Batam (ANTARA) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Kepulauan Riau menyampaikan menu makan bergizi gratis saat bulan puasa berupa roti, kurma, susu, telur ayam, dan buah-buahan.

Kepala Disdik Kota Batam Tri Wahyu Rubianto di Batam, Rabu, mengatakan makanan yang disediakan akan berupa makanan kering agar tahan lama dan bisa dikonsumsi saat berbuka puasa.

"Insya Allah makanan yang bertahan lama dan bisa sampai buka puasa. Contohnya roti, kurma, susu, telur ayam, dan buah seperti jeruk," kata Tri.

Ia menjelaskan makanan tersebut nantinya akan dibawa pulang oleh siswa dan dikonsumsi saat berbuka.

"Jadi makanan dibawa pulang oleh siswa dan dimakan saat waktu berbuka puasa," ujar dia.

Tri menyampaikan saat ini, MBG di Batam sudah melibatkan tiga dapur dengan sasaran 13 sekolah tingkat TK, SD, SMP di kawasan Kecamatan Bengkong, Sei Beduk, dan Batam Kota, dengan total sasaran 9.758 siswa.

Tri menjelaskan untuk tiga dapur MBG yang beroperasi saat ini merupakan dapur milik mitra BGN, seperti Yayasan Siap (Kecamatan Bengkong), Yayasan Darul Solihin (Kecamatan Batam Kota), dan Yayasan Yon Kenedia (Kecamatan Sei Beduk).

“Semua itu dapur mitra BGN. Bahkan untuk dapur BGN sendiri kita belum tau kapan beroperasinya. Mungkin dalam waktu dekat. Sementara yang dari pemkot saat ini kita sedang menunggu juknis dari BGN, karena kemarin juknisnya itu untuk pengadaan dapur itu sedang dimutakhirkan oleh mereka berdasarkan evaluasi yang sudah berjalan saat ini,” kata Tri.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan menu MBG untuk buka puasa anak-anak sekolah terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama sehingga tidak basi dan layak dikonsumsi.

"Kalau untuk yang puasa nanti makanannya yang tahan lama, dibagikan saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka. Besoknya (saat sekolah), kantong dibawa lagi untuk ditukar dengan makanan baru, sehingga tidak menimbulkan sampah," ucapnya.*

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya tetap berjalan meski saat Ramadan. Namun mekanisme pembagian makanan kepada siswa berbeda dengan hari-hari biasa. Seperti apa?

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, pemkot sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Di mana selama bulan puasa, MBG tetap dijalankan.

"Saya sudah rapat dengan Bagan Gizi Nasional puasa itu, kalau (sekolah) masuk, (MBG) tetap jalan," kata Yusuf, Rabu (5/3/2025).

Yusuf menjelaskan, makanan akan dibagikan kepada siswa menyesuaikan jam pulang sekolah masing-masing. Agar makanan tersebut bisa disantap siswa saat sudah jam buka puasa di rumah.

"(Pemberian MBG), tergantung menyesuaikan, koordinasi dengan sekolah jam terakhirnya jam berapa," jelasnya.

Menu MBG selama Ramadan juga disesuaikan dengan berbuka. Sehingga makanan bisa dibawa pulang siswa dan dikonsumsi pada saat jam buka puasa.

"Kemarin saya koordinasi dengan BGN, menunya menyesuaikan mungkin. Minimal nuansa buah, kurma, roti," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, selama bulan Ramadan, menu MBG bisa dibawa pulang siswa. Kemudian dapat dimakan saat berbuka puasa bagi siswa yang berpuasa.

"Kita tetap akan melaksanakan, untuk yang berpuasa nanti bisa dibawa pulang. Yang tidak puasa ya silakan dikonsumsi di tempat, terutama untuk daerah-daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa," pungkasnya

Video: Menu Makan Gratis saat Ramadan Berbeda, Makanan Lebih Tahan Lama

Video: Menu Makan Gratis saat Ramadan Berbeda, Makanan Lebih Tahan Lama

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi peternak rakyat mandiri yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) dan Gabungan Organisasi Peternak Nasional (GOPAN) meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan pemerintah untuk berpihak pada petani lokal.

"Program MBG harus berpihak kepada masyarakat kecil, terutama penyuplai sayur haruslah masyarakat di sekitar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Demikian juga halnya pemasok ayam dan telur harus melibatkan peternak ayam mandiri agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Ketua Umum PINSAR Singgih Januratmoko dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuannya dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Selasa (4/3), Wakil Ketua Komisi VIII itu mengatakan kondisi peternak ayam saat ini sangat memprihatinkan karena harus bersaing dengan konglomerasi perunggasan yang menguasai hulu hingga hilir.

Hal itu dikhawatirkan dapat membuat peternak mandiri dengan modal kecil bisa tersingkir. Maka dari itu, dengan kehadiran MBG diharapkan dapat jadi "pintu penyelamat" bagi para peternak kecil.

Terkait kondisi tersebut, pihaknya sendiri bersama GOPAN mengaku sanggup menyediakan ayam dengan harapan dibeli pemerintah dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Harga tersebut menguntungkan peternak di tengah ancaman harga jagung untuk pakan ayam yang berpotensi naik tahun ini.

“Dengan membeli ayam dari peternak rakyat, juga menyelamatkan surplus ayam nasional yang di atas 10 persen. Sehingga terserap dan membantu menormalkan harga pasaran ayam di pasar-pasar tradisional,” ucap Singgih.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola MBG BGN Tigor Pangaribuan menanggapi dengan mengatakan pihaknya membuka seluas-luasnya kerja sama dengan peternak.

“Kami membuka ruang bagi para peternak atau asosiasi peternak melalui koperasi, untuk membuka dapur SPPG,” kata Tigor.

Namun, Tigor menekankan peternak yang dapat bekerja sama dalam MBG harus memenuhi kriteria yang ditetapkan seperti higienitas, lokasi, dan peralatan dapur.

Sebab jumlah porsi yang dimasak dalam program MBG berbeda dengan restoran atau katering pengantin.

Adapun syarat untuk dapur SPPG yakni memiliki lahan seluas 600-800 meter kubik, ruangan dapur harus memiliki pintu masuk untuk bahan mentah seperti ayam, telur, dan sayur-mayur.

Selanjutnya terdapat pintu keluar hasil olahan masakan untuk menjamin higienitas, sehingga siswa dapat terhindar dari keracunan atau kontaminasi bakteri.

Tigor menekankan terbukanya kerja sama dalam program MBG dikarenakan pemerintah membutuhkan 30.000 lebih dapur SPPG untuk melayani 82 juta anak,

“Dengan membentuk koperasi, para peternak memiliki modal untuk membangun dapur, menyediakan alat masak, hingga wadah makan stainless steel,” kata dia.

IDXChannel- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut mengawal tes keamanan program makan bergizi gratis (MBG).

Hal ini dia katakan saat berkunjung ke kantor BPOM, di Jakarta, Selasa (4/3/2025). Seperti diketahui, program MBG berlaku untuk balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian masyarakat, terutama anak-anak dan ibu agar memiliki kehidupan yang lebih berkualitas.

"Program ini (MBG) bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Oleh karena itu, keamanan pangannya harus dijamin agar manfaatnya maksimal," kata Zulhas.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menanggapi hal tersebut dengan penuh kesiapan dalam mengawal keamanan MBG. Pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap mutu dan kualitas makanan yang disajikan.

"Sebagai bagian dari pemerintahan, BPOM berkomitmen mendukung keberhasilan MBG melalui pengawasan mutu dan keamanan makanan. Pengawalan MBG akan dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah," ujarnya.

Sebagai informasi, BPOM akan mendampingi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG. Saat ini, ada sebanyak 726 SPPG yang melayani sekitar 2 juta penerima manfaat. Nantinya jumlah tersebut akan bertambah seiring selesaikan proses verifikasi.

Setidaknya, nantinya akan ada 3 juta penerima manfaat MBG, dengan perkiraan dana yang dibutuhkan sekitar Rp1 triliun per bulan. Angka tersebut jelas sangat tinggi, yang diharapkan bisa dikolaborasikan dengan pihak swasta.

"Tentu dana tersebut sangat besar. Kita juga berharap dari pihak swasta bisa berkolaborasi, karena banyak kan yang bergerak di bidang pangan. Jadi program ini (MBG) tidak hanya selama 5 tahun tapi juga untuk selamanya," kata Kepala BPOM Taruna.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kualitas dari program makan bergizi gratis ke depannya akan diakreditasi.

Akreditasi bakal dilakukan ketika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 2.000.

"Nanti ada akreditasi terkait itu (kualitas makan bergizi gratis). Nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup 6 juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana, di Istana, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Dadan mengatakan, akreditasi akan dilakukan oleh lembaga independen, bukan dari Badan Gizi Nasional.

"Lembaga independen (yang akreditasi), bukan kita. Karena kita yang akan diakreditasi," imbuh Dadan.

Nantinya, makan bergizi gratis yang telah diakreditasi akan masuk ke beberapa klasifikasi.

"Nanti yang bagus disebut unggul, yang menengah baik sekali, yang standar itu baik," ucap dia.

JAKARTA, investor.id–Produksi beras lokal mampu mencukupi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG). Optimisme itu muncul seiring produksi beras nasional yang diperkirakan kian meningkat. Implementasi PMBG dengan target 82,9 juta penerima manfaat di akhir 2025 butuh pasokan beras sekitar 4 juta ton. PMBG kini telah menjangkau 3 juta penerima manfaat.

Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional (PNPN) Tahun 2025 yang dikelola Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) dan diperbarui 21 Februari 2025, stok beras di akhir tahun ini 10.232.133 ton dengan mempertimbangkan total ketersediaan 41.207.976 ton dan kebutuhan tahunan 30.975.843 ton (bulanan 2.581.320 ton/harian 84.865 ton). 

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi peternak rakyat mandiri yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) dan Gabungan Organisasi Peternak Nasional (GOPAN) meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan pemerintah untuk berpihak pada petani lokal.

"Program MBG harus berpihak kepada masyarakat kecil, terutama penyuplai sayur haruslah masyarakat di sekitar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Demikian juga halnya pemasok ayam dan telur harus melibatkan peternak ayam mandiri agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Ketua Umum PINSAR Singgih Januratmoko dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuannya dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Selasa (4/3), Wakil Ketua Komisi VIII itu mengatakan kondisi peternak ayam saat ini sangat memprihatinkan karena harus bersaing dengan konglomerasi perunggasan yang menguasai hulu hingga hilir.

Hal itu dikhawatirkan dapat membuat peternak mandiri dengan modal kecil bisa tersingkir. Maka dari itu, dengan kehadiran MBG diharapkan dapat jadi "pintu penyelamat" bagi para peternak kecil.

Terkait kondisi tersebut, pihaknya sendiri bersama GOPAN mengaku sanggup menyediakan ayam dengan harapan dibeli pemerintah dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Harga tersebut menguntungkan peternak di tengah ancaman harga jagung untuk pakan ayam yang berpotensi naik tahun ini.

“Dengan membeli ayam dari peternak rakyat, juga menyelamatkan surplus ayam nasional yang di atas 10 persen. Sehingga terserap dan membantu menormalkan harga pasaran ayam di pasar-pasar tradisional,” ucap Singgih.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola MBG BGN Tigor Pangaribuan menanggapi dengan mengatakan pihaknya membuka seluas-luasnya kerja sama dengan peternak.

“Kami membuka ruang bagi para peternak atau asosiasi peternak melalui koperasi, untuk membuka dapur SPPG,” kata Tigor.

Namun, Tigor menekankan peternak yang dapat bekerja sama dalam MBG harus memenuhi kriteria yang ditetapkan seperti higienitas, lokasi, dan peralatan dapur.

Sebab jumlah porsi yang dimasak dalam program MBG berbeda dengan restoran atau katering pengantin.

Adapun syarat untuk dapur SPPG yakni memiliki lahan seluas 600-800 meter kubik, ruangan dapur harus memiliki pintu masuk untuk bahan mentah seperti ayam, telur, dan sayur-mayur.

Selanjutnya terdapat pintu keluar hasil olahan masakan untuk menjamin higienitas, sehingga siswa dapat terhindar dari keracunan atau kontaminasi bakteri.

Tigor menekankan terbukanya kerja sama dalam program MBG dikarenakan pemerintah membutuhkan 30.000 lebih dapur SPPG untuk melayani 82 juta anak,

“Dengan membentuk koperasi, para peternak memiliki modal untuk membangun dapur, menyediakan alat masak, hingga wadah makan stainless steel,” kata dia.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA – Sebanyak 300 warga Kecamatan Gubeng, Surabaya, memadati Gedung Serbaguna Kelurahan Pucang Sewu untuk menghadiri sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar oleh Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN). 

Acara tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus mengurangi angka stunting dan malnutrisi di Indonesia.

Program MBG, yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi gratis bagi 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025, dengan anggaran yang mencapai Rp 171 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa program MBG tidak hanya sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi juga bertujuan menciptakan perubahan perilaku hidup sehat di masyarakat.

“Program MBG bukan hanya tentang makan bergizi, tapi juga diharapkan adanya perubahan perilaku pada pola makan yang lebih sehat, termasuk membiasakan hidup sehat sejak dini pada anak-anak,” jelas Lucy.

Lucy juga memaparkan empat target utama penerima manfaat program MBG, yaitu pelajar (mulai dari PAUD hingga SMA sederajat dan santri), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

“Dengan menyasar kelompok ini, kami berharap dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif,” tambahnya.

Program MBG diawali dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Namun, Menteri Keuangan menambahkan anggaran sebesar Rp 100 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp 171 triliun. 

Dengan tambahan anggaran tersebut, program ini ditargetkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.

“Pada April 2025, kami menargetkan 3 juta anak sudah menerima makan bergizi. Target ini akan terus ditingkatkan menjadi 15 juta pada Agustus 2025, dan di akhir tahun, seluruh anak Indonesia diharapkan sudah mendapatkan makanan bergizi gratis,” ujar Lucy.

Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai lembaga non-kementerian yang fokus pada pemenuhan gizi nasional, memainkan peran kunci dalam pelaksanaan program MBG. 

Setiap Dapur MBG dikelola oleh Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh BGN dan bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan. Mereka bertanggung jawab memastikan kualitas gizi, kebersihan, dan kelancaran distribusi makanan.

Selain itu, setiap dapur MBG juga didukung oleh 45 hingga 47 petugas yang bertugas memasak dan mengawasi standar kebersihan serta pengelolaan limbah.

Program MBG sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas Indonesia. Lucy Kurniasari menekankan bahwa kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Kualitas pangan dan gizi adalah fondasi penting untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan. Program MBG ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia maju pada 2045,” tegas Lucy.

Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045. Dengan program MBG, diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh sehat dan siap menghadapi tantangan global.

Warga Kecamatan Gubeng yang hadir dalam sosialisasi ini menyambut positif program MBG. Program ini sangat membantu keluarga yang memiliki balita. Dengan adanya makanan bergizi gratis, warga bisa lebih tenang memastikan anak-anak tumbuh sehat.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, BGN, dan masyarakat, program MBG diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi masalah gizi dan menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.

Editor : Ali Masduki

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik,

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Livia Kristianti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025