Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat mengusulkan untuk membuat omnibus law khusus perumahan. Ia mengaku pihaknya tengah membuat tim untuk hal tersebut.

Fahri mengaku mengusulkan adanya omnibus law perumahan itu untuk mempermudah bagi pelaku usaha yang ingin terjun ke industri perumahan.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan, itu satu dokumen seperti kita membuat omnibus tenaga kerja, kesehatan itu kan satu dokumen, menyelesaikan semua satu buku undang-undang. Supaya memudahkan saja. Iya kita lagi membentuk timnya," kata Fahri di gedung Menara Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Fahri juga menuturkan sempat dikontak oleh beberapa akademisi yang ingin membantunya menyusun omnibus law di sektor perumahan. Hingga saat ini, kata Fahri, masih dalam tahap diskusi mengenai omnibus law perumahan.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi, itu ingin kita gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus tapi semua sedang dalam diskusi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan perlu adanya omnibus law yang khusus mengatur perihal perumahan. Fungsinya agar perumahan memiliki satu kesatuan peraturan dan tidak terpisah-pisah seperti saat ini.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

(abr/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka melaksanakan program kerjanya di tahun 2025 mendatang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5,274 triliun.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan padahal tahun 2024, alokasi anggaran untuk sektor Perumahan (masih tergabung di Kementerian PUPR) mencapai Rp 14 triliun.

“Dengan anggaran Rp 14 triliun, kurang lebih ada 250.000 rumah yang dibangun. Tidak sampai 300.000. Tahun 2025 dapat Rp 5,274 triliun. Itu pun sudah ada penyesuaian dari pembicaraan dengan Kementerian PU,” ungkap Menteri Ara dalam Rapat bersama Komite II DPD RI, Senin (9/12/2024).

Dengan anggaran yang demikian minim, ia memprediksi kemungkinan besar akan gagal dalam memfasilitasi semua rencana Kementerian PKP tahun depan.

Terlebih ada Program 3 Juta Rumah yang sudah diwacanakan oleh Presiden baru selama masa kampanye.

“Kalau pakai anggaran ini saya pasti gagal membangun untuk memfasilitasi ini semua,” keluh mantan anggota DPR RI tersebut.

Untuk membicarakan soal alokasi anggaran, Menteri Ara mengaku akan bertemu dengan Menteri Keuangan, Bappenas, BPKP dan Satgas Perumahan.

“Jadi kita akan buat peta jalan bagaimana langkah yang akan kita lakukan. Kira-kira berapa support 2025 yang bisa kita terima. Dengan kondisi itu juga tidak membuat kita menyerah,” paparnya.

Ia menambahkan, sejauh ini Pemerintah menjadi pihak yang paling sedikit membangun rumah jika dibandingkan dengan masyarakat dan pengembang properti.

“Yang membangun rumah, paling banyak itu swadaya masyarakat sendiri. Kemudian pengembang. Pemerintah itu membangun paling sedikit,” tandas Menteri Ara.

JAKARTA - Parung Panjang, sebuah kawasan yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Tangerang, semakin menarik perhatian sebagai lokasi hunian strategis. Dengan akses yang semakin mudah menuju Jakarta dan kota-kota sekitarnya, area ini mengalami perkembangan pesat dalam sektor perumahan.

Oleh karena itu, Samara Land telah mengamati kawasan yang dekat dengan BSD City ini dalam beberapa tahun terakhir sebagai peluang investasi. lokasinya hanya 10 menit dari exit tol Legok (Tol Serpong-Balaraja) dan sekitar 12 menit dari AEON Mall BSD. Akses ke Tanah Abang, Jakarta, pun menjadi lebih mudah dengan adanya moda transportasi kereta yang menggunakan double track. Pengembang properti berpengalaman ini menilai Parung Panjang sebagai lokasi ideal untuk pembangunan perumahan Green Paradise City, yang mengusung tagline "Kota Milenial Cerdas".



"Pembangunan jalan tol dan peningkatan layanan transportasi umum, seperti kereta komuter, telah memudahkan akses ke pusat kota Jakarta. Hal ini menjadikan Parung Panjang sebagai pilihan menarik bagi mereka yang bekerja di ibu kota namun mencari tempat tinggal yang lebih terjangkau dan nyaman," ungkap Presiden Direktur Samara Land, Mochamad Sidik Darmawan dalam siaran pers, Senin (9/12/2024).

Samara Land optimistis, peluncuran proyek The Shizen, yang telah di-launching pada 30 November 2024 lalu dengan mengusung filsafat gaya hidup Jepang dalam konteks kehidupan perkotaan tercermin melalui konsep Hunian Shizen, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara alam dan sirkulasi udara.

"Pilihan yang tepat untuk para milenial yang mencari hunian dekat dengan pusat aktivitas harus mempertimbangkan beberapa faktor. Lokasinya memiliki akses yang baik ke tempat kerja dan fasilitas umum, serta terjangkau dalam hal biaya transportasi bulanan. Ketersediaan opsi yang ekonomis akan menjadi pertimbangan penting bagi milenial," jelasnya.

Desain yang ditawarkan adalah Modern Minimalis, dengan hunian yang estetik dan fungsional mengusung konsep Jepang. Saat ini, tersedia Type Osaka LB 30 / LT 60 dan Type Sakura LB 36 / LT 72. "Mumpung banyak promo, stock terbatas, dan discount PPN, karena tahun depan PPN naik 12%. Jangan sampai kehabisan, bergabung bersama 700 orang customer di Green Paradise City," terangnya.

MADIUN, KOMPAS.com - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun menahan mantan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Madiun, Sudarmadi (64), dan dua pimpinan pegembang perumahan, Sutrisno (58) dan Tomy Iswahyudi (48) pada Senin (9/12/2024) sore.

Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah bermodus penyalahgunaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan di Kota Madiun, Jawa Timur.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Dede Sutisna yang dikonfirmasi Kompas.com menyatakan, penahanan ketiganya dilakukan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah dengan modus penyalahgunaan prasarana, sarana dan utililtas perumahan.

“Kami melakukan upaya paksa (penahanan) terhadap tiga tersangka perkara penyalahgunaan PSU atau pasu pasos selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka setelah melakukan pemeriksaan saksi dari BPN Kota Madiun dan pegawai Pemkot Madiun. Totalnya sekitar puluhan orang,” ujar Dede.

Dede mengatakan, BPKP Jatim telah menghitung jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut. Total kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 2,4 miliar.

Menurut Dede, penyidik menemukan bukti adanya kongkalingkong antara pengembang dan mantan Kepala BPN Kota Madiun, Sudarmadi. Dari alat bukti itu, penyidik menetapkan mantan kepala BPN Kota Madiun dan dua pengembang jadi tersangka.

Awal mula kasus

Dede mengatakan, kasus ini bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan mafia tanah dengan menyalahgunakan tanah-tanah yang seharusnya menjadi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) atau fasos dan fasum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun. Namun pada kenyataannya kemudian dikomersilkan untuk memperoleh keuntungan pengembang.

Menurut Dede, pada saat itu PT. PLP selaku pengembang mengajukan permohonan pengembangan perumahan di Jalan Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Perencanaan site plan awal yang diajukan oleh pihak pengembang yakni untuk membangun 38 unit rumah.

Namun, dari pengajuan itu, Pemkot Madiun hanya menetapkan 35 unit rumah yang diperbolehkan untuk dibangun sesuai izin perencanaan yang dikeluarkan oleh Pemkot Madiun.

Namun dalam perjalanannya, pihak pengembang mengajukan permohonan pemisahan atau pemecahan sertifikat tanah di Kantor BPN Kota Madiun dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Hal itu dilakukan pengembang untuk memanipulasi data dokumen perizinan yakni dengan sengaja tetap menggunakan site plan versi pengembang yakni untuk 38 unit rumah. Sedangkan Kantor BPN Kota Madiun menyutujui permohonan dari pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB tersebut,” kata Dede.

Dari fakta itu, kata Dede, tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun mengungkap oknum ATR/BPN Kota Madiun tersebut dan pengembang PT. PLP terlibat memanipulasi izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tak sediakan RTH

Menurut Dede, pengembang berusaha menyerahkan fasos atau fasum beberapa kali dari tahun 2016-2021, namun tidak diterima Pemkot Madiun karena tidak sesuai dengan advice planning atau site plan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya pengembang harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Justru pihak pengembang telah membangun tiga unit rumah di atas lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH sehingga menyebabkan kekurangan fasilitas untuk masyarakat. Pengembang bahkan mengkomersilkan dengan menjual tiga unit rumah tersebut kepada konsumen dengan total nilai jual mencapai lebih dari Rp 1 miliar,” jelas Dede.

Rugikan negara Rp 2,4 miliar

Dede menuturkan, hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPKP Jawa Timur menyebutkan kerugian negara yang diakibatkan penyalahgunaan PSU di Perumahan PAL oleh para tersangka diperkirakan mencapai Rp 2,4 miliar.

KOMPAS.com - Kabupaten Halmahera Timur di Maluku Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Halmahera Timur:

1. Pesona Indah: Tipe 36

   Terletak di Maba, Kabupaten Halmahera Timur, perumahan ini dikembangkan oleh PT Haltim Jaya Mandiri dengan banderol Rp 158 juta.

   Masing-masing rumah dirancang seluas 36/113 meter persegi. Dari total 199 rumah, belum satupun terjual hingga saat ini.

KOMPAS.com -Kota Tidore Kepulauan di Maluku Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Tidore Kepulauan:

1. Griya Marimoi Indah: Tipe 36

   Terletak di Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, perumahan ini dikembangkan oleh PT Marimoi Sigoko Sentosa dengan banderol Rp 168 juta.

   Rumah-rumah dibangun dengan luas 36/105 meter persegi Dari total 147 rumah, baru terjual 17 unit, sisanya masih banyak sekitar 130 unit.

2. Jiko Kolano Residence: Tipe 36/135

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Cahaya Jiko Sofifi yang terletak di Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Menawarkan 50 rumah dengan harga Rp 168 juta.

   Luas bangunan seukuran 36/135 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual 11 unit, dan menyisakan 39 rumah lagi.

3. Perumahan Graha Acacia 3: Tipe 36

   Berlokasi di Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Kaha Bumi Kahuripan, dengan harga Rp 168 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/88 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 65 rumah lagi.

4. Perumahan Sofifi Adigraha: Tipe 36/84

   Perumahan keempat ini terletak di Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Total rumah yang ditawarkan 45 unit seharga Rp 168 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/84 meter persegi. PT Pendawa Lima Saktimasih memasarkan 34 rumah lagi.

5. Tomagoba Permai: Tipe 36

   Di Tidore, Kota Tidore Kepulauan, terdapat perumahan dengan jumlah total 24 unit seharga Rp 168 juta per unit.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/96 meter persegi. PT Fira Ngai Range masih memasarkan 22 rumah lagi.

PELAKU industri real estat dan masyarakat menyambut gembira gebrakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memenuhi kebutuhan hunian.

Sebagaimana diketahui, pembangunan hunian telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan merupakan industri dengan efek berganda pada 185 sektor industri lainnya.

Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP), dan Kementerian Koordinator Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan (KKBIPW) merupakan langkah yang dinanti.

Menjawab kebutuhan hunian di tengah kondisi-kondisi saat ini memang tidak mudah. Data menunjukkan; backlog rumah masih berada pada angka dua digit atau sebesar 10,7 juta rumah.

KPKP kemudian mengambil langkah untuk mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun atau hampir 10 kali lipat dari anggaran sebelumnya.

Upaya ini tentu bagian dari strategi memenuhi target Program 3 Juta Rumah per tahun yang telah dicanangkan.

Target ini tentu saja bukan angka yang kecil, dan mudah dicapai. Sebagai perbandingan, tahun 2023 jumlah rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 223.000 unit, merupakan angka terbesar yang pernah dicapai oleh pemerintah sebelumnya.

Target ambisius memang penting untuk dicanangkan. Selain karena besarnya kebutuhan hunian yang tecermin pada data backlog, juga untuk menjaga kepercayaan dan dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Terutama dalam menarik dan menghimpun dana dari masyarakat seperti program BP Tapera dan kenaikan PPN.

Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai terobosan, bahkan paradigma baru agar target yang demikian besar dapat menjadi lebih realistis untuk dicapai.

Perubahan paradigma bentuk intervensi

Subsidi pembiayaan bukanlah satu-satunya bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Banyak upaya yang dapat membantu masyarakat memiliki rumah antara lain meringkankan pajak dan bea-bea seputar transaksi serta pengadaan lahan oleh negara.

KPKP telah membuka pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas kenaikan anggaran.

Namun, selain peningkatan anggaran, pajak dan bea seputar transaksi hunian adalah topik yang tidak boleh terlewatkan.

Komponen-komponen biaya seputar transaksi hunian mengambil persentase cukup besar antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan meningkat menjadi 12 persen mulai tahun 2025, Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1 persen atau 2,5 persen, serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.

Pemerintah telah memulai dengan ditekennya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengenai pembebasan biaya retribusi BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Adapun kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut masih mengacu pada peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22/Kpts/M/2023.

Intervensi lain yang mendesak untuk dipertimbangkan dan dipersiapkan adalah penyediaan lahan oleh negara.

Selama ini, negara tidak mengambil peranan dalam proses pengadaan dan produksi hunian melalui mekanisme seperti FLPP dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Penyediaan lahan, konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana kawasan hunian sepenuhnya menjadi beban pengembang yang pada akhirnya akan dibebankan ke dalam harga jual konsumen.

Mekanisme FLPP hanya mensyaratkan batasan harga. Oleh karena itu, inisiatif Kementerian PKP untuk menyediakan lahan dapat memembantu akselerasi penyediaan hunian.

Payung hukum yang menjamin hak-hak penghuni yang selama ini menjadi ganjalan juga telah disiapkan pada masa pemerintahan sebelumnya yaitu Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung yang telah diturunkan hingga Keputusan Menteri (Kepmen PUPR No 17 tahun 2021).

Keberadaan SKBG telah didesain untuk mendorong pola hunian vertikal di atas lahan-lahan milik negara, sehingga kementerian saat ini hanya perlu mengakselerasi dan memaksimalkannya untuk penyediaan hunian bagi masyarakat.

Perluasan sasaran penerima bantuan

Besaran bantuan melalui skema FLPP saat ini hampir setara dengan nilai rumahnya sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 2023 realisasi bantuan FLPP sebesar Rp 26,3 triliun dinikmati oleh 229.000 konsumen.

Angka ini ekuivalen dengan Rp 115 juta nilai manfaat per transaksi, di mana harga unit rumahnya sendiri dipatok maksimal sebesar Rp 185 juta (untuk Jabodetabek).

Dari sini bisa kita lihat betapa nilai manfaat per hunian menjadi sangat besar dibanding harga rumahnya itu sendiri.

Target pemerintah untuk membantu 3 juta rumah akan membutuhkan dana 15 kali lipat dari Rp 26,3 triliun jika hanya mengandalkan skema yang sama.

Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah adalah memperbesar sasaran penerima manfaat bantuan dengan memperkecil nilai bantuan per penerima.

Penerima bantuan dapat diperluas dari bracket penghasilan, yang saat ini terbatas pada masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 8 juta (penghasilan gabungan suami istri).

Kelas menengah dengan penghasilan di atas jumlah ini juga perlu dibantu dengan mempertimbangkan setidaknya dua alasan.

Pertama, dengan tingkat penghasilan mereka, nilai bantuan bisa lebih kecil karena mereka sendiri memiliki daya beli yang lebih besar sehingga tidak akan sepenuhnya bergantung pada subsidi.

Kedua, perluasan rentang penerima manfaat menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan dukungan untuk rencana pelaksanaan simpanan wajib BP Tapera yang telah menjadi amanat undang-undang dan peraturan pemerintah.

Sedikit bantuan bagi kelas menengah dapat menghasilkan efek perubahan yang lebih besar.

Perubahan paradigma skema kepemilikan

Tercapainya target 3 juta rumah tidak akan terwujud tanpa akses pembiayaan, di mana pekerjaan tetap dan kolektabilitas menjadi salah satu pertimbangan utama dalam meloloskan pengajuan KPR.

Karena itu, banyaknya masyarakat yang memiliki penghasilan dari bidang informal, serta masyarakat yang terlilit oleh pinjol akan menjadi tantangan pemerintah.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024 menunjukkan, dari 142,18 juta orang yang bekerja, sebanyak 59,17 persen penduduk yang bekerja di kegiatan informal (84,13 juta orang).

Sementara data Pefindo mengindikasikan lebih dari 14 juta warga Indonesia terlilit pinjol dengan Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet mencapai 5 persen dan hampir dari setengahnya ada pada rentang usia 21-30 tahun.

Data-data ini menjadi alarm besarnya jumlah calon nasabah yang berisiko tidak bisa mendapat akses pendanaan untuk memenuhi kebutuhan hunian.

Masalah ini seperti fenomena gunung es yang sangat besar dan untuk menanggulanginya diperlukan perubahan paradigma mengenai skema kepemilikan, pembiayaan, dan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar.

Salah satu perubahan paradigma tersebut hadir dalam skema sewa jadi milik atau Rent-to-own (RTO) yang dirancang sebagai jembatan pra-Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional.

Cara kerjanya, masa Pra-KPR dilihat sebagai rekam jejak kemampuan membayar sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan pemberian fasilitas pembiayaan konvensional pada masa depan seperti KPR.

Selama masa pra-KPR ini, nasabah setiap bulannnya dikenai biaya sewa dan sebagian nilai kepemilikan, yang nantinya akan mengurangi nilai plafon pinjaman.

Kedisiplinan membayar biaya bulanan inilah yang dapat dijadikan pertimbangan, sehingga nasabah dapat “lulus” ke pembiayaan konvensional.

Skema ini juga menghindari bank dari risiko pada awal-awal masa tenor yang dianggap sebagai masa kritis.

Karena pada masa pra-KPR ini status kepemilikan belum beralih kepada nasabah, proses pengalihan ke nasabah berikutnya jika diperlukan, dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Paradigma baru yang ditawarkan skema RTO merupakan kesempatan bagi nasabah untuk memperbaiki kolektabilitas dan kondisi keuangan selama masa pra-KPR.

Setelah mengikuti skema sewa jadi milik ini, nasabah diharapkan menjadi layak untuk mendapat fasilitas pembiayaan konvensional seperti KPR.

Kemudahan yang ditawarkan oleh skema RTO, memungkinkan nasabah yang belum memenuhi persyaratan KPR untuk dapat menghuni rumah idamanannya, menghindari kenaikan harga, dan memberi motivasi untuk kehidupan yang lebih baik baik.

Inovasi dan kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan untuk memenuhi target pemenuhan 3 juta rumah per tahun.

Jakarta - Membeli rumah murah adalah idaman banyak orang. Kalau kamu lagi mencari rumah yang terjangkau, coba cek di Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Kamu bisa mendapat rumah di atas lahan seluas 60 m2 dengan harga serba di bawah Rp 200 juta.

Melansir dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera, Minggu (8/12/2024), berikut ini daftar rumahnya.

JAKARTA, investor.id - Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan apresiasi atas komunikasi yang terjalin dengan baik dan masukan industri jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam berbagai kesempatan, sebagaimana disampaikan dalam acara Dialog Akhir Tahun 2024 Dewan Komisioner OJK dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) yang digelar pada tanggal 2-3 Desember 2024 di Jakarta.

“Kontribusi sektor jasa keuangan kami harap tidak terbatas pada pencapaian angka pertumbuhan yang baik, namun juga dibutuhkan langkah konkrit industri jasa keuangan untuk mendukung program Pemerintah,” ujar Mahendra.

Kontribusi tersebut bisa meliputi inisiatif perluasan akses pembiayaan bagi UMKM sebagai supporting ecosystem Makan Bergizi Gratis (MBG), akselerasi green finance dan dukungan pengembangan skema/instrumen keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung hilirisasi dan mendukung program 3 juta rumah tiap tahun.

Dalam kesempatan itu, industri juga memberi masukan agar ekosistem properti turut diperhatikan secara komprehensif, termasuk produsen semen, baja dan bahan konstruksi lainnya dalam mendukung program 3 juta rumah. Selain itu, pendalaman pasar dan likuiditas mata uang asing sangat penting untuk menangkap opportunity hilirisasi dan memfasilitasi investasi perusahaan multinasional ke Indonesia.

Dialog Akhir Tahun OJK dengan Industri Jasa Keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap tahun sebagai forum komunikasi langsung Dewan Komisioner OJK dengan pimpinan industri jasa keuangan. Kegiatan ini telah diselenggarakan rutin sejak Desember 2022 dan telah berlangsung ketiga kalinya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut serangkaian Focus Group Discussion sektoral selama bulan Oktober 2024 yang menjadi sarana mendengar masukan teknis dari pelaku industri jasa keuangan.

“Kami menangkap harapan industri agar OJK melanjutkan diskusi dengan action penyempurnaan kebijakan ke depan,” lanjut Mirza.

Pada setiap sesinya, kegiatan diikuti lebih dari 100 peserta yang berasal dari pimpinan dan perwakilan IJK, perwakilan Asosiasi Pelaku IJK dan profesi penunjang, serta stakeholder eksternal masing-masing bidang pengawasan IJK.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com -Kabupaten Pangkajene Kepulauan di Sulawesi Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Pangkajene Kepulauan:

1. Raya Purnama 1: Tipe 36/78

   Terletak di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, perumahan ini dikembangkan PT Devina Raya Purnama dengan banderol Rp 136 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/72 meter persegi. Hingga kini 137 unit telah terjual, dan menyisakan 12 rumah saja.

2. Permata Residence: Tipe 36/78

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Rachita yang terletak di Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Menawarkan 61 rumah dengan harga Rp 136 juta per unit.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/78 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual 9 unit, dan masih menyisakan 52 rumah lagi.

3. Amanah Permai: Tipe 36

   Berlokasi di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT restu Amanah Bersahaja, dengan harga Rp 136 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/91 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 47 rumah dari total 95 unit.

4. Andi Caco Residence 2: Tipe 36/72

   Perumahan keempat ini terletak di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dengan banderol Rp 146 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/72 meter persegi. PT Anrong Bumi Perkasa masih memasarkan sisa 41 rumah lagi.

5. Griya Matahari Permai (Nayla Residence 1): Tipe 36

   Di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, terdapat perumahan yang menawarkan total 159 unit seharga Rp 156 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/75 meter persegi. PT Iswa Jaya Mandiri masih menyisakan 51 unit lagi.

KOMPAS.com -Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Bantaeng:

1. Boddia Town House: Tipe 36/72

   Terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, perumahan ini dikembangkan PT Abadi Jayatunggal Group dengan banderol Rp 136 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/72 meter persegi. Dari total 11 rumah, masih tersedia 5 unit lagi.

2. Green Valley: Tipe 36/84

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Jonjoro Panrita Kampong yang terletak di Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Menawarkan 106 rumah dengan harga Rp 146 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/84 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 92 unit, dan masih menyisakan 14 rumah lagi.

3. Green Lino Residence Ii Bantaeng: Tipe 36/72

   Berlokasi di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Cahaya Lino Barokah, dengan patokan harga Rp 146 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 236/72 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 22 unit dari total 34 rumah yang ditawarkan.

4. Graha Natura Zarindah: Tipe 36/84

   Perumahan keempat ini terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan total 53 unit.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/84 meter persegi dengan harga Rp 146 juta. PT Zarindah Perdana masih memasarkan sisa 6 rumah lagi.

5. Griya Hana Lestari: Tipe 36

   Di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terdapat perumahan dengan total 68 unit seharga Rp 146 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/100 meter persegi. PT Hana Anugrah Persada masih menyisakan 6 rumah lagi.

KOMPAS.com -Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Bantaeng:

1. Boddia Town House: Tipe 36/72

   Terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, perumahan ini dikembangkan PT Abadi Jayatunggal Group dengan banderol Rp 136 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/72 meter persegi. Dari total 11 rumah, masih tersedia 5 unit lagi.

2. Green Valley: Tipe 36/84

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Jonjoro Panrita Kampong yang terletak di Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Menawarkan 106 rumah dengan harga Rp 146 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/84 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 92 unit, dan masih menyisakan 14 rumah lagi.

3. Green Lino Residence Ii Bantaeng: Tipe 36/72

   Berlokasi di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Cahaya Lino Barokah, dengan patokan harga Rp 146 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 236/72 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 22 unit dari total 34 rumah yang ditawarkan.

4. Graha Natura Zarindah: Tipe 36/84

   Perumahan keempat ini terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan total 53 unit.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/84 meter persegi dengan harga Rp 146 juta. PT Zarindah Perdana masih memasarkan sisa 6 rumah lagi.

5. Griya Hana Lestari: Tipe 36

   Di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terdapat perumahan dengan total 68 unit seharga Rp 146 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/100 meter persegi. PT Hana Anugrah Persada masih menyisakan 6 rumah lagi.