pkp

Paradigma Baru dalam Memenuhi Kebutuhan Hunian Rakyat Halaman all

PELAKU industri real estat dan masyarakat menyambut gembira gebrakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memenuhi kebutuhan hunian.

Sebagaimana diketahui, pembangunan hunian telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan merupakan industri dengan efek berganda pada 185 sektor industri lainnya.

Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP), dan Kementerian Koordinator Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan (KKBIPW) merupakan langkah yang dinanti.

Menjawab kebutuhan hunian di tengah kondisi-kondisi saat ini memang tidak mudah. Data menunjukkan; backlog rumah masih berada pada angka dua digit atau sebesar 10,7 juta rumah.

KPKP kemudian mengambil langkah untuk mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun atau hampir 10 kali lipat dari anggaran sebelumnya.

Upaya ini tentu bagian dari strategi memenuhi target Program 3 Juta Rumah per tahun yang telah dicanangkan.

Target ini tentu saja bukan angka yang kecil, dan mudah dicapai. Sebagai perbandingan, tahun 2023 jumlah rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 223.000 unit, merupakan angka terbesar yang pernah dicapai oleh pemerintah sebelumnya.

Target ambisius memang penting untuk dicanangkan. Selain karena besarnya kebutuhan hunian yang tecermin pada data backlog, juga untuk menjaga kepercayaan dan dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Terutama dalam menarik dan menghimpun dana dari masyarakat seperti program BP Tapera dan kenaikan PPN.

Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai terobosan, bahkan paradigma baru agar target yang demikian besar dapat menjadi lebih realistis untuk dicapai.

Perubahan paradigma bentuk intervensi

Subsidi pembiayaan bukanlah satu-satunya bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Banyak upaya yang dapat membantu masyarakat memiliki rumah antara lain meringkankan pajak dan bea-bea seputar transaksi serta pengadaan lahan oleh negara.

KPKP telah membuka pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas kenaikan anggaran.

Namun, selain peningkatan anggaran, pajak dan bea seputar transaksi hunian adalah topik yang tidak boleh terlewatkan.

Komponen-komponen biaya seputar transaksi hunian mengambil persentase cukup besar antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan meningkat menjadi 12 persen mulai tahun 2025, Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1 persen atau 2,5 persen, serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.

Pemerintah telah memulai dengan ditekennya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengenai pembebasan biaya retribusi BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Adapun kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut masih mengacu pada peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22/Kpts/M/2023.

Intervensi lain yang mendesak untuk dipertimbangkan dan dipersiapkan adalah penyediaan lahan oleh negara.

Selama ini, negara tidak mengambil peranan dalam proses pengadaan dan produksi hunian melalui mekanisme seperti FLPP dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Penyediaan lahan, konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana kawasan hunian sepenuhnya menjadi beban pengembang yang pada akhirnya akan dibebankan ke dalam harga jual konsumen.

Mekanisme FLPP hanya mensyaratkan batasan harga. Oleh karena itu, inisiatif Kementerian PKP untuk menyediakan lahan dapat memembantu akselerasi penyediaan hunian.

Payung hukum yang menjamin hak-hak penghuni yang selama ini menjadi ganjalan juga telah disiapkan pada masa pemerintahan sebelumnya yaitu Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung yang telah diturunkan hingga Keputusan Menteri (Kepmen PUPR No 17 tahun 2021).

Keberadaan SKBG telah didesain untuk mendorong pola hunian vertikal di atas lahan-lahan milik negara, sehingga kementerian saat ini hanya perlu mengakselerasi dan memaksimalkannya untuk penyediaan hunian bagi masyarakat.

Perluasan sasaran penerima bantuan

Besaran bantuan melalui skema FLPP saat ini hampir setara dengan nilai rumahnya sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 2023 realisasi bantuan FLPP sebesar Rp 26,3 triliun dinikmati oleh 229.000 konsumen.

Angka ini ekuivalen dengan Rp 115 juta nilai manfaat per transaksi, di mana harga unit rumahnya sendiri dipatok maksimal sebesar Rp 185 juta (untuk Jabodetabek).

Dari sini bisa kita lihat betapa nilai manfaat per hunian menjadi sangat besar dibanding harga rumahnya itu sendiri.

Target pemerintah untuk membantu 3 juta rumah akan membutuhkan dana 15 kali lipat dari Rp 26,3 triliun jika hanya mengandalkan skema yang sama.

Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah adalah memperbesar sasaran penerima manfaat bantuan dengan memperkecil nilai bantuan per penerima.

Penerima bantuan dapat diperluas dari bracket penghasilan, yang saat ini terbatas pada masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 8 juta (penghasilan gabungan suami istri).

Kelas menengah dengan penghasilan di atas jumlah ini juga perlu dibantu dengan mempertimbangkan setidaknya dua alasan.

Pertama, dengan tingkat penghasilan mereka, nilai bantuan bisa lebih kecil karena mereka sendiri memiliki daya beli yang lebih besar sehingga tidak akan sepenuhnya bergantung pada subsidi.

Kedua, perluasan rentang penerima manfaat menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan dukungan untuk rencana pelaksanaan simpanan wajib BP Tapera yang telah menjadi amanat undang-undang dan peraturan pemerintah.

Sedikit bantuan bagi kelas menengah dapat menghasilkan efek perubahan yang lebih besar.

Perubahan paradigma skema kepemilikan

Tercapainya target 3 juta rumah tidak akan terwujud tanpa akses pembiayaan, di mana pekerjaan tetap dan kolektabilitas menjadi salah satu pertimbangan utama dalam meloloskan pengajuan KPR.

Karena itu, banyaknya masyarakat yang memiliki penghasilan dari bidang informal, serta masyarakat yang terlilit oleh pinjol akan menjadi tantangan pemerintah.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024 menunjukkan, dari 142,18 juta orang yang bekerja, sebanyak 59,17 persen penduduk yang bekerja di kegiatan informal (84,13 juta orang).

Sementara data Pefindo mengindikasikan lebih dari 14 juta warga Indonesia terlilit pinjol dengan Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet mencapai 5 persen dan hampir dari setengahnya ada pada rentang usia 21-30 tahun.

Data-data ini menjadi alarm besarnya jumlah calon nasabah yang berisiko tidak bisa mendapat akses pendanaan untuk memenuhi kebutuhan hunian.

Masalah ini seperti fenomena gunung es yang sangat besar dan untuk menanggulanginya diperlukan perubahan paradigma mengenai skema kepemilikan, pembiayaan, dan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar.

Salah satu perubahan paradigma tersebut hadir dalam skema sewa jadi milik atau Rent-to-own (RTO) yang dirancang sebagai jembatan pra-Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional.

Cara kerjanya, masa Pra-KPR dilihat sebagai rekam jejak kemampuan membayar sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan pemberian fasilitas pembiayaan konvensional pada masa depan seperti KPR.

Selama masa pra-KPR ini, nasabah setiap bulannnya dikenai biaya sewa dan sebagian nilai kepemilikan, yang nantinya akan mengurangi nilai plafon pinjaman.

Kedisiplinan membayar biaya bulanan inilah yang dapat dijadikan pertimbangan, sehingga nasabah dapat “lulus” ke pembiayaan konvensional.

Skema ini juga menghindari bank dari risiko pada awal-awal masa tenor yang dianggap sebagai masa kritis.

Karena pada masa pra-KPR ini status kepemilikan belum beralih kepada nasabah, proses pengalihan ke nasabah berikutnya jika diperlukan, dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Paradigma baru yang ditawarkan skema RTO merupakan kesempatan bagi nasabah untuk memperbaiki kolektabilitas dan kondisi keuangan selama masa pra-KPR.

Setelah mengikuti skema sewa jadi milik ini, nasabah diharapkan menjadi layak untuk mendapat fasilitas pembiayaan konvensional seperti KPR.

Kemudahan yang ditawarkan oleh skema RTO, memungkinkan nasabah yang belum memenuhi persyaratan KPR untuk dapat menghuni rumah idamanannya, menghindari kenaikan harga, dan memberi motivasi untuk kehidupan yang lebih baik baik.

Inovasi dan kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan untuk memenuhi target pemenuhan 3 juta rumah per tahun.

Cek Nih, Deretan Rumah Murah di Bawah Rp 200 Juta di Cisoka Tangerang

Jakarta - Membeli rumah murah adalah idaman banyak orang. Kalau kamu lagi mencari rumah yang terjangkau, coba cek di Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Kamu bisa mendapat rumah di atas lahan seluas 60 m2 dengan harga serba di bawah Rp 200 juta.

Melansir dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera, Minggu (8/12/2024), berikut ini daftar rumahnya.

Rumah di Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten ini dikembangkan oleh Ready Indah. Perusahaan ini tertulis sebagai anggota Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI).

Harga rumah itu senilai Rp 168 juta dengan luas bangunan 30 m2 dan luas lahan 60 m2. Di dalamnya ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Rumah ini menggunakan atap dengan rangka baja dan genteng beton. Dinding rumah menggunakan batako yang sudah diaci, diplester, dan dicat. Sementara itu, lantai rumah dari keramik 30 x 30 dan fondasi dari batu kali struktur beton bertulang.

Perumahan yang berlokasi di Sukatani, Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten ini dikembangkan oleh Anugraha Griya Propertindo. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat sebagai anggota Realestat Indonesia (REI).

Harga rumah itu senilai Rp 185 juta dengan luas bangunan 30 m2 dan luas lahan 60 m2. Di dalamnya ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Rumah ini menggunakan atap dari genteng beton dan dinding dari batako. Sementara itu, lantai rumah dari keramik dan fondasi dari batu kali.

Perumahan yang bertempat di Caringin, Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten ini dikembangkan oleh Hidup Persada Raya. Pengembang tersebut tercatat dalam situs SiKumbang sebagai anggota Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI).

Rumah yang ditawarkan mempunyai bangunan seluas 30 m2 dengan luas lahan 60 m2. Harganya Rp 168 juta dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini menggunakan rangka atap baja ringan dan genteng beton. Temboknya menggunakan batako yang sudah diplester, diaci, dan dicat. Rumah ini memiliki lantai dari keramik berukuran 30 x 30 dan fondasi batu kali.

Rumah di Cempaka, Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten ini mempunyai luas bangunan 36 m2 dan luas lahan 60 m2. Rumah berisi 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi ini ditawarkan seharga Rp 168 juta.

Rumah itu dikembangkan oleh Keraton Agung Sejahtera. Dalam situs SiKumbang, pengembang tersebut tercatat sebagai anggota Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI).

Spesifikasi rumah ini menggunakan atap dengan baja ringan. Dinding rumah sudah diaci dan dicat. Lalu, lantainya memakai keramik 40 x 40 dan fondasinya cakar ayam.

Rumah di Karang Harja, Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten ini seharga Rp 168 juta. Rumah ini dikembangkan oleh Harmoni Mitra Cemerlang dan tercatat sebagai anggota Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI).

Rumah ini mempunyai luas bangunan 29 m2 dan luas lahan 60 m2. Terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah menggunakan atap dengan rangka baja ringan dan beton flat. Dindingnya memakai batako yang sudah diplester dan diaci. Rumah itu memakai lantai keramik dan fondasi dari batu kali.

Itulah beberapa rumah murah di Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Top 5 News Bisnisindonesia.id: Program 3 Juta Rumah, Penjenamaan Bank, Hingga Defisit BPJS Kesehatan

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto membutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari pengembang.

Adapun, program 3 juta unit rumah setiap tahunnya ini terdiri dari 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di perdesaan maupun pesisir.

Saat ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah membuat peta jalan untuk mencapai program 3 juta rumah per tahun.

Sejumlah upaya yang akan digunakan dalam mendukung program 3 juta rumah, antara lain dengan kolaborasi antar stakeholder perumahan, program pengadaan rumah gratis dengan skema corporate social responsibility (CSR), dan perumahan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Kemudian, dengan memanfaatkan lahan dan bangunan milik BUMN, serta rumah susun yang idle.

Ulasan tentang program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Minggu (8/12/2024):

Mimpi Prabowo Bangun Giant Sea Wall Terganjal Keterbatasan Dana

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menjaring investor dalam pembangunan dalam proyek jumbo tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Berdasarkan hitungan Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan tanggul pantai sepanjang 1 kilometer membutuhkan biaya sekitar Rp1 triliun sehingga untuk pembangunan Tanggul Pantai mulai dari Provinsi Banten sampai Kota Surabaya, Jawa Timur diestimasikan akan membutuhkan biaya mencapai Rp600 triliun.

Biaya pembangunan Tanggul Pantai itu juga belum mencakup penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya dimana jika diestimasikan total bisa mencapai Rp800 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa presiden telah bertemu delegasi bisnis Japan Indonesia Association (Japinda) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

Dalam pertemuan dibahas berbagai hal, termasuk mengenai rencana skema kerja sama yang berpotensi dijalankan keduanya, baik itu skema pemerintah ke pemerintah (G2G) atau secara bisnis ke bisnis (B2B). Menurutnya, segala kemungkinan masih terbuka untuk terjadi antara kedua belah pihak.

Kolaborasi dan Komitmen Pengembang Kunci Realisasi Program 3 Juta Rumah

Dalam pembangunan rumah 3 juta unit per tahun, Kementerian PKP berusaha mendapatkan lahan secara gratis dan murah.

Selain itu, salah satu dukungan kebijakan dalam program 3 juta rumah yakni telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5 persen kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp7 juta sampai Rp9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait.

Dia menilai kolaborasi dan kontribusi pengembang dalam program 3 juta rumah sangat dibutuhkan di tengah keterbatasan anggaran. Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp5,2 triliun sehingga tidak mencukupi pembangunan 3 juta unit rumah tanpa dukungan dan kerja sama dari pelaku usaha swasta.

Bank Ramai-ramai Lakukan Penjenamaan Baru

Sejumlah bank melakukan penjenamaan baru sejalan dengan strategi bisnis di industri perbankan yang mencakup perubahan merek, nama, hingga logo perusahaan.

Terbaru, PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) yang sebelumnya dikenal sebagai Bank BTPN, resmi mengadopsi nama baru, SMBC Indonesia, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2024.

Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar menjelaskan perubahan nama ini dilakukan demi mengintegrasikan keunggulan lokal Bank BTPN dengan reputasi global Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), sebagai kelompok keuangan terbesar di Jepang.

“Kami memiliki visi jangka panjang untuk terus menyediakan layanan yang solutif, layanan finansial yang solutif bagi konsumen di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, dikutip pada Kamis (5/12/2024).

Ke depan, dengan penjenamaan baru atau rebranding ini, menurutnya, SMBC Indonesia terus berupaya melayani seluruh segmen pasar dengan pendekatan perbankan universal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mengembangkan bisnis secara seimbang di semua segmen, mulai dari ritel hingga korporasi.

Memangkas Biaya dan Latensi Multi-Cloud

Pasar komputasi awal (cloud computing) di kawasan Asia Pasifik dan Jepang (APJ) terus bertumbuh seiring dengan transformasi digital, berkembangnya titik interaksi mayantara, serta tren kecerdasan buatan (artificial intelligent).

Pertumbuhan pasar komputasi awan ini seiring dengan meluasnya transformasi digital, yakni penggunaan teknologi untuk mentransformasikan proses analog menjadi digital semakin intens di semua organisasi, baik yang privat, maupun publik.

Transformasi digital merupakan proses berkelanjutan, dan organisasi terus beradaptasi dengan lanskap digital yang terus berubah. Indonesia, seperti diakui World Digital Competitiveness Ranking (WDCR), mengalami percepatan transformasi digital sejak 5 tahun terakhir.

Hal ini ditunjukkan oleh peringkat daya saing digital Indonesia yang meningkat. Bila pada 2022 di level 51, pada 2023 meningkat signifikan ke posisi 45. Bahkan, daya saing digital Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.

Utak-atik Defisit BPJS Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menghadapi risiko beban jaminan kesehatan yang lebih tinggi dari penerimaannya sehingga defisit terjadi. Kenaikan tarif pun menjadi salah satu opsi solusi yang tak terpisahkan tetapi belum menjadi ketetapan untuk mengantisipasi defisit BPJS Kesehatan.

Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan iuran JKN sampai Oktober 2024 telah mencapai 109,62%, yang berarti beban yang dibayarkan lebih tinggi dari iuran yang didapat.

BPJS Kesehatan mencatat penerimaan iuran sebesar Rp133,45 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan sebesar Rp146,28 triliun. Dengan kondisi ini, dia menyebut bahwa kenaikan tarif 10% pun tak mampu menutup defisit.

Perumahan MGK Serang Jadi Rumah Subsidi Terbaik di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com -Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang yang dikembangkan PT Infiniti Triniti Jaya atau Infiniti Realty kembali memperoleh pengakuan sebagai perumahan subsidi terbaik di Indonesia.

Kali ini, mereka memenangkan kategori Rumah Subsidi Platinum (predikat tertinggi) pada FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards 2024.

Selain kategori Platinum, 4 perumahan subsidi menerima predikat Gold, dan 3 perumahan lainnya predikat Silver.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Direktur Utama Infinity Realty Samuel S. Huang pada acara Rapat Kerja Nasional Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (Rakernas REI) di Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (5/12/2024).

Sebanyak 30 proyek dan karya properti nasional dari 12 kategori dan 8 proyek rumah bersubsidi dianugerahi FIABCI Indonesia-REI Excellence Award 2024, yang merupakan ajang penghargaan yang paling bergengsi bagi proyek properti di Tanah Air.

Pemenang ini berhak ikut serta dalam ajang kelas dunia FIABCI World Prix d’Excellence Award 2025.

FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards diselenggarakan oleh FIABCI Indonesia dan Realestat Indonesia (REI).

FIABCI adalah organisasi real estat terbesar di dunia. Berdiri sejak 1951, FIABCI saat ini beranggotakan lebih dari 72 negara.

FIABCI juga satu-satunya organisasi real estat yang berafiliasi dengan organisasi resmi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti UN Habitat, ECOSOC dan Bank Dunia.

Sementara REI merupakan organisasi pengembang properti tertua dan terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1972 dengan total anggota hampir 7.000 perusahaan properti.

Direktur Utama Infinity Realty Samuel S Huang sangat gembira dan merasa bersyukur MGK Serang mendapatkan pengakuan dari dua organisasi terkemuka sebagai salah satu perumahan terbaik di Indonesia.

“Capaian ini akan memacu kami untuk terus menciptakan kawasan hunian yang terbaik bagi penghuni di MGK Serang. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, karena diberi kesempatan untuk memperoleh penghargaan yang luar biasa ini,” ungkap Samuel.

Sebagai informasi, pada Oktober 2024, Perumahan MGK Serang telah dinobatkan menjadi perumahan bersubsidi pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) dengan peringkat Utama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Bahkan atas prestasi tersebut, Perumahan MGK berhasil mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia–Indonesia (MURI).