsanya juga harus dikontrol betul," jelas Muhaimin.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

Nilai ini berubah setelah sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut, anggaran mencapai Rp 15.000 per porsi, yang pada praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.

Dengan kata lain, bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari kota dengan biaya bahan pangan rendah ke kota yang lebih mahal.

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Sejatinya, kata Prabowo, pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi. Kendati demikian setelah dihitung-hitung, alokasi Rp 10.000 per porsi masih cukup layak dan bergizi.

Kepala Negara mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat termasuk para buruh.

Prabowo bilang, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan.

Lewat program ini, satu keluarga bisa menerima Rp 30.000 - Rp 40.000 per hari karena program makan bergizi gratis.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto merevisi anggaran program makan bergizi gratis dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Keputusan itu disampaikan oleh Prabowo usai mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen tahun 2025 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, dikutip dari Kompas.com, Jumat.

Lantas, anggaran Rp 10.000 per porsi apakah cukup untuk memenuhi gizi anak-anak sekolah? Dengan nominal tersebut, apa saja makanan bergizi yang bisa didapat anak-anak?

Makan bergizi gratis Rp 10.000 dapat apa?

Ahli gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo menilai, program makan bergizi gratis dari pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki tujuan yang baik, berapa pun nilai anggarannya.

Menurut Toto, anggaran Rp 10.000 per porsi dapat mencukupi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, jika program makan bergizi tersebut dikelola secara efektif.

"Program makan siang gratis dari Presiden Prabowo sesungguhnya berapa pun nilainya, kalau dikelola dengan baik bisa cukup untuk pemenuhan gizi anak-anak," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

Lebih lanjut ia menjelaskan, anggaran Rp 10.000 per anak memang sekilas terlihat tidak mencukupi bila dilihat secara individual.

Namun, jumlah tersebut bisa cukup dengan menerapkan subsidi silang, terutama karena program ini menyasar banyak anak.

"Kalau Rp 10.000 dihitung untuk satu orang, maka tidak akan pernah terselesaikan atau cukup. Tapi, karena ini jumlahnya banyak (anak-anak) dan jika dikelola dengan baik bisa, yaitu dengan subsidi silang," sambung dia.

Diketahui, subsidi silang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan mekanisme di mana kelebihan dana dari kelompok tertentu, dialokasikan untuk mendukung kelompok lain yang membutuhkan banyak anggaran.

Dalam konteks makan bergizi gratis, kebutuhan gizi dan porsi makan anak-anak yang bervariasi, dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan mereka.

Toto menambahkan, penggunaan subsidi silang ini bisa diterapkan lantaran kebutuhan gizi dan porsi makan anak-anak dari setiap jenjang pendidikan berbeda.

Ia memberikan contoh, anak-anak SD bisa saja cukup dengan anggaran Rp 5.000 hingga Rp 7.500, mengingat porsi makan mereka lebih kecil dibandingkan siswa SMP atau SMA/SMK.

Kelebihan anggaran dari porsi siswa SD tersebut, lantas dapat dialokasikan untuk menutupi kebutuhan gizi siswa di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

"Jadi saya sampaikan, jika anggaran Rp 10.000 dilihat untuk per orang, maka tidak cukup. Tapi kalau Rp 10.000 untuk banyak anak, misalnya 100 atau 200 anak, maka itu cukup. Karena pakai subsidi silang itu bisa mendukung satu sama lain," sambung dia.

Toto mengaku dirinya pernah mempraktikkan penerapan subsidi silang tersebut. Menurut dia, hasilnya menunjukkan anggaran Rp 10.000 bisa mencukupi program makan bergizi, asalkan pengelolaannya tepat.

"Sudah pernah saya coba di sebuah panti (asuhan) dan dikelola dengan baik, Rp 10.000 itu cukup untuk memenuhi gizi. Karena programnya Prabowo itu jauh lebih baik, sesungguhnya. Kalau dihargai berapa pun jumlahnya itu akan cukup," tambah dia.

Menurut Toto, dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi, anak-anak masih bisa mendapatkan protein, sayur, buah, dan nasi.

Toto memberikan contoh, misalnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), siswa sekolah bisa mendapatkan nasi, ikan (75-100 gram), sayur, buah (pepaya/nanas).

Anggaran dialokasikan ke lauk pauk bergizi

Sementara itu, Guru Besar Pangan dan Gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Ali Khomsan menyarankan agar pemerintah memfokuskan anggaran Rp 10.000 per porsi pada penyediaan lauk pauk bergizi.

Menurut dia, konsep ini lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dibandingkan menyediakan menu lengkap.

"Menurut saya sebaiknya dialokasikan khusus untuk lauk pauk (telur, daging ayam, atau susu secara bergantian), sebab bila berupa makan lengkap anggaran Rp 10.000 terlalu mepet," ujarnya dalam wawancara terpisah.

Ali menambahkan, kebutuhan nasi dan sayur sebenarnya dapat diusahakan oleh keluarga, terutama bagi masyarakat ekonomi rendah.

Fokus utama pemberian makanan bergizi gratis diarahkan pada lauk hewani yang cenderung mahal dan sering kali sulit diakses oleh keluarga kurang mampu.

"Biasanya dari kalangan ekonomi rendah defisit lauk hewani (karena dianggap mahal). Dengan anggaran yang tidak terlalu besar, kita bisa mengalokasikan sesuai proporsi dan prioritas jenis makanan yang sangat dibutuhkan, khususnya oleh kalangan kurang mampu," kata dia.

Ia memberikan gambaran bahwa dengan anggaran Rp 10.000 per porsi, anak-anak bisa mendapatkan satu telur dan satu susu, atau alternatif lain seperti satu potong daging ayam atau ikan berukuran sedang.

Menurut Ali, alokasi yang terfokus pada sumber protein hewani ini dapat memberikan dampak signifikan pada pemenuhan gizi masyarakat.