JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan-perusahaan properti untuk melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) di pasar modal untuk mendukung program 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, dengan melakukan IPO di pasar modal, perusahaan properti akan mendapatkan pendanaan untuk membangun rumah pada program 3 juta rumah.

"Tentunya untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti itu dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas atau melakukan penawaran umum (IPO)," ujarnya saat konferensi pers daring, Selasa (14/1/2025).

Selain IPO, sumber pendanaan dari pasar modal juga bisa didapatkan melalui penerbitan efek bersifat utang seperti obligasi, sukuk atau medium-term notes (MTN), maupun long-term notes (LTN).

Pasar modal juga memiliki berbagai instrumen pendanaan lain yang bisa dijajaki seperti Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT).

Melalui RDPT, perusahaan properti dapat memperoleh pendanaan pembangunan melalui efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, atau hybrid instrumen yang akan menjadi investasi dari RDPT.

Inarno melanjutkan, perusahaan properti juga bisa mendapatkan pendanaan dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), yakni instrumen investasi berbasis aset yang berbentuk kontrak antara Manajer Investasi (MI) dan Bank Kustodian.

"KIK EBA ini tentunya dapat dimanfaatkan juga oleh perusahaan di sektor perumahan atau lembaga pembiayaan atau bank penyalur kredit perumahan untuk memperoleh pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi aset keuangan termasuk piutang usaha, account receivable, future revenue atau juga future income," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang bagi industri asuransi untuk mendukung proyek pembangunan tiga juta rumah per tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, keterlibatan asuransi dapat diwujudkan melalui perlindungan terhadap debitur maupun kreditur jika debitur tidak mampu melanjutkan pembayaran kredit rumah.

“Yang bisa dilakukan adalah skema asuransi jiwa kredit (AJK) untuk debitur,” ujar Ogi dalam konferensi pers daring, Selasa (14/1/2025).

Asuransi jiwa kredit dapat diintegrasikan dalam program pemerintah melalui paket bundling. Artinya, premi asuransi jiwa kredit menjadi bagian dari subsidi proyek tiga juta rumah.

“Pembayaran premi asuransi jiwa kreditnya tidak terlalu besar. Namun, jika diterapkan pada tiga juta rumah, ini feasible untuk dilakukan,” jelasnya.

OJK telah mendiskusikan skema ini dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Hasilnya, disepakati skema konsorsium sebagai mekanisme untuk pertanggungan asuransi jiwa kredit dan perlindungan properti.

“Untuk asuransi umum, kita bisa memberikan perlindungan properti terhadap risiko kebakaran, banjir, dan gempa bumi. Semua ini dapat dibundling menjadi satu produk perlindungan untuk konsumen,” tambah Ogi.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan proyek perumahan sekaligus memberikan keamanan finansial bagi para pihak yang terlibat.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya," kata Fahri di Jakarta pada Selasa.

Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1). Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

"Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya," kata Fahri di Jakarta pada Selasa.

Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1). Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

"Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya," kata Fahri di Jakarta pada Selasa.

Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1). Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

"Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya," kata Fahri di Jakarta pada Selasa.

Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1). Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

"Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya," kata Fahri di Jakarta pada Selasa.

Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1). Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

"Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

Jakarta: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan berbagai kebijakan relaksasi di sektor perumahan telah diaktivasi oleh OJK sebagai bentuk dukungan program 3 juta rumah.

"Kami sampaikan telah diaktivasi berbagai kebijakan relaksasi di sektor perumahan seperti kualitas KPR yang dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran," kata Mahendra dalam konferensi pers secara daring dikutip dari Antara, Selasa, 14 Januari 2025.

Mahendra merinci sejumlah kebijakan tersebut, salah satunya kualitas kredit kepemilikan rumah (KPR) dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar dapat dilakukan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga yang dikenal dengan istilah satu pilar, yang juga dapat diberlakukan untuk KPR.

"Pemanfaatan dari POJK 40 Tahun 2019 ini, maka pemberian (plafon) untuk debitur sampai Rp5 miliar dapat hanya menggunakan satu pilar saja," kata dia.

Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih longgar dibandingkan kredit lainnya di mana bank menilai dengan tiga pilar antara lain prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar.

Kebijakan lainnya, KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam penghitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit atau ATMR kredit.


Hal ini sesuai dengan SEOJK Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum.

Kredit untuk properti rumah tinggal dapat dikenakan dengan bobot risiko ATMR kredit yang rendah dibandingkan kredit lainnya, antara lain kredit kepada korporasi.

Dalam ketentuan itu, bobot risiko ditetapkan secara granular dengan bobot rendah sebesar 20 persen berdasarkan loan to value (LTV).

Adapun LTV dalam konteks ATMR kredit dihitung pada setiap posisi akhir bulan berdasarkan nilai tercatat kredit dibandingkan nilai agunan properti. Sehingga dengan adanya pembayaran cicilan kredit dan semakin mendekati jatuh tempo, akan terjadi penurunan LTV yang diikuti dengan penurunan bobot ATMR kredit.

"Dengan begitu, perbankan memiliki ruang permodalan yang lebih besar untuk menyalurkan KPR selanjutnya," kata Mahendra.

Kemudian, kebijakan lain yaitu untuk mendukung sisi pendanaan kepada pengembang perumahan. Mahendra mengatakan bahwa larangan pemberian kredit pengadaan atau pengolahan tanah telah dicabut sejak 1 Januari 2023.

"OJK telah memberikan keleluasaan bagi pengembang perumahan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan guna melakukan pengadaan atau pengolahan tanah yang sebelumnya dilarang. Dengan dicabutnya larangan itu, bank diimbau agar lebih menekankan pada penerapan manajemen risiko yang baik," kata Mahendra.

Selanjutnya, OJK bersama stakeholder terkait akan membahas mengenai dukungan likuiditas bagi pembiayaan program tiga juta rumah mengingat besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk program dimaksud, antara lain penyempurnaan skema Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA SP) di pasar modal.

"Dengan berbagai dukungan kebijakan itu, maka kami optimis program pemerintah untuk menyediakan tiga juta hunian hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat terlaksana dengan baik," kata Mahendra.

(KIE)

Memang akan lebih baik kalau itu dilakukan secara konsorsium agar tidak dilakukan satu per satu (oleh masing-masing perusahaan),

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa sebaiknya dibentuk konsorsium untuk mengelola jasa perasuransian dalam program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Usulan tersebut merupakan hasil diskusi antara OJK dengan para pelaku jasa perasuransian yang tergabung dalam Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

“Memang akan lebih baik kalau itu dilakukan secara konsorsium agar tidak dilakukan satu per satu (oleh masing-masing perusahaan), tapi sebuah konsorsium pertanggungan AJK (Asuransi Jiwa Kredit), maupun asuransi untuk perlindungan properti,” kata Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa penyediaan asuransi merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen pembeli rumah dan debitur pembiayaan pembelian rumah.

Selain itu, asuransi juga dapat melindungi bank, lembaga pembiayaan, maupun lembaga keuangan lainnya yang bertindak sebagai kreditur program pembangunan 3 juta rumah tersebut

“Industri perasuransian dapat terlibat di dalam proyek 3 juta rumah per tahun ini, apalagi kalau ini dilakukan selama 5 tahun (periode pemerintah Presiden Prabowo Subianto), ekosistem itu harus dibangun sampai kepada perlindungan terhadap konsumen (debitur) maupun kreditur,” ujarnya.

Ogi menyatakan bahwa asuransi umum properti dapat memberikan perlindungan terhadap kerusakan properti akibat kebakaran, banjir dan gempa bumi.

Sementara Asuransi Jiwa Kredit melindungi bank maupun lembaga jasa keuangan lainnya sebagai kreditur dari resiko kredit macet atau gagal bayar jika debitur meninggal dunia.

Ia mengatakan bahwa industri perasuransian juga dapat terlibat dengan menyediakan suretyship dan surety bond yang memberikan perlindungan kepada pemilik pekerjaan (obligee) untuk mengurangi risiko kerugian akibat pelaksana pekerjaan (principal) tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak.

“Kalau ini dilakukan secara ekosistem end-to-end, saya rasa ini dapat menciptakan perlindungan kepada debitor dan konsumen, karena ini merupakan suatu proyek jangka panjang, jadi ini suatu produk yang bisa diberikan untuk perlindungan terhadap proyek (3 juta rumah) ini,” imbuhnya.

Pembangunan 3 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah per tahunnya hingga 2029 merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut terdiri atas pembangunan 1 juta apartemen di daerah perkotaan dan 2 juta unit rumah di wilayah pedesaan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan industri asuransi dapat terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pada 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, peluang tersebut atas dasar industri asuransi dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen atau debitur.

"Adapun peran yang dapat dilakukan adalah perlindungan terhadap konsumen debitur dan juga sekaligus kreditur, apabila debitur itu tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban daripada pinjaman untuk rumah tersebut," kata Ogi dalam Konferensi Pers Dewan Komisioner OJK, Selasa (14/1/2025).

Menurut Ogi, konkretnya adalah OJK dapat mendorong skema untuk asuransi jiwa kredit yang bisa diberikan kepada debitur. Namun, asuransi tersebut harus di-bundling dengan program yang sudah ada.

"Jadi bagian daripada subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk proyek ini, ada bagian untuk pembayaran IJP atau premi untuk asuransi jiwa kreditnya, yang jumlahnya itu tidak terlalu besar," tutur Ogi.

Untuk program 3 juta rumah, Ogi menjelaskan, OJK sudah mendiskusikan rencana itu dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) maupun Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Menurut Ogi, memang akan lebih baik jika itu dilakukan secara konsorsium dan tidak dilakukan oleh satu perusahaan asuransi saja.

Untuk asuransi umum, lanjutnya, bisa memaksimalkan lini asuransi properti untuk bisa meng-cover perlindungan risiko asuransi kebakaran, banjir, dan gempa bumi.

Menurutnya, hal itu bisa dilakukan bundling menjadi satu produk untuk perlindungan konsumen.

Selain itu, kata Ogi, hal lain yang juga bisa dilibatkan dari industri perasuransian adalah perlindungan terhadap masa pembangunan proyek.

Jadi, dengan produk yang dimiliki, seperti suretyship atau surety bond, perusahaan asuransi atau penjaminan bisa terlibat dalam proyek 3 juta rumah.

"Kalau hal itu dilakukan secara ekosistem secara end to end, saya rasa dapat membuat perlindungan terhadap kreditur dan debitur karena program 3 juta rumah merupakan proyek jangka panjang karena sampai 20 tahun," kata Ogi.

Ogi menambahkan, perusahaan asuransi lewat asosiasi mendukung bundling produk itu dilakukan terhadap proyek 3 juta rumah. Untuk menindaklanjutinya, OJK akan membentuk suatu konsorsium.

"Nanti akan ada yang menjadi lead-nya, tetapi saat ini belum ditetapkan. Tentunya kami mensyaratkan perusahaan yang terlibat memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik untuk bisa ikut dalam konsorsium dan program 3 juta rumah," ujar Ogi.

(Fiki Ariyanti)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memandang, potensi untuk mengoptimalkan skema Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP) masih sangat besar untuk meningkatkan dukungan likuiditas dan pendanaan bagi program tiga juta rumah.

Ia mengatakan, langkah-langkah untuk meningkatkan dukungan likuiditas bagi pembiayaan program tiga juta rumah sangat penting untuk menjaga keberhasilan program. Oleh sebab itu, OJK bersama stakeholder terkait akan terus memperkuat dan merumuskan penyempurnaan skema EBA-SP di pasar modal.

“Kami akan mengoptimalkan skema EBA-SP di pasar modal. Karena memang dalam pelaksanaannya akan lebih memadai lagi apabila dukungan dari pendanaan dan pasar modal dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan begitu, jumlah pembiayaan, pendanaan, maupun juga likuiditas akan lebih besar lagi untuk program yang penting ini,” kata Mahendra dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa EBA-SP merupakan surat berharga yang terdiri dari sekumpulan kredit kepemilikan rumah (KPR) yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi, sehingga menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder.

“EBA-SP ini merupakan instrumen yang dapat melengkapi sumber pendanaan dan menjamin stabilitas likuiditas bank,” kata dia.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 13 Januari 2025, Dian menyebutkan bahwa terdapat sembilan EBA-SP yang diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp2,21 triliun.

Meski begitu, Dian mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan upaya lainnya untuk mendukung sumber pendanaan program tiga juta rumah yang akan dikoordinasikan terlebih dahulu dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Kita tentu harus berbicara dengan Bank Indonesia dan juga harus berbicara dengan Kementerian Keuangan, karena ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang akan terkait dengan isu-isu ini,” ujar dia.

Mengenai kondisi likuiditas perbankan secara umum, Dian menyebutkan bahwa likuiditas industri perbankan masih sangat ample yang tecermin dari posisi November 2024 dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 112,94 persen dan 25,57 persen.

Adapun Loan to Deposit Ratio (LDR) per November 2024 berada di posisi sebesar 87,34 persen. Hal ini dinilai masih memadai dalam mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit untuk mendukung program tiga juta rumah.

“Bank senantiasa diminta untuk tetap memenuhi manajemen risiko tentu saja dalam aktivitas operasional perkreditan ketika berpartisipasi pada program pemerintah dimaksud, sehingga kondisi likuiditas bank tetap juga terjaga,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Anggaran 71 triliun yang akan digunakan untuk menopang kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata tidak cukup. Maka, pemerintah pun berencana untuk menambah jumlah anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan program selama satu tahun ke depan.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut jika anggaran MBG yang awalnya sebesar Rp 71 triliun hanya mampu memenuhi kebutuhan Juni 2025. Mengutip detikFinance, Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi Rp 210 triliun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas, dikutip dari detikFinance, Selasa (7/1/2025) yang lalu.

"Tetapi kalau full Januari-Desember kira-kira lebih dari Rp 420 triliun-an lebih. Bayangkan belanja makanan Rp 420 triliun," tambahnya.

Zulhas menyebut jika impor komoditas pangan adalah faktor utama penyebab bengkaknya anggaran MBG. Maka, strategi berikutnya untuk mengimbangi penambahan anggaran ini adalah penguatan di sektor produksi pangan local.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memaparkan soal ketersediaan anggaran MBG yang sudah ada. Menurutnya, anggaran Rp 71 triliun cukup untuk program MBG berjalan selama setahun, asal dilaksanakan tiga tahap.

Januari hingga April MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir, hingga total menyentuh 17,5 juta penerima manfaat pada 2025.

Lalu apa efek dari penggelembungan anggaran MBG ini terhadap kinerja pemerintah? Apakah ada skema-skema yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan program MBG? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Redaktur Pelaksana detikFinance.

Beralih ke Jawa Timur, detikSore kali ini akan membahas lebih lanjut peristiwa meledaknya rumah seorang polisi di Mojokerto. Mengutip detikNews, peristiwa memilukan tersebut menewaskan dua orang korban yang terdiri dari seorang ibu dan anak.

"Akibat dari peristiwa tersebut ada 2 korban yang barusan saya terima informasi dari rumah sakit sudah tidak bernyawa. Korban ibu dan anak yang berusia 3 tahun, ibunya 41 tahun," ungkap Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto.

Seperti diberitakan detikJatim sebelumnya, Ledakan hebat menewaskan ibu dan anak terjadi di rumah Desa Sumolawang, Puri, Mojokerto sekitar pukul 09.00 WIB, Senin (13/1/2025). Warga setempat, Akhmad Suwanto (40) mengatakan sumber ledakan dari rumah Aipda Maryudi. Besarnya ledakan menyebabkan rumah tersebut hancur sekitar 95%.

Fakta-fakta apa yang muncul usai peristiwa ini terjadi? Ikuti laporan tim detikJatim dalam Indonesia Detik Ini.

Jelang matahari terbenam nanti, detikSore akan menghadirkan Wakil Redaktur Pelaksana detikEdu untuk membahas lebih dalam wacana pendidikan investasi dan saham bagi para murid SD. Hal ini menyusul adanya harapan dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, agar literasi keuangan dapat diajarkan ke masyarakat Indonesia sejak di usia belia. Tepatkah jika pendidikan investasi masuk ke dalam kurikulum? Ikuti diskusinya dalam Sunsetalk.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG bersama InvestasiKu di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

Saksikan Live DetikSore :

(far/vys)