JAKARTA, KOMPAS.com - Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai adanya laporan mengenai perubahan harga porsi makanan bergizi gratis yang semula ditetapkan Rp 10 ribu menjadi Rp 8 ribu.

Hasan menegaskan bahwa laporan tersebut masih berupa informasi awal dan belum melalui proses verifikasi yang memadai.

"Laporan ini perlu disertai dengan data lengkap, termasuk waktu dan lokasi kejadian, agar dapat dilakukan pemeriksaan dan verifikasi yang tepat. Kemarin, informasi ini lebih kepada langkah pencegahan, bukan laporan yang sudah terkonfirmasi," ujar Hasan saat diwawancarai oleh wartawan pada hari Minggu, 9 Maret 2025.

Ia juga menyebutkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah berkomitmen untuk melakukan pengecekan di lapangan, meskipun hal ini memerlukan informasi yang lebih lengkap mengenai waktu dan tempat kejadian.

"BGN (Badan Gizi Nasional) juga berjanji mengeceknya ke lapangan. Tapi tentu harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu terjadi," sambungnya.

Dalam penjelasannya, Hasan membahas mengenai harga bahan makanan dalam program makanan bergizi gratis yang bersifat actual cost.

Di wilayah Indonesia bagian barat, harga makanan tersebut ditetapkan sebesar Rp 10 ribu, sementara di Kepulauan Mentawai, harga dapat mencapai Rp 14 ribu.

"Untuk anak-anak di PAUD dan siswa kelas 1-4 SD, biaya per porsi berkisar antara Rp 7-9 ribu di wilayah Jawa dan Sumatera, mengingat mereka umumnya hanya menerima makanan dengan kandungan kalori sekitar 350 kalori. Sementara itu, di Puncak Jaya, harga dapat melonjak hingga Rp 41.000," jelas Hasan.

Hasan menambahkan bahwa pertemuan antara KPK dan BGN sebelumnya lebih membahas upaya pencegahan daripada isu hukum.

"BGN bertekad agar pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis dapat berlangsung secara lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa lembaganya telah menerima laporan terkait pengelolaan anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga telah dimanipulasi.

Setyo menyoroti bahwa jumlah anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat seringkali berkurang saat sampai di daerah, yang berdampak negatif pada kualitas makanan yang diterima.

Hal ini diungkapkan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta stafnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari Rabu, 5 Maret 2025.

"Kami khawatir bahwa anggaran yang dialokasikan di pusat akan berkurang saat sampai di daerah, seperti es batu yang mencair. Kami telah menerima laporan mengenai pengurangan jumlah makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi kualitas makanan yang disediakan," ungkap Setyo dalam keterangan tertulisnya pada hari Jumat, 7 Maret 2025.

Sumber: Kompas.com

KEDIRI – Pemerintah kembali menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi warga Kediri pada Jumat, 7 Maret 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.

Sosialisasi program MBG dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Sumberagung, Kecamatan Wates, dan dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang terdiri dari warga setempat. 

Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan asupan gizi serta pengetahuan masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, Anggota DPRD Jawa Timur Khusnul Arif, Anggota DPRD Kabupaten Kediri Lutfi Mahmudiono, serta perwakilan dari Badan Gizi Nasional.

Program MBG merupakan langkah strategis dalam mendukung visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menuju Indonesia Emas 2045. 

“Program ini dirancang untuk mendukung salah satu dari delapan misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Melalui MBG, kami berupaya mengatasi masalah gizi buruk dan stunting, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak, kesehatan ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,” jelas Nurhadi.

Program MBG diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil yang seringkali kesulitan mengakses pangan bergizi. Dengan demikian, program ini tidak hanya bertujuan memperbaiki status gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

“Program MBG tidak hanya fokus pada peningkatan gizi, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, dan ketahanan pangan nasional. Ini adalah upaya strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tambah Nurhadi.

Selain meningkatkan gizi, program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak, memberdayakan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal, serta mengurangi angka kemiskinan. Program ini juga diharapkan dapat memotivasi anak-anak untuk lebih bersemangat bersekolah.

“Dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, Program MBG diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” tegas Nurhadi.

Program MBG akan dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang akan didirikan di berbagai daerah. Setiap SPPG akan melayani sekitar 3.000 anak sekolah, ditambah 10% ibu hamil, ibu menyusui, dan anak perempuan dalam radius 0-6 kilometer.

Melalui program ini, pemerintah berkomitmen untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan di seluruh negeri.

Editor : Ali Masduki

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya kini mempersilakan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajarannya untuk melaksanakan program sarapan gratis.

Dadan mengatakan, sarapan gratis akan lebih bermanfaat jika menyasar siswa SMP dan SMA.

"Iya jika melaksanakan tidak masalah. Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat," ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan, Badan Gizi Nasional pasti tetap bersinergi dengan Pemprov Jakarta jika ingin melanjutkan program sarapan gratis.

Dia mengklaim tidak ada masalah antara Badan Gizi Nasional dengan program Pemprov Jakarta itu.

"BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN," tutur dia.

Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

Di antaranya seperti menyiapkan infrastruktur, membina pelaku rantai pasok, dan melakukan pendampingan.

Sebelumnya, Pramono Anung mengumumkan pembatalan program sarapan gratis.

Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.

"Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.

Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.

“Jadi, pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.

Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat.

Untuk itu, Pramono bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.

Namun, Pramono memastikan anggaran yang disiapkan untuk makan bergizi gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.

“Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, ialah untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.

Bisnis.com, BATAM - Paket program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Batam, Provinsi Kepri selama bulan Ramadan disajikan sebagai takjil bagi siswa untuk berbuka puasa.

Selain itu, penyajiannya tidak menggunakan tempat bekal makanan, melainkan plastik totebag. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPB) Kawasan Bengkong Kota Batam, Defri Frenaldi mengatakan totebag tersebut berbahan spunbond.

"Spunbon ini kain tekstil yang terbuat dari serat polipropilena dengan ukuran 20×26 cm. Sedangkan menu MBG yang akan diberikan saat puasa, makanan kering dan takjil," katanya di Batam, Minggu (9/3/2025).

Pendistribusian MBG dengan menu takjil ini sudah dimulai sejak 7 Maret 2025, saat siswa pertama kali masuk sekolah saat puasa.

"Mulai pukul 09.00 WIB dilakukan pengiriman ke sekolah-sekolah secara bertahap dan paralel. Kemudian pengambilan totebag makan. Kembali setelah tiga jam atau sesuai waktu yang disepakati," paparnya.

Defri menyampaikan pendistribusian MBG dilakukan lima kali dalam seminggu, dari Senin hingga Jumat dengan hari efektif sekolah selama puasa sebanyak 14 hari.

Adapun, contoh menu MBG yang didistribusikan pada siswa di sekolah yaitu berupa roti manis, telur ayam, telur puyuh, susu, kurma, jeruk, hingga bubur kacang ijo.

"Makanan yang disediakan akan berupa makanan kering agar tahan lama dan bisa dikonsumsi saat berbuka puasa," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto langsung menghubungi Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ketika mengetahui Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, belum terdistribusi program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala Desa Buni Bakti, Sidi Sumardi, menjadi orang yang menjawab pertanyaan presiden itu terkait dengan MBG di kawasannya.

"Yang pertama, soal makan bergizi gratis, dia menanyakan kepada saya, 'Di sini belum ada, Pak, baru wacana,' gitu," kata Sidi saat dihubungi, Minggu (9/3/2025).

Setelah mengetahui hal itu, Prabowo disebut langsung menghubungi Kepala Badan Gizi Nasional.

Dia mengatakan, Prabowo bakal 'mengkondisikan' program MBG di kawasan Babelan.

"Ya nanti akan dikondisikan, langsung dia menelepon bapak bagian gizi," tambah Sidi.

Selain MBG, Prabowo juga sempat menanyakan perihal surutnya banjir di kawasan Babelan.

Sidi menjelaskan kepadanya, butuh waktu sekitar satu minggu hingga 10 hari untuk air surut.

Sidi mengatakan, Prabowo kaget dengan hal itu.

Oleh karena itu, Prabowo disebut bakal memperbaiki tata ruang di wilayah tersebut.

"Pak Prabowo bertanya, 'Berapa hari nih, Pak, bisa (surut)?' Bisa satu minggu, bisa 10 harian. Kaget dia," tambah Sidi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ikut banjir-banjiran saat meninjau bencana banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (8/3/2025).

Dikutip dari siaran pers Tim Media Prabowo, Kepala Negara tiba di lokasi pukul 17:57 WIB menjelang jam buka puasa.

Berdasarkan video yang dibagikan, Prabowo terlihat "nyemplung" alias menyusuri air yang merendam rumah-rumah warga.

Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, mengenakan baju safari warna krem, celana biru dongker, dan sepatu bot warna hitam.

Ketibaan Prabowo disambut antusias masyarakat setempat.

“Sini, sini salim sama Pak Prabowo. Pak, salim, Pak!” seru warga di sana seraya diikuti oleh anak-anak.

Prabowo lalu menyusuri area yang terendam banjir itu dan mendatangi rumah-rumah warga, di antaranya adalah warga yang memilih untuk tidak mengungsi.

“Tinggi airnya 80 (sentimeter) kemarin,” kata seorang warga laki-laki kepada Prabowo.

“Sampai di situ? (ke dalam rumah),” tanya Prabowo.

“Iya, tidur pada di atas. Habis mau ngungsi ke mana, ya sudah (kami) di sini saja,” ujar warga tersebut.

“Masuk semua (airnya)?” tanya Prabowo lagi.

“Masuk. Di dalam saya ganjal-ganjal, ini baru dibuka,” kata warga.

Di sela berbincang dengan para warga, Prabowo juga sempat menelepon sejumlah pejabat terkait untuk segera merenovasi fasilitas yang belum operasional dan memperbaiki SD Negeri 04 Babelan yang juga terdampak banjir.

Prabowo pun sempat mampir di rumah salah satu warga untuk berbuka puasa dan berbincang.

Salah seorang warga di wilayah itu, Nurhayati, mengatakan bahwa banjir sudah melanda kawasan itu dua kali selama dua minggu terakhir.

Berbeda dengan beberapa warga yang memilih tidak mengungsi, ia memutuskan untuk mengungsi.

“Waktu banjir pertama itu sedengkul, terus yang terakhir yang besar itu sepinggang,” ujar Nurhayati.

Nurhayati mengungkapkan rasa bahagianya karena Prabowo mengunjungi kediamannya di tengah bencana ini.

“Aduh, bahagia, Ibu. Sangat terharu Bapak Presiden mau berkunjung ke rumah Ibu. Harapan Ibu ya minta yang terbaiknya saja, apa kata Bapak Presiden,” ucapnya.

Prabowo lantas meninggalkan lokasi pukul 18:28 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan dampak banjir terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bekasi.

Dia membenarkan bahwa satu SPPG sempat terdampak banjir dan tidak beroperasi selama dua hari, tetapi sejak Kamis (6/3/2025) layanan telah kembali berfungsi.

“Ada satu SPPG yang terdampak [banjir] dan 2 hari tidak melayani, tapi sejak Kamis (6/3/2025) sudah berfungsi kembali,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (9/3/2025)

Terkait kemungkinan relokasi SPPG yang terdampak banjir, Dadan menegaskan bahwa lokasi saat ini nantinya akan tetap dipertahankan.

Kendati demikian, dia melanjutkan bahwa pihaknya akan mengantisipasi dengan menyiapkan SPPG cadangan di daerah yang lebih tinggi untuk memastikan layanan tetap berjalan jika kejadian serupa terjadi di masa depan.

Termasuk, menanggapi pertanyaan mengenai kesiapan dana dalam menghadapi bencana seperti ini, Dadan menjelaskan bahwa BGN memiliki dana operasional yang sifatnya at cost.

Menurutnya, hal ini memungkinkan pengelolaan anggaran secara fleksibel dalam menghadapi keadaan darurat.

“Ada dana operasional yang at cost,” tandas Dadan.

Sementara itu, Kepala SPPG Kota Bekasi Nindy Anita juga memastikan bahwa lokasi SPPG yang sempat terendam banjir tidak akan direlokasi.

Dia menyatakan bahwa SPPG telah dibersihkan dan didisinfeksi. Selain itu, pihaknya juga telah memastikan bahwa bahan makanan yang tersedia tetap dalam kondisi aman untuk dikonsumsi.

"Sejauh ini, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan. Untuk sekolah-sekolah yang terdampak banjir, telah dilakukan pembersihan di sekitar area sekolah," jelas Nindy kepada Bisnis.

Tak hanya itu, kata Nindy, SPPG Bekasi juga sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mereka menginformasikan bahwa kegiatan belajar mengajar akan kembali dilakukan pada Senin (10/3/2025) besok.

Mengenai total kerugian akibat banjir, Nindy mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan perhitungan. Pasalnya, selain stok beras yang terendam, beberapa alat juga mengalami kerusakan dan masih menunggu pemeriksaan teknisi untuk mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil, BGN dan SPPG Kota Bekasi berupaya memastikan layanan gizi kepada masyarakat tetap berjalan meskipun sempat terdampak banjir.

“Untuk kerugian totalnya kami belum mengetahuinya karena selain beras, ada beberapa alat yang terkena banjir sehingga harus dipastikan terlebih dahulu oleh teknisi terkait,” pungkas Nindy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat mengecek langsung kondisi warga terdampak banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (8/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengaku mendapat laporan harga per porsi makan bergizi gratis diotak-atik dari Rp 10 ribu menjadi Rp 8 ribu.

Hasan mengeklaim, laporan itu baru sekadar informasi awal saja, belum terverifikasi.

"Laporan itu kan harus ada tempatnya di mana, kapan terjadinya. Jadi bisa diperiksa dan diverifikasi. Kemarin itu lebih kepada informasi awal untuk pencegahan. Bukan laporan yang sudah terverifikasi," ujar Hasan kepada wartawan, Minggu (9/3/2025).

"BGN (Badan Gizi Nasional) juga berjanji mengeceknya ke lapangan. Tapi tentu harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu terjadi," sambungnya.

Hasan kemudian menyinggung harga bahan makanan dari program makan bergizi gratis yang bersifat actual cost.

Menurutnya, untuk Indonesia bagian barat, memang nilainya Rp 10 ribu. Tapi, di Kepulauan Mentawai, harganya bisa Rp 14 ribu.

"Untuk anak PAUD dan kelas 1-4 SD nilainya rentang Rp 7-9 ribu saja di Jawa dan Sumatera. Sebab mereka rata-rata diberikan makanan dengan 350 kalori saja. Sementara di Puncak Jaya, nilainya bisa mencapai Rp 41.000," jelas Hasan.

Hasan menyebut, pertemuan antara KPK dan BGN beberapa waktu lalu berbicara pencegahan, bukan kasus hukum.

"BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan, KPK menerima laporan bahwa anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diutak-atik.

Setyo mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan.

Hal tersebut disampaikan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut adanya pengurangan harga untuk Makan Bergizi Gratis.

Dadan menuturkan bahwa perbedaan pagu bahan baku dalam program ini disebabkan oleh perbedaan kategori penerima dan indeks harga di masing-masing daerah. Termasuk, adanya patokan anggaran untuk bahan baku MBG berbeda berdasarkan kelompok usia penerima manfaat.

Dia pun mengaku bahwa sejauh ini KPK memang belum mendapat penjelasan terkait perbedaan pagu bahan baku tersebut. Dadan kemudian memerinci, anak usia PAUD hingga siswa kelas 3 SD ditetapkan sebesar Rp8.000 per penerima. Sedangkan anak lainnya usia di atas kategori tersebut mendapatkan pagu sebesar Rp10.000 per penerima.

“[Pagu anggaran] ini berlaku untuk sebagaian besar Wilayah Indonesia Barat,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (9/3/2025).

Kendati demikian, Dadan menambahkan bahwa meskipun pagu bahan baku ini berlaku untuk sebagian besar wilayah Indonesia Barat, tetapi jumlahnya dapat berubah sesuai dengan indeks kemahalan daerah masing-masing sesuai dengan yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sebagai contoh, kata Dadan, di wilayah Papua, khususnya di Puncak Jaya, pagu bahan baku bisa mencapai Rp59.717 per penerima manfaat.

“Penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Kalau ada kelebihan, dana akan dikembalikan, sementara jika ada kekurangan, maka akan ditambah [sesuai kebutuhan],” tuturnya.

Apalagi, Dadan juga menegaskan bahwa pagu ini disusun oleh mitra pelaksana dan Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) setiap 10 hari. Dalam setiap usulan yang diajukan, jumlah penerima manfaat sudah dihitung secara rinci sejak awal.

Nantinya, kata Dadan, jika dalam 10 hari ada kelebihan anggaran, maka akan dibawa ke periode 10 hari berikutnya. Jika terjadi kekurangan, maka akan dilakukan koreksi dalam periode berikutnya.

“Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan [kami] carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya,” pungkas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memberi klarifikasi terkait harga per porsi program makan bergizi gratis yang diotak-atik dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000.

Dadan menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku pihak yang mendapat laporan tersebut, belum mendapat penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang ada yang berbeda.

Dadan menyebut, pagu yang disiapkan untuk anak PAUD sampai siswa SD kelas 3 adalah Rp 8.000, sedangkan anak lainnya Rp 10.000.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Menurut Dadan, perbedaan pagu itu terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat.

Namun, pagu juga bisa berubah berdasarkan tingkat kemahalan bahan baku di masing-masing daerah.

"Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah (sesuai rilis Bappenas). Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717, dan lain-lain," tuturnya.

Dadan menegaskan, penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost.

Jika kelebihan, maka anggarannya akan dikembalikan.

Kalau kekurangan, kata Dadan, tentu akan ditambah.

"Pagu ini kan disusun oleh mitra dan Kepala SPPG setiap 10 hari. Dalam usulan sudah perinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing," jelas Dadan.

"Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan, KPK menerima laporan bahwa anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diutak-atik.

Setyo mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan.

Hal tersebut disampaikan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

KEDIRI, investor.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini agar anggaran yang diberikan pemerintah transparan dan dapat digunakan dengan baik. BGN juga telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal program MBG.

Staf Piminan Wakil Ketua BGN Alwin Supriadi mengatakan, BGN ingin pelaksanaan program MBG diawasi bersama agar penggunaan anggaran benar-benar tansparan dan akuntabel. 

Alwin meminta masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan mulai pengelolaan, pengajian, sampai pengiriman MBG sampai tepat sasaran. Ia mengungkap, masyarakat bisa melaporkan jika melihat atau memiliki data perihal dugaan tindak korupsi selama penyelenggaraan program MBG ini.

Menurut dia, hal tersebut dilakukan agar penyelenggaraan program MBG inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini berjalan transparan dan akuntable.

"Jadi siapapun masyarakat boleh melaporkan jika melihat atau apalagi mempunyai data terkait masalah anggaran ini. Kalau memang punya data laporkan saja. Nanti kami akan segera tidak lanjuti," jelasnya usai menggelar sosialisasi program MBG di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Sabtu (8/3/2025).

BGN mepersilahkan masyarakat untuk menanyakan langsung terhadap SPPG di masing-masing daerah terkait pelaksanaan program MBG.

"Silahkan ditanyakan masing-masing SPPG, masyarakat boleh mengawasi. Apabila ada penyelewengan, dari pusat pasti mengevaluasi. Kita sudah kerjasama dengan KPK," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membenarkan program makan bergizi gratis belum sampai ke daerah Babelan, Bekasi, yang dilanda banjir parah.

Hal ini karena dapur untuk makan bergizi gratis ditempatkan di daerah yang lebih tinggi, baru makanannya disebarkan ke sekolah-sekolah.

Awalnya, Presiden Prabowo Subianto menelepon Dadan saat mengecek banjir di Babelan, pada Sabtu (8/3/2025).

"Mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai ke sini, belum, di Kecamatan Babelan. Hanya memang kondisi mereka itu banyak banjir. Ini sekolah dasarnya, SDN 04 masih terendam. Jadi harus dipikirkan nanti gimana,” ujar Prabowo saat menelepon Dadan, dikutip dari siaran pers.

“Kita akan lakukan MBG-nya di daerah yang agak tinggi kemudian nanti bisa terkirim ke sekolah-sekolah,” jawab Dadan.

“Iya, nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” kata Prabowo.

Dadan menjelaskan, saat ini, ada satu dapur yang tidak beroperasi akibat banjir.

Namun, dia memastikan, dapur-dapur lainnya masih beroperasi untuk memproduksi makan bergizi gratis.

“Jadi sementara itu di Bekasi ada satu dapur yang memang tidak operasional, masih terendam banjir. Tapi yang lainnya masih ada,” jelas Dadan.

Dadan menyampaikan, ada dua dapur SPPG makan bergizi gratis di Kabupaten Bekasi.

Badan Gizi Nasional juga tengah mempersiapkan dapur besar di Kota Jakarta untuk memasok makanan saat dapur di daerah tertentu bermasalah.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat mengecek langsung kondisi warga terdampak banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (8/3/2025).

Momen itu terjadi saat Prabowo berbincang dengan para warga di salah satu rumah warga. Orang nomor satu di Indonesia menelepon sejumlah pejabat terkait untuk segera merenovasi fasilitas yang belum operasional dan memperbaiki SD Negeri 04 Babelan yang juga terdampak banjir.

Adapun salah satu pejabat yang ditelepon Prabowo pada kesempatan itu adalah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana guna memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan di wilayah tersebut.

“Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Saya sekarang di Kecamatan Babelan. Di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya, tapi mereka makannya belum sampai,” ujar Prabowo dalam rilisnya, Minggu (9/3/2025).

Kepala Negara menyampaikan bahwa program MBG perlu segera menemukan solusi meskipun daerah tersebut tengah terendam banjir. Agar para penerima manfaat bisa tetap menikmati program pemerintah.

“Makannya belum sampai kesini belum, di Kecamatan Babelan. Hanya memang kondisi mereka itu banyak banjir. Ini sekolah dasarnya. SDN 04 masih terendam. Jadi harus dipikirkan nanti gimana,” ucapnya.

Lebih lanjut, Prabowo mendapatkan jawaban dari Dadan bahwa BGN akan melakukan pengerjaan MBG di daerah yang agak tinggi sehingga nanti capaian program tetap bisa terkirim ke sekolah-sekolah yang terdampak.

Prabowo pun meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur untuk program MBG bisa ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Mengingat, saat ini di Bekasi ada salah satu dapur yang memang tidak operasional, karena masih terendam banjir.

“Iya nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu menerima laporan bahwa dapur SPPG Makan Bergizi Gratis saat ini di Kabupaten Bekasi berjumlah dua dapur. Selain itu, BGN juga tengah mempersiapkan dapur besar di kota Jakarta untuk memasok makanan saat dapur di daerah tertentu bermasalah, contohnya seperti banjir ini.

Sekadar informasi, Prabowo tiba di lokasi pukul 17:57 menjelang jam buka puasa. Di lokasi, Prabowo juga sempat berbuka puasa di rumah salah satu warga dengan meminum air putih sembari berbincang.

Prabowo meninggalkan lokasi pukul 18:28. Pada kesempatan itu Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.